BAB II PEMBAHASAN...Kelemahan ordonasi itu dan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur penempatan...
Transcript of BAB II PEMBAHASAN...Kelemahan ordonasi itu dan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur penempatan...
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kerangka Teori
1. Asas-asas Penempatan TKI
Dalam Pasal 31 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan
memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.” Kemudian dalam
penjelasan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 32
ayat (1) disebutkan bahwa “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas
terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Maksudnya ialah:
1. Terbuka, adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas,
antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini
dimaksudkan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari
terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
2. Bebas, adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi
kerja bebas memilih tenaga kerja sehingga tidak ada pemaksaan satu sama
lain.
2
3. Obyektif, ialah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok
kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan
yang dibutuhkan serta harus memeprhatikan kepentingan umum dengan
tidak memihak kepentingan pihak tertentu.
4. Adil dan setara tanpa diskriminasi, ialah penempatan tenaga kerja dilakukan
berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak berdasarkan atas ras, jenis
kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berasaskan kepada
keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan
gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Penempatan tenaga kerja
juga diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai
dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan
harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
Pasal 33 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menentukan penempatan tenaga kerja yang terdiri dari penempatan tenaga kerja
didalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Berkenaan dengan
penempatan tenaga kerja diluar negeri, secara terperinci lebih lanjut diatur dalam
Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri.
3
2. Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri
2.1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Secara filosofis perlindungan hukum TKI mengatur tentang hak setiap orang
untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair dan impartial court).
Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia yang bersifat universal, berlaku di
manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini
merupakan tugas dan kewajiban Negara. Perlindungan hukum TKI secara yuridis
didasarkan kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Adapun tujuan dari
perlindungan TKI adalah sebagai berikut:1
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi;
b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara
tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinyatakan
bahwa “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi
1 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor
4445)
4
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.” Dan dalam
Undang-Undang yang sama pada Pasal 7 dikatakan bahwa Pemerintah bertanggung
jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melakukan
perlindungan terhadap TKI pemerintah berkewajiban:
a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat
melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara
mandiri;
b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI
di luar negeri;
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum
pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.
Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah
memilki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dimana dalam
melaksanakan tugas tersebut Pemerintah dapat melimpahkan sebagian
wewenangnya dan/ atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai
5
dengan peraturan perundang-undangan.2 Hal ini dimaksudkan sebagai tanggung
jawab Pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi TKI di luar
negeri.
Perlindungan negara bagi warga negaranya merupakan hak warga negara
yang dijamin oleh Undang-Undang. Dalam hal perlindungan terhadap TKI maka
hak perlindungan dimulai sejak pra penempatan (dalam negeri), selama
penempatan (luar negeri), dan sampai dengan purna penempatan (kembali ke
Indonesia). Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI
terhindar dari risiko yang mungkin akan timbul selama mereka bekerja diluar
negeri.3 Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah menetapkan
jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan
Republik Indonesia tersebut memberikan perlindungan terhadap TKI di luar
negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum kebiasaan
internasional.4 Dalam pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di
luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI
yang ditempatkan di luar negeri. Selama masa penempatan tersebut
Pemerintah/perwakilan pemerintah juga bertugas untuk:
2 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT. Pradnya Paramita, 2007, h.
38. 3 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, 2009, h. 242
4 Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor
4445)
6
a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/
atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.5
2.2. Landasan Hukum Perlindungan TKI
a. Undang-Undang Dasar 1945
Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dicantumkan tujuan
konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah “...membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa...”.6
Berdasarkan uraian di atas, berbagai kekuatan landasan hukum normatif
tersebut secara tegas telah mengamanatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial,
terutama yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas
sumber daya manusia bagi para TKI. Demi tercapainya suatu landasan melindungi
segenap bangsa indonesia yang diikuti segenap bangsa indonesia dan memajukan
kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia maka diperlukannya suatu
jaminan sosial yang dapat memberikan rasa keadian bagi para Tenaga Kerja
5 Pasal 80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor
4445) 6 Alinea IV Pembukaan UUD 1945
7
Indonesia yang merupakan masyarakat Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan
kesejahteraan. Karena pada dasarnya TKI mempunyai hak untuk mendapatkan
Jaminan Sosial yang merupakan hak setiap warga negara yang juga diamanatkan
dalam UUD 1945 yaitu:
1. Pasal 27 ayat 2 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 28 D ayat 2 : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
3. Pasal 28 E ayat 1 : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.
Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercerminkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)
menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indosesia berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal ini dan perubahannya mengandung dua makna sekaligus, yaitu memberi
hak kepada warga untuk memperoleh salah satu hak dasar manusia yaitu pekerjaan
dan membebani kewajiban kepada negera untuk memenuhinya. Faktor yang
berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum
terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan
8
seperti tercantum dalam Pasal tersebut. Oleh karena itu, warga negara tidak dapat
dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri.
Dari keterangan beberapa Pasal dalam UUD 1945 negara sangat mendukung
dan menegaskan bahwa perlindungan dan jaminan sosial TKI sangat terkait erat
dengan masalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan lapangan
pekerjaan. Hal ini berdampak pula pada para TKI yang ingin mendapatkan kehidupan
yang layak untuk mendapatkan kesejahteraan dengan mencari pekerjaan di luar
negeri. Sehingga hak-hak mereka akan terjamin dan terlindungi pada masa pra
penempatan, penempatan maupun purna penempatan.
b. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonasi tentang
Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di luar Indonesia
(Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan
pelaksanaanya. Ketentuan dalam Ordonansi sangat rumit sehingga secara praktis
tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonasi itu dan tidak
adanya Undang-Undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar
negeri selama ini diatasi melalui peraturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan
pelaksaannya.
9
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaaan, Ordonasi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan
Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan penempatan tenaga kerja
Indonesia ke luar negeri di atur dalam Undang-Undang tersendiri. Pengaturan melalui
Undang-Undang tersendiri diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum
yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan antara lain memuat:
1. Landasan, jasa, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
2. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
3. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan
pekerja;
4. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan
ketrampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktifitas
kerja dan produktifitas perusahaan;
5. Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga
kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk
tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan
kesempatan kerja;
10
6. Penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan kompetensi yang
diperlukan;
7. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
8. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk
perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipatit, lembaga kerja sama
tripati, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial;
9. Perlindungan pekerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja
untuk berunding dengan pengusaha perlindungan keselamatan, dan
kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak, dan
penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan
jaminan sosial tenaga kerja;
10. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dalam Pasal 31 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa
“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di
dalam atau di luar negeri.” Di dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa TKI
11
diberikan hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan dimanapun mereka
inginkan termasuk di luar negeri. Demi mendukungnya hal tersebut perlu
diadakannya suatu perlindungan yang layak terhadap para TKI demi membantu
memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka untuk melindungi seluruh hak dan
kewajiban TKI ketika masa pra penempatan (dalam negeri), selama penempatan (luar
negeri), sampai dengan purna penempatan (kembali ke Indonesia). Sehingga para
TKI kan terjamin seluruh hak-haknya.
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ini harus
memberikan perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk
mendapatkan pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat
memperoleh pelayanan penempatan keselamatan tenaga kerja secara cepat dan mudah
dengan tepat mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun
martabatnya. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan
Penempatan TKI mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan TKI di
luar negeri terdapat pada:
12
1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Pemerintah bertugas mengatur,
membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan
dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas,
Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas
perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.”
2. Pasal 6 yang berbunyi : “Pemerintah bertanggung jawab untuk
meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri“
3. Pasal 7 yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah berkewajiban:
a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang
berangkat melalui penempatan TKI, maupun yang berangkat
secara mandiri;
b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan
calon TKI di luar negeri;
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum
pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.
13
4. Pasal 77 yang berbunyi :
a. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan
purna penempatan.
Berdasarkan keterangan Pasal di atas disebutkan Pasal tentang perlindungan
TKI dan hak-haknya yang harus diperoleh merupakan suatu tanggung jawab
pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya termasuk juga para TKI.
Sehingga TKI dapat terjamin hak-haknya pada masa pra penempatan (di dalam
negeri), selama penempatan (di luar negeri), dan sampai dengan purna penempatan
(kembali ke Indonesia).
Adapun ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No.
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri:
1. Penempatan dan perlindungan calon TKI/ TKI bertujuan untuk:
memberdayagunakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI/ TKI sejak dalam
negeri, di negara tujua, sampai kembali ketempat asal di Indonesia,
meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
14
2. Pemerintah (Pemerintah daerah dengan pelimpahan dari pemerintah pusat)
bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan
TKI di luar negeri.
4. Pemerintah berkewajiban: menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/
TKI, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan
mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri,
melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan memberikan
perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa
penempatan, dan masa purna penempatan.
5. Perlindungan TKI dilaksanakan melalui dari pra penempatan, masa
penempatan, sampai dengan purna penempatan.
6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI
di luar negeri dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di pusat, propinsi, kabupaten/ kota untuk dilaporkan ke
Menteri dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara
tujuan.
Adanya Undang-Undang ini diharapkan disamping menjadi instrumen
perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan (di dalam negeri), selama
15
penempatan (diluar negeri), dan sampai dengan purna penempatan (kembali ke
Indonesia) dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta
keluarganya.
d. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan
kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara
terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan
instansi pemerintah terkait, sehingga dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI beranggotakan wakil-wakil instansi
terkait.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang
selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNP2TKI yang
beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi
pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
16
Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan
fungsinya, BNP2TKI menyelenggarakan tugas:
a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara
Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia
atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan
mengenai dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan
sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;
informasi; kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja
Indonesia, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) di Ibukota Propinsi dan/ atau tempat pemberangkatan Tenaga
Kerja Indonesia yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)
mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen
17
penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara
terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI. Balai
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam
melaksanakan tugas pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen
dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Bidang tugas
masing-masing Instansi Pemerintah tersebut, meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian,
verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang
dianggap perlu.
Pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
Pembentukan BP3TKI ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat
persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Perlindungan TKI mulai dari prapenempatan, masa penempatan sampai
dengan purna penempatan. Perlindungan TKI melalui diwujudkan melalui
penghentian dan pelarangan penempatan TKI serta program pembinaan dan
perlindungan TKI. Perlindungan ini diberikan kepada calon TKI/ TKI yang
ditempatkan oleh BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk
18
kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan. Pemerintah bersama
pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib
memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/
TKI.
Perlindungan calon TKI pada pra penempatan meliputi perlindungan
administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif sebagaimana
dimaksud meliputi pemenuhan dokumen penempatan, penetapan biaya penempatan,
dan penetapan kondisi dan syarat kerja. Pemenuhan dokumen penempatan
sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau
surat keterangan kenal lahir;
b. sertifikat kompetensi kerja;
c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan
pemeriksaan kesehatan;
d. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
e. visa kerja;
f. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); dan
g. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
19
Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan negara
tujuan penempatan dan sektor jabatan. Penetapan kondisi dan syarat kerja
sebagaimana dimaksud meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti
dan waktu istirahat, fasilitas, dan jaminan sosial. Perlindungan teknis sebagaimana
dimaksud meliputi sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon
TKI, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, dan pembinaan dan pengawasan.
Perlindungan TKI masa penempatan dimulai sejak TKI tiba di bandara/
pelabuhan negara tujuan penempatan, selama bekerja, sampai kembali ke bandara
debarkasi Indonesia. Perlindungan masa penempatan ini diberikan oleh Perwakilan.
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan
adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang
secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan
Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada
organisasi internasional. Perlindungan masa penempatan TKI di luar negeri meliputi:
a. pembinaan dan pengawasan;
b. bantuan dan perlindungan kekonsuleran;
c. pemberian bantuan hukum;
d. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI;
e. perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan
20
f. upaya diplomatik.
PPTKIS wajib membantu Perwakilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan
hukum selama masa penempatan.
f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.14/MEN/X/2010
tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri
Terbentuknya Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) pada tahun 2007, maka peraturan perundang-undangan yang
merupakan penjabaran amanah Undang-Undang 39 Tahun 2004. Permenakertrans
No. PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang Pendaftaran Pengiriman TKI ke Luar
Negeri, diantaranya:
1. Mencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan
diri pada Dinas kabupaten/ kota dengan tidak dipungut biaya.
2. Pencari kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi
TKI yang kan dipekerjakan pada pengguna perseorangan
sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang
dibuktikan dengan Katu Tanda Penduduk (KTP) dan akte
kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
21
b. Surat keteranagan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter
bagi calon tenaga kerja perempuan;
c. Surat izin dari suami/istri/orangtua/wali yang diketahui oleh
Kepala Desa atau Lurah;
d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/ I)
dari dinas kabupaten/ kota; dan
e. Memiliki kualifikasi/ syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh
pengguna.
Diharapkan dengan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan
hukum TKI tersebut akan lebih menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Sehingga tidak akan terjadi permasalahan terkait TKI, terutama permasalahan pada
masa pra penempatan (dalam negeri), selama penempatan (luar negeri), dan sampai
dengan purna penempatan (kembali ke Indonesia).
g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 07/MEN/V/ 2010
tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia pemerintah menyelenggarakan
program asuransi TKI. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri adalah
suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
22
akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.7
Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon
TKI/TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan di
luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.8
Program asuransi TKI ini dijamin oleh konsorsium asuransi TKI yang mendapat
penetapan dari Menteri. Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah
perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk
menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.9
Setiap calon TKI/ TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan Kartu
Peserta Asuransi (KPA) yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI. Kartu
Peserta Asuransi (KPA) adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama
calon TKI/TKI sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.10
Ada beberapa risiko yang
dijamin dalam program asuransi TKI pada masa penempatan di luar negeri,
diantaranya adalah:11
7 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.
07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 273) 8 Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.
07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 273) 9 Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.
07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 273) 10
Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.
07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 273) 11
Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.
07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 273)
23
1. risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
2. risiko meninggal dunia;
3. risiko sakit dan cacat;
4. risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
5. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun
massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
6. risiko upah tidak dibayar;
7. risiko pemulangan TKI bermasalah;
8. risiko menghadapi masalah hukum;
9. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
10. risiko hilangnya akal budi;dan
11. risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain
yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.
Dalam hal TKI mengalami permasalahan selama masa penempatan, maka
konsorsium asuransi TKI wajib bekerja sama dengan Perwakilan R.I. dan/ atau
lembaga yang mendapat persetujuan Perwakilan R.I. di negara penempatan untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara lain meliputi masalah hukum, TKI
24
sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.12
Jangka waktu pertanggungan
asuransi TKI pada masa penempatan di luar negeri paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.13
Klaim asuransi dapat diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan dan jika melebihi
jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk menyatakan klaim dinyatakan gugur.
Pengajuan klaim asuransi TKI selama masa penempatan di luar negeri dengan
melampirkan persyaratan adalah:14
1. Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI.
a. perjanjian kerja;dan/atau
b. perjanjian penempatan.
2. Meninggal dunia.
a. surat keterangan kematian dari rumah sakit; atau
b. surat keterangan dari Perwakilan R.I. setempat.
12
Pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 07/MEN/V/
2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
273) 13
Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.
07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 273) 14
Pasal 26 ayat (4) huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.
07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 273)
25
3. Sakit.
a. surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan
dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;
dan
b. rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
4. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
a. surat keterangan dari rumah sakit dan/atau dokter yang
menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;dan/atau
b. rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun secara
masal sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
a. perjanjian kerja;
b. perjanjian penempatan;
c. surat keterangan PHK dari pengguna;
d. surat keterangan Perwakilan R.I. di negara penempatan; dan/ atau
e. surat keterangan dari Dirjen.
6. Menghadapi masalah hukum.
a. perjanjian kerja;dan/atau
26
b. surat keterangan dari perwakilan.
7. Upah tidak dibayar, harus melampirkan perjanjian kerja.
8. Pemulangan TKI bermasalah, harus melampirkan surat keterangan dari
Perwakilan RI di negara penempatan.
9. Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual.
a. surat visum dari dokter rumah sakit;dan
b. rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
10. Hilangnya akal budi, harus melampirkan medical report atau visum dari
rumah sakit negara penempatan.
11. TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai
dengan perjanjian penempatan, harus melampirkan surat keterangan dari
Perwakilan RI di negara penempatan.
Klaim asuransi TKI dapat diajukan oleh ahli waris jika TKI telah meninggal
dunia. Pengajuan klaim asuransi tersebut ditujukan kepada konsorsium asuransi.
Pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:15
15
Pasal 26 ayat (4) huruf (a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.
07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 273)
27
1. surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris
yang sah dan bermeterai cukup;
2. Kartu Peserta Asuransi (KPA) (asli);
3. foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah; dan
4. surat keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala
desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli
waris.
3. Alasan Diadakannya Perlindungan Hukum TKI (UU No. 39 Tahun 2004)
Arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada
kenyataannya, terbatasnya lowongan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan
banyaknya warga negara Indonesia/ TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun
ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya
tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif,
yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai
pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak
manusiawi terhadap TKI.
28
Resiko tersebut dapat dialami TKI baik selama proses keberangkatan, selama
bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu
dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI
sebagaimana disebutkan tadi dapat dihindari atau minimal dikurangi.
Ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah
ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi
tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya
mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang
bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja
illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja
yang bersangkutan.
Dengan meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan
besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus
perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun diluar negeri.
Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang mnjadi dasar acuan
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang
Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia
(Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan
pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana sehingga secara praktis
tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak
adanya Undang-Undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar
29
negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan
pelaksanaannya.
Dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan
Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan
tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pengaturan
melalui Undang-Undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma
hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari
siapapun.
Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang ini intinya harus memberi
perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat
pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh
pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap
mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.
Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia
masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga
hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan
pelindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah. Namun
pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan pemerintah
provinsi maupun kabupaten/ kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah
penempatan dan perlindungan TKI langsung berhubungan dengan masalah nyawa
30
dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait
tentunya harus mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara
ekonomis, dapat menjamin hak-hak asasi warga Negara yang bekerja di luar negeri
agar tetap terlindungi.
Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang
pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja, sehingga perlu diberikan
batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja tersebut. Pembatasan yang utama adalah
ketrampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri.
Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan
kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.
B. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga
Kerja Indonesia di Ibukota Provinsi dan/ atau tempat pemberangkatan TKI yan
dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Nasional
31
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.16
Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, keberadaan BP3TKI berkantor di
Semarang beralamatkan di Jl. Kalipepe III No.64 Pudakpayung Semarang yaitu
Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) Jawa Tengah.
1.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Instansi dan Lembaga Terkait, dan Ruang
Lingkup BP3TKI Jawa Tengah
a. Tugas
BP3TKI mempuyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan
seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja
Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing
BP3TKI dan dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Bidang masing-masing yang dimaksud meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian,
verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang
dianggap perlu.17
16
Pasal 23 Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 17
Pasal 24 Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
32
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, BP3TKI menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
1. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;
2. Pembinaan, pemantapan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan TKI;
3. Menyelenggarakan pemasyarakatan program penempatan dan
perlindungan TKI;
4. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
5. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem
dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI;
6. Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI;
7. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindugan TKI di Negara
penempatan;
8. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon TKI penempatan Pemerintah;
9. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi calon TKI;
10. Pemantauan pelaksanaan kerjasamaluar negeri dan promosi;
11. Pelaksanaan fasilitas unti pelayanan terpadu satu pintu dan Pos Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan TKI;
12. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporann pelaksanaan penempatan
dan perlindungan TKI;
13. Pelaksanaan dan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.
33
c. Kewenangan
1. Sebagai Unit Front Office Offline di daerah dengan tugas dan kewenangan
sebagai berikut:
a. Memberikan layanan informasi terutama informasi seputar layanan
pengaduan dan perlindungan;
b. Menerima pengaduan dari pelapor yang berdomisili di area
BP3TKI melalui media surat dan tatap muka (langsung);
c. Mengklasifikasi jenis pengaduan dan masalah yag dilaporkan
sesuai tahapan pra penempatan, masa penempatan, atau purna
penempatan;
d. Mendata pengaduan yang diterima ke dalam Sistem Pelayanan
Pengaduan CTKI/ TKI.
2. Sebagai Unit Back Office di daerah dengan tugas dan kewenangan sebagai
berikut:
a. Melakukan klarifikasi pengaduan yang diterima baik yang berasal
dari Front Office Offline di BP3TKI ataupun di Front Office di
BNP2TKI dengan cara memanggil pelapor untuk verifikasi
identitas pelapor;
b. Melakukan evaluasi dan validasi pengaduan dengan memeriksa
berkas dan dokumen yang dipersyaratkan;
34
c. Melakukan proses alih media semua dokumen pengaduan yang
dipersyaratkan menjadi media digital dan menyimpannya ke dalam
server alih media;
d. Melakukan proses mediasi di daerah dengan memanggil pelapor
dan pihak yang dilaporkan dengan didampingi oleh Kepala
BP3TKI atau Kepala Seksi Perlindungan atau petugas berwenang
yang ditunjuk oleh Kepala BP3TKI.
d. Instansi dan Lembaga Terkait
1. Instansi Pemerintah Terkait dengan BP3TKI Jawa Tengah
a. Dinas yang bertanggung jawab di bidangn ketenagakerjaan
Provinsi kabupaten/ kota di Jawa Tengah
b. Dinas Pendidikan
c. Dinas Kesehatan
d. Imigrasi
e. Kepolisian
f. Dinas Sosial
g. Departemen Luar Negeri (KBRI) Negara-negara penempatan TKI
35
2. Lembaga Terkait dengan BP3TKI Jawa Tengah
a. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan cabang PPTKIS
b. Sarana Kesehatan/ Laboratorium Kesehatan
c. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
d. Bursa Kerja Khusus (BKK)
e. Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK)
f. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)
g. Angkasa Pura
h. Perbankan
i. Konsorsium Asuransi
j. Lembaga Sertifikasi Profesi
e. Ruang Lingkup
Ruang lingkup layanan di BP3TKI meliputi:
1. Rekomendasi pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
2. Surat Ijin Pengesahan (SIP).
3. Penerbitan Surat Pengantar Rekrut Calon TKI.
36
4. Pendataan pencari kerja.
5. Penyuluhan pencari kerja.
6. Pendaftaan calon TKI penempatan pemerintah.
7. Seleksi calon TKI penempatan pemerintah.
8. Penyiapan kualitas/ kompetensi calon TKI.
9. Penerbitan rekomendasi pembuatan paspor calon TKI tertentu.
10. Penjelasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja TKI.
11. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI.
12. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
13. Pemeriksaan KTKLN di embarkasi/ debarkasi.
14. Pendataan pemberangkatan dan pemulangan TKI di bandara.
15. Penanganan kasus calon TKI/ TKI.
16. Pemberdayaan TKI purna.
1.2. Organisasi dan Manajemen BP3TKI
Kantor BP3TKI dalam operasionalnya dipimpin oleh seorang Kepala dan
dibantu oleh 4 (empat) sub kepegawaian antara lain: Subbagian Tata Usaha, Seksi
37
Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, Seksi Penyiap Penempatan dan Seksi
Perlindungan dan Pemberdayaan.
Untuk memudahkan dan mengetahui dari bidang masing-masing dalam
pembagian pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip kerja secara organisasi sebagai
berikut:
a. Kepala BP3TKI mempunyai tugas bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI).
b. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program dan anggaran, evaluasi dan pelaoran, urusan kepegawaian,
keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
c. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas
melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga
penempatan, permasyarakatan program, pembinaan sistem dan jaringan
pengelolaan informasi, pemantauan kerjasama luar negeri dan promosi,
monitoring penyediaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), serta
fasilitas peningkatan kinerja pengantar kerja.
d. Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan varifikasi
dokumen penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta
pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) serta pendaftaran
dan seleksi penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia oleh pemerintah,
38
pembekalan akhir pemberangkatan, serta pengharmonisan peningkatan
kualitas TKI.
e. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan
perlindungan dan advokasi, pemberdayaan dan pembinaan Tenaga Kerja
Purna, pemantauan pemberangkatan dan pelayanan pemulangan, fasilitas
pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan serta monitoring
remitansi.
1.3. Bagan Organisasi
Bagan 1.3 Struktur Organisasi BP3TKI Jawa Tengah
39
2. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan
TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan
Perlindungan terhadap TKI diberikan sejak proses penempatan di dalam
negeri, selama bekerja di luar negeri sampai dengan kembali ke Indonesia.
Perlindungan tersebut dilaksanakan oleh para stake holder atau pihak terkait dalam
proses penempatan TKI ke luar negeri, seperti: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/
Kota/ Provinsi, BNP2TKI (BP3TKI, UPTP3TKI, LOKA P3TKI, P4PTKI), PPTKIS,
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Luar Negeri, Kementrian
Kesehatan, Perwakilan RI di luar negeri sampai aparat penegak hukum.
Ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah dalam
melakukan perlindungan TKI ke luar negeri. Upaya-upaya pencegahan tersebut
dilakukan mulai dari masa pra penempatan (sebelum keberangkatan), selama
penempatan (di luar negeri), dan purna penempatan (kembali ke Indonesia). Dalam
tulisan penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya-upaya pencegahan yang
dilakukan BP3TKI Jawa Tengah mulai dari masa pra penempatan dan selama
penempatan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan-
permasalahan yang nantinya timbul dikarenakan TKI berangkat secara illegal, tidak
mengikuti prosedural pemberangkatan yang telah ditentukan serta berakibat TKI
tidak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.
40
2.1. Upaya Pencegahan Pada Saat Pra Penempatan
Tahapan upaya pencegahan yang dilakukan oleh BP3TKI Jawa Tengah
dimulai pada saat pra penempatan. Upaya pencegahan pra penempatan ini dilakukan
untuk mempersiapkan TKI yang akan bekerja keluar negeri dengan memberikan
pengarahan, pembekalan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen yang
ada guna melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.
Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi: pengurusan SIP,
perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan
psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan
(PAP), dan pemberangkatan.18
Pelaksana penempatan TKI swasta yang melakukan
perekrutan TKI wajib memiliki SIP dari Menteri. Untuk memperoleh SIP, pelaksana
penempatan TKI Swasta harus memiliki: perjanjian kerjasama penempatan, surat
permintaan TKI dari pengguna, rancangan perjanjian penempatan, dan rancangan
perjanjian kerja.
Proses perekrutan calon TKI ialah dengan memberikan informasi secara
lengkap dan benar mengenai: tata cara perekrutan; dokumen yang diperlukan; hak
dan kewajiban calon TKI/TKI; situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan tata
18
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4445)
41
cara perlindungan bagi TKI. Syarat-syarat perekrutan calon-calon TKI oleh pelaksana
penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:19
a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon
TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya berusia 21 ( dua puluh satu) tahun;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
Pencari kerja yang berminat ke luar negeri harus terdaftar pada instansi
pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pendaftaran pencari kerja tersebut dilakukan sesuai dengan Peratuan Menteri.
Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan pencari kerja yang
terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Pelaksana Penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian
penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi dalam proses perekrutan dan diketahui oleh instansi yang
19
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4445)
42
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota. Ketentuan mengenai
tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.20
Calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Jika TKI belum memiliki
kompetensi kerja maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan
dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk: membekali, menempatkan
dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI; memberi pengetahuan dan
pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja
di luar negeri; membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara tujuan;
dan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/
TKI. Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti
pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan
pelatihan kerja, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan
pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam
sertifikasi kompetensi kerja. Jika calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi
kerja, pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI.
Setelah lulus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan, calon TKI harus
melalui tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Pemeriksaan
kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan
20
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4445
43
kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan
pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Pemeriksaan kesehatan dan
psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang
menyelenggarakan pemeriksaan psikologi ditunjuk oleh Pemerintah. Pelaksana
penempatatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi
syarat kesehatan dan psikologi untuk bekerja di luar negeri.
Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI barus memiliki dokumen
yang meliputi:21
a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau
surat keterangan kenal lahir;
b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan
copy buku nikah;
c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
d. sertifikat kompetensi kerja;
e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan
psikologi;
f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
g. visa kerja;
21
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4445
44
h. perjanjian penempatan kerja;
i. perjanjian kerja, dan
j. KTKLN.
Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud diatas dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon
TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan. Perjanjian penempatan TKI
tersebut sekurang-kurangnya memuat:22
a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
c. nama dan alamat calon Pengguna;
d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar
negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang
ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama
penempatan;
e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna;
22
Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4445
45
f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal
ini Pengguna tidak memenubi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian
kerja;
g. waktu keberangkatan calon TKI;
h. hanya penempatan yang barus ditanggung oleh calon TKI dan cara
pembayarannya;
i. tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah;
j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah
satu pihak, dan
k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Pelaksanana penempatan TKI swasta wajib
melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/
kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
Hubungan kerja terjadi apabila Pengguna dan TKI telah sepakat dan
menandatangani perjanjian kerjanya. Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian
kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja
ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI
swasta. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
46
a. nama dan alamat pengguna;
b. nama dan alamat TKI;
c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tata cara
pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;
dan
f. jangka waktu perpanjangan kerja.
Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen
KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. KTKLN tersebut digunakan sebagai
kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan. KTKLN hanya
dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan:
a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;
b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak
memiliki KTKLN. Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab atas
kelengkapan dokumen penampatan yang diperlukan TKI untuk bekerja di luar negeri.
Selain merupakan kartu identitas bagi TKI, KTKLN juga sekaligus sebagai bukti
47
bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja di luar negeri
serta berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama
bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang
ke tanah air).
Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, pelaksana penempatan TKI swasta
wajib mengikutsertakan TKI ke dalam program asuransi. Program asuransi TKI
diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI yang mendapat penetapan dari
Menteri. Jika TKI ingin memperpanjang perjanjian kerja melalui Pelaksana
Penempatan TKI Swasta, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib
memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar
premi asuransi. Setiap calon TKI/ TKI peserta program asuransi TKI berhak
mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA) yang diterbitkan oleh konsorsium
asuransi TKI.
Pelaksana penempatan TKI swasta juga wajib juga mengikutsertakan TKI
yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan
(PAP). Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) adalah kegiatan pemberian
pembekalan atau informasi kepada TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri
agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar
negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan
dihadapi. PAP ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman
terhadap peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan materi perjanjian kerja.
48
Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dilaksanakan oleh BP3TKI dan wajib
diikuti oleh setiap calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri.
2.2. Upaya Pencegahan Selama Masa Penempatan
Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya di luar negeri kepada
Perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan. Perwakilan adalah Perwakilan
Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili
dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik
Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.23
Hal ini bertujuan untuk mendata dan membantu TKI yang bekerja di negara
penempatan jika suatu saat TKI tersebut mengalami masalah dan membutuhkan
upaya perlindungan dari pemerintah Indonesia maupun BP3TKI.
3. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa
Tengah dalam menangani masalah-masalah yang timbul untuk melakukan
perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan
dan selama penempatan
Dalam melakukan upaya pelindungan hukum kepada TKI pada masa pra
penempatan dan selama penempatan, banyak penyimpangan maupun masalah-
23
Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaga Negara Nomor 5388)
49
masalah yang dihadapi oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
(BP3TKI) Jawa Tengah. Penyimpangan maupun masalah-masalah tersebut timbul
tidak hanya diakibatkan oleh perbuatan TKI saja, melainkan PPTKIS juga sering
berbuat curang dalam hal pemrosesan dokumen-dokumen TKI pada masa pra
penempatan sehingga menyebabkan pemerintah khususnya Balai Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah mengalami kesulitan
dalam melakukan upaya perlindungan hukum kepada TKI baik pada saat pra
penempatan maupun selama penempatan di luar negeri.
Berdasarkan penelitian pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
TKI (BP3TKI) Jawa Tengah, bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa
pra penempatan dan selama penempatan di luar negeri antara lain :
a. Calon TKI penduduk wilayah Jawa Tengah dibawa petugas lapangan
Cabang PPTKIS (sponsor/ calo) ke luar wilayah Jawa Tengah, tanpa
sepengetahuan atau laporan pada BP3TKI Jawa Tengah;
b. Cabang PPTKIS dari luar wilayah Jawa Tengah merekrut Calon TKI
penduduk Jawa Tengah tanpa melapor pada BP3TKI Jawa Tengah;
c. Sejak berangkat Calon TKI tidak melalui prosedur yang benar, hanya
berbekal paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali masuk ke negara
lain secara gelap;
50
d. Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja
namun tidak memiliki visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan
sementara yang masa berlakunya terbatas;
e. Sewaktu berangkat ke luar negeri memang melalui prosedur resmi dan
memiliki dokumen sebagai TKI, namun dari tempat kerjanya semula
kemudian berpindah-pindah atau melarikan diri ke tempat kerja lain tanpa
mengurus dokumen kerja yang baru;
f. Dokumen kerja dan izin tinggal di negara itu telah habis masa berlakunya
namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di negara itu tanpa
memperpanjang dokumennya.
Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti diatas, maka akan
menimbulkan permasalahan jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
a. Sponsor atau orang yang menjanjikan pekerjaan sering melarikan uang
yang disetor oleh calon TKI, sehingga Calon TKI tidak bisa berangkat ke
luar negeri;
b. Dalam proses penampungan dan perjalanan ke luar negeri TKI
diperlakukan tidak manusiawi;
c. Majikan membayar upah TKI lebih rendah dari yang seharusnya atau
malah tidak membayar;
51
d. Majikan bebas memperlakukan TKI semaunya, tidak manusiawi, dan
membatasi hak-hak TKI;
e. Jika TKI mengalami musibah, sakit atau kecelakaan, tidak ada santunan
asuransi;
f. Dengan tidak lengkapnya dokumen-dokumen TKI, maka dapat
mengakibatkan TKI mengalami deportasi di negara penempatan.
Dengan risiko dan akibat yang merugikan Calon TKI yang akan berangkat ke
luar negeri tanpa prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka penanganan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah adalah dengan
melakukan melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi, dan mengawasi PPTKIS
untuk kelengkapan data-data diri para TKI serta menjamin kembali keberangkatan
TKI melalui prosedur resmi ketika TKI telah dideportasi dari negara tujuan. Calon
TKI juga diharapkan mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh PPTKIS bersama
dengan BP3TKI Jawa Tengah tentang adanya lowongan kerja yang diperoleh
PPTKIS. BP3TKI Jawa Tengah juga menseleksi calon TKI yang ingin mendaftar
sebagai TKI dengan harus menyerahkan persyaratan administrasi yang telah
ditentukan berdasarkan perundang-undangan, dan nantinya akan diseleksi lebih lanjut
oleh PPTKIS dan atau BP3TKI Jawa Tengah.
Berikut adalah beberapa contoh masalah TKI beserta penyelesaiannya:
52
MASALAH
1. Pemulangan TKI yang meninggal dunia selama bekerja diluar negeri.
Nama : Suparminah
Alama : Desa Temuroso RT. 05 RW. 02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Umur : 33 tahun
TKI atas nama Suparminah nomor paspor AP 753563 berangkat bekerja ke Arab
Saudi diberangkatkan oleh PT Zam-zam Perwita yang beralamat di Jalan Condet
Raya no. 777 Balekambang Keramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 3 April
2011. Suparminah diterbangkan ke Najran, Arab Saudi pada tanggal 9 Mei 2011
untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Said Ali. Pada
tanggal 31 Oktober 2012 pihak keluarga mendapat sambungan telepon langsung
melalui penerjemah kepada Said Ali dari Najran bahwa telah terjadi kecelakaan
mobil yang ditumpangi keluarga Said Ali dan didalamnya juga terdapat
Suparminah. Pihak keluarga mendapat kabar lagi pada tanggal 15 November 2012
dari keluarga majikan melalui telepon bahwa Suparminah telah meninggal dunia
karena kecelakaan lalu lintas. Pihak keluarga mengharapkan jenazah Suparminah
dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Dengan meninggalnya Suparminah pihak
keluarga telah menerima santunan berupa:
a. Pelunasan sisa gaji selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 12.000.000,00
b. Santunan untuk anak almarhum sebear Rp 2.500.000,00
c. Santunan untuk ibu almarhum sebesar Rp 2.500.000,00
53
Pihak keluarga memohon agar hak-hak TKI yang lain termasuk harta peninggalan
yang masih berada di Saudi Arabia dapat diberikan dan jenazah Supartinah dapat
segera dipulangkan ke daerah asal.
2. Kekurangan gaji (under-paid) TKI yang belum dibayarkan oleh majikan selama
bekerja diluar negeri.
Nama : Siti Aisah
Alamat : Mindahan Kidul RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mindahan Kidul
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Jawa Tengah
TKI atas nama Siti Aisah nomor Paspor AS021092 bekerja di Malaysia sejak 15
Juni 2010 pada majikan bernama Tay Wee Siang dengan alamat no.35 Jl. BSJ 3A
TMN Bukit Segar Jaya Cheras, 43204 Selangor Malaysia. Selama bekerja Siti
Aisah tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia dan tidak
pernah menerima gaji sekalipun hingga kontrak selesai pada bulan Juni 2012.
Menurut pengakuan Siti Aisah, dirinya dipaksa membuat surat pernyataan
bersedia memperpanjang kontrak kerjanya 1 (satu) tahun kedepan kemudian Siti
Aisah dibawa agency ke KBRI dan kantor agency untuk pengambilan foto dan
beberapa hari kemudian Siti Aisah menerima Paspor Baru dan KTKLN. Siti
Aisah dapat pulang ke Indonesia pada tanggal 24 Juli 2012 untuk cuti tahunan
dan diberikan uang sebesar 4000RM di potong biaya tiket dan proses
perpanjangan. Siti Aisah memohon agar pihak KBRI di Malaysia dapat
membantu pengurusan kekurangan gaji yang kurang lebih sebesar 7400RM
54
(600RM per bulan, potongan 7 bulan) dan pemrosesan pemutusan kontrak kerja
Siti Aisah karena tidak ingin kembali ke Malaysia serta tidak diijinkan keluarga.
3. Pengaduan suami dari TKI atas nama Rumiyati asal Kabupaten Kendal.
Nama : Rumiyati
Alamat : Tegorejo RT 06 RW 07 Pegandon Kabupaten Kendal
TKI atas nama Rumiyati tidak diijinkan oleh suaminya untuk kembali bekerja lagi
ke Taiwan. Suami TKI (Jupri) ingin agar yang bersangkutan tidak berangkat lagi
karena ada permasalahan keluarga yang harus diselesaikan. Berkaitan dengan hal
tersebut saudara Jupri memohon bantuan oleh BP3TKI agar tidak melayani
pendaftaran, penerbitan KTKLN, atau perpanjangan kepada TKI atas nama
Rumiyati dan meminta TKI yang dimaksud untuk pulang kembali ke keluarganya
untuk menyelesaikan permasahan yang ada.
PENYELESAIAN
1. Penanganan masalah yang dilakukan oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah
dilakukan dengan cara memberikan surat sebagai tembusan kepada pihak-pihak
yang berwenang dengan menyurati agency/ mitra usaha PT Zam-zam Perwita di
Arab Saudi untuk mngetahui keberadaan TKI Suparminah yang meninggal dunia.
Pihak B3TKI juga mengirimkan surat permohonan kepada Deputi Perlindungan
BNP2TKI di Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Dirjen Penta Kemenakertrans RI,
serta Dirut PT Zam-zam Perwita mengenai bantuan pemulangan jenazah serta
memfasilitasi proses penyelesaian kasus TKI yang meninggal dunia mengenai
55
tuntutan dari pihak keluarga yang berupa uang santunan, maupun hak-hak TKI
yang lain termasuk harta peninggalan yang masih berada di Arab Saudi.termasuk
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi, dalam hal ini
berkaitan dengan proses penyelesaian kasus TKI dan memfasilitasi pemulangan
TKI yang meninggal ke tanah air. Saat ini jenazah Suparminah telah kembali ke
Indonesia dan dikembalikan kepada pihak keluarga beserta segala tuntutan yang
diminta oleh pihak keluarga termasuk harta peninggalan TKI di Arab Saudi dan
uang santunan sesuai yang diperjanjikan sebelumnya.
2. Siti Aisah langsung membuat pengaduan kepada BP3TKI Jawa Tengah terkait
dengan kasus kekurangan gaji (under paid) TKI yang bekerja di Selangor
Malaysia. Siti Aisah meminta perlindungan kepada BP3TKI terkait dengan hak-
haknya yang tidak terpenuhi selama bekerja di Malaysia. Penanganan masalah-
masalah yang diberikan BP3TKI dalam melakukan perlindungan hukum kepada
TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan adalah
mengirim surat ke KBRI di Malaysia untuk memohon agar pihak KBRI dapat
membantu pengurusan kekurangan gaji TKI yang belum dibayar sepenuhnya dan
pemutusan kontrak kerja TKI karena tidak ingin kembali ke Malaysia serta tidak
diijinkan oleh pihak keluarga. Surat tersebut sudah dilimpahkan ke pihak KBRI di
Malaysia tetapi sampai saat ini belum mendapat balasan, pihak Siti Aisah maupun
BP3TKI masi menunggu konfirmasi dari pelimpahan surat tersebut.
3. Saudara Jupri yang dalam hal ini adalah suami dari TKI atas nama Rumiyati
melakukan pengaduan ke BP3TKI Jawa Tengah terkait dengan tidak diijinkannya
56
TKI atas nama Rumiyati selaku istrinya untuk bekerja kembali ke Taiwan
dikarenakan ada permasalahan keluarga yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Menindaklanjuti pengaduan yang dilaporkan oleh saudara Jupri pihak BP3TKI
Jawa Tengah kemudian mengirim surat cekal ke BP3TKI Jakarta, P4TKI Bekasi,
dan P4TKI Tangerang karena diketahui posisi istri (TKI) berada di Jakarta. surat
tersebut berisi permohonan bantuan agar BP3TKI Jakarta, P4TKI Bekasi, dan
P4TKI Tangerang tidak melayani pendaftaran, penerbitan KTKLN, atau
perpanjangan kepada TKI atas nama Rumiyati, dan menyarankan TKI yang
dimaksud untuk pulang kembali ke keluarganya menyelesaikan permasalahan
yang dimaksud. Saat ini surat tersebut telah dikirim dan telah diberikan
konfirmasi bahwa TKI atas nama Rumiyati telah dilakukan pencekalan di
BP3TKI Jakarta, P4TKI Bekasi, dan P4TKI Tangerang.
57
C. Analisis
1. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan
TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan
Upaya pencegahan (preventif) adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh
pihak-pihak yang terkait mengenai suatu permasalahan tertentu yang dihadapi dengan
cara mencari jalan keluar (solusi) yang bersifat antisipatif.24
Hukum nasional
Indonesia berkenaan dengan perlindungan TKI di luar negeri tidak akan mungkin
dapat dipaksakan keberlakuannya di wilayah negara lain, sehingga sarana yang paling
mungkin untuk mewujudkannya adalah dengan membuat kerjasama dan perjanjian
bilateral maupun multilateral antarnegara untuk memberikan perlindungan maksimal
terhadap warga negaranya.25
Dalam pelaksanaannya penempatan TKI pada saat pra
penempatan dan selama penempatan ke luar negeri ada beberapa pihak yang terlibat
seperti aparat birokrasi (pemerintah). Wewenang yang dimiliki oleh BP3TKI dalam
upaya-upaya pencegahan pada saat pra penempatan dan selama penempatan untuk
melakukan perlindungan hukum bagi TKI adalah dengan memberikan pelayanan
informasi (promosi dan pemasyarakatan) tentang program penempatan TKI keluar
negeri bagi calon-calon TKI, memberikan pelayanan-pelayanan berupa: pendaftaran
calon TKI, merundingkan penempatan calon TKI dengan pengguna, dan memantau
pemberangkatan calon TKI.
24
http://globespotes.blogspot.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif-represif.html
diakses pada tanggal 8 April 2014 pukul 12.46 25
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor,
2010, h. 103.
58
BP3TKI juga melakukan pemeriksaan terhadap isi Perjanjian kerja,
memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Kerja kepada calon TKI, memberikan
bantuan penanganan kasus, penyelesaian klaim asuransi. BP3TKI hanya sebatas
pihak penengah dan pemberi saran kepada pihak yang bermasalah yakni PPTKIS dan
TKI. Selain itu, BP3TKI juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemantauan
dan uji keterampilan, uji kesehatan, kelayakan penampungan dan keberangkatan/
kepulangan calon TKI/ TKI yang dilakukan oleh PPTKIS. BP3TKI juga mempunyai
kewajiban dalam hal pembuatan laporan dan hasil evaluasi terhadap program
penempatan TKI di tingkat Provinsi. Laporan tersebut nantinya disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar untuk
ditindaklanjuti.
Hal lain yang dilaksanakan oleh BP3TKI untuk lebih mengefisienkan dan
mengefektifkan proses pra penempatan dan selama penempatan TKI dengan
menerapkan sistem “Satu Pintu”. Sistem ini adalah kerjasama dari beberapa instansi
terkait dalam hal pemberian pelayanan pada satu tempat dan waktu tertentu bagi para
calon TKI. Hal ini dilakukan dan dikoordinasikan agar mempermudah para calon TKI
untuk mengurus persyaratan bekerja di luar negeri. Sistem ini diterapkan ketika akan
dilaksanakannya penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, pembekalan mental dan rohani
serta penyuluhan mengenai dokumen-dokumen kerja. Pihak-pihak yang terlibat di
dalam koordinasi ini adalah: Keimigrasian, Majelis Ulama Indonesia, pihak rumah
sakit, dan kepolisian.
59
Dalam upaya pencegahan terjadinya masalah TKI di luar negeri pada masa
pra penempatan maupun penempatan diperlukan kesadaran TKI untuk mengikuti
prosedur yang benar dan resmi guna bekerja di luar negeri. Perlu adanya kesadaran
dari TKI itu sendiri merupakan langkah awal jika suatu saat terjadi masalah-masalah
yang dialami TKI di luar negeri. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam
melakukan perlindungan TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama
penempatan dapat berjalan dengan baik jika calon TKI/ TKI telah mengikuti prosedur
yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari calon TKI/ TKI
berangkat secara illegal. Jika hal ini terjadi, upaya-upaya perlindungan yang natinya
akan diberikan kepada calon TKI/ TKI akan sulit untuk diterapkan apabila suatu saat
TKI mendapatkan masalah atau diperlakukan tidak adil dikarenakan TKI berstatus
ilegal dan dapat merugikan diri yang bersangkutan. Upaya pencegahan ini diharapkan
TKI berangkat melalui prosedur yang benar, tidak hanya berbekal paspor atau bahkan
tanpa paspor dan masuk ke negara lain secara gelap. Hal ini juga untuk menghindari
TKI yang berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja namun tidak memiliki visa
kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan sementara yang masa berlakunya
terbatas. Adapun beberapa contoh upaya pencegahan yang dilakukan oleh BP3TKI
Provinsi Jawa Tengah yaitu:
a. Mempersiapkan CTKI yang Sehat dan Siap untuk Bekerja.
b. Mendorong Proses Penempatan yang Manusiawi dan Aman.
c. Melindungi TKI Agar Lebih Bermartabat dan Terpenuhinya Hak-Haknya.
60
d. Menyiapkan Program Pemeriksaan Kesehatan dan Pencegahan
HIV/AIDS.
e. Melakukan sosialisasi dengan tambahan aspek moral dan perilaku positif
untuk menghindari HIV/AIDS.
f. Mendorong rekrut CTKI secara benar dengan memperhatikan aspek
kesehatan.
g. Melakukan pemeriksanaan kesehatan secara benar (pengawasan ketat
dengan online sistem).
h. Interverensi kebijakan melalui perbaikan kurikulum pelatihan dan
pengawasannya.
i. Melakukan koordinasi dalam uji kompetensi untuk memperhatikan aspek
pemahaman HIV/AIDS.
j. Mengoptimalkan PAP melalui perbaikan kurikulum & metode yg lebih
efektif.
k. Menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam proses penyiapan
CTKI.
l. Advokasi saat penandatanganan Perjanjian Kerja untuk berperilaku sehat.
m. Pembekalan penyadaran berperilaku sehat dalam Wellcoming Program di
luar negeri (berkoordinasi dengan Kemlu).
n. Pelayanan kesehatan di luar negeri (koordinasi dengan Kemenlu):
Pemeriksaan kesehatan di negara penempatan secara berkala serta Akses
layanan kesehatan dengan fasilitasi KBRI/ KJRI.
61
o. Pemeriksaan kesehatan saat kepulangan (di Debarkasi/ Koordinasi
Kemkes).
p. Kerjasama dengan RS untuk rujukan bagi para penderita HIV/AIDS.
q. Konseling medis dan rehabilitasi (koordinasi Menkokesra dan Kemkes).
r. Hal strategis lainnya : Penegakan hukum, Integrasi database TKI,
Kerjasama antar Instansi serta Perbaikan Peraturan.
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa
Tengah dalam menangani masalah-masalah yang timbul untuk melakukan
perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan
dan selama penempatan
Dalam rangka upaya penanganan masalah-masalah yang timbul untuk
melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan
dan selama penempatan, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
(BP3TKI) Jawa Tengah melakukan upaya perlindungan hukum sesuai dengan
prosedur yang telah di tentukan oleh undang-undang maupun yang telah tertuang
dalam SOP (Standard Operating Prosedure) BNP2TKI yang berada di pusat.
62
Adapun prosedur penanganan masalah yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah
dalam rangka penanganan masalah yang dihadapi CTKI/ TKI, langkah-langkah yang
dilakukan adalah:26
1. Bantuan penanganan masalah CTKI/ TKI dalam bentuk :
a. Konsultasi hukum untuk masalah-masalah yang bukan merupakan
pelanggaran terhadap norma-norma penempatan dan perlindungan tenaga
kerja luar negeri.
b. Fasilitasi untuk masalah-masalah yang merupakan pelanggaran terhadap
norma-norma penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.
2. Penanganan masalah CTKI/ TKI hanya dapat diberikan atas dasar pengaduan
dari:
a. CTKI/TKI bermasalah;
b. Keluarga CTKI/TKI (suami/isteri, anak dan orang tua);
c. Ahli waris CTKI/TKI.
3. Jika CTKI/ TKI serta keluarga dan ahli warisnya seperti dimaksud diatas karena
sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan haknya (pengaduan), maka dapat
didampingi atau diwakili oleh orang yang ditunjuk dengan ketentuan:
26
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Standard Operating Procedure
(SOP) Sistem Pelayanan Pengaduan CTKI/ TKI Dalam dan Luar Negeri, BNP2TKI, Jakarta, 2011,
Bab IV h. 14
63
a. Memperoleh ijin sebagai pendamping/ wakil CTKI/TKI dari pimpinan
unit kerja dimana pengaduan diajukan;
b. Pemberian ijin kuasa khusus pendampingan.mewakili seperti tersebut
diatas tidak boleh bertentangan dengan norma-norma penempatan dan
perlindungan CTKI/ TKI;
c. Penerima kuasa untuk pendampingan/ mewakili CTKI/ TKI dilarang
memungut biaya pada CTKI/ TKI, keluarga dan ahli warisnya yang
sedang bermasalah;
4. Prosedur Pengaduan
a. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui surat.
b. Penyampaian Pengaduan:
1) Masa Pra Pemberangkatan
a. Pengaduan diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/
Kota dan BP3TKI;
b. Pengaduan diajukan ke BNP2TKI yang berada di pusat
apabila di tingkat daerah tidak dapat diselesaikan;
2) Masa Penempatan dan Pemulangan
Pengaduan diajukan ke BNP2TKI yang berada di pusat melalui
BP3TKI.
64
3) Semua pengaduan harus disertai dokumen asli atau fotocopi yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Fasilitator yang dalam hal ini adalah bagian perlindungan dan penempatan
TKI di BP3TKI Jawa Tengah bertindak sebagai juru pendamai atas permintaan salah
satu pihak atau pihak-pihak yang berselisih untuk memberikan fasilitasi dengan jalan
mempertemukan para pihak yang berselisih serta mengupayakan agar mereka
bersedia mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasilnya dituangkan
dalam beentuk pernyataan bersama yang ditandatangani pihak-pihak yang berselisih
sebagai suatu pernyataan selesainya permasalahan.
Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, wewenang Pemerintah Provinsi
(BP3TKI) diatur sebagai:
a. Pelimpahan sebagian kewenangan atau tugas perbantuan dari pemerintah
pusat dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di
luar negeri (Pasal 5 ayat (2)).
b. Bersama pemerintah pusat mengurus kepulangan tenaga kerja Indonesia
sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah
penyakit dan deportasi (Pasal 73 ayat (3)).
c. Membantu menyelesaikan masalah antar tenaga kerja Indonesia dengan
PPTKIS (Pasal 85 ayat (2)).
65
d. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan
tenaga kerja Indonesia ke pusat (Pasal 93 ayat (1)).