BAB III GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SEMARANG...
Transcript of BAB III GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SEMARANG...
BAB III
GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA
SEMARANG TENGAH DUA
A. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua
Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Dua
mulai beroperasi sejak tanggal 6 Nopember 2007, sebelumnya merupakan Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang Satu yang berkedudukan dibawah
Departemen Keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan
Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor
Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta pemerintah melakukan reorganisasi di tubuh Direktorat
Jenderal Pajak dan melebur Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor
Pelayanan Pajak menjadi satu dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar,
Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sehingga
terbentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua.
B. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua
Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah Dua merupakan instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah I. Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah Dua
berlokasi di Jl. Pemuda No. 1-B Telp. (024) 3545464 Faksimile : (024) 3544194 (Kode
Pos 50142). Bangunan terdiri dari dua gedung yaitu gedung depan dan gedung belakang,
masing-masing satu lantai dan dua lantai dengan tujuan agar pembagian ruangan menjadi
lebih luas. Masing-masing gedung terbagi atas :
1. Gedung Depan
a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
b. Seksi Pelayanan
c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
2. Gedung Belakang
a. Lantai I :
1) Ruang Kepala KPP
2) Sub Bagian Umum
3) Seksi Pengolahan Data dan Infomasi
4) Ruang Rapat
b. Lantai II :
1) Seksi Ekstensifikasi
2) Seksi Pemeriksaan
3) Seksi Penagihan
4) Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak
Berdasarkan Lampiram III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 55/PMK.01/2007, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor
Pelayanan Pajak Semarang Tengah Dua mempunyai batasan wilayah kerja sebagai
berikut :
a. Kelurahan Kranggan
b. Kelurahan Gabahan
c. Kelurahan Kembangsari
d. Kelurahan Pandansari
e. Kelurahan Bangunharjo
f. Kelurahan Kauman
g. Kelurahan Purwodinatan
h. Kelurahan Pindrikan Lor
C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Tengah Dua
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Dua menggunakan
bentuk struktur organisasi garis dan staf. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Tengah Dua sebagai pimpinan tertinggi dan pemegang kendali penuh terhadap
kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua dibantu oleh 9 (delapan)
seksi, 1 (sub) bagian, kelompok fungsional pemeriksan pajak. Masing-masing seksi di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Dua dikepalai oleh Kepala
Seksi (Kasi), yaitu yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap Kepala KPP. Dalam
menjalankan tugasnya Kepala Seksi (Kasi) dibantu oleh para staf pelaksana. Pekerjaan
masing-masing staf saling berkait satu sama lain, sehingga mereka harus berkoordinasi
agar tercipta kinerja yang lancar dan hasil pekerjaan yang optimal.
Pembagian tugas di KPP Pratama Semarang Tengah Dua dijalankan sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawab menurut urutan terendah sampai tertinggi, yaitu
staf pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Seksi, dan semua Kepala Seksi
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Sebagai pimpinan satuan
organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak
wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing bawahan hanya menerima
perintah dari seorang atasannya saja, dan kepada atasannya itulah bawahan
mempertanggung jawabkan semua hasil pekerjaannya.
Untuk mempermudah pemahaman mengenai gambaran umum struktur organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua, berikut ini adalah bagan
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah Dua.
Kantor Pelayanan Pajak
Sub Bagian Umum
Seksi Pengawasan
dan K
onsultasi IV
Seksi Pengolahan D
ata dan Informasi
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Seksi Pemeriksaan
Seksi Ekstensifikasi
Seksi Pengawasan
dan K
onsultasi I
Seksi Pengawasan
dan K
onsultasi III
Seksi Pengawasan
dan Konsultasi III
dan K
onsultasi IV
Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 1 Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua
D. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Tengah Dua
Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan
administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya
berdasarkan peraturaan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas di kantor
pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua
diselenggarakan dengan fungsi sebagai berikut :
a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan
potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.
b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa serta berkas wajib pajak.
c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan,
penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan
Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
g. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
h. Pengurangan sanksi pajak.
i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
j. Pelaksanaan administrasi kantor penyuluhan perpajakan.
k. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan
potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.
l. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa serta berkas wajib pajak.
m. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
n. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan,
penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan
Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
o. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
p. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
q. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
r. Pengurangan sanksi pajak.
s. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
t. Pelaksanaan administrasi kantor penyuluhan perpajakan.
Menurut data terakhir tahun 2009 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP
Semarang Tengah Dua sebanyak 7.648 Wajib Pajak, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang
Pribadi sebanyak 4.691, Wajib Pajak Badan sebanyak 1.338 dan PPh Pasal 21 sebanyak
1.619 Wajib Pajak.
E. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Seksi
Tugas dan fungsi masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,dan
rumah tangga, tugas secara terperinci terdiri dari :
a. Membuat rencana kerja subbagian umum.
b. Melakukan penatausahaan surat masukdan surat keluar.
c. Melakukan prosedur penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap
surat hasil pemeriksaan (SHP)/laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari itjen
Depkeu/BPK/BPKP/unit fungsional pemeriksa lainnya.
d. Melakukan prosedur penyusunan tanggapan terhadap surat pengaduan anggota
masyarakat melalui tromol pos 5000 maupun secara langsung.
e. Melakukan prosedur penelitian oleh tim peneliti pengaduan masyarakat/ tromol
pos 5000 dan penyusunan laporan berkala KPP.
f. Melakukan prosedur penyusunan surat usulan pengangkatan calon pegawai
menjadi pegawai negeri sipil dan pelaksanaan pengambilan sumpah pegawai
negeri sipil/sumpah jabatan.
g. Melakukan prosedur permintaan pengujian kesehatan pegawai.
h. Melakukan prosedur penelitian pendahuluan atas dugaan adanya pelanggaran
disiplin pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980.
i. Melakukan prosedur penyusunan laporan pemeriksaan sehubungan dugaan
adanya pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan peraturan pemerintah nomor
30 tahun 1980.
j. Melakukan prosedur pemberian hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai dan
usulan pemberhentian pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32
tahun 1979.
k. Melakukan prosedur penjatuhan hukuman disiplin berupa peringatan tertulis
sesuai dengan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor
15/KMK.01/UP.6/1985.
l. Melakukan prosedur pemberhentian gaji dan tunjangan terhadap pegawai yang
melakukan pelanggaran sesuai keputusan menteri keuangan nomor
15/KMK.01/UP.6/1985.
m. Melakukan prosedur pembuatan rekapitulasi laporan bulanan ketertiban
pegawai.
n. Melakukan prosedur pembuatan laporan tentang para pegawai yang dikenakan
tindakan penegakan disiplin berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku
(KPL.UP.5).
o. Melakukan prosedur usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai dan
pemberian izin cuti pegawai..
p. Melakukan prosedur pembuatan daftar urut kepangkatan pegawai.
q. Melakukan prosedur penyelesaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3)
pegawai.
r. Melakukan prosedur laporan perkawinan pertama pegawai.
s. Melakukan prosedur permintaan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami.
t. Melakukan prosedur pengajuan usul peserta pendidikan di luar negeri dan
pengusulan calon peserta diklat.
u. Melakukan prosedur penerbitan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.
v. Melakukan prosedur permohonan ijin beristeri lebih dari satu dan ijin untuk
melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
w. Melakukan prosedur permohonan pensiun dan pengajuan usul permohonan
pensiun janda/duda..
x. Melakukan prosedur permohonan kartu tanda peserta asuransi dan taspen.
y. Melakukan prosedur pengajuan usul permohonan berhenti bekerja sebagai
pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri.
z. Melakukan prosedur perbaikan/pemeliharaan gedung kantor.
aa. Melakukan prosedur penggandaan surat-surat dan melakukan prosedur
pengadaan atk/formulir /barang inventaris.
bb. Melakukan prosedur pembuatan kartu inventaris barang ( KIB ).
cc. Melakukan prosedur pendistribusian barang.
dd. Melakukan prosedur pembuatan daftar inventaris ruangan dan penghapusan
barang inventaris.
ee. Melakukan prosedur pelelangan barang inventaris yang telah mendapat
prosedur pemusnahan barang inventaris.
ff. Melakukan prosedur pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas.
gg. Melakukan prosedur pembuatan laporan mutasi barang triwulanan.
hh. Melakukan prosedur pembuatan laporan bulanan konservasi energi dan
laporan tahunan.
ii. Melakukan prosedur pemusnahan arsip yang mempunyai jangka waktu simpan
10 tahun atau lebih dan formulir non arsip yang tidak bernilai guna.
jj. Melakukan prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga (RKA-KL).
kk. Melakukan prosedur pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
ll. Melakukan prosedur pemeliharaan barang inventaris dan melakukan prosedur
penerimaan dan penyimpanan atk dan barang inventaris.
mm. Melakukan prosedur pelaksanaan anggaran belanja rutin dan pengurusan gaji
pegawai.
nn. Melakukan prosedur penyelesaian surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
oo. Melakukan prosedur pembuatan SPJ gaji dan TKPKN serta penyusunan
permintaan SKPP GAJI/SKPP TKPKN.
pp. Melakukan prosedur penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
qq. Melakukan prosedur pelaksanaan penutupan buku kas umum.
rr. Melakukan prosedur pelaksanaan pembayaran tagihan-tagihan kepada rekanan.
ss. Melakukan prosedur penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja
rutin.
tt. Melakukan prosedur penyelesaian pemberhentian pembayaran TKPKN.
uu. Melakukan prosedur pembayaran lembur pegawai.
ss. Melakukan prosedur pengajuan usul pengangkatan bendahara.
ww. Melakukan prosedur laporan realisasi keuangan.
xx. Melakukan prosedur penyelesaian surat keterangan pemberhentian pembayaran
(SKPP) gaji.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian
informasi wajib pajak.
Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :
a. Membuat rencana kerja seksi Penolahan Data dan Informasi
b. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan
ekonomi dan keuangan.menatausahakan penerimaan pajak dan PBB
c. Membuat laporan yang telah ditentukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak.
d. Membuat dan penyampaian surat perhitungan (SPH) kirim ke kantor pelayanan
pajak lain.
e. Melakukan perbaikan atas kerusakan komputer dan aplikasi komputer.
f. Melakukan penatausahaan Alat Keterangan.
g. Melayani prosedur peminjaman dan pengembalian berkas alat keterangan dari
seksi lain.
h. Membuat laporan penerimaan PBB/BPHTB dan menerbitkan surat kuasa umum
(SKU) PBB/BPHTB.
i. Melakukan pembagian hasil penerimaan PBB/BPHTB.
j. Melakukan penatausahaan surat-surat masuk pada seksi pengolahan data dan
informasidan arsip seksi PDI.
3. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan
dan pencabutan identitas wajib pajak, penerimaan dan penelitian Surat
Pemberitahuan (SPT) pajak dan surat wajib pajak lainnya, kearsipan berkas wajib
pajak, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Tugas Seksi Pelayanan terdiri dari :
a. Melakukan pembuatan rencana kerja seksi pelayanan.
b. Melakukan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat-
surat lainnya pada tempat pelayanan terpadu (TPT) serta surat-surat masuk
untuk seksi pelayanan.
c. Melakukan penatausahaan surat-surat permohonan (non keberatan) dari wajib
pajak dan surat-surat lainnya pada tempat pelayanan terpadu (TPT).
d. Melakukan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan atau
pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).
e. Melakukan penyelesaian permohonan penghapusan NPWP dan
pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta pembatalan
SPPT, SKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB,
dan SKBN
f. Melakukan penerbitan surat keputusan pembetulan produk hukum.
g. Mencetak pemberitahuan WP pindah keluar, wp pindah masuk.
h. Melakukan penerimaan berkas WP pindah masuk.
i. Melakukan penatausahaan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau
SPT Masa PPh pemotongan dan pemungutan atau SPOP yang telah
diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak.
j. Melaksanakan prosedur perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
Tahunan PPh.
k. Melaksanakan prosedur peminjaman/pengiriman berkas Wajib Pajak.
l. Melakukan penyisihan anak berkas WP yang tahun/masa pajaknya telah
melampaui 10 tahun (kadaluwarsa).
m. Melakukan penyelesaian proses permohonan keterangan nilai jual objek
pajak (NJOP).
n. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
o. Melakukan pencetakan surat tegoran sehubungan dengan SPT Tahunan PPh,
SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPOP yang tidak disampaikan atau
disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
p. Menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP).
q. Melakukan prosedur penyuluhan perpajakan.
r. Melakukan prosedur penerimaan keputusan keberatan dan banding.
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Mempunyai tugas melakukan urusan yang berkenaan dengan pengawasan dan
konsultasi perpajakan terhadap Wajib Pajak.
Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari :
a. Membuat rencana kerja seksi pengawasan dan konsultasi.
b. Menyusun estimasi penerimaan pajak per wajib pajak.
c. Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang belum
menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
d. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak.
e. Melakukan penyusunan nota penghitungan dalam rangka penerbitan surat tagihan
pajak (STP) berdasarkan pasal 7 dan atau pasal 8 dan atau pasal 9 dan atau pasal
14 UU KUP serta penerbitan STP PBB atas SPPT yang tidak/belum dibayar
setelah tanggal jatuh tempo dan penerbitan surat tagihan bphtb (STB).
f. Melakukan penyusunan nota penghitungan SKBKB/SKBKBT dan SKP PBB
tanpa prosedur pemeriksaan.
g. Melakukan penelitian hasil keluaran berupa DHR, SPPT, DHKP, dan STTS.
h. Melakukan pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pasal 16 UU KUP
i. Melakukan pengusulan wajib pajak/PKP fiktif dan wajib pajak patuh.
j. Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan surat keterangan fiskal
(SKF) bursa dan penerbitan surat keterangan fiskal (SKF) non bursa.
k. Melakukan prosedur pemberian ijin penggunaan mesin teraan meterai.
l. Melakukan prosedur penerbitan surat ijin pembubuhan tanda bea meterai lunas
dengan teknologi percetakan dan atau surat ijin pembubuhan tanda bea meterai
lunas dengan sistem komputerisasi.
m. Melakukan prosedur penambahan deposit mesin teraan meterai.
n. Melakukan bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak serta himbauan
perbaikan surat pemberitahuan (SPT).
o. Melakukan prosedur surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan
bagi wajib pajak serta pembuatan dan pemutakhiran profil wajib pajak.
p. Melakukan prosedur pembuatan surat keputusan pembebasan/ pengurangan
pembayaran dan surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25
badan.
q. Melakukan prosedur kunjungan kerja ke lokasi wajib pajak dalam rangka
pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak.
r. Melakukan prosedur penerbitan perhitungan lebih bayar (PLB).
s. Melakukan prosedur penerbitan bukti pemindahbukuan (PKB) berdasarkan
permohonan wajib pajak dan secara jabatan.
t. Melakukan prosedur penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak (SKPKPP), surat perintah membayar kelebihan pajak
(SPMKP), penerbitan surat pemberian imbalan bunga (SPIB) dan surat membayar
imbalan bunga (SMIB).
u. Melakukan prosedur penerbitan pengganti SPMKP/SMIB yang rusak/salah (yang
belum didistribusikan), karena lewat waktu/daluarsa dan pembuatan
SPMKP/SPMIB yang hilang.
v. Melakukan prosedur pelaksanaan rekonsiliasi data wajib pajak (data matching).
w. Melakukan prosedur pengusulan pemeriksaan dan atau penyidikan.
x. Melakukan prosedur penatausahaan surat-surat masuk pada Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
y. Melakukan prosedur proses penerbitan surat keputusan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP).
5. Seksi Penagihan
Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang
pajak, penagihan, penundaan angsuran, dan pembuatan usulan
penghapusan piutang pajak.
Tugas yang lebih detil dari Seksi penagihan terdiri dari :
a. Membuat rencana kerja seksi penagihan.
b. Melakukan penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.
c. Melakukan prosedur penatausahaan surat ketetapan pajak (SKP)/surat tagihan
pajak (STP)/surat tagihan bea (STB) dan surat setoran pembayaran pajak ( surat
setoran pajak (SSP)/surat tanda terima setoran (STTS)/surat setoran bea (SSB))
beserta bukti pemindahbukuan (PBK) dalam rangka pengawasan tunggakan dan
angsuran/pelunasan pajak.
d. Melakukan prosedur penatausahaan surat keputusan pembetulan.
e. Melakukan prosedur penatausahaan surat keputusan keberatan/putusan banding,
surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat
keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (belum termasuk
keputusan pengurangan PBB).
f. Melakukan prosedur permohonan angsuran/penundaan pembayaran piutang pajak
dari wajib pajak.
g. Melakukan prosedur penerbitan surat teguran.
h. Melakukan prosedur penerbitan dan pelaksanaan surat paksa.
i. Melakukan prosedur penerbitan dan pelaksanaan surat perintah melakukan
penyitaan (SPMP).
j. Melakukan prosedur penerbitan surat permintaan pemblokiran rekening wajib
pajak kepada pimpinan bank.
k. Melakukan prosedur penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang.
l. Melakukan prosedur penerbitan pengumuman lelang dan surat kesempatan
terakhir bagi wajib pajak (s.5.0.23.82, berdasarkan lamp. Kep.Dirjen Pajak NO
KEP-645/PJ./2001).
m. Melakukan prosedur penerbitan surat keputusan pencabutan sita/pemblokiran dan
pembatalan lelang harta wajib pajak.
n. Melakukan prosedur penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
(SPPSS) terhadap wajib pajak tertentu.
o. Melakukan prosedur pembuatan usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap
wajib pajak tertentu.
p. Melakukan prosedur penatausahaan surat lain-lain untuk seksi penagihan.
q. Melakukan prosedur pengelolaan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat
ditagih.
r. Melakukan prosedur penerimaan daftar pengantar petikan salinan surat keputusan
menteri keuangan tentang penghapusan piutang pajak.
s. Melakukan prosedur penerbitan nota penghitungan surat tagihan pajak bunga
penagihan.
t. Melakukan prosedur penagihan pajak seketika dan sekaligus.
u. Melakukan prosedur pembatalan pengumuman lelang.
v. Melakukan prosedur pemantauan pelaksanaan lelang.
w. Melakukan prosedur menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak.
x. Melakukan prosedur pengusulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
(deliquency audit).
y. Melakukan prosedur penerbitan surat tagihan pajak PBB.
6. Seksi Ekstensifikasi
Mempunyai tugas melakukan tugas ekstensifikasi perpajakan guna
mengamankan penerimaan pajak. Tugas detil dari seksi ekstensifikasi terdiri dari :
a. Melakukan penyusunan rencana kerja seksi ekstensifikasi perpajakan, prosedur
pelaksanaan penilaian individual objek PBB.
b. Melakukan prosedur penilaian massal (penyusunan zona nilai tanah (znt)/nilai
indikasi rata-rata (nir )).
c. Melakukan prosedur pembuatan daftar biaya komponen bangunan (DBKB)
prosedur pendataan dan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek PBB.
d. Melakukan prosedur pencarian data potensi perpajakan dalam rangka intensifikasi
dan ekstensifikasi perpajakan.
e. Melakukan prosedur pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka
pembentukan/pemutakhiran bank data perpajakan.
f. Melakukan prosedur penyusunan monografi perpajakan.
g. Melakukan prosedur penerbitan surat teguran pengembalian SPOP prosedur
penerbitan surat penundaan pengembalian SPOP.
h. Melakukan prosedur penyelesaian mutasi obyek dan subyek pajak.
i. Melakukan prosedur penelitian oleh pejabat fungsional penilai PBB dalam rangka
penyelesaian keberatan atau pengurangan PBB.
7. Seksi Pemeriksaan
Mempunyai tugas melakukan segala administrasi yang berhubungan dengan
pemeriksaan pajak. Tugas yang lebih rinci dari seksi pemeriksaan terdiri dari :
a. Menyusun rencana kerja seksi pemeriksaan.
b. Melakukan prosedur penyesuaian rencana kerja tahunan seksi pemeriksaan.
c. Melakukan prosedur pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa.
d. Melakukan prosedur penatausahaan surat-surat masuk untuk seksi pemeriksaan.
e. Melakukan prosedur pengusulan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
f. Melakukan prosedur penerbitan surat perintah pengamatan.
g. Melakukan prosedur peminjaman berkas dan data wajib pajak dari seksi
pelayanan dan seksi pengolahan data dan informasi.
h. Melakukan prosedur pengembalian berkas dan data wajib pajak kepada seksi
pelayanan dan seksi pengolahan data dan informasi.
i. Melakukan prosedur penerbitan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), surat
pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
j. Melakukan prosedur penatausahaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan nota
penghitungan (nothit).
k. Melakukan prosedur pengiriman daftar kesimpulan hasil pemeriksaan (DKHP)
dan alat keterangan (alket).
l. Melakukan prosedur pengiriman laporan hasil pelaksanaan pengamatan.
m. Melakukan prosedur kerja penelitian permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dan permohonan SPT LB wajib
pajak patuh.
n. Melakukan prosedur penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam
rangka penagihan pajak dalam rangka penagihan pajak (deliquency audit).
8. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
Mempunyai tugas melakukan pemeriksaaan pajak dalam rangka
pengujian kepatuhan wajib pajak untuk semua jenis pajak. KPP Pratama Semarang
Tengah Dua mempunyai 2 (dua) tim pemeriksa pajak, masing-masing tim terdiri dari
4 orang pemeriksa pajak.
9. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
Tempat Pelayanan Terpadu adalah tempat pelayanan perpajakan di bawah seksi
pelayanan yang terintregasi dengan menggunakan sistem komputer untuk
meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Tempat Pelayanan Terpadu ini
merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderak Pajak di dalam memberikan
pelayanan yang mudah dan cepat kepada wajib pajak, dengan tujuan memberikan
motivasi kepada wajib pajak agar senantiasa melaksanakan kewajibannya di bidang
perpajakan.
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang ada di KPP Semarang Tengah Dua,
terdapat 6 loket yang masing-masing dapat melayani seluruh transaksi dari wajib
pajak untuk seluruh jenis pajak dan permohonan, serta terdapat 2 loket Bank Jateng
untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.