BAB II KEDUDUKAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN...
Transcript of BAB II KEDUDUKAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN...
31
BAB II
KEDUDUKAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA DALM HUKUM INTERNASIONAL
A. Sejarah terbentuknya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Munculnya keinginan bersama untuk membentuk suatu organisasi
internasional sebagai jawaban atas kekhawatiran akan terjadi perang setelah
berakhirnya perang dunia ke-2 PBB merupakan salah satu kepanjangan tangan
dari dari Liga Bangsa-Bangsa yang bubar setelah Perang Dunia I. Keseriusan
negara-negara untuk membahas masalah tersebut ditunjukan dengan sering
diadakanya perundingan-perundingan antar negara untuk membahas perlunya
suatu organisasi internasional yang dapat menjamin stabilitas keamanan dunia.
Dalam setiap pertemuan yang diadakan, juga dibahas mengenai keinginan untuk
hidup bersama secara damai dalam masyarakat internaslonal.
Hingga pada akhirnya diadakan pertemuan antar negara-negara sekutu
pada tanggal 12 Jum 1941 St James's palace, Ingggris. Petemuaan itu dihadiri oleh
wakil-wakil negara seperti Australia, New Zeland, Kanada, Uill Afrika Selatan,
Inggris, serta wakil-wakil dan pemerintahan Belgia, Cekoslovakia, Yunani,
Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia dan Yugoslavia serta turut pula
jenderal De Gaulle dari Perancis. Dalam pertemuan ini, yang selanjutnya dikenal
sebagai pertemuan London, berhasil disepakati dan ditandatanggani deklarasi
London. Deklarasi ini antara lain menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang
sejati bagi pemeliharaan perdamalan adalah kehendak kerjasama antara bangsa
Universitas Sumatera Utara
32
Perserikatan Bangsa-Bangsa terbentuk pada tanggal 24 oktober 1945.
ditandai dengan adanya deklarasi London pada tanggal 12 Juni 1941 yang
dilanjutkan oleh Piagam Atlantik antara Amerika Serikat dan Inggris. Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun menjelang berakhirnya Perang Dunia II oleh
wakil-wakil dari 50 Pemerintah yang mengadakan pertemuan dan Konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Organisasi Internasional di San Fransisco
dari 25 April sampai 26 Juni 1945.
Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang ini merupakan satu organisasi dari
184 negara, hampir semua negara yang berada di atas planet Bumi ini, yang secara
hukum terikat pada kerjasama dalam mendukung prinsip-prinsip dan tujuan yang
tercantum di dalam Piagamnya. Keterikatan ini termasuk keterikatan untuk
elenyapkan peperangan, menggalakan hak-hak asasi manusia, mempertahankan
penghormatan terhadap keadilan dan hukum internasional, meningkatkan
kemajuan sosial dan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa, dan
memanfaatkan organisasi dunia tersebut sebagai pusat untuk menyelaraskan
langkah-langkah mereka untuk mencapai tujuan tersebut41
1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
Sedangkan Tujuan dari PBB sendiri secara rinci tercantum dalam Pasal 1
piagam PBB adalah sebagai berikut :
2. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan
penghargaan atas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
41 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-
Bangsa,Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1990, hlm 18
Universitas Sumatera Utara
33
3. Menciptakan kerjasama internasional dalam menyelesaikan
persoalanpersoalan internasional di lapangan ekonomi, social dan
kebudayaan.
4. Menjadikan PBB sebagai pusat bagi penyelarasan segala tindakan
bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan.
Dewan keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnnya adalah
menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedangkan badan PBB lainnya
hanya dapat memberikan rekomondasi kepada para anggota dewan keamanan.
Dewan keamanan mempunyai untuk mengambil keputusan yang harus
dilaksanakan para anggota dibawah program PBB.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari
1946 di Chara House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut
Resolusi Dewan Keamanan PBB. Hak Veto adalah untuk membatalkan keputusan
atau Resolusi yang di ajukan oleh PBB atau Dewan keamanan PBB. Hak Veto
sampai dengan sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan
Keamanan PBB.42
Dewan Keamanan diberi Hak dan wewenang untuk menentukan suatu Hal
atau masalah yang di anggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian
atau tindakan agresif. Selanjutnya, sebagai tambahan ada suatu komite staf militer
dari negara anggota tetap dan di maksudkan agar dapat mempersiapkan tindakan
segera apabila terdapat ancaman perdamaian. Dewan Keamanan di berikan
42 http://komputerterbaru2012.blogspot.com/2011/11/dewan-keamanan-pbb.html, diakses
tanggal 21 April 2014
Universitas Sumatera Utara
34
wewenang untuk melakukan tindakan segera guna mejaga ketertiban dan
keamanan dunia
Dewan Keamanan mempunyai lima anggota tetap. Mereka aslinya adalah
kekuatan yang menjadi pemenang perang dunia ke 2. Republik Cina di keluarkan
pada tahun 1971 dan di gantikan oleh Republik rakyat Cina atau RRC. Setelah
yunisoviet pecah Rusia masuk menggantikannya. Sehingga lengkap menjadi
anggota tetap :Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika
Serikat. Ke 5 anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai
senjata nuklir di bawah perjanjian non proliferasi nuklir.
Adapun Hak dan Tugas Dewan Keamanan antara lain:43
1. Menyelidiki perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara 2 atau lebih
negara.
2. Dewan Keamanan adalah satu-satunya unit PBB yang mempunyai
kekuasaan membuat keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan ini sesuai
dengan Piagam PBB dan harus dipatuhi oleh para anggota.
3. Mengupayakan penyelesaian perselisihan-perselisihan dengan cara-cara
damai.
a. Perundingan : dalam hal ini biasanya dilakukan diplomasi.
b. Panitia penyelidikan : untuk menetapkan kemungkinan menghilangkan
pertikaian.
43 http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2013/09/hak-dan-tugas-dewan-keamanan-
security.html, diakses tanggal 24 April 2014
Universitas Sumatera Utara
35
c. Panitia perdamaian : dibentuk panitita internasional yang ditunjuk oleh
pihak-pihak yang bersengketa untuk menghasilkan persetujuan yang
dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa
d. Perantara atau jasa-jasa baik : suatu negara, komisi atau tokoh ditunjuk
dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk mempercepat tercapainya
perdamaian.
4. Penyelesaian perselisihan dengan cara paksaanhukum atas persetujuan
yang tercapai.
5. Mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak bila sengketa
sudah menjurus kepada peperangan, guna mencegah kemingkinan
meluasnya pertikaian ke daerah lain.
6. Melakukan langkah-langkah pemaksaan, tindakan militer, melaksanakan
sanksi ekonomi (misalnya embargo).
7. Mengirimkan pasukan-pasukan pemeliharaan perdamaian daerah-daerah
sengketa (misalnya pernah mengirim kontingen UNIIMOG (United
Nations Iraq-Iran Military Observer Group), yang bertugas mengawasi
pelaksanaan gencatan senjata antara Irak dan Iran yang bertikai selama 8
tahun).
Dalam tugasnya, Dewan Keamanan PBB dibantu oleh :
1. Panitia Staf Militer
2. Panitia Pelucutan Senjata
3. Pasukan PBB
Universitas Sumatera Utara
36
Dalam Dewan Keamanan dikenal hak veto, yaitu : hak untuk menolak atau
membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan. Hak veto hanya
dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan. Setiap anggota Dewan Keamanan hanya
mempunyai satu suara. Masalah-masalah penting yang menjadi keputusan Dewan
Keamanan harus disetujui oleh sedikitnya 9 negara anggota, termasuk suara setuju
kelima anggota tetap.
B. Struktur Organisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Berdasarkan Piagam PBB terdapat lima badan utama Perserikatan Bangsa-
Bangsa yaitu :
1. Majelis Umum
Merupakan badan permusyawaratan utama, yang terdiri dari wakil-wakil
Negara-Negara Anggota, yang masing-masing memiliki satu suara. Keputusan
mengenai masalah-masalah penting, seperti perdamaian dan keamanan, anggota
baru, dan masalah anggaran, membutuhkan mayoritas dua pertiga. Keputusan-
keputusan yang menyangkut masalah lain-lain dicapai melalui mayoritas
sederhana. Dasar hukum keberadaan lembaga ini tertuang dalam Bab IV Pasal 9
samapi Pasal 22 Piagam PBB.
2. Dewan Keamanan
Berdasarkan Piagam, tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah
perdamaian dan keamanan internasional. Dewan memiliki 15 anggota: lima
anggota tetap Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan Cina dan 10 anggota
tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa dua tahun. Ke-5 negara
anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai hak Veto yaitu hak yang
Universitas Sumatera Utara
37
dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan
yang telah diambil. Pada tahun 1965, keanggotaan Dewan Keamanan telah
bertambah dari 11 menjadi 15 (Pasal 23) dan jumlah suara yang mendukung yang
diperlukan untuk masalah-masalah prosedural bertambah dari tujuh menjadi
sembilan, sedangkan mengenai masalah-masalah lain juga bertambah menjadi
sembilan, termasuk suara mendukung dari kelima anggota tetap (Pasal 27).44
Mahkamah Internasional merupakan badan hukum utama Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah terbuka untuk yang menjadi
pihak dari Statutanya. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara otomatis
menjadi pihak dari Statuta. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang
dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan, yang memberikan suara secara
independen.
Dasar hukum keberadaan lembaga ini tertuang dalam Bab V Pasal 23 sampai
Pasal 32 Piagam PBB .
3. Mahkamah Internasional
45
a. Ketentuan-ketentuan dari konvensi-konvensi internasional yang sudah ada
yang diakui Negara-Negara yang bertikai;
Dasar hukum keberadaan lembaga ini tertuang dalam Bab XIV
Pasal 92 sampai Pasal 96 Piagam PBB. Yuridiksi Mahkamah Internasional
dijelaskan dalam Pasal 38 Statuta yang menerapkan :
b. Kebiasaan internasional yang telah diterima dalam praktek umum sebagai
hukum;
44 Ibid., hlm 9 45 Ibid., hlm 22
Universitas Sumatera Utara
38
c. Prinsip-prinsip umum dari hukum yang diakui oleh bangsabangsa; dan
d. Ketentuan-ketentuan hukum dan pandangan-pandangan para ahli hukum
internasional yang berkualifikasi tinggi dari berbagai negara, sebagai
bahan tambahan dalam menegakan hokum
4. Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sekretariat, dikepalai Sekertaris Jenderal dan terdiri dari staf internasional
yang bertugas di Markas Besar. bertugas melayani badan-badan lain Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan mengelola program dan kebijaksanaan yang telah mereka
tentukan. Sekertariat dikepalai oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh
Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan dengan masa jabatan
lima tahun. Dasar hukum keberadaan lembaga ini tertuang dalam Bab XV Pasal
97 sampai Pasal 101 Piagam PBB
Selain itu Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mempunyai badan-badanlain
yang mendukung berjalannya tujuan PBB seperti yang tercantum dalam Piagam
PBB, yaitu:46
1. Badan Subsider, adalah organ PBB yang bilamana perlu dapat dibentuk
sesuai dengan ketentuan Piagam. Menurut Piagam PBB, Dewan
Keamanan dapat membentuk organ subsider bila dipandang perlu,
diantaranya: United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) Pasukan
sementara PBB di Libanon, United Nations Iran Iraq Military Observer
Group (UNIIMOG), United Nations Transitional Authority in Cambodia
46 F.Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogjakarta: Universitas Atmajaya, 1998, hlm.
138.
Universitas Sumatera Utara
39
(UNTAC), United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East (UNRWA).
2. Badan Khusus, adalah organisasi internasional publik di bidang ekonomi,
sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan yang berkaitan dengan
bidang tersebut yang ditempatkan dalam suatu hubungan dengan PBB.
Badan khusus tersebut antara lain : International Labour Organizations
(ILO), Food and Agricultural Organizations (FAO), World Health
Organization (WHO), International Monetary Fund (IMF), International
Bank For Reconstruction and Development (IBRD), International
Telecommunication Union (ITU) United Nations Educational Scientific
and Cultura Organization (UNESCO), United Nations International
Children’s Emergency Fund (UNICEF), Universal Postal Union (UPU),
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
5. Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi dan Sosial dibentuk oleh Piagam sebagai organ utama
untuk mengkoordinasikan kerja di bidang ekonomi dan social dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan badan-badan serta lembaga-lembaga khususnya – yang
dikenal sebagai organisasi “Keluarga Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Dewan
memiliki 54 anggota yang bertugas untuk masa tiga tahun. Sebanyak 18 anggota
dipilih setiap tahun untuk masa tugas tiga tahun guna menggantikan 18 anggota
yang masa tugasnya selama tiga tahun telah habis. Pada tahun 1965, keanggotaan
Dewan Ekonomi dan Sosial bertambah dari 18 menjadi 27 dan, pada tahun 1973,
Universitas Sumatera Utara
40
meningkat lagi menjadi 54 (Pasal 61).47
Tugas dan wewenang yang dibebankan pada anggota Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB adalah sebagai berikut :
Dasar hukum keberadaan lembaga ini
tertuang dalam Bab X Pasal 61 sampai Pasal 72 Piagam PBB.
Dewan Ekonomi dan Sosial bekerja di bawah wewenang Majelis Umum,
berkepentingan memajukan ekonomi dan sosial bagi kemakmuran masyarakat
internasional. Dalam bidang hak asasi manusia, Dewan ini bertugas membuat
rekomendasi dalam rangka menggalakkan penghormatan dan ketaatan terhadap
HAM dan kebebasan asasi, di samping juga bertanggung jawab menerima laporan
dan mengkoordinasikan kegiatan serta menandatangani persetujuan-persetujuan
dengan badan-badan khusus hak asasi manusia seperti UNESCO, WHO dan
LSM-LSM. Berdasarkan Pasal 68 Deklarasi, Badan ini berkewajiban membentuk
komisi-komisi untuk membantu menjalankan tugas-tugasnya. Otoritas
kewenangannya berhubungan dengan hak asasi manusia ditangani oleh Komisi
Hak Asasi Manusia (CHR), Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan
Perlindungan Minoritas serta Komisi mengenai Status Kaum Wanita
48
1) Membahas dan mencoba mencari penyelesaian dari masalah-masalah
ekonomi, sosial budaya dan kesehatan yang terjadi pada anggota
khususnya dan dunia umumnya
2) Memberikan nasehat dalam rangka menjunjung tinggi hak-hak yang harus
dimiliki oleh setiap warga dunia
47 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Op. Cit., hlm. 10. 48 Ibid.,.hlm 11
Universitas Sumatera Utara
41
3) Menyelenggarakan konfrensi tingkat internasional serta menyusun naskah-
naskah yang dibutuhkan dalam konfrensi tersebut untuk diserahkan pada
majelis umum
4) Menyelenggarakan konsultasi dengan organisasi non pemerintah yang
telah diatur oleh ECOSOC
5) mengkoordinasi fungsi-fungsi badan anak pbb yang sering kali tumpang
tindih
6) Membuat perjanjian atau kebijakan yang dibutuhkan guna Menjalankan
tugas dan wewenangnya
C. Kedudukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan
keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil
langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari
ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan
penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan
hukum internasional Pasal 1 ayat (1) piagam PBB. Dalam kaitan dengan usaha-
usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah
meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu49
1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai
(Pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan VII Piagam).
:
49 Suryokusumo, Sumaryo. Organisasi Internasional. (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1997) hlm, 8
Universitas Sumatera Utara
42
2. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4
Piagam).
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman
(Pasal 39).
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam).
5. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian
dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).
Dalam hal ini, jika terjadi sengketa yang mengancam perdamaian dunia,
maka, badan-badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan
keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (Primary responsibility)
dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional Pasal 24 ayat (1)
Piagam PBB. Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup
ekstensif memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini
berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang
Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan
Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya
dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua
cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan
penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman
perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. (Bab VII Piagam).
Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi
logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan.
Universitas Sumatera Utara
43
Bab VI Piagam, mengatur penyelesaian sengketa secara damai, memberi
wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur dan syarat-
syarat penyelesaian sengketa50
1. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan
apakah perdamaian dan keamanan internasional berbahaya.
. Langkah-langkah yang dapat diambil Dewan
Keamanan adalah sebagai berikut:
2. Dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika
situasi membahayakan perdamaian internasional.
3. Merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak
untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum ke ICJ.
4. Merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian sengketa
Hal yang perlu diperhatikan adalah wewenang untuk meminta pihak-pihak
yang terlibat agar menyelesaian sengketa dengan cara damai atau merekomendasi
prosedur-prosedur atau metode-metode penyelesaian, serta merekomendasikan
syarat-syarat penyelesaian sengketa pada hal-hal yang bersifat menganjurkan
(recommendatory) dan terbatas pada sengketa yang kemungkinan membahayakan
perdamaian dan keamanan51
Walau demikian, Dewan Keamanan tidak memiliki wewenang berkenaan
dengan segala macam sengketa. Tetapi, Dewan Keamanan juga dapat menyelidiki
suatu sengketa untuk mengetahui sampai sejauh mana hal tersebut membahayakan
perdamaian dan keamanan. Negara-negara PBB telah melimpahkan tanggung
.
50 Baros, James. The United Nations, Past, Present and Future. New York: The Free
Press, 1972). hlm 22 51 Mauna, Boer. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era
Dinamika Global (Bandung: Alumni, 2000) hlm 186
Universitas Sumatera Utara
44
jawab utama kepada Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan
keamanan internasional.
Tanggung jawab Dewan Keamanan tercermin dalam beberapa hal antara
lain: 52
a. Meski Dewan Keamanan hanya terdiri dari anggota PBB yang jumlahnya
terbatas, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah atas nama seluruh
anggota PBB.
b. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan
yang mengikat tidak saja pada anggotanya tetapi juga mengikat semua
negara anggota PBB dan negara bukan anggota (Pasal 2 ayat 6).
c. Hak untuk memutuskan itu dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara
(rule of unanimity) atau yang lazim disebut “veto”, sehingga kelima
anggota DK mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat non
prosedural yang diajukan di Dewan Keamanan termasuk amandemen
terhadap piagam.
d. Dewan Keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu.
e. Piagam juga memberikan hak kepada Dewan Keamanan untuk
menentukan sendiri aturan tata caranya.
Badan-badan PBB lain yang berhubungan dengan masalah perdamaian
dan keamanan internasional adalah Majelis Umum dan Sekertaris Jenderal.
Peranan Majelis Umum menurut Pasal 10 Piagam PBB: “Majelis umum dapat
membahas semua persoalan atau hal-hal yang termasuk dalam kerangka piagam
52 Ibid., hal 11
Universitas Sumatera Utara
45
atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi salah satu organ yang
tercantum dalam piagam ...dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada
anggota-anggota PBB atau ke Dewan Keamanan
Peranan Majelis dalam pemeliharaan perdamaian terdapat dalam Pasal 11
ayat (2) yang menyatakan bahwa. “Majelis dapat membahas dan membuat
rekomendasi-rekomendasi mengenai semua persoalan yang berhubungan dengan
pemeliharaan keamanan internasional yang diajukan oleh salah satu anggota PBB
atau Dewan Keamanan atau oleh satu negara bukan anggota PBB”.
Berdasarkan Pasal di atas, Majelis Umum berwenang atas berbagai
persoalan baik terhadap negara anggotanya maupun bukan. Majelis Umum juga
mempunyai kekuasaan untuk intervensi langsung dalam dua hal yakni; Pertama,
menurut Pasal 11 ayat (3), Majelis dapat menarik perhatian Dewan Keamanan
terhadap semua keadaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan
internasional. Selanjutnya, menurut Pasal 14; “Majelis dapat mengusulkan
tindakan-tindakan untuk penyelesaian secara damai semua keadaan, tanpa
memandang asal-usul yang mengganggu kesejahteraan umum atau
membahayakan hubungan baik antar bangsa”. Kekuasaan Majelis ini pun
memiliki batas. Pembatasan Majelis Umum terdapat dalam Pasal 2 ayat (7), yang
melarang semua organ PBB untuk membahas dan membuat rekomendasi-
rekomendasi mengenai masalah-masalah yang berada dalam wewenang nasional
negara-negara anggota, kecuali dalam melaksanakan tindakan kekerasan yang
diambil oleh Dewan Keamanan. Pembatasan khusus diatur dalam Pasal 12
Piagam dan 11 ayat (2). Dalam Pasal 12, Majelis Umum tidak boleh membuat
Universitas Sumatera Utara
46
rekomendasi-rekomendasi terhadap persoalan-persoalan atau keadaan-keadaan
yang sedang dibahas Dewan Keamanan. Atas dasar tanggung jawab Dewan
Keamanan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian.
Seandainya, Dewan Keamanan gagal mengambil langkah-langkah untuk
memelihara perdamaian dan keamanan internasional karena veto dari negara
anggota tetapnya, maka, Dewan Keamanan dapat melimpahkan kepada Majelis
Umum atas tanggung jawab residual (residual responsibility). Akan tetapi, hal ini
dianggap kurang efektif karena keputusan yang diambil hanya bersifat
rekomendatif.
Harapan agar Dewan Keamanan mengambil keputusan dengan cepat
dalam menghadapi masalah genting sering tidak dapat dipenuhi. Dewan sering
kali tidak dapat mengambil keputusan karena diveto oleh salah satu anggota
tetapnya. Dengan memperhatikan kenyataan itu, maka, Majelis Umum berkali-
kali mengajukan appeal kepada Dewan Keamanan agar melaksanakan
kewajibannya dengan lebih baik.
Salah satu appeal yang terpenting adalah resolusi Majelis Umum pada 13
November 1950, kemudian dikenal dengan sebutan Uniting for peace Resolution.
Resolusi ini menyatakan, berhubung Dewan Keamanan tidak dapat mencapai
suatu kesepakatan di antara negara-negara anggota tetapnya dan gagal dalam
menunaikan tugas sebagai penanggungjawab utama dalam perdamaian dunia,
maka, Majelis Umum akan segera membicarakan masalah tersebut agar dapat
memberikan rekomendasi kepada semua anggota untuk mengambil tindakan
kolektif. Termasuk penggunaan kekerasan senjata jika dianggap perlu. Meski
Universitas Sumatera Utara
47
sebagian besar keputusan Majelis Umum hanya bersifat rekomendatif, tetapi
karena mayoritas anggota PBB hadir dalam sidang majelis, maka, kecenderungan
negara anggota PBB seolah-olah menghormati keputusan itu mengikat secara
hukum.
Sekretaris Jenderal juga mempunyai hak untuk meminta perhatian Dewan
Keamanan yang menurutnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan
internasional (Pasal 99 Piagam PBB). Ketentuan ini adalah hal baru bagi para
pendiri PBB dan tidak ingin mengulangi kesalahan PBB yang tidak memberikan
wewenang kepada Sekretaris Jenderalnya untuk mengambil prakarsa atas keadaan
yang dapat mengancam perdamaian.
Sekretaris Jenderal dalam sistem PBB dapat melancarkan tanda bahaya
dan memainkan peranan penting dalam masalah yang menyangkut kepentingan
masyarakat dunia pada umumnya. Dalam beberapa hal, Dewan Keamanan juga
meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memberikan jasa-jasa baiknya dalam
mencari penyelesaian sengketa secara damai.
Dalam kaitannya dengan Pasal 99 Piagam, pada 1960 Sekretaris Jenderal
pernah meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai krisis Kongo, dan pada
1961 untuk melaporkan situasi di Tunisia atas tuduhannya terhadap Prancis. Pada
1979, Sekretaris Jenderal meminta Dewan Keamanan untuk bersidang
membicarakan penahanan staf diplomatik Amerika Serikat di Teheran. Hal ini
menunjukkan Sekjen turut mengambil inisiatif terhadap masalah-masalah yang
mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.
Universitas Sumatera Utara