BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Bayi Kecil Masa Kehamilan (KMK ...
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 2.1 - sinta.unud.ac.id II.pdf · uang, barang atau jasa) akan benar-benar...
Transcript of BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 2.1 - sinta.unud.ac.id II.pdf · uang, barang atau jasa) akan benar-benar...
4
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Bank
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10
November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.1.2 Pengertian Prosedur
Menurut Ardiyos (2004:73) arti dari prosedur adalah suatu bagian sistem
yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu
atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha
atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.
Menurut Baridwan (2002:3) prosedur dapat didefinisikan sebagai suatu
urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih yang disusun
untuk menjamin adanya pelaku yang seragam terhadap transaksi-transaksi
perusahaan yang sering terjadi.
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur
merupakan serangkaian tindakan atas transaksi dilakukan beberapa orang yang
secara berulang-ulang yang dilakukan secara seragam dengan tahapan-tahapan
yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.
5
Adapun karakteristik dari prosedur menurut Mulyadi (2001:6), adalah
sebagai berikut :
1) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik
dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3) Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4) Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5) Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.
Manfaat dari prosedur (Mulyadi, 2001:6) adalah sebagai berikut:
1) Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa
yang akan datang.
2) Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh
seluruh pelaksana.
4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan
efisien.
5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.
2.1.3 Pengertian Kredit
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.
6
2.1.4 Tujuan Kredit
Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :
1) Mencari keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil
yang didapatkan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank dan biaya
administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2) Membantu usaha nasabah
Adalah bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana,
baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3) Membantu pemerintah
Dalam hal ini, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan
semakin baik, karena itu berarti adanya peningkatan pembangunan di
berbagai sektor.
2.1.5 Unsur-unsur Kredit
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas
kredit adalah sebagai berikut :
1) Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa
uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu
di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya
sudah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun
ekstern. Penelitian ini mencakup kondisi masa lalu dan masa sekarang
nasabah pemohon kredit.
7
2) Kesepakatan
Setelah memberi rasa percaya pada nasabah, kesepakatan dibuat antara
pemberi dan penerima kredit. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat
perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan
kewajibannya.
3) Jangka waktu
Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan
perjanjian yang dibuat dalam hal masa pengembalian kredit.
4) Resiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko
tidak tertagihnya pemberian kredit. Resiko ini ditanggung oleh bank, baik
resiko yang disengaja oleh nasabah lalai maupun resiko yang tidak disengaja.
5) Balas jasa
Merupakan keuntungan dari suatu pemberian kredit yang biasa disebut
dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi
kredit ialah keuntungan bank.
2.1.6 Jenis-jenis kredit
Dari segi kegunaannya kredit dibagi menjadi 2 (Kasmir:91), yaitu :
1) Kredit Investasi
Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun
proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya seperti
membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemanfaatannya relatif
lama.
8
2) Kredit Modal Kerja
Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam
operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli
bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan
dengan proses produksi perusahaan.
Dilihat dari segi tujuan kredit ada 3 jenis, antara lain :
1) Kredit Produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya
kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.
2) Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini
tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang
untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh
kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga
dan kredit konsumtif lainnya.
3) Kredit Perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang
dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen
perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit
ini misalnya kredit ekspor dan impor.
9
Dilihat dari segi jangka waktunya dapat dibagi menjadi 3, yaitu :
1) Kredit Jangka Pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau
paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk
pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
2) Kredit Jangka Menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun,
biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk
atau peternakan kambing.
3) Kredit Jangka Panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka
panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit
ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau
manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
2.1.7 Jaminan Kredit
Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa
jaminan sangat membahayakan posisi bank, karena jika nasabah mengalami suatu
kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang
disalurkan.
Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh debitur adalah
sebagai berikut :
10
1) Dengan Jaminan
(1) Jaminan benda berwujud, antara lain : tanah, bangunan, kendaraan
bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan,
tanaman/kebun/sawah.
(2) Jaminan benda tidak berwujud, diantaranya : sertifikat saham, sertifikat
obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang
dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat-surat
tagihan lainnya.
(3) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila
kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang
menanggung resikonya.
2) Tanpa Jaminan
Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan
dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang
memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit
tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan
penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk
pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.
2.1.8 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
Menurut Kasmir (2012:95), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank
harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.
Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut
disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk
11
mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian
yang benar.
Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama.
Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar
penilaian setiap bank. Berikut adalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip, alat,
pedoman dan sistem dalam melakukan analisis kredit (IBI, 2014:82) :
1) Analisis 5C
(1) Character. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan
untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur,
beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.
Penilaian melalui karakter lazimnya dilakukan melalui :
a. Bank checking, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank
Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait
nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan,
nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran
pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas
pembiayaan tersebut.
b. Trade checking, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan,
untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan bisnisnya. Informasi
dari asosiasi usaha di mana calon nasabah pembiayaan terdaftar,
untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interkasi di
antara pelaku usaha dalam asosiasi.
(2) Capacity. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam
bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan
12
dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan
tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat
digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain :
a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (past
performance).
b. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon
nasabah pembiayaan.
c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang
berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan
penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan bank.
d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah
melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah
pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber
bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.
(3) Capital. Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara
keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi
pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan
permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha
nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
(4) Condition of economy. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri
maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang,
dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah
13
pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam
melakukan analisis condition of economy, antara lain :
a. Regulasi pemerintah pusat dan daerah;
b. Kondisi makro dan mikro ekonomi;
c. Situasi politik dan keamanan;
d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.
(5) Collateral. Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah
pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai
dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah
pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban
nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu
memenuhi kewajiban (sebagai second way-out).
2) Analisis 7P’s
(1) Personality (kepribadian). Kepripadian merupakan salah satu yang akan
dinilai untuk mengetahui penilaian karakter yang digunakan untuk
mengetahui bagaimana kepribadian calon nasabah. Penilaian ini hampir
sama dengan karakter hanya saja kepribadian lebih menekankan kepada
penilaian orang. Penelitian kepribadian dilakukan dalam upaya menilai
kepribadian yang dilakukan bank terhadap calon nasabah dan begitu pula
dengan keluarganya.
(2) Purpose (tujuan). Sehubungan dengan adanya ketentuan internal,
eksternal dan memperhatikan dampak lingkungan serta green banking
maka sangat penting sekali tentang tujuan kredit. Tujuan kredit
14
merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui tujuan
permohonan kredit dari calon debitur. Secara umum ada tiga tujuan
permohonan kredit pada umumnya dilihat dari tujuan usahanya, yaitu
untuk usaha produktif, untuk digunakan sendiri (konsumtif), dan untuk
perdagangan. Hal yang sangat perlu diketahui disamping tujuan kredit
tersebut juga kegiatan usahanya apakah akan berdampak negatif atau
tidak terhadap lingkungan. Bila berdampak negatif maka kemungkinan
besar bank tidak akan memberikan fasilitas kredit.
(3) Party (kelompok usaha/industri). Dalam pemberian kredit biasanya bank
akan memberikan kredit sesuai dengan visi bank dalam
sektor/bidang/usaha apa saja yang dapat diberikan fasilitas kredit. Secara
umum bank dalam menyalurkan kredit memilah-milah menjadi beberapa
golongan/segmen/sektor. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk
menangani kredit tersebut, kredit usaha mikro, kecil, menengah dan
besar. Atau dapat juga dipilah berdasarkan wilayah, misalnya daerah
pedesaan, perkotaan, atau sektor usaha, misalnya peternakan, industri,
atau sektor lainnya.
(4) Payment (pembayaran). Salah satu hal yang paling penting dalam
mempertimbangkan pemberian kredit adalah kemampuan membayar
calon nasabah. Hal ini menyangkut dengan cara pembayaran kredit calon
debitur. Penilaian yang dilakukan untuk menilai calon debitur dalam
membayar kredit, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari sumber objek
yang dibiayai. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuan nasabah dalam
membayar kredit.
15
(5) Prospect (prospek usaha/kegiatan). Bank dalam memberikan kredit
bukan saja untuk jangka pendek tetapi lebih untuk hubungan jangka
panjang. Dalam upaya untuk melihat prospek usaha/kegiatan maka bank
akan melakukan penilaian tentang hal ini. Untuk menilai prospek
usaha/kegiatan atau harapan ke depan terutama terhadap objek kredit
yang akan dibiayai memerlukan cara analisis tersendiri. Hasil
kajian/analisis, tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan
harapan atau prospek usaha/kegiatan yang baik atau cerah. Usaha yang
tidak mempunyai prospek yang baik atau cerah seharusnya ditunda
karena akan menyulitkan bank dan nasabah nantinya, misalnya usaha
yang sudah memasuki titik jenuh.
(6) Profitability (kemampuan menghasilkan keuntungan). Untuk menjaga
kelangsungan hidup suatu usaha atau kegiatan, tentunya suatu kegiatan
atau usaha harus menghasilkan surplus. Hal ini berarti kredit yang
dibiayai oleh bank haruslah memberikan keuntungan bagi kedua belah
pihak, baik bank ataupun calon debitur. Bilamana tidak menguntungkan
sudah seharusnya tidak diberikan kredit. Keuntungan bagi nasabah dan
bank tentunya adalah sebagai suatu tanda bahwa nasabah mampu
membayar kewajibannya dan diharapkan dapat menjaga kelangsungan
usaha/kegiatan usahanya. Disamping itu, juga bagi calon debitur adalah
usaha dapat berkembang yang pada akhirnya dengan keuntungan dapat
meningkatkan tambahan modal.
(7) Protection (perlindungan/proteksi). Proteksi artinya perlindungan
terhadap objek kredit yang akan dibiayai. Perlindungan tidak sebatas
16
jaminan fisik yang diberikan, tetapi lebih luas dari itu, yaitu adanya
jaminan dari pengambil kredit dalam bentuk lain, seperti jaminan kredit,
asuransi kematian dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang
diberikan dari kehilangan, kerusakan atau lainnya.
2.1.9 Aspek-aspek dalam Penilaian Kredit
Disamping menggunakan analisis 5C dan 7P, maka penilaian suatu kredit
layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek
yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi
kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-
proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.
Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut :
1) Aspek Yuridis/Hukum
Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta
izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai
dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa
pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti
keabsahannya adalah seperti :
(1) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri;
(2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan;
(3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
(4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
(5) Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah;
(6) Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.
17
2) Aspek Pemasaran
Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang
dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana.
Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :
(1) Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang
lalu;
(2) Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang
akan datang;
(3) Peta kekuatan pesaing yang ada;
(4) Prospek produk secara keseluruhan.
3) Aspek Keuangan
Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk
membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping
itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan.
Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria
kelayakan investasi yang mencakup antara lain :
(1) Rasio-rasio keuangan
(2) Payback period
(3) Net Present Value (NPV)
(4) Profitability Indek (PI)
(5) Internal Rate of Return (IRR)
(6) Break Even Point (BEP)
18
4) Aspek Teknis/Operasi
Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti
kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan dan mesin-
mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.
5) Aspek Manajemen
Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang
dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.
Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan
pertimbangan lainnya.
6) Aspek Sosial Ekonomi
Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum
seperti :
(1) Meningkatkan ekspor barang;
(2) Mengurangi pengangguran atau lainnya;
(3) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
(4) Tersedianya sarana dan prasarana;
(5) Membuka isolasi daerah tertentu.
7) Aspek Amdal
Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika
proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara
mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang
dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran
yang sering terjadi antara lain terhadap :
19
(1) Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa;
(2) Udara, mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas.
2.1.10 Prosedur dalam Pemberian Kredit
Prosedur pemberian atau penilaian kredit oleh dunia perbankan secara
umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang
menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang
ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.
Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman
perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula
ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.
Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum
sebagai berikut (Kasmir, 2012:100) :
1) Pengajuan berkas-berkas
Dalam hal ini pemohon kredit dapat mengajukan permohonan kredit yang
dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas
lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi
antara lain sebagai berikut :
(1) Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan,
jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut
pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta
relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
20
(2) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau
meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru
(perluasan) serta tujuan lainnya.
(3) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan
besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.
Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat
dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga
tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan,
maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam
memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan
kepada si pemohon.
(4) Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara
nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan
atau cara lainnya.
(5) Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko
terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur
kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan
sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat
dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan
berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
a. Akte notaris
Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan
Terbatas) atau yayasan.
21
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh
Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima
tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian
kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
d. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
f. Fotocopy sertifikat jaminan.
Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca
dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :
a. Current ratio
b. Acid test ratio
c. Inventory turn over
d. Sales to receivable ratio
e. Profit margin ratio
f. Return on net worth
g. Working capital
2) Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah
lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan
belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera
melengkapinya dan apabila sampai batas tertemtu nasabah tidak sanggup
22
melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit
dibatalkan saja.
3) Wawancara I
Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan
dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut
sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga
untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga
diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
4) On the spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai
objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot
dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the
spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita
lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5) Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-
kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang
ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada
saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
6) Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan
diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya,
23
biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima,
jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.
Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit
yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan
alasannya masing-masing.
7) Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum
kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad
kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan
yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan
debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.
8) Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang
diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang
bersangkutan.
9) Penyaluran/penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari
pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu
sekaligus atau secara bertahap.
2.1.11 Sistem Pengendalian Intern
Menurut IBI (2014:65) bank juga perlu menerapkan hal-hal sebagai
berikut :
24
1) Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas
penerapan proses manajemen resiko untuk resiko kredit yang setidaknya
memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian akurasi penerapan
pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan
efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan
pemantauan kualitas kredit.
2) Sistem review internal oleh individu yang independen dari unit bisnis untuk
membantu evaluasi proses kredit secara keseluruhan, menentukan akurasi
peringkat internal, dan menilai apakah account officer memonitor kredit
secara individual dengan tepat.
3) Sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang
memadai kepada dewan komisaris, direksi dan komite audit.
4) Audit internal atas proses resiko kredit dilakukan secara periodik, yang antara
lain mencakup identifikasi :
(1) Aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan;
(2) Seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan;
(3) Kualitas individual kredit dan komposisi portofolio telah dilaporkan
secara akurat kepada direksi;
(4) Terdapat kelemahan dalam proses manajemen resiko untuk resiko kredit,
kebijakan, dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap
kebijakan, prosedur dan limit.