BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH - pemkomedan.go.id filedalam satu arah dan tujuan pembangunan...
Transcript of BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH - pemkomedan.go.id filedalam satu arah dan tujuan pembangunan...
LKPJ Tahun 2006 0
II
Walikota Medan
LKPJ Tahun 2006
BA
B I
I K
EB
IJA
KA
N
PE
ME
RIN
TA
HA
N D
AE
RA
H
LKPJ Tahun 2006 1
II
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pembangunan kota harus terarah, terencana, menyeluruh, terpadu,
realistis dan tanggap terhadap perubahan serta dapat dievaluasi.
Untuk itu, perlu dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kota Medan, sebagai broad guide line penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan lima
tahunan. RPJMD yang ditetapkan sekaligus berisi strategi dasar bagi
kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan dan
pengembangan kota serta memberikan orientasi dan komitmen bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, di samping
adanya rencana pembangunan kota yang handal, RPJMD juga mencakup
pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas publik, guna
mendorong peningkatan pelayanan umum yang diinginkan.
A. Visi dan Misi Pembangunan Kota Medan merupakan rangkaian kegiatan pembangunan
kota yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk
meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya, visi pembangunan
kota merupakan simpul atau starting point dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota. Visi memberi inspirasi
dan mengarahkan semua fihak yang ada (stakeholder) untuk bergerak
dalam satu arah dan tujuan pembangunan kota, sehingga merupakan
pondasi bagi perumusan dan penetapan tujuan di masa depan. Visi juga
merupakan sumber inspirasi bagi formulasi dan implementasi kebijakan
serta pengembangan program pembangunan kota.
LKPJ Tahun 2006 2
II
Sebagai gambaran identitas masa depan Kota Medan maka, perumusan
visi pembangunan kota didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
1. Prasyarat pembangunan kota abad 21, seperti berkembangnya
demokrasi dan partisipasi, mendorong penegakan hukum serta
keadilan sosial dan ekonomi, pemerintahan kota yang kuat, efisien dan
efektif, birokrasi yang kreatif, responsif dan inovatif, stabilitas politik
dan keamanan yang kondusif, pelayanan publik yang prima,
pemerataan pembangunan kota dan pembangunan kota yang ramah
lingkungan serta berkelanjutan.
2. Isu, masalah dan tantangan serta kebutuhan pembangunan Kota
Medan, dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kemakmuran Medan
sebagai Kota Metropolitan yang Modren, Madani dan Religius.
3. Kebijakan pembangunan nasional, sektoral dan regional, yang
mendorong perkembangan Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan
dan pengembangan Indonesia bagian barat.
4. Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi.
5. Nilai-nilai luhur, norma dan budaya yang telah lama dianut seluruh
warga Kota Medan.
Berdasarkan kekuatan, potensi, tantangan dan masalah serta harapan
wujud pembangunan kota lima tahun ke depan, Visi pembangunan kota,
periode 2006-2010 adalah :
” Medan Kota Metropolitan Yang Modern, Madani dan Religius ”
Kota modern yang akan diwujudkan adalah kota jasa perdagangan,
keuangan, dan pendidikan, yang siap bersaing secara regional dan global
dengan sistem lalu lintas keuangan yang efisien serta kompetitif, dengan
dukungan infrastruktur sosial ekonomi yang lengkap, pondasi
LKPJ Tahun 2006 3
II
perekonomian yang kuat, stabilitas keamanan, sosial - politik yang
kondusif, dan tata pemerintahan yang baik serta pembangunan yang
berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
Kota madani yang akan diwujudkan adalah kota yang beradab dan
agamis sebagaimana tercermin dalam cara berfikir, bersikap dan
berperilaku yang berbudaya, mandiri, menghargai ilmu pengetahuan,
kemajemukan, toleransi, adil, terbuka, serta demokratis.
Kota religius yang akan diwujudkan adalah kota dengan masyarakat yang
dinamis, menjunjung tinggi nilai, ajaran agama sehingga menjadikan
agama sebagai landasan etika dan moral. Di samping itu, makna pokok
dari visi religius adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup
beragama, antar umat beragama dan antar etnik serta antara umat
beragama, etnik dengan Pemerintah, yang tercermin dalam kehidupan
sehari-hari.
Untuk menggambarkan tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab
pembangunan dari seluruh stakeholder, maka Visi pembangunan Kota
dijabarkan ke dalam misi yang jelas, terarah dan terukur. Misi ini
menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan
kota, sehingga diharapkan seluruh stakeholders dapat mengetahui dan
memahami kedudukan dan peran masing-masing dalam pembangunan
kota.
Dengan demikian, maka misi pembangunan kota tahun 2006 - 2010
adalah:
LKPJ Tahun 2006 4
II
1. Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah lingkar luar, dengan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Usaha
Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK), untuk kemajuan dan
kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat kota.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan birokrasi yang
lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif.
3. Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan
sosial ekonomi, membangun dan mengembangkan pendidikan,
kesehatan serta budaya daerah.
4. Meningkatkan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan
berbangsa serta bermasyarakat.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Kota 1. Strategi Pembangunan Kota 2006 - 2010 Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kota ditempuh 5 (lima)
strategi pokok pembangunan kota tahun 2006 – 2010 Jangka Menengah
yaitu :
1. Strategi mengembangkan wilayah lingkar luar (border area)
2. Strategi mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat
dalam pembangunan kota.
3. Strategi meningkatkan produktivitas aset daerah.
4. Strategi meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam
perekonomian kota.
5. Strategi mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang
berkualitas.
Berdasarkan visi, misi dan strategi tersebut di atas, disusun 4 (empat)
agenda pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kemajuan dan Kemakmuran Masyarakat Yang
Berkeadilan.
LKPJ Tahun 2006 5
II
2. Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Efektif.
3. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Yang Ramah
Lingkungan.
4. Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Religius dan Harmonis.
2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota tahun 2006 – 2010 Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota
5 (lima) tahunan (2006-2010), ditetapkan Arah dan Kebijakan Umum
Pembangunan Kota 5 (lima) Tahunan, sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2006 - 2010
sebagai berikut :
2.1.Misi Pertama : Mewujudkan percepatan pembangunan daerah
lingkar luar, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui
pengembangan usaha kecil, menengah dan Koperasi (UKMK) untuk
kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat
kota
Dari misi pertama ini, arah kebijakan yang ditetapkan pada agenda :
a. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar : 1) Mendorong percepatan pertumbuhan wilayah strategis/cepat
tumbuh di wilayah lingkar luar.
2) Mendorong pengembangan wilayah lingkar luar, melalui
pemberdayaan masyarakat dan alokasi khusus anggaran.
3) Mengembangkan kerjasama lintas batas, baik di bidang sosial
maupun ekonomi.
4) Mengembangkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara inti kota
dengan wilayah lingkar luar secara sinergis.
5) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang berdomisili di
wilayah lingkar luar.
6) Mendorong terjadinya proses kreatif, inovatif dalam pengembangan
sektor non pertanian di wilayah lingkar luar.
LKPJ Tahun 2006 6
II
b. Pengembangan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : 1) Perluasan basis usaha dan kesempatan usaha UKMK dengan
mendorong penumbuhan wirausaha baru, melalui peningkatan
pengetahuan dan semangat kewirausahaan.
2) Penguatan kelembagaan UKMK terutama untuk:
Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya
perbankan – non perbankan, pemanfaatan teknologi dan
pemasaran serta promosi produk.
Memperbaiki lingkungan usaha melalui penyederhanaan
prosedur perijinan.
3) Mengembangkan UKMK sehingga menjadi sumber pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing;
sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan guna
mendorong peningkatan pendapatan, pada kelompok masyarakat
berpendapatan rendah.
4) Pengembangan UKMK sebagai penyedia barang dan jasa pada
pasar lokal dan domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat banyak.
5) Mengembangkan UKMK melalui keterpaduan program dan fasilitasi
Pemerintah (Kota, Propinsi dan Pusat serta Perguruan Tinggi).
6) Mendorong berkembangnya UKMK secara efisien, produktif dan
berdaya saing baik di pasar lokal, regional, nasional melalui
pengembangan kerjasama kemitraan antar pelaku UKMK, atau
antara UKMK dengan Usaha Besar, BUMN/D.
c. Peningkatan Penanaman Modal Daerah :
1) Mewujudkan citra Good Governance dalam bidang investasi dan
lingkungan bisnis;
2) Memberikan pelayanan yang baik, mudah, sederhana, cepat dan
transparan dalam perizinan investasi;
LKPJ Tahun 2006 7
II
3) Membangun sistem informasi dan promosi investasi yang efektif,
dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi berskala luas
dalam upaya menarik minat investor.
4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama promosi investasi antar
tingkatan pemerintahan, antara Pemerintah dengan Dunia Usaha
dan masyarakat.
5) Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, khususnya
melalui peningkatan penyediaan infrastruktur ekonomi yang
meningkatkan efisiensi berusaha bagi investor, di samping jaminan
kepastian berusaha.
d. Peningkatan Kerjasama Regional dan Lintas Batas :
1) Membangun dan meningkatkan kerjasama regional dan lintas
batas.
2) Mendorong MEBIDANG berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan
bisnis pengembangan ekonomi wilayah.
3) Mendorong pengembangan wilayah dalam tiga kutub pertumbuhan
(Kawasan pertumbuhan Polonia, Belawan dan Kuala Namu) yang
didukung dengan pertumbuhan Kota-kota satelit (penyangga).
e. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : 1) Penataan kebijakan pengembangan BUMD;
2) Meningkatkan kualitas manajemen BUMD sehingga profesional.
3) Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG),
yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas pengelolaan
BUMD.
4) Menorong kegiatan - kegiatan BUMD menjadi lebih layak secara
ekonomis, sehingga dapat beroperasi secara sehat, dan tidak
tergantung kepada fasilitasi dan proteksi Pemerintah Kota.
5) Pendirian BUMD baru yang potensial secara ekonomis.
LKPJ Tahun 2006 8
II
6) Mendorong kerjasama BUMD dengan mitra swasta lokal, nasional
bahkan luar negeri termasuk, antar Pemerintah Daerah.
f. Perwujudan Kota Jasa Perdagangan dan Industri : 1) Memfasilitasi berkembangnya pusat-pusat jasa perdagangan, dan
industri modern yang bersih, tertib, aman, nyaman dan indah.
2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sektor jasa
perdagangan dan industri, melalui penciptaan daya saing yang
kuat.
3) Mendorong peningkatan produksi daerah melalui pengembangan
produk unggulan, standarisasi kualitas produk, pengembangan
kemitraan antar Pemerintah, swasta dan masyarakat,
meningkatkan kegiatan perdagangan antar daerah dan ekspor.
4) Mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri, dan jasa
perdagangan melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif.
5) Mendorong pengembangan kawasan industri yang ada, dan atau
membangun kawasan industri baru yang bersifat padat teknologi
dan ramah lingkungan.
6) Pengembangan sumber daya jasa perdagangan, dan industri
secara terpadu, untuk mendorong Kota Medan sebagai pusat
aglomerasi kegiatan ekonomi regional maupun nasional, di
samping mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal (local economic)
dan peningkatan sistim informasi dan komunikasi jasa
perdagangan, dan industri yang handal dalam menghadapi
perdagangan bebas.
7) Pengembangan sektor industri melalui optimalisasi kawasan
industri yang ada dengan orientasi pengembangan jenis industri
yang bersifat ramah lingkungan (green industri) dan industri yang
bersifat padat karya dengan tetap medorong eksistensi yang kuat
dari industri kecil / home industri sebagai penggerak kegiatan
ekonomi lokal.
LKPJ Tahun 2006 9
II
8) Menumbuhkembangkan pasar-pasar tradisional, sehingga
kompetitif dengan pasar-pasar modren.
9) Mengembangkan kawasan – kawasan industri dan jasa
perdagangan dalam konsep super blok.
g. Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Perikanan serta
Kelautan : 1) Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kelautan serta
jaminan ketersediaan pangan;
2) Penetapan daerah konservasi lahan produktif guna meminimalkan
peralihan ungsi lahan pertanian ke non – pertanian;
3) Pengembangan komoditas pertanian berbasis potensi lokal;
4) Pengembangan pertanian organik (organik farming), dan teknologi
pertanian pada lahan perkarangan;
5) Pengembangan diversifikasi produksi, konsumsi pangan;
6) Penerapan standar kualitas dan keamanan pangan;
7) Pembenahan sistem kesehatan hewan (keswan), dan masyarakat
veteriner;
8) Pengembangan agroindustri pasca panen, pengolahan dan
pemasaran komoditi pertanian/peternakan;
9) Pengembangan pertanian/peternakan komersial;
10) Penerapan standard kualitas dan manejemen produk
pertanian/peternakan;
11) Peningkatan kompetensi aparatur dan SDM masyarakat tani/ternak;
12) Pemantapan kelembagaan petani/peternak dan usaha tani/ternak;
13) Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir;
14) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang pesisir dan laut;
15) Meningkatkan dukungan perkuatan permodalan bagi masyarakat
pesisir dan pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan;
LKPJ Tahun 2006 10
II
16) Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta komoditi
ekspor hasil perikanan sehingga mendorong kesejahteraan
nelayan, pembudidayaan ikan, dan pengolah hasil perikanan;
17) Meningkatkan kualitas keterampilan dan keahlian nelayan,
pembudidayaan ikan dan pengolah hasil perikanan;
18) Pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan PPI, BBI, dan TPI;
19) Meningkatkan retribusi bidang perikanan dan kelautan;
20) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya
perikanan dan kelautan secara efisien, lestari dan berbasis
kerakyatan;
21) Meningkatkan mutu produk perikanan untuk konsumsi sesuai
standard kesehatan;
22) Peningkatan pengawasan penangkapan ikan secara optimal;
23) Peningkatan konsumsi ikan perkapita/kg/tahun;
24) Mendorong pengembangan kawasan sentra ikan hias;
25) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam;
h. Pemantapan Iklim Tenaga Kerja :
1) Mempermudah ijin investasi / pendirian perusahaan, serta
peningkatan kepastian hukum;
2) Membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan
para Investor dan tenaga kerja, termasuk mengurangi praktek
ekonomi biaya tinggi, dan penyusunan perencanaan tenaga kerja
dan kesempatan kerja yang akurat dan operasional;
3) Mendorong pengembangan kualitas tenaga kerja dalam rangka
peningkatan produktivitas kerja, dan kesempatan kerja;
4) Mendorong hubungan industrial yang harmonis untuk mewujudkan
ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha;
5) Mendorong terjaminnya pemenuhan hak-hak pekerja terutama
yang bersifat normatif di perusahaan dengan sistem pengawasan
dan perlindungan tenaga kerja yang lebih efektif;
LKPJ Tahun 2006 11
II
6) Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan penerapan
pengupahan dan syarat kerja yang lebih proporsional;
7) Mendorong peningkatan penyaluran tenaga kerja baik secara
regional, sektoral, nasional dan internasional melalui program
AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar
Negara).
i. Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Penanggulangan
Masalah Sosial serta Pemberdayaan Perempuan : 1) Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan
sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2) Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, anak jalanan,
penyandang cacat, gepeng, dan kelompok rentan sosial lainnya;
3) Peningkatan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia
pelayanan kesejahteraan sosial;
4) Pengembangan dan penyerasian kebijakan untuk penanganan
masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah
kesejahteraan sosial;
5) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan
gender sebagai bagian integral pembangunan kota.
6) Memasukkan dimensi gender dalam seluruh tahapan dan proses
pembangunan kota untuk memberi peluang yang semakin besar
bagi perempuan berperan aktif;
7) Mendorong satuan kerja perangkat daerah dan organisasi
masyarakat lainnya agar lebih berpartisipasi dalam peningkatan
peran perempuan;
8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
LKPJ Tahun 2006 12
II
j. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat : 1) Peningkatan pemerataan dan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan; sebagai upaya Pemerintah Kota untuk
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat
diperoleh secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif.
2) Peningkatan mutu pendidikan; sebagai upaya Pemerintah Kota
untuk menyediakan sarana prasarana sekolah, alat bantu belajar,
guru yang berkualitas, jaminan terhadap proses pembelajaran yang
bermutu, serta jaminan terhadap lulusan yang berkompetensi.
3) Peningkatan manajemen pendidikan; sebagai upaya
Pemerintah Kota untuk menjadikan sekolah otonom, yang mampu
merencanakan dan melaksanakan program pendidikan secara
partisipatif, transparan dan akuntable.
k. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat : 1) Peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat /
penduduk, terhadap pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan
pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama di ruang rawat Kelas
III Rumah Sakit Pemerintah, melalui pembebasan biaya pelayanan
kesehatan;
2) Mengintegrasikan pembangunan kesehatan lingkungan, dengan
pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka peningkatan
kesehatan dan mutu hidup masyarakat, termasuk meningkatkan
sosialisasi kesehatan lingkungan serta pola hidup bersih dan sehat;
3) Peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesadaran, kemandirian dan membentuk perilaku
hidup bersih dan sehat, serta ikut serta dalam upaya pencegahan
penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.
4) Peningkatan, pemantapan kerjasama lintas sektoral dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kota yang
berwawasan kesehatan.
LKPJ Tahun 2006 13
II
5) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang
kesehatan.
6) Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin yang berdomisili di wilayah lingkar luar atau yang jauh dari
sarana pelayanan kesehatan dengan cara mendekatkan pelayanan
melalui operasionalisasi Puskesmas Keliling;
7) Peningkatan upaya pendidikan kesehatan (“Health Education”)
kepada masyarakat sejak usia dini dan mendorong
dicantumkannya pendidikan kesehatan sebagai bagian dari
kurikulum pendidikan dasar-menengah;
8) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan
kesehatan dasar (“Primary Health Care”);
9) Peningkatan kesejahteraan Tenaga kesehatan melalui pemberian
insentif tertentu untuk menjamin rasa aman dan nyaman di dalam
melaksanakan tugasnya.
l. Pengurangan Kemiskinan Perkotaan :
1) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup hak
atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan;
2) Percepatan pembangunan wilayah lingkar luar (Border Area);
3) Perwujudan keadilan dan kesetaraan Gender.
m. Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan :
1) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan,
mengembangkan, melestarikan kekayaan budaya lokal termasuk
berkesenian lokal sebagai kebanggaan kota.
2) Mengembangkan pemenuhan kebutuhan kepariwisataan sebagai
daya tarik kota sekaligus sebagai bagian penting peningkatan
perekonomian kota.
3) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas promosi
serta penyuluh di bidang kebudayaan dan pariwisata.
LKPJ Tahun 2006 14
II
4) Meningkatkan penggalian potensi kebudayaan dan pariwisata lokal.
5) Penyediaan sarana dan prasarana wisata kota yang handal.
6) Meningkatkan pengelolaan serta pelestarian objek kebudayaan dan
pariwisata secara terkoordinasi, dan partisipatif.
2.2 Misi kedua : mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan
birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif.
Untuk mewujudkan misi kedua ini, arah kebijakan yang ditetapkan pada
agenda :
a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota : 1) Memperkuat kedudukan, fungsi, dan peranan unit – unit
perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, di tingkat
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional sumber daya
perencanaan dan pengawasan pembangunan kota;
3) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian
pembangunan kota, baik antar sektor, tingkatan pemerintahan
maupun stakeholders;
4) Mengembangkan berbagai Jabatan Fungsional seperti : ahli
perencanaan dan auditor profesional secara kelembagaan.
b. Peningkatan kualitas Tata Ruang Kota, dan Pelayanan
Pertanahan : 1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Medan yang lengkap,
berkualitas, dan antisipatif;
2) Pengembangan kegiatan penelitian dan penyusunan rumusan
kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan;
3) Peningkatan pelayanan, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
LKPJ Tahun 2006 15
II
4) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan Rencana Tata Ruang
Kota dan Bangunan;
5) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan serta
penataan ruang dan lahan.
6) Peningkatan upaya, kemampuan, partisipasi dan koordinasi dalam
pelaksanaan pembebasan lahan/ganti rugi tanah untuk
pembangunan kota.
c. Penciptaan Birokrasi Yang Kreatif, Inovatif, Responsif, dan
Profesional : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan
pengembangan serta berbagai program Capacity Building yang
relevan;
2) Mengembangkan pola pembinaan karier berdasarkan merit system,
kompetensi dan prestasi kerja;
3) Membangun budaya birokrasi kota yang lebih kreatif, inovatif,
melayani dan akuntabel melalui peningkatan efektivitas manajemen
pemerintahan kota;
4) Mengembangkan manajemen tata pemerintahan kota yang baik
(good governance) yang berorientasi kepada tujuan sehingga
mampu mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, merata,
terukur dan responsif, melalui desentralisasi PNS ke tingkat
pelayanan langsung, mengembangkan sistem kelembagaan yang
efektif, dan penerapan peraturan kepegawaian yang konsisten;
5) Meniadakan politisasi dalam pengisian jabatan-jabatan karier
birokasi;
6) Meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui reward dan
punisment serta insentif lainnya.
LKPJ Tahun 2006 16
II
d. Peningkatan Pelayanan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Olah Raga :
1) Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih
seimbang, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan kota, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi
wilayah;
2) Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan, guna
mendorong terakomodasinya hak-hak kependudukan dengan
meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk,
dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kota yang berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui
program pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
yang cepat, murah dan transparan, serta mengikuti standart dan
spesifikasi yang telah ditetapkan.
4) Peningkatan Pelayanan KB dengan prioritas kepada keluarga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera I (yang dikategorikan sebagai
keluarga miskin);
5) Meningkatkan penyuluhan kepada remaja pra nikah untuk
merencanakan persiapan perkawinan yang mantap, termasuk
kepada calon peserta KB pria;
6) Meningkatkan mutu pelayanan KB dengan memperioritaskan
peningkatan mutu sarana pelayanan dan mutu Tenaga pelayanan
KB;
7) Pemerataan pelayanan dengan mengefektifkan informasi
pelayanan hak-hak reproduksi;
8) Peningkatan sistem rujukan secara timbal balik di semua jaringan
pelayanan KB baik Pemerintah maupun swasta dan organisasi
profesi seperti PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia);
LKPJ Tahun 2006 17
II
9) Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk, melalui peningkatan
kemerataan, akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi
Keluaga miskin dan rentan di kawasan lingkar luar;
10) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, melalui upaya
peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, penguatan
institusi masyarakat dan Pemerintah, untuk memberikan layanan
kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan;
11) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, khususnya
kelompok Keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera-I serta
peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
12) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan KB, melalui
kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pengendalian
jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan
Keluarga Kecil Berkualitas.
13) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan generasi muda dalam
pembangunan kota;
14) Mendorong kesempatan yang lebih luas kepada pemuda untuk
memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan;
15) Meningkatkan pembinaan generasi muda sehingga terhindar dari
bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyakit menular
serta penyebaran penyakit HIV/AIDS;
16) Mengembangkan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan
penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara
terpadu;
17) Memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat;
18) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah
raga, untuk pembinaan olah raga prestasi;
19) Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka
meningkatkan prestasi olahraga;
20) Membina wawasan kebangsaan dan mempererat rasa persatuan
dan kesatuan, diantara generasi muda.
LKPJ Tahun 2006 18
II
2.3 Misi Ketiga : Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan
prinsip keadilan sosial ekonomi, membangun dan mengembangkan
pendidikan, kesehatan, serta budaya daerah
Untuk mewujudkan misi ketiga ini, arah kebijakan yang ditetapkan untuk
agenda :
a. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Utilitas Kota : BIDANG PERHUBUNGAN 1) Pengembangan kelembagaan, diarahkan untuk mengefektifkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan perhubungan,
menyediakan pelayanan dasar dan pengembangan bidang
unggulan;
2) Mewujudkan pelayanan dasar, melalui peningkatan keamanan,
ketertiban dan kelancaran arus lalulintas, peningkatan disiplin
berlalu lintas dan pelayanan angkutan umum, dengan mengacu
kepada standar pelayanan minimal;
3) Penataan personil diarahkan untuk menentukan standar
kompetensi setiap jabatan, pengembangan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan berbasis need assesment, menentukan
standar minimal kinerja yang harus dicapai oleh pegawai;
4) Meningkatkan kinerja terminal melalui penataan sistem
perwilayahan terminal, pembangunan terminal baru, peningkatan
kualitas fisik bangunan dan fasilitas penunjang terminal, penataan
areal/lajur kedatangan dan keberangkatan angkutan umum,
penyediaan fasilitas akses untuk pertukaran antar dan intra moda
angkutan umum;
LKPJ Tahun 2006 19
II
5) Pengoptimalan kapasitas jalan melalui pembatasan parkir di badan
jalan (on-street parking), khususnya pada lokasi rawan kemacetan
dan side frictio, pengaturan traffic light setting/cycle time yang
disesuaikan dengan besar kedatangan kendaraan, pengurangan
titik konflik persimpangan dengan adanya fly-over, under pass dan
pulau jalan;
6) Meningkatkan fungsi trotoar untuk akses pejalan kaki dan efek
gangguan samping (side friction) jalan yang semakin rendah;
7) Pengembangan dan penataan sistem angkutan massal kota;
8) Penataan sistem jaringan transportasi dan sarana pendukungnya;
9) Mendorong percepatan pemindahan Bandara Polonia dan
Pangkalan TNI AU ke Kuala Namu;
10) Mendorong pengembangan pelabuhan laut Belawan menjadi
pelabuhan laut internasional (Hub-port) untuk mendukung kegiatan
perdagangan regional dan internasional (ekspor dan impor) serta
perdagangan antar propinsi (interinsular);
11) Mendorong optimalisasi kapasitas layanan melalui peningkatan
manajemen pengelolaan, peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana pelabuhan;
12) Mendorong pengembangan dan pembangunan infrastruktur melalui
pembangunan dan pemeliharaan jaringan di dalam dan menuju
pelabuhan dengan mengedepankan kerjasama pembiayaan;
13) Mendorong pengembangan jaringan kerjasama melalui
peningkatan kerjasama pengembangan pelayanan dan
pengelolaan kawasan utara dan upaya promosi investasi;
14) Mendorong pengembangan kawasan industri yang value added
logistic activity;
15) Mendorong peningkatan peran armada pelayaran baik untuk
angkutan antar pulau maupun ekspor-impor;
LKPJ Tahun 2006 20
II
16) Mendorong terpenuhinya standar pelayaran internasional yang
dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization) maupun
IALA, guna meningkatkan keselamatan pelayaran, baik selama
pelayaran maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat di
pelabuhan Belawan;
17) Mendorong terpenuhinya standar keamanan dan keselamatan
penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (International Civil
Aviation Organization), guna meningkatkan keselamatan
penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara
Polonia;
18) Meningkatkan kerjasama pengembangan pelayanan dan
pengelolaan Bandara Polonia;
19) Meningkatkan efisiensi dengan memperhatikan prioritas
keselamatan dan pelayanan;
20) Meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan latihan;
21) Meningkatkan keamanan terhadap gangguan kamtibmas melalui
kerjasama dengan polisi;
22) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam
keselamatan dan ketepatan waktu tempuh perjalanan;
23) Perintisan pembangunan jaringan kereta api Mebidang, baik
pengaktifan kembali jaringan yang telah ada, pengembangan
monorail maupun subway, dan bentuk lainnya melalui studi dan
penjajagan investasi.
BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pemukiman melalui
pembangunan jaringan jalan lingkungan sebanyak 1.500 gang;
2) Meningkatkan kualitas bangunan-bangunan milik Pemerintah Kota
melalui pemeliharaan terhadap sebanyak 262 unit, dan
pembangunan fasilitas pemerintahan lainnya;
LKPJ Tahun 2006 21
II
3) Mendorong pembangunan perumahan yang layak huni serta
terjangkau bagi masyarakat miskin dan buruh yang berpenghasilan
rendah ;
4) Mengembangkan kerjasama pembangunan perumahan bagi PNS
dan Guru;
5) Penetapan pelayanan umum berdasarkan jenis pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dengan membuka kontrol publik
terhadap pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kerja;
6) Meningkatkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi kinerja dengan
memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha
menjadi mitra strategis;
7) Bekerjasama membangun dan menata lingkungan perumahan
kumuh menjadi lingkungan yang sehat;
8) Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial
baik sarana maupun prasarana sosial dan mengutamakan tindakan
pencegahan terhadap munculnya gangguan ketertiban dalam
kehidupan sosial masyarakat.
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN 1) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Pegawai
DP2K Kota Medan melalui pelatihan dan penambahan
pegawai/petugas operasional P2K.
2) Meningkatkan jaminan keamanan maupun kesejahteraan pegawai,
khususnya kepada petugas operasional, melalui peningkatan dana
operasional, asuransi, tunjangan dan insentif;
3) Meningkatkan pendapatan melalui retribusi;
4) Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak;
5) Pemberdayaan Kelurahan dan Kecamatan untuk pencegahan dan
penanggulangan bencana.
6) Pengembangan unit-unit bantuan P2K
LKPJ Tahun 2006 22
II
BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 1) Pembangunan dan pemeliharaan taman-taman Kota serta ruang
terbuka hijau untuk mendukung terwujudnya Kota Medan sebagai
Kota taman.
2) Meningkatkan keindahan Kota melalui pemasangan lampu hias;
lampu penerangan jalan umum sebagai usaha terpadu
menciptakan suasan aman dan nyaman Kota Medan di malam hari;
penataan papan reklame dan periklanan yang profesional.
3) Pemeliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kegiatan
masyarakat baik untuk rekreasi maupun kegiatan ekonomi;
4) Meningkatkan jumlah dan luasan ruang terbuka hijau baik yang
berfungsi sebagai taman, lapangan olah raga maupun pemakaman.
5) Meningkatkan PAD dari periklanan, pertamanan, dan lain-lain;
BIDANG KEBERSIHAN 1) Pengembangan manajemen operasional kebersihan;
2) Pengembangan dan peningkatan kemitraan dan peran serta
masyarakat;
3) Pengembangan dan peningkatan pelayanan kebersihan;
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas kebersihan Kota;
5) Peningkatan PAD dari sektor retribusi pelayanan kebersihan.
BIDANG PEKERJAAN UMUM (Prasarana Jalan dan Jembatan) 1) Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana
jalan dan jembatan yang telah terbangun melalui peningkatkan
kualitas dan kuantitas pembangunan, pemeliharaan jaringan jalan
dan jembatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana penunjang kelancaran operasional lapangan dan
fasilitas pendukung.
LKPJ Tahun 2006 23
II
2) Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama pembangunan
dan pemeliharaan prasarana jalan dengan Pemerintah Propinsi dan
Pusat serta Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, serta lembaga
pembiayaan pembangunan lainnya.
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas data base perencanaan
melalui pengembangan sistem informasi dan pelaksanaan studi;
4) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur
melalui pelatihan dan pembinaan;
5) Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.
BIDANG PEKERJAAN UMUM (Drainase) 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas data base perencanaan
drainase melalui pendataan dan pengembangan sistem informasi;
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan, dan
pemeliharaan saluran drainase melalui peningkatan kualitas dan
profesionalisme sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran
operasional lapangan dan fasilitas pendukung;
3) Meningkatkan pengendalian untuk mengantisipasi bencana banjir
sedini mungkin;
4) Fasilitasi peran serta masyarakat dan kerjasama pembangunan
drainase.
BIDANG KELISTRIKAN 1) Mendorong pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk
menjaminketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya
melalui peningkatan kapasitas pelayanan dan pengembangan
teknologi.
LKPJ Tahun 2006 24
II
2) Mendorong peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan
efisien melaui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan peralatan
dan jaringan
3) Mendorong peningkatan kualitas jasa pelayanan penyediaan
tenaga listrik.
4) BIDANG TELEKOMUNIKASI 1) Fasilitasi peningkatan kemampuan dan jenis pelayanan, antara lain
melalui peningkatan kemudahan investasi, peningkatan kerjasama
penyelenggaraan, dan perluasan jaringan;
2) Mendorong peningkatan kemudahan akses bagi tiap warga untuk
mendapat pelayanan telekomunikasi dalam menunjang kegiatan
sosial dan ekonomi kota.
BIDANG PELAYANAN JARINGAN GAS 1) Mendorong peningkatan kemampuan pelayanan, antara lain
melalui peningkatan supply gas menjadi 364,4 mmscfd dan
peningkatan jaringan.
2) Mendorong peningkatan kemampuan investasi dari sumber
pendanaan lain (investor) melalui kegiatan promosi, kerjasama dan
peningkatan tarif yang lebih reliabel.
BIDANG PRASARANA AIR BERSIH 1) Menciptakan kesadaran seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air
minum dalam pengembangan sumber daya manusia dan
produktivitas kerja;
2) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk
turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air
minum melalui deregulasi dan regulasi peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kemitraan Pemerintah-swasta
(public-private-partnership);
LKPJ Tahun 2006 25
II
3) Mendorong peningkatan kinerja pengelola air minum melalui
restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-
undangan yang mengatur BUMD bidang air minum;
4) Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola
pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan,
dan perbaikan pelayanan kesehatan;
5) Berkoordinasi mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum
hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20% hingga akhir
tahun 2010.
BIDANG PRASARANA AIR LIMBAH 1) Bekerjasama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air
limbah;
2) Bekerjasama meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk
pemeliharaan maupun pengembangan pelayanan melalui efisiensi
kelembagaan, dan peningkatan upaya sumber pembiayaan
alternatif dari sektor swasta maupun dana bantuan luar negeri;
c. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup :
1) Meningkatkan pengelolaan dampak pembangunan (Enviromental
Impact Management); penerapan analisis dampak lingkungan bagi
setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak yang
signifikan terhadap lingkungan, pengendalian pencemaran baik
yang berasal dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak
(tetap), pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan binaan
manusia;
2) Pembangunan sumber daya manusia (Human Resource
Development); kegiatan ini meliputi upaya mewujudkan manusia
yang memiliki sikap mental baik dalam melindungi lingkungan dan
masyarakat serta mampu membina lingkungan hidup secara
berkesinambungan;
LKPJ Tahun 2006 26
II
3) Pengelolaan energi dan Sumber Daya Mineral secara selektif dan
efisien.
d. Peningkatkan Penerapan Sistim Informasi dan Teknologi Tepat
Guna : 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik
yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan
masyarakat, serta dapat terjangkau masyarakat luas pada setiap
saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang
terjangkau oleh masyarakat.
2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian kota dan regional,
dengan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan
persaingan perdagangan regional/internasional.
3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan
lembaga-lembaga Pemerintah serta penyediaan fasilitas dialog
publik bagi masyarakat, agar dapat berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan publik. 4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan
dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar
lembaga Pemerintah Kota.
5) Memberikan kemudahan kepada masyarakat atau lembaga
Pemerintah/Non Pemerintah dalam memperoleh informasi
mengenai layanan Pemerintah Kota.
6) Peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan
ekonomi daerah, sebagai jaringan yang terkoordinasi dan
terintegrasi.
7) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka melakukan
lompatan penalaran dan imajinasinya, untuk menguasai ilmu dan
teknologi yang tepat dan berguna baginya.
LKPJ Tahun 2006 27
II
e. Perwujudan Kota Sehat : 1) Mensinergikan berbagai kegiatan forum masyarakat, swasta, dan
sektor lain dengan kegiatan pembangunan kesehatan;
2) Menyelenggarakan upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan
budaya, serta pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil,
merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi
sumber daya yang ada secara mandiri;
3) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat
mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupannya
menjadi lebih baik;
4) Menentukan dan memilih tatanan yang akan dibina berdasarkan
kawasan dan permasalahan khusus yaitu;
• Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum
• Kawasan Sekolah dan Perkantoran Sehat
• Kawasan Industri Perdagangan Sehat
• Kawasan Tempat Umum Pariwisata Sehat
• Ketahanan Pangan dan Gizi
• Kehidupan Masyarakat Sehat Madani
• Kehidupan Sosial yang Sehat
2.4. Misi Keempat : Meningkatkan suasana religius yang harmonis
dalam kehidupan berbangsa serta bermasyarakat. Untuk mewujudkan misi keempat ini, arah kebijakan yang ditetapkan
dalam agenda :
a. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 1) Bekerjasama mengembangkan sistim keamanan dan ketertiban
umum sehingga memiliki kemampuan yang tinggi dalam
mengamankan dan menjaga ketertiban masyarakat yang
berkembang sangat dinamis. Untuk itu pengamanan swakarsa
harus dikembangkan secara intensif;
LKPJ Tahun 2006 28
II
2) Mendorong peningkatan kemampuan dan tanggung jawab Aparat
yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban umum;
3) Mendorong peningkatan daya tanggap Aparat dan peran serta
masyarakat dalam pemeliharaan dan pemulihan gangguan
Kamtibmas;
4) Meningkatkan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari
setiap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.
b. Mewujudkan Kota Yang Aman, Nyaman, Tentram dan Religius
serta Hubungan Antar Kelompok Masyarakat Yang Harmonis dan Dinamis : 1) Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai
landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta mengupayakan agar segala peraturan-
peraturan daerah dilandasi oleh nilai-nilai religius;
2) Meningkatkan dan memantapkan kehidupan kerukunan antar umat
beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis
dan saling menghormati dalam semangat kekeluargaan;
3) Mengikutsertakan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat
dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,
sehingga pelaksanaan pembangunan kota benar-benar dijiwai oleh
nilai-nilai agama;
4) Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan peran serta
fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut serta memotivasi
umat beragama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, dan
dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua
aspek kehidupan dan dinamika kota;
5) Bekerjasama memberikan jaminan, perlindungan, dan memenuhi
rasa aman, nyaman masyarakat kota.
LKPJ Tahun 2006 29
II
C. Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2006
Dalam RPJMD tahun 2006 - 2010 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan
keempat agenda pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan,
dirumuskan 24 agenda prioritas pembangunan tahun 2006-2010.
Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi
umum yang dihadapi, maka tidak semua prioritas tersebut menjadi
prioritas tahunan dalam rencana pembangunan tahunan atau RKPD.
Untuk itu, yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2006
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Medan tahun 2006 adalah prioritas yang terfokus pada
upaya penyelesaian yang mendesak dan menuntut sesegera mungkin
untuk dilaksanakan, di samping berdampak luas bagi kemajuan dan
peningkatan kemakmuran masyarakat.
Permasalahan paling mendasar dalam penyusunan dan penetapan
prioritas daerah tahun 2006 adalah masih terbatasnya sumber – sumber
pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, maupun Pendapatan Lain – Lain Yang Sah.
Permasalahan lainnya adalah semakin besarnya kebutuhan pembiayaan
pembangunan kota yang diperlukan dalam rangka pembangunan dan
pemeliharaan prasarana dan sarana sosial ekonomi kota. Permasalahan
penyusunan prioritas daerah juga muncul seiring dengan berkembangnya
investasi dalam beberapa tahun terakhir di berbagai sektor ekonomi kota,
sebab selain memberikan dampak positip bagi penambahan lapangan
kerja baru dan peningkatan produksi daerah juga memunculkan tambahan
kebutuhan ketersediaan berbagai infrastruktur penunjang, untuk kegiatan
investasi dan ekonomi yang ada. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan
sarana sosial ekonomi tersebut kenyataannya membutuhkan pembiayaan
yang relatif besar sehingga belum proporsional dengan sumber – sumber
pendapatan daerah yang tersedia.
LKPJ Tahun 2006 30
II
Di samping itu, sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara dan yang
mengemban fungsi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus barometer bagi
kemajuan pembangunan Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan juga
memerlukan sumber sumber pembiayaan yang jauh lebih besar
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Sumatera
Utara. Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah di bidang
pembangunan sosial. Hal ini disebabkan Kota Medan memiliki jumlah
penduduk yang besar dengan mobilitas sosial yang luas sehingga sering
memunculkan masalah – masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.
Dari sisi anggaran, masalah – masalah pembangunan tersebut di atas
telah menyebabkan semakin signifikannya kebutuhan alokasi belanja
yang bersifat bantuan sosial dan keuangan.
Berdasarkan masalah-masalah tersebut, prioritas daerah juga diarahkan
untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan pokok
pemerintahan daerah secara optimal dalam rangka memperkuat
implementasi otonomi daerah. Selanjutnya, berdasarkan keterbatasan
dana yang dapat dibelanjakan, maka belanja daerah juga diprioritaskan
kepada optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok seluruh
perangkat daerah, dengan fokus kebijakan dan program pembangunan
kota yang memiliki efek ganda guna menjaga keserasian, keselarasan
dan kesinambungan antara kegiatan pemerintahan umum dengan
pelayanan publik. Prioritas daerah juga memperhatikan keterpaduan
antara pengeluaran untuk belanja aparatur dengan belanja publik
sehingga benar - benar dapat dimaksimalkan penggunaannya.
Sejalan dengan isu – isu stratejik, dan permasalahan pembangunan kota
serta proyeksi keadaan yang diharapkan dapat diwujudkan selama,
tahun 2006, maka prioritas daerah secara keseluruhan diarahkan kepada
6 (enam) agenda prioritas pembangunan kota antara lain :
LKPJ Tahun 2006 31
II
1) Percepatan pembangunan wilayah lingkar luar
2) Penanggulangan kemiskinan
3) Pembangunan, pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur
kota khususnya di sektor ke PU an
4) Pembangunan pendidikan dan kesehatan
5) Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi, sebagai pelaku
usaha terbesar dalam perekonomian kota
6) Penataan kota sebagai daya tarik berinvestasi sekaligus upaya
mempertahankan dan meningkatkan keamanan, kenyamanan dan
keindahan lingkungan kota.
Melalui prioritas daerah yang ditetapkan, diperkirakan pembangunan kota
selama tahun 2006 akan tetap mampu menstimulan perekonomian kota
sehingga menciptakan kesempatan kerja baru yang lebih luas
berdasarkan efek ganda implementasi program pembangunan kota yang
dilaksanakan. Sesuai dengan sistem, prosedur dan tata cara penyusunan
anggaran, maka pengelompokan prioritas daerah juga didasarkan kepada
urusan pemerintahan daerah otonom yang diselenggarakan Pemerintah
Kota Medan. Oleh sebab itu, prioritas daerah yang selanjutnya
dideskripsikan ke dalam anggaran belanja daerah juga dapat
diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dikelola,
yaitu :
Urusan Wajib: 1) Pendidikan
2) Kesehatan
3) Pekerjaan Umum
4) Perumahan
5) Penataan Ruang
6) Perencanaan Pembangunan
7) Perhubungan
LKPJ Tahun 2006 32
II
8) Lingkungan Hidup
9) Kependudukan dan Catatan Sipil
10) Pemberdayaan Perempuan
11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12) Sosial
13) Tenaga Kerja
14) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15) Penanaman Modal
16) Kebudayaan
17) Pemuda dan Olah Raga
18) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
19) Pemerintahan Umum
20) Kepegawaian
21) Pemberdayaan Masyarakat
22) Kearsipan
23) Komunikasi dan Informatika
Urusan Pilihan:
1) Pertanian
2) Kelautan dan Perikanan
3) Perindustrian dan Pedagangan