BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka II.pdf · BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka ......
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka II.pdf · BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka ......
-
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Pustaka
Penelitian mengenai Peranan Kepemimpinan dalam Pemberdayaan
Masyarakat ini banyak mengembangkan dari penelitian-penelitian
sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Setiawan pada
tahun 2005 dalam bentuk tesis di Universitas Padjajaran yang berjudul :
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa Kecamatan Kresek Kabupaten Tanggerang,
dengan hasil temuan bahwa : gaya kepemimpinan kepala desa sangat
berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin
demokratis kepemimpinan kepala desa, maka tingkat partisipasi masyarakat
akan semakin meningkat. Selain kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin
formal, kepemimpinan informal (seperti tokoh agama dan tokoh) juga
mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menggerakkan
masyarakat, sehingga antara kepala desa dan kepemimpinan informal
diperlukan suatu kerja sama untuk mewujudkan program-program
pembangunan desa yang telah direncanakan.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dear Adi Munba Munthe dalam
bentuk skripsi di Universitas Sumatera Utara yang berjudul : Peranan
Kepemimpinan Dalam Pemberdayaan Pegawai (Studi kasus pada PT. Bank
Sumut Cabang Utama Medan), dengan rumusan masalah bagimana peranan
-
11
kepemimpinan dalam pemberdayaan pegawai di PT. Bank Sumut Cabang
Utama Medan. Dengan hasil temuan : peran kepemimpinan dalam proses
pemberdayaan sudah berjalan dengan lebih baik yang dapat dilihat dari adanya
sistem penempatan pegawai, pemeliharaan, dan pemanfaatan pegawai. Selain
itu kepemimpinan pada PT. Bank Sumut sudah berjalan dengan lebih efektif
yang ditunjukkan dengan terlaksananya fungsi-fungsi kepemimpinan dalam
perjalanan dan kinerja organisasi.
Ketiga, penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap partsipasi
masyarakat dalam pembangunan, yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan Tamher
pada tahau 2005 dalam bentuk tesis dari Universitas Padjadjaran yang
berjudul : Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Kecamatan Kei Kecil
Kabupaten Maluku Utara), dengan hasil temuan : kepemimpinan kepala desa
mempunyai pegaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Apabila seorang kepala desa sebagai pemimpin desa
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat maka
dengan sendirinya masyarakat cenderung melibatkan diri secara aktif dalam
setiap program kegiatan dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa.
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh T.S. Arif Fadillah pada tahun
2010 dalam bentuk desertasi di Universitas Padjadjaran dengan judul :
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Dari penelitian tersebut
menunjukan bahwa kepemimpinan kepala daerah memiliki pengaruh yang
-
12
signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Semakin efektif
kepemimpinan kepala daerah maka akan semakin terlaksananya
pemberdayaan masyarakat dalam melakukan tugas.
Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti
menekankan adanya peranan kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat.
Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah
peneliti melihat bagaimana dinamika kepemimpinan yang terjadi. Peneliti
mengambil empat periode kepemimpinan yang kemudiam dilihat pemimpin
yang mana telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang kemudian
dianalisis bagaimana peranan atau tingkah laku seorang lurah tersebut dalam
pemberdayaan masyarakat dan lurah mempertimbangkan suara
masyarakatnya, membangun, kepercayaan masyarakat sehingga dengan
tingkah laku lurah yang kooperatif, loyal, dan demokratis tersebut seorang
lurah melakukan suatu perubahan dengan tidak melupakan kultur
masyarakatnya.
2.2 Kerangka Konseptual
2.2.1 Teori Kepemimpinan
2.2.1.1 Pengertian Kepemimpinan
Dalam buku Manajemen karya Griffin (2003) disebutkan
kepemimpinan adalah sebagai proses, yakni penggunaan pengaruh tanpa
paksaan untuk membentuk tujuan-tujuan grup atau organisasi, memotivasi
perilaku ke arah pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dan membantu
-
13
mendefinisikan kultur grup atau organisasi. Sedangkan kepemimpinan sebagai
atribut ialah sekolompok karakteristik yang dimiliki oleh individu yang
dipandang sebagai pemimpin. Dan pemimpin adalah individu yang mampu
mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan,
pemimpin adalah individu yang diterima oleh lain sebagai pemimpin.
Selain pengertian tersebut, menurut Ordway Tead dalam bukunya
The Art Of Leadership menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan
mempengaruhi orang-orang agar merasa mau bekerja sama untuk mencapai
tujuan yang diinginkan (Dikutip dalam Kartini Kartono, 2006 : 37). Makna
kepemimpinan sebagaimana dikemukakan tadi akan semakin jelas dengan
definisi-definisi mengenai kepemimpinan menurut beberapa ahli. George R.
Terry dalam bukunya Principle of Management (Dikutip dalam Kartini
Kartono, 2006 : 37) berkata kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi
orang lain agar mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok. Pendapat
lain dikemukakan oleh Howard H. Hyot dalam bukunya Aspect of Modern
Public Administration (Dikutip dalam Kartini Kartono, 2006 : 37) menyatakan
kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia,
kemampuan untuk membimbing orang.
Pendapat lain dikemukakan oleh E,S Bogardus (Dikutip dalam
Pamudji, 1992 : 11) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kepribadian yang
beraksi dalam kondisi-kondisi kelompok, tidak saja kepemimpinan itu suatu
kepribadian dan suatu gejala kelompok, ia juga merupakan suatu proses sosial
yang melibatkan sejumlah orang dalam kontak mental dalam mana seseorang
-
14
mendominasi orang-orang lain. Selain itu menurut Munson (Dikutip dalam
Pamudji, 1992 : 11) kepemimpinan sebagai “kemampuan/kesanggupan untuk
menangani atau menggarap orang-orang sedemikian rupa untuk mencapai
hasil yang sebesar-besarnya dengan sekecil mungkin pergesekan dan sebesar
mungkin kerjasama. Kepemimpinan adalah kekuatan moral yang kreatif dan
direktif”.
2.2.1.2 Teori Kepemimpinan
Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan legal formal, teori
kepemimpinan karismatik, teori kepemimpinan tranformasional (Dikutip dari
buku Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan
Penelitian karya Wirawan tahun 2003)
1. Teori kepemimpinan legal formal
Weber menjelaskan kepemimpinan yang berotoritas legal formal
merupakan seorang pemimpin yang pengabsahannya berasal dari
pengakuan di depan hukum. Yang bersangkutan dipilih oleh mereka yang
memiliki hak untuk memilih aturan yang sudah dibakukan. Wewenang,
tugas pokok serta fungsi yang dimilikinya berdasarkan pada aturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Teori kepemimpinan karismatik (Charismatic Leadership)
Weber (1974) memberi definisi tentang karisma yaitu sebagai karakteristik
kepribadian khusus yang memberi seseorang suatu kekuatan luar biasa.
-
15
Pemimpin-pemimpin karismatik yang menampilkan atau mempunyai ciri-
ciri seperti memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas,
mengkomsumsikan visi itu dengan efektif, mendemonstrasikan konsistensi
dan fokus serta mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan
memanfaatkannya.
3. Teori kepemimpinan transformasional (Transformational Leadership)
Teori ini mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin transaksional
membimbing atau memotivasi pengikutnya ke arah tujuan yang telah
ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang peran
dan tugas. Pemimpin-pemimpin transformasional memberikan
pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki
kharisma. Kepemimpinan transformasional dibangun/berkembang dari
kepemimpinan transaksional.
2.2.1.3 Tipe atau Gaya Kepemimpinan
Stoner dalam Pasolong (2010, h.37), mengatakan bahwa gaya
kepemimpinan (leadership style) adalah berbagai pola tingkah laku yang
disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi
pekerja. Adapun tipe atau gaya kepemimpinan yang digunakan ialah (sumber :
Kartini Kartono, 2006)
1. Tipe Karismatis
Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan
perbawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia
-
16
mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal
yang bisa diperaya. Tipe pemimpin ini banyak memiliki inspirasi, keberanian
dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian
pemimpin seperti ini memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat
besar.
2. Tipe Otokratis
Pemimpin dengan tipe otokratis mendasarkan diri pada kekuasaan dan
paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan
sebagai pemain tunggal. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa
berkonsultasi dengan bawahannya. Anak buah tidak pernah diberi informasi
mendetail mengenai rencana dan tindakan yang harus dilakukan. Semua
pujian dan kritik terhadap segenap anak buahnya diberikan atas pertimbangan
pribadi pemimpin sendiri. selanjutnya pemimpin selalu berdiri jauh dari
anggota kelompoknya jadi ada sikap menyisihkan diri dari eksklusivisme.
Pemimpin otokratis itu senantiasa ingin berkuasa absolute, tunggal, dan
merajai keadaan. Sikap dan prinsip-prinsipnya sangat konservatif dan ketat-
kaku.
3. Tipe Laisser Faire
Pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin praktis tidak memimpin dia
membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin
tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua
pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri.
Pemimpin dengan tipe ini bisa disebut pemimpin symbol dan tidak memiliki
-
17
keterampilan teknis dikarenakan kedudukannya sebagai pemimpina diperoleh
melalui penyogokan, suapan, atau berkat sistem nepotisme. Pemimpin dengan
tipe ini tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak
buahnya, tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja dan tidak berdaya sama
sekalai menciptakan suasana kerja yang kooperatif.
4. Tipe Demokratis
Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan
bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi
pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab
internal dan kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis
terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Kepemimpinan
dengan tipe ini menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan
nasihat dan sugesti bawahan. Serta bersedia mengakui keahlian para spesialis
dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap
anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat.
Untuk melihat gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat dilihat
melalui indikator-indikator. Menurut Siagian (2002:121), indikator-indikator
yang dapat dilihat sebagai berikut :
1. Iklim saling mempercayai
2. Penghargaan terhadap ide bawahan
3. Memperhitungkan perasaan para bawahan
4. Perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan
5. Perhatian pada kesejahteraan bawahan
-
18
6. Memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya
7. Pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan profesional
2.2.1.4 Syarat-syarat Kepemimpinan
Kartono dalam Pasolong (2008, h.114-115), mengatakan bahwa
persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting,
yaitu: (1) Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan
kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan
bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) Kelebihan, keunggulan, keutamaan,
sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh
pada pemimpin, dan bersedia melakuka perbuatan-perbuatan tertentu. (3)
Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan
kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari
kemampuan anggota biasa.
Sementara itu Stodgill (dikutip dalam buku Kartono dalam Pasolong)
menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan,
antara lain : (1) Kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara,
kemampuan menilai. (2) Prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam
bidang tertentu. (3) Tangggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet,
percaya diri, agresif. (4) Partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif,
mampu bergaul. (5) Status, kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan
terkenal.
-
19
2.2.1.5 Faktor-Faktor Kepemimpinan
Keberhasilan seorang pemimpin/kepemimpinan juga dapat
ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :
1. Faktor keturunan, pemimpin berasal dari orang tua dengan kondisi sosial-
ekonomis yang bagaimana/ hal ini mempengaruhi ideologi yang dianut
masyarakat dan bentuk aktivitas perjuangannya. Disesuaikan dengan status
sosial mereka.
2. Faktor Usia, faktor usia menentukan moderat atau kesigapan kegiatan/aksi
yang dilakukan.
3. Jenis Pendidikan, dengan adanya jenis pendidikan akan terdapat warna
kepada minat dan bidang yang akan ditekuni, beserta ambisi-ambisi
politiknya.
4. Lingkungan Sosial atau masyarakat sekitar, yakni tempat hidup/tempat
tinggal pemimpin, dan masyarakat yang diminati serta diperjuangkan
kebutuhan-kebutuhannya (misalnya kelompok penduduk yang mengalami
penggusuran, mengalami kesengsaraan, dan perlakuan-perlakuan yang
tidak adil, dll).
2.1.1.6 Pemimpin Formal
Lurah ialah pemimpin suatu daerah yang penempatan dan
penugasannya ditunjuk langsung oleh Kepala Daerah berdasarkan Surat
Keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah, oleh karena itu Lurah merupakan
pemimpin formal. Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/lembaga
-
20
tertentu diajak sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan
resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala
hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran
organisasi. Adapun ciri-ciri dari pemimpin formal yakni : (1) Berstatus
sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu, atas dasar legalitas
formal oleh penunjukan pihak yang berwenang (ada legilitimasi). (2) Sebelum
pengangkatannya dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih
dahulu. (3) Ia diberi dukungan oleh organsisasi formal untuk menjalankan
tugas kewajibannya. Karena itu pemimpin formal selalu memiliki atasan. (4)
Pemimpin mendapatkan balas jasa materiil dan immaterial tertentu, serta
keuntungan ekstra dan penghasilan sampingan. (5) Pemimpin bisa mencapai
promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat di mutasikan. (6) Apabila
pemimpin melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenai sanksi dan
hukuman. (7) Selama jabatan kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan
wewenang, antara lain untuk: menentukan kebijakan, memberikan motivasi
kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan
jabatan dan penempatan bawahannya; melakukan komunikasi, mengadakan
supervise dan control, menetapkan sasaran organisasi, dan mengambil
keputusan-keputusan penting lainnya.
2.2.2 Konsep Peranan
Peranan berasal dari kata peran. Menurut Biddle dan Thomas, peran
adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang
-
21
diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan didalam kamus
besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan
dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk,
2007: 854).
Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan
Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu
pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, peran berarti
karakter yang dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah penampilan dengan
peran tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu
sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki
jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang
didudukinya tersebut.
Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003),
mengemukakan beberapa dimensi peran, yakni sebagai berikut :
1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa
peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran
merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan
kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan
dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument
atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses
-
22
pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran
bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga
pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang
bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai
suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha
pencapaian konsesus dari pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi
persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan
pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan
kerancuan.
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya
mengobati masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan
ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka
bukan komponen penting dalam masyarakat.
Selain hal diatas, adapun beberapa fungsi dari kepemimpinan itu
sendiri yakni :
1. Fungsi perencanaan
Bagaimana seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang
menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab
tercapainya tujuan organisasi tersebut.
2. Fungsi memandang kedepan
Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan
mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap
-
23
kemungkinan. Oleh sebab seorang pemimpin harus peka terhadap
perkembangan situasi baik di dalam maupun diluar organisasi sehingga
mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil
maupun yang besar.
3. Fungsi pengembangan loyalitas
Seseorang pemimpin harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-
kata, maupun tingkah laku sehari – hari yang menunjukkan kepada anak
buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari
loyalitas segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Fungsi pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti
kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan maka
hambatan – hambatan dapat segera diketemukan, untuk dipecahkan sehingga
semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam
rencana.
5. Fungsi mengambil keputusan
Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim
atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis dan lain
sebagainya.
6. Fungsi memberi motivasi
Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati,
mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi
yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian anugerah yang
-
24
berupa ganjaran, hadiah, pujian atau ucapan terima kasih sangat diperlukan
oleh anak buah sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan
dan dihargai oleh pemimpinnya.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat
berperan dengan baik, antara lain:
1. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan
pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain
terhadap kepemimpinan yang bersangkutan
2. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh
dan berkembang
3. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk “membaca” situasi
4. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui
pertumbuhan dan perkembangan
5. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap
anggota mau menyesuaikan cara berfikir dan bertindaknya untuk mencapai
tujuan organisasi.
2.2.3 Konsep Kelurahan
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan
desa, dijelaskan bahwa kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk atau masyarakat yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
-
25
Republik Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan merupakan unit pemerintah
terkecil atau pemerintah terkecil setingkat dengan desa. Namun berbeda
dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayah yang lebih terbatas.
Perbedaan antara desa dan kelurahan dapat dilihat dari pemimpin dan cara
pemilihannya. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat,
sedangkan Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan seorang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat atau dipilih oleh Bupati/Walikota.
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil. Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab
utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan
umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lurah memiliki tugas untuk
membangun mental masyarakat baik dalam menumbuhkan maupun
mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama
dan kekeluargaan.
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam
Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan yang dikepalai oleh kepala Lingkungan
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala
Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah
kerja tertentu. Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah
-
26
tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2.4 Konsep Kepemimpinan
Bass (1990) menyatakan bahwa sejumlah definisi kepemimpinan
dilihat sebagai fokus proses kelompok, yaitu pemimpin berada di pusat
perubahan dan aktivitas kelompok serta pemimpin membentuk keinginan atau
tujuan dari kelompok tersebut. Definisi yang lain adalah konsep
kepemimpinan dari sudut pandang kepribadian, yang menyatakan bahwa
kepemimpinan adalah kombinasi dari sifat khusus yang dimiliki sejumlah
individu. Sifat ini yang memungkinkan individu tersebut untuk meminta orang
lain menyelesaikan tugas.
Pendekatan lain untuk kepemimpinan mendefinisikan hal itu sebagai
tindakan atau perilaku, yaitu hal-hal yang dilakukan pemimpin untuk
menghasilkan perubahan di dalam kelompok. Selain itu, sejumlah definisi
lainnya kepemimpinan dipandang dari segi hubungan kekuasaan yang muncul
antara pemimpin dan pengikutnya. Dari sudut pandang ini, pemimpin
memiliki kekuasaan yang mereka gunakan, untuk menghasilkan perubahan
dalam diri orang lain. Dengan seiringnya waktu, beberapa ahli dan akademisi
membicarakan kepemimpinan dari sudut pandang keterampilan yang
menekankan pada kecakapan (pengetahuan dan ketrampilan) yang dapat
mewujudkan kepemimpinan yang efektif.
-
27
2.2.5 Konsep Kebijakan
Dikutip dari buku yang berjudul Analisis Kebijakan Publik karya Joko
Widodo tahun 2007, Friedrich dalam Wahab mengartikan kebijakan sebagai
suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan
adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk
mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Adapun elemen
yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh
Anderson dalam Islamy (1994) yang antara lain mencakup beberapa hal
berikut :
1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan
bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah
mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan
tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
Program baru yang dicetuskan oleh seorang Lurah merupakan suatu
kebijakan dengan tujuan untuk mewujdukan suatu sasaran yang diinginkan.
Dalam hal ini yaitu untuk memberdayakan masyarakatnya.
-
28
2.2.6 Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan
(empowerment), berasal dari kata „power’ (kekuasaan atau keberdayaan).
Karenanya, ide utama pemberdayaan berkaitan dengan konsep mengenai
kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk
membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan
dan minat mereka. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial
antar manusia.
Dengan pemahaman kekuasaan seperti hal diatas, pemberdayaan
sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.
Dengan kata lain dapat dikatakan terjadinya proses pemberdayaan sangat
tergantung pada dua hal yakni : (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika
kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan
cara apapun. (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan
pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
Terkait dengan pengertian pemberdayaan, berdasarkan UU no 6 Tahun
2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah
upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
-
29
Menurut World Bank (2001) pemberdayaan dapat diartikan sebagai
upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok
masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau
menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan
keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk,
tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya.
Menurut Parsons, et al., (1994) pemberdayaan adalah sebuah proses
agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai
pengontroloan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga
yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang
memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi
perhatiannya (Dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok
Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, 2013).
Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut pemimpin harus
dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan
bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat
dikembangkan. Dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
(empowering), dalam rangka ini pemimpin memerlukan langkah-langkah yang
lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana, pemimpin juga
harus menyediakan berbagai masukan serta akses ke berbagai peluang yang
akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Serta pemimpin harus
-
30
melindungi masyarakatnya, dengan mencegah masyarakat yang lemah
menjadi bertambah lemah yakni mencegah masyarakat yang tidak produktif
menjadi bertambah tidak produktif.
Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat
agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program
dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaik mutu hidup
masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental.
Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus
ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan namun didalam praktiknya,
tidak selalu diupayakan dengan sungguh-sungguh.
2.2.7 Konsep Partisipasi Masyarakat
Dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok
Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, 2013, menurut Bornby partisipasi
diartikan sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau
pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud
memperoleh manfaat. Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi
merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk
mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau
profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Keikutsertaan tersebut, dilakukan
sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang
bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983).
-
31
Sedangkan menurut Beal (1964) partisipasi, khususnya partisipasi
yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari
luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan
sosial yang eksogen. Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan
bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan
komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab,
dan manfaat.
Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya
kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai (a) kondisi yang tidak
memuaskan dan harus diperbaiki, (b) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui
kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, (c) kemampuannya untuk
berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, (d) adanya kepercayaan
diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan
yang bersangkutan.
Yadav (UNAPDI, 1980) Dikutip dalam buku Pemberdayaan
Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, 2013,
mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan
partsipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam
pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi
dalam pemantuan dan evalusai pembangunan, serta partisipasi dalam
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
-
32
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui
dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi
langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-
program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi masyarakat dalam pelaksaan kegiatan harus diartikan sebagai
pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai,
dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan
manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang
bersangkutan.
c. Partisipasi dalam pemantuan dan evaluasi pembangunan
Kegiatan pemantuan dan evaluasi program diperlukan bukan hanya agar
tujuannya dapat dicapai sesuai harapan namun juga diperlukan untuk
memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang
muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal
ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan
dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat
diperlukan.
d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan
kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program
pembangunan yang akan datang.
-
33
Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1988)
mengemukakan adanya lima tingkatan partisipasi, yaitu (1) Memberikan
informasi (Information), (2) Konsultasi (Consultation) yaitu menawarkan
pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi
tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. (3) Pengambilan
keputusan bersama (Deciding together), dalam arti memberikan dukungan
terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang
diperlukan guna pengambilan keputusan. (4) Bertindak bersama (Acting
together), dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi
juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya. (5)
Memberikan dukungan (Supporting independent community interest) dimana
kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan
lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.
Gambar 1. Jenjang Tingkat Partisipasi
(Wilcox, 1988)
Supporting
Substantial
Acting together Participation
Degree of control
Deciding together
Consultation
Information
Sumber : Buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto.
-
34
Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan
Poerwiki Soebiato, 2013, Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh dan
berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat
ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu
1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi,
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi,
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
Gambar 2. Syarat Tumbuh dan Berkembangnya Partisipasi Masyarakat
Sumber : Buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto
Penjelasan :
1. Kesempatan untuk berpartisipasi
Kesempatan yang dimaksudkan ialah adanya kemauan politik dari
penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, selain itu
Kesempatan
Berpartisipasi
Kemauan
Berpartisipasi
Kemampuan
Berpartisipasi
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan
-
35
adanya kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan, adanya
kesempatan untuk memanfaatkaan dan memobilisasi sumberdaya untuk
pelaksanaan pembangunan, adanya kesempatan untuk memperoleh dan
menggunakan teknologi yang tepat termasuk peralatan/perlengkapan
penunjangnya, adanya kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk
memperoleh peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus
dilaksanakan, serta adanya kesempatan untuk mengembangkan
kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan
mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.
2. Kemampuan untuk berpartisipasi
Yang dimaksudkan dengan kemampuan disini ialah kemampuan untuk
menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun,
atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu
hidupnya), kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, serta
kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan
menggunakan sumberdaya dan kesempatan lain yang tersedia secara
optimal.
3. Kemauan untuk berpartisipasi
Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental
yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki
kehidupannya, yang menyangkut sikap untuk meninggalkan nilai-nilai
yang menghambat pembangunan, sikap terhadap penguasa atau pelaksana
-
36
pembangunan, sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak
cepat puas diri, sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan
tercapainya tujuan pembangunan, serta sikap kemandirian atau percaya
diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.
-
37
2.3 Kerangka Pemikiran
UU No. 5 Tahun 1979
(Tingkat Desa/Kelurahan)
Kelurahan Samplangan
Kepemimpinan dan Pemimpin
Kelurahan Samplangan Tahun 2010-Sekarang
Program Pemberdayaan Masyarakat
melalui Lembaga Kemasyarakatan
Realisasi Anggaran
Pemberdayaan
Masyarakat
I Made Duwita
Tahun 2010-2010
Pande Made Suweda
Tahun 2010-2011
I Kadek Ari Juliawan
Tahun 2011-2013
Putu Mega Indrawan
Tahun 2014-Sekarang
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemimpin yang berhasil
LPM, PKK, Karang Taruna 1. Gaya atau Tipe Kepemimpinan 2. Teori Kepemimpinan 3. Sifat-Sifat Kepemimpinan
4. Faktor-Faktor Kepemimpinan
Peranan Kepemimpinan Lurah Dalam Pemberdayaan
Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan
Di Kelurahan Samplangan, Kabupaten Gianyar