BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN, PELAKU USAHA,

IMPORTIR, PANGAN, LABEL, DAN PERDAGANGAN

ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

2.1 Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam

transaksi penjualan barang dan/ atau jasa. Istilah konsumen sendiri berasal

dari bahasa Inggris yaitu “consumer”, atau dalam bahasa Belanda yaitu

“consument”. Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan,

membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.1

Black’s Law Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai berikut

“a person who buys goods or service for personal, family, or house hold

use, with no intention or resale; a natural person who use products for

personal rather than business purpose”.2 Artinya bahwa konsumen adalah

orang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga,

atau rumah tangganya, dengan tidak ada niat atau dijual kembali; orang

pribadi yang menggunakan produk untuk pribadi daripada tujuan bisnis.

UU Perlindungan Konsumen memberikan definisi mengenai

konsumen yaitu pada Pasal 1 angka 2 yang menentukan bahwa “Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

1 N.H.T. Siahaan,2005, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab

Produk,Grafika Mardi Yuana, Bogor, h.23.

2 Bryan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing, St. Paul

Minnesota, h. 335.

26

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Disamping

itu, penjelasan pasal ini menyatakan bahwa:

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen

akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau

pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara

adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian

dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen

dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Pengertian konsumen dalan UU Perlindungan Konsumen diatas

lebih luas bila dibandingkan dengan 2 (dua) rancangan undang-undang

perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa “Konsumen adalah pemakai

barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri

sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan

kembali”.

Kedua dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang

Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan

Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia

bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan RI

menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.3

Sementara itu, Az. Nasution memberikan batasan mengenai konsumen,

yaitu:

3 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit, h.5.

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa

digunakan untuk tujuan tertentu;

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang

dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain

atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan

hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk

diperdagangkan kembali (nonkomersial).4

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen

karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya

sendiri, keluarganya ataupun untuk memelihara/ merawat harta bendanya.5

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan

yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Hak-hak dasar

konsumen pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden

Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962 melaui “A special

Message for the Protection of Consumer Interest” atau yang lebih dikenal

dengen istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (Declaration of Comsumer

Right). Deklarasi ini menghasilkan empat hak dasar konsumen (the four

consumer basic rights), yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

4 Az. Nasution, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media,

Jakarta, h. 29.

5 Ibid.

a. Hak untuk Mendapat atau Memperoleh Keamanan atau the Right to be

Secured

Setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas barang/

jasa yang dikonsumsi. Misalnya konsumen merasa aman jika produk

makanan atau minuman yang dionsumsinya dirasa aman bagi kesehatan.

Artinya, produk makanan tersebut memenuhi standar kesehatan, gizi, dan

sanitasi, serta tidak mengandung bahan yang membahayakan bagi jiwa

manusia.6

b. Hak untuk Memperoleh Informasi atau the Right to be Informed

Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan

komprehensif tentang suatu produk barang/jasa yang dibeli

(dikonsumsi). Akses terhadap informasi sangat penting karena konsumen

bisa mengetahui bagaimana kondisi barang/jasa yang dikonsumsi. Jika

suatu saat ada risiko negatif dari produk barang/jasa yang

dikonsumsinya, konsumen telah mengetahui hal tersebut sebelumnya.

Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif

dari suatu produk, seperti efek samping dari mengkonsumsi suatu produk

atau adanya peringatan dalam label/kemasan produk.

c. Hak untuk Memilih atau Right to Choose

Setiap konsumen berhak memperoleh produk barang/ jasa dengan

harga yang wajar artinya konsumen tidak boleh dalam kondisi tertekan

6 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, h.24.

atau paksaan untuk memilih suatu produk tersebut yang mungkin bisa

merugikan hak-haknya. Ia harus dalam kondisi bebas dalam menentukan

pilihannya terhadap barang/ jasa yang akan dikonsumsi.

d. Hak untuk Didengarkan atau the Right to be Heard

Konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan

klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan

maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang

memperjuangkan hak-hak konsumen.7

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak

Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948,

masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan pasal 26, yang oleh organisasi

konsumen sedunia (International Organization of Comsumers Union-

IOCU) ditambahkan 4 (empat) hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;

c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, masyarakat Eropa (Europese Ekonmische Gemeenschap

atau EEG) juga telah menyepakati 5 (lima) hak dasar konsumen sebagai

berikut:

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van

zijn gezendheid en veiligheid);

7 Ibid.

b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op ming van zijn

economische belangen);

c. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding);

d. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming);

e. Hak untuk di dengar (recht om te worden gehord).8

Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-Undang tentang

Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum

Universitas Indonesia dan Departeman Perdagangan dikemukakan enam

hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah

dengan hak untuk mendapat barang sesuai dengan nilai tukar yang

diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.9

Hak konsumen di Indonesia kemudian lebih lanjut diatur dalam

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

8 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit, h. 39. 9 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, loc.cit.

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung

pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman,

aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus

dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta

bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan demikian,

setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan

konstruksi maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk

mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan

mencederai konsumen. Karena itu pelaku usaha wajib mencantumkan label

pada produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur

yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau

menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat

memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya. Termasuk dalam hal

ini juga bahwa pelaku usaha harus memeriksa barang produknya sebelum

diedarkan sehingga makanan yang sudah daluwarsa (expired) dan tidak

layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen. Dengan

demikian, terpenuhi pulalah hak konsumen atas informasi dan hak untuk

memilih.

Dalam hal berproduksi pelaku usaha harus bertindak jujur dalam

memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik

bagi dirinya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai

produknya haruslah informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak

mengelabui atau membodohi konsumen. Karena itu pemanfaatan media

informasi oleh produsen, baik dengan iklan, billboard, dan media lainnya

hendaknya dilandasi kejujuran dan niat baik. Konsumen yang telah

menentukan/menetapkan pilihannya atas suatu produk berdasarkan

informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai

dengan kondisi serta jaminan yang tertera dalam informasi.10

Apabila setelah mengkonsumsi, konsumen merasa dirugikan atau

dikecewakan karena ternyata produk yang dikonsumsinya tidak sesuai

dengan informasi yang diterimanya, pelaku usaha seharusnya mendengar

keluhan itu dan memberikan penyelesaian yang baik. Perlu ketulusan hati

dari pelaku usaha untuk mengakui kelemahannya dan senantiasa

meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Termasuk dalam hal ini

adalah hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang

dideritanya setelah mengkonsumsi produk tersebut atau jika produk tidak

sesuai dengan perjanjian atau jika produk tidak sebagaimana mestinya.

Mengingat bahwa pelaku usaha berada dalam kedudukan yang lebih

kuat baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibanding dengan

konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan serta

upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Perlindungan itu

perlu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan

dengan baik. Konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan dan

10 Janus Sidabalok, op.cit, h. 41.

pendidikan mengenai berkonsumsi yang baik. Pelaku usaha wajib memberi

informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa

bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya

mengeksplotasi kelemahan-kelemahan konsumen.11

Dalam memperoleh pelayanan, konsumen berhak juga untuk

diperlakukan secara benar dan jujur serta sama dengan konsumen lainnya,

tanpa adanya pembedaan berdasarkan ukuran apapun, misalnya suku,

agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

Akhirnya konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan

kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.12

Selain itu, dalam rangka melindungi konsumen secara mandiri,

maka diperlukan adanya kewajiban konsumen. Mengenai kewajiban

konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yakni:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan

keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen untuk membaca sangat penting karena pelaku usaha

sering menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, namun

konsumen tidak membaca peringatan yang disampaikan kepadanya.

11 Janus Sidabalok, op.cit, h. 42.

12 Janus Sidabalok, loc.cit.

Dengan pengaturan ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha

bertanggungjawab apabila konsumen menderita kerugian akibat

mengabaikan kewajiban tersebut. Namun konsumen tidak dapat menuntut

jika peringatan sudah diberikan secara jelas dan tegas, akan tetapi jika

pelaku usaha tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk

mengkomunikasikan peringatan yang menyebabkan konsumen tidak

membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti rugi pada

konsumen yang dirugikan.

Kewajiban konsumen untuk bertitikad baik hanya tertuju pada

transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan

karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha

mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Berbeda dengan

pelaku usaha kemungkinan terjadi kerugian bagi konsumen dimulai sejak

barang dirancang/ diproduksi oleh pelaku usaha. Kewajiban konsumen yang

ketiga ialah kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

dengan pelaku usaha, hal tersebut sudah biasa dan sudah semestinya

demikian. Sementara itu, kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum

merupakan suatu hal yang baru, sebab sebelum diundangkannya UU

Perlindungan Konsumen, hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara

khusus seperti ini dalam perkara perdata. Sementara dalam kasus pidana

tersangka/ terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/

atau kejaksaan. Kewajiban ini dianggap tepat, sebab kewajiban ini

mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut.13

2.2 Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat Undang-

Undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan

sarjana Ekonomi (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku

ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha,

baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai

berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak,

penyedia dana lainnya, dan sebagainya.

2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang

dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku,

bahan tambahan/ penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat

terdiri atas orang/ badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/ badan

yang memproduksi sandang, orang/ usaha yang berkaitan dengan

pembuatan perumahan, orang/ usaha yang berkaitan dengan jasa

angkutan, peransuransian, perbankan, orang/ usaha yang berkaitan

dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.14

13 Soemali, 2011, “Kewajiban Konsumen”, http://soemali.dosen.narotama.ac.id.diakses

tanggal 19 Desember 2014.

14 Adrian Sutedi, op.cit, h.11.

3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat,

seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko,

supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, udara),

kantor pengacara, dan sebagainya.15

Dalam UU Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha diatur

dalam Pasal 1 angka 3 yang menentukan bahwa:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupu bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi.

Pada penjelasan pasal ini pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang,

distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU

Perlindungan Konsumen ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi

penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer, dan sebagainya. Namun

dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau

pelaku usaha di luar negeri, karena UU Perlindungan Konsumen membatasi

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Pengertian pelaku usaha yang yang bermakna luas tersebut, akan

15 Adrian Sutedi, loc.cit.

memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian. Konsumen yang

dirugikan akibat penggunakan produk tidak begitu kesulitan dalam

menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan, karena banyak pihak yang

dapat digugat.16

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk dapat menciptakan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam

berusaha, dan sebagai penyeimbang terhadap hak-hak yang diberikan

kepada konsumen, maka diberikan pula hak-hak terhadap pelaku usaha. Hal

ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen,

yakni:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Selain itu, sebagai konsekuensi adanya hak konsumen maka dibebankan

kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha. Hal ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yakni:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan;

16 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit, h.9.

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

Penjelasan pasal ini menentukan bahwa pada huruf c “Pelaku usaha dilarang

membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha

dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen”. Selain itu

pada huruf e dinyatakan “Yang dimaksud dengan barang dan/ atau jasa

tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan

kerusakan dan kerugian”.

Tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,

disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga

karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku

usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan

sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang

benar terhadap konsumen konsumen mengenai suatu produk, agar

konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.

Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa

representasi, peringatan, maupun berupa instruksi.17

2.3 Importir

a. Pengertian Importir

Importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang

diimpor baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang

dipesan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi. Berdasarkan pasal 1

angka 11 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

(selanjutnya disebut Peraturan Ditjen Bea Cukai Tahun 2009) maka yang

dimaksud importir adalah “orang perseorangan atau badan hukum yang

melakukan impor”.

Impor adalah “kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah

Pabean” (Pasal 1 angka 10 Peraturan Ditjen Bea Cukai Tahun 2009).

Sementara itu kawasan pabean adalah “kawasan dengan batas-batas tertentu

di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu

lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai” (Pasal 1 angka 2 Peraturan Ditjen Bea Cukai Tahun

2009).

2.4 Pangan

a. Pengertian Pangan

17 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit, h. 54.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus

dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu

hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

NRI 1945) maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut

mendasari terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan

mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu

bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya

dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan

politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan

yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan

stabilitas Nasional.18 Pengertian mengenai pangan itu sendiri dapat dilihat

pada Pasal 1 angka 1 UU Pangan yang menentukan bahwa:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,

perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi

manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan,dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

b. Jenis-Jenis Pangan

Pangan dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan:

1. Pangan Segar

18 Bulog, 2014, “Ketahanan Pangan”, http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php.

diakses tanggal 17 Desember 2014.

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang

dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan

pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar,

dan sebagainya.

2. Pangan Olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan

dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan olahan bisa dibedakan lagi menjadi:

a. Pangan Olahan Tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan

bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan

kualitas kesehatan kelompok tersebut. Contoh: ekstrak tanaman

stevia untuk penderita diabetes, susu rendah lemak untuk orang yang

menjalani diet rendah lemak dan sebagainya.

b. Pangan Siap Saji

Pangan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah

dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat

usaha atas dasar pesanan.

c. Pangan Tidak Siap Saji

Pangan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah

mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan

tahapan pengolahan lanjutkan untuk dapat dimakan atau minuman.19

19 Cahyo Saparinto & Diana Hidayati, 2006, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius,

Yogyakarta, h. 54.

Adapula beberapa jenis pangan sebagaimana diatur dalam UU

Pangan yang mana dapat dilihat pada ketentuan umum, yaitu:

1. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan

utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal

(Pasal 1 angka 15).

2. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal (Pasal 1 angka 17).

3. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang

dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku

pengolahan Pangan (Pasal 1 angka 18).

4. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara

atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Pasal 1 angka

19).

5. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau

yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau

bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik (Pasal 1 angka

34).

2.5 Label

a. Pengertian Label

Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak

konsumen yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar dan

lengkap inilah konsumen kemudian menentukan/ memilih produk

untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, memberi informasi yang

salah, menyesatkan dan tidak jujur melalui label, adalah melanggar hak

konsumen. Melanggar hak orang lain berarti pula melakukan perbuatan

melanggar hukum.

Label adalah informasi identitas/ jati diri dari produk yang

menjadi hak milik perusahaan sebagai alat komunikasi tertulis pihak

produsen dengan pihak konsumen dalam melakukan pelayanan jaminan

persyaratan mutu produk dan kesehatan. Menurut Fandy Tjiptono label

merupakan bagian dari suatu produk dan penjual. Sebuah label bisa

merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang

dicantelkan pada produk.20

Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada

produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu

kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau

informasi.21 Lebih lanjut, Basu Swasta mendefinisikan label yaitu

bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang

barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label itu mungkin

merupakan bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan

suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang.22

Baik pada Pasal 1 angka 3 PP Label dan Iklan Pangan serta Pasal

1 angka 6 Peraturan Kepala BPOM 2011 memberikan pengertian yang

sama mengenai label/ label pangan. Dimana yang dimaksud label atau

20 Syarief, 2010, Sistem Labelling Pada Kemasan Pangan”, http://www. ocw.usu.ac.id.

diakses tanggal 28 Desember 2014

21 Philip Kotler, 2000, Manajemen Pemasaran, Prenhallindo, Jakarta, h. 477.

22 Basu Swastha, 1994, Azas-Azas Marketing, Liberty, Yogyakarta, h. 141.

label pangan adalah “Setiap keterangan mengenai Pangan yang

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang

disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau

merupakan bagian kemasan Pangan”.

b. Tujuan Pelabelan

Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi

yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan

yang dikemas sebelum membeli dan/ atau mengonsumsi pangan.

Adapun tujuan pelabelan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa

harus membuka kemasan.

2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen

tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk

tersebut terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara

fisik.

3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh

fungsi produk yang optimum.

4. Sarana periklanan bagi produsen.

5. Memberi rasa aman bagi konsumen.23

2.6 Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

a. Pengertian Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

23 Syarief, loc.cit.

Perdagangan melalui jaringan elektronik atau e-commerce

dapat diaplikasikan hampir disetiap jenis hubungan bisnis. E-commerce

mengizinkan produsen untuk menjual produk-produk dan jasa secara

online. Calon pelanggan atau konsumen dapat menemukan website

produsen, membaca dan melihat produk-produk, memesan dan

membayar produk-produk secara online. Pada umumnya perdagangan

elektronik (e-commerce) mengacu pada semua transaksi komersial

yang melibatkan baik perseorangan maupun organisasi, berdasarkan

proses elektronik dan transmisi data baik dalam bentuk teks, suara

maupun visual image.24

Menurut World Trade Organization (WTO), cakupan e-

commerce meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan

dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik. Sedangkan

OECD (Organization For Economic Cooperation and Development)

menjelaskan bahwa e-commerce adalah transaksi berdasarkan proses

dan transmisi data secara elektronik. Selain dari dua lembaga

internasional tersebut, Alliance for Global Business, suatu asosiasi di

bidang perdagangan terkemuka mengartikan e-commerce sebagai

seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa

atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media.25

24 Losina Purnastuti, 2004, “Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru Yang

Menjanjikan?” Jurnal Ekonomi & Pendidikan Volume 1, Nomor 1, Februari 2004, h. 11.

25 Ade Maman Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia,

Jakarta, h.179.

b. Keuntungan dan Kerugian Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

Banyak keuntungan yang ditawarkan e-commerce yang sulit

atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara konvensional. Pada

dasarnya, keuntungan penggunaan e-commerce dapat dibagi menjadi 2

(dua) bagian, yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi

pembeli. Menurut Joseph Luhukay (Presiden Director, Capital Market

Society), keuntungan bagi pedagang (merchant) antara lain:

1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan

(revenuegeneration) yang sulit atau tidak dapat diperoleh melaluai

cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa,

menjual informasi, iklan (baner), membuka cybermall, dan

sebagainya;

2. Menurunkan biaya operasional, hal ini berhubungan langsung

dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan

biaya telepon, tidak perlu menyiapkan tempat ruang pamer (outlet),

staf operasional yang banyak, gudang yang besar dan sebagainya;

3. Memperpendek product cycle dan management supplier.

Perusahaan dapat memesan bahan baku atau produk supplier

langsung ketika ada pemesanan sehingga perputaran barang lebih

cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk-produk

tersebut;

4. Melebarkan jangkauan (global reach). Pelanggan dapat

menghubungi perusahaan/ penjual dari manapun di seluruh dunia;

5. Waktu operasi tidak terbatas. Bisnis melalui internet dapat dilakukan

selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;

6. Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa

menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung

sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya.26

Sedangkan keuntungan bagi pembeli antara lain:

1. Home Shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah

sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan

menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi;

2. Mudah melakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja

atau melakukan transaksi melalui internet;

3. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat

membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya;

4. Tidak dibatasi waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja

selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;

5. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit

diperoleh di outlet-outlet/ pasar tradisional.27

Selain memberikan keuntungan, e-commerce juga dapat

merugikan konsumen. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Agus

Riswandi yang mengungkapkan bahwa masalah perlindungan

konsumen dalam e-commerce merupakan aspek yang penting untuk

26 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law (Aspek Hukum

Teknologi Informasi), Refika Aditama, Bandung, h.150. 27 Ibid.

diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas e-commerce akan

menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan

seperti:

1. Perusahaan di internet (the internet merchant) tidak memiliki

alamat secara fisik di suatu negara tertentu, sehingga hal ini akan

meyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak

sesuai dengan pesanan.

2. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan local

follow up service or repair.

3. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai

dengan persyaratan lokal (local requairments).28

28 Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,

h.62.