BAB II HAL 12-44
-
Upload
lidya-atmadja -
Category
Documents
-
view
975 -
download
0
description
Transcript of BAB II HAL 12-44
BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Teori
1. Definisi Audit
Sebelum mempelajari auditing dan profesi akuntan publik
dengan mendalam, sebaiknya kita perlu mengetahui definisi
auditing terlebih dahulu.
Definisi Auditing pada umumnya yang banyak digunakan
adalah sebagai berikut :
a) Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, SA seksi 110.1
dalam SPAP, (2011).
“Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor
independen pada umumnya adalah untuk menyatakan
pendapat tentang kewajaran, dan semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus
kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia”.
b) Menurut Alvin Arens dalam bukunya Auditing dan Assurance
Service – An Integrated Approach (2008;1) mendefinisikan
auditing sebagai berikut :
12
“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang
informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat
kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan,
Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten
dan Independen.”
c) Menurut Randal J. Elder, dkk dalam bukunya Jasa Audit dan
Assurance Pendekatan Terpadu (2011)
“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang
informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat
kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan,
Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten
dan Independen”.
d) Menurut Arens, Alvin A., et al, Auditng and Assurance
Services – An Integrated Approach, Prentice Hall ( 2007).
“Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti
mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan
melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut
dengan kriterianya. Auditing hendaknya dilakukan oleh
seseorang yang kompeten dan independen.”
e) Menurut William C. Boynton, dkk dalam bukunya Modern
Auditng, Edisi ketujuh Jilid 1 (2002;1)
“Suatu Proses sistematis untuk memperoleh serta
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi
kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan
13
derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.”
Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian
auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis
yang dilakukan dengan pengumpulan dan pengevaluasian bukti
untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan
kriteria yang telah ditetapkan.
a. Definisi Standar Audit
Menurut (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S.
Beasley 2008). Standar auditing merupakan pedoman untuk
membantu auditor memenuhi tanggung jawab
profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis.
Pedoman paling luas yag tersedia adalah 10 standar
auditing yang berlaku umum sesuai GAAS (Generally
Accepted Auditing Standards), yang dikembangkan oleh
AICPA dan terakhir kali diperbaharui dengan SAS 105 dan
SAS 113. Standar ini mencakup pola pertimbangan atas
kualitas profesional seperti kompetensi dan Independensi,
persyarataan pelaporan serta bukti audit. Panduan yang
lebih umum adalah sepuluh Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP).
14
Standar Profesional Akuntan Publik tersebut disajikan
dalam tabel 2-1 berikut ini:
TABEL 2.1
Standar Auditing Yang Berlaku Umum
TABEL 2-1 Standar Auditing yang Berlaku Umum
Standar Umum
1. Audit harus dilakukan oleh orang yang
sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis
yang memadai sebagai seorang auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap
mental yang independen dalam semua hal yang
berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran
profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun
laporan keuangan.
Standar Pekerjaan Lapangan
1. Auditor harus merencanakan
pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua
asisten sebagaimana mestinya.
2. Auditor harus memperoleh
pemahaman yang cukup mengenai entitas serta
lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk
menilai risiko salah saji yang material dalam laporan
keuangan karena kesalahan dan kecurangan, dan untuk
merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit
selanjutnya.
3. Auditor harus memperoleh cukup
bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit
agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan
pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
15
Standar Pelaporan
1. Auditor harus menyatakan
dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah
disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
2. Auditor harus
mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai
keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara
konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan
dengan periode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan
bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai,
auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
4. Auditor harus menyatakan
pendapat mengenai laporan keuangan, secara
keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat
tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak
dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan,
auditor harus menyatakan alasan-alasan yang
mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua
kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan
laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas
menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta
tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor dalam
laporan auditor.
Sumber : Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley 2008
Standar-standar tersebut, yang disajikan dalam tabel
2.1, tidak cukup spesifik untuk memberikan pedoman yang
berarti bagi praktisi, tetapi menyajikan kerangka kerja yang
16
membuat AICPA (American Institude of Centified Public
Accountans) dapat memberikan interprestasi. ( Alvin A.
Arens ; Randal J. Elder & Mark S. Beasley ( 2008 : 2 ).
Sedangkan Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP)
adalah standard yang dikeluarkan oleh IAPI (Ikatan
Akuntansi Publik Indonesia) yang diterbitakan mulai dari
tanggal 24 Mei 2007 sampai sekarang. Sejak tanggal 24
Mei 2007 berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan
mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui
Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – Kompartemen
Akuntan Publik.
Berdirinya Institut Akuntan Publik Indonesia adalah
respons terhadap dampak globalisasi, dimana Drs. Ahmadi
Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI
mengusulkan perluasan keanggotaan IAI selain individu. Hal
ini telah diputuskan dalam Kongres IAI X pada tanggal 23
Nopember 2006. Keputusan inilah yang menjadi dasar untuk
merubah IAI – Kompartemen Akuntan Publik menjadi
asosiasi yang independen yang mampu secara mandiri
mengembangkan profesi akuntan publik. IAPI diharapkan
dapat memenuhi seluruh persyaratan International
Federation of Accountans (IFAC) yang berhubungan dengan
profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi
17
persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum
dalam Statement of Member Obligation (SMO). yang
merupakan pedoman perilaku dan ukuran kerja minimal
yang harus dipatuhi atau dicapai oleh akuntan publik dalam
memberikan jasa profesinya.
Standar Pemeriksaan yang Diterima Secara Umum /
GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) adalah
Aturan-aturan dan pedoman umum yang digunakan Akuntan
Publik terdaftar atau bersertifikat dalam mempersiapkan dan
melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan klien.
b. Jenis – Jenis Audit
Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan BPKP (2009) “pihak yang melakukan audit
dikelompokkan menjadi audit intern dan audit ekstern.”
Sedangkan menurut tujuannya, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(selanjutnya disebut UU 15 tahun 2004), “audit
(pemeriksaan) dibedakan menjadi audit keuangan, audit
kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.”
Jenis Audit menurut pihak yang melakukan audit
antara lain :
1) Audit Intern
18
Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak
dari dalam organisasi audit. Pengertian organisasi audit
dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang
tepat. Organisasi audit misalnya adalah pemerintah
daerah, kementerian negara, lembaga negara,
perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai
contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern
adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan
intern daerah yang bersangkutan (Bawasda). Sedangkan
pada organisasi kementerian negara audit intern
dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan
dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Audit intern dilaksanakan dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen. Jadi
pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya
membantu bupati / walikota / gubernur / menteri /
presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.
2) Audit Ekstern
Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak
di luar organisasi audit. Dalam pemerintahan Republik
Indonesia, peran audit ekstern dijalankan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit
19
atas pengelolaan keuangan Negara (termasuk keuangan
daerah) oleh seluruh organ pemerintahan untuk
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Alvin Arens dalam bukunya Auditing dan
Assurance Service – An Integrated Approach (2008;1).
Akuntan publik melaksanakan tiga jenis utama audit, yaitu
Audit Operasional, Audit Kepatuhan dan Audit Atas Laporan
Keuangan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
a. Audit Operasional (Operational Audit) / Management Audit
Audit operasional merupakan tinjauan atas bagian tertentu
dari prosedur serta metode operasional organisasi
tertentu dengan bertujuan mengevaluasi efisiensi dan
efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode
operasi organisasi. Contohnya, Mengevaluasi apakah
pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk anak
perusahaan H telah beroperasi secara efisien dan efektif.
b. Audit Ketaatan (Compliance Audit)
Audit Ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah
pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau
ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang
lebih tinggi.
Contohnya, Menentukan apakah persyaratan bank untuk
perpanjangan pinjaman telah dipenuhi.
c. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
20
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk
menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi
yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria
yang berlaku. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum
(GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit
atas laporan keuangan yang disusun dengan
menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar
lainnya yang cocok untuk organisasi itu.
c. Tipe – Tipe Auditor
Tipe–tipe auditor ada 2 yaitu :
1) Intern
Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak
dari dalam organisasi audit. Pengertian organisasi audit
dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang
tepat. Organisasi audit misalnya adalah pemerintah
daerah, kementerian negara, lembaga negara,
perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai
contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern
adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan
intern daerah yang bersangkutan (Bawasda).
Sedangkan pada organisasi kementerian negara audit
intern, dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen
21
dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern
dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
Sedangkan pada swasta audit intern yang ada pada
perusahaan-perusahaan swasta biasanya dengan
menggunakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
yang merupakan suatu mekanisme pengawasan yang
ditetapkan manajemen secara berkesinambungan guna
menjamin tersedianya laporan yang akurat dan
meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang
berlaku.
Audit intern dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan
fungsi pengawasan dalam manajemen. Jadi pelaksanaan
audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati
/walikota /gubernur /menteri /presiden dalam meyakinkan
pencapaian tujuan organisasi. (Dasar-Dasar Auditing
Pusdiklatwas BPKP – 2009) tanpa harus beropini yang
bertujuan untuk dilaporkan kepada komite stakeholder,
yang terdiri dari:
a. Stakeholder Internal
1. Dewan Direksi
Direktur (dalam jumlah jamak disebut Dewan
Direktur) adalah seseorang yang ditunjuk untuk
memimpin Perusahaan.
22
Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain
memimpin perusahaan dengan menerbitkan
kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih,
menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan
kepala bagian (manajer), menyetujui anggaran
tahunan perusahaan, menyampaikan laporan kepada
pemegang saham atas kinerja perusahaan.
Manfaatnya adalah untuk memberikan dasar yang
lebih baik, meyakinkan kepada para klien atau
langganan untuk menilai profitabilitas atau audit
financial, audit manajemen, dan sistem pengendalian
internal perusahaan itu, efisiensi operasionalnya dan
keadaan keuangannya.
2) Manajemen
Manajemen suatu perusahaan adalah nyawa dari
suatu perusahaan. Manajemen yang menentukan
pertumbuhan atau kebangkrutan suatu perusahaan.
Dengan adanya suatu pengelolaan dan manajemen
yang baik maka perusahaan akan mampu bertahan
dari segala tekanan, kendala dan rintangan yang ada.
Bahkan akan berkembang menjadi lebih besar dan
lebih baik lagi.
Manfaat Hasil audit bagi manajemen adalah
menambah kredibilitas laporan keuangannya
23
sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk
kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang
saham, kreditor pemerintah dan lain-lain.
3) Karyawan
Pengertian karyawan adalah sesorang yang
ditugaskan sebagai pekerja dari sebuah perusahaan
untuk melakukan operasional perusahaan dan dia
bekerja untuk digaji.
Manfaat hasil audit bagi karyawan adalah
memberikan dasar yang obyektif kepada serikat
buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan
sengketa mengenai upah dan tunjangan.
b. Stakeholder Eksternal
1) Investor
Investor adalah pihak yang berkepentingan
dengan informasi yang berhubungan dengan resiko
yang terkait dengan investasi modal. Informasi
tersebut akan membantu mengambil keputusan
apakah harus menambah modal, mengurangi atau
menjual sahamnya. Selain itu investor juga perlu
menilai kemampuan perusahaan membayarkan
dividen/ bagi hasil.
24
Manfaat hasil audit bagi Investor adalah
memberikan dasar yang terpercaya kepada para
investor untuk menilai prestasi investasi dan
kepengurusan manajemen.
2) Pemerintah
Bagi pemerintah, mereka dapat menilai
kemampuan perusahaan dalam membayar pajak.
Memberikan tambahan kepastian yang independen
tentang kecermatan dan keandalan laporan
keuangan. Memegang peranan yang menentukan
dalam mencapai undang undang keamanan sosial.
3) Analisis Media
Analisis media merupakan tahapan utama dari
sebuah evaluasi atau analisis yang tujuannya untuk
mengukur sejauh mana sebuah kesuksesan kinerja
atau brand perusahaan di sosial media.
4) Pelanggan
Pelanggan memerlukan informasi yang
berhubungan dengan kelangsungan perusahaan,
terutama pelanggan yang melakukan kerjasama
jangka panjang. Pelanggan yang loyal membutuhkan
hubungan jangka panjang dan langgeng.
5) Kreditur
25
Memberikan dasar yang lebih meyakinkan para
kreditur atau para rekanan untuk mengambil
keputusan pemberian kredit. Pihak yang memberi
pinjaman berkepentingan dengan informasi yang
menunjukkan kemampuan perusahaan membayar
hutang beserta bunganya dengan tepat waktu.
Laporan keuangan dapat membantu mereka untuk
menentukan besar plafon, bunga dan jangka waktu
yang diberikan.
6) Karyawan
Karyawan perusahaan merupakan salah satu dari
kelompok yang diklasifikasikan sebagai stakeholder
perusahaan. Kelompok ini merupakan sumber
informasi dari mulut ke mulut yang telah ada dalam
perusahaan, yang perlu dimotivasi dan distimulasi
untuk meningkatkan fungsinya agar lebih tepat guna.
7) Pemasok
Pihak supplier dan pemberi hutang jangka pendek
lainnya berkepentingan dengan informasi yang
menunjukkan kemampuan perusahaan membayar
hutang jangka pendeknya. Informasi tersebut akan
membantu supplier untuk menentukan jumlah piutang
yang diberikan dan jangka waktunya.
6) Masyarakat
26
Komunitas lokal atau masyarakat sekitar
perusahaan sering kali menjadi target kegiatan publik
relation karena kedekatan dan pengaruh warga
setempat pada perusahaan. Dengan upaya untuk
tetap mendapat perhatian dan dengan berusaha
mengembangkan itikad baik dan saling pengertian,
komunitas lokal dapat dimotivasi untuk lebih
mengenal fokus perusahaan. Misalnya inisiatif untuk
membangun lingkungan yang ada di dalamnya
didirikan fasilitas pengembangan kapasitas pabrik
akan lebih dapat diterima dengan baik dan didukung,
oleh komunitas lokal daripada menghadapi protes dan
perlawanan.
2) Ekstern
Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak
di luar organisasi audit. Dalam swasta, peran audit
ekstern dijalankan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik),
sedangkan dalam pemerintahan Republik Indonesia,
peran audit ekstern dijalankan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit atas
pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan
daerah) oleh seluruh organ pemerintahan, untuk
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun demikian, dengan merujuk pembahasan di atas,
27
maka untuk menentukan apakah suatu audit merupakan
audit ekstern atau intern harus merujuk pada lingkup
organisasinya. Sebagai contoh, audit yang dilakukan oleh
BPKP terhadap departemen/ lembaga merupakan audit
ekstern bagi departemen/ lembaga yang bersangkutan,
namun merupakan audit intern dilihat dari sisi pemerintah
RI. (Dasar-Dasar Auditng Pusdiklatwas BPKP – 2009).
d. Manfaat Audit
Hasil audit dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan. Salah satu manfaat audit adalah meningkatkan
kualitas informasi yang dapat digunakan sebagai dasar
dalam pengambilan suatu keputusan. Dengan informasi
hasil penilaian auditor dan rekomendasi yang disampaikan,
akan memungkinkan pimpinan unit operasi melakukan
tindakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas
maupun produktifitas usaha secara lebih terarah.
Proses audit merupakan media pembelajaran dan
pertumbuhan yang tidak ternilai harganya bagi para pelaku
audit itu sendiri. Karena melalui proses audit, terjadi
pemahaman secara mendalam tentang seluk beluk operasi
organisasi serta permasalahannya yang dihadapinya, baik
permasalahan skala organisasi maupun permasalahan
spesifik yang ada pada setiap fungsi dalam organisasi.
28
Dengan demikian seorang auditor secara disadari atau tidak
telah mempelajari proses manajemen organisasi secara
komprehensif dan manajemen fungsional secara intensif.
2. Definisi Independensi
Mengetahui banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap laporan keuangan, maka informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah dapat
dipercaya, tidak memihak pada siapapun, dan tidak
menyesatkan. Agar tercapainya tujuan tersebut diperlukan
pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang Independen.
Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang
akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi
dalam pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan prinsip
integritas dan obyektifitas dinyatakan oleh Ikatan Akuntansi
Indonesia (IAI). Pengertian ini mempunyai makna “bahwa sikap
yang ditunjukkan oleh seorang akuntan akan mencerminkan
kebebasan dalam melaksanakan jasa audit”.
Menurut William C. Boynton (2002), “Independensi
merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa
auditor akan bersikap netral terhadap entitas, dan oleh karena
itu akan bersikap objektif”.
29
Menurut O. Ray Whittington dan Kurt Pany (2001):
“Independen merupakan suatu hal yang relatif tingkatnya
berbeda-beda. Selama akuntan publik bekerja secara dekat
dengan manajemen klien jauh dari ideal”.
Menurut Arens dan Loeckbeck (2003;124):
“Independensi adalah cara pandang yang tidak biasa dalam
melakukan ujian audit, mengevaluasi hasil pemeriksaan dan
penyusunan laporan audit.”
Menurut Brown di dalam Sri Lastanti (2005) definisi
Independensi yaitu “Independent is not subject to bias or
influence.” Bagi AICPA, “Independence is an attitude of mind,
much deeper than the surface display of visible standards”.
Yang artinya : “Independensi wajib dimiliki oleh sebuah KAP,
karena Independensi adalah sikap yang diharapkan dari
seorang akuntan publik untuk tidak memiliki kepentingan pribadi
dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan
prinsip dan berkenaan pada pihak ketiga”.
a. Klasifikasi Independensi
1) Independen dalam kenyataan (Independence In Fact)
Dalam penerapan di dalam KAP seorang akuntan publik
benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak
bias sepanjang audit. Arens, Alvin A ; Randal J. Elder &
Mark S. Beasley (2008).
30
2) Independen dalam penampilan (Independence In
Appearance)
Dalam penerapan di dalam KAP seorang akuntan publik
benar-benar mampu menyampaikan hasil dari
interpretasi lain atas independensi ini. Arens, Alvin A ;
Randal J. Elder & Mark S. Beasley (2008).
b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Independen Sebagai
berikut :
Menurut Alvin Arens dalam bukunya Auditing dan
Assurance Service – An Integrated Approach (2008;1).
”Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama,
yang data mempengaruhinya adalah Organisasi dan standar
selain Kode Perilaku Profesional AICPA”.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi
menurut William C. Boyton, Raymond IV, Johnson, and
Walter G. Keli (2002:92) yaitu diatur oleh American Institute
of Certified Publik Accountancy (AICPA) yaitu :
1) Kepentingan keuangan
2) Hubungan bisnis
3) Pengertian cakupan akuntan atau KAP
4) Jasa-jasa lain kepada klien termasuk jasa-jasa akuntansi
diluar jasa audit dan jasa konsultasi manajemen.
5) Tuntutan Hukum
31
6) Fee yang belum dibayar oleh klien
3. Definisi Obyektifitas
Obyektifitas adalah suatu keyakinan kualitas yang
memberikan nilai jasa pelayanan akuntan. Obyektifitas
merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan
dengan profesi lainnya, karena obyektifitas mengharuskan
akuntan untuk tidak memihak, jujur secara intelektual dan bebas
dari konflik kepentingan. Obyektifitas juga mengharuskan
akuntan untuk bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau
permintaan pihak tertentu.
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SA seksi
200.1 dalam SPAP, 2011). “Prinsip Obyektifitas mengharuskan
Praktisi untuk membiarkan Subjektivitas, benturan kepentingan,
atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain
memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan
bisnisnya”.
Setiap akuntan publik tidak boleh membiarkan
subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak
layak (undue influence) dari pihak-pihak lain mempengaruhi
pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
Akuntan publik mungkin dihadapkan pada saat situasi yang
dapat mengurangi obyektifitasnya.
32
Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk
mendefinisikan situasi tersebut. Oleh karena itu, akuntan publik
harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau
yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap
pertimbangan profesionalnya.
4. Definisi Integritas
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SA seksi
200.1 dalam SPAP, 2011). “Prinsip Integritas mewajibkan setiap
Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional
dan hubungan bisnisnya”.
Integritas menurut Arens, Elder, dan Beaskey (2008),
”berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa”.
Integritas menurut Mulyadi, Susiana dan Herawati (2007)
mendefinisikan integritas sebagai berikut, ”integritas adalah
prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang
berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan
mengemukakan fakta tersebut seperti adanya”.
Integritas menurut definisi media value yaitu : ”integritas
(integrity) yaitu bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan
kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam
keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain
33
”satunya kata dengan perbuatan”, mengkomunikasikan maksud,
ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun
dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.”
Jadi dapat disimpulkan Integritas adalah unsur karakter
yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas
merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan
masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi
dalam menguji semua keputusan. Integritas mengharuskan
akuntan dalam berbagai hal, untuk jujur dan terus terang dalam
batasan kerahasiaan objek pemeriksaan serta tidak dapat
dikalahkan oleh kepentingan pribadi demi kepercayaan
keuntungan pribadi.
Dalam kode etik IAI yang meliputi salah satunya adalah
aturan Etika, ”Integritas adalah bebas dari benturan kepentingan
(conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji
material (material statement) yang diketahuinya atau
mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain”.
Integritas satuan Team Komite Audit dapat terlihat dari
kewenangan Komite Audit (Bapepam, 2004), yaitu ”Komite
Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi
tentang karyawan, dana, asset, serta sumber daya perusahaan
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya”.
Dalam prinsip-prinsip dasar etika profesi tersebut
tercantum didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI,
34
2008) ”Integritas setiap akuntan publik harus tegas dan jujur
dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis
dalam melaksanakan pekerjaannya, serta tidak boleh terkait
dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang
diyakini terdapat beberapa hal seperti dibawah ini:
a. Kesalahan yang material atau pernyataan yang
menyesatkan
b. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-
hati; atau
c. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat
menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.
5. Definisi Kompetensi
Dalam kamus umum Bahasa Indonesia Definisi
kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk
menentukan atau memutuskan suatu hal.
Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) ”kompetensi
adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
menyelesaikan tugas-tugas”.
Kompetensi dalam hal ini adalah mereka yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis (kompeten).
a. Keahlian
Memiliki pendidikan formal dan pengalaman dibidang
akuntansi atau keuangan audit.
35
b. Pelatihan teknis
Memiliki aspek teknis (supervisi dan review) dan juga
memiliki pendidikan umum.
Kompetensi didefinisikan Krismantoro dalam Murtanto
dan Maulana (2005) sebagai berikut :
a. Integritas, kejujuran, obyektif, dan Independen.
b. Memahami seluk beluk bisnis dan keuangan perusahaan
c. Mampu membaca laporan keuangan.
d. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang
dapat mempengaruhi bisnis perusahaan.
e. Komitmen dan konsistensi.
Roe (2001) dan Winsolu (2009) mengemukakan definisi
dari kompetensi yaitu : ”Competence is defined as the ability to
adequantely perform as task, duty or role. Competence
integrates knowledge and skill and is acruired through work
experience and learning by doing”.
Dari definisi diatas, kompetensi dapat digambarkan
sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran
atau tanggung jawab, kemampuan mengintegrasikan
pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-
nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan
dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan
pembelajaran yang dilakukan (Winsolu; 2009).
Karakteristik Kompetensi
36
Berikut ini adalah krakteristik-karakteristik kompetensi
yang membentuk sebuah kompetensi adalah ;
1) Motives (motivasi) : yaitu konsistensi berfikir mengenai
sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh
seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif
tingkah laku seperti mengendalikan, mengarahkan,
membimbing, dan memilih untuk mengahadapi kejadian
atau tujuan tertentu
2) Trairs (sifat), yaitu karakteristik fisik dan tanggapan yang
konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.
3) Self Consept (konsep diri), yaitu sikap, nilai, atau
imajinasi seseorang.
4) Knowledge (pengetahuan), informasi seseorang dalam
lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat
kompleks. Nilai dari Knowledge test, sering gagal untuk
memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam
mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya
yang diperlakukan dalam pekerjaan.
5) Skill (kemampuan) : yaitu kemampuan untuk
mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu.
6. Definisi Kualitas Hasil Audit
Kualitas hasil audit diartikan oleh De Angelo dalam
(Balance Vol I 2004;44) “sebagai gabungan probabilitas
37
seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan
penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien”.
Menurut Dopouch dan Simunic dalam Balance Vol I
(2004;45) “memproksi kualitas audit berdasarkan reputasi
kantor akuntan publik”.
Sedangkan menurut Francis dan Wilson dalam (Balance
Vol I (2004;45), “kualitas audit diproksi dengan reputasi (brand
name) dan banyaknya klien yang dimiliki kantor akuntan publik”.
Dari ketiga pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa
Kualitas Audit diartikan sebagai gabungan probabilitas seorang
auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan
penyelewengan yang terjadi pada sistem kualitas klien dimana
kualitas audit ini diproksi berdasarkan reputasi dan banyaknya
klien yang dimiliki KAP.
Probabilitas auditor untuk melaporkan penyelewengan
yang terjadi dalam sistem akuntansi tergantung pada
Independensi auditor. Seorang auditor dituntut untuk dapat
menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi, karena auditor
mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu
perusahaan termasuk masyarakat. Tidak hanya bergantung
pada klien saja, auditor merupakan pihak yang mempunyai
kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan
38
keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum.
Hasil penelitian Behn et al dalam Simposium Nasional
Akuntansi 5 (2003;563) “ada 6 (enam) atribut kualitas audit yang
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien, yaitu
pengalaman melakukan audit, memahami industri klien,
responsive atas kebutuhan klien, taat pada standar umum,
keterlibatan pimpinan KAP, dan keterlibatan Komite Audit.
Berikut ini adalah 6 (enam) atribut kualitas audit :”
a. Pengalaman Melakukan Audit (client experience)
Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus
dimiliki oleh auditor. Hal ini terbukti dengan tingkat
kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak
berpengalaman lebih banyak daripada auditor
berpengalaman.
b. Memahami Industri Klien (industry expertise)
Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang
mempengaruhi industri tempat operasi suatu usaha, seperti
kondisi ekonomi, peraturan pemerintah serta perubahan
teknologi yang berpengaruh terhadap auditnya.
c. Responsif atas kebutuhan klien (responsiveness)
Atribut yang membuat klien memutuskan pilihannya
terhadap suatu KAP adalah kesungguhan KAP tersebut
memperhatikan kebutuhan kliennya.
39
d. Taat pada standar umum (technical competence)
Kredibilitas auditor tergantung kepada : kemungkinan auditor
mendeteksi kesalahan yang material dan kesalahan
penyajian serta kemungkinan auditor akan melaporkan apa
yang ditemukannya. Kedua hal tersebut mencerminkan
terlaksananya standar umum.
e. Keterlibatan pimpinan KAP
Pemimpin yang baik perlu menjadi vocal point yang mampu
memberikan perspektif dan visi luas atas kegiatan perbaikan
serta mampu memotivasi, mengakui dan menghargai upaya
dan prestasi perorangan maupun kelompok.
f. Keterlibatan komite audit
Menurut Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern
tahun 2003 Komite Audit ada 3, antara lain :
Dewan Komisaris
Dewan komisaris harus dapat bersikap obyektif serta
keingintahuan mengenai kegiatan usaha dan risiko dan
juga harus berperan aktif untuk memastikan adanya
perbaikan terhadap permasalahan yang dapat
mengurangi efektifitas sistem pengendalian intern.
Direksi
Direksi harus melakukan pengendalian yang efektif untuk
memastikan bahwa para manajer dan pegawai telah
40
mengembangkan dan melaksanakan kebijakan prosedur
yang telah ditetapkan, dan juga harus
mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur
organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur
kewenangan pelaporan serta menyelenggarakan sistem
komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang
organisasi.
Budaya Pengendalian
Budaya pengendalian harus dapat meningkatkan etika
kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu
kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh
pegawai mengenai pentingnya sistem pengendalian
intern.
Komite Audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis
dikarenakan mengawasi proses audit, diperlukan dalam
suatu organisasi bisnis untuk mengawasi proses audit dan
memungkinkan terwujudnya kejujuran laporan keuangan.
B. Penelitian Terdahulu
Penelitian Suraida (2005) menyatakan bahwa pengalaman
audit dan kompetensi berpengaruh terhadap skeptisme profesional
dan ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik.
Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap
kualitas audit bersumber dari penelitian Christiawan (2002) dan
41
Alim dkk, (2007). Hal ini sama dilakukan oleh Mardisar dkk, (2007),
yang memberikan hasil penelitian bahwa “pekerjaan dengan
kompleksitas rendah berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil
kerja auditor”. Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa
“pemahaman good governance dapat meningkatkan kinerja auditor
jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan
selalu menegakkan sikap Independensi”. Kemudian penelitian
yang dilakukan oleh Sukriah dkk, (2008), menyatakan bahwa
“pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh
terhadap kualitas hasil pemeriksaan”.
C. Kerangka Pemikiran
Kantor akuntan publik biasanya menyediakan pelayanan
atau jasa yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para
pembuat keputusan. Namun adanya konflik kepentingan antara
pihak internal dan eksternal perusahaan menuntut akuntan publik
untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat
digunakan oleh pihak-pihak tersebut.
Selain itu dengan menjamurnya skandal keuangan baik
domestik maupaun mancanegara, sebagian besar bertolak dari
laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan.
Hal inilah yang memunculkan pertanyaan bagaimana kualitas hasil
audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan
keuangan klien.
42
Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus
mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas auditnya. Hal
ini sangat penting dengan semakin berkualitasnya sebuah Kantor
Akuntan Publik, maka secara tidak langsung hal ini dapat
mengangkat image terhadap masyarakat terhadap Kantor Akuntan
Publik tersebut. Masyarakat semakin menaruh kepercayaan
terhadap mereka dalam melakukan pengauditan terhadap laporan
keuangan.
Penilaian terhadap kualitas hasil audit dalam penelitian ini
berupa penelitian terhadap independensi seorang auditor di kantor
akuntan publik, integritas, obyektifitas terhadap kliennya dan
kompetensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan.
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Variabel Dependen (X) Variabel Independen (Y)
(Bebas) (Terikat)
Sumber : Diolah Oleh Penulis
43
Independensi
Kualitas Hasil Audit
Obyektifitas
Integritas
Kompetensi
D. Hipotesis
Sesuai dengan perumusan masalah dan kerangka pemikiran
diatas, hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut :
Hipotesis 1
Ho1 : Tidak ada pengaruh signifikan Independensi seorang Auditor
terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.
Ha1 : Ada pengaruh signifikan Independensi seorang Auditor
terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.
Hipotesis 2
Ho2 : Tidak ada pengaruh signifikan Obyektifitas seorang Auditor
terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.
Ha2 : Ada pengaruh signifikan Obyektifitas seorang Auditor
terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.
Hipotesis 3
Ho3 : Tidak ada pengaruh signifikan Integritas seorang Auditor
terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.
Ha3 : Ada pengaruh signifikan Integritas seorang Auditor terhadap
kualitas hasil pemeriksaannya.
Hipotesis 4
Ho4 : Tidak ada pengaruh signifikan Kompetensi seorang Auditor
terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.
44
Ha4 : Ada pengaruh signifikan Kompetensi seorang Auditor
terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.
45