Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

39
BAB II LANDASAN TEORI Bab ini memaparkan mengenai teori – teori yang menjadi dasar acuan dalam menyusun skripsi ini. Teori – teori yang digunakan berkaitan dengan topik pembahasan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. II.1. KONSEP USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) II.1.1. Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 (2008:2), usaha kecil didefinisikan sebagai berikut: Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.”

Transcript of Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

Page 1: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

11

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan mengenai teori – teori yang menjadi dasar

acuan dalam menyusun skripsi ini. Teori – teori yang digunakan berkaitan

dengan topik pembahasan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk

melakukan penelitian.

II.1. KONSEP USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

II.1.1. Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008

pasal 1 ayat 2 (2008:2), usaha kecil didefinisikan sebagai berikut:

“Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.”

Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun

2008 pasal 1 ayat 3 (2008:2), usaha menengah didefinisikan sebagai

berikut:

“Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

11

Page 2: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

12

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini”

II.1.2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kriteria suatu badan usaha dapat disebut sebagai usaha kecil

berdasar Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2

(2008:5), adalah sebagai berikut :

“a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).”

Kriteria suatu badan usaha dapat disebut sebagai usaha

menengah berdasar Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6

ayat 3 (2008:6), berdasar adalah sebagai berikut:

“a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau

Page 3: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

13

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”

II.2. PENTINGNYA PENCATATAN AKUNTANSI BAGI UKM

Menurut Darmadji (2007:200), dengan tidak melakukan

pembukuan, pemilik dan manajer UKM tidak akan mampu untuk

mengelola badan usaha secara baik akibat minimnya informasi yang ada

serta diragukannya reliabilitas dari informasi yang dimilikinya. Sistem

informasi akuntansi pada dasarnya dapat disusun secara sederhana sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan dari badan usaha, namun tidak

mengurangi esensi serta manfaat dari penerapan sistem tersebut.

Pemanfaatan dari sistem akuntansi yang baik, juga memungkinkan

disusunnya laporan keuangan dan analisis rasio sebagai dasar bagi

manajemen dan pemilik UKM untuk menilai kemampulabaan, likuiditas,

solvabilitas, serta berbagai ukuran lain bagi kepentingan pengambilan

keputusan manajerial dan strategis lainnya. Darmadji (2007:200)

menambahkan bahwa, penyusunan sistem akuntansi pada UKM harus tetap

berupaya untuk mencapai pengendalian internal yang baik, dimana tujuan

dari pengendalian internal adalah untuk mengamankan seluruh aktiva atau

harta kekayaan dari badan usaha, meningkatkan keakuratan pencatatan dan

informasi akuntansi, mendorong kegiatan operasional badan usaha yang

Page 4: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

14

berdasar pada efektivitas dan efisiensi, serta dipatuhinya segala kebijakan

dari pemilik dan manajer UKM oleh seluruh karyawannya.

II.3. LAPORAN KEUANGAN

II.3.1. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Sulistiawan dan Feliana (2006: 34), laporan

keuangan merupakan produk akhir akuntansi, dimana melalui laporan

ini pengguna bisa melihat rekapitulasi transaksi atau kejadian

ekonomis selama satu periode yang memberikan informasi tentang

badan usaha untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan laporan keuangan, menurut Kieso, et al. (2007: 2),

adalah “the principal means through which a company communicates

it financial information to those outside it”.

II.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

SAK ETAP (2009: 2) menyatakan :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu badan usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.”

Page 5: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

15

II.4. SAK ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (ETAP)

Menurut SAK ETAP (2009:1), Standar Akuntansi Keuangan untuk

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk

digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun, entitas yang

memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP

jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK

ETAP.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki

karakteristik berikut ini :

A. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

B. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna

eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat

langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat

kredit.

Sedangkan entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan

apabila memenuhi karakteristik berikut ini :

A. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau

regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

B. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang,

dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Page 6: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

16

II.5. PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP

II.5.1. SEDIAAN (SAK ETAP. 2009:52 – 57)

A.Pengakuan

Jika sediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai

beban periode dimana pendapatan yang terkait diakui.

B.Pengukuran

Entitas harus mengukur nilai sediaan pada nilai yang lebih

rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk

menyelesaikan dan menjual. Biaya perolehan sediaan mencakup

seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang

terjadi untuk membawa sediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan

rumus biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau rata – rata

tertimbang. Metode masuk-terakhir keluar-pertama (MTKP) tidak

diperkenankan oleh SAK ETAP.

C.Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan :

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan,

termasuk rumus biaya yang digunakan.

2. Total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat

dengan entitas.

3. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode.

Page 7: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

17

4. Jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui

dalam laporan laba rugi.

II.5.2. PROPERTI INVESTASI (SAK ETAP. 2009:66 – 67)

A. Pengakuan

Properti investasi adalah properti yang dikuasai untuk

menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai dan tidak digunakan

dalam produksi atau untuk tujuan administratif serta tidak untuk dijual

dalam kegiatan usaha sehari – hari.

B. Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya

perolehannya. Setelah pengakuan awal, seluruh properti investasi

harus diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

C. Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan informasi terkait properti

investasi sesuai dengan ketentuan pada bab aset tetap.

II.5.3. ASET TETAP (SAK ETAP. 2009: 68 – 75)

A. Pengakuan

Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan

harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut

diperoleh secara bersamaan. Entitas harus mengakui biaya perolehan

Page 8: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

18

aset tetap sebagai aset tetap jika memenuhi syarat berikut :

kemungkinan ada manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut

akan mengalir dari atau ke dalam entitas serta pos tersebut mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

B. Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya

perolehan. Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah

pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak

diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Entitas harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat

disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan

dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Penyusutan

diberhentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak

dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan

aktifnya. Entitas diperbolehkan menggunakan metode garis lurus,

metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi untuk

melakukan depresiasi.

C. Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap :

Page 9: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

19

1. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah

tercatat bruto dan metode penyusutan yang digunakan.

2. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan

akhir periode.

4. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan: penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai,

penyusutan, dan perubahan lainnya serta keberadaan dan jumlah

pembatasan atas hak milik serta aset tetap yang dijaminkan untuk

utang, dan jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap.

II.5.4. SEWA (SAK ETAP. 2009: 83 – 87)

A. Pengakuan dan Pengukuran

Pembayaran sewa selama tahun berjalan harus diakui sebagai

pendapatan sewa. Pendapatan sewa diakui dan diukur berdasarkan

metode garis lurus sepanjang masa sewa. Jika aset yang disewakan

dijual, maka perbedaan antara nilai tercatat dan harga jual harus diakui

sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya.

B. Pengungkapan

Informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan lessor:

1. Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan

transaksi sewa.

Page 10: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

20

2. Jumlah pembayaran sewa selama masa sewa, sifat dari simpanan

jaminan (jika ada) serta aset yang disewakan yang dijaminkan

kepada pihak ketiga.

II.5.5. PENDAPATAN (SAK ETAP. 2009: 83 – 87)

A. Pengakuan

Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang

jika semua kondisi tersebut terpenuhi :

1. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari

kepemilikan barang kepada pembeli.

2. Entitas tidak mempertahankan baik keterlibatan manajerial sampai

kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan

maupun kontrol efektif atas barang yang terjual.

3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan

dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas.

5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi

dapat diukur secara andal.

B. Pengukuran

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas

pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar

tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume

Page 11: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

21

C. Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan

pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan

tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa.

2. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode,

termasuk pendapatan yang timbul dari: penjualan barang,

penyediaan jasa, bunga, royalti, dividen, dan jenis pendapatan

signifikan lainnya.

II.5.6. BIAYA PINJAMAN (SAK ETAP. 2009: 123)

Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban

pada laporan laba rugi di periode terjadinya. Jumlahnya juga harus

dapat diukur dengan andal. Entitas harus mengungkapkan besarnya

biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang

timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas, yang mencakup:

1. Bunga untuk cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan

jangka panjang.

2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman.

3. Amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses

perjanjian peminjaman.

4. Beban pembiayaan sesuai dengan sewa pembiayaan.

Page 12: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

22

5. Perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang

asing dimana perbedaan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap

biaya bunga.

II.5.7. IMBALAN KERJA (SAK ETAP. 2009 : 131 – 146)

A. Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan pada program iuran pasti, entitas harus mengakui

iuran yang terutang untuk periode berjalan :

1. Sebagai kewajiban, setelah dikurangi dengan jumlah yang telah

dibayar. Jika pembayaran iuran melebihi iuran yang terutang

sebelum tanggal pelaporan, maka entitas harus mengakui kelebihan

tersebut sebagai aset.

2. Sebagai beban, kecuali bab lain mensyaratkan biaya tersebut diakui

sebagai bagian biaya perolehan suatu aset seperti persediaan atau

aset tetap.

B. Pengungkapan

Apabila menggunakan program iuran pasti, entitas harus

mengungkapkan jumlah biaya iuran pasti untuk periode dan jumlah

yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban untuk program

iuran pasti. Jika entitas memperlakukan program imbalan pasti multi

pemberi kerja sebagai program iuran pasti karena informasi yang

memadai tidak tersedia untuk menggunakan akuntansi imbalan pasti,

Page 13: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

23

maka entitas harus mengungkapkan fakta bahwa program tersebut

adalah program imbalan pasti dan alasan dicatat sebagai program iuran

pasti, bersama dengan semua informasi yang tersedia mengenai

surplus atau defisit program dan implikasinya terhadap entitas.

II.5.8. PAJAK PENGHASILAN (SAK ETAP. 2009 : 147)

A. Pengakuan dan Pengukuran

Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak

penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum

dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan

periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode

tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

B. Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan komponen – komponen utama

beban pajak penghasilan secara terpisah.

II.5.9. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (SAK ETAP. 2009:

14-18)

A. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan,

kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian wajar mensyaratkan

penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain

Page 14: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

24

yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban,

penghasilan, dan beban

B. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas yang lengkap berdasarkan SAK

ETAP meliputi:

1. Neraca

2. Laporan laba rugi

3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh

perubahan dalam ekuitas dan perubahan ekuitas selain perubahan

yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya

sebagai pemilik.

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan

akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

II.5.10. NERACA (SAK ETAP. 2009: 19 – 22)

Neraca minimal mencakup pos – pos berikut: kas dan setara

kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi,

aset tetap, aset tidak berwujud, hutang usaha dan hutang lainnya, aset

dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, serta ekuitas. Entitas

menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika

Page 15: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

25

penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi

keuangan entitas.

A. Aset Lancar

Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi

dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan. Selain yang

disebutkan di bawah ini, dianggap sebagai aset tidak lancar. Entitas

mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau

digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.

2. Dimiliki untuk diperdagangkan.

3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah

akhir periode pelaporan.

4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda

penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode

pelaporan.

B. Kewajiban Lancar

Selain yang disebutkan di bawah ini, dianggap sebagai

kewajiban jangka panjang. Entitas mengklasifikasikan kewajiban

sebagai kewajiban jangka pendek jika:

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal

operasi entitas.

2. Dimiliki untuk diperdagangkan.

Page 16: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

26

3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah

akhir periode pelaporan.

4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda

penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode

pelaporan.

C. Informasi Disajikan Di Neraca atau Catatan atas Laporan

Keuangan

Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan

keuangan, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan:

1. Kelompok aset tetap

2. Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak – pihak yang memiliki

hubungan istimewa, pelunasan dipercepat, dan jumlah lainnya.

3. Persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari:

persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha

normal, persediaan dalam proses produksi untuk penjualan

tersebut, serta bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan

dalam proses produksi atau pemberian jasa.

4. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya.

5. Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor,

agio saham, saldo laba, serta pendapatan dan beban yang diakui

langsung ke ekuitas.

Page 17: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

27

II.5.11. LAPORAN LABA RUGI (SAK ETAP. 2009: 23 – 27)

A. Informasi yang Disajikan

Entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya

pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk

memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan

pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan

laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan laba

rugi minimal mencakup pos – pos berikut ini:

1. Pendapatan

2. Beban keuangan

3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode

ekuitas.

4. Beban pajak

5. Laba atau rugi neto.

B. Analisis Beban

Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi

berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang

memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

1. Analisis menggunakan sifat beban. Berdasarkan metode ini, beban

dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh:

penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, dan imbalan

Page 18: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

28

kerja) serta tidak dialokasikan kembali antara antara berbagai

fungsi dalam entitas.

2. Analisis menggunakan fungsi beban. Berdasarkan metode ini,

beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya

penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau

aktivitas administrasi. Sekurang – kurangnya, entitas harus

mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari

beban lainnya.

C. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

SAK ETAP mengijinkan entitas untuk menyajikan laporan laba

rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan

perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba

atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan

perubahan kebijakan akuntansi.

Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba, pos –

pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam

bagian sebelumnya di poin A di atas :

1. Saldo laba pada awal periode pelaporan.

2. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama

periode.

3. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode

lalu.

Page 19: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

29

4. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan

akuntansi.

5. Saldo laba pada akhir periode pelaporan.

II.5.12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (SAK ETAP.

2009: 23 – 27)

Entitas harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika

perubahan tersebut disyaratkan berubah sesuai SAK ETAP atau akan

menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang

andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, atau

kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus

kas. Jika SAK ETAP mengijinkan pemilihan perlakuan akuntansi

(termasuk dasar pengukuran) untuk transaksi tertentu, maka hal

tersebut adalah perubahan kebijakan akuntansi.

A. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Entitas harus mencatat perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Entitas harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai

akibat perubahan persyaratan dalam SAK ETAP sesuai dengan

ketentuan transisinya.

2. Entitas harus menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi

lainnya secara retrospektif.

Page 20: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

30

B. Penerapan Retrospektif

Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara

retrospektif, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru

untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal

dimana hal tersebut adalah praktis, seolah – olah kebijakan akuntansi

baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. Jika tidak praktis untuk

menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan

kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih

periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan kebijakan

akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan kewajiban pada periode

sajian paling awal dimana penerapan retrospektif adalah praktis

(mungkin periode berjalan) dan membuat penyesuaian korespondensi

ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh.

C. Pengungkapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Ketika penerapan awal SAK ETAP atau perubahannya

mempunyai pengaruh ke periode berjalan atau periode lalu, maka

entitas harus mengungkapkan hal – hal di bawah ini :

1. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi.

2. Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan, jika

praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan

yang terpengaruh.

Page 21: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

31

3. Jika praktis, jumlah penyesuaian terkait dengan periode

sebelumnya yang disajikan.

4. Penjelasan jika tidak praktis untuk menentukan jumlah yang

diungkapkan di poin b dan c.

II.5.13. KETENTUAN TRANSISI (SAK ETAP. 2009: 164)

Entitas menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika

tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK

ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif

dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan, maka:

a. Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya

dipersyaratkan dalam SAK ETAP.

b. Tidak mengakui pos – pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK

ETAP tidak mengijinkan pengakuan tersebut.

c. Mereklasifikasikan pos – pos yang diakui sebagai suatu jenis aset,

kewajiban, atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan

sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen

ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP.

d. Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan

kewajiban yang diakui.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo

awal neracanya berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang

Page 22: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

32

digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka

pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari

transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK

ETAP, diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan

SAK ETAP.

II.5.14. TANGGAL EFEKTIF (SAK ETAP. 2009: 166)

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan

yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini

diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus

menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang

dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

II.6. KONKLUSI TEORI

Pencatatan akuntansi yang baik bagi UKM sebenarnya memberikan

manfaat bagi manajemen dan pemilik UKM karena memungkinkan

disusunnya laporan keuangan dan analisis rasio sebagai dasar untuk menilai

kemampuan likuiditas, solvabilitas, serta berbagai ukuran lain bagi

kepentingan pengambilan keputusan manajerial dan strategis lainnya.

Dengan tidak melakukan pembukuan, pemilik dan manajer UKM tidak

akan mampu untuk mengelola badan usaha secara baik akibat minimnya

informasi yang ada serta diragukannya reliabilitas dari informasi yang

Page 23: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

33

dimilikinya. Pemilik dan manajer UKM berpotensi salah dalam mengambil

keputusan karena minimnya informasi yang dimiliki.

Melihat banyaknya permintaan untuk pengadaan standar akuntansi

khusus bagi UKM, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK umum. Beberapa

komponen PSAK umum yang dihilangkan di SAK ETAP antara lain:

pembuatan laporan keuangan konsolidasi, kesalahan mendasar, dan laba

(rugi) luar biasa. Selain itu, laporan arus kas UKM diwajibkan memakai

metode tidak langsung, berbeda halnya dengan PSAK umum dan IFRS

yang memberikan pilihan metode berupa metode langsung dan tidak

langsung. SAK ETAP juga tidak mengijinkan adanya revaluasi nilai aset

tetap dan review nilai residu.

Pelaporan keuangan yang ada juga dibuat lebih fleksibel dan dapat

disesuaikan dengan kondisi UKM, contohnya seperti standar mengenai

laporan laba rugi dan saldo laba. Apabila perubahan ekuitas entitas hanya

berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode

lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi; maka SAK ETAP

memperbolehkan dileburkannya laporan perubahan ekuitas ke dalam

laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi dan saldo laba.

Contoh lainnya, SAK ETAP (2009:164) menyatakan entitas

menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka

Page 24: Bab II - Landasan Teori - SAK ETAP

34

entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Ini

berarti, jika dirasa tidak praktis, entitas diperbolehkan untuk tidak perlu

menyajikan informasi komparatif dalam laporan keuangan. Sebuah

terobosan yang benar – benar mempermudah UKM dalam membuat laporan

keuangan yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

SAK ETAP diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2011 namun

penerapan dini diperbolehkan pada 1 Januari 2010. Entitas yang

menggunakan SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit

(explicit and unreserved statement) atas penggunaan tersebut dalam catatan

atas laporan keuangan. Dengan adanya SAK ETAP ini, maka UKM dapat

menyajikan informasi yang relevan kepada para pengguna laporan

keuangan-nya, baik internal maupun eksternal. Bagi pemilik UKM sendiri,

dengan adanya SAK ETAP, dapat meningkatkan reliabilitas informasi yang

ada di laporan keuangan sehingga pada akhinya, dapat mendukung

pengambilan keputusan yang dilakukan pemilik UKM.