BAB II KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DALAM...

16

BAB II

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. KONSEP DASAR KURIKULUM 2004

1. Landasan Filosofis Munculnya Kurikulum 2004

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan

nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya

manusia, di mana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai

faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh

dengan ketidakpastian. Dalam kerangka inilah pendidikan diperlukan dan

dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia yang memiliki

wilayah yang sangat luas.

Percepatan arus informasi, globalisasi, dan krisis multidimensional

telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan, dan kualitas sumber daya

manusia, termasuk semakin terkikisnya nilai-nilai islami pada sebagian

masyarakat. Hal tersebut terjadi, ketika masyarakat didikte untuk memasuki

“kehampaan spiritual”, yang membuatnya terasing dari diri, lingkungan dan

nilai-nilai agama yang dianutnya.1

Secara garis besar, pencapaian pendidikan nasional masih jauh dari

harapan, apalagi untuk mampu bersaing secara kompetitif dengan

perkembangan pendidikan pada tingkat global. Seperti yang dikemukakan

oleh Azyumardi Azra bahwa pendidikan nasional menghadapi berbagai

permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak bangsa.

Masih banyak anak didik sejak dari jenjang pendidikan terendah (SD)

sampai tertinggi (perguruan tinggi) terpaksa mengalami putus sekolah.

1Abdul Majid dan Dian Andayani, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi”,

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), cet.II, hlm. V

17

2. Kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan menekankan

uniformitas (keseragaman), yang mengakibatkan beban kurikulum serba

seragam dan overloaded.

3. Pendanaan anggaran pendidikan yang kurang memadai yang

mengakibatkan kinerja guru/ tenaga kependidikan jauh dari memuaskan.

4. Adanya kesulitan dalam pencapaian kualitas standardized khususnya

dalam bidang-bidang yang merupakan basic competencies. Hal ini muncul

karena terdapatnya ketimpangan-ketimpangan kondisi sosial, budaya, dan

ekonomi di antara berbagai wilayah dan daerah.

5. Adanya guru dan tenaga kependidikan yang masih unqualified,

underqualified, dan mismatch, sehingga mereka kurang mampu

menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar

kualitatif.

6. Kondisi pendidikan nasional yang kurang mampu merespon kebutuhan

masyarakat.2

Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap sistem

pendidikan secara kaffah (menyeluruh), terutama berkaitan dengan kualitas

pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Dalam hal ini, perlu adanya perubahan sosial yang memberi arah bahwa

pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Dengan

adanya berbagai asumsi di atas, maka muncul kebijakan pemerintah tentang

desentralisasi pendidikan, sebagai implikasi dari pemberlakuan Undang-

undang Republik Indonasia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Diundangkannya UU No. 22 tentang Pemerintah Daerah pada

hakikatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota

berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, dan

bertanggung jawab.

2 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hlm.xv-xvii

18

Sedangkan UU No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertujuan memberdayakan dan

meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah

yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab

dan pasti, serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah yang jelas.

Ketentuan Otonomi Daerah yang dilandasi oleh Undang-undang

nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 2000 sebagaimana

diuraikan di atas, telah membawa perubahan dalam berbagai bidang

kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Bila sebelumnya

manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan berlakunya

undang-undang tersebut dialihkan ke pemerintah kota dan kabupaten.

Seperti yang dikutip oleh Mulyasa, mengemukakan empat isu

kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi

dalam rangka otonomi daerah, berkaitan dengan peningkatan mutu

pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, serta relevansi pendidikan dan

pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan

dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional

antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi

yang mungkin akan berbeda antar sekolah atau antar daerah akan

menghasilkan standar kompetensi nasioanal dalam tingkatan standar

minimal, normal (mainstream), dan unggulan.

2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan

pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas

kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis

masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level

kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite

(dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil

orang tua, tokoh masyarakat dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi

perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja

sekolah.

19

4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang

berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan

pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan

dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan pelayanan

pendidikan bagi siwa pada semua lapisan masyarakat.3

Salah satu masalah pendidikan yang berhubungan dengan relevansi

adalah perlunya penyesuaian dan peningkatan materi program pendidikan agar

secara lentur bergerak cepat sejalan dengan tuntutan dunia kerja serta tuntutan

kehidupan masyarakat yang berubah secara terus menerus. Sebagai wujud

nyata upaya tersebut, antara lain telah dilakukan perubahan kurikulum 1968

menjadi kurikulum 1975/1976 yang berorientasi pada tujuan, kemudian

disempurnakan pada 1984 dan 1994. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai

keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru di bidang pendidikan,

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengajaran serta meningkatkan mutu

lulusan, juga merelevansikan pendidikan dengan tuntutan dan kebutuhan

masyarakat.

Dengan adanya relevansi pendidikan melalui penyempurnaan

kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 bukan berarti kurikulum 1994 sudah

tidak terpakai akan tetapi perlu adanya perubahan sistem pembelajaran.

Karena sistem pembelajaran yang telah berjalan sudah tidak efektif.

Pembelajaran di sekolah dasar dan menengah di Indonesia

menunjukkan ketidakmampuan anak-anak menghubungkan antara yang

dipelajari dan bagaimana pengetahuan itu dimanfaatkan untuk memecahkan

persoalan sehari-hari. Di sekolah anak-anak sebagian hanya memperoleh

hafalan dengan tingkat pemahaman yang rendah. Anak-anak hanya tahu

bahwa tugasnya adalah mengenal fakta-fakta, sementara keterkaitan antara

fakta-fakta dan pemecahan masalah belum mereka kuasai. Itu sebagian dari

permasalahan pendidikan kita yang saat ini terus kita benahi bersama. Salah

satu usaha meningkatkan mutu pendidikan adalah menciptakan kurikulum

yang lebih memberdayakan anak-anak. Untuk itu, perlu dirancang sebuah

3 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, Implementasi,

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.5-7

20

kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional,

yakni melahirkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berkompeten.4

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional tersebut dengan memberlakukan kurikulum 2004 pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah yang pelaksanaannya dimulai pada tahun

2004. Namun pada tahun 2003 sudah ada beberapa sekolah yang menjadi

obyek bagi pelaksanaan kurikulum 2004.

Agar kurikulum tersebut berjalan dengan baik, maka diperlukan

kegiatan Piloting berupa pelaksanaan terbatas pada 90 SMP di Indoneasia

pada tahun pelajaran 2003/ 2004. Salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai

pelaksana terbatas Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah SMP Negeri 7

Semarang.5

Kegiatan Piloting yang pertama dilakukan pada SMP Negeri di

Semarang adalah SMPN 7 dan SMP Nusa Putra. Kegiatan ini dimaksudkan

untuk menguji coba kurikulum 2004 dengan memilih sekolah yang dirasa

mampu untuk merealisasikan program pemerintah dalam meningkatkan mutu

pendidikan. Pemilihan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional dengan

berbagai pertimbangan.

Sebelum kegiatan Piloting, dilakukan sosialisasi melalui perwakilan

kepala sekolah pada tiap-tiap sekolah negeri maupun swasta. Dalam sosialisasi

tersebut disampaikan mengenai implementasi kurikulum 2004, dan

perbandingan antara kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004. Kemudian guru

mengikuti penataran tingkat propinsi.

Untuk mensukseskan kurikulum 2004 ini diperlukan sosialisasi yang

matang supaya dalam pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan permasalahan

baru bagi dunia pendidikan.

2. Pengertian Kurikulum2004

Melihat berbagai kondisi pendidikan seperti tersebut di atas diperlukan

adanya pembaharuan dalam unsur pendidikan. Salah satunya melalui

pembaharuan kurikulum. Karena kurikulum dipandang sebagai salah satu alat

4 Nurhadi, Kurikulum 2004 Pertanyaan dan Jawaban, (Jakarta: Gramedia

Widiasarana Indonesia, 2004),, hlm. 2 5 Dinas Pendidikan Kota Semarang, Buku Panduan Rencana Pengembangan Sekolah

SMP Negeri 7 Semarang, Tahun 2005/ 2006.

21

untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum maka pendidikan

tidak akan mencapai keberhasilan.

Istilah kurikulum semula berasal dari istilah yang digunakan dalam

dunia atletik “curere” yang berarti “berlari”. Istilah tersebut erat hubungannya

dengan kata “curier” atau “kurir” yang berarti “penghubung” atau seorang

yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang atau tempat lain. Seorang

kurir harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai perjalanan untuk

mencapai tujuan. Maka istilah kurikulum kemudian diartikan orang sebagai

suatu jarak yang harus ditempuh.6

Menurut Peter F. Oliva dalam bukunya Developing The Curriculum,

mendefinisikan kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Curriculum is that which is taught in school b. Curriculum is a set of subject c. Curriculum is a progam of studies d. Curriculum is a set of materials e. Curriculum is a sequence of course f. Curriculum is a set performance objectives g. Curriculum is a course of study h. Curriculum is an everything that goes on within the school, including extra

class activities, guidance and interpersonal relationship i. Curriculum is that which is taught both inside and outside of school

directed by the school j. Curriculum is everything that is planned by school personnel.7

Pengertian lain mengenai kurikulum adalah rencana-rencana yang

dibuat untuk membimbing dalam belajar di sekolah, yang biasanya meliputi

dokumen, level secara umum, dan aktualisasi dari rencana-rencana itu di

kelas, sebagai pengalaman murid, yang telah dicatat dan ditulis oleh seorang

ahli ; pengalaman-pengalaman tersebut ditempatkan dalam lingkungan belajar

yang juga mempengaruhi apa yang dipelajari. Namun demikian definisi yang

populer adalah “The Curriculum of school is all the experiences that pupils

have under the guidance of the school” (yakni, segala pengalaman anak di

sekolah dibawah bimbingan sekolah).8

6 Burhan Nurgiyantoro, “Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Sebuah

Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan”, (Yogyakarta : BPFE, 1988), hlm.4 7 Peter F Oliva, “Developing The Curriculum”, (Boston: Little Brown and Company),

hlm 5-6 8 Abdullah Idi, “Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik”, (Yogyakarta: Gaya

Media Pratama, 1999), hlm. 5-6

22

Sedangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20

tahun 2003 pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.9

Dari berbagai tafsiran dapat kita peroleh penggolongan sebagai

berikut:

a. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para

pengembang kurikulum, Biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya

dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, yang misalnya

berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan.

b. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai progam, yakni alat yang

dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa

mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga meliputi segala

kegiatan yang dianggap dapat dapat mempengaruhi perkembangan siswa

misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah.

c. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan

dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, ketrampilan tertentu. Apa yang

diharapkan akan di pelajaritidak selalu sama dengan apa yang benar-benar

dipelajari.

d. Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ketiga pandangan diatas berkenaan

dengan perencanaan kurikulum sedangkan pandangan ini mengenai apa

yang secara aktual menjadi kenyataan pada tiap siswa. Ada kemungkinan,

bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang

diharapkan menurut rancana.10

Berbagai tafsiran tentang kurikulum bukanlah persoalan yang harus di

pertentangkan. Justru dengan adanya perbedaan pandangan ini dapat kita

jadikan langkah sebagai pedoman sekaligus dorongan untuk mengadakan

inovasi mencari bentuk- bentuk kurikulum baru yang tentunya disesuaikan

dengan perkembangan jaman.

9 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 1 Ayat 19 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 10 S. Nasution, “Asas-asas Kurikulum”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), cet II, hlm. 9

23

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya

manusia. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan.

Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas,

damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan

harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu

bangsa.11

Dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan menuntut adanya

sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu diadakan perubahan

kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini

diharapkan dapat memberi jalan keluar atas permasalahan yang terjadi dalam

dunia pendidikan.

Pembangaunan pendidikan secara mikro menghadapi berbagai

masalah, antara lain berkaitan dengan pengembangan kurikulum yang

menghasilkan standar Nasional/ global; penciptaan iklim yang kondusif bagi

pelaksanaan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup (life skill) dan

pendidikan akademik; serta peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga

pengajar. Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, yang mendapat perhatian

besar adalah penciptaan iklim pembelajaran yang kondusif bagi terlaksananya

kurikulum yang fleksibel, sesuai dengan potensi sekolah. Kurikulum yang

dimaksud adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK).12

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang selanjutnya disebut

kurikulum 2004 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai

keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti

yang digariskan dalam haluan negara.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan

kepedulian pemerintah terhadap gejala- gejala yang muncul di masyarakat

serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi

ini menuntut pendekatan kurikulum yang lebih kondusif di sekolah agar dapat

mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai

komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem

yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, KBK tampil sebagai alternatif

11 Nurhadi, Op Cit, hlm. 1 12 E. Mulyasa, “Kurikulum Berbasis Kompetensi”, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2005), cet.vii, hlm.27

24

kurikulum yang ditawarkan. KBK merupakan suatu konsep yang menawarkan

otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka

meningkatkan mutu, dan efisiensi pendidikan agar dapat mengakomodasi

keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara

sekolah, masyarakat, industri, dan pemerintah dalam membentuk pribadi

peserta didik.13

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai

dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Mc

Ashan, yang dikutip Mulyasa dalam buku Kurikulum Berbasis Kompetensi ;

Konsep, Karakteristik, dan Implementasi, mengemukakan bahwa kompetensi

adalah ; ”… is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person

achieves, which become part of his or her being to the exent he or she can

satisfactorily perform particular cognitif, afective, and psychomotor

behaviors”. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan,

ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah

menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku

kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Dalam al Quran, banyak ayat yang menunjukkan tentang konsep

kompetensi, antara lain :

Al Quran Surat Az Zumar ayat 9 :

هل يستوى الذ ين يعلمون والذين ال يعلمون انما يتذكر اولوا اال لباب ..…

)9: الزمر (

“…Katakanlah : “Adakah sama orang- orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran”.14

Dalam tafsir Al- 55Mishbah yang berkaitan dengan ayat tersebut

dijelaskan bahwa, kata ya’lamun pada ayat diatas maksudnya siapa yang

memiliki pengetahuan-papun pengetahuan itu- pasti tidak sama dengan yang

tidak memilikinya. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang

13E. Mulyasa, “Ibid”, hlm. 8 14 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : CV. Asy Syifa’,

2001), hlm. 1026

25

bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu kemudian

menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuannya itu.15 Sedangkan dalam

tafsir Al- Maraghi dijelaskan bahwa, hanya orang-orang yang mempunyai

akallah yang memiliki pengetahuan. Karena hanya dengan akal pikiran yang

mempunyai derajat kebaikan tertinggi.16 Dari sini dapat diketahui bahwa,

pengetahuan adalah bagian dari kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang

yang menjadi bagian dari dirinya.

Al Qur’an Surat As Shaf ayat 2-3 :

كبر مقتا عند اهللا ان تقولوا ماال تفعلون .يا ايها الذين امنوا لم تقولون ماال تفعلون )3-2: الصف (

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ? Amat besar kebencian di sisi Allah SWT bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.17 Maksud dari ayat tersebut di atas menyatakan bahwa, disana terlihat

pernyataan akhlak pribadi dengan kebutuhan masyarakat, di bawah naungan

akhlak keagamaan. Ayat tersebut mengandung sanksi dari Allah swt. serta

kecaman terhadap orang beriman yang mengucapkan apa yang mereka tidak

kerjakan. Ciri kepribdian muslim ini sangat ditekankan oleh al-Quran dan

sunnah.18

Aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai

berikut ;

a. Pengetahuan (Knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif,

misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan

belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik

sesuai dengan kebutuhannya

b. Pemahaman (Understanding); yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang

dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan

pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik

15 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Cet. II, Vol.

12, hlm. 197 16 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, ( Semarang: Toha Putra, 1993),

Cet. II, hlm. 279 17 Departemen Agama RI,Op. Cit, hlm. 1251 18 M. Quraish Shihab, Vol. 14,Op. Cit. hlm.192

26

dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara

efektif dan efisien.

c. Kemampuan (Skill); adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya

kemampuan guru dalam memilih, dan membuat alat peraga sederhana

untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.

d. Nilai (Value); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku

guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis).

e. Sikap (Attitude); yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka)

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya

reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/ gaji, dan

sebagainya.

f. Minat (Interest); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan

sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan

sesuatu.

KBK merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengembangan

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi

tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa

penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan

minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran,

ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

KBK memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi

tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu kurikulum ini mencakup sejumlah

kompetensi, dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian

rupa sehingga pencapaiannya diamati dalam bentuk perilaku atau ketrampilan

peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu

diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang- kurangnya

tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan

27

bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan

sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing- masing.19

KBK juga memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta

didik untuk melakukan inovasi dan improvisasidi sekolah., berkaitan dengan

masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial yang tumbuh dari kreatifitas dan

profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan

kurikulum mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis, dan

bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi

kemungkinan kepada sekolah untuk dapat menemukan jati dirinyadalam

membina peserta didik, guru, dan petugas lainyang ada di lingkungan sekolah.

Dengan demikian sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran

yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan

relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil (Output), dan

dampak (Outcome), serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan

secara terus menerus dan berkelanjutan.20

Di samping itu, Kurikulum Berbasis Kompetensi juga memuat segala

sesuatu yang perlu disampaikan pada siswa dan mendorong siswa

mengembangkan, menerapkan, dan menghubungkannya dengan kehidupan

sehari-hari. Pengetahuan yang mereka dapatkan harus dipraktikkan. Apa yang

harus mereka lakukan sebagai hasil pembelajaran mendapatkan porsi yang

cukup. Dengan demikian, siswa belajar di sekolah tidak semata-mata agar

dapat menjawab soal-soal ulangan atau ujian. KBK menuntut guru

mendampingi siswanya agar pengetahuan mereka tidak berhenti pada

pengetahuan teoritis saja. Pengetahuan harus bermanfaat dan berkembang,

karena pengetahuan tidak dilepaskan dari masalah kehidupan sehari-hari.21

3. Keunggulan Kurikulum 2004

Dalam pembelajaran KBK ini peserta didik merasa senang karena

mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga dalam

proses belajar mengajar peserta didik harus selalu aktif dan kreatif. Berbeda

dengan kurikulum sebelumnya (1994), yang menitik beratkan pada pencapaian

19 E. Mulyasa, “Op. Cit”, hlm. 39-40 20 E. Mulyasa, “Menjadi Kepala Sekolah Profesional”, (Bandung: Remaja Rosda

Karya, 2004), hlm. 60-61 21 Nurhadi, Op Cit, hlm.56

28

tujuan tanpa memperhatikan sejauh mana pemahaman siswa tentang materi

yang telah diajarkan. Sedangkan pada kurikulum 2004 ini peserta didik.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mempunyai beberapa

keunggulan dengan model-model lainnya.

a. Pendekatan ini bersifat alamiah (kontekstual), karena berangkat, berfokus

dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai

kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam hal ini

peserta didik merupakan subyek belajar, dan proses belajar berlangsung

secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan standar

kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan (transfer of knowledge)

b. Kurikulum Berbasis kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan

kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan keilmuan dan keahlian tertentu

dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam

kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek kepribadian dapat

dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu

c. Ada mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat

menggunakan pendekatan kompetensi, terutama berkaitan ketrampilan.22

4. Karakteristik Kurikulum 2004

Kurikulum 2004 memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Menekankan kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.

b. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi

siswa (normal, sedang, tinggi)

c. Berpusat pada siswa

d. Orientasi pada proses dan hasil

e. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual

f. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, (siswa dapat belajar

dari apa saja)

g. Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar

h. Belajar sepanjang hayat :

1) Belajar mengetahui (Learning how to know)

2) Belajar melakukan ( Learning how to do)

3) Belajar menjadi diri sendiri (Learning how to be)

22 Abdul Majid, Op Cit, hlm.55

29

4) Belajar hidup dalam keberagaman (Learning how o live together)23

5. Komponen-komponen Kurikulum 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memiliki empat komponen,

diantaranya :

a. Komponen kurikulum dan hasil belajar

Kurikulum dan hasil belajar memuat perencanaan pengembangan

potensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir

sampai 18 tahun. Kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi-

kompetensi, hasil belajar dan indikator hasil belajar dari Taman Kanak-

kanak sampai kelas 12. Kurikulum dan hasil belajar juga memuat standar

kompetensi untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa,

bagaimana mereka seharusnya dinilai, dan bagaimana pembelajaran

disusun.

Kompetensi tersebut memuat delapan peringkat pencapaian prestasi

peserta didik selama mereka mengikuti pendidikan pra sekolah,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemeringkatan terdiri atas

level 0, 1, 2, 3, 4, 4-A, 5, dan 6. Pemeringkatan pencapaian prestasi siswa

dan kesetaraannya dengan kelas dapat dilihat dalam tabel berikut

23 Nurhadi, “Op CIt”, hlm. 14

30

TABEL PEMERINGKATAN DAN KESETARAAN DENGAN

KELAS24

level kesetaraan kelas

Penjelasan

0 TK dan RA Kesiapan untuk memasuki sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, namun tidak menjadi prasyarat untuk memasuki sekolah dasar dan madarasah ibtidaiyah

1 I-II Penguasaan kemampuan dasar untuk menggunakan bahasa lisan, tulis dan angka dalam berkomunikasi

2 III-IV Tahap orientasi operasional konkrit untuk beralih secara bertahap ke kemampuan berpikir yang lebih abstrak

3 V-VI Pencapaian kompetensi lulusan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dan peralihan ke jenjang sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah

4 VII-VIII Penguasaan ketrampilan berpikir dan penalaran proses abstraksi melalui kompetensi yang dipelajari dan diterapkan dalam menyelesaikan masalah

4-A IX Pencapaian kompetensi lulusan sekolah menengah pertama dan madrasah ibtidaiyah sesuai dengan tuntutan wajib belajar sembilan tahun untuk melanjutkan ke jenjang pendiidikan yang lebih tinggi atau hidup di masyarakat

5 X Penguasaan kompetensi yang mendukung pemilihan dan atau penentuan program studi atau pilihan atau keahlian

6 XI-XII Pencapaian kompetensi lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja atau hidup di masyarakat.

b. Penilaian Berbasis kelas

Penilaian berbasis kelas memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan

penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai

akuntabilitas publik melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar

mengajar di kelas (berbasis kelas) dengan mengumpulkan kerja siswa

(portofolio), hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja

(performance), dan tes tertulis. Penilaian ini mengidentifikasi kompetensi/

hasil belajar yang telah dicapai dan memuat pernyataan yang jelas tentang

standar yang harus dan telah dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan

pelaporan.

c. Kegiatan belajar mengajar

Kegiatan belajar mengajar memuat gagasan-gagasan pokok tentang

pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan

24 Nurhadi, “Op CIt”, hlm. 1

31

serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola

pembelajaran agar tidak mekanistik.

d. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah

Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah memuat berbagai pola

pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk

meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan gagasan

pembentukan jaringan kurikulum (Curriculum Council) pengembangan

kurikulum (silabus), pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan

pengembangan sistam informasi kurikulum.25

B. KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KOMPETENSI

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Dalam semua peraturan perundang-undangan tentang pendidikan yang

diberlakukan di negeri ini, Pendidikan agama menempati posisi yang strategis

dan sangat penting. Urgensi dan posisi pendidikan agama ini dapat dilihat

antara lain dari ketentuan-ketentuan mengenai tujuan dan kurikulum.

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani pendidikan agama Islam

adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran agama Islam

dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud

kesatuan dan persatuan bangsa.26

Sebagai mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau bahan kajian, PAI

memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan

mata pelajaran lain. Adapun karakteristik mata pelajaran PAI itu dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. PAI merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-

ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama islam. Ditinjau dari segi

isinya, PAI merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah satu

komponen, dan tidak dapat dipisahkan dari rumpun mata pelajaran yang

bertujuan mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik.

25 Abdul Majid dan Dian Andayani, Op Cit, cet.II, hlm. 66-67 26 Abdul Majid dan Dian Andayani, “Ibid”, hlm. 130

32

b. Tujuan PAI adalah terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa

kepada Allah SWT, berbudi pekerti yang luhur (berakhlak mulia),

memiliki pengetahuan tentang ajaran pokok agama Islam dan

mengamalkannya dalam kehidupan sehari- hari, serta memiliki

pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam sehingga memadai

baik untuk kehidupan barmasyarakat maupun untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Pendidikan Agama Islam, sebagai sebuah program pembelajaran,

diarahkan pada:

1) Menjaga aqidah dan dan ketaqwaan peserta didik,

2) menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari ilmu-ilmu lain yang

diajarkan di sekolah,

3) Mendorong peserta didik untuk kritis, kreatif, dan inovatif,

4) Menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari- hari di masyarakat.

d. Pembelajaran PAI tidak hanya menekankan penguasaan kompetensi

kognitif saja, tetapi juga psikomotorik dan afektif.

e. Isi mata pelajaran PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-

ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu al Qur’an

dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

f. Materi PAI dikembangkan dari ketiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu

aqidah, syari’ah dan akhlaq.

g. Out put program pembelajaran PAI di sekolah adalah terbentuknya peserta

didik yang memiliki akhlak mulia (budi pekerti yang luhur) yang

merupakan misi utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW di dunia

ini27.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh

pendidik secara sistematis dan pragmatis dalam menyiapkan peserta didik agar

memiliki kepribadian yang mampu mengenal, meyakini, memahami,

menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran dasar Islam yang tertuang dalam

27 Departemen Agama RI, “Pedoman Umum Pendidikan Agama Islam Sekolah

Umum dan Sekolah Luar Biasa”, (Jakarta : Direktorat Jendral Kelembagaan Ajaran Islam, 2003), hlm. 3

33

al Qur’an dan Hadist serta menjadikannya sebagai pedoman hidup untuk

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menciptakan

kerukunan antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

a. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan adalah merupakan suatu

pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup

lama. Oleh karena itu untuk membawa peserta didik pada tujuan akhir

dalam proses pembelajran maka diperlukan tujuan dari bagian- bagian

pendidikan. Adapun tujuan pendidikan itu diantaranya seperti yang

diungkapkan oleh beberapa tokoh sebagai berikut:

1) Mahmud Yunus, bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah

mendidik anak-anak, pemuda-pemudi dan orang dewasa supaya

menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh, dan berakhlak

mulia, sehingga ia menjadi seorang anggota masyarakat yang sanggup

hidup mandiri, mengabdi kepada Allah serta berbakti kepada bangsa,

tanah air dan bahkan kepada sesama umat manusia.28

2) Menurut Al Abrasyi

Berpendapat bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah mendidik

budi pekerti dan pendidikan jiwa berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang

diarahkan terbentuknya kepribadian yang utama.29

3) Menurut Imam al- Ghazali

Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Fatiyah Hasan Sulaiman

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam al-Ghazali adalah

membentuk manusia purna yang memperoleh kebahagiaan dunia dan

akhirat (mendekatkan diri kepada Allah), sebagaimana yang dikenal

dengan kesufiannya, tetapi juga bersifat duniawi. Menurut al-Ghazali

dunia sebagai jalan menuju kebahagiaan hidup di akhirat yang lebih

utama dan kekal.30

28 Mahmud Yunus, “Metodik Khusus Pendidikan Agama”, (Jakarta : Hidakarya Agung,

1983), hlm. 13 29 M. Athiyah Al Abrasyi, Alih bahasa oleh Bustami A. Gani dan Johar Bahry, L.I.S,

Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm. 11 30 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers,

2002), hlm. 22

34

Tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut

pada dasarnya adalah menciptakan anak didik yang tidak sekedar

menguasai ilmu umum saja melainkan juga ilmu agama dengan

membiasakan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-sehari. Jadi

pendidikan agama yang diajarkan di sekolah diharapkan dapat

mendidik anak menjadi manusia yang berpendidikan, berakhlak mulia

serta bertaqwa pada Allah SWT.

b. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Mata pelajaran pendidikan agama Islam itu secara keseluruhannya

dalam lingkup al Qur’an dan al-Hadits, keimanan, akhlak, fiqh dan sejarah

sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan

hubungan manusia dengan Allah SWT., diri sendiri, sesama manusia,

makhluk lainnya maupun lingkungannya (Hablun minallah wa hablun

minannas).31

3. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Istilah metode berasal dari Bahasa Yunani “Metha” dan “Hodos”.

Metha diartikan melalui atau melewati, sedangkan Hodos berarti jalan atau

cara. Dari gabungan dua kata di atas, yang di maksud dengan metode yaitu

jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. 32 Yang

dalam hal ini adalah tujuan pendidikan agama Islam.

Menurut Abdullah Sigit dalam metodologi pendidikan agama seperti

dikutip oleh Zuhairini, dkk. Dijelaskan bahwa sesungguhnya cara atau metode

mengajar adalah suatu “seni” dalam hal ini adalah “seni mengajar”. Dijelaskan

pula oleh Proyek Pembinaan Perguruan tinggi agama, merumuskan bahwa

metode mengajar adalah suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada

murid, ia dimaksudkan agar murid dapat menangkap pelajaran dengan mudah,

efektif dan dapat dicernakan oleh anak didik dengan baik.33

الطريقة هي النظام الذي يسير المدرس فى القاء درسه ليوصل

المعلومات الى اذهان التالميذ بشكل يتحسن اعراض التربية

31 Abdul Majid dan Dian Andayani, Op.Cit., hlm. 131. 32 Zuhairini, dkk. Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadhani, 1993), hlm. 66 33Zuhairini, et al, Ibid, hlm. 66-67

35

“Metode merupakan peraturan yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materinya untuk mentransfer ilmu pengetahuan ke otak siswa dengan cara yang bagus guna memperoleh tujuan pendidikan”.34

Dalam proses kegiatan belajar mengajar seorang guru dituntut agar

cermat dalam memilih dan menetapkan metode apa yang tepat untuk

digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik.

Penggunaan metode sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi

lingkungan belajar siswa, oleh karenanya metode bersifat kondisional.

Berikut ini adalah metode yang sering dikemukakan oleh beberapa ahli

pendidikan. Adapun metode yang sering kita dengar dan kita baca adalah

sebagai berikut:

a. Metode ceramah, yaitu memberikan pengertian dan uraian suatu masalah/

materi.

b. Metode diskusi, yaitu memecahkan masalah/ menyampaikan materi

dengan berbagai tanggapan.

c. Metode tanya jawab, yaitu proses komunikasi dua arah antara guru dan

murid.

d. Metode eksperimen, yaitu mengetahui proses terjadinya suatu masalah

dengan uji coba.

e. Metode demonstrasi, yaitu menggunakan peraga untuk memperjelas atau

menunjukan sebuah masalah/ menyampaikan materi.

f. Metode pemberian tugas, yaitu dengan cara memberi tugas tertentu secara

bebas dan dipertanggungjawabkan.

g. Metode sosiodrama, yaitu menunjukkan tingkah laku kehidupan.

h. Metode karya wisata, yaitu kunjungan di luar sekolah dalam rangka tugas

tertentu.

i. Metode kelompok, yaitu dengan belajar bekerja sama (group work).

j. Metode drill, yaitu mengukur daya serap terhadap pelajaran/ latihan

berulang-ulang.

k. Metode proyek, yaitu memecahkan masalah dengan langkah-langkah

secara ilmiah, logis dan sistematis.35

34 Mahmud Yunus dan M. Qasim Bakar, Attarbiyah wa at Ta’lim, (Gontor Ponorogo ; Darul

Islam, t.th), Jilid I B, hlm. 12 35 Armai Arief, Op Cit, hlm. 2.

36

Dari beberapa metode di atas dalam penyampaian pendidikan agama

Islam secara jelas tak ada yang paling baik karena pemakaian metode tersebut

sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, dan sebuah metode bisa

menjadi efektif ketika digunakan oleh seseorang tetapi belum tentu efektif

ketika digunakan oleh orang lain.

Peranan serta efektivitas pendidikan agama di sekolah sebagai pemberi

nilai spiritual kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan pada saat sekarang

ini. Karena zaman semakin maju dan menuntut berbagai perubahan di segala

bidang salah satunya adalah bidang pendidikan. Melalui pendidikan agama

Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi menuju masyarakat yang lebih

baik. Oleh karena itu penyempurnaan kurikulum harus terus dilakukan sesuai

dengan kemajuan zaman.

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan alternatif kurikulum

untuk memperbaiki berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi,

khususnya dalam pembelajaran di sekolah/ madrasah, termasuk dalam

pendidikan agama Islam. Dikatakan demikian, karena KBK memberikan

kejelasan tentang kompetensi yang harus ditanamkan kepada peserta didik

selama mereka berada dalam proses pendidikan. Oleh karena itu,

implementasi KBK harus berangkat dari kompetensi- kompetensi dasar

sebagai hasil analisis dari kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan untuk hidup

(bekerja) maupun untuk mengembangka diri sesuai dengan pendidikan seumur

hidup (life long education).Melalui implementasi KBK dalam pendidikan

agama Islam diharapkan lahir lulusan yang berwatak, memiliki keimanan dan

ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Oleh karena itu mengapa perlu adanya kurikulum berbasis kompetensi

dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dengan adanya berbagai

alasan seperti yang telah disebutkan di atas, semua itu adalah tantangan bagi

dunia pendidikan, khususya pendidikan agama Islam., Maka di sinilah

mengapa perlu adanya relevansi pendidikan yang menuntut adanya

penyesuaian dan peningkatan mutu pendidikan agama Islam.

Adapun usaha penyempurnaan tersebut dalam perbedaan antara

kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 sebagaimana yang dijelaskan oleh

Abdul Madjid dan Dian Andayani dalam Pendidikan Agama Islam Berbasis

Kompetensi sebagai berikut:

37

Tabel cari ya……………..?

38

Secara konseptual, yang membedakan kurikulum 1994 dengan

kurikulum 2004 adalah bahwa, kurikulum 1994 berbasis pencapaian tujuan ;

maksudnya rumusan tujuan yang bersifat operasional menjadi target pencapaian

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirinci sedetail mungkin. Dalam kurikulum

ini setiap bidang studi, berisi ‘daftar’ tujuan yang ingin dicapai dan mareri yang

akan diajarkan. sedangkan kurikulum 2004, yang tercermin dalam Kurikulum dan

Hasil Belajar (KBH) setiap bidang studi, berisi ‘daftar’ kompetensi yang akan

dicapai.36

4. Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar PAI

a. Pengertian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kemampuan yang

dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran; kompetensi

dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh siswa; atau

kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam suatu mata pelajaran.

Kompetensi merupakan kebulatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan

yang dapat didemonstrasikan, ditunjukkan atau ditampilkan oleh siswa

sebagai hasil belajar. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka stsndar

kompetensi PAI adalah standar kemampuan yang harus dikuasai oleh

siswa sebagai hasil dari mempelajari PAI.

Setiap standar kompetensi dapat dijabarkan menjadi beberapa

kompetensi dasar (misal 3-6). Kompetensi dasar adalah kemampuan

minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan atau

kemampuan minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh

siswa dari standar kompetensi untuk suatu mata pelajaran. Ada juga yang

mendefinisikan kompetensi dasar sebagai pengetahuan, sikap, dan

ketrampilan minimal yang harus dikuasai siswa untuk menunjukkan bahwa

siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan. Dengan

kata lain, kompetensi dasar merupakan perincian lebih lanjut dari standar

kompetensi.

36 Nurhadi, Op. Cit, hlm. 28

39

b. Penentuan Standar Kompetensi

Penentuan standar kompetensi dapat dilakukan dengan memperhatikan

dan mengkaji struktur ilmu dari setiap mata pelajaran. Standar kompetensi

dirumuskan dalam bentuk kalimat operasional. Oleh karena itu, rumusan

standar kompetensi diawali dengan kata kerja operasional yang pada

umumnya berkisar antara sepuluh hingga dua puluh buah, namun bisa pula

kurang atau lebih dari itu. Adapun sumber-sumber yang dapat digunakan

oleh penyusun kurikulum dalam menentukan standar kompetensi PAI

antara lain:

1) Al Qur’an dan Sunnah

2) Buku teks dalam berbagai bidang kajian keislaman

3) Analisis taksonomi hasil belajar

4) Struktur keilmuan PAI

5) Para praktisi ( khususnya guru ) bidang PAI

6) Masyarakat pengguna lulusan

7) Hasil analisis tugas.37

Adapun kompetensi yang diharapkan agar dikusai oleh siswa SMP,

sesuai dengan tingkatan kelas, yaitu kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX yang

akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Kelas VII

Standar Kompetensi :

1) Mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari

2) Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari

3) Menerapkan Akhlakul Karimah (Akhlak yang mulia) dalam kehidupan

sehari-hari

4) Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari

5) Mengambil manfaat dari sejarah Islam tentang masyarakat Makkah

sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kelas VIII




37 Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi SMP, (Jakarta: Dirjen pendidikan Dasar dan Menengah, 2003), hlm.10-11

40

3) Menerapkan Akhlakul Karimah (Akhlak yang mulia) dan menghindari

akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari

4) Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari

5) Mengambil manfaat dari sejarah Islam tentang keadaan masyarakat

Madinah sebelum Islam datang dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kelas IX




3) Akhlakul Karimah (akhlak yang mulia) dalam kehidupan sehari-hari

4) Menerapakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari

5) Mengambil manfaat dari perkembangan Islam pada masa Khulafaur

Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari.38

c. Kompetensi Spesifik Pendidikan Agama Islam

Dengan landasan Al Qur’an dan As Sunnah Nabi Muhammad SAW;

siswa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; berakhlak mulia (berbudi

pekerti luhur) yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam

hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar; mampu

membaca dan memahami Al Qur’an; mampu beribadah dan bermuamalah

dengan baik dan benar; serta mampu menjaga kerukunan intern dan antar

umat beragama.

Adapun kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti

pendidikan di jenjang tertentu dalam kurikulum 2004 sebagai perwujudan

Tujuan Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

1) Kompetensi lintas kurikulum, yaitu pernyataan tentang pengetahuan,

ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan

berpikir dan bertindak yang mencakup kecakapan belajar sepanjang

hayat dan ketrampilan hidup yang seharusnya dimiliki. Hasil belajar

dari kompetensi lintas kurikulum ini perlu dicapai melalui

pembelajaran-pembelajaran dari semua rumpun pelajaran.

38 Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus

Berbasis Kompetensi SMP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003), hlm. 36-51

41

2) Kompetensi Tamatan, merupakan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak

setelah siswa menyelesaikan suatu jenjang tertentu.

3) Kompetensi Rumpun Pelajaran, berisi kemampuan berpikir dan

bertindak yang merupakan akumulasi dari pengetahuan, ketrampilan,

nilai, dan sikap yang terkandung dalam rumpun mata pelajaran. Secara

deduktif, kompetensi ini diturunkan dari hakikat rumpun mata

pelajaran dan dikaitkan dengan tuntutan masa kini dan masa

mendatang sesuai dengan konteks nasional, lokal, dan global.39

Selain beberapa macam kompetensi yang telah dijelaskan di atas,

dalam buku “Pendidikan Berbasis Kompetensi”, Abdul Madjid dan Dian

Andayani juga menjelaskan beberapa kompetensi sebagai berikut :

1) Kompetensi dasar mata pelajaran, merupakan pernyataan minimal atau

memadai tentang pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa

menyelesaikan suatu aspek atau sub aspek mata pelajaran tertentu.

2) Kompetensi dasar, merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat

diketahui, disikapi, atau dilaksanakan.

3) Hasil belajar, pernyataan kemampuan siswa yang diharapkan dapat

menguasai sebagian atau seluruh kompetensi yang dimaksud.

4) Indikator hasil belajar, merupakan kompetensi dasar secara spesifik

yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil belajar.40

5. Rambu-rambu dalam Kurikulum 2004

a. Pendekatan Pembelajaraan dan Penilaian

Dalam implementasi kurikulum 2004 yang menekankan pada

pengembangan melakukan sejumlah kompetensi tertentu yang harus

dicapai oleh peserta didik, maka diharapkan guru dapat menggunakan

pendekatan atau strategi yang sesuai dengan misi KBK. Namun pada

umumnya seorang guru tidak berpegang pada salah satu pendekatan secara

murni, tetapi menganut beberapa pendekatan yang sesuai dengan

pembelajaran yang akan dicapai. Oleh karena itu seorang guru diharapkan

39 Nurhadi, Op. Cit, hlm. 21 40 Abdul Majid dan Dian Andayani, Op. Cit, hlm. 68-69

42

memiliki kreatifitas dan professional dalam menggunakan beberapa

pendekatan.

Secara garis besar, pendekatan atau strategi belajar apapun dapat

diterapkan sepanjang relevan dengan tujuan kurikulum 2004. Adapun

pendekatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran KBK memiliki

kesamaan ciri dalam hal sebagai berikut:

1. Menekankan pada pemecahan masalah.

2. Bisa dijalankan dalam berbagai konteks,

3. Mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri,

4. Mengaitkan pengajaran pada konteks kehidupan siwa yang berbeda-

beda,

5. Mendorong terciptanya masyarakat belajar,

6. Menerapkan penilaian otentik, dan

7. Menyenangkan.

Sedangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan ciri tersebut

di atas antara lain sebagai berikut:41

1. Pendekatan kontekstual,

2. Pengajaran berbasis masalah,

3. Pengajaran kooperatif,

4. Pengajaran berbasis inkuiri,

5. Pengajaran berbasi proyek/ tugas,

6. Pengajaran berbasis kerja,

7. PAKEM,

8. Quantum Teaching dan Quantum Learning,

9. CBSA, dan

10. Pengajaran berbasis melayani.

Pada dasarnya semua pendekatan dan strategi belajar yang

memberdayakan siswa dengan beragam cara merupakan pendekatan yang

dianjurkan diterapkan dalam kurikulum 2004 selama guru tidak

menggunakan ceramah sebagai satu-satunya pilihan strategi pembelajaran.

Untuk itu, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis

41 Nurhadi, Op. Cit. hlm. 102-103

43

kompetensi guru bukan sebagai pusat informasi bagi siswa melainkan

harus memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan sejumlah

kompetensi tertentu dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi

untuk memunculkan kreatifitas siwa. Sehingga siswa tidak bosan dengan

kegiatan pembelajaran yang bervariasi karena mereka merasa dilibatkan

dalam setiap kegiatan pembelajaran.

1. Pendekatan

Pendekatan Terpadu dalam Pendidikan Agama Islam meliputi :

a. Keimanan, memberikan peluang kepada peserta didik untuk

mengembangkan pemahaman adanya Allah (Tuhan) sebagai

sumber kehidupan makhluk sejagat ini;

b. Pengalaman, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengalaman ibadah dan

akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah kehidupan;

c. Pembiasaan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

membiasakan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran

Islam dan budaya Bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan;

d. Rasional, usaha memberikan peranan pada rasio (akal) peserta

didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar

dalam standar materi serta kaitannya pada perilaku yang baik

dengan perilaku yang buruk dalam kehidupan duniawi;

e. Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik

dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan

bangsa;

f. Fungsional, menyajikan bentuk semua standar materi (Al Qur’an,

Keimanan, Akhlak, Fiqih/ ibadah dan Tarikh), dari segi

manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam

arti luas;

g. Keteladanan, yaitu menjadikan figur guru agama dan non agama

sertra petugas sekolah lainnya maupun orang tua peserta didik,

sebagai cermin manusia berkepribadian agama.

44

2. Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap hasil belajar siswa berupa kompetensi

sebagaimana yang tercantum dalam KBM setiap mata pelajaran. Di

samping mengukur hasil belajar siswa sesuai dengan ketentuan

kompetensi setiap mata pelajaran di masing-masing kelas dalam

kurikulum nasional, penilaian juga dilakukan untuk mengetahui

kedudukan atau posisi siswa dalam 8 level kompetensi yang ditetapkan

secara nasional.

Dalam kurikulum 2004 menggunakan pendekatan Penilaian Berbasis

Kelas (PBK) yaitu pendekatan penilaian yang lebih menitik beratkan pada

penilaian sebagai alat pembelajaran, bukan tujuan pembelajaran. Proses

penilaian dikembalikan pada konsep awal, yaitu menilai apa yang

seharusnya dinilai.42 PBK dilaksanakan secara terpadu dengan

pembelajaran, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pendekatan

proses dan hasil belajar. PBK melalui pendekatan proses dan hasil belajar

dapat dilakukan dengan pengumpulan hasil kerja peserta didik

(portofolio), hasil karya (product), penugasan (proyek), penampilan

(performance), dan tes tertulis (paper and pen). Hasil penilaian dapat

digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran, menentukan tingkat

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi dasar atau prestasinya, dan

menentukan keberhasilan penerapan KBK secara keseluruhan.43

Prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan penilaian berbasis kelas

yaitu mengacu pada

a. Valid artinya harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil

belajar siswa misalnya, apabila pembelajaran menggunakan

pendekatan eksperimen maka kegiatan melakukan eksperimen harus

menjadi salah satu objek yang dinilai.

b. Mendidik, artinya penilaian harus memberikan sumbangan positif

terhadap pencapaian belajar siswa, hasil penilaian harus dinyatakan

sebagai penghargaan bagi siswa yang berhasil atau sebagai pemicu

semangat belajar bagi yang kurang berhasil.

42 Nurhadi, Kurikulum ………Ibid, hlm. 164 43 E. Mulyasa, Op. Cit. hlm. 60

45

c. Berorientasi pada kompetensi, artinya penilaian harus menilai

pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum.

d. Adil, artinya penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak

membedakan latar belakang siswa

e. Terbuka, artinya kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan

harus jelas dan terbuka bagi semua pihak (siswa, guru, sekolah, orang

tua dan pihak lain yang terkait)

f. Berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan secara berencana,

bertahap dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang

perkembangan belajar siswa

g. Menyeluruh, artinya penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik

dan prosedur termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar

siswa

h. bermakna, artinya penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai

arti, berguna dan bisa ditindak lanjuti oleh semua pihak.44

Penilaian berbasis kelas harus memperhatikan tiga ranah yaitu :

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan ketrampilan (psikomotorik).

Dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, penilaiannya harus menyeluruh

pada segenap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan

mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa serta bobot setiap aspek

dari setiap materi.

Evaluasi dalam pendidikan agama Islam merupakan cara atau teknik

penilaian terhadap tingkah laku manusia-didik berdasarkan standar

perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek

kehidupan mental-psikologi dan spiritual-religius. Karena manusia hasil

pendidikan tidak hanya bersikap religius tetapi juga berilmu dan

kerketrampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan

masyarakatnya. Secara umum sedikitnya ada tiga aspek yang perlu

diperhatikan untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi,

khususnya evaluasi pengajaran, yaitu :45

44 Nurhadi, Op cit, hlm. 164

45 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung ; Rosdakarya, 2002), hlm. 4

46

a. Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis, ini berarti evaluasi

merupakan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan.

b. Di dalam kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang

menyangkut objek yang sedang dievaluasi, dalam pengajaran datanya

berupa perilaku, hasil ulangan maupun tugas.

c. Setiap kegiatan evaluasi, khususnya evaluasi pengajaran, tidak dapat

dilepaskan dari tujuan-tujuan pengajaran yang hendak dicapai, tanpa

merumuskan tujuan dahulu tidak mungkin menilai sejauh mana hasil

belajar siswa.

Dengan demikian maksud dari evaluasi pendidikan agama Islam adalah

sebuah kegiatan sistematis dan terarah dalam rangka pengambilan keputusan

yang didasarkan pada sejauh mana keberhasilan pendidikan sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengetahui tingkat

keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Landasan penilaian/ evaluasi

dalam kurikulum 2004 adalah berkelanjutan, akurat, dan konsisten sebagai

bentuk akuntabilitas kepada publik melalui identifikasi kompetensi/ hasil

belajar yang dicapai, peta kemajuan belajar siswa, dan pelaporannya kepada

orang tua dan masyarakat dengan pendekatan penilaian berbasis kelas.46

b. Pengorganisasian Materi

Pengorganisasian materi pada hakekatnya adalah kegiatan menyiasati

proses pembelajaran dengan perancangan/ rekayasa terhadap unsur-unsur

instruman melalui upaya pengorganisasian yang rasional dan menyeluruh.

Kronologi pengorganisasian materi itu mencakup tiga tahap yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan persatuan waktu

terdiri dari program tahunan dan program semester. Perencanaan persatuan

bahan ajar dibuat bersdasarkan satu kebulatan bahan ajar yang dapat

disampaikan dalam satu atau bebarapa kali pertemuan. Pelaksanaan terdiri

dari langkah-langkah pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari

pendahuluan, penyajian, dan penutup. Penilaian merupakan proses yang

dilakukan terus menerus sejak perencanaan, pelaksanaan dan setelah

46 Nurhadi, Kurikulum 2004……, Op. Cit. hlm.162

47

pelaksanaan pembelajaran per pertemuan, satuan bahan ajar, maupun

satuan waktu.

Dalam proses perencanaan dan pembelajaran hendaknya diikuti

langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip didaktik, antara lain: dari

mudah ke sulit, dari sederhana ke komplek, dan dari kongkrit ke abstrak.47

c. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Teknologi dan komunikasi diperlukan dalam mewujudkan kreatifitas

dan dan ketrampilan agar hasil pembelajaran siswa dapat diketahui oleh

siswa lain atau orang lain dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi adalah untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dalam

rangka mencari gagasan untuk perancangan dan pembuatan benda-benda

ketrampilan sebagai wujud dari kreatifitas siswa.

d. Membaca Al Qur’an

Membaca Al- Qur’an dan hafalan-hafalan tertentu diawal setiap

pelajaran selama 5 sampai 10 menit dengan tujuan untuk mengoptimalkan

ketercapaian kemampuan membaca/ menghafal Al Qur’an secara baik dan

benar.

e. Nilai-nilai

Setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik mengandung nilai-

nilai yang terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya

mengajarkan materi ibadah, yaitu wudlu, selain keharusan menyampaikan

air pada semua anggota wudlu di dalamnya juga terkandung nilai-nilai

bersih. Nilai itulah yang harus ditanamkan pada peserta didik dalam

pendidikan Agama.

f. Aspek Sikap

Untuk aspek akhlak misalnya, selain dikaji masalah yang bersangkutan

dengan aspek pengetahuan, aspek fungsionalnya diutamakan pada aspek

sikap,sehingga kelak siswa mampu bersikap sebagai seorang muslim yang

berakhlak mulia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut unsure akhlak juga

didukung oleh cerita-cerita rasul yang berkaitan dengan sifat-sifat

keteladanannya (uswatun hasanah).

47 Hafni Ladjid, Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi, ( Jakarta; Quantum Teaching, 2005), hlm. 84-8

48

g. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dapat mendukung

kegiatan intrakurikuler, misalnya melalui kegiatan pesantren kilat, bakti

sosial, sholat jum’at, tahun baru Islam, lomba baca tulis al Qur’an (BTA).

h. Keterpaduan

Pola pembinaan pendidikan agama Islam dikembangkan dengan

menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan, yaitu:

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu guru pendidikan

agama Islam perlu mendorong dan memantau kegiatan pendidikan agama

Islam yang dialami oleh siswanya di dua lingkungan lainnya (keluarga dan

masyarakat), sehingga terwujud keselarasan dan kesesuaian sikap serta

perilaku dalam pembinaannya.48

48 Abdul Majid, Op. Cit. hlm. 86-90

49

Perbedaan Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum 1994 dan 2004

Kurikulum NO aspek

1994 2004

1 Tujuan * Lebih menitik beratkan

pada penguasaan materi

yaitu penguasaan ilmu

pengetahuan agama Islam

* Lebih menitik beratkan pada pencapaian

target kompetensi, yaitu penguasaan

pengetahuan agama Islam dengan

memperhatikan keragaman potensi

ruhani agar dapat memaksimalkan

kompetensi religiusnya

2 Isi * Menekankan isi/ materi

bahan ajar yang berasal

dari disiplin ilmu agama

Islam (dengan susunan

terstruktur-sistematis)

* Lebih menekankan pada

aspek kognitif

* Menekankan isi PAI berupa kompetensi

yang dirinci menjadi sasaran belajar,

secara tematik.

* menguraikan kompetensi yang

membentuk peserta didik sebagai

muslim yang mampu

mengaktualisasikan nilai-nilai PAI

didalam kehidupan pribadi dan

masysrakatnya sehingga kompetensi

tersebut menjadi perilaku yang dapat

diamati.

3 Fungsi * Memelihara dan

mewariskan ilmu- ilmu

agama Islam

* Transmisi nilai- nilai agama Islam ke

dalam bentuk kompetensi

50

4. Manajemen * Sentralistik, penyusunan

kurikulum PAI dilakukan di

tingkat pusat, guru hanya

mengembangkan aktivitas

belajar

* Desentralisasi, penyusunan

kurikulum oleh pusat (penetapan

standar kompetensi), namun

pengembangannya dalam bentuk

silabus dilakukan di daerah dan

sekolah

5. Kedudukan

Guru

* Guru sebagai ekspert dan

model (cenderung teacher

centered)

* Guru sebagai fasilitator ( guru tidak

dominan) dan memanfaatkan banyak

sumber belajar dan mengadakan

kerjasama yang terpadu dengan

lingkungan sekitarnya

6. Kedudukan

Siswa

* Siswa sebagai penerima

ilmu-ilmu agama Islam

(Bekerja bekerja keras

menguasai bahan yang di

ajarkan)

* Siswa sebagai subyek, berperan aktif

menggali potensi ruhaninya sendiri

untuk lebih menyadari fungsi dan

kedudukannya sebagai muslim

7 Penilaian * Menilai suatu penguasaan

kemampuan pada masing-

masing pokok bahasan

* Penilaian hanya berlaku

pada pokok bahasan yang

dinilai saja

* Menilai secara komprehensif, tidak

hanya pada satu aspek sajadari suatu

materi tetapi juga dengan materi-

materi yang berhubungan dengan

kegiatan religius

* Hasil penilaian dapat bermanfaat

untuk melihat potensi ruhani siswa

agar dapat mengembangkan

kecakapan hidupnya sebagai seorang

muslim yang baik

51

8. Partisipasi

masyarakat

* Sebagai pendukung

program- program PAI yang

diberlakukan (tanpa dapat

memberikan masukan-

masukan karena pemegang

kebijakan ditangan pusat)

* Aktif bersama sekolah/ madrasah

mengembangkan program- program

PAI melalui kerjasama yang terpadu

dan memberikan masukan-masukan

yang memang diperlukan untuk

sekolah

BAB II KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DALAM...

Documents

Transcript of BAB II KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DALAM...