BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pelaksanaandigilib.unila.ac.id/14011/13/BAB II.pdf ·...
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pelaksanaandigilib.unila.ac.id/14011/13/BAB II.pdf ·...
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah
secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang
diharapkan.Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha
yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang
telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat
yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai
dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.
Adapun pengertian pelaksanaan yaitu :
1. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses
administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan Liang Gie et, al,
lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan
sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni
berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan
dalam suatu program proyek.4
2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian
pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap
4Rahardjo Adisasmita,Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu,2011. hlm.24
11
anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah
direncanakan.5
3. Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan
kapan waktu dimulainya.6
4. Abdullah mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian
kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang
terdiri atas pengembalian keputusan, langkah yang strategis maupun
operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari
program yang ditetapkan semula.7
5. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang
dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
6. Pelaksanaan atau Implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara
terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur
aktivitas-aktivitas yang mengaruh pada pendapat suatu program ke dalam
dampak.8
7. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah
disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan,usaha)
melaksanakan rancangan.
5Ibid
6 Ibid
7Febiyanti Putri. Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung.
Skripsi.Universitas Lampung. 2014 8 Hisyam Djihad dan Suyanto. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III,
Yogyakarta, Adi Cita,2000. hlm.151
12
Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha
yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah bahwa Implementasi adalah
suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan
ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis
maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai
sasaran dari program yang ditetepkan semula.
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan
bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh
pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di
luar lapangan. Di mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai
dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.
Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan.
Berhasil tidaknya proses inplementasi, Menurut Edward, yang dikutip oleh
Abdullah,dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting
berhasilnya suatu proses implementasi.
Faktor-faktor tersebut adalah :
1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik
apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian
informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu
terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna
pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan
13
tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan.
3. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap
program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya
dari mereka yang menjadi implementer program
4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures).yang mengatur
tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai
hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan
memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.
2.2. Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik
Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu
pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam
keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan
kewenangan.
Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk
meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang
mendiami wilayah tersebut.
14
Menurut Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan
wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam
daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.9
Desentralisasi mempunyai nilai apabila dapat membantu organisasi mencapai
tujuan dengan efisien. Faktor – faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi
adalah sebagai berikut :
1. Filsafat manajemen
2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan ekonomi
3. Strategi dan lingkungan organisasi
4. Penyebaran geografis organisasi
5. Pengawasan yang efektif
6. Kualitas manajer
7. Keaneka – ragaman produk dan jasa
8. Karkteristik – karakteristik organisasi lainnya
Desentralisasi dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan
kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk
juga dalam bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan secara resmi dimulai
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
9Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia.PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005, hlm.307
15
Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan
yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan
salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya
manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh
berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional.10
Menurut Umiarso dan Gojali Konsep penyelenggaraan pendidikan yang bersifat
desentralisasi dikenal dengan manajemen berbasis sekolah yang merupakan
perubahan paradigma pengelolaan pendidikan yang semula berpusat pada
pemerintah pusat beralih ke pengelolaan pendidikan pada pola manajemen dimana
sekolah tersebut yang mengelolanya.
Urusan-urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka
pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang ,kepada
Daerah,baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan,
perencanaan,pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi pembiayaannya.
Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri,
terutama Dinas-dinas Daerah.11
Sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi di bidang pendidikan,
pengelolaan pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keinginan dan
tujuan bangsa Indonesia dalam penyelenggaran pendidikan itu sendiri. Sebagai
contoh dalam pendidikan dasar, propenas menyebutkan kegiatan pokok dalam
upaya memperbaiki manajemen pendidikan dasar di Indonesia adalah:
10
Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia, Jakarta,Rineka
Cipta, 2004. hlm. 63 11
Sujamto, Cakrawala Otonomi Daerah. Sinar Grafika,Jakarta,1991, hlm.15
16
1. Melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan
profesional, termasuk peningkatan peranan stakeholders sekolah;
2. Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi untuk
meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan
memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,
seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Mengembangkan sistem insentif yang mendorong terjadinya kompetensi yang
sehat baik antara lembaga dan personil sekolah untuk pencapaian tujuan
pendidikan
5. Memberdayakan personil dan lembaga, antara lain melalui pelatihan yang
dilaksanakan oleh lembaga profesional.
6. Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan yang tidak
sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan; dan
7. Merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah
untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.12
Menurut Manor, kebijakan Desentralisasi berasal dari kebutuhan untuk
memperkuat pemerintah daerah dalam rangka menjembatani jurang pemisah
antara negara dan masyarakat lokal. Negara yang mempunyai populasi yang besar
dan wilayah yang luas cenderung lebih terdesentralisasi karna sangat sulit dan
mahal untuk memerintah secara efektif ketika populasi dan wilayah begitu luas.
Negara mempunyai wilayah luas biasanya mempunyai variasi yang besar dalam
12
Komite Reformasi Pendidikan, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang
Nasional,Jakarta,Balitbang Depdiknas, 2001. hlm. 154
17
hal iklim, geografi, dan basis ekonomi, sehingga penyediaan pelayanan
pemerintah yang sangat seragam akan berakibat inefisiensi.13
Bentuk-bentuk Desentralisasi dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Devolution (devolusi) : Merupakan bentuk umum dari desentralisasi dimana
daerah otonom merupakan suatu bentukan hukum yang berdiri sendiri.
Pemerintah pusat dalam hal ini menyerahkan sebian fungsinya atau
membentuk unit pemerintah yang tidak berada dibawah kendali pemerintah
pusat secara langsung.
2. Delegation (delegasi) : Merujuk pada penyerahan pengambilan kebijakan dan
kewenangan administratif untuk tindakan tertentu kepada institusi atau
organisasi yang semi-independen, misalnya badan usaha milik negara atau
perusahaan pembangunan regional.
3. Deconcentration (dekonsentrasi): Mencakup transfer kewenangan
administratif yang spesifik dalam hal pengambilan kebijakan,keuangan,dan
fungsi manajemen dalam lingkup yuridiksi unit pemerintahan pusat.
4. Political or Democratic decentralization (desentralisai politik) : Mencakup
seluruh seluruh transfer kewenangan administratif, fiskal dan politik. Bentuk
ini adalah bentuk desentralisasi yang paling dibutuhkan untuk keberhasilan
suatu kebijakan desentralisasi suatu negara.14
Tujuan utama desentralisasi adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat dan utnuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat dalam upaya
mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah. dengan kata lain tujuan
13
Rudy, Hukum Pemerintah Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia. Indepth Publishing,
Bandar Lampung,2012, hlm.17 14
Ibid
18
desentralisasi adalah untuk merangsang kepekaan elit lokal terhadap tuntutan dan
kebutuhan masyarakat daerah.
Dalam hal ini berkaitan dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Desentralisasi pendidikan perlu dilakukan karena berbagai studi tentang
desentralisasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang bersifat kompleks, dikerjakan
dalam tim, mengandung unsur ketidakpastian, dan berada dalam lingkungan yang
cepat berubah tidak dikelola secara sentralistik. Pendidikan dan secara khusus lagi
sekolah yang selama ini dikelola secara sentralistik justru menimbulkan banyak
masalah. Oleh karena itu, sekolah yang memiliki karakteristik seperti itu harus
didesentralisasikan.15
Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan, terdapat
banyak persoalan muncul, karena pelaksanaan desentralisasi pendidikan berbeda
dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya yang pada dasarnya
terkonsentrasi pada tingkat kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan justru
tidak hanya terhenti pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru lebih jauh yaitu
sampai pada tingkat sekolah.
15
Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah. Teori, Model dan Aplikasi ,PT Grasindo,Jakarta .
2003. hlm. 41
19
Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah
untuk meningkatkan kinerja para personel, menawarkan partisipasi langsung
pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
2.3. Pengertian Pendidikan
Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang
diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat
membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.
Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang
dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan
ditujukan kepada orang yang belum dewasa.
Pengertian pendidikan ( UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 ) adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Beberapa pengertian tentang pendidikan:
1. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan
kepribadiannya dalam membina potensi-otensi pribadinya yaitu rohani
(pikir,rasa,budi nurani), dan jasmani (panca indera dan keterampilan-
keterampilan)
20
2. Pendidikan juga berati lembaga-lembaga yang bertanggung jawang
menciptkan cita-cita(tujuan) pendidikan,isi,sistem dan organisasi pendidikan.
Lembaga-lembaga ini meliputi: keluarga,sekolah dan masyarakat (negara).
3. Pendidikan pula merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh
perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai
tujuannya. Pendidikan dalam hal ini merupakan tingkat kemajuan masyarakat
dan kebudayaan sebagai satu kesatuan.16
Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-
lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat dan bangsanya. Tujuan
pendidikan diabadikan untuk kebahagiaan individu,keselamatan masyarakat dan
kepentingan negara.17
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal
(3), tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2.3.1. Sumber- Sumber Pendidikan
Beberapa sumber-sumber Pendidikan yaitu:
a. Materi yang dipelajari peserta didik
b. Metode yang dipakai untuk belajar dan mengajar
c. Berbagai alat peraga
16
Noor Syam. Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan. Usaha Nasional Surabaya,Malang,1987.
hlm.7-8 17
Ibid
21
d. Berbagai media pendidikan
e. Orang-orang seperti pengelola, guru, narasumber, dan pengawas
f. Dana pendidikan
g. Sarana pendidikan
h. Prasarana pendidikan18
2.3.2. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan
berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai
suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di
dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita
untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan
1. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
2. Pasal 31 ayat (5) menyebutkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”
2.3.3. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang Pendidikan
Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan telah di terangkan
dengan jelas dalam PP Nomor.25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah
18
Made Pidarta. Landasan Kependidikan. Rineka Cipta,Jakarta.2009, hlm.64
22
pusat dan pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Kewenangan tersebut harus
di patuhi dan taati oleh setiap daerah, guna menghasilkan mutu sekolah yang
baik.
Pemerintah pusat masih mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia
pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi
sebagai daerah otonomi, khususnya pada Pasal 2 ayat(11), bidang pendidikan
tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, di
antaranya terdapat tujuh hal yang penetapannya masih digenggam oleh
pemerintah pusat, yaitu :
1. Menetapkan standar kompetensi siswa
2. Menetapkan standar materi pelajaran pokok
3. Menetapkan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
4. Menetapkan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. Menetapkan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga
belajar dan mahasiswa
6. Menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun
bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah
7. Mengatur dan mengembangkan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh,
serta mengatur sekolah internasional.19
Pemerintah pusat juga memiliki wewenang untuk menentukan pedoman anggaran
biaya pendidikan. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi daerah dalam
19
Agus Salim, Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia, 2007, Yogyakarta: Tiara
Wacana, Cetakan ke 2, hlm. 268
23
menentukan anggaran pendidikan yang akan dipakai dalam satu tahun. Adanya
pengawasan dari pemerintah dapat mencegah pungutan liar atau penyalahgunaan
yang lain dalam hal anggaran sekolah. Kewenangan pemerintah pusat dalam
bidang pendidikan lainnya yaitu penetapan kalender pendidikan, dimana
pemerintah pusat harus telah penetapkan hari aktif untuk kegiatan belajar setiap
tahunnya, selain itu pemerintah juga memiliki wewenang untuk menetapkan jam
belajar efektif dimana setiap tingkat pendidikan memiliki jam efektif untuk belajar
setiap minggunya berbeda, semakin tinggi tingkat pendidikan ( SD – SMP –
SMA) maka semakin bertambah jam belajar efektifnya.
Kewenangan – kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pada dasarnya adalah
pedoman paling dasar, dimana setiap sekolah atau instansi pendidikan lainnya
dapat mengembangkan dasar penetapan tersebut. Pemerintah pusat lebih berperan
dalam hal pengawasan pelaksanaan pendidikan agar mutu pendidikan dapat
ditingkatkan dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tidak menyimpang
dari pedoman pendidikan. Adanya standar – standar yang ditetapkan oleh
pemerintah ditujukan agar pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan dan
persamaan disetiap daerahnya. Meskipun dalam kenyataannya tetap terdapat
perbedaan, namun hal itu tertutupi dengan adanya standar nasional yang
diwujudkan oleh adanya ujian nasional di berbagai tingkat pendidikan.
Kewenangan pemerintah daerah meliputi:
a. Menyelenggarakam sendiri sebagian urusan pemerintahan
b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku
wakil pemerintah
24
c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
d. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber
pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai
dengan urusan yang didesentralisasikan
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam melakukan pendistribusian
kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah, membedakan urusan yang
bersifat concurrent yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian
atau bidang tertentu dapat dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. Selain itu urusan pemerintah yang bersifat absolut, yaitu yang
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, setiap
urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada
provinsi dan juga ada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
kabupaten/kota.
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan
kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman
pelaksanaannya.
b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
25
e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga
belajar dan mahasiswa.
f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan,
pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar
budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum
nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen
yang diakui secara internasional.
h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun
bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta
pengaturan sekolah internasional.
j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
Menurut Undang- Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 12 bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. Pendidikan,
b. Kesehatan,
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan
f. Sosial.
26
Maka dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan dalam hal
pendidikan.
2.4.Pengertian Desentralisasi Pendidikan
Pengertian desentralisasi pendidikan menurut Hurst (1985), bahwa “the
decentralization process implies the transfer of certain function from small group
of policy-makers to a small group of authorities at the local level” dengan kata
lain desentralisasi merupakan proses penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari
sekelompok kecil pembuat kebijakan kepada satu kelompok kecil pemegang
kekuasaan pada tataran local. Definisi Hurst tersebut telah menggambarkan
dengan jelas proses penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan yang kemudian
diberikan kepada pemerintah daerah.20
Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Hak dan Kewajiban Warga Negara,
Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah.Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban
Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan Pasal 9
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan”.21
20
Agus Salim. Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia, 2007, Yogyakarta, Tiara
Wacana,, hlm. 257-258. 21
Ibid
27
2.4.1. Desentralisasi Pendidikan Suatu Keharusan
Ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan yaitu,
a. Pembangunan masyarakat demokrasi, suatu masyarakat yang antara lain
mengakui akan hak-hak manusia. Didalam masyarakat demokratis dihormati
adanya perbedaan pendapat dan kepatuhan terhadap keputusan bersama yang
telah diambil oleh semua anggota, dituntut adanya tanggung jawab individu
dan tanggung jawab sosial dari masing-masing anggotanya,dalam
melaksanakan keputusan bersama itu.
b. Pengembangan social capital, Sistem pendidikan yang sentralistis yang
mematikan kemampuannya berinovasi tentunya tidak sesuai dengan
pengembangan suatu masyarakat demokrasi yang terbuka. Oleh sebab itu
Desentralisasi Pendidikan berati lebih mendekatkan proses pendidikan kepada
rakyat yang mempunyai pendidikan itu sendiri.
c. Peningkatan daya saing bangsa, Dalam suatu masyarakat otoriter dan statis,
daya saing tidak mempunyai tempat. Oleh sebab itu, masyarakat akan sangat
lamban perkembangannya. 22
2.4.2. Tuntutan-Tuntutan Desentralisasi Pendidikan
Desentralisasi bukanlah sekedar dekonsentrasi kekuasaan Pemerintah Pusat
kepada Daerah Otonom. Desentralisasi Pendidikan berkenaan dengan masalah
yang sangat mendasar yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat.
Pendidikan sebagai proses pembudayaan tidak terlepas dari tuntutan-tuntutan
hidup bersama masyarakat yang berbudaya. Oleh sebab itu, Desentralisasi
22
H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, 2009, Jakarta: Rineka Cipta. hlm.20-23
28
Pendidikan mempunyai dua tuntutan yaitu, akuntabilitas terhadap masyarakat
sebagai pemiliknya(akuntabilitas horizontal), dan selanjutnya didalam hidup
bersama sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, maka pendidikan juga
mempunyai fungsi di dalam pengembangan social capital persatuan bangsa
Indonesia. Inilah yang disebut akuntabilitas vertikal pendidikan nasional.23
2.4.3.Prasyarat Keberhasilan Proses Desentralisasi Pendidikan
Keberhasilan desentralisasi pendidikan setidaknya akan tergantung pada beberapa
faktor pendukung. Di bawah ini akan dikemukakan empat faktor penunjang
keberhasilan desentralisasi pendidikan, yaitu :
1. Menerapkan deregulasi, meningkatkan fleksibilitas melalui penerapan
deregulasi merupakan kunci utama untuk memacu efektivitas desentralisasi
pendidikian di daerah dan sekolah. deregulasi merupakan proses pemangkasan
jalur birokrasi yang terlalu ketat dan panjang. Deregulasi juga berarti
menghilangkan rantai birokrasi yang terlalu banyak. Sebagai system
semestinya bukan untuk mempersulit dan memperlambat proses, tetapi
sebaliknya memperlancar proses layanan pendidikan yang diperlukan oleh
masyarakat.
2. Menerapkan semiotonom atau melaksanakan desentralisasi secara bertahap
dan berkesinambungan.
3. Melaksanakan kepemimpinan demokratis dan partisipatif dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
23
Ibid, hlm. 26-27
29
4. Menerapkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
desentralisasi pendidikan. 24
2.4.4. Desentralisasi Pendidikan Pada Tingkat Sekolah
Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi
yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika lembaga
dinas pendidikan kecamatan, dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki
peran sebagai fasilitator dan koordinator proses pembinaan, pengarahan,
pemantauan dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran lebih nyata
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan
yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan
salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya
manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh
berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional.
Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan
sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan
keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air kita. Hal ini
beralasan, karena sistem birokrasi selalu menempatkan kekuasaan sebagai faktor
yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah
saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi sejak kekuasaan tingkat pusat
hingga daerah bahkan terkesan semakin buruk dalam era reformasi saat ini.
Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami
24
Ibid. hlm.268
30
realitas pendidikan berada pada tempat yang dikendalikan. Merekalah seharusnya
yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai
persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan.
Namun, mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai
pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang pasti tidak sesuai dengan
kenyataan obyektif di masing-masing sekolah.
Bentuk desentralisai pendidikan yang paling mendasar adalah dilaksanakan oleh
sekolah, dengan menggunakan komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan
peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah
(MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam
masyarakat.
Tujuan penyelenggaran pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia
yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, menguasai ilmu, teknologi dan seni,
berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai – nilai luhur budaya lokal
dan kebangsaan serta berwatak demokratis dan mandiri. Bahwa berdasarkan
kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,
perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama diantara pemangku
penyelenggaraan sistem pendidikan secara demokratis, terbuka, partisipatif,
bermartabat, dan bertanggung jawab.25
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan
peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat
25
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 18 Tahun 2009
31
kabupaten/kota, dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikian, baik di tingkat
kabupaten/kota ataupun sekolah.26
Beberapa urusan dalam bidang pendidikan yang secara langsung dapat diserahkan
kepada sekolah adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah
2. Memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas
yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga admistratif yang
dimiliki.
3. Menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang diadakan dan
oleh sekolah. dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah
dan masa depan lulusnya, sekolah perlu diberikan kewenangan untuk
melaksanakan kkurikulum nasional dengan kemungkinan menambah atau
mengurangi muatan kurikulum dengan meminta pertimbangan kepada Komite
Sekolah.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat
diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang
ada.
5. Penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah, dengan
mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun
kabupaten.
6. Proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan kewenangan professional
sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah.
26
Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, 2005, Jakarta:
Rajawali Pers. hlm. 7
32
7. Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen berbasis
sekolah (MBS) merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung
jawab dan kewenangan sekolah.27
Desentralisasi pengelolaan sekolah perlu diletakkan dalam rangka mengisi
kebhinekaan dalam wadah negara kesatuan yang dijiwai oleh rasa persatuan dan
kesatuan bangsa; bukan berdasarkan kepentingan kelompok dan daerah secara
sempit. Pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan sekolah memerlukan
kesiapan berbagai perangkat pendukung di daerah. Sedikitnya terdapat empat hal
yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan desentralisasi berhasil, yaitu:
a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Pembinaan kemampuan daerah
c. Pebentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun
perencanaan penddikan
d. Perangkat sosial, berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan
membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi
tersebut.
Adapun wewenang daerah yang didelegasikan kepada pihak sekolah mencakup
hal-hal sebagai berikut:
1. Perencanaan dan Evaluasi. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan
perencanaan sekolah sesuai dengan kebutuhannya (school-based plan). Oleh
karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu dan berdasarkan
27
Agus Salim, Op. Cit. hlm.271-274
33
hasil analisis kebutuhan mutu inilah kemudian sekolah membuat rencana
peningkatan mutu. Sekolah berwenang untuk melakukan evaluasi, khususnya
evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh
warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi
hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering
disebut evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan transparan agar benar-benar
dapat mengungkap informasi yang sebenarnya.
2. Pengelolaan Kurikulum dan proses pembelajaran yang dilakukan bersama-
sama dengan komite sekolah, orang tua dan masyarakat. Dalam penyusunan
kurikulum, sekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan
memodifikasi) kurikulum, namun tidak mengurangi standar isi yang berlaku
secara nasional. Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembanhgkan
kurikulum muatan lokal. Sedangkan dalam proses pembelajaran, sekolah
diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran
dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran,
karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang
tersedia di sekolah. Secara umum, strategi/metode/teknik pembelajaran yang
berpusat pada siswa (student-centered) lebih mampu memberdayakan
pembelajaran siswa.
3. Menjamin dan mengusahakan sumberdaya (human and financial) yang
mencakup dukungan untuk pengajaran dan kepemimpinan, dukungan sekolah
dan lingkungan sekolah.
34
4. Pelayanan Siswa. Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru,
pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan
sekolah atau untuk memasuki dunia kerja sampai pada pengurusan alumni.
5. Pengelolaan Iklim Sekolah. Iklim sekolah (fisik dan non fisik) yang kondusif
akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar
yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan
harapan/espektasi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan
kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student-centered activities)
adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat
belajar siswa.28
2.4.5. Kelebihan Dan Kelemahan Desentralisasi Pendidikan
Berikut kelebihan dari desentralisasi pendidikan :
1. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka
sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya
yang dimiliki
2. Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber
pajak lokal dan mengurangi biaya operasional
3. Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang
dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat
4. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan
pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.
28
Mulyasa, E,. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi, dan Implementasi, 2002, Bandung:
Remaja Rosda Karya. hlm. 52
35
Adapun kelemahan yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan
desentralisasi pendidikan melalui Undang-undang Otonomi Daerah adalah:
a. Kurang siapnya SDM daerah terpencil.
b. Tidak meratanya pendapatan asli daerah (PAD), khususnya daerah-daerah
miskin,
c. Mental korup yang telah membudaya dan mendarah daging,
d. Menimbulkan raja-raja kecil di daerah surplus,
e. Dijadikan komoditas,
f. Belum jelasnya pos-pos pendidikan, sehingga akan cukup merepotkan
Depdiknas dalam mengalokasikannya. Hasilnya akan menguntungkan
departemen-departemen lain yang mengelola pendidikan atau pelatihan,
padahal departemen lain telah memperoleh dana dari APBN. sementara itu,
hasilnya masih diragukan karena ditangani bukan oleh para ahli/profesional
pendidikan.
Kelemahan-kelemahan diatas tentu harus dicarikan jalan keluarnya agar dapat
diminimalisasi keberadaannya.29
2.5.Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Daerah
Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah
pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah
daerah (otda). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan
memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga perana pemerintah pusat
yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, akan
29
Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Op.Cit. hlm.11-12
36
diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah
daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan
secara simultan inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan
paradigma lama yang sentralistis.
Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam
Undang-Undang Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan
pendidikan Pasal (4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara
demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa ayat
(1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat ayat (3), serta
dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga
negara tanpa diskriminasi Pasal 11 ayat (1). Konsekuensinya pemerintah pusat
dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun Pasal 11 ayat(2).
Itulah sebabnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar, minimla pada jenjang pendidikan dasar tanpa
dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Pasal
34 ayat (2).
37
Dengan adanya desentralisai penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan
masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Pasal 46 ayat (1). Bahkan,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan
anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang Undang
Dasar Negara RI tahun 1945 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional” - Pasal 46 ayat (2). Itulah sebabnya dana
pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah (APBD) (pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang
diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN Pasal 49 ayat (2).
Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,
kecukupan, dan keberlanjutan Pasal 47 ayat (1). Dalam memenuhi tuntutan-
tuntutan tersebut maka pemerintah pusa), pemerintah daerah, dan masyarakat
mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku Pasal 47 ayat (2). Oleh karena itu maka pengelolaan dan
pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik Pasal 48 ayat (2).
Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab
pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi
38
tugas oleh presiden Pasal 50 ayat (1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam
hal ini pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan standard nasional
pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional Pasal 50 ayat (2).
Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan
pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas
penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat
pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi
tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan
yang berbasis keunggulan lokal. 30
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
kemudian dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan desentralisasi
pendidikan dengan ketentuan kewenangan sebagai berikut.
1. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan
untuk menjamin mutu pendidikan;
2. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan
pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan evaluasinya;
3. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta
satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
30
Hasbullah, Otonomi Pendidikan. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2010.hlm 9-11