bab ii gambaran umum pelayanan dinas energi dan sumber daya ...
Transcript of bab ii gambaran umum pelayanan dinas energi dan sumber daya ...
8 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
BBAABB IIII
GGAAMMBBAARRAANN UUMMUUMM PPEELLAAYYAANNAANN DDIINNAASS
EENNEERRGGII DDAANN SSUUMMBBEERR DDAAYYAA MMIINNEERRAALL
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi
Dinas ESDM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi ini
merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Perda Nomor 1
Tahun 2002). Perubahan organisasi perangkat daerah ini
dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi,
mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal,
mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan
pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi
pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan
pengembangan ekonomi masyarakat.
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber
daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas
Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya
mineral;
9 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang energi dan sumber daya mineral;
c. pembinaan dan fasilitasi bidang energi dan sumber daya mineral
lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d. pelaksanaan tugas di bidang geologi, mineral dan batubara, air
tanah dan panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber
daya mineral;
f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Geologi, Mineral dan Batubara
4. Bidang Air Tanah dan Panas Bumi
5. Bidang Ketenagalistrikan
6. Bidang Minyak dan Gas Bumi
7. Balai ESDM
Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah secara jelas digambarkan
jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur
pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai
unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian
tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.
Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana
dalam gambar 2, komposisi jabatan struktural di SKPD Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 1
10 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(satu) orang Esselon II, 9 (sembilan) orang esselon III, dan 24 (dua
puluh empat) orang esselon IV, sampai dengan kondisi bulan Agustus
2013, masih ada 1 (satu) posisi jabatan Esselon IV yang belum terisi,
yaitu di Seksi Pengawasan Air Tanah. Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah memiliki 4 (empai) Balai ESDM setingkat eselon III yaitu Balai
ESDM Wilayah Solo, Balai ESDM Wilayah Serayu Utara, Balai ESDM
Wilayah Kendeng Muria dan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan.
Sedangkan untuk jabatan fungsional, sampai dengan kondisi bulan
Agustus 2013, jabatan tersebut belum terisi, karena belum adanya
ketentuan dan petunjuk teknis yang mengatur jabatan fungsional di
SKPD Dinas ESDM, selain tentunya terkait dengan masih terbatasnya
sumber daya aparatur yang memenuhi kualifikasi dan kompoten untuk
jabatan-jabatan fungsional bidang ESDM.
11 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Gambar 2. 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (PERDA Nomor 6ahun 2008)
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KASUBBAG. KEUANGAN
KASUBBAG. PROGRAM
KABID. AIR TANAH DAN PANAS BUMI
KABID. KETENAGALISTRIK
AN
KABID. MINYAK DAN GAS BUMI
KASI. HIDROLOGI & PENYELIDIKAN
PANAS BUMI
KASI. EKSPLOITASI AIR TANAH DAN
PANAS BUMI
KASI. PEMBINAAN & KELAIKAN
KETENAGALISTRIKAN
KASI. PENGAWASAN MIGAS
KASUBBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASI. PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN
KASI. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI &
PENGUSAHAAN MIGAS
KABID. GEOLOGI, MINERAL DAN
BATUBARA
KASI. PEMETAAN POTENSI DAN TEKNOLOGI
KASI. BINA PENGUSAHAAN
MINERAL
KASI. K3L
KEPALA BALAI ESDM
WIL. SOLO
KEPALA BALAI ESDM
WIL. SERAYU SELATAN
KEPALA BALAI ESDM
WIL. KENDENG MURIA
KEPALA BALAI ESDM
WIL. SERAYU UTARA
KASUBBAG TU
KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
KASUBBAG TU
KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
KASUBBAG TU
KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
KASUBBAG TU
KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
12 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah per unit kerja,
sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Tengah.
2.1.1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral:
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana diuraikan di atas.
Kepala Dinas, membawahkan:
a. Sekretariat;
b. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara;
c. Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi;
d. Bidang Ketenagalistrikan;
e. Bidang Minyak Dan Gas Bumi;
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2.1.2. Sekretariat Energi dan Sumber Daya Mineral:
Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum
dan kepegawaian.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat
mempunyai fungsi:
13 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
1). Subbagian Program
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem
informasi di lingkungan Dinas.
2). Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
14 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan,
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.
3). Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian,
meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas,
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan di lingkungan Dinas.
2.1.3. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara
Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi, bina
pengusahaan mineral dan batubara, dan kesehatan, keselamatan kerja
dan lingkungan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Geologi, Mineral Dan Batubara mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang kesehatan, keselamatan kerja dan
lingkungan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara, membawahkan:
1) Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi;
15 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
2) Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara;
3) Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara.
1) Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi
Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan
teknologi, meliputi :
a. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral
dan batubara lintas kabupaten/kota;
b. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, serta
pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah
provinsi;
c. Penetapan potensi serta neraca sumber daya dan cadangan
mineral dan batubara di wilayah provinsi;
d. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral,
batubara, pada wilayah provinsi;
e. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung
geologi pada wilayah provinsi;
f. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan
lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
g. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik,
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di
wilayah lintas kabupaten/kota;
h. Pengelolaan data dan inventarisasi informasi geologi pada wilayah
provinsi terutama lintas kabupaten/kota.
2) Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara
16 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelak-sanaan di bidang bina pengusahaan mineral
dan batubara, meliputi :
a. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara pada
wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil
laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan;
b. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk
operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas
kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan;
c. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral,
batubara dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota;
d. Pembinaan usaha produksi tambang, batubara, pembinaan
pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara pada
wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil
laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan;
e. Pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan
fungsional provinsi;
f. Pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan izin usaha jasa
pertambangan mineral, batubara dalam rangka penanaman
modal lintas kabupaten/kota.
3) Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan
Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan, keselamatan
kerja dan lingkungan, meliputi:
17 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
a. Pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral,
batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12
(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;
b. Pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral,
batubara dalam rangka penanaman modal lintas
kabupaten/kota;
c. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja,
lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap
usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas
kabupaten/kota atau yang berdampak regional;
d. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP lintas
kabupaten/kota;
e. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja,
lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP
lintas kabupaten/kota;
f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi,
yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
g. Pengangkatan Inspektur Tambang serta pembinaan jabatan
fungsional provinsi;
h. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah
lintas kabupaten/kota.
2.1.4. Bidang Air Tanah dan Panas Bumi
Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi, dan
eksploitasi air tanah dan panas bumi.
18 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang eksploitasi air tanah dan panas bumi;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi, membawahkan:
1) Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi;
2) Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi.
1) Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi
Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan bidang hidrogeologi dan penyelidikan
panas bumi, meliputi :
a. Penyusunan data dan informasi usaha panas bumi lintas
kabupaten/kota;
b. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota;
c. Pengelolaan data dan informasi panas bumi dan air tanah serta
penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber
daya dan cadangan air tanah di wilayah provinsi;
d. Pelaksanaan inventarisasi panas bumi dan air tanah di wilayah
provinsi jawa tengah;
e. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah
lintas kabupaten/kota;
19 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
f. Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan
konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha air
tanah dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau
yang berdampak regional.
2) Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi
Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan bidang eksploitasi air tanah dan panas
bumi, meliputi:
a. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin
penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah
lintas kabupaten/kota;
b. Pemberian izin usaha panas bumi pada wilayah lintas
kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan;
c. Pemberian izin badan usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam
rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota;
d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah dan
panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;
e. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka penanaman modal
lintas kabupaten/kota;
f. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja,
lingkungan konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap
usaha air tanah dan panas bumi, pada wilayah lintas
kabupaten/kota atau yang berdampak regional;
20 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah
untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak
lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah dan
panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;
i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka penanaman modal
lintas kabupaten/kota serta panas bumi yang berdampak
lingkungan langsung lintas kabupaten/kota.
2.1.5. Bidang Ketenagalistrikan
Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang pengembangan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan
kelaikan ketenagalistrikan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan:
1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
2) Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan.
21 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan.
1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan
Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
pelaksanaan bidang pengembangan ketenagalistrikan, meliputi :
a. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan
ketenagalistrikan;
b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD)
regional;
c. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional;
d. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan
Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas
kabupaten/kota;
e. Pemberian IUKS yang sarana maupun energi listriknya lintas
kabupaten/kota;
f. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan
ketenagalistrika;
g. Pengembangan energi baru terbarukan.
3) Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan
Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kelaikan
ketenagalistrikan, meliputi :
a. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang
IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi;
b. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang
izinnya dikeluarkan oleh provinsi;
22 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
c. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh
pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan
oleh provinsi;
d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan
yang izinnya diberikan oleh provinsi;
e. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan inspektur
dan jabatan fungsional ketenagalistrikan provinsi.
2.1.6. Bidang Minyak dan Gas Bumi
Bidang Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan
minyak dan gas bumi, dan pengawasan minyak dan gas bumi.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Minyak Dan Gas Bumi mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan
minyak dan gas bumi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengawasan minyak dan gas bumi;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Minyak Dan Gas Bumi, membawahkan:
1) Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas
Bumi;
2) Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Minyak Dan Gas Bumi.
1) Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas
Bumi
23 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas
Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang
pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi,
meliputi :
a. Pelaksanaan inventarisasi migas pada wilayah provinsi;
b. Pengelolaan data potensi minyak dan gas bumi lintas
kabupaten/kota;
c. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja
sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas
kabupen/kota;
d. Pemberian rekomendasi kegiatan eksplorasi migas lintas
kabupaten/kota;
e. Pemberian persetujuan prinsip kegiatan migas lintas
kabupaten/kota;
f. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam
rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di
daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan
g. Inventarisasi pengembangan teknologi bahan bakar nabati
(biofuel);
h. Pengelolaan data teknologi minyak dan gas;
i. Sinkronisasi dan penyusunan program desa mandiri energi;
j. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
k. Penyusunan rencana pemberian bimbingan teknis;
l. Memberikan layanan informasi bidang minyak dan gas bumi.
3) Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi.
Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan minyak dan gas
bumi, meliputi :
24 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
a. Pengawasan jumlah armada pengangkut bahan bakar minyak
(BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan
kapasitas pengangkutan BBM;
b. Pengawasan pencantuman nomor pelumas terdaftar (NPT) pada
pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-
undangan;
c. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi
di daerah provinsi;
d. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan
kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi
terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota;
e. Penetapan HET LPG tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan;
f. Pemantauan dan kerjasama bidang minyak dan gas bumi;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan harga eceran dan
penyaluran bahan bakar minyak;
h. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata
niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai
konsumen di wilayah provinsi;
i. Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa
penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa
penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa
penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna
jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan;
j. Pengangkatan dan pembinaan Inspektur Migas serta pembinaan
jabatan fungsional provinsi dan memberikan layanan informasi
bidang minyak dan gas bumi.
2.1.7. Balai ESDM Wilayah Solo
Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya
mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Sragen, Kabupaten
Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten
25 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kota Magelang,
Kabupaten Magelang, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.
a. Sub Bagian Tata Usaha
Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral.
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya
mineral.
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing –
masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
2.1.8. Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya
mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Jepara, Kabupaten
Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang,
Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kota Semarang.
a. Sub Bagian Tata Usaha
Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral.
26 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya
mineral.
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing –
masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
2.1.9. Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan
sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten
Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes,
Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
a. Sub Bagian Tata Usaha
Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral.
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya
mineral.
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing –
masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
27 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
2.1.10. Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya
mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo.
a. Sub Bagian Tata Usaha
Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral.
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya
mineral.
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing –
masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
2.1.11. Kelompok Jabatan Fungsional
Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing
– masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Tengah.
Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral dalam saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin
ilmu dan jenjang pendidikan formal.
28 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 2. 1. Distribusi Berdasarkan Status Pegawai
No STATUS Jumlah
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 141
2. Tenaga Kontrak 35
Total 186
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Tabel 2.2. Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai
No Unit Kerja Esselon Jumlah
1. Kepala Dinas Eselon II/a 1
2. Sekretaris Eselon III/a 1
3. Kepala Bidang Eselon III/a 4
4. Kepala Balai ESDM Eselon III/a 4
5. Kasubag/Kepala Seksi Eselon IV/a 24
Total 34
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Berdasarkan status dan golongannya, pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral didistribusikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Gambar 2.2.
0
5
10
15
20
25
30
Go
lon
gan
IV/
c
Go
lon
gan
IV/b
Go
lon
gan
IV/a
Go
lon
gan
III/
d
Go
lon
gan
III/
c
Go
lon
gan
III/
b
Go
lon
gan
III/
a
Go
lon
gan
II/d
Go
lon
gan
II/c
Go
lon
gan
II/b
Go
lon
gan
II/a
Go
lon
gan
I/d
Go
lon
gan
I/c
Go
lon
gan
I/b
1
68
21
16
21
29
24
9
19
0
5
0
29 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Gambar 2.3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkatan Pendidikan
Tabel 2.3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan
No Unit Kerja Jumlah
1. Golongan IV/ c 1
3. Golongan IV/b 6
4. Golongan IV/a 8
5. Golongan III/d 21
6. Golongan III/c 16
7. Golongan III/b 21
8. Golongan III/a 29
9. Golongan II/d 2
10. Golongan II/c 4
11. Golongan II/b 9
12. Golongan II/a 19
14. Golongan I/d 0
15. Golongan I/c 5
Total 141
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Strata 2 (S2)20%
Strata 1 (S1)40%
Diploma III (D3)6%
SLTA/STM/SMK/MAN
29%
SLTP5%
30 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 2.4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkatan Pendidikan
No Unit Kerja
Jumlah
1. Strata 2 (S2) 29
2. Strata 1 (S1) 56
3. Diploma III (D3) 8
4. SLTA/STM/SMK/MAN 41
5. SLTP 7
Total 141
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Tabel 2.5. Daftar Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan
No Unit Kerja Jumlah
1. SPAMEN / DIKLAT PIM II 1
2. SPAMA / DIKLAT PIM III 8
3. ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV
23
Total 32
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Sarana prasarana fisik yang mendukung kinerja Dinas
ESDM Provinsi Jawa Tengah, antara lain :
1. Gedung Kantor Dinas (Pusat) di Semarang dan Balai ESDM di 4
lokasi, yaitu : Solo, Pati, Pekalongan dan Purworejo beserta
perlengkapannya.
2. Rumah Dinas di Semarang 1 (satu) unit, Balai ESDM Wilayah
Serayu Utara 1 (satu) unit, Balai ESDM Wilayah Solo 1 (satu) unit
dan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1 (satu) unit.
3. Mobil Dinas sebanyak 11 Unit dan sepeda motor sebanyak 7
Unit.
31 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
4. Laboratorium Teknik
5. Bengkel Geologi
6. Alat Bor
7. GPS, Kompas dan peralatan teknis pendukung lainnya
Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas
(kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral didukung pula oleh berbagai peralatan dan
perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, notebook, printer,
perlengkapan-perlengkapan survey di bidang pertambangan dan energi,
dan lain sebagainya.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kinerja yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2008–2013 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2008-2013
No Program dan Indikator Kinerja
Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian Kinerja 2008 s/d
2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral
Meningkatnya SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkat
1 Penyertaan diklat teknis bagi 55 Orang
orang 100 132 65 105 100 176 678
II Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
32 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
No Program dan Indikator Kinerja
Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian Kinerja 2008 s/d
2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Meningkatnya perijinan usaha pertambangan dan air tanah, pembangunan demplot reklamasi lahan bekas pertambangan, penyusunan profil mineral unggulan, penyelenggaraan pameran pertambangan, penerapan teknologi tepat guna dan sumur bor pada daerah rawan kering
Meningkat
2 Pembangunan 30 unit sumur bor 30 Sumur 2 4 16 35 6 7 70
3 Penerapan teknologi tepat guna bagi 12 kelompok penambang
12 kelompok 0 4 2 3 4 6 19
4 Penerbitan 140 Ijin Usaha Pertambangan dan ijin usaha pertambangan Khusus pengangkutan/penjualan
140 IUP/SIPD 67 38 42 4 4 8 163
5 Pelaksanaan 12 kali pameran produk per tambangan
12 Kali 5 5 3 3 3 4 23
6 Penyusunan 20 jenis profil mineral Unggulan
20 Jenis 5 5 5 4 5 0 24
7 Penerbitan ijin pengambilan air tanah di 250 obyek
250 Obyek 569 840 1.017
0 0 0 2426
III Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) Jateng dan optimalnyaPemanfaatan energi alternatif kurangnya penyimpangan distribusi migas bersubsidi
Meningkat
8 Peningkatan Rasio elektrifikasi 10% (RE 67,19)
77,19 RE 72,7 72,72
73,48
76,63
79,98
85,29 85,29
10 % 0 0,2 0,78 3,93 7,28 5,31 18,1
9 Pembangunan JTM 30 kms 30 Kms 6,35 0,65 1,77 4,12 9,81 9,528 32,228
10 Pembangunan JTR 20 kms 20 Kms 4,8 1,69 3,39 3,28 13,15
6,778 33,098
11 Pembangunan 8 unit PLTMH 8 Unit 2 1 2 2 2 1 10
12 Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS
1.400 Unit 490 69 96 1.274
708 228 2.865
13 Pembangunan 3 unit PLTS komunal
3 Unit 1 0 0 0 3 2 6
14 Identifikasi panas bumi di 5 WKP
5 WKP 0 1 2 1 1 1 6
15 Identifikasi potensi air di 9 lokasi 9 lokasi 0 0 0 3 3 3 9
16 Identifikasi gas rawa di 11 lokasi 11 Lokasi 3 3 3 3 3 4 19
17 Identifikasi biogas di 12 lokasi 12 Lokasi 0 3 3 10 20 11 47
18 Identifikasi biomassa di 3 lokasi
3 Lokasi 0 0 0 0 1 2 3
33 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
No Program dan Indikator Kinerja
Program
Target RPJMD
2008-2013 Satuan
Realisasi Capaian Kinerja 2008 s/d
2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19 Identifikasi DME di 18 desa 18 Desa 0 17 13 6 13 13 62
20 Demplot gas rawa di 5 lokasi 5 Lokasi 1 1 1 1 2 1 7
21 Demplot biogas di 12 lokasi 12 Lokasi 0 8 8 8 20 11 55
22 Desa Berlistrik 100 % 100 % 100 100 100 100 100 100 100
4 Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Tersedianya peta up date potensi rawan longsor, peta rawan vulkanik, potensi rawan tektonik/tsunami, geologi tata lingkungan,
Tersedia
23 Pemetaaan Geologi Tata Lingkungan di 15 Kab./Kota
15 Kab/kota 3 3 3 3 3 0 15
24 Update peta rawan longsor di 21 Kab/ Kota
21 Kab/kota 6 14 7 0 0 0 27
25 Pemetaan daerah rawan vulkanik di 4 Kab.
4 Kab/kota 0 0 0 3 5 5 13
26 Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi
50 Lokasi 20 10 4 10 10 9 63
27 Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kab.
10 Kab/kota 0 0 0 1 4 6 11
Semua indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target
dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013.
Sedangkan kinerja anggaran yang dicapai Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, adalah
sebagai berikut:
34 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- (Rp . juta) Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
1 (2008) 2 (2009) 3 (2010) 4 (2011) 5 (2012) 1 (2008) 2 (2009) 3 (2010) 4 (2011) 5 (2012)
1 (2008)
2 (2009)
3 (2010)
4 (2011)
5 (2012) Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (71) (18)
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
Retribusi Daerah 714,200 725,200 40 50
629,030
844,700
50,525
83,875
88,1
116,5
126,3
167,8
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
-
-
-
-
105,075
9,165
3.277.662
10.800.000
BELANJA DAERAH 4.535,273 6.118,885 35.551,417 62.571,840 70.686,884 26.444,194 25.451,202 34.553,936 61.324,506 69.056,620
95,7
90,2
97,5
96,7
97,6
Belanja Tidak Langsung 4.535,273 6.118,885 6.749,717
8.085,402
8.170,219
4.180,184
5.349,112
6.552,280
7.766,368
8.008,589
92,2
87,4
97,1
96,1
98,0
- Belanja Pegawai 4.535,273 6.118,885 6.749,717
8.085,402
8.170,219
4.180,184
5.349,116
6.552,280
7.766,368
8.008,589
92,2
87,4
97,1
96,1
98,0
Belanja Langsung 24.065,027 20.946,580 28.801,700 54.486,438 62.516,665 22.264,010 20.102,090 28.001,656 53.558,138 61.048,031
99,3
92,9
97,9
97,4
97,1
- Belanja Pegawai 2.032,017 1.388,953 1.339,996
1.377,821
2.631,005
2.317,165
1.195,752
1.332,015
1.323,655
2.539,496
114,0
86,1
99,4
96,1
96,5
-Belanja Barang dan Jasa 8.567,964 12.764,280 14.653,330 48.080,513 51.161,629 8.408,759 12.443,281 14.303,129 47.314,698
50.055,956
98,1
97,5
97,6
98,4
97,8
- Belanja Modal 13.465,046 6.793,347 12.808,374 5.028,104
8.724,031 11.538,086
6.463,058 12.366,513
4.919,786
8.452,579
85,7
95,1
96,6
97,8
96,9
Total
35 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral
Adapun tantangan dalam pencapaian sasaran yang dihadapi Dinas
ESDM Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke
depan adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices
dan belum tuntasnya permasalahan pertambangan tanpa izin.
Penambangan tanpa ijin menjadi permasalahan yang masih
dihadapi Provinsi Jawa Tengah. Luas area penambangan liar di
Jawa Tengah mencapai 43,67Ha, menurun dari tahun-tahun
sebelumnya. Karakter pertambangan tanpa ijin adalah sporadis dan
bersifat setempat-tempat sehingga luas area tidak bisa ditetapkan
secara pasti. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah
melakukan penertiban penambangan liar, dengan persentase
luasan penambangan tanpa ijin yang ditertibkan mencapai sebesar
85 % pada Tahun 2012. Maraknya penambangan rakyat ilegal dan
rendahnya tingkat pengetahuan pengelolaan pertambangan dari
pelaku aktivitas penambangan memerlukan adanya pengawasan
intensif, pembinaan usaha penambangan dan sosialisasi alih fungsi
profesi.
Perkembangan penertiban area penambangan liar dapat dilihat
pada Tabel 2.8.
Tabel 2.8 Penertiban Area Penambangan Liar di Jawa Tengah Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Luas area penambangan liar (ha) NA 100 92,43 92,43 43,67
2. Luas area pnambangan liar yang
ditertibkan (ha)
NA 50 82,21 80,43 37,12
3. Persentase penertiban NA 50% 88,94% 87,02% 85%
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
36 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
2. Perlunya peningkatan nilai tambah bahan galian non logam dan
logam.
Potensi sumber daya mineral di Provinsi Jawa Tengah yaitu :
a. Logam, antara lain Pasir Besi, Emas, Barit, Mangaan, Galena,
Pirit, dan Tembaga;
b. Non Logam, antara lain Pasir Kuarsa, Yodium, Belerang, Fosfat,
Halit, Asbes, Talk, Mika, Oker, Ball Clay, Zeolit, Kaolin,
eldspar,Bentonit, Gipsum, Dolomit, Kalsit, Oniks, Rijang,
Kuarsit,Perlit, Clay dan Batu Gamping untuk semen;
c. Batuan, antara lain Tras, Toseki, Diatomae, Granodiorit,
Andesit, Gabro, Diorit Basalt,Trakhit, Leusit, Tanah liat, Tanah
urug, Batukapur, Sirtu, Agat, Slate, Jasper, Pumice, Obsidian,
Kayu dan Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur
mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau
dari segi ekonomi pertambangan;
d. Batubara, antara lain Batu Bara Muda, Gambut dan Bitumen
Padat.
Gambar 2.4. Peta Potensi Sumber Daya Mineral dan Non Logam
37 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
3. Masih perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana alam
geologi
Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki
potensi bencana alam di seluruh kabupaten/kota dengan beberapa
bencana alam, mulai dari angin puting beliung, banjir, tanah
longsor, gempa baik tektonik maupun vulkanik hingga banjir
bandang. Potensi bencana alam gerakan tanah terdapat pada 27
kabupaten/kota di Jawa Tengah, tersebar di 280 kecamatan dan
2.024 desa (Sumber : Hasil pemetaan evaluasi kerentanan gerakan
tanah di Jawa Tengah tahun 2010).
Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang
berdekatan dengan zona tumbukan lempeng termasuk daerah yang
rentan terhadap gempa tektonik. Telah dilakukan pemetaan daerah
rawan gempa tektonik di Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen,
Banjarnegara, Magelang, Jepara, Rembang, Kudus, Pati, Boyolali,
Kota Semarang dan Surakarta. Sampai dengan tahun 2013 telah
dilakukan pula pemetaan daerah bencana vulkanik di 13
kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Banjarnegara, Batang,
Pekalongan, Temanggung, Wonosobo (2013), Brebes, Tegal,
Pemalang, Banyumas, Purbalingga (2012), Magelang, Klaten, dan
Boyolali (2011).
Usaha untuk mengurangi resiko atau korban dari bencana
dilakukan dengan tindakan preventif yaitu mitigasi bencana.
Mitigasi bencana alam merupakan basis pembangunan
berkelanjutan bagi Indonesia yang memiliki potensi besar akan
adanya bencana alam. Peran serta masyarakat menjadi faktor
utama dan prioritas dalam mitigasi bencana ini. Upaya
meningkatkan peran serta masyarakat ialah dengan memberikan
pengetahuan kepada masyarakat tentang mitigasi bencana alam.
Upaya pencegahan resiko bencana alam geologi dilakukan
melalui kegiatan sosialisasi mitigasi, simulasi mitigasi dan
38 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
pemasangan alat pantau pada lokasi rawan bencana geologi di Jawa
Tengah. Sampai dengan Tahun 2013, sosialisasi mitigasi telah
dilakukan pada 63 lokasi, dan telah terpasang 14 unit alat pantau
pada lokasi rawan bencana geologi antara lain di Kabupaten
Magelang, Cilacap, Karanganyar, Brebes, Wonosobo, Batang,
Kudus. Persentase upaya pencegahan resiko bencana alam geologi
dari Tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar: 3,57%; 5,63 %;
6,10%; 7,9% dan 9,91%.
Gambar 2.5. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Jawa Tengah
39 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Tektonik Kabupaten Magelang
4. Perlunya upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian
pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah
Pengelolaan air tanah di Jawa Tengah didasarkan pada
Cekungan Air Tanah (CAT). Jumlah CAT di Jawa Tengah sebanyak
31 CAT, terdiri dari 6 CAT dalam wilayah satu Kabupaten/Kota, 6
CAT lintas Provinsi dan 19 CAT lintas Kabupaten/Kota
(kewenangan provinsi). Potensi air tanah bebas CAT lintas Provinsi
sebesar 411,15 juta m3/tahun, CAT lintas Kabupaten/Kota sebesar
7.368,64 juta m3/tahun dan CAT dalam kabupaten sebesar 3.619
juta m3/tahun. Persentase kajian CAT pada Tahun 2011 sebesar
10,53% dan Tahun 2012 sebesar 42,11%. Untuk pemenuhan
kebutuhan air bersih bagi masyarakat terutama di daerah sulit air
(rawan kekeringan) dan penurunan kualitas dan kuantitas air
tanah maka diperlukan upaya peningkatan konservasi air tanah,
pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air
tanah. Pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air
bersih masyarakat di daerah rawan kekeringan. Jumlah sumur bor
yang masih aktif di Jawa Tengah tercatat ±4.259 sumur.
40 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
5. Ancaman degradasi lingkungan akibat pemanfaatan sumber
daya geologi (penurunan muka air tanah, berkurangnya daerah
resapan, kegiatan penambangan).
Permasalahan lingkungan pada hakekatnya akan muncul
ketika eksploitasi sumberdaya mengabaikan prinsip-prinsip
pengelolaan yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan saat ini
telah menjadi isu global dan menjadi perhatian para peneliti
maupun para pengambil keputusan. Akibatnya terjadi penurunan
muka air tanah khususnya pada daerah perkotaan di Jawa Tengah
dimana industri dan perumahan berkembang pesat berkisar antara
0,01 – 1,07 m/tahun, penurunan muka tanah (amblesan tanah)
pada daerah pesisir utara Jawa Tengah berkisar antara 1,1 – 15
cm/tahun, dengan penurunan terbesar terjadi di Kota Semarang,
terjadi intrusi air laut (indikasi intrusi air laut terjadi pada daerah
pantai utara Jawa Tengah).
6. Masih banyaknya usaha pertambangan rakyat yang tidak
melaksanakan reklamasi untuk pengembalian fungsi lahan
pertambangan.
Dalam rangka meningkatkan/mengembalikan fungsi lahan
bekas pertambangan rakyat telah dilakukan reklamasi lahan bekas
pertambangan pada Tahun 2011 seluas + 4 Ha, yaitu di : Ds.
Lawangaji Kec. Kandeman Kab. Batang (2 Ha) dan Ds. Protomulyo
Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal (2 Ha). Tahun 2012
direklamasi seluas 20,8 Ha di Kab. Boyolali ( Ds. Sumbung Kec.
Cepogo) dan Kab. Klaten (Ds. Tlogowatu, Ds. Sidorejo, Ds.
Tegalmulyo dan Ds. Dompel Kec. Kemalang).
7. Penurunan fungsi daerah imbuhan air tanah sehingga
diperlukan optimalisasi informasi higrogeologi untuk
menunjang penataan ruang.
Pengambilan air tanah yang semakin intensif harus
memperhatikan ketersediaannya dalam lapisan batuan dan
41 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
cekungan air tanah (CAT). Pengambilan air tanah tanpa
memperhatikan kaidah-kaidah yang disarankan akan menimbulkan
perubahan pada cekungan air tanah dan menimbulkan kerusakan
lingkungan seperti amblesan tanah (land subsidence) dan intrusi air
laut.
8. Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan potensi panas bumi
di Jawa Tengah
Potensi panas bumi di Jawa Tengah secara hipotetik
diperkirakan sebesar 1.686 MW atau 5,7 % dari seluruh cadangan
Nasional sebesar 29.000 MW. Adapun yang sudah operasional di
Dieng dengan total kapasitas sebesar 1 x 60 MW atau 5,1 % dari
kapasitas total Nasional sebesar 1.189 MW.
Tabel 2.9
Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah
No Lokasi Kapasitas Terpasang
(MW)
Cadangan (Mwe) Sumber Daya (MWe) Total
(Mwe) Proven Probable Possible Hypothesis Speculatives
1. Banyugaram, Cilacap - - - - - 100 100
2. Bumiayu, Banyumas - - - - - 25 25
3. Batu Raden, Banyumas - - 185 - - - 185
4. Guci, Tegal - - 100 - - - 100
5. Mangunan Wanayasa, Banjarnegara
- - 92 - - - 92
6. Candradimuka, Wonosobo - - - - - 25 25
7. Dieng, Wonosobo 60 280 185 115 200 - 840
8. Krakal, Kebumen - - - - 25 25 25
9. Panulisan, Cilacap - - - - 25 25 25
10. G.Ungaran - - - - 50 - 102
11. G.Umbul Telomoyo, - - - - 92 - 92
12. Kuwuk, Grobogan - - - - - 25 25
13. G.Lawu, Karanganyar - - - - - 25 25
14. Klepu, - - - - - 25 25
Total 60 280 614 115 342 275 1,686
Sumber : RUPED Provinsi Jawa Tengah 2011
42 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Gambar 2.7
Peta Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah
9. Masih banyak dusun belum berlistrik di Jawa Tengah
Pencapaian pembangunan terkait dengan energi, terlihat
dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi (RE) yang menunjukkan
jumlah KK yang sudah berlistrik. Sampai dengan Tahun 2013, RE
Jawa Tengah telah mencapai sebesar 85,29% telah melampaui target
RPJMD sebesar 77,19%. Walaupun demikian, data tersebut
menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 14,71% rumah
tangga yang belum dapat mengakses listrik, antara lain terdapat di
Kabupaten Pekalongan, Banjarnegara, Brebes, Rembang. Blora,
Grobogan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.10
43 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 2.10 Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi
di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Rasio elektrifikasi (%) 72,7 72,72 73,48 76,63 79,98
2. Pembangunan jaringan tengangan menengah (JTM)
26,35 7 8,77 12,89 22,7
3. Pembangunan jaringan tengangan rendah (JTR) (kms)
4,8 6,49 9,88 13,16 26,32
4. Pembangunan PLTMH (unit)
2 3 5 7 9
5. Pembangunan PLTS SHS (unit)
490 559 655 1929 2637
6. Pembangunan Demplot Gas Rawa (unit)
1 2 3 4 6
7. Pembangunan Demplot Biogas
0 8 16 24 44
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Rasio elektrifikasi diharapkan mampu meningkat seiring dengan
pembangunan PLTU Batang 2 x 1.000 MW, yang rencana akan
beroperasi pada tahun 2017.
10. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan
Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2009 telah
mengembangkan potensi energi setempat untuk memenuhi
kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan sebagai pengganti
bahan bakar minyak/fosil untuk kebutuhan listrik maupun
sebagai bahan bakar. Sampai dengan tahun 2012 energi bauran di
Jawa Tengah mencapai 4,42 %, melalui kegiatan pengembangan
energi baru terbarukan seperti biogas, biomass, dan bahan bakar
nabati. Diharapkan sampai dengan akhir tahun Renstra capaian
energi bauran mencapai 10,2%.
44 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Selain itu beberapa peluang yang mendukung dalam pencapaian
sasaran adalah sebagai berikut:
Ketersediaan anggaran;
Ketersediaan sarana prasana kegiatan;
Potensi pengembangan energi baru terbarukan;
Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta)
dalam pendanaan pembangunan sarana dan prasarana
ketenagalistrikan;
Mendorong penerapan konsep gedung/bangunan ramah
lingkungan (green building) untuk menerapkan prinsip konservasi
energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam
kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global;
Mendorong upaya peningkatan ketahanan energi terutama dalam
mengantisipasi tantangan dan kendala dalam memasok kebutuhan
energi pada masa kini dan masa datang;
Mendukung penyediaan air baku dalam memenuhi kebutuhan air
bersih masyarakat.