18

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pilihan Rasionalitas

Teori pilihan rasional sebagaimana teori sosiologi mikroskopik

lain berpusat pada aktor sebagai salah elemen kunci teori. Elemen lainnya

adalah sumber daya. Seorang aktor dalam teori pilihan rasional

diasumsikan memiliki maksud atau tujuan (intensional) dalam setiap

tindakannya. Tidak ada tindakan yang tidak bertujuan. Selain itu aktor juga

diasumsikan selalu mempunyai kerangka preferensi (kerangka pilihan)

yang bersifat relatif tetap atau stabil. Pilihan yang dibuat buat aktor

berdasarkan kerangka preferensi tersebut. Dalam teori pilihan rasional,

individu dilihat sebagai sangat rasional, mampu melakukan yang terbaik

untuk memuaskan keinginannya. (Sindung,2012:202)

Masing-masing aktor dalam melakukan tindakan memiliki modal

berupa sumber daya yang berbeda dan juga aksesnya terhadap sumber

daya tersebut. Sumber daya adalah hal-hal yang dikehendaki aktor dan

yang diinginkannya. Perbedaan penguasaan sumber daya ini

mengakibatkan ketimpangan dalam struktur hubungan dengan segala

akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, perbedaan penguasaan

sumber daya mengakibatkan perbedaan kekuasaan dalam struktur

hubungan antar aktor. Hal ini juga diperhatikan oleh teori pertukaran

terutama Blau dan Emereson. Dalam pandangan Coleman syarat minimal

terjadinya tindakan sosial adalah adanya interaksi dua orang aktor yang

masing-masing memiliki kontrol sumber daya yang berbeda. Masing-

19

masing aktor yang saling berinteraksi tersebut mempunyai tujuan

memaksimalkan terpenuhinya kepentingannya. (Sindung,2012:203)

Aktor dalam melakukan tindakan terlebih dahulu melakukan

seleksi terhadap pilihan yang tersedia atau yang memungkinkan dengan

memerhatikan segala aspek seperti tujuan apa yang menjadi prioritasnya,

sumber daya yang dimiliki dan juga kemungkinan keberhasilan dari

tindakan yang dilakukannya. Seorang aktor dapat saja memilih untuk tidak

mengejar tujuan yang paling bernilai oleh karena mungkin sumber daya

yang dimilikinya tidak mencukupi, kemungkinan keberhasilannya kecil,

atau mungkin justru akan membahayakan tujuan-tujuan lain yang

diinginkannya. Dengan demikian, aktor dipandang selalu berusaha

memaksimalkan keuntungan mereka.

Teori pilihan rasional menyatakan bahwa perilaku sosial dapat

dijelaskan dalam istilah perhitungan rasional yang dilakukan individu

dalam berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka. Ini adalah logika dasar

teori ekonomi kapitalis, yang menjabarkan apa yang terjadi ketika dengan

sumber daya terbatas ditempatkan dalam suatu pasar ekonomi. Ekonom

meneorikan bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan

melalui strategi investasi dan konsumen. (Ben,2008:101)

2.1.2 Bea Cukai

Kantor Inspeksi Direktorat Bea dan Cukai memiliki tugas pokok

memungut pajak-pajak yang tidak langsung , seperti bea masuk, bea keluar,

cukai, serta mencegah adanya penyelundupan pajak-pajak tersebut.

20

Secara spesifik, bidang kegiatan Bea dan Cukai meliputi :

1. Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran

peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta

pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan

pengangkutan barang.

2. Penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai.

3. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi,

dan senjata api.

4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara

lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta

pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan,

pengembalian bea masuk dan cukai.

5. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan dibidang kepabeanan

dan cukai.

6. Penelitian dokumen pemberitahuan impor ekspor barang, nilai

pabean dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan

badan.

7. Penetapan klasifikasi barangm tarif bea masuk, nilai pabean, sanksi

administrasi berupa denda.

8. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan

barang, serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang ke dan

dari kawasan pabean.

9. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya.

21

10. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan kepabeanan dan

cukai.

11. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan

pengeluaran barang ditempat penimbunan pabean dan pelaksanaan

penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.

Didalam Kepegawaian telah dijelaskan dan diatur yang

berbunyi sebagai berikut. (Abdullah,1996:15)

(1) Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang didasarkan

atas aturan-aturan umum, juga orang-orang yang bukan karena

pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang,

Badan Pemerintah atau Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk

pemerintah atau atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah serta

semua kepala rakyat indonesia asli dan kepala golongan timur

asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

(2) Yang disebutpejabat dan hakim termasuk juga ahli pemutus

perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang yang

menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan ketua

peradilan agama.

(3) Semua anggota angkatan perang juga termasuk pegawai

(pejabat).

Sedangkan didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi pengertian pegawai negeri dirumuskan sebagai :

“Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi

juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan / badan

22

hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau

badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran

dari negara atau masyarakat”

Pengertian pegawai negeri tersebut di atas cukup luas, sehingga

dapat juga menjangkau orang-orang lain yang menurut pengertian biasa

mereka itu bukan pegawai negeri. Pokok-pokok Kepegawaian merumuskan

pegawai negeri sebagai :

“Setiap warga negara Replubik Indonesia yang telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejawabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara laiinya,

dan digaji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari rumusan diatas kita tarik kesimpulan, unsur unsur yang harus

dipenuhi agar seseorang dapat disebut pegawai negeri adalah :

1. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

3. Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau tugas negara

lainnya.

4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Paraller Impor (Black Market)

Pasar gelap atau Black Market merupakan pasar yang barang-

barangnya merupakan barang-barang ilegal yang di datangkan dari

negara-negara di luar Indonesia maupun dari Indonesia sendiri. (Alsa,

http://Black Market Rugikan Perekonomian Dunia.com). Yang di maksudkan

23

ilegal bahwa barang-barang itu masuk tanpa ada pemeriksaan dan tidak

membayar bea cukai sesuai prosedur yang ada. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, pasar gelap memiliki pengertian tempat terjadinya jual

beli dengan transaksi tanpa pengendalian harga dan kadang-kadang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dipaparkan juga

dalam buku Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan

Kekerasan yang ditulis oleh Lydia Herlina Martono, suatu perdagangan

yang dilakukan di pasar gelap, artinya dilakukan di luar jalur resmi sebab

melanggar hukum.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 527 K/Pdt/2006 juga

menggunakan istilah Black Market untuk menyebut suatu perdagangan

yang tidak resmi. Cakupan istilah pasar gelap ini cukup luas, selama

perdagangan tersebut melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur

resmi, maka dapat disebut sebagai suatu pasar gelap. Misalnya, barang

yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil pencurian,

penyelundupan, atau tidak dilengkapi perizinan untuk dapat

diperdagangkan, sehingga melanggar suatu ketentuan peraturan

perundang-undangan. Terkait dengan pasar gelap dimana segala proses

hingga terjadinya transaksi jual beli dilakukan dibawah tangan dan

bertentangan dengan undang-undang, pelaku pasar gelap juga dapat

dipandang sebagai pelanggaran hukum perdata dan hukum pidana

sekaligus.

Adanya larangan-larangan serta batasan-batasan yang dilakukan

pemerintah terhadap barang-barang tertentulah yang menimbulkan

24

penyelundupan telepon seluler replika tersebut, karena telepon seluler

replika tersebut dianggap melanggar lisensi atau Hak Kekayaan

Intelektual perusahaan yang dapat menjadikan dasar hukum pemerintah

untuk melarang telepon seluler replika tersebut masuk kedalam wilayah

Indonesia. Pada kenyataannya memang sudah adanya pengawasan secara

langsung oleh Departmen Perdagangan, tetapi tetap saja barang

blackmarket atau telepon seluler replika tersebut lolos dari pengawasan

Departmen Perdagangan, padahal itu semua mempunyai suatu tujuan

yaitu untuk untuk melindungi dan menguntungkan konsumen.

(Yodo,1998:68)

2.1.4 Pasar Gelap Di Indonesia

Barang-barang yang diimpor dari luar negri biasanya dikenai

pajak yang lumayan besar. Untuk menjual kembali pun harus

menutup biaya yang dikeluarkan, sehingga barang-barang impor

lebih mahal daripada barang- barang sejenis yang berasal dari luar

negri. Baru-baru ini, imporir alat komunikasi telah dikenakan Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 22 yang tarifnya baru saja dinaikkan dari

2,5 persen menjadi 7,5 persen. (Mohmaad,http://

www.merdeka.com) Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif

pajak ponsel, tablet dan alat komunikasi sejenis sebagai pajak barang

mewah disinyalir bakal menjadi pemicu bertambahnya praktik pasar

gelap. Hal ini dikarenakan para pelaku bisnis menghindari

pembayaran pajak yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang

lebih dari penjualan produknya.

25

Dari faktor-faktor pendorong terjadinya praktik pasar gelap

diatas, faktor yang paling mendukung terjadinya pasar gelap adalah

kegagalan sistem bea cukai, aparat yang korup dan kebijakan

pemerintah yang menuntun terciptanya perbedaan harga domestik

dengan harga di luar negeri. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan satu

sama lain. Niat para pelaku bisnis untuk bermain lewat jalan

belakang didukung oleh kegagalan sistem bea cukai dipandang

sebagai kesempatan bagi orang-orang dalam yang justru mengetahui

kelemahan sistem bea cukai itu sendiri sehingga dimanfaatkan

sebagai lahan suap.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan ada kesamaan pada pembahasan

dengan merujuk penggunaan barang elektronik paraller impor (Black Market)

yang mana penelitian itu terdiri dari, Gde Manik Yogiartha dan I Ketut Wirta

Griadhi, pada tahun 2013 dengan judul Perlindungan hukum terhadap

konsumen dalam jual-beli telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap (Black

Market). Dimana hasil penelitian mencangkup tentang Telepon seluler

termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009, dan dilihat pada ketentuan

UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK menyatakan bahwa “seorang pelaku

usaha produksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan

informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

26

Terhadap pelanggaran Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dapat dikenakan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp. 2 miliar. Relevasi terhadap peneliti ada kesamaan dan perbedaan antara

lain, Persamaan : penelitian ini sama-sama membahas tentang perundang-

undangan perlindungan dalam jual-beli telepon seluler tanpa garansi dipasar

gelap.

Perbedaan : dipenelitian ini membahas tentang konsumen yang

menggunakan barang Black Market.

Peneliti kedua Ahmad Ade Saputra pada tahun 2017 dengan judul

Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat beredarnya penjualan

elektronik Handphone jenis replika dan paraller impor (Black Market) di kota

Pekanbaru”. Dimana hasil penelitian mencangkup tentang Tanggung jawab

pelaku usaha yang menjual elektronik Handphone replika dan paraller impor

(Black Market) di kota Pekanbaru belum dilaksanakan sebagaimana mestinya

karena tidak semua gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang diajukan

oleh konsumen kepada pelaku usaha dipenuhi oleh pelaku usaha dan faktor

yang menjadi penghambat perlindungan konsumen dalam jual beli elektronik

Handphone replika dan blackmarket di kota Pekanbaru, yaitu pertama

lemahnya posisi konsumen bila berhadapan dengan pelaku usaha, kedua

kurangnya pengetahuan konsumen tentang hukum perlindungan konsumen.

Adapun kesamaan : Sama-sama membahas tentang elektronik Handphone

paraller impor Black Market Perbedaan : lokasi penelitian, pelaku penelitian

dan hasil dari wawancara terhadap bea cukai yang ditekankan.

27

Penelitian yang ketiga adalah Faillasuf Septanu Adivon pada tahun

2015 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan

Telepon Seluler Replika.” Dimana hasil penelitian mencangkup tentang

Permasalahan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum kepolisian terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler

replika. Adapun kesamaan sama-sama membahas tentang tindak hukum

terhadap barang Black Market Perbedaan : penegak hukum yang menangani

adalah kepolisian.

Dari kesamaan tersebut dapat dijelaskan mengenai hasil penelitian

terdahulu yang lebih detail yaitu pada tabel dibawah ini :

Tabel.2 Penelitian Terdahulu.

No Nama

Pengarang

Tahun dan

Judul

Hasil Penelitian Relevasi

Terhadap

Penelitian

1. Gde Manik

Yogiartha dan I

Ketut Wirta

Griadhi (2013)

“Perlindungan

hukum terhadap

konsumen

dalam jual-beli

telepon seluler

tanpa garansi di

pasar gelap

(Black Market).

Telepon seluler termasuk produk

telematika sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009,

dan dilihat pada ketentuan UUPK,

Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK

menyatakan bahwa “seorang pelaku

usaha produksi dan atau

memperdagangkan barang yang tidak

mencantumkan informasi dan atau

petunjuk penggunaan barang dalam

bahasa Indonesia sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Terhadap pelanggaran Pasal

8 UUPK, pelaku usaha dapat

dikenakan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Persamaan :

penelitian ini

sama-sama

membahas

tentang

perundang-

undangan

perlindungan

dalam jual-beli

telepon seluler

tanpa garansi

dipasar gelap

Perbedaan :

dipenelitian ini

membahas

tentang

konsumen yang

menggunakan

barang Black

Market.

28

2. Ahmad Ade

Saputra (2017)

“Perlindungan

hukum terhadap

konsumen

akibat

beredarnya

penjualan

elektronik

Handphone

jenis replika dan

paraller impor

(Black Market)

di kota

Pekanbaru”.

Tanggung jawab pelaku usaha yang

menjual elektronik Handphone

replika dan paraller impor (Black

Market) di kota Pekanbaru belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya

karena tidak semua gugatan ganti

rugi berdasarkan wanprestasi yang

diajukan oleh konsumen kepada

pelaku usaha dipenuhi oleh pelaku

usaha dan faktor yang menjadi

penghambat perlindungan konsumen

dalam jual beli elektronik

Handphone replika dan blackmarket

di kota Pekanbaru, yaitu pertama

lemahnya posisi konsumen bila

berhadapan dengan pelaku usaha,

kedua kurangnya pengetahuan

konsumen tentang hukum

perlindungan konsumen.

Persamaan :

Sama-sama

membahas

tentang

elektronik

Handphone

paraller impor

Black Market

Perbedaan :

lokasi

penelitian,

pelaku

penelitian dan

hasil dari

wawancara

terhadap bea

cukai yang

ditekankan.

3. Faillasuf

Septanu Adivon

(2015)

“Penegakan

Hukum

Terhadap

Tindak Pidana

Penjualan

Telepon Seluler

Replika”

Permasalahan mengenai penegakan

hukum yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum kepolisian terhadap

tindak pidana penjualan telepon

seluler replika.

Persamaan :

sama-sama

membahas

tentang tindak

hukum terhadap

barang Black

Market

Perbedaan :

penegak hukum

yang menangani

adalah

kepolisian Sumber : Data Diolah

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pilihan Rasionalitas Menurut James S.Coleman

Teori pilihan rasional, merupakan teori sosiologi mikroskopik yang

tumbuh mulai akhir dekade 1960.an. teori ini dipelopori oleh James S.

Coleman ketika ia menulis esainya yang berjudul “Purposive Action

Framework”. Ia mengusulkan sebuah analisis tindakan kolektif yang bahkan

dapat diperluas kedalam analisis, seperti norma sosial, marriage markets,

sistem status, dan pencapaian tingkat pendidikan. Melalui karyanya tersebut,

29

Coleman mempertahankan tema bahwa untuk merumuskan definisi pilihan

rasional dalam sosiologi, fokus studi diarahkan pada penjelasan fenomena

sosial makro berdasarkan pilihan yang dibuat aktor sosial pada tingkat mikro.

Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu ini dilanjutkab

dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau

bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem

sosial. Selanjutnya, Coleman juga memerhatikan hubungan sebaliknya, yakni

hubungan makro-mikro atau bagaimana cara sistem memaksa orientasi aktor.

(Sindung, 2012:193)

Meskipun mempengaruhi perkembangan teori pertukaran, teori pilihan

rasional secara umum berada pada posisi marginal dalam arus utama teori

sosiologi. Upaya yang dilakukan oleh seseorang yang bernama James S.

Coleman lah teori pilihan rasional menjadi salah satu teori “panas” dalam

sosiologi kontemporer. (Goodman, 2008:576) Inti dari prospektif Coleman

adalah gagasan bahwa teori sosial bukan sekedar latihan akademis namun

seharusnya memengaruhi dunia sosial melalui “ intervensi”. Berdasarkan

fokus yang diarahkan pada individu ini, Coleman mengaku bahwa ia adalah

seorang metodolog individualis, meskipun ia melihat prospektif yang

dikemukakanya sebagai “varian spesial” orientasi tersebut.

Orientasi pilihan rasional Coleman jelas pada gagasan dasarnya bahwa

“orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan, dengan tujuan

(dan tindakan) yang dibangun oleh nilai atau preferensi. Namun kemudian

Coleman beragumen bahwa untuk sebagian besar tujuan teoretis, ia akan

memerlukan konseptualisasi yang lebih tepat tentang aktor rasional yang

30

berasal dari ilmu ekonomi, konsep yang melihat aktor memilih tindakan-

tindakan yang akan memaksimalkan keuntungan, memuaskan kebutuhan dan

keinginannya.

Coleman mengakui bahwa didunia nyata orang tidak selalu bertindak

rasional, namun ia merasa bahwa hal ini tidak banyak membawa perbedaan

dalam teorinya : “asumsi implisit saya adalah bahwa prediksi teoritis yang

dikemukakan disini pada dasarnya tidak membedakan apakah aktor bertindak

menurut rasionalitas sebagai mana yang umum dipahami atau menyimpang

dari yang telah diamati”. Menggunakan pendekatan pilihan rasional, Coleman

menjelaskan serangkaian fenomena level makro. Pandangan dasarnya adalah

bahwa teoritisi perlu menjaga agar konsepsi mereka tentang aktor tetap

konstan dan dari konsepsi mikro konstan tersebut membangun berbagai

gambaran tentang fenomena level makro.

Teori pilihan rasional telah menjadi salah satu teori “panas” di dalam

sosiologi kontemporer, sebagian besar melalui usaha satu orang, yakni James

S.Colm. Karena kami telah menguraikan ajaran-ajaran dasar teori pilihan

rasional, akan bermanfaatlah memulai dengan komentar-komentar pengantar

yang diberikan oleh Coleman kepada terbitan pertama jurnal Rationality and

Siciety. Jurnal itu bersifat interdisipliner karena tori pilihan rasional

“Paradigma Tindakan Rasional” adalah satu-satunya teori dengan

kemungkinan menghasilkan integrasi paradigmatic. Coleman tidak ragu-ragu

untuk berargumen bahwa pendekatan itu beroperasi dari suatu dasar di dalam

individualism metodologis dan menggunakan teori pilihan rasional sebagai

dasar level mikro untuk penjelasan fenomena level makro.

31

Suatu proporsi besar karya di dalam sosiologi disisihkan dari halaman-

halaman Rationality and Siciety. Akan tetapi, yang tidak disisihkan adalah

perhatian-perhatian level makro dan pertautannya dengan tindakan rasional.

Di luar perhatian-perhatian akademik seperti itu, Coleman menginginkan

pekerjaan yang dilakukan dari perspektif pilihan rasional mempunyai

relevansi praktis kepada dunia sosial kita yang sedang berubah.

Fokusnya pada individu, Coleman mengakui bahwa dia adalah seorang

individualis metodis, meskipun dia melihat perspektif khususnya sebagai

suatu “varian istimewa” dari orientasi itu. Pandangannnya istimewa di dalam

arti bahwa pandangan itu menerima ide kemunculan dan sambil berfokus pada

faktor-faktor internal bagi system itu, faktor-faktor itu tidak pasti sebagai

tindakan-tindakan dan orientasi-orientasi individual. Yakni, fenomena level

mikro selain individu-individu dapat menjadi focus analisisnya.

Orientasi pilihan rasional Coleman jelas di dalam ide dasarnya bahwa

“orang-orang bertindak secara sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan itu

(dan dengan tindakan-tindakan itu) dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-

pilihan”. Tetapi kemudian Coleman melanjutkan berargumen bahwa untuk

sebagian besar maksud teoritis, akan membutuhkan suatu konseptualisasi yang

seksama mengenai actor rasional yang berasal dari ekonomi, konseptualisasi

yang melihat para actor memilih tindakan-tindakan yang akan

memaksimalkan manfaat, atau pemuasan kebutuhan-kebutuhan dan

keinginan-keinginan mereka.

32

Terdapat dua unsur utama di dalam teori pilihan rasional, para actor

dan sumber-sumber daya. Sumber-sumber daya adalah hal-hal yang

dikendalikan oleh para actor dan mereka berkepentingan padanya. Karena

kedua unsur itu, Coleman memerinci bagaimana interaksi mereka mendorong

kearah level system : suatu dasar minimal untuk system tindakan sosial ialah

dua actor, yang masing-masing mempunyai kendali atas sumber-sumber daya

yang diminati orang lain. Minat masing-masing kepada sumber-sumber daya

yang ada dibawah kendali orang lain itulah yang membuat kedua orang itu,

sebagai actor bertujuan, terlibat di dalam tindakan-tindakan yang melibatkan

satu sama lain, suatu system tindakan, struktur itulah bersama fakta bahwa

para actor bertujuan, masing-masing mempunyai tujuan untuk

memaksimalkan perwujudan kepentingan-kepentingannya, yang memberi

karakter saling tergantung, atau sistematik, bagi tindakan-tindakan mereka.

Coleman mengakui bahwa di dalam dunia nyata orang tidak selalu

berperilaku secara rasional, tetapi dia merasa bahwa hal tersebut tidak begitu

berpengaruh di dalam teorinya : “ Asumsi tersirat saya ialah bahwa rediksi-

prediksi teoritis yang dibuat disini akan sama secara substansif entah para actor

bertindak secara saksama menurut rasionalitas seperti yang lazim dipahami

atau menyimpang dengan cara-cara yang telah diamati”.

Menggunakan pendekatan pilihan rasionalnya, Coleman menjelaskan

serangkaian fenomena level makro. Pendirian dasarnya ialah bahwa teoritisi

perlu menjaga konsepsi mereka mengenai actor konstan dan menghasilkan

berbagai gambaran fenomena level makro dari konstanta mikro itu. Dengan

cara itu, perbedaan-perbedaan di dalam fenomena makro dapat dilacak kepada

33

struktur-struktur relasi yang berbeda pada level makro dan bukan kepada

variasi-variasi pada level mikro.

Teori pilihan rasional mempunyai keterkaitan yang sangat dekat

dengan teori pertukaran sosial yang berkembang dalam waktu yang hampir

bersamaan. Beberapa kritik dan pertanyaan yang diajukan sejumlah teori

terhadap kerangka pemikiran Homans dan kawan-kawan mendorong Coleman

dan sejumlah teori lain mengembangkan teori pilihan rasional yang kemudian

menjadi lebih populer. Keterkaitan teori pilihan rasional dengan teori

pertukaran terletak pada pandangannya mengenai beberapa tema instrumental.

Perbedaan penting antara keduanya menurut Lawler dan Thye adalah

bahwa dalam kerangka teori reinforcement, aktor diasumsikan selalu “melihat

kebelakang” (orientasi pelakunya bersadarkan pengalaman masa lampau)

sementara teori pilihan rasional mengasumsikan individu selalu “melihat

kedepan” (orientasi perilakunya didasarkan pada pencapaian tujuan atau

kondisi yang diinginkan).

Teori pilihan rasional sering dilihat sebagai teori yang berbeda dari

pendekatan teoritis lain dalam sosiologi dalam dua hal, yakni komitmennya

pada metodologi individualisme dan pandangannya tentang pilihan sebagai

sebuah proses optimalisasi. Metode individualisme digunakan sosiolog

termasuk teori pilihan rasional untuk menjelaskan tindakan intensional

(bertujuan). Metode tersebut digunakan dalam penelitian-penelitian yang

difokuskan pada bagaimana tindakan individual bertujuan tidak saja

34

berdampak sesuai yang diharapkan, tetapi juga yang berdampak tidak

diinginkan atau tidak diantisipasi sebelumnya.

Teori pilihan rasional sebagaimana teori sosiologi mikroskopik lain

berpusat pada aktor sebagai salah elemen kunci teori. Elemen lainnya adalah

sumber daya. Seorang aktor dalam teori pilihan rasional diasumsikan memiliki

maksud atau tujuan (intensional) dalam setiap tindakannya. Tidak ada

tindakan yang tidak bertujuan. Selain itu aktor juga diasumsikan selalu

mempunyai kerangka preferensi (kerangka pilihan) yang bersifat relatif tetap

atau stabil. Pilihan yang dibuat buat aktor berdasarkan kerangka preferensi

tersebut. Dalam teori pilihan rasional, individu dilihat sebagai sangat rasional,

mampu melakukan yang terbaik untuk memuaskan keinginannya. (Sindung,

2012:202)