BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Tanggung...
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Tanggung...
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Tanggung Jawab KSOP
Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran,
kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran,
maka resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Dalam pembahasan ini perlu
dikemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran
sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menurut
( Randy Y.C. Agauw, 2013 )
1. Definisinya adalah sebagai berikut :
a. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan,
kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.
b. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan
dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk dengan
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
c. Perairan adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan,
perairan pedalaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia Undang-undang Nomor 17
Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the law of the
sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut), serta
perairan daratan.
d. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda
transportasi.
7
e. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang
dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman
untuk dilayari.
f. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk
secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator
dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya
atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
g. Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran pengiriman atau
penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk
apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik
lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari
keselamatan pelayaran.
h. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi,
konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air yang bersifat khusus.
1. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KSOP
KSOP sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki
kewenanggan yang besar diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh UU Nomor
17 Tahun 2008 maka KSOP memiliki tugas sebagai berikut :
a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban
pelabuhan.
b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur – alur
pelayaran.
c. Mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan.
d. Mengawasi pemanduan, mengawasi kegiatan penundaan kapal.
e. Mengawasi kegiatan bawah air dan salvage.
f. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya.
g. Mengawasi pengisian bahan bakar.
h. Mengawasi pengerukan dan rekalmasi.
i. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
8
Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi
dipelabuhan maka syahbadar memiliki fungsi, yaitu :
a. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang
mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakkan hukum dibidang
angkutan perairan.
b. Syanbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
c. Syanbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi
dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka KSOP memiliki
kewenangan sebagai berikut :
a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan.
b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan
pemeriksaan kapal.
d. Menerbitkan surat persetujuan berlayar
e. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
f. Melaksanakan sijil awak kapal.
Peran KSOP dalam bidang pengawasan sangat penting hal ini dapat dilihat
dalam undang undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal ada
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari KSOP dalam pengawasannya
yaitu :
a. Material kapal.
b. Konstruksi kapal.
c. Bangunan kapal.
d. Permesinan dan perlistrikan kapal.
e. Stabilitas kapal.
f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan
radio.
g. Elektornika kapal.
9
Demikian juga dalam rangka mengatur sarana dan prasarana di Bidang
Keselamatan Pelayaran, maka ada beberapa perangkat peraturan yang mengatur
tentang keselamatan kapal antara lain :
1. Nasional
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
b. Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen Verordening 1935 (SV.
1935) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi
tersebut.
c. Peraturan lambung timbul 1935.
2. Internasional
Safety of life at Sea 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi
semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia.
Ordonansi dan peraturan tersebut mengatur antara lain :
a. Instansi yang melakukan pengawasan terhadap laik laut suatu kapal.
b. Mengatur persyaratan konstruksi bangunan kapal.
c. Mengatur persyaratan kelengkapan kapal.
d. Mengatur persyaratan alat-alat radio komunikasi kapal.
e. Mengatur persyaratan daerah pelayaran suatu kapal.
f. Mengatur persyaratan navigasi kapal.
g. Mengatur tatacara pemuatan di kapal.
h. Mengatur persyaratan stabilitas kapal.
i. Mengatur persyaratan permesinan dan kelistrikan.
j. Mengatur tentang muatan berbahaya.
k. Mengatur persyaratan kapal nuklir.
l. Mengatur persyaratan untuk Nahkoda, perwira deck, dan mesin kapal serta
awak kapal.
m. Mengatur bentuk sertifikat keselamatan pelayaran.
10
2.1.2 Surat persetujuan berlayar ( SPB )
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 1 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance).
Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau
operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar.
Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), berlaku bagi
semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut, kecuali bagi kapal perang dan
kapal negara/kapal pemerintah. Jika Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
diterima di atas kapal, Nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk
berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah
ditetapkan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) memiliki
beberapa definisi, diantaranya :
1. Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB )
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah suatu proses
pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan
berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak
kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
b. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang
dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar
meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal dan kewajiban lainnya.
c. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh
Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan .dan
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan
perundang.-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
11
d. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat kesyahbandaran yang
ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang
kesyahbandaran.
e. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan
keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan,
garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,
status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan
tertentu.
f. Kewajiban Kapal Lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan
kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran.
Pasal 2
a. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port
Clearance) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi
persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
b. Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi semua jenis dan ukuran
kapal yang berlayar di laut, kecuali bagi kapal perang dan kapal Negara /
kapal pemerintah.
2. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB )
Pasal 3
a. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau
operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar
dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I Peraturan ini,
dengan melampirkan :
1. surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing
Declaration) sebagaimana format pada Lampiran Peraturan ini.
2. dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.
12
b. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi :
1. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan.
2. bukti pembayar.anjasa kenavigasia.
3. bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan.
4. persetujuan (clearance) Bea dan Cukai.
5. persetujuan (clearance) Imigrasi.
6. persetujuan (clearance) Karantina kesehatan, dan
7. persetujuan (clearance) Karantina hewan dan tumbuhan.
c. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Syahbandar setelah
semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang
dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda
(Master Sailing Declaration).
d. Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara :
1. menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Kantor Syahbandar, atau
2. mengirimkan secara elektronik (upload) melalui Inaportnet pada
pelabuhan yang telah menerapkan National Single Window (NSW).
3. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB )
Pasal 7
a. Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan
administratif dan teknis kelaiklautan kapal.
b. Dalam hal Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan,
penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) hanya dapat
dilimpahkan kepada pejabat Syahbandar satu tingkat dibawahnya yang
memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.
13
c. Bentuk dan format serta isi Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan ini.
d. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku 24 (dua puluh empat)
jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1
(satu) kali pelayaran.
Pasal 8
a. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang telah ditandatangani oleh
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, segera diserahkan kepada
pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal
untuk diteruskan kepada Nakhoda kapal.
b. Setelah Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) diterima di atas kapal,
Nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar
meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan.
4. Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB )
a. Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang telah
diterbitkan dapat dilakukan oleh Syahbandar, apabila :
1. kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh
empat) jam dari batas waktu tolak yang telah ditetapkan.
2. kapal melakukan kegiatan di pelabuhan yang mengganggu kelancaran
lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran
serta perlindungan lingkungan maritim.
3. perintah tertulis dari pengadilan negeri.
b. Syahbandar dalam melakukan pencabutan Surat Persetujuan Berlayar (Port
Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan surat
pencabutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX Peraturan ini.
14
2.1.3 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
Ketentuan mengenai Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana diatur
dalam Pasal 27, Pasal 37, Pasal 134 ayat (7), dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Selain untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dapat pula dipergunakan
untuk kepentingan tertentu lainnya (Ayat 2), antara lain penandaan wilayah
Negara di pulau terluar, diantaranya berupa sarana penunjang untuk keselamatan
pelayaran dalam upaya tercapainya sasaran SISTRANAS yaitu penyelenggaraan
transportasi yang efektif (dalam arti selamat, aksesbilitas tinggi, terpadu, kapasitas
mencukupi, teratur, lancar, dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif
terjangkau, tertib, aman, dan populasi rendah) dan efisien (dalam arti beban publik
rendah dan utilitas tinggi) maka prioritas pembangunan SBNP dan sarana
penunjangnya adalah bagian yang berkaitan langsung dengan pembangunan
subsektor transportasi laut Dalam hal ini peningkatan keselamatan dan keamanan
transportasi laut sebagai wujud implementasi dari salah satu kebijakan
SISTRANAS.
Menurut Randy Y.C Agauw (2013) sarana bantu navigasi pelayaran adalah
sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang
berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta
memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan
berlayar.
1. Definisi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada
diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan
dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
15
b. Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tetap yang bersuar dan
mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat
membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal,
menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan
sebagai tanda batas wilayah negara.
c. Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tetap yang bersuar dan
mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang
dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain
karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi
dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah
negara.
d. Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran apung yang bersuar
dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat
membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain
karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukan
perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas
wilayah negara.
e. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa
anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator
adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong,
kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang
hanya dapat dipergunakan pada siang hari.
f. Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang
menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam
menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal.
g. Rambu Radar (Radar Beacon) adalah yang dapat membantu para navigator
untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan radar.
h. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah
peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang
frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data
spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
16
i. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan
rasio yang ditetapkan.
j. Kehandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai
ketentuan.
k. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya
fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam,
gangguan teknis dan kesalahan manusia.
l. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal.
m. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal.
n. Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak
atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sehingga
tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam
situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan
pelaut yang baik.
o. Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu
Navigasi-pelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, dan bangunan atau
instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan / atau kedalaman tertentu.
p. International Assosiation of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu
badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara
penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar
informasi dan merekomendasikan improvisasi-improvisasi untuk Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran berdasarkan teknologi terkini.
q. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau
badan hukum Indonesia.
r. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau
dibawah permukaan perairan.
s. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
t. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
17
2. Jenis Dan Fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
Pasal 2
Jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas :
a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual.
b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik.
c. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran audible.
2.1.4 Cuaca
Cuaca merupakan suatu kondisi udara disuatu tempat pada saat yang relatif
singkat yang meliputi kondisi suhu, kelembaban, serta tekanan udara sebagai
komponen utamanya. Pencarian metode untuk memprediksi cuaca adalah kegiatan
yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh peneliti terhadap atmosfer atau cuaca.
Dikarenakan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak yang membutuhkan
informasi kondisi atmosfer yang lebih cepat, lengkap, dan akurat.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai
perusahaan negara yang bertugas sebagai pengamat cuaca mampu
memprediksikan cuaca melalui metode konvensional baik itu metoda statistic
maupun dinamik yang mencakup radius 5 – 10 km untuk 1 titik pengamatan di
wilayah yang dapat diprediksikan ( Syamsul Arifin, 2009 ).
Keadaan cuaca merupakan faktor utama keselamatan untuk nelayan dan
aktifitas pelayaran. Untuk itu diperlukan suatu sistem teknologi yang dapat
mengetahui keadaan cuaca nasional dengan tepat. Teknologi satelit penginderaan
jauh merupakan jawaban atas masalah ini. Satelit merupakan kebutuhan yang
tidak bisa dielakkan lagi pada saat sekarang ini.
Awan merupakan indikator utama dalam menentukan keadaan cuaca disuatu
daerah dan masing-masing jenis awan mempunyai arti yang berbeda. Adanya
awan cumulonimbus dengan bentangan awan yang cukup luas pada suatu daerah
dapat diasumsikan sebagai indikasi keadaan cuaca buruk karena akan turun hujan
lebat. Awan stratocumulus menandakan daerah tersebut cenderung hujan gerimis.
Namun, sering kali awan ini merupakan tanda bahwa cuaca yang lebih buruk akan
datang. Awan cirrus tidak membawa hujan, namun jika banyak terdapat awan
18
cirrus di atmosfer merupakan tanda bahwa 24 jam kedepan akan terjadi perubahan
cuaca.
1. Cuaca dan Iklim
Cuaca dan iklim memiliki perbedaan definisi yang saling berhubungan.
Iklim akan mempengaruhi cuaca di suatu tempat, sedangkan cuaca yang terjadi
akan dipengaruhi iklim tempat tersebut. Pada dasarnya cuaca adalah keadaan
udara pada saat tertentu dan diwilayah tertentu yang relatif sempit dan pada
jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan
jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja.
Sedangkan iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu satu
tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama (minimal 30
tahun) dan meliputi wilayah yang luas. Iklim terbentuk karena adanya revolusi
serta rotasi bumi sehingga terjadi pergeseran semu harian matahari dan tahunan,
dan karena adanya perbedaan lintang geografi dan lingkungan fisis. Perbedaan ini
menyebabkan timbulnya penyerapan panas matahari oleh bumi sehingga besar
pengaruhnya terhadap kehidupan dibumi.
2. Pengaruh Unsur Cuaca Pada Permukaan Laut
Pengaruh unsur-unsur cuaca pada permukaan laut terdapat pada ketinggian
gelombang serta kecepatan arus laut yang ada di permukaan laut. Gelombang laut
atau ombak merupakan gerakan air laut yang paling umum dan mudah kita amati.
Gelombang yang dimaksudkan adalah gelombang yang dibangkitkan oleh angin.
Gelombang Gelombang terjadi karena adanya gesekan angin dipermukaan, oleh
karena itu arah gelombang sesuai dengan arah angin.
Secara teori dapat dijelaskan bahwa ketika angin yang berhembus secara
teratur dan terus menerus diatas permukaan air laut akan membentuk riak
permukaan yang bergerak searah dengan hembusan angin. Bila angin masih terus
berhembus dalam waktu yang cukup panjang dan meliputi jarak permukaan laut
yang cukup besar, maka riak air akan tumbuh menjadi gelombang. Pada saat yang
bersamaan riak permukaan baru akan terbentuk di atas gelombang yang terbentuk,
19
dan selanjutnya akan berkembang menjadi gelombang-gelombang baru tersendiri.
Bila angin berhenti berhembus, sistem gelombang yang telah terbentuk akan
melemah. Proses pelemahan gelombang akan mencapai waktu beberapa hari, yang
bersamaan dengan hal itu gelombang-gelombang panjang sudah bergerak dan
menempuh jarak ribuan kilometer, yang pada jarak yang cukup jauh dan tempat
mulainya gelombang akan dapat diamati sebagai alun (swell). Alun biasnya
mempunyai periode yang sangat panjang, dan bentuknya cukup beraturan. Sistem
gelombang yang terbentuk secara lokal akan dipengaruhi oleh alun yang terbentuk
dan tempat yang jauh.
Arus laut atau sea current adalah gerakan massa air laut dari satu tempat ke
tempat lain baik secara vertikal (gerakan ke atas) maupun secara horizontal
(gerakan ke samping). Menurut letaknya arus dibedakan menjadi dua yaitu arus
atas dan arus bawah. Arus atas adalah arus yang bergerak dipermukaan laut. Arus
ini dipengaruhi sebagian besar oleh kecepatan, kekuatan serta arah angin yang ada
dipermukaan laut sehingga menyebabkan arus atas bergerak. Pengaruh angin
disini berkisar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan
berkurang sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan sampai pada
akhirnya angin tidak berpengaruh pada kedalaman 200 meter.
3. Faktor Cuaca Untuk Kelayakan Pelayaran
Terdapat sebuah lembaga negara yang berada dibawah departemen
perhubungan yang bertugas untuk menangani masalah pengawasan transportasi
laut (kapal) dan ketertiban dalam hal kebandaran yang dinamakan Syahbandar.
Syahbandar berada dibawah pengawasan Badan Administrasi Pelayaran.
Syahbandar memberikan pengawasan kapal untuk menjamin kelancaran pelayaran
dari dan menuju pelabuhan. Berdasarkan pengetahuan dari Syahbandar pelabuhan
Tanjung Perak surabaya, kelayakan pelayaran dilihat dari dua faktor, yaitu faktor
dalam dan faktor luar. Faktor dalam berasal dari badan kapal itu sendiri. Baik itu
berupa kesiapan dari awak kapal, meneliti muatan kapal, dokumen dan sertifikat
kapal. Sedangkan faktor luar dipengaruhi oleh cuaca perairan, dalam hal ini untuk
pelayaran.
20
Cuaca diperairan yang mempengaruhi pelayaran diantaranya adalah
ketinggian gelombang, kecepatan arus, kecepatan angin dan cuaca buruk.
Ketinggian gelombang adalah variabel yang paling berpengaruh pada faktor
kelayakan pelayaran. Tiap - tiap kapal (dilihat dari Gross Tonnase) berbeda faktor
kelayakannya. Selain itu dapat dilihat pula dari besar kecilnya muatan.
Aturan mengenai kelayakan pelayaran diatur didalam UU Pelayaran No.17
tahun 2008. Namun didalam UU tersebut tidak terdapat penjelasan khusus
mengenai kondisi cuaca yang baik untuk pelayaran. Dibidang pelayaran saat ini,
aturan – aturan khusus mengenai keadaan cuaca untuk pelayaran tidak tertulis
secara khusus didalam suatu aturan, walau hal tersebut sangat penting. Namun,
untuk keselamatan pelayaran sendiri, dinas perhubungan memiliki suatu badan
yang dinamakan Syahbandar yang bertugas untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang - undangan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Faktor cuaca untuk kelayakan pelayaran pada penelitian ini didasarkan dari
pengalaman pakar saja yaitu orang yang berwenang dibidang ke-Syahbandaran.
Dari pakar didapatkan kondisi laut yang paling berpengaruh dalam dinamika
kapal adalah kecepatan angin, ketinggian gelombang, dan kecepatan arus laut.
2.1.5 Keselamatan Pelayaran
Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan
dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan
kerja di bidang pelayaran Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal
1 butir 32 menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu
keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut
angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.
Pasal 1 butir 33 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal
yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan
dari kapal, pengawakan, garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan
kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan
21
pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk
berlayar di perairan tertentu.
Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional yang
mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta
laut, serta kelestarian lingkungan. Lembaga tersebut dinamakan (International
Maritime Organization) (IMO) yang bernaung dibawah PBB. Salah satu faktor
penting dalam mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah
keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan pengoperasian dari alat
transportasi kapal di laut, karena bagaimanapun kokohnya konstruksi suatu kapal
dan betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun peralatan yang
ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan manusia yang tidak
mempunyai keterampilan atau keahlian sesuai dengan tugas dan fungsinya maka
semua akan sia - sia.
Menurut Malisan (2009), peneliti madya bidang transportasi laut pada
puslitbang perhubungan laut menyimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan kapal
yang terjadi di perairan Indonesia cenderung meningkat. Hal ini banyak
dipengaruhi oleh buruknya penerapan manajemen keselamatan pelayaran. Malisan
(2009) juga menyebutkan bahwa kondisi kapal-kapal berbendera Indonesia masih
banyak yang belum memenuhi (International Maritime Organization) (IMO)
melalui implementasi variabel-variabel yang diatur dalam ISM Code oleh
perusahaan dan nahkoda bersama awak kapal lainnya. Hasil evaluasi
menunjukkan bahwa:
a. Nahkoda belum sepenuhnya mengenal kebijakan perusahaan tentang
keselamatan pelayaran.
b. Anak buah kapal atau kru kapal belum sepenuhnya memahami penanganan
tanggap darurat di kapal.
c. Tugas dan tanggung jawab awak kapal belum sempurna dalam melaksanakan
pendokumentasian.
d. Instruksi/petunjuk penggunaan alat keselamatan ada di kapal belum sempurna
baik penempatan maupun penjelasan.
22
e. Perlunya perbaikan pada perencanaan dan implementasi (safety management)
untuk mencegah kecelakaan.
f. Perlunya peninjauan (safety) management untuk menilai kesesuaian dengan
prosedur yang ditetapkan perusahaan.
g. Diperlukan verifikasi secara rutin yang dilakukan terhadap peralatan
keselamatan pelayaran.
Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu
lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian,
berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar
harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan
tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan
besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang bekerja atau
diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas
di atas kapal sesuai dengan jabatannya (Wiji Santoso, 2013).
Pasal 169
1. Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan
ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal.
2. Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberi sertifikat.
3. Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan
dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) untuk kapal.
4. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan
audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau
lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.
23
5. Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan
oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat
manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 195
Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan Indonesia :
a. Pemerintah harus menetapkan dan mengumumkan zona keamanan dan zona
keselamatan pada setiap lokasi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan
berlayar.
b. Setiap membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau
instalasi harus memenuhi persyaratan keselamatan dan mendapatkan izin dari
Pemerintah.
c. Setiap bangunan atau instalasi dimaksud dalam huruf b, yang sudah tidak
digunakan wajib dibongkar oleh pemilik bangunan atau instalasi.
d. Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan dengan
ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada Pemerintah untuk diumumkan.
e. Pemilik atau operator yang akan mendirikan bangunan atau instalasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memberikan jaminan.
24
2.2 Penilitian Terdahulu
Tabel 2.1
PENELITIAN TERDAHULU
No Nama dan Judul Variabel dan
Indikator
Metode Analisis Data dan Hasil
1 Randy Y.C.
Agauw Tahun
(2013) Dengan
Judul “Tanggung
Jawab Syahbandar
Dalam
Keselamatan
Pelayaran Ditinjau
Dari Uu Pelayaran
No.17 Tahun 2008
Tentang
Pelayaran”.
Variabel:
Tanggung jawab
KSOP
Indikator:
a.Aspek pengawasan
kelaik lautan kapal.
b.Melaksanakan sijil
awak kapal dan
c.Pembinaan awak
kapal.
Metode penelitian kepustakaan
(library research)
1.Tanggung jawab syahbandar
sangatlah penting karena
keamanan dan keselamatan
pelayaran adalah sudah menjadi
tugasnya. Tindakan – tindakan
yang dilakukannya adalah / agar
untuk meningkatkan pengawasan
keamanan dan keselamatan
terhadap hal – hal yang
berhubungan dengan pelayaran
2.Tugas pegawasan yang
dilakukan seorang syahbandar
dalam rangka pengaturan sarana
dan prasarana pelaksanaan
operasional transportasi laut
sangatlah penting. Seorang
syahbandar dalam tugasnya juga
harus memastikan kesadaran
pemakai jasa transportasi laut
seperti perusahaan, pemilik
kapal, awak kapal, untuk
mentaati hukum dan ketentuan
perundang – undangan yang
25
berlaku dibidang keselamatan
pelayaran yang pada umumnya
masih rendah
2 Nur Karim,
Abdullah Said,
Wima Yudho
Prasetyo Tahun
(2010) Dengan
Judul “Dualisme
Kebijakan
Pelayaran Dan
Perikanan
(Studi Tentang
Implementasi
Kepmen.
Perhubungan No
Km 46 Tahun
1996 Tentang
Sertifikasi
Kelaiklautan
Kapal Penangkap
Ikan Dan Permen
Kelautan Dan
Perikanan No 07
Tahun 2010
Tentang Surat
Laik Operasi
Kapal Perikanan
Di Ppp Mayangan,
Kota
Probolinggo)”.
Variabel:
Surat persetujuan
berlayar
Indikator:
a.Kelengkapan
dokumen kapal.
b.Pengawakan dan
c.Tanggung jawab
Nahkoda.
Metode deskriptif kualitatif
1. Implementasi kebijakan
Serifikasi Kelaiklautan Kapal
Penangkap Ikan dan Surat Laik
Operasi Kapal Perikanan yang ada
di Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Mayangan Kota
Probolinggo merupakan bentuk
sinergi antar kebijakan dan
instansi yaitu Departemen
Perhubungan dan Departemen
Kelautan dan Perikanan dalam
mengawasi kelaikan kapal
perikanan. Sertifikasi
Kelaiklautan Kapal Penangkap
Ikan yang dikeluarkan oleh
Kesyahbandaran Pelabuhan
Probolinggo di bawah
Departemen Perhubungan
merupakan salah satu persyaratan
administrasi dalam penerbitan
Surat Laik Operasi (SLO) oleh
pengawas perikanan dan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) oleh
Syahbandar Perikanan di bawah
Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP). Dilihat dari
tujuan yang ingin dicapai dari
26
kedua kebijakan tersebut memiliki
kesamaan yaitu agar nelayan pada
saat beroperasi di laut lepas
terjamin keselamatannya, dan
tidak merusak dan mencemari
lingkungan maritim.
2. Apabila melihat keseluruhan
tugas dan kewenangan dari
Departemen Per-hubungan dan
Departemen Kelautan dan
Perikanan, memang terjadi
dualisme kebijakan dalam
pelaksanaan kelaikan kapal
perikanan. Akan tetapi, dalam
tugasnya tidak saling tumpang
tindih karena pelaksanaan dari
kedua kebijakan tersebut
dibedakan waktu pelaksanaan dan
masa berlakunya.
3. Dalam pelaksanaan
pengawasan sertifikasi
kelaiklautan kapal penangkap ikan
oleh Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Probolinggo dan Surat Laik
Operasi Kapal Perikanan oleh
Satuan Kerja Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan (Satker PSDKP)
Probolinggo, sudah memiliki
petugas yang berkualitas dan
27
berkompeten di bidangnya. Akan
tetapi, dari segi kuan-titas petugas
yang ada di masing-masing
instansi masih kekurangan
personil.
3 Wiji Santoso, Aji
Ratna Kusuma,
Heryono Susilo
Utomo Tahun
(2013) Dengan
Judul “Evaluasi
Program
Revitalisasi
Sarana Bantu
Navigasi
Pelayaran Dan
Prasarana
Keselamatan
Pelayaran
Didistrik Navigasi
Tarakan
Kalimantan
Timur”.
Variabel:
Sarana Bantu
Navigasi
Indikator:
a.Pemasangan
pelampung.
b.Pemasangan
lampu suar.
c.Pemasangan
tanda-tanda peraian
aman dan tanda
tengah alur.
Metode observasi, wawan cara
dan dokumentasi
1.Peningkatan Keselamatan
dan Keamanan Pelayaran
Transfortasi laut sangat penting
dalam membangun dan
menggerakan sektor
perekonomian dalam masyarakat
sehingga sangat diperlukan
kondisi alur pelayaran yang aman
dan nyaman didalam melakukan
pelayaran dari dan menuju
kepelabuhan dan melalui
program revitalisasi Sarana
Bantu Navigasi Pelayaran dan
Prasarana Keselamatan
Pelayaran Dengan Program
revitalisasi tersebut adalah
membangkitkan kembali
vitalitas. Serta usaha- usaha
untuk kegiatan sector pelayaran
terutama dalam keselamatan
pelayaran dengan kelengkapan
dan sarana penunjang dalam
melakukan kegiatan berlayar
dengan tercukupinya sarana dan
28
prasarana Bantu Navigasi
Pelayaran.
2.Melakukam Penyusunan
program terpadu dalam
penempatan asset – asset vital
Keselamatan Pelayaran terhadap
lokasi lokasi strategis Sarana
Bantu Navigasi Pelayaran dan
prasarana Keselamatan
Pelayaran.
3.Melakukan Inventarisasi
terhadap kondisi Sarana
Bantu Navigasi Pelayaran dan
Prasarana Keselamatan Pelayaran
yang ada dan dilakukannya skala
prioritas dalam perawatan dan
pemeliharaan sesuai dengan
Anggaran.
4.Pengaturan dan Peningkatan
Jadwal Frekwensi Perawatan
dan Pemeliharaan di wilayah
kerja Distrik Navigasi Tarakan
terhadap Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran dan Prasarana
Keselamatan Pelayaran.
4 Riska Lutfiana, M.
Tirono Tahun
(2013) Dengan
Judul “Pengenalan
Pola Cuaca
Maritim (Curah
Variabel:
Cuaca
Indikator:
a.Intensitas curah
hujan
b.Tinggi gelombang
Metode anfis.
Dari penelitian yang telah
dilakukan dapat disimpulkan
bahwa pola cuaca, khususnya
pada pola curah hujan, ketingian
gelombang laut dan kecepatan
29
Hujan, Tinggi
Gelombang Dan
Kecepatan Arus)
Dengan Metode
Adaptive Neuro
Fuzzy Inference
System (Anfis)
Pada Jalur
Pelayaran
Surabaya-
Makasar”.
c.Kecepatan arus
arus laut dapat diamati dan
dipelajari pola yang terbentuk,
dari sini dirancang Pengenalan
Pola Cuaca Maritim (Curah
Hujan, Tinggi Gelombang dan
Kecepatan Arus) dengan
Menggunakan Adaptive Neuro
Fuzzy Inference System (ANFIS),
yang selanjutnya bisa didapatkan
pola cuaca maritime pada jalur
pelayaran Surabaya-Makasar.
Penelitian terdahulu menjadi dasar penelitian sekarang ialah mengenai
jumlah variabel bebas (X) dimana ke tiga penelitian terdahulu masing-masing
hanya menggunakan satu sampai tiga variabel bebas (X), yaitu tanggung jawab
KSOP, pemberian surat persetujuan berlayar, sarana bantu navigasi pelayaran
selanjutnya untuk penelitian sekarang telah menggunakan empat variabel bebas
(X) yaitu tanggung jawab KSOP, pemberian surat persetujuan berlayar, sarana
bantu navigasi pelayaran dan cuaca.
30
2.3 Hipotesis
Menurut Husein Umar (2003) hipotesis berfungsi sebagai pegangan
sementara atau jawaban sementara, yang menghendaki pembuktian baik dalam
kenyataan (emperical verification), percobaan (experimentation), maupun praktik
(implementation).
Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto (2006)
hipotesis dapat diartikan sebagia suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul
Sugiyono (2007) mengatakan dalam statistic, hipotesis dapat diartikan
sebagai pernyataan statistic tentang parameter popolasi. Statistic adalah ukuran-
ukuran yang dikenakan pada sampel, sedangkan parameter adalah ukuran-ukuran
yang dikenakan pada populasi. Jadi hipotesis merupakan taksiran terhadap
parameter populasi, melalui data-data sampel.
Didalam usulan penelitian ini penulis menarik beberapa anggapan sementara
antara lain :
a. Diduga bahwa faktor tanggung jawab KSOP berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keselamatan pelayaran.
b. Diduga bahwa faktor pemberian surat persetujuan berlayar berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keselamatan pelayaran.
c. Diduga bahwa faktor sarana bantu navigasi pelayaran berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keselamatan pelayaran.
d. Diduga bahwa faktor cuaca berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keselamatan pelayaran.
e. Diduga secara simultan faktor tanggung jawab KSOP, pemberian surat
persetujuan berlayar, sarana bantu navigasi pelayaran dan cuaca berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keselamatan pelayaran.
31
1. Diagram Alir Penelitian
Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian
Latar Belakang
Masalah
Landasan Teori
Pengumpulan Data
Pemberian Surat
Persetujuan Berlayar
(X2)
Cuaca
(X4)
Tanggung Jawab
KSOP
(X1)
Keselamatan
Pelayaran (Y)
Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran
(X3)
Pengolahan Data
Analisis Data
Implikasi Manajerial
Kesimpulan dan Saran
Metodologi Penelitian
Data Tidak Cukup
32
2.4 Kerangka Pemikiran
2.
H5
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
= Indikator = Pengukur
= Variabel = Pengaruh
H = Hipotesis
Variabel dalam penelitian ini meliputi tanggung jawab KSOP, pemberian
surat persetujuan berlayar, sarana bantu navigasi pelayaran dan cuaca terhadap
keselamatan pelayaran tanjung balai karimun.
Keselamatan
Pelayaran
(Y)
X1.1
X1.3
X1.2
X3.3
X3.2
X3.1
X2.3
X2.2
X2.1
Y.3
Y.2
Y.1
Tanggung Jawab
KSOP
(X1)
SPB
(X2)
X4.1
X4.3
X4.2
H4
H3
H2
H1
SBNP (X3)
Cuaca
(X4)
33
Variabel dalam penelitian ini meliputi :
1. Tanggung Jawab KSOP (X1)
Indikator – indikator Tanggung Jawab KSOP antara lain :
a. Aspek pengawasan kelaik lautan kapal.
b. Melaksanakan sijil awak kapal dan
c. Pembinaan awak kapal.
2. Surat persetujuan berlayar (X2)
Indikator – indikator Surat persetujuan berlayar antara lain :
1. Kelengkapan dokumen kapal.
2. Pengawakan dan
3. Tanggung jawab Nahkoda.
3. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (X3)
Indikator - indikator Sistem Sarana Bantu Navigasi Pelayaran antara lain :
a. Pemasanga pelampung.
b. Pemasangan lampu suar.
c. Pemasangan tanda-tanda peraian aman dan tanda tengah alur.
4. Cuaca (X4)
Indikator - indikator Cuaca antara lain :
1. Intensitas curah hujan.
2. Tinggi gelombang.
3. Kecepatan arus.
5. Keselamatan Pelayaran (Y)
Indikator – indikator Keselamatan Pelayaran antara lain :
a. Ketepatan waktu kedatangan.
b. Keamanan perairan.
c. Keselamatan kapal saat berlayar.