BAB II KAJIAN TEORIeprints.umm.ac.id/53205/3/BAB II.pdf · 2019. 9. 10. · 9 BAB II KAJIAN TEORI...
Transcript of BAB II KAJIAN TEORIeprints.umm.ac.id/53205/3/BAB II.pdf · 2019. 9. 10. · 9 BAB II KAJIAN TEORI...
9
BAB II
KAJIAN TEORI
1. Tinjauan Penelitian Terdahulu Rimbawa (2005) menyatakan, bahwa aktivitas pemberian kredit, Bank
Jabar cabang Suci Bandung mampu menerapkan sistem informasi akuntansi dan
pengendalian intern pada pemberian kredit secara memadai dilihat dari karyawan
yang kompeten di bidang perkreditan melakukan penelitian dengan judul
“Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas
Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi Kasus Bank Jabar Cabang Suci
Bandung)”.
Amanina (2013) menyatakan, bahwa pada unsur lingkungan pengendalian
seperti nilai integritas yang ditunjukan melalui kode etik pada manual produk
kredit mikro, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang
ditunjukan melalui struktur organisasi, karyawan yang berkompeten serta adanya
pengawasan dari Group Head dan Regional Internal Control (RIC), analisis
resiko ini dimudahkan dengan adanya Loan Origination System (LOS) dengan
adanya program Micro Banking Scoring System (MBSS), pemberian kredit mikro
pada Bank Mandiri cabang Majapahit Semarang terdapat kelemahan yang masih
terjadi yaitu dalam hal jumlah karyawan untuk posisi Mikro Kredit Analis (MKA)
masih perlu adanya penambahan personel.
Haryani (2014) menyatakan hasil penelitiannya sistem pemberian kredit
sudah memenuhi sistem pemberian kredit. Terdapat tiga aktivitas dalam
komponen aktivitas yaitu pelaksanaan kredit harus terpisah dari penyidikan dan
10
analisa kredit dan penjagaan terhadap lemari besi. Tidak adanya penyimpangan
pada dokumen. Melakukan penelitian berjudul “Analisis Pengendalian internal
Pada Sistem Pemberian Kredit” studi kasus Credit Union Yogyakarta.
Suyanto (2016) menyatakan, bahwa terjadinya kredit yang bermasalah
timbul dikarenakan adanya prosedur yang kurang tepat serta penyalahgunaan
wewenang. Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus diperhatikan lagi oleh PT
BFI Finance dalam menyusun rencana dan program kerja perushaan. Sistem
pengendalian yang diterapkan oleh PT BFI Finance cabang Malang 1 sejauh ini
termasuk dalam katagori sangat efektif, dimana telah diketahui dalam hasil
penelitian bahwa PT BFI Finance cabang Malang 1 menerapkan sistem
pengendalian internal dengan mengacu pada standar sistem pengendalian internal
yang baik menurut COSO.
Zurlis & Fatwandini (2016) menyatakan, bahwa kurang optimal bagian
satuan pengendalian kredit karena tidak adanya audit khusus untuk pengelolahan
kredit, dan juga satuan pengendalian kredit tidak masuk kedalam struktur
organisasi sehingga garis komando dalam struktur organisasi untuk satuan
pengendalian intern tidak jelas. Penerapan sistem pengendalian intern pemberian
kredit pada BPR Jember Lestari sudah tergolong baik karena semua unsur dari
pengendalian intern telah diterapkan dengan baik.
2. Teori dan Kajian Pustaka
a) Sistem pengendalian internal
Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan
11
tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi
operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
(Agoes, 2012)
Mulyadi (2012) mengungkapkan, bahwa terdapat beberapa konsep
dasar dari pengendalian internal, diantaranya :
a. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu
tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan
suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan
hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.
b. Pengendalian internal di jalankan oleh orang, bukan hanya terdiri
dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang
dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris,
manajemen dan personel lain.
c. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan
memadai, bukan hanya keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan
komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem
pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam
pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal
tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
d. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling
berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.
b) Unsur-Unsur atas Pengendalian Internal
Unsur Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2010) sebagai berikut :
12
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara
tegas.
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan
biaya. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi
setiap unit dan organisasi.
c. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Diantara ke empat unsur pengendalian tersebut, unsur mutu
karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya merupakan unsur
pengendalian yang paling penting. Karena apabila karyawan yang
ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya maka seluruh aktivitas
tidak akan berjalan lancar dan apa yang telah dilakukan tidak akan dapat
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, unsur manusia atau karyawan
harus benar-benar ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya
serta memiliki tugas yang telah ditetapkan agar apa yang menjadi tujuan
perusahaan dapat tercapai dengan baik
c) Tujuan Pengendalian Internal
Suatu pengendalian yang efektif dan efesien sangat dibutuhkan oleh
organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian
internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan
dengan baik. Menurut Mulyadi (2010:163) adalah :
a. Menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat
dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika
kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai.
13
Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki 10
wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika
dokumen penting dan catatan tidak dijaga.
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Manajemen
memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk
menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang
digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan
penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan
proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi
keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan
perubahan kekayaan perusahaan.
c. Mendorong efesiensi. Pengendalian internal ditujukan untuk
mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam
segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan
sumber daya perusahaan yang tidak efesien.
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk mencapai
tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan dan prosedur.
Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang
memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.
Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas
maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini
dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan
dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila
struktur pengendalian internal suatu perusahaam lemah maka akan timbul
14
kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi
perusahaan
d) Kredit
Sinungan (1993) menyatakan, bahwa kredit adalah pemberian prestasi oleh
suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada
suatu masa tertentu yang akan datang disertai kontra japrestasi berupa
pendapatan bunga. Sedangkan pengertian menurut (Kasmir, 2011) kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa kredit atau pembiayaan
dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh
berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk
pembelian kendaraan. Kredit ini berarti debitur tidak memperoleh uang
tapi kendaraan, karena bank langsung membayar ke dealer dan debitur
hanya membayar cicilan kendaraan tersebut setiap bulan. Kemudian
adanya kesepakatan antara bank dengan debitur, bahwa mereka sepakat
sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.
e) Unsur-Unsur Kredit
Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut (Kasmir,
2011) adalah sebagai berikut:
a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa
kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan
15
datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh
bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani
diberikan. (Suyatno, 2007) menyatakan, bahwa kepercayaan yaitu
keyakinan dari si peminjam kredit bahwa prestasi yang diberikan baik
dalam bentuk uang, barang dan jasa akan benar-benar diterimanya
kembali dalam jangka waktu tetentu dimasa yang akan datang.
b. Kesepakatan disamping unsur percaya didalam kredit juga terdapat
unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit.
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-
masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
c. Jangka waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu
tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang
telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang. (Suyatno, 2007) menyatakan,
bahwa waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian
prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang
akan datang.
d. Resiko akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan
memungkinkan suatu resiko tidak tertagih. Semakin panjang suatu jangka
waktu kredit maka semakin besar pula resikonya. Resiko ini menjadi
tenggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak
disengaja. (Suyatno, 2007) menyatakan, bahwa Degree of Risk yaitu suatu
tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu
yang memindahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang
16
akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin
tinggi tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk
menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan
yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya
unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbulnya jaminan dalam
pemberian kredit.
e. Balas jasa bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan
yang diperoleh dari pemberian kredit. (Suyatno, 2007) menyatakan,
bahwa prestasi yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk
uang tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa, namun kehidupan
modern sekarang ini didasarkan kepada transaksi-transaksi kredit yang
menyangkut uang yang kita jumpai dalam praktek perkreditan.
f) Tujuan dan Fungsi Kredit
Kasmir (2011) menyatakan, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit
mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama dari suatu kredit adalah:
a) Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari
pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima
oleh bank (dalam hal ini koperasi) dan biaya administrasi kredit yang
dibebankan kepada peminjam.
b) Membantu usaha peminjam yaitu untuk membantu usaha peminjam
yang memerlukan dana, agar dapat mengembangkan dan memperluas
usahanya.
c) Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang
disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik karena akan
17
meningkatkan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan
jumlah barang dan jasa, serta menghemat dan meningkatkan devisa
negara. Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang modern
banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu
diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal
ini menyebabkan bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam
bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi.
Suyatno (2007) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan
perekonomian dan perdagangan yaitu :
1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang
3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang
4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional
g) Prinsip Pengkreditan
a. Prinsip 5 C
1) Character menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari
debitur untuk secara jujur berusaha memenuhi kewajibanya. Faktor
ini sangat penting karena setiap transaksi kredit mengandung
kesanggupan untuk membayar. (Kasmir,2012) menyatakan, bahwa
Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah
calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan
18
kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orangorang yang akan
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2) Capacity adalah pendapat subjek mengenai kemampuan dari
debitur ini diukur dengan record diwaktu lalu dilengkapi dengan
observasi fisik pada pabrik atau toko dari debitur.(Kasmir, 2012)
menyatakan, bahwa Capacity untuk melihat kemampuan calon
nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan
mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3) Capital diukur oleh posisi financial secara umum dimana hal ini
ditunjukkan oleh analisa ratio financial yang khususnya ditekankan
pada tangible net worth dari perusahaan. (Kasmir, 2012)
menyatakan, bahwa dimana Capital untuk mengetahui sumber-
sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang
akan dibiayai oleh bank.
4) Collateral dicerminkan oleh aktiva dari debitur yang diikatkan atau
dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada
debitur tersebut. (Kasmir, 2012) menyatakan, bahwa Collateral
merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang
bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi
jumlah kredit yang diberikan.
5) Condition menunjukkan impact (pengaruh langsung) dari trend
ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan
atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu
yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan debitur untuk
19
memenuhi kewajibannya. (Kasmir, 2012)) menyatakan, bahwa
Condition dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi
sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-
masing.
b. Prinsip 5P
1. Party (para pihak) bertujuan mengklasifikasi calon debitur
berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Pengklasifikasian ini
akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas.
(Kasmir, 2012) menyatkan, bahwa Party yaitu mengklasifikasikan
nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan
tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga
nasabah dapat digolngkan ke golongan tertentu dan akan
mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
2. Purpose (tujuan) mencari data tentang tujuan atau keperluan
penggunaan kredit apakah akan digunakan untuk berdagang atau
untuk membeli rumah atau untuk bertujuan lainnya. Selain itu,
apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business
kredit yang bersangkutan. Misalnya, tujuan atau keperluan kredit
untuk perkapalan sedangkan line of business bank dalam pertanian.
(Kasmir, 2012) menyatakan, bahwa Purpose yaitu untuk
mengetaui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis
kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat
bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau
investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
20
3. Payment (pembayaran) mengetahui bagaimana perkiraan
pembayaran kembali peminjaman yang akan diberikan. Hal ini
dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran
penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan
pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah
pengambilannya. (Kasmir, 2012) menyatakan, bahwa Payment
merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah
mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana
saja dana untuk pengembalian kredit.
4. Profitability (perolehan laba) menilai berapa tingkat keuntungan
yang akan diraih calon debitur, bagaimana polanya, apakah makin
lama makin besar atau sebaliknya. (Kasmir, 2012) menyatakan,
bahwa Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan
nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke
periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat
apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.
5. Protection (perlindungan) menilai bagaimana calon debitur
melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha apakah
dalam bentuk jaminan barang, orang atau asuransi. (Kasmir, 2012)
menyatakan, bahwa tujuan Protection adalah bagaimana menjaga
agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan yang berupa
jaminan barang atau jaminan asuransi.
h) Prosedur Pemberian Kredit
21
Menurut Kasmir (2009:115) prosedur pemberian kredit secara
umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan berkas-berkas
Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam
suatu proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang
perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu dan cara
pemohon mengembalikan kredit hingga jaminan kredit.
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap
sesuai persyaratan dan sudah benar agar permohonan kredit dapat
segera diproses.
3. Wawancara
Wawancara bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan
nasabah yang sebenarnya.
4. On the Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau
berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian
hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-
kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.
5. Keputusan kredit
Yakni menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika
diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka
22
hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-
masing.
6. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon
nasabah menandatangi akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek
dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara
langsung, atau dengan melalui notaris.
7. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang
diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank
yang bersangkutan.
8. Penyaluran atau penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai
realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan
tujuan kredit.
i) Pengertian Kredit macet
Menurut Ismail (2010) kredit macet merupakan melampui 270 hari
atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.
Faktor-Faktor Penyebab Resiko Kredit Macet
a. Error Omission Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh
adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan.
23
b. Error Commusion Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan
lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau
sudah ada, tetapi tidak jelas. Kredit-kredit yang disalurkannya jika
banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Dengan
pedekatan term of reference, biasanya akan diketahui apakah kredit
macet itu karena error omission atau error commission. Jadi
kesalahannya bisa saja bukan pada dasar keputusannya, tetapi karena
masalah monitoring dan pembinaan bank terhadap nasabahnya. Sama-
sama salah, tetapi esensinya menjadi lebih jelas dan memudahkan
menemukan siapa yang bertanggung jawab, bukan siapa yang
dipersalahkan.
Penyelesaian dan Pencegahan Kredit Macet Untuk menyelesaikan
dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh
dengan beberapa cara sebagai berikut :
1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) Perubahan syarat kredit hanya
menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk
masa tenggang dan perubahan angsuran kredit. Tentu tidak
kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh koperasi,
melainkan hanya kepada debitur yang menunjukan itikad dan
karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau
melunasi kredit (willingness to pay). Disamping itu, usaha debitur
juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
2. Reconditioning (Persyaratan Ulang) Perubahan sebagian atau
seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan
24
jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga,
penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan
persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak
termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014) atau seluruh
kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang bersifat jujur,
terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami
kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi
dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk
dilakukan persyaratan ulang.
3. Restructuring (Penataan Ulang) Perubahan syarat kredit yang
menyangkut penambahan dana koperasi atau konversi seluruh
atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan
konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan
koperasi atau mengambil partner yang lain untuk menambah
penyertaan.
4. Liquidation (Likuidasi) Penjualan barang-barang yang dijadikan
jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelakasanaan likuidasi ini
dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benarbenar
menurut koperasi sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan
kembali atau usaha anggota yang sudah tidak memiliki prospek
untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan
menyerahkan penjualan barang tersebut kepada anggota yang
bersangkutan.
25
j) Pengendalian Internal Kredit
Pada umumnya pengendalian internal kredit meliputi unsur-unsur
pengendalian internal berupa penelaah dan penekanan pada tujuan
pengendalian yang ingin dicapai perusahaan. Menurut (Midjan & Susanto,
2001) memuat prinsip berikut :
a) Perlunya adanya pemisahan fungsi antara :
1) Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit
2) Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau
administrasi kredit
3) Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit
b) Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat
waktu mengenai posisi dana dengan kredit
c) Perlu penyusun ikhtisar mutasi keuangan bulanan
d) Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek
berikut pengawasan administratif
e) Perlu diciptakan peratran-peraturan intern yang akan menjamin
keamanan atas kelayakan baik bersifat prefentif maupun represif
f) Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat
g) Perlu disusun pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas
pemberian kredit berikut rekening giro, kredit dan lain-lain secara baik
k) Leasing
Leasing sebagai suatu lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai
suatu kegiatan yang masih sangat muda atau baru dilaksanakan di
Indonesia pada awal tahun 1970-an dan baru diatur untuk pertama
26
kali dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak
tahun 1974. Eksistensi prananta hukum leasing di Indonesia sendiri sudah
ada beberapa perusahaan leasing yang statusnya sama sebagai suatu
lembaga keungan non bank. Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan
dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiyaan perusahaa dalam bentuk
penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk
digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan
kriteria sebagai berikut (Triandaru & Budisantoso, 2006) :
1. Pembiyaan perusahaan
2. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala
3. Penyediaan barang-barang modal
4. Disertai dengan hak pilih atau hak opsi
5. Adanya nilai sisa yang disepakati.