BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. 1. Luas … PERDA NO 10 TAHUN 2012... · Sebelah Selatan :...

Hal II - 1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah 150.368 Ha terdiri dari

59.332 Ha lahan sawah dan 91.036 Ha lahan bukan sawah.

Kabupaten Pati yang berjarak 75 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah

(Semarang), mempunyai panjang garis pantai 60 Km dengan batas

wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.

Sebelah Timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pati secara geografis terletak antara 110º,50´ -

111º,15´ Bujur Timur (BT) dan 6º, 25´ - 7º,00´Lintang Selatan (LS)

c. Topografi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Pati memiliki keunikan

wilayah, yang dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kategori,

sebagai berikut :

1) Daerah dataran pantai; daerah ini memiliki ketinggian rata-rata

antara 0-7 m DPL Di atas Permukaan air Laut (DPL) ; 16

Kecamatan terdiri dari Kecamatan Dukuhseti, Margoyoso, Tayu,

Trangkil, Pati, Jaken serta sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen,

Tambakromo, Pucakwangi, Margorejo, Jakenan, Gabus, Batangan,

Juwana dan sebagian Kecamatan Wedarijaksa

2) Daerah dataran rendah; daerah ini memiliki ketinggian rata-rata

antara 7-100 m DPL yang meliputi 9 Kecamatan terdiri dari

sebagian kecil Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong,

Pucakwangi, Margorejo, Tlogowungu, Gunungwungkal dan

sebagian Kecamatan Cluwak.

3) Daerah dataran tinggi; daerah ini memiliki ketinggian rata-rata

antara 100 - 500 m DPL yang meliputi sebagian Kecamatan Kayen,

Sukolilo, Winong, Tambakromo, Margorejo, Gembong, Tlogowungu,

Gunungwungkal, Cluwak dan Kecamatan Pucakwangi

4) Daerah pegunungan; terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Daerah dengan ketinggian antara 500 – 1.000 m DPL diatas

permukaan laut, meliputi sebagian Wilayah Kecamatan

Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal dan Cluwak.

b) Daerah berketinggian diatas 1000 m DPL diatas permukaan

laut yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gembong,

Tlogowungu, dan Gunungwungkal.

Hal II - 2

d. Geologi

Jenis tanah di bagian Utara Kabupaten Pati terdiri dari tanah Red

Yellow mediteran, Latosol, Alluvial, Hidromer dan Regosol, sedangkan

bagian Selatan terdiri dari tanah Alluvial, Hidromer dan Grumosol.

Rincian jenis tanah menurut kecamatan seperti di bawah ini :

1) Batangan, merupakan termasuk pada jenis tanah alluvial.

2) Cluwak, Gunungwungkal dan Gembong merupakan tanah

latosol.

3) Juwana dan Margoyoso merupakan tanah alluvial, mediteran

coklat tua dan mediteran coklat.

4) Pati dan Margorejo merupakan tanah red yellow mediteran,

latosol, alluvial dan hidromer.

5) Kayen dan Tambakromo merupakan tanah alluvial dan

hidromer.

6) Pucakwangi dan Winong merupakan tanah grumosol dan

hidromer.

7) Wedarijaksa merupakan tanah mediteran coklat tua,

mediterane coklat, alluvial dan grumosol.

8) Tayu merupakan tanah alluvial, mediteran coklat tua,

mediteran coklat, dan regosol.

9) Tlogowungu merupakan tanah latosol dan red yellow

mediteran.

e. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Pati terdiri dari air permukaan

tanah dan air bawah tanah, kondisi hidrologi terbagi atas :

1) Air Permukaan Tanah

Air permukaan tanah di Kabupaten Pati mencakup waduk,

bendungan. dan sungai-sungai yang berpotensi sebagai sumber

air. Kabupaten Pati mempunyai dua waduk yaitu Seloromo dan

Gunungrowo. Sedangkan sungai yang berada di Kabupaten Pati

bagian utara adalah Sungai Sani, Simo, Kersulo, Bapoh, Tayu,

Sat, Brati dan Juwana. Adapun sungai yang berada di wilayah Pati

bagian selatan antara lain adalah Sungai Widodaren, Brati,

Lembang, Godo, Gono, Kedunglo dan Sentul.

2) Air Bawah Tanah

Air bawah tanah yang diusahakan untuk sumber air minum

maupun pengairan adalah terletak di 4 (empat) kecamatan yaitu:

sumber air Widodaren, Sendangsoko, Bulu dan Lunggoh di

Kecamatan Pucakwangi; sedangkan di Kecamatan Tambakromo

meliputi sumber air Maitan, Dogo dan Pakis; Kecamatan Kayen

mempunyai sumber air Kluweh, Mangin dan Beketel; di

Kecamatan Sukolilo meliputi sumber air Lawang, Goa Wareh,

Prawoto, Baleadi.

f. Klimatologi

Keadaan iklim Kabupaten Pati tidak banyak mengalami

perubahan pada musim kemarau maupun penghujan, suhu udara

terendah berkisar antara 23oC suhu udara tertinggi berkisar antara

Hal II - 3

34oC sedangkan curah hujan terendah 43 mm/tahun curah hujan

tertinggi 4.686 mm/tahun.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Kabupaten Pati terdiri atas Kawasan Hutan

Produksi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan

Perkebunan, Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan

Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan

Pariwisata dan Kawasan Peruntukan Permukiman.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dengan

luas 21.586 Ha dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan

luas kurang lebih 1.695 Ha hutan produksi tetap dengan luas

19.891 Ha.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian lahan basah (sawah) dengan

luas kurang lebih 59.332 Ha dan kawasan ini sebagai kawasan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dengan luas

kurang lebih 2.249 Ha.

4) Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan

budidaya air tawar dan dan pengolahan ikan. Kawasan

penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3

mil dari pantai, kawasan penangkapan ikan skala menengah

dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai, dan

kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area

tangkapan lebih dari 6 mil garis pantai. Luas perikanan budidaya

tambak mencapai 9.606 Ha, dan pengembangan perikanan

budidaya air tawar mencapai 294 Ha.

5) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas : Mineral, batu

bara dan Minyak serta gas bumi.

6) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari

industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.

Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur

berlokasi di : Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 306

Ha dan Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 200 Ha industri

manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan

dengan luas kurang lebih 318 Ha, Kecamatan Juwana dengan luas

kurang lebih 102 Ha, industri agro dan pertambangan yang

berlokasi di Kecamatan Tayu dengan luas 30 Ha, Kecamatan

Trangkil dengan luas kurang lebih 24 Ha, Kecamatan Margoyoso

dengan luas kurang lebih 53 Ha, Kecamatan Tambakromo dengan

luas kurang lebih 300 Ha, Kecamatan Kayen dengan luas kurang

Hal II - 4

lebih 48Ha, Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 117 Ha

. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan

di seluruh wilayah Daerah.

7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi

pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

Rencana pengembangan pariwisata alam meliputi kawasan

agrowisata berada di sepanjang lereng Gunung Muria bagian timur

meliputi Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gembong,

Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Cluwak, Kawasan

pariwisata air dan Gua Pancur berada di Kecamatan Kayen,

kawasan pariwisata Air Terjun Nggrenjengan Sewu berada di

Kecamatan Gunungwungkal, dan kawasan pariwisata Air Terjun

Tadah Hujan, Gua Wareh, Sendang Widodari berada di Kecamatan

Sukolilo, kawasan pariwisata Gua Larangan berada di Kecamatan

Tambakromo, kawasan pariwisata bahari Banyutowo berada di

Kecamatan Dukuhseti. Rencana pengembangan pariwisata budaya

meliputi Kawasan pariwisata Genuk Kemiri di Kecamatan Pati

kawasan pariwisata Pintu Gerbang Majapahit di Kecamatan

Margorejo dan kawasan pariwisata Religi di Kecamatan Sukolilo,

Kecamatan Kayen, Kecamatan Margoyoso, dan Kecamatan Tayu.

Rencana pengembangan pariwisata buatan meliputi kawasan

pariwisata Waduk Gunung Rowo di Kecamatan Gembong, kawasan

pariwisata Sendang Tirta Marta Sani dan Agrosilfo Regaloh berada

di Kecamatan Tlogowungu dan kawasan pariwisata pendidikan

lingkungan di TPA Margorejo.

8) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah

daerah, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di

masing-masing Kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman

perkotaan dan kawasan permukiman perdesaaan.

b. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Pati meliputi:

1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.578 Ha

meliputi Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan

Gunungwungkal, dan Kecamatan Tlogowungu.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya berupa kawasan resapan air. Kawasan resapan air

diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat

menjaga kelestarian ketersediaan air bagi kawasan dibawahnya.

Kawasan resapan air di lereng Gunung Muria berada pada

kawasan yang memiliki tingkat kemiringan 25 % dengan 40 %

dan kawasan yang mengandung batuan kars di Pegunungan

Kendeng.

Hal II - 5

3) Kawasan Perlindungan Setempat

Rencana pembangunan kawasan perlindungan setempat,

terbagi :

a) Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai ditetapkan paling sedikit 100 m

dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan

pantai meliputi : Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang

lebih 184 Ha Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 76

Ha, Kecamatan Margoyoso dengan luas sekitar 70 Ha,

Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 29 Ha,

Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 18 Ha,

Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 36 Ha, dan

Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 96 Ha.

b) Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai terdiri atas : Sempadan saluran

irigasi dan Sempadan sungai.

Sempadan sungai meliputi : sungai Bapoh, sungai Simo,

sungai Ngeluk, sungai Langkir, sungai Mudal, sungai

Ngasinan, sungai Kedungtelo, sungai Juwana, sungai

Kersulo, sungai Sentul, sungai Jering, sungai Lampean,

sungai Wuni, sungai Sekar Gading, sungai Tempur, sungai

Sani, sungai Pembuang Sungai Anyar dan sungai Tayu.

Sempadan saluran irigasi terdiri dari : saluran irigasi

bertanggul dan saluran irigasi tidak bertanggul

c) Sempadan Waduk

Sempadan waduk ditetapkan 50 m dari dari titik pasang

tertinggi ke arah darat proporsional dengan bentuk dan

kondisi fisik waduk.

d) Sempadan Mata Air

Sempadan mata air dengan radius 200 m terdapat di

Kecamatan Pucakwangi, meliputi sumber air Widodaren,

sumber air Sendangsuko, sumber air Bulu, sumber air

Lunggoh dan sumber air Lumbung Mas. Kecamatan

Tambakromo meliputi sumber air Maitan, sumber air Dogo,

dan sumber air Pakis. Kecamatan Kayen meliputi sumber

air Kluweh dan sumber air Beketel. Kecamatan Sukolilo

meliputi sumber air Lawang, sumber air Sumur

karanganyar, sumber air Baleadi, sumber air Duwan,

sumber air Lawang, sumber air Sentul, sumber air Grolok,

sumber air Gemblung, sumber air Mbendo, sumber air

Sidowayah, sumber air Cendi, sumber air Mbeji, dan sumber

air Kincir. Kecamatan Pati meliputi sumber air Subo dan

sumber air Gilan, Kecamatan Margoyoso meliputi sumber

air Sonean dan Kecamatan Gunungwungkal meliputi

sumber air Sentul.

4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Rencana pengembangan kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam,

dan Cagar Budaya meliputi:

Hal II - 6

a) Kawasan Kars

Kawasan Kars meliputi Kecamatan Sukolilo dengan luas

kurang lebih 1.682,00 Ha, Kecamatan Kayen dengan luas

kurang lebih 569,50 Ha dan Kecamatan Tambakromo

dengan luas kurang lebih 11,05 Ha.

b) Kawasan Muara Sungai (estuary)

Kawasan muara sungai (estuari) meliputi Kecamatan

Dukuhseti dengan luas kurang lebih 8 Ha, Kecamatan Tayu

dengan luas kurang lebih 6 Ha, Kecamatan Juwana dengan

luas kurang lebih 6Ha dan Kecamatan Batangan dengan

luas kurang lebih 5 Ha.

c) Kawasan Pantai berhutan Bakau

Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau sepanjang

pesisir pantai meliputi Kecamatan Dukuhseti dengan luas

kurang lebih 45 Ha, Kecamatan Tayu dengan luas kurang

lebih 45 Ha, Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang

lebih 34 Ha, Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih

30 Ha, Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 30

Ha, Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 54 Ha dan

Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 62 Ha.

3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pati berdasarkan data rekapitulasi kejadian bencana,

mempunyai daerah rawan bencana alam yang dibedakan atas :

a. Kawasan rawan banjir, terdapat di wilayah sebagai berikut:

Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 56 Ha, Kecamatan

Trangkil dengan luas kurang lebih 12 Ha, Kecamatan Tayu dengan

luas kurang lebih 41 Ha, Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih

24 Ha, Kecamatan Margorejo dengan kurang lebih luas 8 Ha,

Kecamatan Wedarijaksa dengan kurang lebih luas 22 Ha, Kecamatan

Batangan dengan kurang lebih luas 38 Ha, Kecamatan Dukuhseti

dengan luas kurang lebih 21 Ha, Kecamatan Jakenan dengan luas

kurang lebih 23 Ha, Kecamatan Sukolililo dengan luas kurang lebih

12 Ha, Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 27 Ha dan

Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 46 Ha.

b. Kawasan rawan bencana gerakan tanah, terdapat di wilayah

sebagai berikut:

Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 5 Ha, Kecamatan

Gembong dengan luas kurang lebih 6 Ha, Kecamatan Tlogowungu

dengan luas kurang lebih 4 Ha, Kecamatan Gunungwungkal dengan

luas kurang lebih 12 Ha, Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang

lebih 18 Ha, Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 11 Ha,

Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 11 Ha, Kecamatan

Tambakromo dengan luas kurang lebih 8 Ha, dan Kecamatan

Pucakwangi dengan luas kurang lebih 5 Ha.

c. Kawasan rawan kekeringan, terdapat di wilayah sebagai berikut:

Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 32 Ha, Kecamatan

Kayen dengan luas kurang lebih 5 Ha, Kecamatan Tambakromo

dengan luas kurang lebih 21 Ha, Kecamatan Winong dengan luas

Hal II - 7

kurang lebih 14 Ha, Kecamatan Pucakwangi dengan luas kurang

lebih 8 Ha, Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 5 Ha,

Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 4 Ha dan Kecamatan

Gabus dengan luas kurang lebih 3 Ha.

d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di wilayah

sebagai berikut:

Sepanjang pesisir pantai Kecamatan Dukuhseti dengan luas

kurang lebih 184 Ha, sepanjang pesisir pantai Kecamatan Tayu

dengan luas kurang lebih 76 Ha, sepanjang pesisir pantai Kecamatan

Margoyoso dengan luas kurang lebih 70 Ha, sepanjang pesisir pantai

Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 29 Ha, pesisir pantai

Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 18 Ha, sepanjang

pesisir pantai Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 36 Ha,

dan sepanjang pesisir pantai Kecamatan Batangan dengan luas

kurang lebih 96 Ha.

4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi

merupakan potensi pembangunan. Berdasar hasil sensus penduduk

tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.190.993 jiwa,

terdiri dari laki-laki sebanyak 578.127 jiwa dan perempuan sebanyak

612.866 jiwa tergambar pada Grafik 2.1. sebagai berikut:

Sumber : Profil Kab.Pati, 2011

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

di Kabupaten Pati Tahun 2007 – 2011

Rata – rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati sebesar

0,40 %. Angka rata-rata kepadatan penduduk Indonesia adalah 127

orang per Km², sedangkan Kabupaten Pati pada tahun 2011 memiliki

angka kepadatan penduduk 797 orang per Km² dapat dilihat pada Tabel

2.1. berikut:

Hal II - 8

Tabel 2. 1.

Perbandingan Penduduk Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2007-2011

No Tahun

KAB. PATI PROV. JAWA TENGAH

Luas

Wilayah

(Ha)

Jumlah

Penduduk

(jiwa)

Kepadatan

Penduduk

per Km2

Luas

Wilayah

(Km2)

Jumlah

Penduduk

(jiwa)

Kepadatan

Penduduk

per Km2

1. 2007 150.368 1.247.881 830 3.254.412 32.380.279 995

2. 2008 150.368 1.256.182 830 3.254.412 32.626.390 1003

3. 2009 150.368 1.265.225 841 3.254.412 32.864.563 1010

4. 2010 150.368 1.190.993 792 3.254.412 32.382.657 995

5. 2011 150.368 1.198.529 797 3.254.412 32.640.000 1003 Sumber : Pati dan Jawa Tengah Dalam Angka 2012

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Besarnya PDRB suatu daerah dapat menggambarkan kondisi

perekonomian suatu daerah pada umumnya, baik berdasarkan atas

dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000.

Selama periode 2007-2011 gambaran ekonomi penduduk Pati

menunjukkan perkembangan yang bersifat positif. Besarnya PDRB

atas dasar harga berlaku Tahun 2007 sebesar 3.966.062,17 juta

meningkat menjadi sebesar 10.456.354,64 juta pada Tahun 2011.

Besarnya PDRB Kabupaten Pati secara rinci dari Tahun 2007-2011

dapat dilihat pada Tabel 2. 2 berikut :

Tabel 2. 2.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan & Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

Tahun Atas dasar Harga Konstan

tahun 2000 (juta Rp)

Atas dasar Harga Berlaku

(juta Rp)

2007 3.966.062,17 5.389.961,16

2008 4.157.370,26 6.154.609,07

2009 4.357.144,03 6.676.159,70

2010 4.579.892,55 7.881.546,17

2011 4.828.677,87 10.456.354,64 Sumber : BPS Kab. Pati, 2011

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati berkisar antara

4,81 % hingga 5,43 % dari tahun 2007-2011. Grafik pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten Pati dalam kurun waktu lima tahun sejak Tahun

2007, dapat dilihat pada Grafik 2. 2 sebagai berikut :

Sumber : PDRB Kab. Pati, 2011

Grafik 2.2.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

Hal II - 9

Apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah, Kabupaten Pati masih dibawah rata-rata Jawa Tengah.

Pada Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar

5,59 % sedangkan Kabupaten Pati sebesar 5,19 %, secara rinci

perbandingan pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2007-2011 dapat

dilihat pada Grafik 2. 3 sebagai berikut :

Sumber : Profil Kab. Pati dan PDRB Jawa Tengah, 2011

Grafik 2.3.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Pati dan Jawa Tengah

Berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati dari

Tahun 2007-2011 maka diproyeksikan pertumbuhan selama waktu

perencanaan akan berkisar antara 5,5% -6%, termasuk pertumbuhan

yang cukup tinggi. Hal ini terutama didukung oleh meningkatnya

iklim usaha yang semakin kondusif, berkembangnya pertumbuhan

sektor riil dan meningkatnya sektor perdagangan skala kecil dan

menengah, industri UMKM di Kabupaten Pati.

b. Laju Inflasi

Besaran Laju inflasi dan deflasi sangat mempengarui kondisi

perekonomian makro, apabila tingkat inflasi tinggi akan

mempengarui daya beli konsumen. Sebaliknya jika nilai inflasi

rendah atau bahkan terjadi deflasi maka akan dapat menimbulkan

kondisi yang stagnan dalam perkembangan ekonomi dan bisa juga

menyebabkan resesi ekonomi. Tingkat inflasi di Kabupaten Pati dari

Tahun 2007-2011 tergambar pada Grafik 2. 4 sebagai berikut :


Grafik 2.4. Laju Inflasi Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

c. PDRB per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat secara makro. Besarnya PDRB per kapita

Kabupaten Pati dari Tahun 2007-2011 (atas dasar harga berlaku)

Hal II - 10

meningkat dari RP.5.674.928,53 menjadi sebesar Rp.8.519.753,24

pada Tahun 2011. Besarnya PDRB per kapita Kabupaten Pati dari

Tahun 2007-2011 (atas dasar harga konstan) meningkat dari

RP.3.350.362,67 menjadi sebesar Rp.3.997.750,00 pada Tahun 2011.

Pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dari Tahun

2007 – 2011 menunjukkan kondisi yang cenderung naik antara

8,11% - 14,45%, untuk Pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar

harga konstan 2000 juga cenderung naik antara 3,96% - 4,95%.

Perkembangan PDRB per kapita tergambar pada Grafik 2. 5 sebagai

berikut :


Grafik 2.5. PDRB per Kapita

Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

d. Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan

Salah satu masalah penting dalam pembangunan di Kabupaten

Pati adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan

garis kemiskinan (poverty line) hasil Susenas tahun 2010 sebesar

Rp.244.149/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebesar

172.400 jiwa (14,48%) persentase ini lebih kecil dari persentase

penduduk miskin Jawa Tengah yaitu sebesar 16,11%, sedangkan

angka sementara di tahun 2011 garis kemiskinan mencapai

Rp.252.714/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebesar

168.200 jiwa (14,10%). Proporsi penduduk miskin di Kabupaten Pati

dari tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2. 3 berikut :

Tabel 2. 3.

Garis Kemiskinan,Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin


Tahun

Garis Kemiskinan

(Rp/Kapita/bulan)

Jumlah Penduduk

Miskin ( Orang)

Persentase Penduduk Miskin(%)

Pati Jawa

Tengah

2007 218.455 228.800 19,79 20,43

2008 220.352 207.200 17,90 18,99

2009 224.390 184.100 15,92 17,48

2010 244.149 172.400 14,48 16,11

2011 252.714 168.200 14,10 16,21 Sumber : BPS Kab.Pati Th 2011

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Pati dari tahun 2007-2011

Hal II - 11

cenderung menurun. Pada tahun 2007 sebesar 19,79% menjadi

14,10% di tahun 2011. Kondisi Kabupaten Pati dibandingkan dengan

kabupaten/kota disekitarnya dan Jawa Tengah dapat dikemukakan

pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pati dengan

Kabupaten Sekitarnya dan Jawa Tengah Tahun 2007-2011

No Wilayah Persentase Penduduk Miskin (%)

2007 2008 2009 2010 2011

1 Kab. Kudus 10,73 12,58 10,80 9,02 8,89

2 Kab. Rembang 30,71 27,21 25,86 23,41 21,47

3 Kab. Jepara 10,44 11,05 9,60 10,18 9,75

4 Kab. Blora 21,46 18,79 17,70 16,27 16,06

5 Kab. Pati 19,79 17,90 15,92 14,48 14,10

Jawa Tengah 16,58 18,99 17,48 16,11 16,21

Sumber : BPS Kab.Pati Th,2011

Dibandingkan dengan kabupaten sekitar dapat diketahui bahwa

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati masih cukup tinggi

dibandingkan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, namun lebih

rendah dari Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu

indikator agregat dari capaian peningkatan kesejahteraan dalam

pembangunan Kabupaten Pati. IPM Kabupaten Pati tahun 2010

sebesar 72,96 meningkat dari tahun 2009 sebesar 72,26. Kondisi

tersebut lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah sebesar 72,49

dan menduduki peringkat 12 dari 35 kabupaten/kota. IPM

Kabupaten Pati cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir jika

dibandingkan Kabupaten di sekitarnya Kabupaten Kudus, Rembang,

Jepara dan Kabupaten Blora dengan data selengkapnya dapat dilihat

pada Tabel 2. 5 berikut :

Tabel 2. 5. Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Pati dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2007-2010

No Wilayah

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) Rangking

di Jawa Tengah 2007 2008 2009 2010

1 Kab. Kudus 71,6 72,0 72,57 72,95 13

2 Kab. Rembang 70,5 71,1 71,55 72,07 20

3 Kab. Jepara 71,4 71,9 72,45 72,64 14

4 Kab. Blora 69,1 69,6 70,14 70,61 27

5 Kab. Pati 71,8 71,8 72,26 72,96 12

Jawa Tengah 70,9 71,6 72,1 72,49

Sumber : IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

f. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat terkait erat dengan

kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tingkat pencapaian kesetaraan

dan keadilan gender diukur melalui indikator Indeks Pembangunan

Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Di Kabupaten

Pati selama kurun waktu 2008-2010 angka IPG menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya IPG tahun 2008 sebesar

Hal II - 12

62,96 meningkat menjadi 63,58 pada tahun 2010 atau meningkat

sebesar 0,98 % selama tiga tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa

tingkat kesejahteraan masyarakat dari aspek kesetaraan gender

mengalami peningkatan, terutama meningkatnya pendidikan, angka

melek huruf. Walaupun demikian, pencapaian tersebut masih di

bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya IPG di Kabupaten

Pati menunjukkan masih adanya kesenjangan atau diskriminasi

antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci kondisi IPG di

Kabupaten Pati dibandingkan kabupaten di sekitarnya dapat dilihat

pada Tabel 2. 6 berikut ini :

Tabel 2. 6. Perbandingan Angka IPG Kabupaten Pati dengan Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008-2010

No Wilayah 2008 2009 2010

1 Kab. Kudus 69,62 70,19 70,55

2 Kab. Rembang 63,61 63,93 64,11

3 Kab. Jepara 56,27 56,61 57,55

4 Kab. Blora 63,73 64,12 64,35

5 Kab. Pati 62,96 63,10 63,58

Jawa Tengah 64,66 65,03 65,79

Sumber : BPS Prov Jateng Tahun 2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Pati tahun

2010 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jepara (57,55), namun

lebih rendah dari Kabupaten Rembang (64,11), Kabupaten Blora

(64,35) dan Kabupaten Kudus (70,55).

g. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) merupakan ukuran untuk

mengetahui keberdayaan perempuan, dengan tolok ukur meliputi

banyaknya jumlah angkatan kerja perempuan, tenaga kerja

perempuan yang bekerja dalam bidang teknis dan manajemen dan

keterwakilan perempuan di legislatif. Selama kurun waktu 2008-

2010 IDG Kabupaten Pati menunjukkan kecenderungan meningkat,

meskipun termasuk kategori moderat. Kondisi ini menunjukkan

bahwa tingkat keberdayaan perempuan di Kabupaten Pati relatif

cukup baik. Pada tahun 2008 IDG Kabupaten Pati sebesar 50,6

meningkat menjadi 61,4 pada tahun 2010. IDG Kabupaten Pati pada

tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jepara (46,1)

namun masih rendah daripada Kabupaten Kudus (67), Kabupaten

Rembang (68), dan Kabupaten Blora (74,7). Secara rinci

perbandingan IDG Kabupaten Pati dengan kabupaten/kota

disekitarnya dapat dilihat pada Tabel 2. 7 berikut :

Hal II - 13

Tabel 2. 7. Perbandingan Angka IDG Kabupaten Pati dengan

Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010

No Wilayah IDG

2008 2009 2010

1 Kab. Kudus 65,9 66,5 67,0

2 Kab. Rembang 66,4 66,6 68,0

3 Kab. Jepara 49,1 49,5 46,1

4 Kab. Blora 62,5 62,5 74,7

5 Kab. Pati 50,6 51,3 61,4

Jawa Tengah 59,76 59,96 67,96 Sumber : BPS Prov Jateng Tahun 2010

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Ada beberapa unsur dalam menggambarkan kesejahteraan sosial

bagi masyarakat di Kabupaten Pati, diantaranya yaitu capaian komposit

IPM, APK, APM, AKI, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita,

tingkat kepemelikan lahan, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat

pengangguran terbuka dan persentase penduduk usia kerja yang

bekerja.

Jika dilihat dari komponen pembentuk IPM, Usia Harapan Hidup

(UHH) Kabupaten Pati Tahun 2007 – 2011 mengalami peningkatan,

usia harapan hidup di tahun 2007 sebesar 72,62 tahun menjadi 72,89

tahun di tahun 2011, hal ini menunjukkan derajat kesehatan penduduk

di Kabupaten Pati meningkat. Rata – rata kenaikan UHH bertambah 0,07

tahun. Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2007 sebesar 86,28%

meningkat menjadi 87,59% di Tahun 2011 atau meningkat sebesar

1,31%. Sementara untuk rata-rata lama sekolah sebesar 6,8 tahun

ditahun 2007 menjadi sebesar 6,98 tahun di tahun 2011, atau secara

rata-rata penduduk Kabupaten Pati usia 15 tahun ke atas berpendidikan

setingkat kelas satu SMP. Secara umum daya beli penduduk Kabupaten

Pati Tahun 2011 tidak mengalami peningkatan berarti, bila dilihat dari

sisi pengeluaran per kapita, yakni dari Rp.635,27 ribu di tahun 2007

menjadi Rp.648,82 ribu di tahun 2011. Daya beli masyarakat/penduduk

di suatu wilayah, angka ideal setiap tahun mengalami penyesuaian

dengan kondisi ekonomi. Data capaian indikator pembentuk IPM

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 8 berikut :

Tabel 2. 8.

Perbandingan Pembentuk IPM Kabupaten Pati Dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2009-2011

N

o Wilayah

Angka Harapan Hidup

(Th)

Angka Melek Huruf

(%)

Rata-rata

Lama Sekolah

(th)

Rata-rata Pengeluaran

Per Kapita

(ribu Rp)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

1 Kab. Kudus 69,57 69,62 69.68 92,48 93,71 93.71 8,11 8,11 8.11 635,90 636,90 639.73

2 Kab. Rembang 70,02 70,13 70.23 89,43 91,17 91.36 6,85 6,85 6.89 640,28 641,28 644.48

3 Kab. Jepara 70,71 70,85 70.99 93,09 93,09 94.25 7,40 7,40 7.50 631,04 632,48 633.92

4 Kab. Blora 71,20 71,34 71.41 83,19 83,19 83.52 6,25 6,25 6.52 637,29 642,36 644.78

5 Kab. Pati 72,77 72,83 72,89 86,38 86,42 87.59 6,95 6,95 6,98 643,48 646,15 648.82

Jawa Tengah 71,25 71,40 71.55 89,46 89,95 90.34 7,07 7,24 7.24 636,39 637,27 640.54

Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2011

Hal II - 14

Sedangkan kasus kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita

di Kabupaten Pati tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2. 9 sebagai

berikut :

Tabel 2. 9. Kematian Ibu, Bayi dan Balita Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011 No Indikator Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Kematian Ibu

Kasus 23 19 12 20 24

2 Kematian Bayi

Kasus 253 263 194 183 178

3 Kematian Balita

Kasus 145 136 116 204 190

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pati, 2011

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan proporsi

angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu kelompok penduduk

yang berusia > 15 tahun yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Jumlah penduduk 15 tahun keatas Kabupaten Pati Tahun 2010 dari

hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) sebanyak 900.981 orang,

terdiri dari angkatan kerja sebanyak 620.602 orang (68,88%) dan bukan

angkatan kerja sebanyak 280.379 orang (31,12%). Angkatan kerja di

tahun 2011 naik menjadi 651.866 orang ( 72,35%). Sedangkan tingkat

pengangguran terbuka di Kabupaten Pati tahun 2010 sebesar 38.604

orang (6,22%) naik menjadi 38.879 orang ( 6,27%) pada tahun 2011

begitu juga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya naik menjadi 70,77%

di tahun 2011.

Gambaran jumlah Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2. 10 sebagai berikut :

Tabel 2. 10. Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)

dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

Tahun Jumlah Angkatan

Kerja TPAK (%)

TPAK(%)

Prov TPT (%)

TPT(%)

Prov

2007 633.864 69,89 70,16 8,38 7,70

2008 630.524 68,79 68,37 9,36 7,35

2009 639.265 69,32 69,27 7,68 7,33

2010 620.602 68,88 70,60 6,22 6,21

2011 651.095 72,35 70,77 6,27 5,93


Perbandingan TPT dengan kabupaten di sekitarnya tahun 2007-2011

dapat diketahui pada Tabel 2. 11 sebagai berikut :

Tabel 2. 11.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pati dengan Kabupaten sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2007-2011

No Wilayah TPT

2007 2008 2009 2010 2011

1 Kab. Kudus 7,03 6,15 7,36 6,22 6,21

2 Kab. Rembang 5,70 5,89 5,64 4,89 5,92

3 Kab. Jepara 5,78 5,76 4,40 4,56 6,26

4 Kab. Blora 3,92 5,71 6,99 5,49 6,11

5 Kab. Pati 8,38 9,36 7,68 6,22 6,27

Jawa Tengah 7,70 7,35 7,33 6,21 5,93


Hal II - 15

Bila dilihat dalam Tabel diatas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Pati paling tinggi dibanding dengan Tingkat Pengangguran

Terbuka daerah sekitar. Untuk kondisi tahun 2011 Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pati sebesar 6,27% lebih tinggi

dari Kabupaten Rembang dan Blora yang hanya 5,92% dan 6,11%.

C. Aspek Pelayanan Umum

1. Pelayanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Pati tidak lepas dari

pembangunan pendidikan tingkat nasional maupun Provinsi Jawa

Tengah. Sebagai bagian dari pembangunan pendidikan tingkat

nasional dan provinsi, pembangunan pendidikan di Kabupaten Pati

harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun

oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah yaitu RPJMN tahun

2010-2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 dan

Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan Nasional dan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dalam RPJMN tantangan

pendidikan yang harus dihadapi sampai tahun 2014 adalah

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas

meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang

rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan

ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan

peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan. Arah

kebijakan dalam RPJMN adalah meningkatkan akses penduduk

miskin terhadap pendidikan.

Renstra Kementrian Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa

arah kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan

ketersediaan pelayanan pendidikan merata seluruh nusantara;

pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat, bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan

dunia usaha dan dunia industri; pelayanan pendidikan yang setara

bagi warga Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas

dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya

ekonomi, geografi dan gender; dan pelayanan pendidikan yang

menjamin kepastian warga Negara Indonesia mengeyam pendidikan

dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dunia usaha

dan dunia industri. Kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan 5 K

yaitu (ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan

kepastian).

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam RPJMD

Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia dengan memperbaiki sarana dan prasarana

pendidikan. Target capaian pembangunan pendidikan tahun 2013

khusus untuk PAUD dan pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

pada tahun 2013 APK PAUD Jawa Tengah sebesar 70,42% dan APM

SD sebesar 98,83%; Dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah ditargetkan pada tahun 2013 sebesar 100%

Hal II - 16

penduduk Jawa Tengah melek huruf; APK PAUD dan APM SD sama

seperti target dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah; mutu pendidikan

ditargetkan pada tahun 2013 angka lulus UASBN SD mencapai

99,75%; pendidikan kecakapan hidup ditargetkan sebesar 70%

pemuda dan masyarakat putus sekolah mengikuti pendidikan

kecakapan hidup.

Secara umum tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Pati

termasuk dalam kategori rendah (setara dengan lulus sekolah dasar).

Hal ini ditunjukkan dengan besarnya jumlah penduduk yang

berpendidikan Sekolah Dasar (31,69%). Jumlah penduduk yang

Belum Sekolah, Tidak Sekolah, Tidak Tamat SD dan Belum Tamat

SD juga masih sangat banyak (35,20%). Lebih rinci, gambaran

tentang tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pati dapat dilihat


Tabel 2. 12. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

Di Kabupaten Pati Tahun 2011

No Tingkat Pendidikan

Banyaknya

Penduduk

(Jiwa)

Persentase

1 Tidak/Belum pernah Sekolah 214.776 17,92

2 Tidak/belum tamat SD 207.105 17,28

3 Tamat SD/MI/sederajat 379.814 31,69

4 Tamat SLTP/MTS/sederajat 209.623 17,49

5 Tamat SLTA/MA/sederajat 152.933 12,76

6 Tamat D1/D2/D3/Akademi 14.023 1,17

7 Tamat DIV/S1 19.297 1,61

8 Tamat S2/S3 959 0,08

Jumlah 1.198.529 100

Sumber : Pati dalam Angka 2012

1) Gambaran Pelayanan PAUD

a) Ketersedian

Jumlah TK di Kabupaten Pati pada tahun 2007-2011

cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik dengan

jumlah TK pada tahun 2007 sebanyak 606 unit dan pada

tahun 2011 meningkat menjadi 665 unit. Dengan demikian

selama kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah TK meningkat

rata-rata 14 unit per tahun. Jumlah murid TK pada tahun

2007 sebanyak 21.416 orang mengalami kenaikan pada

tahun 2011 sebanyak 28.466 orang atau sebesar 32,91%.

Jumlah guru TK pada tahun 2007 sebanyak 2.251 orang dan

jumlah guru TK pada tahun 2011 sebanyak 2.709 orang.

Rincian pertumbuhan jumlah TK, murid TK, guru TK terlihat

pada Tabel 2. 13 sebagai berikut :

Hal II - 17

Tabel 2. 13. Pertumbuhan Jumlah TK, Murid TK dan Guru TK

Kabupaten Pati Tahun 2007 – 2011

No Tahun Jml TK

(unit) r(%)

Jml Murid

(orang) r(%)

Jml Guru

(orang) r(%)

1 2007 606 - 21.416 - 2.251 -

2 2008 631 4,12 24.731 15,48 2.472 9,82

3 2009 666 5,55 28.076 13,53 2.519 1,90

4 2010 663 -0,45 28.362 1,02 2.629 4,37

5 2011 665 0,30 28.466 0,37 2.709 3,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pati, 2011 Ket. r : prosentase pertumbuhan

Rasio guru terhadap murid TK selama kurun waktu tahun

2007-2011 fluktuatif. Rasio guru terhadap murid pada tahun

2007-2011 stagnan yaitu sebesar 1 : 10 orang. Hal ini

menunjukkan bahwa ketersediaan guru TK cukup memadai.

Rasio guru terhadap murid tingkat TK terlihat pada Tabel 2.

14 berikut :

Tabel 2. 14.

Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid TK Tahun 2007 – 2011

No Tahun Rasio Guru thd Murid (1 dibanding : .......)

1 2007 10

2 2008 10

3 2009 11

4 2010 11

5 2011 10 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pati, 2011

b) Kualitas

Jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi pada

tahun 2011 sebesar 8,29% lebih tinggi daripada tahun 2010

sebesar 7,88%.

2) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar

a) Ketersediaan

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan

dasar di Kabupaten Pati relatif memadai. Jumlah SD/MI di

Kabupaten Pati sebanyak 871 unit pada Tahun 2011,kondisi

ini menurun dibandingkan Tahun 2007 yaitu sebanyak 889

unit. Jumlah murid SD/MI selama kurun waktu 2007-2011

menurun. Jumlah murid SD/MI tahun 2007 sebanyak

129.070 orang dan jumlah guru sebanyak 8.510 orang.

Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2011 yaitu

jumlah murid sebanyak 123.335 orang dan jumlah guru

sebanyak 9.942 orang. Pertumbuhan jumlah sekolah, murid

dan guru SD/MI terlihat pada Tabel 2.15 sebagai berikut :

Hal II - 18

Tabel 2. 15. Pertumbuhan Jumlah SD/MI, Murid SD/MI dan Guru SD/MI


Tahun SD r(%) Jumlah

Murid r(%)

Jumlah

Guru r(%)

2007 889 129.070 8.510

2008 894 0,56 128.046 -0,79 8.774 3,10

2009 892 -0,22 127.388 -0,51 9.950 13,40

2010 886 -0,67 126.218 -0,92 9.806 -1,45

2011 871 -1,69 123.335 -2,28 9.942 1,39

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pati, 2011

Sedangkan jumlah SMP/MTs di Kabupaten Pati sebanyak

212 unit pada Tahun 2011, lebih tinggi dibandingkan Tahun

2007 sebanyak 198 unit. Kondisi ini menunjukkan

perkembangan jumlah SMP/MTs di Kabupaten Pati cukup

baik. Jumlah murid selama kurun waktu tahun 2007-2011

menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2011

jumlah murid SMP/MTs sebanyak 57.014 orang dan jumlah

guru sebanyak 5.429 orang. Jumlah guru tersebut lebih tinggi

dibandingkan Tahun 2007 yaitu sebanyak 4.952 orang.

Secara lebih detail perkembangan jumlah sekolah, murid dan

guru SMP/MTs terlihat pada Tabel 2. 16 sebagai berikut :

Tabel 2. 16.

Pertumbuhan Jumlah SMP/MTs, Murid SMP/MTs dan Guru SMP/MTs Kabupaten Pati Tahun 2007 – 2011

Tahun SMP r(%) Jumlah Murid

r(%) Jumlah Guru

r(%)

2007 198 59.702 4.952

2008 198 0 59.175 -0,88 4.887 -1,31

2009 199 0,50 58.492 -1,15 5.078 3,91

2010 201 1,01 57.601 -1,52 4.132 -18,63

2011 212 5,47 57.014 -1,02 5.429 -31,39 Sumber: Dinas pendidikan Kab. Pati, 2011

Secara kuantitatif jumlah guru relatif memadai, namun

demikian apabila dilihat persebaran guru terlihat beberapa

wilayah yang mengalami kekurangan guru, sebaliknya pada

beberapa wilayah terjadi kelebihan guru. Rasio guru terhadap

murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs terlihat


Tabel 2. 17. Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs


No Tahun SD/MI

(1 dibanding : ..)

SMP/MTs

(1 dibanding ..)

1 2007 15 12

2 2008 14 12

3 2009 13 12

4 2010 13 14

5 2011 12 11


b) Keterjangkauan

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu

indikator keterjangkauan. Semakin tinggi APK maka semakin

Hal II - 19

tinggi pula tingkat keterjangkauan pelayanan pendidikan.

Selama kurun waktu 2007-2011 APK SD/MI di Kabupaten

Pati cenderung menurun. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs,

APK cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa

tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anak

pada jenjang pendidikan SD dan SMP cukup besar. Secara

detail gambaran perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs

dapat dilihat pada Tabel 2. 18 berikut :

Tabel 2. 18. Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs

Kabupaten Pati 2007 – 2011

Tahun SD/MI r(%) SMP/Mts r(%)

2007 117,99 98,53

2008 118,12 0,11 97,86 -0,68

2009 114,35 -3,19 98,90 1,06

2010 114,05 -0,26 98,60 -0,30

2011 114,08 0,026 98,75 0,15 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pati, 2011

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan

SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan kecenderungan adanya

peningkatan. Hal ini menunjukkan pelayanan pendidikan

dasar semakin terjangkau oleh masyarakat. Perkembangan

Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan dasar secara

rinci dapat dilihat pada Tabel 2. 19 berikut :

Tabel 2. 19.

Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pati 2007 – 2011

Tahun SD/MI r(%) SMP/MTs r(%)

2007 98,78 77,69

2008 98,81 0,03 76,64 -1,35

2009 98,89 0,08 77,39 0,98

2010 98,91 0,02 77,54 0,19

2011 98,92 0,01 77,55 0,01 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pati, 2011

Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun

2011 sebesar 0,04% dari jumlah murid, sedangkan untuk

jenjang pendidikan SMP/MTs angka putus sekolah sebesar

0,29%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan

target angka putus sekolah tingkat nasional dan provinsi pada

tahun 2014 sebesar 0,12% untuk jenjang SD/MI dan 0,22%

untuk jenjang SMP/Mts.

c) Kualitas

Guru layak mengajar untuk jenjang pendidikan SD/MI

pada tahun 2010 sebesar 38,67% dan pada tahun 2011 naik

menjadi 52,8%. Pada jenjang SMP/MTs persentase guru layak

mengajar pada tahun 2010 sebesar 74,56 % pada tahun 2011

meningkat menjadi 77,97%. Kondisi ini menggambarkan

bahwa kualitas guru SD/MI maupun SMP/Mts masih belum

optimal.

Hal II - 20

Angka kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional

(UASBN) untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2007-

2011 fluktuatif berkisar antara 99,47 – 98,42.%, sedangkan

pada jenjang SMP/MTs angka kelulusan mencapai 98,12.%.

Perkembangan angka kelulusan untuk masing-masing jenjang

pendidikan terlihat pada Tabel 2. 20 sebagai berikut :

Tabel 2. 20. Angka Kelulusan UASBN SD/MI dan UN SMP/MTs

Kabupaten Pati 2007 – 2011

Tahun SD/MI (%) SMP/MTs (%)

2007 99,47 92,65

2008 97,41 90,60

2009 96,56 92,23

2010 96,58 86,53

2011 98,42 98,12


3) Gambaran Pelayanan Pendidikan Menegah

a) Ketersediaan

Selama kurun waktu 2007-2011 jumlah sekolah

SMA/MA/SMK di Kabupaten Pati cenderung meningkat

termasuk jumlah murid SMA/MA/SMK dan jumlah guru

fluktuatif. Perkembangan jumlah sekolah, murid dan guru

SMA/MA/SMK terlihat pada Tabel 2.21 berikut ini :

Tabel 2. 21. Pertumbuhan Jumlah, Murid dan Guru SMA/MA/SMK


Tahun SMA r (%) Jumlah

Murid r (%)

Jumlah

Guru r (%)

2007 98 35.341 3.007

2008 104 6,12 38.644 9,35 3.286 9,28

2009 108 3,85 39.515 2,25 3.624 10,29

2010 108 0 40.387 2,21 3.621 -0,08

2011 115 6,48 39.145 -3,08 3.490 -3,62


Sedangkan perkembangan rasio guru terhadap murid selama kurun waktu 2007-2011 terlihat pada Tabel 2.22

sebagai berikut : Tabel 2. 22.

Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid SMA/MA/SMK Kabupaten Pati Tahun 2007 – 2011

No Tahun Rasio Guru thd Murid

(1 dibanding : .. )

1 2007 12

2 2008 12

3 2009 11

4 2010 11

5 2011 11


b) Keterjangkauan

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK. APK

SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2007-2011 menunjukkan

kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 APK

SMA/MA/SMK sebesar 55,47 %, meningkat dibandingkan

tahun 2007 sebesar 50,11 %. angka tersebut menunjukkan

bahwa adanya peningkatan menyekolahkan anak di jenjang

Hal II - 21

SMA/MA/SMK. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK juga

mengalami peningkatan. APM SMA/MA/SMK pada tahun

2011 sebesar 37,18 %, meningkat dibandingkan tahun 2007

sebesar 34,58%. Walaupun demikian, nilai APM

SMA/MA/SMK termasuk kategori rendah, karena masih

dibawah 50%. Perkembangan APK dan APM SMA/MA/SMK

secara rinci terlihat pada Tabel 2.23 berikut :

Tabel 2. 23. Perkembangan APK dan APM SMA/SMK/MA

Kabupaten Pati Tahun 2007 – 2011 Tahun APK r(%) APM r(%)

2007 50,11 34,58

2008 50,33 0,44 34,89 0,89

2009 52,38 4,07 33,97 -2,64

2010 54,78 4,58 37,18 9,44

2011 55,47 1,26 37,18 0 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pati, 2011

Angka putus sekolah SMA/MA/SMK di Kabupaten Pati

tahun 2011 relatif rendah yaitu 0,74% dibandingkan dengan

seluruh murid SMA/MA/SMK. Kondisi ini menggambarkan

bahwa kemampuan dan kesadaran menyekolahkan anak di

tingkat SMA/MA/SMK cukup baik.

c) Kualitas

Kualitas pelayanan pendidikan menengah dilihat dari

kualitas guru atau pendidik. Kualitas guru salah satunya

dilihat dari aspek kelayakan mengajar. Sebagaimana

ketentuan dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, standar pendidik adalah berpendidikan S1 atau D

IV. Jumlah guru layak mengajar pada SMA/MA/SMK pada

tahun 2011 sebesar 85,49 % meningkat dibandingkan tahun

2010 yaitu sebesar 84,28%.

b. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pati mengalami

peningkatan dari tahun 2007-2011. Hal ini dapat dilihat dari

meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Pati. Pada

tahun 2008 Usia Harapan Hidup Masyarakat Pati sebesar 72,70,

meningkat menjadi 72,77 pada tahun 2009, meningkat menjadi

72.83 pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 meningkat

menjadi 72.89 . Penanganan kesehatan rawat jalan dan rawat inap

bagi masyarakat miskin selama ini dilaksanakan melalui alokasi

jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan

daerah (Jamkesda). Alokasi jumlah penduduk yang memperoleh

Jamkesmas ditentukan oleh keputusan Kementrian Kesehatan,

sedangkan bagi masyarakat miskin yang tidak tertangani melalui

Jamkesmas ditampung melalui keputusan Bupati Pati dalam

program Jamkesda yang alokasi anggarannya melekat pada SKPD

Dinas Kesehatan, RSUD RAA Soewondo dan RSUD Kayen.

Kasus kematian ibu dari tahun 2007-2011 cenderung jumlah

kejadiannya fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2007 kasus

Hal II - 22

kematian ibu sebanyak 23 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 12

kasus dan pada tahun 2011 sebanyak 24 kasus. Sedangkan cakupan

persalinan oleh tenaga kesehatan dari tahun 2007-2011 cenderung

mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 cakupan persalinan oleh

tenaga kesehatan mencapai 97,4% meningkat menjadi 98 % pada

tahun 2011. Sementara itu cakupan ibu hamil dengan K4 dan

cakupan kunjungan pada saat nifas relatif mengalami kenaikan.

Cakupan ibu hamil dengan K4 pada tahun 2007 sebesar 87,67%

meningkat pada tahun 2011 menjadi 96%. Cakupan kunjungan ibu

nifas pada tahun 2011 sebesar 99 % meningkat dibandingkan tahun

2007 yaitu 89,78% terlihat pada Grafik 2.6 sebagai berikut:

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Pati, 2012

Grafik 2.6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4,Cakupan Persalinan Oleh Nakes dan

Cakupan Kunjungan Nifas Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

Kasus kematian bayi di Kabupaten Pati cenderung mengalami

penurunan dari tahun 2007-2011 yaitu pada tahun 2007 sebesar

253 kasus menurun menjadi 178 kasus pada tahun 2011,namun

kasus kematian balita kejadiannya sangat fluktuatif yaitu pada

tahun 2007 sebanyak 145 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 116

kasus dan pada tahun 2011 sebanyak 266 kasus. Sementara itu

cakupan kunjungan bayi dari tahun 2007-2011 mengalami

penurunan pada tahun 2007 cakupan kunjungan bayi sebesar

103,9% turun pada tahun 2011 menjadi sebesar 97,40%. Cakupan

kunjungan neonatus mengalami peningkatan pada tahun 2007

sebesar 94,3% pada tahun 2011 menjadi 99,89 %.

Kondisi gizi pada balita dari tahun 2007-2011 perlu mendapat

perhatian. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase gizi

buruk dan gizi kurang. Pada tahun 2007 persentase gizi buruk

sebesar 0,44% meningkat hingga 0,64 % pada tahun 2011. Pada

tahun 2010 persentase balita dengan gizi kurang sebesar 8,77%

menurun menjadi 7,28% pada tahun 2011. Namun demikian kondisi

ini perlu diwaspadai, karena persentase balita dengan berat badan

dibawah garis (BGM) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun

2009 persentase balita dengan BGM sebesar 0,55%, meningkat pada

tahun 2011 menjadi 0,67%. Kondisi balita gizi buruk yang mendapat

perawatan dari tahun 2007-2011 sebesar 100% target SPM (100%)

tergamabar pada Grafik 2.7 berikut:

Hal II - 23

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Pati, 2011

Grafik 2.7. Cakupan Kunjungan Bayi dan Neonatus Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011

Penyakit menular di Kabupaten Pati mengalami peningkatan

terutama peningkatan kasus TB paru, DBD, kusta dan diare.

Perkiraan kasus baru TB paru di Kabupaten Pati pada tahun 2011

sebesar 107/100.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru

sebesar (46,54 %) dan persentase kasus TB yang dapat disembuhkan

dengan strategi DOTS sebesar 86,42 %. Angka kejadian TB paru pada

tahun 2015 akan turun sesuai target Jawa Tengah (88 per 100.000

penduduk), jika angka penemuan kasus baru lebih dari 70 % dan

kesembuhan 85 %.

Prevalensi kasus HIV di Kabupaten Pati pada tahun 2011 sebesar

76 kasus (0,01 %) dari total jumlah penduduk. Jumlah penderita

HIV/AIDS Pati dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar

265 orang, dengan rincian 145 kasus AIDS dan 120 HIV. Kabupaten

Pati merupakan kabupaten yang penderita HIV/AIDS relatif rendah

dibandingkan kabupaten/kota yang lain. Namun demikian, kondisi

ini perlu diwaspadai, karena Kabupaten Pati merupakan daerah

transit di jalan Pantura dan memiliki titik-titik rawan yaitu daerah

yang merupakan pangkalan truk sebagai daerah transaksi seks dan

ada kecenderunagn meningkat.

Angka penemuan kasus malaria di Kabupaten Pati pada

tahun 2011 sebesar 1,02% per 1.000 penduduk. Kabupaten Pati

bukan merupakan daerah endemis malaria. Angka kesakitan DBD di

Kabupaten Pati pada tahun 2011 sebesar 331/100.000 penduduk

dan angka kematian DBD sebesar 4 (1,2 %).

Jumlah kasus penyakit menular yang meningkat terutama DBD,

TB paru dan diare disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak

sehat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan ternyata cakupan

pengguna jamban keluarga pada tahun 2011 hanya sebesar 68,5%,

cakupan rumah sehat hanya 55,15 % dan cakupan rumah tangga

yang memiliki SPAL hanya 54.6%.

Perubahan pola dan gaya hidup masyarakat pada umumnya

membawa dampak terhadap perkembangan penyakit. Di Kabupaten

Pati kasus penyakit tidak menular perlu mendapat perhatian, karena

kasus Diabetes Melitus merupakan kasus yang menduduki rangking

Hal II - 24

pertama dari 10 pola penyakit rawat jalan dari tahun 2007-2011,

rata-rata pasien DM per tahun sebesar 6.700 Pasien rawat jalan dan

287 pasien rawat inap.( Profil RSUD RAA Soewondo 2007-2011)

Masih banyaknya permasalahan kesehatan ini harus mendapat

dukungan sumberdaya kesehatan yang layak. Sementara sarana dan

prasarana kesehatan yang dimiliki Kabupaten Pati dapat dilihat

pada Tabel 2.24 sebagai berikut :

Tabel 2. 24. Perkembangan Sarana Prasarana Kab. Pati Tahun 2007-2011

No Sarana dan Prasarana

Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Rumah Sakit Umum 2 2 2 3 3

2 Rumah Sakit Swasta 6 6 6 6 6

3 Rumah bersalin 13 10 9 9 10

4 Balai pengobatan 32 26 26 26 29

5 Puskesmas 29 29 29 29 29

6 Puskesmas Pembantu 50 50 50 50 50

7 Puskesmas Keliling 29 29 29 29 29 Sumber : Daerah Dalam Angka Kab. Pati, 2012

Kondisi tenaga kesehatan berdasarkan rasio jumlah penduduk,

Kabupaten Pati masih kekurangan tenaga kesehatan. Berikut ini

rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dan kebutuhan

tenaga kesehatan setiap tahunnya tergambar pada Tabel 2.25 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2. 25. Rasio Tenaga Kesehatan Kab. Pati Tahun 2011

No Tenaga

Kesehatan Jumlah

Target

Indikator

Indonesia

Sehat 2010

Kebutuhan

Tenaga

Kesehatan/

Penduduk

Kekurangan

1 Dokter spesialis 55 6/100.000 82 27

2 Dokter Umum 119 40/100.000 549 430

3 Dokter Gigi 21 20/100.000 275 254

4 Apoteker 14 10/100.000 137 123

5 Tenaga Gizi 30 22/100.000 302 272

6 Perawat 740 117/100.000 1.607 867

7 Bidan 609 100/100.000 1.374 765

8 Tenaga Kesmas 63 40/100.000 549 486

9 Tenaga Sanitasi 31 40/100.000 549 518 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pati, 2011

c. Pekerjaan Umum

1) Jalan dan Jembatan

Secara geografis Kabupaten Pati memilki lokasi yang sangat

strategis karena berada di jalur pantura timur Provinsi Jawa

Tengah. Posisi yang sangat strategis tersebut diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di

Kabupaten Pati, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana

jalan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan transportasi perlu mendapatkan perhatian serius.

Jalur pantura yang melewati wilayah Kabupaten Pati

merupakan jalan nasional dan provinsi dengan panjang jalan

nasional 40,855 km dan jalan provinsi sepanjang 103,010 km

Hal II - 25

sedangkan panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat

ibukota Kabupaten Pati dengan seluruh wilayah kecamatan

sepanjang 812,716 km. Pada tahun 2011 dari 812,716 km

panjang jalan kabupaten, sebanyak 91,96 % permukaan jalan

berupa aspal, 4,18 % permukaan jalan berupa batu kerikil dan

3,89 % permukaan jalan berupa tanah. Gambaran secara rinci

perkembangan jalan kabupaten berdasarkan jenis permukaan

dapat disajikan dalam Tabel 2.26 berikut ini :

Tabel 2. 26. Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan

Tahun 2007 - 2011 No Jenis Permukaan Sat 2007 2008 2009 2010 2011

A Aspal Km 759,945 729,242 734,849 726,439 747,338

B Kerikil Km 12,084 40,647 37,735 42,102 33,950

C Tanah Km 40,687 42,827 40,132 44,175 31,428

D Tidak Terinci Km - - - - -

Jumlah Km 812,716 812,716 812,716 812,716 812,716

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pati, 2011

Tabel di atas menggambarkan bahwa perkembangan jalan

berdasarkan jenis permukaan baik aspal maupun kerikil pada

tahun 2007 dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 banyak

mengalami peningkatan permukaan jalan.

Ditinjau dari kelas jalan dapat diketahui bahwa kelas jalan

II sepanjang 40,855 km, selanjutnya kelas III sepanjang 815,726

km. Rincian perkembangan kelas jalan selama tahun 2007-2011

disajikan pada Tabel 2.27 berikut :

Tabel 2. 27. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Di Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011 No Kelas Jalan Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1. Kelas II Km 40.855 40.855 40.855 40.855 40.855

2. Kelas III Km 815.726 815.726 815.726 815.726 815.726

Jumlah Km 856.581 856.581 856.581 856.581 856.581

Sumber Data : Dishubkominfo Kab. Pati, 2011

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atau

lebih dari 90% kelas jalan di Kabupaten Pati yaitu kelas III.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi jalan kabupaten dapat

disajikan dalam Tabel 2.28 berikut ini :

Tabel 2. 28. Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan

Di Kabupaten Pati 2007-2011 No Kondisi Jalan Sat 2007 2008 2009 2010 2011

A Baik Km 282,335 308,543 311,281 338,107 300,705

B Sedang Km 388,678 373,233 363,233 326,073 373,849

C Rusak Ringan Km 86,764 80,689 85,689 100,771 81,272

D Rusak Berat Km 54,938 50,251 52,513 47,765 56,890

Jumlah Km 812,716 812,716 812,716 812,716 812,716


Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya Pemerintah

Kabupaten Pati dalam memelihara dan meningkatkan kualitas

kondisi jalan belum optimal. Apabila kondisi tersebut tidak segera

ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak negatif yaitu

Hal II - 26

meningkatnya angka kecelakaan pengguna jalan serta

berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Pati.

Hal ini mengingat sarana dan prasarana jalan yang baik dapat

menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten

Pati serta dapat membuka akses dalam kegiatan sektor

perdagangan maupun transportasi.

Jaringan jalan di Kabupaten Pati berdasarkan fungsi jalan

meliputi sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer, adalah sepanjang jalan pantura yang

melewati Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pati, Kecamatan

Juwana dan Kecamatan Batangan. Berkaitan dengan fungsi

jalan arteri, pemanfaatan jalan ini untuk mengangkut hasil

produksi lokal Kabupaten Pati ke beberapa daerah seperti

wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten

Rembang, Kabupaten Grobogan dan kota – kota besar lainnya.

b. Jalan Kolektor Primer, adalah jalan yang menghubungkan

Kabupaten Pati dengan Kabupaten Kudus yang melalui

wilayah Kecamatan Pati dan Kecamatan Margorejo, Kabupaten

Pati dengan Kabupaten Jepara melalui wilayah Kecamatan

Pati, Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso,

Kecamatan Tayu dan Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati

dengan Kabupaten Rembang melalui wilayah Kecamatan Pati,

Kecamatan Juwana dan Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati

dengan Kabupaten Grobogan melalui Kecamatan Pati,

Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen dan Kecamatan Sukolilo.

Pada ruas-ruas jalan arteri khususnya di Kota Pati yang

berfungsi menghubungkan kota atau jalur regional namun saat

ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota. Himpitan fungsi

yang demikian sedikit banyak menyebabkan jalan-jalan tersebut

dipadati oleh pergerakan nasional maupun lokal, pada akhirnya

kecepatan menjadi rendah. Sedangkan untuk menghubungkan

Kota Semarang, Kota Surabaya maupun Jakarta merupakan jalan

Nasional dengan panjang 40,855 km dalam kondisi baik.

Gambaran tentang kondisi dan panjang jalan nasional, provinsi

dan kabupaten disajikan pada Tabel 2.29 berikut :

Tabel 2. 29.

Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

No Kelas Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Nasional Km 35,710 35,710 35,710 35,710 40,855

2 Propinsi Km 107,970 107,970 107,970 107,970 103,101

3 Kabupaten Km 812,716 812,716 812,716 812,716 812,716

4 Desa Km 341,283 341,283 341,283 341,283 341,283

Sumber Data : BPT Bina Marga Wil. Pati

Pada tahun 2011 panjang jembatan nasional 473,70 m , dan

panjang jembatan provinsi 784,90 m dengan rincian seperti pada

Tabel 2.30 berikut:

Hal II - 27

Tabel 2. 30. Panjang Jembatan Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten

Pati Tahun 2007-2011

No Kelas Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Nasional M 473,70 473,70 473,70 473,70 473,70

2 Propinsi M 706,60 706,60 706,60 784,90 784,90

Sumber Data : BPT Bina Marga Wil. Pati

Kondisi jembatan pada tahun 2011 jembatan nasional dalam

kondisi baik 372,00 m dan jembatan provinsi dalam kondisi baik

702,40 m serta kondisi rusak pada jembatan nasional 101,70 m

dan jembatan provinsi 82,50 m.

2) Persampahan

Sampah merupakan permasalahan yang terjadi hamper di

semua kota, termasuk Kabupaten Pati. Volume sampah terangkut

di Kabupaten Pati tahun 2007 sebanyak 193 m³/hari (96,36%)

pada tahun 2008 volume sampah terangkut menurun menjadi

240 m³/hari (96%) dan pada tahun 2009 volume sampah

terangkut sebanyak 240 m³/hari (96%) dan pada tahun 2010

volume sampah terangkut menjadi 240 m³/hari (96%).

Selanjutnya pada tahun 2011 sampah terangkut sebesar 240

m³/hari ( 96% ).

Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Pati menggunakan

dua sistem yaitu sistem pengolahan sampah on-site (pengolahan

pada lokasi) atau cara tradisional (dibakar atau ditimbun) dan

sistem pengolahan sampah off-site (pengolahan secara teratur).

Selama ini pengelolaan sampah yang tidak terangkut lebih

banyak dilakukan dengan sistem on-site.

Selanjutnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pasal 44

maka Pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan tempat

pengelolaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka (open

dumping) akan diarahkan dan diupayakan pada sistem

pengolahan tertutup (sanitary landfill).

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam

meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah tidak terlepas dari

dukungan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Jumlah

truk pengangkut sampah pada tahun 2007 sebanyak 8 unit,

tahun 2011 menjadi 12 unit. Truk container tahun 2007-2011

juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 8 unit, gerobak

sampah tahun 2007-2011 mengalami naik menjadi sebanyak 73

unit, fasilitas TPS sebanyak 27 unit tahun 2007 naik menjadi 30

unit tahun 2011, fasilitas TPA sebanyak 3 unit. Secara lengkap

gambaran sarana dan prasarana pengolahan sampah disajikan

pada Tabel 2.31 berikut ini :

Hal II - 28

Tabel 2. 31. Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah

Di Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

No Sarana dan Prasarana

Pengolahan Sampah Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Truk sampah Unit 6 6 6 6 6

2 Truk Container Unit 6 6 6 7 7

3 Truk Tinja Unit 1 1 1 1 1

4 Container Unit 35 35 31 36 37

5 Gerobak sampah Unit 75 76 79 85 85

6 TPS Unit 27 27 30 30 30

7 TPA Unit 3 3 3 3 3

8 Transfer Depo Unit - - - 3 3

9 Inst. Pengolahan Limbah Unit - - - 1 1

Sumber Data : DPU Kab. Pati

Kegiatan industri, perdagangan maupun rumah tangga

memberikan kontribusi terhadap jenis dan volume sampah di

Kabupaten Pati, persentase terbesar jenis sampah yaitu sampah

organik mencapai 65,75 % pada tahun 2011, sampah plastik

mencapai 11 %, sampah kayu 1,50 %, sampah kertas 7,20 %,

sampah gelas/kaca sebesar 1,15 %, sampah kain sebesar 1,10 %

dan sampah jenis logam/metal mencapai 0,70 %.

Tabel 2. 32. Persentase Komposisi Sampah Di Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011

No

Persentase

Komposisi

Sampah

Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Kertas % 8,60 8,70 8,73 7,30 7,30

2 Kayu % 2,10 1,50 9,23 1,50 1,50

3 Kain % 1,10 1,10 1,27 1,10 1,10

4 Karet/kulit % 1,30 1,30 11,6 1,30 1,30

5 Plastik % 12,10 12,10 12,33 11 11

6 Metal/logam % 1,30 1,20 2,77 0,70 0,70

7 Gelas/kaca % 1,20 1,15 1,17 1,15 1,15

8 Organik % 69,50 70,05 67,93 65,75 65,75

9 Lain-lain % 2,80 2,90 3,20 10,20 10,20

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab Pati, 2011

Produksi sampah di Kabupaten Pati sampai tahun 2010 sebanyak

250 m³/hari, dengan volume sampah terangkut sebanyak 240

m³/hari. Volume sampah ini mengalami penurunan dari tahun-tahun

sebelumnya (2007-2011) sebagaimana pada Tabel 2.32.

Dilihat dari komposisinya, jenis sampah yang paling dominan

adalah sampah organik (65,75 %) dan lainnya berupa sampah plastik

(11 %), kertas (7,30 %), kain (1,10%), kayu (1,50 %), karet/kulit (1,30

%), metal/logam (0,70 %), gelas/kaca (1,15%) dan lain-lain (10,20 %).

Komposisi sampah plastik telah mencapai 11 %, menunjukkan

bahwa penggunaan plastik sudah menjadi kebiasaan masyarakat

yang perlu dikendalikan, karena sifatnya tidak dapat diuraikan.

Untuk mendukung pengelolaan sampah, sarana dan prasarana yang

tersedia antara lain Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang berlokasi

Hal II - 29

di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo seluas 12.495 ha; Tempat

Pembuangan Sementara (TPS) sebanyak 30 unit; truk sampah

sebanyak 13 unit dan gerobak sampah sebanyak 85 unit.

3) Drainase

Panjang drainase sekunder di Kabupaten Pati tahun 2010

untuk jenis drainase sekunder tertutup sepanjang 280 m, dan

drainase lingkungan terbuka sepanjang 5.750 m. Tahun 2007-

2010 panjang drainase di Kabupaten Pati tidak menunjukkan

peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut

ini :

Tabel 2. 33. Panjang Drainase Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

No Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Drainase sekunder

Tertutup

280 m 280 m 280 m 280 m 280 m

2 Drainase Lingkungan

Terbuka

5.750 m 5.750 m 5.750 m 5.750 m 5.750 m


4) Sumber Daya Air (SDA)

Kabupaten Pati mempunyai ketersediaan air cukup memadai,

namun tidak tersedia secara merata sepanjang tahun.

Berdasarkan siklus, 73 % air tersedia pada musim hujan dan 27

% air tersedia pada musim kemarau. Selain itu beberapa DAS

yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air

sebagian telah mengalami kerusakan fungsi daerah tangkapan

dan resapan air.

Perkembangan fisik wilayah telah memberikan dampak pada

terjadinya alih fungsi lahan pertanian, secara regional kebutuhan

air menuntut adanya pengelolaan sumber daya air yang baik

untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Wilayah Kabupaten Pati memiliki 1 sungai yang masuk dalam

kategori sungai strategis nasional sepanjang 46,72 km,

Sementara itu sungai yang dikelola kabupaten 95 buah, dengan

total panjang 1201,3 km, terbagi atas Anak Sungai Tayu

sebanyak 3 buah dengan panjang 104,70 km, Anak Sungai

Suwatu sebanyak 2 buah dengan panjang 12,40 km. Sungai

wilayah Kota Pati sebanyak 4 Buah, dengan panjang 29,60 km.

Secara umum potensi air irigasi di bagian utara sedang, di bagian

timur cukup, di bagian selatan sedang-cukup, di bagian barat

sedang dan dibagian tengah cukup.

Untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan persawahan

Kabupaten Pati memiliki 274 Daerah Irigasi/DI besar yaitu

Daerah Irigasi DI. Cabean, DI. Glintiran, DI. Jeruk, dan DI.

Gabus. Jumlah saluran induk sebanyak 18,226 m saluran

induk, selanjutnya jumlah saluran sekunder yang terdapat di 274

daerah irigasi besar tersebut sebanyak ± 325 saluran sekunder

dengan total luas sawah yang dialiri seluas 17.564 Ha.

Hal II - 30

Keberadaan sumberdaya air penting untuk dikelola dengan

baik agar terus menerus memberikan manfaat dalam jangka

panjang. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan

untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (sosial

goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang seimbang

melalui pengelolaan terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan. Sistem prasarana pengairan di Kabupaten Pati

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, untuk

permukiman (air bersih) dan industri.

Prasarana pengairan di Kabupaten Pati digunakan untuk

irigasi dan penyediaan air bersih. Prasarana pengairan tersebut

meliputi : daman, saluan irigasi, dan embung. Masing-masing

memiliki peran tersendiri, seperti : daman (chek dam) dan saluran

irigasi digunakan untuk mengairi sawah. Sedangkan embung

yang tersebar di Kabupaten Pati sebagian besar digunakan untuk

penyedia (supply) air bersih yang dikelola oleh PDAM dan

sebagian lainnya untuk pengairan irigasi.

Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat. Oleh karena itu, sumberdaya air penting untuk

dikelola sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dari

sumber air ke lokasi persawahan dibutuhkan saluran irigasi

primer dan sekunder. Panjang saluran irigasi primer Kabupaten

Pati pada tahun 2011 memiliki panjang 18.226 m dengan kondisi

baik sepanjang 12.758 m, rusak ringan sepanjang 3.645 m dan

rusak berat sepanjang 1.458 m. Selanjutnya gambaran kondisi

dan panjang saluran irigasi primer dapat disajikan dalam Tabel

2.34 berikut :

Tabel 2. 34.

Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Primer Kab. Pati 2007-2011

No Keterangan Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Panjang saluran

irigasi primer

M 18.226 18.226 18.226 18.226 18.226

2 Baik M 10.936 11.482 12.029 12.394 12.758

3 Rusak ringan M 5.103 4.739 4.374 4.010 3.645

4 Rusak berat M 2.187 2.005 1.823 1.640 1.458 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pati,2011

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa upaya

Pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan produksi hasil

pertanian mendapat kendala karena masih banyak saluran irigasi

yang rusak . Hal ini dapat dilihat dari kerusakan saluran irigasi

primer tiap tahun. Hal ini terbukti tingkat kerusakan mencapai

20 % dari total panjang saluran irigasi primer, demikian juga

kondisi saluran irigasi sekunder sebagian besar dalam kondisi

rusak, namun pada tahun 2011 terjadi peningkatan kondisi

irigasi baik menjadi 289.340 m. Gambaran kondisi dan panjang

saluran irigasi sekunder dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut :

Hal II - 31

Tabel 2. 35. Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Sekunder

Kab. Pati 2007-2011 No Kondisi Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Panjang Saluran

Irigasi Skunder

M 413.343 413.343 413.343 413.343 413.343

2 Baik M 248.006 260.406 272.866 281.073 289.340

3 Rusak ringan M 115.736 107.469 99.202 90935 82.669

4 Rusak berat M 49.601 45.468 41.339 37.201 33.067 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pati, 2011

Pembangunan DAM diharapkan dapat mengurangi tingkat

sedimentasi dan mencegah terjadinya banjir. Jumlah dam di

Kabupaten Pati dengan kondisi rusak berat lebih dari 7.% pada

tahun 2010, pada tahun 2011 terjadi penurunan dam yang

mengalami kerusakan menjadi 6 %. Tingginya kerusakan dam

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain usia banguan,

penambangan pasir secara liar disekitar dam serta daya dukung

lingkungan di sekitar dam sangat rendah. Rendahnya daya

dukung lingkungan seperti tanaman keras maupun talud

mengakibatkan beberapa bantaran sungai disekitar dam

mengalami longsor. Rincian kondisi dan jumlah dam yang rusak

dapat disajikan dalam Tabel 2.36 berikut :

Tabel 2. 36. Persentase Kondisi DAM Kab. Pati 2007-2011

No Jumlah DAM Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Baik % 60 63 66 69 72

2 Rusak ringan % 30 28 26 24 22

3 Rusak berat % 10 9 8 7 6

Jumlah % 100 100 100 100 100 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pati, 2011

Potensi lain terkait dengan sumberdaya air di Kabupaten Pati

yaitu embung. Jumlah embung di Kabupaten Pati tahun 2011

sebanyak 38 unit dengan kondisi 15 % mengalami kerusakan

ringan dan 10 % mengalami kerusakan berat. Rusaknya potensi

embung yang cukup besar sangat berdampak terhadap

penyediaan air baku untuk pertanian maupun untuk keperluan

yang lain seperti terlihat pada Tabel 2.37 berikut:

Tabel 2. 37. Jumlah dan Kondisi Embung Kab. Pati 2007-2011

No Kondisi Sat 2007 2008 2009 2010 2011

1 Baik Buah 1 2 4 7 15

2 Rusak ringan Buah 2 4 - - -

3 Rusak berat Buah 1 2 - - -

Jumlah Buah 4 8 4 7 15 Sumber Data : Profil Daerah Kab. Pati, 2011

5) Air Bersih dan Air Limbah

Persentase proporsi rumah tangga dengan akses sarana air

minum di perkotaan tahun 2008 sebesar 40,20 % menjadi 34,47

% pada tahun 2011.

Hal II - 32

Sementara itu sistem air limbah di Kabupaten Pati hingga saat

ini masih ditangani secara individu oleh tiap-tiap rumah tangga

dan masing-masing industri (industri rumah tangga). Air limbah

rumah tangga langsung dibuang ke saluran

pembuangan/selokan. Untuk industri, sebagian kecil memiliki

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), air sebelum dibuang ke

perairan umum diolah di dalam unit dulu.

d. Perumahan

Perumahan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang

perumahan dan permukiman adalah kelompok rumah yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang

dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Berdasarkan

kondisi fisiknya bangunan rumah dibedakan menjadi 3 yaitu rumah

permanen, semi permanen dan non permanen. Jumlah rumah

permanen di Kabupaten Pati tahun 2007 sebesar 52.788 dan

mengalami pertumbuhan di tahun 2011 menjadi 95.861 unit.

Sementara itu untuk rumah non permanen tahun 2007 sebesar

68.567 unit, meningkat menjadi 213.497 unit tahun 2011.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.38 sebagai berikut :

Tabel 2. 38. Rumah Berdasarkan Kondisi Fisik Bangunan

Kab. Pati 2007-2011 No. Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah Rumah

Permanen (unit) 52.788 54.898 56.737 213.569 95.861

2. Jumlah Rumah Non

Permanen (unit) 68.567 70.124 72.226 109.240 213.497

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pati, 2011

Di Kabupaten Pati jumlah rumah yang telah ber-IMB tahun 2007

sebanyak 807 unit, tahun 2008 meningkat 737 unit, tahun 2009

meningkat 286 unit, tahun 2010 meningkat 396 unit dan tahun

2011 meningkat 287 unit. Komposisi antara rumah yang ber-IMB

antara rumah pada perumahan maupun rumah swadaya seimbang,

seperti terlihat pada Tabel 2.39 berikut :

Tabel 2. 39.

Jumlah Rumah Ber-IMB Kab. Pati 2007-2011

No. Jenis Rumah 2007 2008 2009 2010 2011

1 Perumahan 807 737 286 396 287

2 Umum/Swadaya 307 359 557 320 204

Jumlah 1.114 1.096 843 716 491

Sumber : KPPT Kab. Pati, 2011

e. Tata Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan

ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana

umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang

Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Hal II - 33

Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi

penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta

ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang

meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi

pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan

kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah

yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu

perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan

ruang, khususnya proses perizinan diperlukan rencana tata ruang

yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan

dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan

perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan

peraturan zonasi. Ada 9 kecamatan atau kawasan perkotaan di

Kabupaten Pati yang telah disusun RDTR-nya. Namun beberapa

diantaranya masih memerlukan revisi dan dilengkapi dengan

peraturan zonasi. Selain rencana rinci tata ruang, diperlukan aturan

turunan lainnya dari RTRW Kabupaten Pati berupa Peraturan Daerah

tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai amanat

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

f. Perencanaan Pembangunan

Pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan daerah,

dilaksanakan sejak berlakunya UU No. 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 tahun

2004 juncto UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut pemerintah

kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah

(lima tahun) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk

kegitan tahunan serta penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2010 bersamaan dengan

ditetapkannya RPJMN 2010-2014, dikeluarkan surat edaran bersama

tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan

pada tanggal 31 Maret 2010 tentang pentingnya Penyelarasan

RPJMD dengan RPJMN 2010-2014, terutama pencapaian sasaran

prioritas pembangunan yang telah tercantum dalam program-

program RPJMN 2010-2014 yang memerlukan dukungan dari

pemerintah kabupaten/kota, termsuk Kabupaten Pati.

Penyelarasan tersebut merupakan pendekatan keterpaduan antara

RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan

RPJMD kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan dan

masalah mendesak. Selain itu, perlu diperhatikan arahan Inpres No.

1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Hal II - 34

Pembangunan Nasional Tahun 2010, terdiri dari 14 program prioritas

pembangunan dan percepatan penyelesaian masalah mendesak di

daerah. Arahan kebijakan dalam Inpres No. 3 tahun 2010 tentang

Program Pembangunan Nasional Berkeadilan, mengamanatkan

bahwa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pati memberikan

andil bagi pencapaian Tujuan Pendidikan untuk Semua (PUS),

pencapaian RAD-PG dan tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s)

tahun 2015.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilukada ( Pemungutan

Suara Ulang) di Kabupaten Pati tahun 2012, maka perlu disusun

RPJMD Kabupaten Pati 2012-2017 sesuai dengan masa jabatan

bupati terpilih. Penyusunan rencana pembangunan daerah di

Kabupaten Pati yang tertuang dalam RPJMD (jangka waktu 5 tahun)

akan semakin sulit, mengingat dinamika perubahan lingkungan

strategis yang dinamis, terutama kebijakan nasional, perubahan

regional berlakunya pasar bebas Asean-China (C-AFTA) tahun 2010

menjadikan perubahan sosial, ekonomi dan politik sulit diprediksi.

Masalah lain dalam penyusunan rencana pembangunan adalah

adanya ketidaklengkapan data, informasi yang akurat dan lengkap,

serta pilah gender. Data dasar pendukung perencanaan

pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi,

serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung

perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan

informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu

trategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh

tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan

kebijakan nasional yang dinamis.

Meskipun dalam kondisi terbatas, Pemerintah Kabupaten Pati,

telah memiliki data pendukung perencanaan daerah, berupa Sistem

Informasi Profil Daerah, PDRB Kabupaten Pati, Kabupaten Pati

Dalam Angka, Dokumen Evaluasi kegiatan yang telah disusun oleh

Bappeda dan berbagai dokumen yang dapat menggambarkan profil

masing-masing urusan kewenangan sesuai dengan PP Nomor 38

tahun 2007.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati telah

dilakukan secara partisipasif melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan dari Tingkat desa/kelurahan sampai di tingkat

Kabupaten dengan melibatkan stakeholder pembangunan daerah,

baik SKPD, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, serta

asosiasi/organisai profesi. Pelibatan stakeholder tersebut dilakukan

dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Langkah tersebut sesuai dengan

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen

perencanaan bersifat sektoral, antara lain perencanaan

pembangunan ekonomi, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang

wilayah, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan

gender, melibatkan partisipasi stakeholder pembangunan daerah,

Hal II - 35

agar dokumen perencanaan tersebut menampung aspirasi dan

kepentingan masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan

strategis. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pati menyusun dokumen

perencanaan yang bersifat sektoral sebagaimana diamanatkan oleh

undang-undang teknis, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten Pati

sesuai dengan amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang,

Pengelolaan Kawasan Pantai sebagaimana diamantakan dalam UU

No. 24 tahun 2007 tentang Pengurangan Resiko Bencana,

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (amanat UU No.13 tahun 2005

tentang Ketenakerjaan) dan lain-lain.

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang

direncanakan, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi

pembangunan, baik oleh internal SKPD pengawas maupun DPRD

Kabupaten Pati. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai

masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Setiap tahun dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini

juga digunakan untuk bahan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati kepada DPRD.

g. Perhubungan

Prasarana perhubungan dapat merupakan salah satu prasarana

yang sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan di

Kabupaten Pati. Prasarana perhubungan darat di Kabupaten Pati

memudahkan penduduk melakukan mobilitas ke tempat lain. Di

Kabupaten Pati pada tahun 2011 terdapat 1 buah terminal tipe B dan

3 buah terminal tipe C. Terminal tipe C Kabupaten Pati berfungsi

melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan, meliputi

terminal Kecamatan Tayu, Kecamatan Juwana dan Kecamatan Kayen

Pelayanan pergerakan antar daerah di Kabupaten Pati dilayani

oleh Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam

Provinsi (AKDP), dan kendaraan umum berupa angkutan pedesaan,

serta angkutan tidak bermotor (becak dan dokar). Jumlah bus AKAP

tahun 2006-2009 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada

tahun 2007 jumlah bus AKAP sebanyak 63 unit dan tidak mengalami

peningkatan sampai dengan tahun 2011. Sementara itu untuk

perkembangan bus AKDP tahun 2007 terdapat 131 bus dan tidak

mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2011 seperti terlihat

pada Tabel 2.40 berikut:

Tabel 2. 40.

Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Kab. Pati 2007-2011(Unit)

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

Transportasi Darat

1). Terminal

- Kelas A - - - - -

- Kelas B `1 1 1 1 1

- Kelas C 2 2 2 2 2

2). Bus AKAP 63 63 63 63 63

3). Bus AKDP 131 131 131 131 131

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati, 2011

Hal II - 36

Pelayanan angkutan penumpang di Kabupaten Pati masih banyak

dikeluhkan oleh masyarakat dan sering mengakibatkan kemacetan

lalu lintas. Angkutan penumpang ini juga perlu dilakukan

pengelolaan terminal yang baik, guna meningkatkan aksesibilitas

naik turunnya penumpang dan dalam meningkatkan integasi antar

terminal dan angkutan penghubung lainnya.

Selain angkutan umum Kabupaten Pati juga dilintasi oleh

kendaraan angkutan barang. Angkutan ini berkontribusi terhadap

kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Saat ini

masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi

daya angkut sehingga menambah beban pada jalan. Selain itu

angkutan barang juga sering berhenti di sembarang tempat sehingga

berpotensi menghambat lalu lintas jalan.

Untuk jumlah kendaraan yang telah melakukan wajib uji di

Kabupaten Pati tahun 2007-2011 cenderung mengalami peningkatan

kecuali mobil non bus umum yang mengalami penurunan. Jumlah

bus umum yang telah melakukan wajib uji tahun 2007 sebanyak 630

unit, tahun 2011 meningkat menjadi 453 unit. Mobil non bus umum

yang telah melakukan wajib uji tahun 2007 sebanyak 49 unit,

meningkat menjadi 162 unit tahun 2011. Truk umum tahun 2007

sebanyak 315 unit yang telah melakukan wajib uji, meningkat

menjadi 1.100 unit tahun 2011. Truk non umum yang telah

melakukan wajib uji tahun 2007 sebanyak 5.019 unit, kemudian

meningkat menjadi 10.222 unit pada tahun 2011.

h. Lingkungan Hidup

Kualitas udara ambien di Kabupaten Pati tercatat pada tahun

2007 menghasilkan uji kualitas udara di beberapa titik, konsentrasi

debu (partikulat) pada udara berkisar antara 152 – 1.372 µg/m³.

Pada sebanyak 5 titik konsentrasi debu telah melebihi baku mutu

udara sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 8 tahun 2001 tentang baku mutu udara (230 µg/m³), yaitu di

TPA Pati, Alun-alun Tayu, Alun-alun Juwana, Pertigaan Gemeces,

Perempatan Puri. Sementara itu konsentrasi SO2 di semua titik

sampling berkisar antara 2,4 - 40 µg/m³ atau masih di bawah baku

mutu kualitas udara sebesar 632 µg/m³. Untuk parameter NO₂, CO,

OX dan HC di semua titik sampling juga masih memenuhi standar

baku mutu udara. Hasil pengujian tersaji dalam Tabel 2.41 berikut :

Tabel 2. 41. Hasil Pengujian Udara Ambient Kab. Pati Tahun 2011(µg/m3)

No. Parameter Kawasan

Perumahan Kawasan Industri

Kawasan Padat Kendaraan Bermotor

1 NO2 17,79 20,11 35,74

2 SO2 164,59 3,213 31,91

3 CO 507,80 33,31 232,71

4 HC - - -

5 TSP 78,97 283,4 165,47

Sumber : BLH Kab. Pati, 2011

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting dalam

upaya pencegahan pencemaran udara di Kabupaten Pati. Luas RTH

permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu

lintas hanya 0,36 % dari luas wilayah Kabupaten Pati dan terdapat

Hal II - 37

hutan kota seluas 7,74 Ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang

terbuka hijau di Kabupaten Pati masih sangat kurang jika

dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Pati yang mencapai

1.190.993 jiwa (2011).

Di Kabupaten Pati terdapat sebanyak 8 kawasan penyangga atau

kawasan yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian sumberdaya air,

8 kawasan tersebut berada di wilayah Kecamatan Sukolilo, Gembong,

Tlogowungu, Cluwak, Gunung wungkal, Kayen, Pucakwangi dan

Kecamatan Margorejo. Saat ini kawasan penyangga ini mengalami

perubahan fungsi lahan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam

menjamin ketersediaan sumberdaya air bagi penduduk. Luas lahan

kritis di Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan dari seluas

59.437.79 ha pada tahun 2007 menjadi 271.5 Ha pada tahun 2011.

Masih banyaknya lahan kritis ini dapat mempengaruhi daya serap

tanah terhadap air hujan, sehingga mempengaruhi kuantitas

sumberdaya air.

Hutan lindung Kabupaten Pati tersebar di Kecamatan Gembong,

Gungungwungkal, cluwak dan Kecamatan Tlogowungu dengan luas

keseluruhan kurang lebih sebesar 2681,6 ha. Jumlah mata air yang

terdapat di kawasan hutan lindung sebanyak 75 buah, dengan debit

berkisar 0.06 – 178 liter/detik. Mata air yang memiliki debit terbesar

adalah mata air Jrahi di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal

dengan debit air mencapai 100 liter/detik. Dari keseluruhan mata air

yang ada di kawasan hutan lindung, mata air yang dilindungi dari

pencemaran dan penurunan debit air baru mencapai 30 %.

Perlindungan sumber mata air sementara ini lebih diprioritaskan

pada mata air yang memiliki debit air besar. Data mata air di

kawasan hutan lindung Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.42

berikut :

Tabel 2. 42.

Mata Air di Kawasan Hutan Lindung Kab. Pati Tahun 2011

Nama Mata Air Lokasi Mata Air Debit

(liter/detik)

Sumber air Jrahi

Sumber air Prawoto

Kec. Gunungwungkal

Kec Sukolilo

100

40

Sumber : BLH Kab. Pati, 2011

Jumlah mata air di luar hutan lindung Kabupaten Pati pada tahun

2010 sebanyak 31 buah. Mata air tersebar di 6 Kecamatan, yaitu

Kecamatan Sukolilo, (7 buah), Kecamatan Kayen (6 buah),

Kecamatan Tambakromo (5 buah), Kecamatan Winong (5 buah),

Kecamatan Pucakwangi (4 buah) dan Kecamatan Jaken (4 buah )

dengan debit antara 10 – 40 liter/detik . Mata air yang memiliki debit

air terbesar semuanya berada di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo

(40 liter/detik), mata air Ds. Purwokerto (35 liter/detik). Mata air di

luar hutan lindung belum seluruhnya dilakukan perlindungan dari

pencemaran dan penurunan debit air, baru sebanyak 60 %.

Hal II - 38

Pencemaran air pada tahun 2010 di Kabupaten Pati sudah cukup

mengkhawatirkan. Beberapa sungai teridentifikasi telah tercemar

(diatas baku mutu air kelas II sesuai PP No. 82 tahun 2001), yaitu :

1) Sungai Jiglong : BOD ( 18 ), COD ( 40 mg/l )

2) Sungai Sani : BOD ( 11 mg/l ), COD ( 30 mg/l )

Pencemaran air sungai tersebut di atas disebabkan oleh aktivitas

industri/UMKM. Sampai dengan tahun 2011 jumlah usaha/kegiatan

yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian

pencemaran air sebanyak 5 industri besar dan belum ada industri

kecil. Upaya penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan

selama ini dilakukan dengan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Pada tahun 2011 laporan adanya pencemaran dan kerusakan

lingkungan dari masyarakat sebanyak 14 kasus dan telah

ditindaklanjuti ( 100 %). Dalam rangka pemulihan pencemaran air

pada sumber air, sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan upaya

pemulihan sumber air melalui program penyelamatan sumber mata

air. Tahap yang dilakukan baru pada tahap identifikasi sumber air

yang tercemar dan upaya pencegahan pencemaran air, yaitu program

Kali Bersih di Sungai Jiglong, Sungai Lengkowo dan Sungai Sani.

i. Pertanahan

Bidang pertanahan mempunyai peran yang strategis dalam

pembangunan daerah dan memiliki fungsi ekonomis dan sosial.

Karena mengandung fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan

tanah perlu dibuktikan memlalui sertifikat kepemilikan tanah dengan

status yang jelas. Bukti kepemilikan tanah tersebut anatara lain

sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan

(HGB) dan Hak Pakai (HP).

Jumlah petak tanah yang bersertifikat diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Kabupaten Pati untuk jenis sertifikat Hak Milik (HM)

pada tahun 2007 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan yang

fluktuatif, pada tahun 2007 sebanyak 9.318 sertifikat HM yang

diterbitkan, pada tahun 2008 jumlah sertifikat HM yang diterbitkan

sebanyak 12.228 sertifikat HM dan selanjutnya pada tahun

mengalami penurunan 2009 sebanyak 10.348 sertifikat HM.

Untuk jenis sertifikat Hak Pakai (HP) selama 2007-2009 secara

umum meningkat tiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada

tahun 2009 dengan jumlah sertifikat HP yaitu sebanyak 38 sertifikat.

Secara rinci jumlah sertifikat yang diterbitkan selama lima tahun di

Kabupaten Pati dapat disajikan dalam Tabel 2.43 berikut ini :

Tabel 2. 43.

Jumlah Petak Yang Bersertifikat Kab. Pati Tahun 2007-2011 N

o

Jenis Sertifikat

Tanah Petak 2007 2008 2009 2010 2011

1 Hak milik buah 9.318 12.228 10.348 13.34

3

14.53

5

2 Hak Pakai buah 30 34 38 40 41

3 Hak Guna

Bangunan buah 79 36 390 409 451

Sumber Data : Profil Kab.Pati, 2011

Hal II - 39

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

jenis sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Kabupaten Pati adalah jenis sertifikat Hak Milik (HM), hal ini

menunjukkan bahwa kesadaran dan tingkat pemahaman masyarakat

tentang pentingnya sertifikat status kepemilikan tanah semakin

meningkat, dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman

tersebut diharapkan dapat berimplikasi terhadap menurunnya

konflik atau sengketa atas kepemilikan tanah di Kabupaten Pati.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pertanahan,

pemerintah Kabupaten Pati mempunyai kewenangan, hal ini sesuai

dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan. Dalam pasal 2 ayat (2)

kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan

adalah 1) pemberian ijin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah

untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah

garapan; 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan

tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek

redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum

dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah

ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8)

pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan

tanah wilayah kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenangan tersebut,

maka peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting dan strategis

dalam meningkatkan status tanah yang mempunyai kekuatan

hukum serta mengantisipasi munculnya permasalahan-

permasalahan atau konflik di bidang pertanahan.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan

memiliki peranan yang sangat penting, sebab penduduk juga

bertindak sebagai sumberdaya yang penting dalam pelaksanaan

pembangunan. Jumlah penduduk di Kabupaten Pati berdasarkan

data 2011 sebanyak 1.198.529 jiwa dengan komposisi laki-laki

sebanyak 582.531 jiwa (48,60%) dan perempuan sebanyak 615.998

jiwa (51,39%), dapat dilihat Tabel 2.44 berikut ini:

Tabel 2. 44.

Komposisi jumlah penduduk berdasar jenis kelamin Kab. Pati Tahun 2009-2011

No Tahun

KAB. PATI

Luas Wilayah (Km2)

Laki-Laki Perempuan Jumlah

Penduduk (jiwa)

Kepadatan Penduduk per Km2

1. 2009 1.503,68 622.643 642.582 1.265.225 841

2. 2010 1.503,68 578.046 612.947 1.190.993 792

3. 2011 1.503,68 582.531 615.998 1.198.529 797

Sumber Data : Profil Kab.Pati, 2011

Tingkat kepadatan penduduk pada tahun terakhir 797 jiwa/km²,

angka tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk masih

relatif rendah, kemudian angka migrasi masuk selama tiga tahun

terakhir sebanyak 8.782 orang dengan rata-rata 1.756 orang/tahun

Hal II - 40

dan angka migrasi keluar selama tiga tahun sebanyak 8.453 orang

dengan rata-rata 1.691 orang/tahun.

Proporsi persebaran penduduk Kabupaten Pati tahun 2011

adalah 8,11% tinggal di kawasan perkotaan yaitu wilayah Kecamatan

Pati, sedangkan selebihnya tinggal di kawasan pedesaan sebesar

91,89 %. Persebaran tersebut mengindikasikan bahwa terjadi

transformasi tempat tinggal dan peningkatan mobilitas serta

dinamisasi tempat tinggal yang berarti secara makro menunjukkan

peningkatan perkembangan wilayah di Kabupaten Pati.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk memberikan dampak

yang cukup besar antara lain peningkatan pelayanan di berbagai

bidang pembangunan baik kesehatan, pendidikan, lapangan

pekerjaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan

sipil. Berdasarkan data pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil selama lima tahun dapat disajikan dalam Tabel 2.45

berikut ini :

Tabel 2. 45. Jumlah Kepala Keluarga, Penduduk Wajib KTP, Kepemilikan KTP,

Pemohon Akta Kelahiran dan Kepemilikan Akta Kelahiran

Kab. Pati 2007-2011 N

o Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 Kepala

Keluarga(KK)

190.258 271.547 457.301 444.582 445.710

2 Penduduk Wajib

KTP

472.434 1.000.26

0

1.111.99

6

1.061.98

3

1.065.83

7

3 Kepemilikan KTP 153.753 297.491 445.660 588.000 622.132

4 Kepemilikan Akte

Kelahiran

43.300 37.200 41.179 72.764 45.393

Sumber Data : Dispendukcapil Kab.Pati, 2011

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa

pelayanan KTP dan akte kelahiran sudah berjalan dengan baik,

namun belum mencapai target maksimal. Hal ini dikarenakan masih

menghadapi kendala-kendala antara lain belum optimalnya

dukungan sarana dan prasarana kependudukan dan catatan sipil

serta tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi

kependudukan dan catatan sipil belum sesuai harapan. Oleh karena

itu peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan

dan catatan sipil mempunyai nilai yang sangat strategis. Hal ini

mengingat penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan

sipil mempunyai peran sangat penting dan dibutuhkan masyarakat,

tuntutan dan harapan masyarakat akan meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil semakin

besar, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis

untuk mengantisipasi permasalahan tersebut antara lain dengan

peningkatan kemampuan aparat serta dukungan sistem administrasi

kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal, cepat dan akurat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 bahwa

Kabupaten Pati dijadikan salah satu Pilot Project penerapan KTP

elektronik (e-KTP) dari 197 kabupaten/kota se Indonesia, serta

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, sebagaimana telah

Hal II - 41

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional dan Peraturan Menteri

dalam negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan

Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara

nasional.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai

arahan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan

pemberdayaan perempuan dan menjawab perkembangan global

tentang kesetraan dan keadilan gender. Indikator yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG)

dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan nilai terendah 60

dan 51. Hasil perhitungan IPG merupakan hasil nilai komposit

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terpilah laki-laki dan

perempuan meliputi tiga indikator, yaitu : angka harapan hidup

(tahun), angka melek huruf (%), angka lama sekolah (tahun) dan

tingkat pendapatan (Rp). Sementara Indeks Pemberdayaan

Perempuan (IDG) diketahui dari hasil perhitungan besarnya

persentase (%) perempuan di parlemen lokal (DPRD), persentase

perempuan bekerja profesional, persentase perempuan dalam

angkatan kerja, dan upah pekerja perempuan dalam sektor non

pertanian (Rp) per bulan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat terkait erat dengan

kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dapat diketahui dari

tingkat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender diukur melalui

indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG). Di Kabupaten Pati selama kurun waktu

2008-2010 angka IPG menunjukkan peningkatan dari tahun ke

tahun. Besarnya IPG tahun 2008 sebesar 62,96 meningkat menjadi

63,58 pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 0,98 selama 3

tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan

masyarakat dari aspek kesetaraan gender mengalami peningkatan,

terutama meningkatnya pendidikan, angka melek huruf. Walaupun

peningkatan tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah

tahun 2008 sebesar 64,6. Rendahnya IPG di Kabupaten Pati

menunjukkan masih adanya kesenjangan atau diskriminasi antara

laki-laki dan perempuan.

IDG menggambarkan partisipasi dan prestasi perempuan di

parlemen, persentase perempuan pekerja professional, persentase

perempuan dalam angkatan kerja dan upah pekerja perempuan

dalam sektor non pertanian. Besarnya nilai IDG di Kabupaten Pati

tahun 2008-2010 meningkat cukup baik pada tahun 2008 IDG

Kabupaten Pati sebesar 50,6 meningkat menjadi 61,4 pada tahun

2010. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan IDG

adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen (14%)

Hal II - 42

atau 7 orang perempuan yang menjadi anggota DPRD pada periode

2008-2010 dan angkatan kerja perempuan (2007) sebesar 21%, hal

ini disebabkan tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan

masih rendah dan persentase perempuan yang bekerja secara

profesional. Masih lebih banyak kaum perempuan yang bekerja di

sektor domestik, menganggur atau menjadi ibu rumah tangga

(sebesar 19%) merupakan potensi sumberdaya manusia yang perlu

diberdayakan di masa mendatang.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Keluarga Berencana

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dari tahun 2007-2011

juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata

peningkatan per tahun sebesar 0,89 %. Pada tahun 2007 jumlah

PUS sebanyak 272.089 pasangan meningkat pada tahun 2011

menjadi 272.781 pasangan. PUS yang telah mengikuti Keluarga

Berencana secara aktif dari tahun 2007-2011 mengalami

peningkatan. Pada tahun 2011 PUS yang memiliki istri di bawah

usia 20 tahun sebesar 2,64 %.

Pada tahun 2007 persentase Keluarga Berencana yang aktif

sebesar 77,23 % meningkat pada tahun 2011 menjadi 77,96 %.

Alat kontrasepsi yang digunakan peserta keluarga berencana aktif

paling banyak adalah suntik. Pada tahun 2011 pengguna alkon

(alat kontrasepsi) suntik sebesar 49,87%. PUS Kabupaten Pati

sangat sedikit yang memilih alat kontrasepsi jangka panjang. Hal

ini dapat dilihat dari persentase pengguna alkon IUD, Implan,

MOW dan MOP.

Partisipasi aktif laki-laki dalam program KB masih sangat

kecil. Hal ini dapat dilihat dari peserta KB yang menggunakan alat

kontrasepsi MOP (Modus Operasi Pria) dan kondom. Persentase

pengguna alkon MOP pada peserta KB aktif tahun 2007 sebesar

1,74 % menurun pada tahun 2011 menjadi 1,33%, sedangkan

persentase pengguna alkon kondom pada tahun 2007 sebesar

0,80% meningkat pada tahun 2011 menjadi 1,75 %.

Jumlah pasangan usia subur yang ingin menjarangkan

kehamilan atau membatasi jumlah anak, tetapi tidak

menggunakan kontrasepsi (unmeeted) pada tahun 2011 sebesar

10,42 %. Kondisi jauh lebih besar dari target SPM Keluarga

Berencana yaitu sebesar 7% pada tahun 2015. Sementara itu DO

KB pada tahun 2011 sebanyak 12,21 %.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada

program KB, perlu didukung sarana dan prasarana yang

memadai. Kabupaten Pati telah memiliki petugas penyuluh KB

dan petugas Pembina KB di tingkat desa. Sampai dengan tahun

2011 Petugas Penyuluh KB (PLKB) baru sebanyak 100 orang,

sedangkan petugas Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 406.

orang, sedangkan Sub PPKBD sebanyak 1.510 orang.

Berdasarkan SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Hal II - 43

Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010, ratio PLKB

dengan desa belum tercapai. SPM mengamanatkan bahwa ratio

PLKB dengan kelurahan/desa adalah 2, artinya setiap

kelurahan/desa memilki PLKB 2 orang. Kabupaten Pati memiliki

kelurahan/desa sebanyak 406 kelurahan/desa, sehingga

dibutuhkan PLKB sebanyak 203 orang. Jadi PLKB di Kabupaten

Pati masih kurang sebanyak 100 orang lebih.

b) Keluarga Sejahtera

Indikator keberhasilan pembangunan sub urusan keluarga

sejahtera adalah berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera dan

keluarga sejahtera I. Pada tahun 2007-2011 keluarga pra

sejahtera dan keluarga sejahtera I cenderung mengalami

penurunan. Pada tahun 2011 persentase keluarga pra sejahtera

dan keluarga sejahtera I sebesar 54,6%. PUS yang telah

bergabung dalam program UPPKS (Upaya Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera) sebanyak 83,19 %.

Dalam rangka penurunan keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I telah dilakukan berbagai program diantaranya adalah

melakukan pebguatan kelompok-kelompok dalam ketahanan

keluarga yaitu kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina

Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Sampai

dengan tahun 2011 jumlah BKB sebanyak 504 Kelompok, BKR

sebanyak 313 kelompok dan BKL sebanyak 294 kelompok.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan pemahaman kesehatan

reproduksi telah dibentuk Pusat Informasi dan Konseling untuk

kesehatan remaja. Sampai dengan tahun 2011 PIK KRR sebanyak

48 kelompok.

m. Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kejahteraan Sosial adalah upaya

yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk

pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan

sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat

miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Pati

dalam kurun waktu 2007-2011, berdasarkan jenis PMKS yang ada

rata-rata cenderung fluktuatif pada setiap jenis PMKS. Indikator

masalah sosial yang menunjukkan adanya penurunan/berkurang

terdapat pada Anak Jalanan (23.31%), Wanita Korban Tindak

Kekerasan (38.65%), Anak Balita Terlantar (3.48%). Indikator

masalah sosial yang menunjukkan peningkatan perlu mendapatkan

Hal II - 44

perhatian dan penanganan adalah Jumlah Penyandang Cacat,

Jumlah Anak Terlantar, Jumlah Anak Nakal, Jumlah Balita

Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Terlantar,

Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tak Layak Huni, Tuna

Susila, Pengemis, Keluarga Rentan,dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika dan Zat Aditif (Napza).

Berdasarkan jumlah penyandang masalah-masalah sosial di

Kabupaten Pati yang sudah ditangani tahun 2011 menggunakan

dana APBD adalah Penyandang Cacat Tuna Tuna Netra (75

orang),dan Penyandang Cacat Tubuh (30 orang). Untuk lebih jelasnya

mengenai jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Pati yang ada dapat

dilihat pada Tabel 2.46 berikut ini :

Tabel 2. 46. Jenis dan jumlah PMKS di Kab.Pati Tahun2007-2011

No. Variabel Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 rata-

rata

1 Jumlah Penyandang Cacat

Orang 6.701 5.751 6.942 8.946 9.639 7.595,8

2 Jumlah anak Terlantar

Orang 2.876 2.686 1.851 2.125 2.041 2.315,8

3 Jumlah anak Nakal

Orang 110 87 99 188 204 137,6

4 Anak Balita Terlantar

Orang 955 932 823 775 804 857,8

5 Anak Korban tindak Kekerasan

Orang 72 60 31 39 44 49,2

6 Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Orang 7.915 7.567 8.614 9.330 7.713 8.227,8

7 Anak Jalanan Orang 193 152 147 41 65 119,6

8 Wanita Korban Tindak Kekerasan

Orang 243 216 43 17 29 109,6

9 Lanjut Usia

Terlantar Orang 8.312 8.132 7.017 7.710 7.133 7.660,8

10 Tuna Susila Orang 153 93 483 239 242 278,4

11 Pengemis Orang 157 95 132 154 144 136,4

12 Gelandangan Orang 92 25 50 10 31 41,6

13

Korban Penyalagunaan Narkotika dan Zat Adiptif (Napza)

Orang 0 0 1 30 9 8

14 Kel. Fakir Miskin KK 59.41

7

59.16

7

58.76

1

90.60

2

85.87

1

70.763,

6

15 Kel. Berumah Tidak Layak Huni

KK 13.31

6 13.16

0 12.52

8 17.60

9 13.28

3 13.979,

2

16 Keluarga Rentan KK 359 308 184 562 945 471,6

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati Tahun 2011

Upaya penanganan masalah PMKS di Kabupaten Pati masih

belum optimal, antara lain disebabkan belum optimalnya

pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

meliputi pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial/yayasan,

embrional maupun desa, karang taruna, wanita pemimpin

pendayagunaan sosial, dunia usaha, wahana kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat dan jumlah sarana sosial. Jumlah PSKS di

Kabupaten Pati tiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.

Peningkatan hanya pada jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat pada tahun 2007 sebanyak 2 buah meningkat

menjadi 106 buah pada tahun 2011. Jumlah Kelembagaan Sosial di

Hal II - 45

Kabupaten Pati tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.47

berikut :

Tabel 2. 47. Kelembagaan Sosial di Kab.Pati Tahun 2007-2011

No Kelembagaan

Sosial Satuan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pekerja Sosial Masyarakat

Orang 810 865 1262 534 482

2 Organisasi Sosial/Yayasan

Buah 42 45 30 24 32

3 Organisasi Sosial Embrional

Buah 0 0 3 29 11

4 Organisasi Sosial Desa

Buah 0 21 44 60 62

5 Karang Taruna Buah 406 326 20 81 211

6 Wanita Pemimpin Pendayagunaan Sosial

Orang

1 648 295 233 356

7 Dunia Usaha Buah 0 21 40 39 77

8 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Buah

2 2 43 76 106

9 Jumlah Sarana Sosial

Buah 4 38 38 38 38

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati Tahun 2010

Pada urusan sosial lainnya adalah penanganan kejadian bencana,

di Kabupaten Pati pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan

sosial termasuk kekeringan yang sudah dilaksanakan adalah berupa

bantuan uang tunai dan logistik. Data terakhir yang diterima jumlah

bantuan uang sebesar 161 juta mencakup 129 orang dan bantuan

logistik mencapai 100 juta.

Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan

bencana/bencana alam yang dimiliki Kabupaten Pati masih sangat

minim antara lain tenda pleton (10 unit), tenda regu (1 unit), faal

bed (24 buah), alat dapur umum lapangan (1 set), perahu karet (8

buah ), mesin tempel (9 unit) rompi renang (22 buah) dan genset (1

buah), dayung (18 buah). Dengan adanya daerah rawan bencana di

Kabupaten Pati, hendaknya pemerintah meningkatkan ketersediaan

sarana dan prasarana penanggulangan bencana/bencana alam yang

cukup memadai.

n. Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pati masih dihadapkan pada

berbagai permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian dan

keterpaduan penanganan. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah

adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja

yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Perkembangan

ketenagakerjaan di Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir dapat

dilihat pada Tabel 2.49 berikut ini :

Hal II - 46

Tabel 2. 48. Jumlah Angkatan Kerja, Pengangguran, TPAK dan TPT di

Kabupaten Pati Tahun 2007-2011 No. Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah Angkatan

Kerja 633.864 630.524 639.265 620.602 651.095

2 Jumlah

Pengangguran 55.607 59.012 49.094 38.604 40.823

3 TPAK (%) 69,89 68,79 69,33 68,88 72,35

4 TPT (%) 8,38 9,36 7,68 6,22 6,27

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2011

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Pati dalam kurun waktu 2007-

2011 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2007 jumlah angkatan kerja

mencapai 633.864 orang, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2010

menjadi 620.602 orang dan pada tahun 2011 naik menjadi 651.095

orang. Angka pengangguran di Kabupaten Pati selama kurun waktu

2007-2011 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun

2007 jumlah pengangguran sebanyak 55.607 orang turun pada

tahun 2011 menjadi 40.823 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pati dalam

kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang

fluktuatif berkisar pada angka 68-72% dan pada tahun 2011 menjadi

sebesar 72,35 %. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun

2007 mencapai 8,38 %, turun menjadi 6,27 % di tahun 2011.

Tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di masa

mendatang semakin tinggi dan tantangan yang akan dihadapi tenaga

kerja Kabupaten Pati adalah kompetitor/pesaing tenaga kerja dari

luar Kabupaten Pati yang mempunyai kemampuan dan keterampilan

yang lebih baik dibandingkan calon tenaga kerja dari Kabupaten Pati

itu sendiri. Hal ini akan meningkatkan pengangguran di Kabupaten

Pati apabila peningkatan keahlian angkatan kerja di Kabupaten Pati

tidak menyesuaikan dengan tuntutan yang ada. Upaya yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan SDM

tenaga kerja adalah melalui pelatihan.

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi

pengangguran terus dilakukan antara lain melalui penempatan

tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, penyelenggaraan

bursa kerja online dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.

Sedangkan upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga

kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja bagi

pencari kerja.

Hal II - 47

Tabel 2. 49. Upaya Peningkatan SDM Tenaga Kerja

di Kabupaten Pati

No. Jenis Kegiatan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Diklat untuk tenaga

kerja

Jumlah pelatihan 0 1 jenis 5 jenis 3 jenis 5 jenis

Peserta pelatihan 0 50 orang 150 orang 75 org 425 org

2 Diklat untuk

petugas/pegawai

bidang

ketenagakerjaan

Jumlah diklat 29 jenis 31 jenis 31 jenis 30 jenis 30 jenis

Peserta Pelatihan 31 org 35 org 37 orang 40 orang 39 orang

3 Jumlah Lembaga

Bursa Kerja/LPKS

35 buah 35 buah 35 buah 35 buah 67 buah

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati, 2011

Dilihat dari Tabel 2.49 jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan

pemerintah Kabupaten Pati, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

diklat untuk tenaga kerja pada mulai pada tahun 2008 sebanyak 50

orang, tahun 2009 sebanyak 150 orang, tahun 2010 sebanyak 75

orang dan pada tahun 2011 meningkat drastis sebanyak 425 orang.

Jumlah peserta diklat untuk petugas atau pegawai bidang tenaga

kerja kurun waktu lima tahun terakhir, tiap tahunnya rata-rata 30 –

40 peserta. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di

Kabupaten Pati, dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlahnya

meningkat tiap tahunnya. Tercatat Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta (LPKS) sebanyak 35 Buah pada tahun 2007, meningkat

menjadi 67 buah di tahun 2011.

Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten

Pati mencakup 9 sektor, yaitu Pertanian; Pertambangan dan Energi;

Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan;

Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi;

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan Jasa-jasa.

Sektor pertanian masih mendominasi dalam memberikan

kesempatan kerja di Kabupaten Pati. Pada tahun 2011 penyerapan

tenaga kerja pada sektor pertanian, yang di dalamnya mencakup

kehutanan, perburuan dan perikanan mencapai 219.159 orang

(36,30%) . penyerapan tenaga kerja tertinggi kedua adalah sektor

perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel mencapai

130.350 orang (21,60%). Hal ini dapat dilihat bahwa pekerja di

Kabupaten Pati masih terkonsentrasi pada profesi petani dan tenaga

kerja produksi. Profesi-profesi lain yang tergolong memiliki

produktifitas tinggi termasuk profesional/teknisi dan

manajerial/administrasi masih sangat rendah proporsinya seperti

terlihat pada Tabel 2.50 berikut:

Hal II - 48

Tabel 2. 50. Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pati

Tahun 2008-2011 No Jenis Data 2008 2009 R 2010 r 2011 R

1 Pertanian, Kehutanan,

Perburuan, dan

perikanan

240.997 243.826 1,17 252.812 3,69 219.159 13,31

2 Industri Pengolahan 90.757 83.466 -8,03 93.075 11,51 86.044 7,55

3 Perdagangan Besar,

eceran, rumah makan

dan hotel

106.089 116.055 9,39 113.078 2,57 130.350 15,27

4 Jasa Kemasyarakatan 61.659 68.244

10,6

8 51.842 24,03 95.238 83,71

5 Lainnya. 72.010 78.580 9,12 71.191 -9,40 72.312 1,57

Jumlah 571.51

2

590.171

l

581.99

8

603.10

3

Sumber : Sakernas (Survei Tenaga Kerja Nasional)

Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Kabupaten Pati selama kurun waktu 2007-2011 bersifat fluktuatif.

Pada tahun 2011, jumlah tenaga kerja AKAD mencapai 159 orang.

Tenaga kerja AKAD sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebanyak

154 orang, sementara tenaga kerja AKAD perempuan hanya

berjumlah sekitar 5 orang. Jumlah tenaga kerja Antar Kerja Lokal

(AKL) di Kabupaten Pati perkembangannya selama lima tahun

terakhir menunjukkan kecenderungan fluktuatif, mencapai puncak

pada tahun 2009 sebesar 617 orang, dan yang paling rendah di

tahun 2011 sebanyak 107 orang. Hal ini dikarenakan pada tahun

2011 tidak ada penerimaan CPNS. Dilihat dari jumlah penempatan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dari Kabupaten Pati

selama tahun 2007-2011 tiap tahunnya cenderung menurun, dengan

jumlah paling sedikit di tahun 2011 sebanyak 1.126 dan yang paling

tinggi di tahun 2007 sebanyak 3.269 orang terlihat pada Tabel 2.51

berikut:

Tabel 2. 51. Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

di Kabupaten Pati Tahun 2007-2011 No Jenis Data 2007 2008 2009 2010 2011

1 Penempatan Tenaga Kerja

AKAD/AKL

a Antar Kerja Antar Daerah

Laki-laki 80 702 0 153 154

Perempuan 0 3 0 77 5

Jumlah (AKAD) 80 705 0 230 159

b Antar Kerja Lokal

Laki-laki 345 294 265 250 41

Perempuan 209 255 352 358 66

Jumlah (AKL) 554 549 617 608 107

2 PHK 46 21 16 28 11

5 Jumlah TK PHK 48 29 21 44 39

6 Kasus perselisihan tenaga

kerja 48 25 21 34 11

7 Kasus kecelakaan tenaga

kerja 158

8 Rata-rata Kebutuhan

Hidup Minimum 666.842,04 741.919,04 780.097,22 793.458,12 850.257,88

9 Rata-rata Upah Minimum

Regional 550.000 600.000 670.000 733.000 769.550

10

Rasio upah minimum

terhadap Kebutuhan

Hidup Layak (KHL)

89% 90% 92% 94% 97%

Hal II - 49

No Jenis Data 2007 2008 2009 2010 2011

11. TKI di Luar Negeri

(penempatan TKI) 3.269 1.293 2.704 1.636 1.126

a. Tenaga Kerja Wanita 2.614 1.062 920 946 489

b. Tenaga Kerja Pria 655 231 1.784 690 637


Kabupaten Pati telah melakukan upaya strategis dan praktis yang

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (pencari kerja/pengangguran)

dalam rangka penyerapan tenaga kerja melalui program kerja AKL

(Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN

(Antar Kerja Antar Negara). Upaya yang dilakukan dalam rangka

menanggulangi tindakan nakal dan tidak bertanggung jawab dalam

proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar

negeri oleh oknum-oknum PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga

Kerja Indonesia Swasta) maupun LPTKS (Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta) yang berakibat ketidakjelasan dalam

penempatan dan perlindungan terhadap keselamatan dan hak tenaga

kerja antar lain : sosialisasi dan pembinaan terhadap masyrakat

maupun pelaku (PPTKIS, LPTKS). Sudah banyak terjadi kasus tenaga

kerja baik di luar negeri melalui PPTKIS dan penempatan tenaga

kerja di dalam negeri melalui LPTKS yang direkrut dan ditempatkan

secara ilegal sehingga sangat merugikan tenaga kerja tersebut dan

berimbas pada kesan kurangnya perlindungan TKI oleh Pemerintah

dan penempatan tenaga kerja yang tidak terdaftar.

o. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan jumlah koperasi di

Kabupaten Pati rata-rata sebesar sebesar 2,5 %. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 827 unit meningkat menjadi 934 unit pada tahun 2011. Perkembangan ini cukup menggembirakan, mengingat

koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Walaupun demikian jumlah koperasi

tidak aktif dari tahun 2007-2011 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 383 unit meningkat pada tahun 2010 menjadi 530 unit seperti pada Tabel

2.52: Tabel 2. 52.

Perkembangan Koperasi di Kab.Pati Tahun 2007 - 2011

Keaktifan Koperasi 2007 2008 2009 2010 2011

Koperasi Aktif 444 450 478 380 404

Koperasi Tidak Aktif 383 383 383 487 530

Jumlah 827 833 861 867 934

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pati, 2011

Jenis koperasi yang berkembang di Kabupaten Pati cukup banyak.

Sampai dengan tahun 2011 Kabupaten Pati memiliki 20 jenis kopersi

yaitu KUD, Koppontren, Kopinkra, KOPTI, KPRI, Koperasi karyawan,

Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Angkatan Kepolisian, Koperasi

Serba Usaha, Koperasi Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi

Angkutan Darat, Koperasi Wanita, Koperasi Profesi, Koperasi Veteran,

Koperasi Wredatama, Koperasi Pepabri, Koperasi Pedagang Kakilima,

Koperasi Lain-lain, dan Koperasi Sekunder terlihat pada Tabel 2.53

dibawah ini:

Hal II - 50

Tabel 2. 53. Perkembangan Jenis Koperasi di Kabupaten Pati

Tahun 2007 - 2011

No Jenis Koperasi 2007 2008 2009 2010 2011

1 KUD 24 24 24 24 24

2 Koppontren 41 47 50 50 50

3 Kopinkra 29 29 29 28 28

4 KOPTI 1 1 1 1 1

5 KPRI 73 73 73 73 73

6 Koperasi karyawan 37 38 38 39 39

7 Koperasi Angkatan Darat 1 1 1 1 1

8 Koperasi Angkatan Udara 0 0 0 0 0

9 Koperasi Angkatan Kepolisian 3 3 3 3 3

10 Koperasi Serba Usaha 465 473 478 496 511

11 Koperasi Pasar 12 12 12 1 1

12 Koperasi Simpan Pinjam 14 7 22 12 63

13 Koperasi Angkutan Darat 2 1 1 1 1

14 Koperasi Wanita 16 18 19 20 20

15 Koperasi Profesi 1 1 1 1 1

16 Koperasi Veteran 1 1 1 1 1

17 Koperasi Wredatama 1 1 1 1 1

18 Koperasi Pepabri 1 1 1 1 1

19 Koperasi Pedagang Kakilima 8 9 9 9 9

20 Koperasi Lain-lain 96 92 96 103 104

21 Koperasi Sekunder 1 1 1 1 1

Jumlah 827 833 861 867 934

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pati, 2011

Usaha mikro, kecil, dan menengah banyak menyerap tenaga kerja,

dan secara riil juga memiliki multiplier terhadap sektor dan usaha

yang lain. Dalam perkembangannya UMKM dari tahun ketahun

mengalami peningkatan yang signifikan baik dari kuantitas maupun

jumlah tenaga yang terserap. Hal ini dapat kita lihat perkembangan

dari tahun 2008 jumlah UMKM sebanyak 21.072 buah dengan

tenaga kerja sebanyak 132.825 orang dan pada tahun 2011 jumlah

UMKM menjadi 28.284 buah dengan tenaga kerja yang terserap

sebanyak 231.790 orang. Berikut digambarkan kondisi UMKM dan

penyerapannya terhadap tenaga kerja di Kabupaten Pati tahun 2011

sebagaimana terlihat pada Tabel 2.54 berikut:

Tabel 2. 54. Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Yang Terserap

Tahun 2008-2011

Tahun UMKM Jumlah Tenaga Kerja Yang

Terserap

2008 21.072 132.825

2009 21.871 173.246

2010 25.346 210.718

2011 28.284 231.790 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pati 2011

p. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal merupakan salah satu urusan penting

dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah. Penanaman modal

merupakan trigger bagi penggerak ekonomi daerah dan katup

penyelamat bagi berbagai permasalahan ekonomi dan kesejahteraan.

Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Pati selama kurun

waktu 2007-2011 menunjukkan kinerja meningkat. Undang-undang

Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal mengamanatkan

kepada kabupaten/kota dalam hal penanaman modal untuk (1)

Hal II - 51

Menyusun perencanaan penanaman modal; (2) Meningkatkan

fasilitas bagi peningkatan penanaman modal di kabupaten/kota; dan

(3) Meningkatkan kinerja perijinan dan pelayanan penanaman modal.

Menurut Perpres 27 tahun 2009-2014 mengatur kebijakan

tentang penanaman modal sebagai berikut :

1) Peningkatan deregulasi penanaman modal dan perijinan

penanaman modal di daerah.

2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman

modal di pusat dan daerah.

3) Meningkatkan pelayanan perijinan secara elektronik (on line).

4) Meningkatkan koordinasi bidang penanaman modal di daerah.

5) Mengurangi hambatan dan kendala perijinan dalam penanaman

modal di daerah.

6) Meningkatkan daya saing daerah dalam pengembangan

perekonomian daerah.

Berdasarkan ketentuan atau amanat undang-undang dan

perpres, serta arahan RPJMN tahun 2009-2014 maka pemerintah

Kabupaten Pati telah merespon dengan membentuk Unit Pelayanan

Perijinan Satu Pintu. Hambatan perijinan penanaman modal

dikurangi bahkan ditiadakan dengan adanya unit kerja ini. Namun

hasilnya belum menunjukkan kinerja yang meyakinkan dalam hal

penanaman modal.

Investasi PMDN di Kabupaten Pati selam kurun waktu 2007

sampai dengan tahun 2011 terdapat tiga puluh tiga (33) investor,

yaitu di bidang perindustrian dan perdagangan dengan total investasi

mencapai 421.572.256.914 Tenaga kerja yang terserap sebanyak

14.202 orang pada tahun 2011. Jumlah investasi PMDN di

Kabupaten Pati terlihat pada Tabel 2.55 berikut :

Tabel 2. 55. Investasi PMDN dan Tenaga Kerja Yang Terserap

Di Kab.Pati Tahun 2007 – 2011 No PMDN 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah

perusahaan 8 8 8 9

2 Nilai Investasi

(000) 2.838.776.085.690 2.838.776.085.690 2.838.776.085.690 413.055.928.659

3

Jumlah Tenga

Kerja yang akan

Terserap

3.658 3.547 4.167 2.830

Sumber : KPPT Kabupaten Pati, 2011.

Kondisi rendahnya penanaman modal juga dipengaruhi oleh

rendahnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal.

Kondisi jalan, ketersediaan air, pergudangan, jarak antara pelabuhan

ekspor dengan lokasi dan sarana perekonomian mempengaruhi

minat investor menanamkan modal di Kabupaten Pati.

Berdasarkan keterangan dari Kantor Pelayanan Terpadu dan

Bagian Ekonomi, kendala investasi di Kabupaten Pati adalah

pelayanan perijinan investasi belum optimal disusul dengan

lemahnya kebijakan yang mendukung investasi daerah. Sarana

pendukung terutama jaringan jalan di Kabupaten Pati belum

memadai sampai ke pelosok daerah. Kondisi jalan masih sempit dan

banyak yang rusak. Di Kabupaten Pati juga belum banyak terdapat

Hal II - 52

pergudangan yang melayani perusahaan dalam mendistribusikan

barang produksinya. Promosi daerah sudah dilakukan melalui

berbagai event, namun hasilnya belum optimal. Hal ini karena

pelaksanaan promosi investasi daerah belum optimal. Materi untuk

investasi perlu diperbaharui agar lebih informatif dan menarik

investor.

q. Kebudayaan

Pembangunan di bidang kebudayaan pada Kabupaten Pati

meliputi pemeliharaan aset-aset peninggalan budaya yang bernilai

sejarah tinggi dan pembinaan kelompok-kelompok

kesenian/kebudayaan yang tumbuh subur di Kabupaten Pati. Di

Kabupaten Pati saat ini terdapat sejumlah benda dan situs

peninggalan kebuyaan masa lampau (purbakala) berupa arca, lingga,

petilasan, petirtaan, monumen, situs, masjid kuno, gereja kuno,

kelenteng, bangunan kuno dan makam kuno. Data dapat dilihat

pada Tabel 2.56 berikut:

Tabel 2. 56. Benda cagar budaya di Kabupaten Pati

Tahun 2007 – 2011

No. Benda Cagar Budaya Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Arca 4 4 4 4 4

2 Lingga 1 1 1 1 1

3 Petilasan 1 1 1 2 3

4 Petirtaan 0 0 0 6 6

5 Monumen 0 2 2 2 2

6 Situs 0 0 0 0 0

7 Masjid 8 8 8 8 8

8 Gereja 2 2 2 2 2

9 Klenteng 2 2 2 2 2

10 Bangunan Kuno 74 74 74 74 80

11 Makam Kuno 20 20 20 28 30

Jumlah 112 114 114 129 138

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga Kab. Pati, 2011

Pada beberapa tahun terakhir, di Kabupaten Pati tumbuh

sejumlah kelompok-kelompok kesenian, baik kelompok kesenian

tradisional maupun modern. Kelompok kesenian tradisional pada

tahun 2007 meliputi kelompok dalang/wayahg, tembang

jawa/karawitan, sintren, kuda kepang, campursari, tari tradisional,

kentrung, ketoprak, cokekan, ludruk, rebana, dan keroncong.

Sedangkan kelompok kesenian modern meliputi kelompok organ

tunggal, orkes dangdut, group band, sanggar tari modern dan

sanggar modelling. Pada tahun 2010 jumlah kesenian modern

sebanyak 64 buah, tetap sebanyak 64 buah pada tahun 2011. Jenis

kesenian modern Kabupaten Pati meliputi organ tunggal, group band,

tari modern dan sanggar modeling. Dengan demikian jumlah group

kesenian (seni tradisional dan modern) di Kabupaten Pati pada tahun

2011 berjumlah 64 group/kelompok sebagaimana terlihat pada Tabel

2.57 dan Tabel 2.58 berikut:

Hal II - 53

Tabel 2. 57. Perkembangan Kesenian Tradisional di Kabupaten Pati

Tahun 2007 – 2011 (buah)

No. Kesenian Tradisional Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Dalang/Wayang 23 23 23 23 23

2 Tembang Jawa/Krawitan 13 13 13 13 13

3 Sintren 0 0 0 0 0

4 Kuda Kepang 0 0 0 0 0

5 Campursari 19 19 19 19 19

6 Sanggar Tari Tradisional 7 7 7 7 8

7 Kentrung 0 0 0 0 0

8 Ketoprak 0 0 0 0 0

9 Cokekan 0 0 0 0 0

10 Ludruk 0 0 0 0 0

11 Rebana 4 4 4 4 4

12 Keroncong 6 6 6 6 6

Jumlah 72 72 72 72 73


Tabel 2. 58. Perkembangan Kesenian Modern di Kabupaten Pati

Tahun 2007 – 2011 (buah)

No. Kesenian Modern Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Organ Tunggal 12 12 12 12 12

2 Group Band 19 19 19 19 19

3 Orkes Dangdut 30 30 30 30 30

4 Sanggar Tari Modern 1 1 1 1 1

Sanggar Modeling 2 2 2 2 2

Jumlah 64 64 64 64 64


Selama ini pemerintah telah memperhatikan kehadiran

kelompok-kelompok kesenian tersebut, namun perhatian lebih besar

masih tetap diperlukan, supaya mereka mampu tumbuh dan

berkembang lebih baik, sehingga mampu memberikan kontribusi

terhadap kehidupan bangsa. Kelompok-kelompok kesenian tersebut

selama ini telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah, hal ini

dapat dibuktikan oleh Kabupaten Pati yang telah mengirimkan duta-

duta budaya baik ke event di tingkat provinsi.

r. Pemuda dan Olah Raga

Data statistik menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pati

tahun 2011 berusia 16-30 tahun mencapai 22,70 % (272.131 jiwa)

dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Pati (1.198.529 jiwa)

Kondisi yang demikian merupakan potensi bagi tersedianya aset

kader pemimpin, pelopor dan penggerak pembangunan. Potensi

pemuda yang cukup dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan

keberhasilan pembangunan apabila potensi tersebut dikembangkan

secara baik dan berkelanjutan, sebaliknya apabila potensi cukup

besar tersebut tidak dikembangkan secara baik akan menjadi

hambatan serta menimbulkan permasalahan-permasalahan yang

Hal II - 54

menyangkut pemuda seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan

remaja maupun tindakan kriminal.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dengan memfasilitasi

aktivitas kepemudaan baik lintas internasional, nasional, provinsi,

kabupaten/kota maupun kecamatan. Fasilitasi aktivitas kepemudaan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemuda yang kreatif,

inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan.

Peran organisasi kepemudaan sangat penting dan strategis,

melalui organisasi kepemudaan diharapkan penyaluran bakat dan

minat di kalangan generasi muda untuk mengembangkan kapasitas

dirinya dalam berorganisasi maupun dalam mengembangkan

kepemimpinan dan kepeloporan dapat terwujud. Jumlah organisasi

kepemudaan yang ada di Kabupaten Pati sebanyak 26 organisasi

pemuda yang dikoordinir oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia

(KNPI) cabang Pati. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan

di Kabupaten Pati. Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2010

sebanyak 10 kegiatan.

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Pati, baik olah raga prestasi

maupun olah raga masyarakat masih memerlukan perhatian

berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang bertaraf nasional juga

belum banyak dimiliki oleh Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati

terdapat 21 organisasi olahraga. Peringkat Kabupaten Pati dalam

PORDA Provinsi Jawa Tengah naik dari peringkat 17 pada tahun

2007 menjadi peringkat 13 pada tahun 2011 dari 35

kabupaten/kota, sedangkan untuk prestasi POPDA Provinsi Jawa

Tengah untuk tingkat SD naik dari peringkat 15 pada tahun 2009

menjadi peringkat 7 pada tahun 2011, tingkat SMP naik dari

peringkat 7 pada tahun 2009 menjadi peringkat 4 pada tahun 2011

dan tingkat SMA/K naik dari peringkat 26 pada tahun 2009 menjadi

peringkat 4 pada tahun 2011.

s. Kesbangpoldagri

Perkembangan demokratisasi dan dinamika sosial dalam

masyarakat semakin baik semenjak dilaksanakan kebijakan otonomi

daerah sejak tahun 2001. Dinamika perubahan sosial terutama

ditandai oleh meningkatnya keterbukaan informasi publik,

meluasnya peran media massa baik dari televisi nasional, radio

nasional dan lokal yang mudah menjangkau wilayah lebih luas

dengan layanan streaming melalui internet di pedesaan.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat ditandai oleh

keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada)

Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 yang telah diselesaikan dalam

satu putaran, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden

secara langsung tahun 2009 diselesaikan satu putaran, serta

pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 tingkat

partisipasi masyarakat mencapai 72% sedangkan dalam pelaksanaan

pemungutan suara ulang Tahun 2012 tingkat partisipasi masyarakat

menurun menjadi 65% hal ini disebabkan banyaknya warga pada

saat pencoblosan berada diluar daerah. Jumlah TPS di Kabupaten

Hal II - 55

Pati sebanyak 2.297 unit yang tersebar di 406 desa/kelurahan yang

melayani sebanyak 1.006.452 orang, pemilih perempuan lebih

banyak dibandingkan pemilih laki-laki, yaitu perempuan sebanyak

51,1% dan laki-laki 48,9 %. Dalam kegiatan tersebut rata-rata setiap

TPS melayani sebanyak 435. orang pemilih.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu ini karena kesiapan

KPUD, petugas pelaksana di KPPS dan petugas TPS di tingkat

desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat yang baik. Hal yang

menggembirakan adalah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam

penggunaan hak pilih termasuk kategori baik dan tidak timbul

konflik dalam masyarakat. Rata-rata tingkat penggunaan hak pilih

(electoral rate) antara 70 % dalam setiap kegiatan Pemilu, baik

Pemilukada Gubernur Jawa Tengah, Pileg dan Pilpres secara

langsung tahun 2009. Sedangkan dalam pelaksanaan pilkada tahun

2011 jumlah pemilih suara yang tidak menggunakan hak pilihnya

mencapai 34 %. Pemilih yang tidak aktif ini terutama masyarakat

desa, pemilih perempuan dan pemula yang belum mendapatkan

pendidikan politik, peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan

kewarganegaraan yang erat kaitannya dengan pengembangan

demokratisasi.

Dari hasil Pemilu legislatif tahun 2009 telah terpilih sebanyak 50

orang anggota, terdiri dari 41 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Anggota DPRD Kabupaten Pati masa bakti tahun 2009-2014 dengan

perincian PDI-P (12 orang), Partai Demokrat (8 orang), Golkar (5

orang), PKS (5 orang), PKB (4 orang), Gerindra (3 orang), PDP (3

orang), Partai Bulan Bintang (2 orang), PPI (2 orang), PPP (1 orang),

Hanura (1 orang), PAN (1 orang), PKPB (1 orang), Partai Pelopor (1

orang) dan PKNU (1 orang).

Banyaknya partai politik di Kabupaten Pati yang mendapatkan

kursi di DPRD sebanyak 15 partai dan peserta Pemilu tahun 2009

sebanyak 34 partai. Banyaknya organisasi massa (Ormas)

menunjukkan peningkatan dari sebanyak 37 partai pada tahun 2007

meningkat menjadi 69 partai pada tahun 2011. Sedangkan ormas

berbasis keagamaan terutama Agama Islam sebanyak 3 organisasi

pada tahun 2007 meningkat menjadi sebanyak 12 organisasi pada

tahun 2011 dan jumlah lembaga swadaya masyarakat dari tahun

2007-2011 sebanyak 3 lembaga organisasi yang melakukan kegiatan

pemberdayaan dan advokasi masyarakat dalam berbagai program-

program pembangunan daerah secara aktif dari total 76 lembaga

swadaya masyarakat yang ada. Upaya meningkatnya kesadaran

hukum dan Hak Asasi Manusia, peningkatan pemahaman warga

negara, terkait dengan kesadaran hidup bernegara, penegakan

hukum dan peningkatan ketahanan ideologi dan pemahaman dasar

negara dan ketahanan nasional.

Wilayah Kabupaten Pati secara geografis terletak di jalur utama

perekonomian Pantai Utara (Pantura) Jawa, sehingga memiliki

potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Mobilitas penduduk yang tinggi, transportasi yang padat di jalur

pantai utara menjadi salah satu penyebab adanya potensi gangguan

Hal II - 56

keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu perlu mendapatkan

perhatian. Gambaran tentang gangguan keamanan dan ketertiban di

Kabupaten Pati, dapat dikemukakan sebagaimana Tabel 2.59

berikut :

Tabel 2. 59. Kejadian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011

No Gangguan Keamanan dan

Ketertiban 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pencurian/Perampokan 163 89 79 177 183

2 Unjuk rasa 26 24 27 29 25

3 Kejadian Pembunuhan 4 2 2 6 1

Sumber data : Kantor Kesbangpolinmas Kab Pati, 2011

Tingkat kriminalitas dalam masyarakat di Kabupaten Pati

termasuk rendah, hal ini diketahui dari kejadian pencurian,

perampokan dan pencurian sangat sedikit dibandingkan dengan

jumlah penduduk. Upaya peningkatan keamanan dan ketentraman

dalam masyarakat ditunjang pelayanan polisi yang bertugas di setiap

Polsek di Wilayah Kabupaten Pati dan partisipasi masyarakat.

Keamanan dan ketentraman dalam masyarakat di masing-masing

desa/kelurahan dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan

(Siskampling) dan Program Kemitraan Polisi dengan masyarakat.

Angka kriminal dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut :

Tabel 2. 60.

Angka Kriminal Kabupaten Pati 2011(Kasus) No Kasus Kejadian Tertangani

1 Tindak Pidana Menonjol

a. Pencurian dengan pemberatan(curat) b. Pencurian dengan kekerasan(curas)

c. Pencurian kendar bermotor(curanmor)

d. Anirat

e. PBK/KBK

f. Pembunuhan

g. Pemerkosaan h. Kenakalan remaja

i. Peredaran uang palsu(upal)

j. Penyalahgunaan narkoba

k. Unjuk rasa

l. Pelanggaran lingkungan hidup m. Dokumen palsu

n. Kekerasan dalam rumah tangga

o. Penculikan

p. Pemerasan

q. Pengrusakan

r. Penggelapan s. Perjudian

t. Penipuan

80 23

80

0

0

1

3 0

2

10

25

- -

-

-

-

-

- -

-

42 18

11

0

0

1

2 0

1

4

25

- -

-

-

-

-

- -

- Sumber data : Kantor Kesbangpolinmas Kab Pati, 2011

Dalam upaya peningkatan ketahanan masyarakat dalam

menanggulangi masalah keamanan, ketertiban, penyakit masyarakat

(Pekat) dan pencegahan bencana semakin ditingkatkan melalui

Perlindungan Masyarakat (Linmas) sampai di tingkat desa dan

kelurahan. Sampai tahun 2010 jumlah linmas yang ada di

Kabupaten Pati adalah sebanyak 11.694 personil.

Wilayah Kabupaten Pati memiliki potensi bencana alam, antara

lain banjir di wilayah dataran rendah dan wilayah pantai mengalami

pasang naik. Bencana terkait dengan kekeringan cenderung semakin

Hal II - 57

meluas, angin ribut, tanah longsor (di wilayah pegunungan),

kebakaran hutan, untuk itu diperlukan kesiapan aparat pemerintah

dan stakeholder yang lain untuk tanggap terhadap bencana sehingga

resiko bencana dapat dikurangi. Kejadian bencana alam di

Kabupaten Pati yaitu kejadian banjir yang mengakibatkan kerusakan

rumah, terjadi pada tahun 2010 dengan korban sebanyak 44 unit

rumah dan kejadian Tahun dengan korban sebanyak - unit rumah.

Jumlah kerugian akibat bencana alam terbesar pada tahun 2006

dengan jumlah kerugian diperkirakan Rp. 62.936.755,00 Hal yang

perlu ditingkatkan adalah kapasitas masyarakat dalam menghadapi

bencana di wilayahnya.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Otonomi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.38 tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota. Maka pemerintah Kabupaten Pati

melaksanakan urusan kewenangan sebanyak 26 urusan wajib dan

8 urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahun

dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta

masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(ILPPD) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 tahun 2007

tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjwaban

Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan tersebut tidak terlepas dari

kemampuan daerah dalam menangani 34 urusan, baik

kemampuan pembiayaan, sumberdaya aparatur sampai

desa/kelurahan, kelembagaan daerah maupun potensi lain yang

dimiliki daerah merupakan faktor yang mempenagruhi kapasitas

daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut

segenap urusan kewenangan pemerintah daerah (urusan rumah

tangga daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan) harus

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik

telah disusun Perda, sejak tahun 2007-2011 telah tersusun

sebanyak 76 buah, dalam rangka menyesuaikan dengan

perundangan yang baru dengan perincian sebagaimana pada

Tabel 2.61 berikut :

Hal II - 58

Tabel 2. 61. Jumlah Peraturan Daerah di Kabupaten Pati

Tahun 2007 – 2011

No Tahun Perda (buah)

1. 2007 25

2. 2008 15

3. 2009 22

4. 2010 9

5. 2011 5 Sumber : Bag. Hukum Setda Pati, 2011

Pembaruan Perda dan Perbup dalam rangka peningkatan

kinerja pemerintahan daerah, pelayanan publik dan kepastian

hukum dalam masyarakat. Program legislasi daerah ditujukan

untuk meningkatkan kelengkapan peraturan perundangan di

daerah dan kepastian hukum yang disesuaikan dengan prioritas

pembangunan dan upaya peningkatan pelayanan umum, perijinan

usaha dan promosi investasi di daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan standar kinerja

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan

kewenangan wajib dan standar kinerja bagi urusan pilihan. Kepala

Pemerintah kabupaten/kota telah ditetapkan lima belas (15)

urusan wajib yang telah disahkan oleh masing-masing kementrian

teknis, sebagai berikut :

a) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

b) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor

22/PERMEN/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat

Dearah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM

Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES tahun 2008

tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

e) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2009 tentang SPM

Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual

pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 01 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu

Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan (Provinsi dan

Kabupaten/Kota);

f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008

tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota;

g) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang

SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di

Kabupaten/Kota;

Hal II - 59

h) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010

tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.04/MEN/VI/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran

Permenakertrans No.PER.15/MEN/X/2010 tentang SPM

Bidang Ketenagakerjaan (Provinsi dan Kabupaten/Kota);

j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010

tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(Kabupaten/Kota);

k) Peraturan Menteri Pertanian Nomor

65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Ketahanan

Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

l) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM/106/HK/501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian

(Provinsi dan Kabupaten/Kota);

m) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM Bidang

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

n) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011

tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota dan ;

o) Peraturan Kepala Badan Korodinasi Penanaman Modal No 14

Tahun2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Pati, wajib menyusun capaian SPM

sesuai dengan ketentuan urusan kewenangan wajib tersebut.

Dalam peningkatan pelayanan publik maka masyarakat dapat

berpartisipasi dalam penilaian kinerja penyelenggaraan urusan

melalui monitoring capaian SPM dan pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan yang diterima

masyarakat secara langsung.

Perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan semakin

komplek akan mempengaruhi perencanaan pembangunan dan

pelayanan publik di daerah, terutama terkait dengan globalisasi

pasar modal, pelaksanaan Asian China Free Trade Area (AC-FTA)

pada tahun 2010 dan North Anerican Free Trade Area (NAFTA)

merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan investasi di

daerah.

2) Pemerintahaan Umum

Penyelengaraan pemerintahan umum mengacu pada UU

Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan

pelayanan publik yang bersifat akunTabel, transparan dan

partisipatif berdasar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik

yang berkualitas mencerminkan citra kelembagaan SKPD dan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dengan meningkatkan

Hal II - 60

pelayanan perijinan terpadu melalui Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan

kalangan dunia. Demikian pula peningkatan pelayanan lainnya

yaitu peningkatan pelayanan pemadam kebakaran, pengelolaan

persampahan, air bersih dari PDAM semakin ditingkatkan dari

tahun ke tahun.

Peningkatan kerjasama antar daerah, baik antara pemerintah

daerah (kabupaten/kota dan provinsi) maupun kerjasama dengan

pihak ketiga lainnya semakin penting di masa mendatang dalam

rangka promosi potensi daerah, pengelolaan sumberdaya alam

dan pelayanan publik.

3) Administrasi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah dari tahun 2007-2011

menunjukkan peningkatan dalam hal pendapatan daerah yaitu

sebesar Rp.776.279.067.879,40 (2007) menjadi

Rp.1.229.009.231.288,00 (2011), sedangkan dalam hal belanja

daerah telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang

menggembirakan. Namun demikian penerimaan dari Pendapatan

Asli Daerah jauh lebih kecil dibandingkan penerimaan dari Dana

Perimbangan.Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah

dari tahun 2007-2011 hanya berkisar antara 8,91% hingga

11,23%, sedangkan proporsi Dana Perimbangan berkisar antara

65,91% hingga 83,35%. Dan proporsi untuk penerimaan dari

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkisar antara 7,74%

hingga 23,15%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih tinggi.

Sumber pendapatan asli daerah yang terbesar adalah

Retribusi Daerah, selanjutnya pendapatan lain yang sah, pajak

daerah dan terakhir bagian laba usaha daerah. Pendapatan

daerah dari retribusi daerah di Kabupaten Pati menunjukkan

peningkatan yang baik dari baik dari sebesar Rp.

41.219.957.088,00 pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp.

21.566.328.278,00 pada tahun 2011. Pendapatan dari pos lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah menunjukkan

perkembangan yang baik, yaitu sebesar Rp. 13.666.714.775,40

pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp.

78.614.783.979,00 pada tahun 2011. Perincian masing-masing

unsure pendapatan asli daerah Kabupaten Pati sebagaimana

Tabel 2.62 berikut :

Tabel 2. 62.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati 2007−2011 (ribuan)

No Jenis

Pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pajak Daerah 12.121.195.690 12.569.740.710 14.590.186.301 17.694.377.277 30.247.445.039

2 Retribusi

Daerah 41.219.957.088 50.983.552.927 55.228.144.260 17.156.556.961 21.566.328.278

3 Keuntungan

BUMD 2.144.507.856 2.856.445.877 5.188.880.787 4.233.018.283 4.047.004.327

4 Pendapatan 13.666.714.775 14.268.026.577 15.660.411.789 73.442.584.185 78.614.783.979

Hal II - 61

No Jenis

Pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011

Lain yang

Syah

JUMLAH 69.152.375.409 80.677.766.092 90.667.623.138 112.526.536.706 134.475.561.623

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati, 2011

Keuangan daerah di Kabupaten Pati secara umum terbagi

menjadi tiga kelompok, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan dalam kurun

waktu lima tahun (2007-2011) diarahkan pada peningkatan

sebesar-besarnya pendapatan asli daerah untuk mewujudkan

kemandirian keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan

terhadap pemerintah pusat melalui intensifikasi pendapatan

daerah. Belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan program-

program prioritas daerah yang menunjang pencapaian visi dan

misi daerah dengan prinsip efisiensi. Selain itu, juga dilakukan

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah serta

pengendalian dan pengawasan internal.

4) Aparatur Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pati

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

sebanyak 1 Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 13 dinas, 5

badan, 1 inspektorat, 5 kantor, 1 Satpol PP, 2 RSUD, 81 UPT serta

21 kecamatan dan 5 kelurahan sesuai Perda SOTK Nomor 10

tahun 2008 dengan jumlah aparatur sebanyak 13.578 orang.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan

efektivitas pemerintahan secara administrative, Kabupaten Pati

terbagi menjadi 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan.

Peningkatan aparatur pemerintah desa/kelurahan semakin

ditingkatkan terkait pelayanan umum, kamtibmas dan

pembangunan desa/kelurahan. Jumlah RW (Rukun Warga)

sebanyak 1.436 unit dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 7.551

unit.

Jumlah aparatur pemerintahan adalah pegawai negeri sipil

(PNS) pada tahun 2011 sebanyak 13.578 orang, sebagian besar

terdirI dari laki-laki sebanyak 7.255 orang (53%) dan perempuan

sebanyak 6.323 orang (47%). Berdasarkan jenis jabatan diketahui

jabatan struktural sebanyak 821 orang, jabatan fungsional khusus

8.600 dan fungsional umum sebanyak 4.157 orang. Data dapat

dilihat pada Tabel 2.63 berikut:

Tabel 2. 63.

Jumlah PNS Dirinci Menurut Golongan Kabupaten Pati 2007 −2011

Tahun Gol I

(orang)

Gol II

(orang)

Gol III

(orang)

Gol IV

(orang)

Jumlah (orang)

2007 245 2.581 5.938 3.879 12.643

2008 406 2.848 6.098 3.876 13.228

2009 397 2.655 6.056 3.911 13.019

2010 412 3.353 4.573 5.299 13.637

2011 366 3.403 4.196 5.613 13.578

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pati, 2011

Hal II - 62

Berdasarkan kepangkatan dan golongan kepegawaian maka

sumber daya aparatur pemerintah daerah termasuk baik sekali,

berdasarkan kondisi tahun 2011 diketahui bahwa sebagian besar

termasuk Golongan III sebesar 31% dan Golongan IV 41% dari

jumlah aparatur sebagaimana tergambar pada Tabel 2.64 berikut:

Tabel 2. 64. Jumlah PNS Dirinci Menurut Eselon

Kabupaten Pati 2007 −2011 Tahun Eselon II Eselon III Eselon IV

2007 16 126 538

2008 15 126 514

2009 28 134 517

2010 23 165 626

2011 23 161 637

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pati, 2011

Jumlah pejabat fungsional dari tahun 2007-2011

menunjukkan penurunan, dari sebanyak 12.869 orang (2007)

menjadi sebanyak 12.757 orang (2011) atau menurun sebanyak

112 orang, hal ini dikarenakan yang bersangkutan pensiun.

Kualitas PNS terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Pendidikan formal PNS di Kabupaten Pati menunjukkan

peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010

diketahui sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak

3.777 orang atau 27,98 % dan berpendidikan Magister (S2)

sebanyak 431 orang (3,19%). Tabel 2.65 berikut menggambarkan

tingkat pendidikan PNS.

Tabel 2. 65. Jumlah PNS Dirinci Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

Kabupaten Pati 2007 −2011 (orang) No Tahun SD SMP SLTA SM S-1 S-2 Jumlah

1 2007 498 766 4.980 3.455 3.927 125 13.751

2 2008 481 756 4.955 3.425 3.925 196 13.738

3 2009 467 705 4.798 3.105 3.841 183 13.099

4 2010 447 1.245 2.793 2.900 3.835 172 11.392

5 2011 405 682 4.962 3.170 3.874 485 13,578

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pati, 2011

5) Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian adalah untuk pelayanan

komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kecamatan maupun dengan kabupaten/kota lainnya,

Kabupaten Pati memiliki pelayanan persandian yang merupakan

bagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah. Pengelolaan

persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani

tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana

komunikasi antar instansi pemerintah.

u. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup

ketersediaan, distribusi dan konsumsi bahan pangan. Subsistem

ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk

Hal II - 63

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas,

kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi

berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien

untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan

dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan

harga yang terjangkau. Subsistem konsumsi bahan pangan berfungsi

mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional

memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan

kehalalannya. Kondisi pada tahun 2011 terdapat Desa Mandiri

Pangan sebanyak 3 Desa dan jumlah Lumbung Pangan sebanyak 6

Unit serta Pola Harapan Pangan sebesar 8,4 %.

Ketahanan pangan di Kabupaten Pati tergolong cukup baik,

ditandai ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan penduduk

khususnya komoditas beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Ketersediaan beras di Kabupaten Pati pada tahun 2011 sebanyak

331.769 ton, sedangkan kebutuhan beras sebanyak 136.453 ton,

sehingga terdapat surplus beras sebanyak 195.316 ton. Surplus juga

terjadi pada komoditas jagung sebanyak 71.588 ton, komoditas

kacang hijau sebanyak 12.227 ton dan daging sapi sebanyak

1.256.696 ton pada tahun 2011. Sementara itu untuk komoditas

kedelai, kacang tanah, ubi jalar, telur dan susu mengalami defisit.

Pada tahun 2011 terjadi defisit untuk kedelai sebanyak 9.324 ton,

kacang tanah sebanyak 999 ton, ubi jalar sebanyak 6.098 ton, telur

sebanyak 491 ton, dan susu sebanyak 4,07 ton. Secara rinci

perkembangan neraca bahan pangan di Kabupaten Pati dapat dilihat

pada Tabel 2.66 berikut :

Tabel 2. 66.

Neraca Bahan Pangan di Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

No Uraiann 2007 2008 2009 2010 2011

Rata-rata

Pertumbuhan

(%)

1 Penduduk (Jiwa) 1.247.881 1.256.182 1.265.225 1.198.529 1.194.501

2 Produksi (Ton)

Padi 385.163 502.150 528.036 609.506 524.951 1,37

Jagung 53.711 76.339 97.210 123.180 114.220 3,26

Kedelai 1.451 3.080 3.988 2.723 3.714 3,78

Kacang Tanah 3.538 4.248 3.776 4.377 3.364 -0,23

kacang Hijau 10.590 14.907 16.066 15.130 16.171 1,55

Ubi kayu 219.799 318.194 386.434 643.558 532.874 3,73

Ubi jalar 1.480 1.032 4.115 2.463 1.787 0,71

Daging 1.574.258 1.336.174 1.636.418 1.650.521 1.685.230 0,35

Telur 3.169 2.881 3.257 3.552 3.786 0,93

Susu 226.171 269.394 279.603 288.425 291 1,20

Gula 98.799 98.857 98.789 96.886 101.986 5,1

3 Ketersediaan

(Ton)

Beras 243.423 317.359 333.719 385.208 331.769 1,37

Jagung 42.969 61.071 77.768 98.544 91.376 3,26

Kedelai 1.320 2.803 3.629 2.478 3.380 3,78

Kacang Tanah 3.184 3.823 3.398 3.939 3.028 -0,22

Kacang Hijau 9.531 13.416 14.459 13.617 13.545 1,55

Ubi kayu 186.829 270.465 328.469 547.024 452.943 3,73

Hal II - 64

No Uraiann 2007 2008 2009 2010 2011

Rata-rata

Pertumbuhan

(%)

Ubi jalar 1.302 908 3.621 2.167 1.573 0,71

Daging 1.180,694 1.002.131 1.227.314 1.237.891 1.263.923 0,35

Telur 2.789 2.535 2.866 3.126 3.332 0,93

Susu 189,984 226.291 234.867 242.277 0,244 1,20

Gula 94.566 94.617 94.588 92.359 96.698 0,04

4

Tingkat

Konsumsi

kg/kap/tahun

Beras 146 142 135 125 120 -0,97

Jagung 38 38 38 36 36 -0,27

Kedelai 19,2 19,5 20 18,5 19 -0,05

Kacang tanah 12,0

12,3 12,5 13 13 0,40

kacang Hijau 2,4

2,4

2,5

1,8

2 -0,90

Ubi kayu

21

23

25

20

22 0,23

Ubi jalar

19,7

20,5

21

20

20 0,07

Daging

25,4

26,0

29,0

27,5

30 0,83

Telur

6,5

6,9

7,0

6,5

7 0,37

Susu

12,9

12,9

13

12,5

0,012 -0,02

Gula 7,5 7,5 7,5 7,7 8,0 7,8

5 Kebutuhan (Ton)

Beras 142.071 143.016 144.046 135.595 136.453 -0,20

Jagung 20.603 20.740 20.889 19.663 19.788 -0,20

Kedelai 13.228 13.316 13.411 12.625 12.704 -0,20

Kacang tanah 4.193 4.221 4.251 4.002 4.027 -0,20

Kacang Hijau 1.373 1.382 1.392 1.310 1.318 -0,20

Ubi kayu 70.256 70.723 71.232 67.053 67.477 -0,20

Ubi jalar 7.986 8.040 8.097 7.622 7.671 -0,20

Daging sapi 7.525 7.575 7.629 7.182 7.227 -0,20

Telur 3.981 4.007 4.036 3.799 3.823 -0,20

Susu 4.492 4.522 4.554 4.287 4,314 -0,20

Gula 89.117 89.205 89.224 89.301 89.315 0,01

6 Surplus/defisit

(Ton)

Beras 101.352 174.343 189.673 249.613 195.316 2,58

Jagung 22.366 40.331 56.879 78.881 71.588 4,56

Kedelai (11.908) (10.513) (9.782) (10.147) (9.324) -1,25

Kacang tanah (1.009) (398) (853) (63) (999) -0,08

Kacang Hijau 8.158 12.034 13.067 12.307 12.227 1,76

Ubi kayu 116.573 199.742 257.237 479.971 385.466 4,67

Ubi jalar (6.684) (7.132) (4.476) (5.455) (6.098) -0,49

Daging sapi 1.173.169 994.556 1.219.685 1.230.709 1.256.696 0,36

Telur (1.192) (1.472) (1.170) (673) (491) -3,51

Susu (4.302) (4.295) (4.319) (4.045) (4,070) -0,28

Gula 5.449 5.412 5.364 3.058 7.383 5,8

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pati 2011

Berdasarkan penelitian dan standar nasional, rata-rata angka

kecukupan energi sebesar 2.200 k.kal/kap/hari, sedangkan angka

konsumsi energi di Kabupaten Pati sebesar 1.718 k.kal/kap/hari.

Dengan demikian masih diperlukan upaya untuk terus

meningkatkan cakupan konsumsi energi baik melalui upaya

pemenuhan maupun upaya diversifikasi pangan. Sedangkan angka

Hal II - 65

ketersediaan protein sebesar 57 gr/kap/hari, sedangkan angka

konsumsi protein rata-rata di Kabupaten Pati sebesar 48

gr/kap/hari.

v. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang

strategis dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan, dengan pemberdayaan masyarakat desa dapat

mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam

pemberdayaan masyarakat ada 3 aspek utama kegiatan

pemberdayaan yaitu : 1) pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM),

2) pemberdayaan sosial ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal

dan 3) pemberdayaan aspek lingkungan.

Pemberdayaan SDM menitikberatkan pada peningkatan kapasitas

masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan maupun

kegiatan lokakarya. Pemberdayaan sosial ekonomi menekankan pada

peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui stimulan

bantuan modal, peralatan maupun manajemen usaha.

Pemberdayaan lingkungan pada hakekatnya menumbuhkan

kepedulian dan komitmen masyarakat untuk mewujudkan kondisi

lingkungan yang lebih baik dan berkualitas.

Selama kurun waktu lima tahun terus dilakukan kegiatan untuk

mencapai target yang ditetapkan. Target untuk urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa adalah 1) meningkatnya

keberdayaan masyarakat pedesaan, 2) berkembangnya Lembaga

Ekonomi Pedesaan, 3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

membangun desa/kelurahan, 4) meningkatnya kapasitas aparatur

pemerintah desa/kelurahan dan 5) meningkatnya kapasitas

pemerintah desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan pemberdayaan usaha kelompok ekonomi produktif

masyarakat selama tahun 2007-2011 mengalami peningkatan tiap

tahun, peningkatan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat

desa tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, provinsi dan pusat

yang mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan

melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program

PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, Program Teknologi Tepat

Guna (TTG), dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi

pengembangan modal usaha ekonomi produktif masyarakat desa.

Secara empiris program-program tersebut memberikan manfaat

yang cukup besar dalam meningkatkan SDM, usaha ekonomi

produktif dan kualitas lingkungan, namun secara kuantitas program-

program tersebut belum mampu mengcover seluruh desa di

Kabupaten Pati. Hal ini terbukti jumlah kelompok usaha ekonomi

produktif tersebut apabila dibandingkan jumlah desa/kelurahan

yang ada masih jauh dari harapan.

Selanjutnya ditinjau dari kelembagaan atau kelompok-kelompok

masyarakat desa secara kuantitatif cukup besar namun secara

kualitatif kelompok-kelompok tersebut belum memberikan kontribusi

Hal II - 66

secara nyata dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan

pembangunan. Hal ini dikarenakan pembentukan kelompok-

kelompok masyarakat tidak didasari atas kebutuhan bersama

melainkan dibentuk karena adanya program-program pemberdayaan

desa baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Peran masyarakat khususnya kaum perempuan dalam

pelaksanaan pembangunan belum sesuai harapan, rendahnya

keterlibatan perempuan tersebut disebabkan oleh rendahnya

kapasitas perempuan serta kurangnya akses perempuan dalam

setiap tahapan pembangunan di tingkat desa.

Dari aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

masih banyak menghadapi kendala, hal ini dikarenakan kapasitas

dan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan masyarakat belum sesuai harapan.

Oleh sebab itu pemerintah daerah merespon dan memberi

dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah khususnya

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) baik PNPM

Mandiri Perkotaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut

diwujudkan dalam alokasi pendampingan maupun penunjang Dana

Urusan Bersama (DUB) program tersebut. Berikut disajikan data

jumlah lokasi PNPM di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 2.67

berikut :

Tabel 2. 67.

Persebaran Lokasi PNPM di Kabupaten Pati Tahun 2011

No PNPM Jumlah kecamatan Jumlah

Desa/Kelurahan

1 PNPM Perkotaan 4 kecamatan 101 desa

2 PNPN Perdesaan 17 kecamatan 305 desa

Sumber : Bapermades Kab. Pati, 2011

Aspek pelayanan masyarakat lain di bidang kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat adalah semakin banyaknya jumlah

lembaga pos pelayanan terpadu di tingkat masyarakat. Posyandu

melayani berbagai kegiatan di tingkat RT dan RW yang pada

umumnya dikelola oleh para kaum perempuan yang tergabung dalam

kelompok dasa wisma maupun pengurus Program Kesejahteraan

Keluarga (PKK). Dengan semakin berkembangnya kesadaran di

tingkat masyarakat akan kebutuhan pelayanan dasar tersebut, maka

jumlah posyandu setiap tahun semakin meningkat, seperti terlihat

pada Grafik 2.8 berikut :

Hal II - 67

1.552 1.552

1.547

1.584

1.598

1.520

1.530

1.540

1.550

1.560

1.570

1.580

1.590

1.600

2007 2008 2009 2010 2011JU

MLA

H P

OSY

AN

DU

( U

NIT

)T A H U N

Sumber : Profil Kabupaten Pati, 2011

Grafik 2.8.

Jumlah Posyandu Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

w. Statistik

Penyediaan data statistik untuk mendukung perencanaan

pembangunan daerah diselenggarakan melalui pengembangan sistem

pelayanan statistik nasional yang handal, efektif dan efisien,

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang

Statistik. Berdasarkan pengelompokan kegunaan, terdiri atas

statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Penyediaan

statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Pati melalui metode sensus (sensus penduduk, sensus ekonomi,

sensus pertanian dan sensus antar sensus), survei dilakukan antara

lain Sakerda, survei harga-harga 9 bahan pokok, perhitungan inflasi

dan kompilasi data produk dari masing-masing laporan SKPD, profil

kesehatan, profil pendidikan dan laporan hasil penelitian dan

pengkajian tentang potensi daerah dan lain-lain.

Sebagaimana disebutkan menurut Pasal 152 UU 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, data statistik yang diperlukan

meliputi data (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2)

organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; (3) kepala daerah,

DPRD, perangkat daerah dan PNS Daerah; (4) data keuangan daerah;

(5) potensi sumberdaya daerah; (6) produk hukum daerah (Perda dan

Perbup); (7) data kependudukan dan dinamika perubahannya serta

(8) informasi dasar kewilayahan serta informasi lain terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan penyusunan data statistik oleh pemerintah daerah

setiap tahun adalah Kabupaten Pati Dalam Angka, Survei Sosial

Ekonomi Nasional (SUSENAS), Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Kabupaten Pati, Indikator Sosial Ekonomi, Sakerda, Indeks

Harga Konsumen dan inflasi di Kabupaten Pati. Sementara itu, data

statistik dari SKPD terkait, seperti Profil Kesehatan Daerah, Profil

Gender, Profil Pendidikan dilakukan melalui kerjasama secara

terpadu dan terprogram antar SKPD terkait.

Data statistik yang lengkap dan bersifat series akan mendukung

perencanaan pembangunan daerah, baik RPJPD, RPJMD, RKPD

maupun data pendukung sektoral lainnya. Manajemen penyimpanan

Hal II - 68

data secara elektronik di masa mendatang semakin penting sejalan

meningkatnya pengguaan data elektronik dengan sistem informasi

manajemen di berbagai bidang pembangunan daerah.

x. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan memiliki pengaruh yang

cukup signifikan bagi terciptanya tata pemerintahan daerah yang baik

(good governance). Dalam pelaksanaan urusan kearsipan tidak hanya

berkaitan dengan penyimpanan arsip semata namun mencakup

banyak hal, mulai dari pengumpulan arsip,

pengelolaan/penyelamatan arsip, penyimpanan arsip, hingga

pemanfaatan arsip.

Terkait dengan pengumpulan arsip, beberapa SKPD telah

berpartisipasi aktif dalam penyerahan dokumen arsip daerah yang

dilakukan melalui akuisisi kearsipan. Akuisisi arsip secara rutin pada

tahun 2007 dilakukan sebanyak 18 SKPD dan meningkat pada tahun

2011 menjadi 29 SKPD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan,

pemerintah telah menyusun beberapa pedoman untuk pengembangan

sistem kearsipan antara lain pedoman penyelenggaraan kearsipan

untuk skala kabupaten, modul diklat manajemen arsip dinamis dan

modul pengembangan kearsipan. Pengumpulan beberapa

dokumen/arsip daerah selama 5 tahun terakhir selalu

memperlihatkan peningkatan atas dokumen/arsip yang berhasil

disimpan. Arsip yang bebentuk tekstual pada tahun 2007 tersimpan

sebanyak 21.190 berkas, pada tahun 2008 bertambah menjadi

22.515 berkas, dan tahun 2009 meningkat kembali menjadi 23.669

berkas. Pada 2 tahun berikutnya arsip tekstual yang tersimpan

semakin bertambah, tahun 2010 sebanyak 24.088 berkas dan hingga

tahun 2011 sudah mencapai 24.831 berkas. Beberapa arsip lain

sampai tahun 2011 yang tersimpan antara lain berbentuk kartografi

sebanyak 183 lembar, foto sebanyak 17.562 lembar, video 9 buah,

VCD 1.831 keping dan kaset rekaman suara sebanyak 62 buah.

Terkait pningkatan penataan kearsipan daerah telah

dilaksanakan kegiatan pelatihan/diklat tentang arsip yang diikuti

oleh beberapa SKPD dan kecamatan, pemantauan dan penyuluhan

penyelenggaraan arsip, sosialisasi kearsipan dan pameran kearsipan

untuk mendorong pemasyarakatan kearsipan. Kegiatan peningkatan

kapasitas SDM pengelola kearsipan dilakukan rata-rata 2 kali dalam

satu tahun.

Pemeliharaan dan perawatan arsip memiliki peranan yang penting

bagi terwujudnya kualitas arsip yang disimpan. Kegiatan

pemeliharaan arsip dilakukan antara lain dengan kamperisasi arsip

rutin setiap bulan dan labelisasi.

y. Komunikasi dan Informasi

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan

urusan komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan

telekomunikasi, sarana komunikasi dan deseminasi informasi.

Hal II - 69

Sampai dengan tahun 2011, kewenangan Kabupaten Pati dalam

urusan Kominfo ini didukung oleh kantor pos selama 5 tahun

terakhir (2007-2011) tidak mengalami perubahan yaitu 19 unit.

Terkait dengan pelayanan di bidang telekomunikasi, jumlah

kapasitas Satuan Sambungan Telepon (SST) sentral sebanyak 12.300

SST, sedangkan kapasitas terpasang juga sama yaitu sebanyak

12.300 SST, sedangkan kapasitas yang terpakai atau jumlah

pelanggannya yaitu 10.230 SST. Untuk mendukung kegiatan

komunikasi keberadaan warung telekomunikasi (wartel) masih tetap

eksis jumlahnya mencapai 98 unit. Pemakaian internet di semua

SKPD sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

pelaksanaan pemerintahan kecuali kecamatan, namun demikian

layanan komunikasi dan informasi menggunakan internet di

perdesaan masih jauh dari harapan karena hampir sebagian besar

desa belum memiliki akses layanan internet.

Era komunikasi nir kabel yang semakin meluas semakin

mendorong masyarakat Kabupaten Pati memiliki alternatif

pemakaian telepon selular. Berdasarkan data PT. Telkom di

Kabupaten Pati, jumlah pelanggan telepon selular semakin

meningkat. Dengan terbitnya Undang-Undang No.11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, segala bentuk transaksi

yang dilakukan secara elektronik harus memperhatikan aturan-

aturan yang tercantum dalam undang-undang sehingga kerugian

yang dapat timbul dari pihak-pihak yang terlibat dapat ditekan

sekecil mungkin. Seiring dengan arus informasi yang semakin

beredar di masyarakat, pemerintah melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap informasi yang disajikan pada khalayak

umum sehingga potensi konflik yang muncul antara badan publik

dengan pemohon informasi dapat diperkecil.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pasal 111 dan pasal

134 ayat (2) serta berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka sejak tahun 2012

pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Pati telah

menggunakan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal

tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Pati Nomor

048/040/2012 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pati.

z. Perpustakaan

Kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perpustakaan

adalah menyusun pedoman penyelenggaraan perpustakaan,

pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM,

pelestarian koleksi daerah di tingkat kabupaten, pembinaan teknis

perputakaan, penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional,

pengembangan jabatan fungsional pustakawan, dan pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan.

Penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten secara luas

Hal II - 70

dapat tergambar dari tingkat partisipasi dan kunjungan masyarakat,

perkembangan jumlah perpustakaan serta sarana dan prasarana

pendukungnya termasuk didalamnya adalah koleksi perpustakaan

dan kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka meningkatkan

minat baca masyarakat.

Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Pati sampai tahun

2011 tercatat sebanyak 1.126 unit, yang terdiri dari 385 unit

perpustakaan milik pemda dan 741 unit perpustakaan non pemda.

Jumlah perpustakaan non pemda mengalami peningkatan dari tahun

ketahun, pada tahun 2009 tercatat hanya 935 unit dan tahun 2011

sudah mencapai 1.126 unit. Perpustakaan lain yang cukup eksis

antara lain adalah perpustakaan kecamatan, perpustakaan instansi

khusus dan perpustakaan agama, sedangkan untuk melayani

masyarakat yang tinggal di perdesaan serta daerah-daerah yang

terpencil saat ini sudah terdapat layanan perpustakaan keliling yaitu

sebanyak 3 unit armada keliling.

Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan dibutuhkan

dukungan sarana dan prasarana yang memadai, salah satu yang

penting adalah koleksi buku perpustakaan. Dilihat berdasarkan

koleksi bukunya, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan umum

kabupaten cukup banyak ragamnya antara lain mulai buku fiksi,

karya umum, filsafat, buku agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni,

ilmu terapan, seni, sastra dan buku-buku sejarah geografi. Dilihat

berdasarkan jumlahnya selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2007-

2011 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebanyak

26.362 buku bertambah hingga mencapai 33.598 buku di tahun

2011. Beberapa majalah/tabloid juga tersedia yaitu majalah/tabloid

yang berkaitan dengan pertanian, kesehatan, perempuan, social dan

politik. Surat kabar yang tersedia tidak hanya surat kabar lokal saja

tetapi juga surat kabar nasional antara lain Suara Merdeka, Kompas

dan Jawa Pos.

2. Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan (data produktivitas)

Produksi padi di Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5

tahun (2007-2011) cenderung meningkat dengan pertumbuhan

rata-rata sebesar 1,37%. Pada tahun 2011 produksi padi

mencapai 524.951 ton. Pada tahun 2011 produksi jagung

mencapai 114.220 ton, cenderung meningkat dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 3,26 %, sehingga produksi padi dan

jagung yang besar ini telah mencukupi kebutuhan konsumsi

masyarakat (surplus beras dan surplus jagung) di Kabupaten

Pati.

Produksi kedelai pada tahun 2011 sebanyak 3.714 ton,

cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan

rata-rata pertumbuhan 3.78 %. Jenis tanaman kacang hijau

mengalami fluktuatif produksi, dengan jumlah produksi

sebanyak 16.171 ton pada tahun 2011. Kondisi yang sama

Hal II - 71

juga terjadi pada ubi kayu, dengan produksi sebanyak 532.874

ton pada tahun 2011.

Perkembangan produksi tanaman pangan di Kabupaten

Pati selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut :

Tabel 2. 68.

Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Padi Sawah 380.628 495.009 519.685 588.951 524.951

2 Padi gogo 4.535 7.141 8.351 20.555 12.846

3 Jagung 53.711 76.339 97.210 123.180 114.220

4 Ketela Pohon 219.799 318.194 386.434 643.558 532.874

5 Ketela Rambat 1.480 1.032 4.115 2.463 1.787

6 Kacang Kedelai 1.451 3.080 3.988 2.723 3.714

7 Kacang Tanah 3.538 4.248 3.776 4.377 3.364

8 Kacang Hijau 10.590 14.907 16.066 15.130 16.171

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pati, 2011

Sayur-sayuran utama yang diproduksi di Kabupaten Pati

meliputi bawang merah dan cabe. Perkembangan produksi

sayur-sayuran di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.69

berikut :

Tabel 2. 69. Produksi Bawang Merah dan Cabe Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011 (Kw) No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Bawang Merah 65.325 37.426 167.115 128.767 90.265

2 Cabe 6.672 9.549 27.395 15.951 26.644


Tanaman perkebunan utama di Kabupaten Pati meliputi

kelapa, kopi dan tebu. Perkembangan produksi berbagai jenis

tanaman perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel

2.70 berikut :

Tabel 2.70

Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011 (Ton) No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Kelapa Kopyor 860.035 943.599 974.654 846.647 795.359

2 Kelapa 20.506 24.624 26.601 3.529.234 3.544,218

3 Kopi 658 670,14 1.058,93 810,480 523,281

4 Tebu 49.421 49.592 1.719.987 49.145,34 52.326,092

Sumber : Profil Kabupaten Pati, 2011

2) Peternakan

Peternakan sangat berkembang di Kabupaten Pati,

terutama jenis ternak sapi potong, kerbau, kambing, domba,

ayam buras, ayam ras layer, ayam ras broiler, itik, burung

puyuh dan entok. Pemeliharaan sapi potong terkonsentrasi di

wilayah Kabupaten Pati selatan, ternak itik banyak dipelihara

Hal II - 72

di daerah Margotuhu Kec. Margoyoso. Jenis ternak lain

penyebarannya merata di semua wilayah.

Jenis ternak ruminansia yang populasinya paling banyak

pada tahun 2011 adalah kambing sebanyak 116.541 e.kor,

sedangkan untuk jenis ternak unggas adalah ayam buras

sebanyak 897.945 ekor. Populasi hewan ternak yang

mengalami peningkatan antara lain sapi potong, sapi perah,

kerbau, kambing, dan kelinci. Perkembangan populasi ternak

di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.71 berikut :

Tabel 2.71 Populasi Ternak di Kabupaten Pati

Tahun2007-2011 (ekor)

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Sapi Potong 67.204 69.104 71.906 70.723 108.785

2 Sapi Perah 273 276 314 331 332

3 Kerbau 2.843 3.196 3.461 3.875 3.878

4 Babi 125 332 601 589 406

5 Kambing 104.108 111.609 107.675 110.988 116.541

6 Domba 41.344 27.859 28.993 29.886 12.424

7 Ayam Petelur 48.603 30.401 - 13.358 17.256

8 Ayam Pedaging - 825.339 - 528.121 475.334

9 Ayam Buras 1.065.468 869.702 907.313 877.795 897.945

10 Itik - 316.540 - 260.056 189.170

11 Entok - 37.297 - 39.917 42.132

12 Kelinci - - - 15.627 16.123


Populasi daging sapi, pada tahun 2011 kerbau kambing,

domba, ayam buras dan itik selama periode 2007-2011 ada

mengalami peningkatan cukup baik dan ada yang mengalami

penurunan yang mengalami kenaikan adalah komoditi sapi

kerbau dan ayam buras sedangkan lainnya mengalami

penurunan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi daging

kerbau 22,19 %, selanjutnya daging ayam buras 13,23 %,

daging sapi 0,50 %. Sementara itu produksi daging ayam ras

mengalami penurunan rata-rata 41,77 %. Jenis ternak yang

produksi dagingnya paling banyak di Kabupaten Pati berturut-

turut adalah daging sapi (1.667.832 kg), daging ayam ras

(1.071.642 kg) dan daging ayam buras (608.095 kg).

Perkembangan produksi daging masing-masing jenis ternak

secara rinci tercantum pada Tabel 2.72 berikut :

Tabel 2.72 Produksi Daging Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011 (Kg) No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Kerbau 76.250 94.500 118.550 230.694 231.926

2 Kambing 799.545 295.960 582.672 558.496 401.622

3 Domba 225.675 222.335 133.429 106.051 111.088

4 Ayam Ras 1.692.044 498.739 432.962 913.370 1.071.642

5 Ayam Buras 241.893 670.358 606.734 662.265 608.095

6 Itik 75.254 33.451 24.268 94.515 129.432


Hal II - 73

Produksi telur ayam buras, ayam ras layer, itik dan burung

puyuh dalam kurun waktu lima tahun (2007-2011) terlihat

fluktuatif. Produksi telur terbanyak adalah pada jenis telur

ayam itik (1.611.064 kg), selanjutnya telur ayam buras

(1.500.417kg), telur ayam ras (179.869 kg) dan terendah telur

puyuh (169.259 kg). Produksi telur masing-masing jenis hewan

ternak dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut :

Tabel. 2.73 Produksi Telur Kabupaten Pati

Tahun 2009-2011 (Kg) No Indikator 2009 2010 2011

1 Ayam Ras 429.595 186.763 179.869

2 Ayam Buras 1.176.648 1.010.799 1.500.417

3 Itik 1.031.837 1.069.857 1.611.064

4 Puyuh 312.496 247.775 169.259


b. Kehutanan

Tingkat ketertutupan hutan di Kabupaten Pati tergolong baik,

yaitu mencapai 38,8 % dari luas wilayah kabupaten, lebih tinggi

dari rata-rata Jawa Tengah yang hanya sebesar 27,8%. Luas hutan

negara di Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2011 sebesar

22.273,5 ha, dengan komposisi terbesar berupa hutan produksi

17.998,1 ha dan hutan lindung sebesar 2.632 ha.

Luas hutan rakyat juga cukup besar yaitu mencapai 18.053

Ha, pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, baik secara

swadaya maupun melalui kelompok tani hutan. Pengembangan

hutan rakyat selama ini difasilitasi oleh pemerintah, baik

Pemerintah Pusat melalui program GNRHL maupun pemerintah

Kabupaten Pati. Luas hutan rakyat meningkat seiring semakin

meningkatnya permintaan kayu rakyat terutama jenis sengon.

Data luas hutan dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut:

Tabel 2.74 Perkembangan Luas Hutan di Kabupaten Pati Tahun 2007-2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Hutan Negara 22.273,5 22.273,5 22.273,5 22.273,5 22.273,5

2 Hutan Produksi tetap

(ha)

17.998,1 17.998,1 17.998,1 17.998,1 17.998,1

3 Hutan Produksi

Terbatas (ha)

1.643,4 1.643,4 1.643,4 1.643,4 1.643,4

4 Hutan lindung (ha) 1.577,6 1.577,6 1.577,6 1.577,6 1.577,6

5 Hutan Rakyat (ha) 18.053 18.053 18.053 18.053 18.053

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati, 2011

Lahan hutan saat ini telah memberikan kontribusi terhadap

pendapatan masyarakat desa di sekitar hutan. Saat ini masyarakat

dapat memanfaatkan lahan hutan untuk penanaman palawija dan

empon-empon di bawah tegakan pohon tanaman hutan, dengan

harapan terjalinnya kemitraan dalam pengelolaan hutan antara PT

Perhutani dan masyarakat. Hutan juga memberikan jasa

lingkungan yang dimanfaatkan berbagai kalangan masyarakat.

Jasa lingkungan hutan di Kabupaten Pati antara lain sebagai

sumber air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kabupaten Pati. Selain itu, beberapa perusahaan

Hal II - 74

air minum kemasan juga memanfaatkan air pegunungan untuk

diolah menjadi produk air minum kemasan. Untuk memelihara

kelestarian lingkungan hutan ini diperlukan penerapan jasa

lingkungan, melalui pengalokasian dana CSR beberapa

perusahaan pemanfaat air dari Kabupaten Pati untuk melakukan

penghijauan hutan dengan melibatkan masyarakat di sekitar

hutan.

Luas lahan kritis Kabupaten Pati mengalami penurunan dari

seluas 33.663 ha pada tahun 2007 menjadi seluas 28.637,35 ha

pada tahun 2010. Upaya mengurangi luasnya lahan kritis di

Kabupaten Pati telah dilakukan melalui program reboisasi, baik

melalui Gerakan Menanam Sejuta Pohon maupun GNRHL. Luas

lahan yang telah ditanami pada tahun 2007 seluas 1112,5 ha dan

pada tahun 2008 meningkat menjadi seluas 625 ha. Selain itu,

dilakukan pula penghijauan dengan luasan secara kumulatif

menjadi 5.075,75 ha pada tahun 2007, seluas 441,4 ha di tahun

2008, seluas 470,25 ha di tahun 2009, seluas 1.108 ha pada

tahun 2010 dan seluas 1.541,1 ha pada tahun 2011. Data luas

lahan kritis, lahan reboisasi, lahan penghijauan dan kerusakan

hutan dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut :

Tabel 2.75 Luas Lahan Kritis, Lahan Reboisasi, Lahan Penghijauan

dan Kebakaran Hutan di Kabupaten Pati

Tahun 2007 – 2011 (Ha)

No. Jenis Lahan Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Lahan Kritis 33.663 33.109,1 32.013,85 30.638,35 28.675,35

2 Lahan Reboisasi 112,5 125 267,5 448 450

3 Lahan Penghijauan 441,4 470,25 1.108 1.515 1.541,1

4 Luas Kebakaran

Hutan - - -

-

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati, 2011

c. ESDM

Sesuai dengan amanat UU No. 30 tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan maka Pemerintah Kabupaten Pati dapat

merencanakan peningkatan penyediaan energi dan sumber tenaga

listrik untuk wilayah perdesaan dan kawasan terpencil, sesuai

dengan potensi sumber energi yang tersebut (misalnya tenag mikro

hidro, panas bumi, gas alam) dan lain-lain.

Banyaknya stasiun pompa bahan bakar umum (SPBU) sejak

tahun 2007-2011 sebanyak 20 unit yang menyalurkan premium

dan minyak solar. Sedangkan jumlah penyalur minyak tanah

sebanyak 7 unit dan cenderung semakin menurun, karena

penghapusan subsidi untuk minyak tanah. Jumlah stasiun

pengisian bahan bakar gas atau disebut Stasiun Pengisian Pompa

Bulk Elpiji (SPPBE) sebanyak 2 unit, yang menyalurkan kebutuhan

LPG untuk rumah tangga, hotel dan restoran serta memenuhi

kebutuhan dunia usaha. Namun masih banyak rumah tangga di

Hal II - 75

perdesaan dan sektor usaha mikro yang menggunakan kayu bakar

untuk memasak dan mengolah bahan makanan.

Banyaknya bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan pada

tahun 2007 meliputi premium sebanyak 60.018 kilo liter

meningkat menjadi sebesar 73.052 kilo liter pada tahun 2009,

sedangkan minyak tanah semakin berkurang, yaitu sebesar 40.700

kilo liter menjadi sebesar 1.680 kilo liter pada tahun 2009.

Banyaknya minyak solar yang disalurkan dari sebesar 41.618 kilo

liter pada tahun 2007 menurun menjadi sebesar 49.766 kilo liter

pada tahun 2009.

Mulai tahun 2008-2009 melalui program nasional telah

dilaksanakan konversi minyak tanah ke liquid petroleum gas (LPG)

sebagai bahan bakar untuk rumah tangga kecil dalam tabung

kemasan 3 kg dengan harga yang disubsidi dari APBN. Dengan

pengurangan subsidi untuk minyak tanah (kerosene) maka harga

jual minyak tanah sesuai harga pasar minyak dunia menjadi

sebesar Rp.8.000,00 per liter (2009) dan akan berfluktuasi sesuai

harga pasar minyak mentah di pasar dunia. Jumlah SPBE di

Kabupaten Pati sebanyak 2 unit dengan jumlah disalurkan pada

tahun 2008 sebanyak 60 metrik ton yang dipasarkan dalam

tabung dengan kapasitas 3 kg, 12 kg dan 50 kg.

Potensi pertambangan di Kabupaten Pati cukup besar,

terutama di wilayah selatan yang merupakan wilayah pegunungan,

mengandung berbagai bahan galian tambang, antara lain tras,

fosfat, batu gamping, batu kapur pasiran, tanah liat, sirtu dan

andesit. Potensi sumber tambang di Kabupaten Pati dapat dilihat

pada Tabel 2.76 berikut :

Tabel 2.76 Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Pati

No Potensi Bahan

Tambang Kecamatan

Jumlah Produksi

(juta ton)

1 Tras Tlogowungu, Cluwak 12,6563

2 Fosfat Sukolilo, Kayen, Tambakromo 1,1284

3 Batu Gamping Sukolilo, Kayen, Tambakromo 790,2260

4 Batu Kapur

Pasiran

Pucakwangi, Winong 563,3250

5 Tanah Liat Sukolilo, Kayen, Tambakromo,

Winong, Pucakwangi, Jaken,

Jakenan,

758,8800

6 Sirtu Cluwak, Tayu, Gunungwungkal,

Gembong, Tlogowungu, Winong

14,4720

7 Andesit Tlogowungu 29.250

Sumber : DPU Kab. Pati, 2011

Potensi bahan tambang terbesar di Kabupaten Pati adalah

andesit di Kecamatan Tlogowungu dengan produksi sebesar 29.250

juta ton. Potensi bahan tambang terbesar selanjutnya yaitu

tambang batu gamping yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu

Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Dengan total

produksi sebesar 790,2260 juta ton.

Hal II - 76

d. Pariwisata

Kabupaten Pati memiliki banyak potensi obyek wisata yang

dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan pariwisata sekaligus

sebagai sumber pendapatan daerah, meliputi obyek wisata alam

dan obyek wisata religius. Obyek wisata yang termasuk obyek

wisata alam pantai yaitu pantai dan pelabuhan Banyutowo Obyek.

Wisata alam pegunungan antara lain Gunungrowo Indah,

Agrowisata Kebon Jollong, Air Terjun Grinjingan Sewu dan

Sepletuk Jrahi. Sementara itu obyek wisata religius yaitu Makam

Syeh Jangkung, Makam K.H.Mutamakin, dan Makam Sunan

Prawoto.

Berbagai potensi obyek wisata tersebut masih belum didukung

dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Dari berbagai jenis potensi obyek wisata di Kabupaten Pati,

terdapat sebanyak 1 (satu) obyek wisata daerah yang telah

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yaitu

obyek wisata Gunungrowo Indah. Dari sekian banyak obyek

wisata, jenis obyek wisata yang paling diminati oleh masyarakat

adalah Gunungrowo Indah. Jumlah kunjungan wisatawan di

Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011)

menunjukkan peningkatan dari sebanyak 911.424 orang pada

tahun 2007 menjadi 830.234 orang pada tahun 2011. Pengunjung

wisata semuanya adalah wisatawan nusantara, dari Kabupaten

Pati sendiri (wisatawan lokal) dan daerah sekitarnya.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pati

dapat dilihat pada Tabel 2.77 berikut :

Tabel 2.77

Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kabupaten Pati

Tahun 2007 – 2011

No Kategori Satuan Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Banyaknya obyek

wisata (OB) Unit 12 12 12 12 12

2 Jumlah Pengunjung

wisata Orang 911.424 530.530 958.279 825.491 830.234

3 Jumlah pendapatan

daerah dari OB Rp. 15.445.000 13.860.000 15.205.000 18.960.000 18.080.000


Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pati umumnya sangat

singkat, yaitu hanya satu hari. Hal ini disebabkan daya tarik obyek

wisata masih sangat kurang dan sebagian besar pengunjung

wisata adalah penduduk asli Kabupaten Pati yang jarak rumahnya

relatif terjangkau. Jumlah hotel di Kabupaten Pati tahun 2011

sebanyak 26 hotel bertaraf melati dengan kamar yang tersedia

sebanyak 706 kamar dengan tingkat hunian rata-rata 35%.

Sementara itu jumlah pengunjung hotel (penginap) sebanyak

25.597 orang pada tahun 2011 dengan lama menginap rata-rata 2

(dua) malam.

Pengeluaran wisatawan di Kabupaten Pati juga masih rendah,

karena tidak didukung dengan industri pariwisata yang menjadi

Hal II - 77

ciri khas daerah. Industri pariwisata di Kabupaten Pati belum

begitu berkembang. Jarang ditemui produk-produk industri khas

daerah yang dipasarkan di obyek wisata daerah. Pada saat-saat

tertentu saja masyarakat yang memanfaatkan obyek wisata untuk

menjual makanan dan minuman bagi para pengunjung. Industri

pariwisata belum mengarah pada pemasaran potensi produk

industri kreatif dan UMKM yang menjadi ciri khas Kabupaten Pati,

seperti kerajinan, hasil konveksi, makanan khas dan jasa-jasa.

Pemasaran pariwisata di Kabupaten Pati tergolong masih

sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan event

MICE (Meeting, Incentive travel, Conference and Exhibition) di

Kabupaten Pati yang sangat jarang, dan penyelenggaraan event

pariwisata dan partisipasi promosi pariwisata pada event berskala

regional, nasional dan internasional yang sangat sedikit. Padahal

Kabupaten Pati memiliki event budaya daerah, seperti Meron dan

Sedekah Laut.

Pemasaran pariwisata daerah juga belum didukung keberadaan

pusat pelayanan informasi kepariwisataan daerah. Selama ini

pusat pelayanan informasi pariwisata hanya berada di Dinas

Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang letaknya tidak

strategis, tidak berada di pusat kota. Jumlah obyek wisata yang

memiliki kelengkapan bahan promosi pariwisata juga masih sangat

terbatas.

e. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pati memiliki potensi perikanan yang besar, baik

perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan

tangkap di laut Kabupaten Pati dari tahun 2007 hingga tahun

2011 mengalami peningkatan produksi, dari 33.405.047 kg

menjadi 34.786.167 kg. Nilai produksi perikanan tangkap

cenderung meningkat dari sebesar Rp 155.665.147,- pada tahun

2007 menjadi Rp 191.822.340,- pada tahun 2011. Jika

dibandingkan potensi lestari perikanan sebesar 6.851.080 kg,

maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Pati telah terjadi

overfishing karena telah melampaui batas potensi lestari

perikanan. Perkembangan produksi perikanan tangkap di laut

dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut :

Tabel 2.78 Produksi Perikanan Tangkap di Laut Kabupaten Pati

Tahun 2007 - 2011

No Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1. Produksi

Perikanan

Tangkap (kg)

33.405.047 31.472.063 35.377.479 34.846.244 34.786.167

2. Nilai Perikanan

Tangkap

(rupiah)

155.665.147 164.414.750 150.044.003 177.797.924 191.822.340

Sumber: Daerah Dalam Angka Kab.Pati, 2011

Berbeda dengan perikanan tangkap di laut, produksi perikanan

tangkap di perairan umum dalam kurun waktu 5 tahun sedikit

meningkat, dari sebanyak 108.682 kg senilai Rp 591.415.000,-

Hal II - 78

pada tahun 2007 menjadi 111.825 kg senilai Rp 923.568.000,-

pada tahun 2011. Data produksi dan nilai produksi perikanan

tangkap di perairan umum di Kabupaten Pati selengkapnya dapat

dilihat pada Tabel 2.79 berikut :

Tabel 2.79 Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum

Kabupaten Pati Tahun 2007 - 2011 No Jenis Perikanan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Produksi (kg) 108.682 109.440 107.920 110.350 111.825

2 Nilai Produksi

(Rp 1.000)

591.415 578.147 769.902 894.587 923.568

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati, 2011

Produksi perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten

Pati dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011) menunjukkan

peningkatan. Produksi perikanan budidaya air payau pada tahun

2007 hanya sebanyak 16.769.311 kg senilai Rp 168.398.919,-

Pada tahun 2011 produksi perikanan budaya air payau telah

mencapai sebanyak 34.786.167 kg senilai Rp 191.822.340

Beberapa komoditas perikanan yang dibudidayakan antara lain

ikan bandeng, udang windu, udang krosok, udang vanamel,

kepiting dan ikan rucah. Peningkatan produksi perikanan

budidaya air payau di Kabupaten Pati disebabkan adanya

penambahan luas tambak dari seluas 10.605 ha pada tahun 2007

menjadi 10.295 ha pada tahun 2010 dan tahun 2011 10.329

Penambahan luas tambak ini perlu diwaspadai agar tidak merusak

ekosistem mangrove yang dapat memicu terjadinya abrasi pantai.

Data jumlah produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air

payau di Kabupaten Pati secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.80

berikut :

Tabel 2.80

Produksi Perikanan Budidaya Air Payau di Kabupaten Pati Tahun 2007 - 2011

No Jenis

Perikanan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Luas

tambak

10.605 10.744 10.296 10.295 10.329

2 Produksi

(kg)

16.769.311 16.646.267 17.483.000 23.996.320 25.121

3 Nilai

Produksi

(ribuan

Rp)

168.398.919 186.525.068 221.396.004 263.350.492 287.314.865

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2011

Produksi budidaya perikanan air tawar juga menunjukkan

peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011), dari

sebanyak 16.769.311 kg atau senilai Rp 168.398.919,- pada tahun

2007 menjadi sebanyak 25.121 kg atau senilai Rp 287.314.865,-

pada tahun 2011. Pada tahun 2011 jenis ikan yang banyak

dibudidayakan adalah ikan lele (2.112.550 kg) dan ikan mas

(80.910 kg), lainnya berupa ikan tawes, ikan mujaer, ikan nila,

ikan kaper dan ikan bawal. Dalam kurun waktu 5 tahun terjadi

perubahan luas kolam budidaya, yaitu seluas 19,57 ha pada tahun

2007 naik menjadi 272 ha pada tahun 2011. Budidaya perikanan

air tawar di kolam diusahakan pada lahan seluas 272 ha yang

Hal II - 79

tersebar di seluruh kecamatan, dengan luasan terbesar di

Kecamatan Kayen (174 ha) dan Kecamatan Gabus (66 ha). Data

produksi dan nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pati

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut :

Tabel 2.81 Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Pati

Tahun 2007 - 2011

No Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1. Luas kolam (ha) 19,57 21 257,2 262 272

2. Produksi

perikanan

budidaya air

tawar (kg)

52.364 52.700 936.025 754.704 1.803.660

3. Nilai perikanan

air tawar (rupiah)

286.009 286.075 9.447.992 8.235.464 19.725.632


Dalam kurun waktu 5 tahun terjadi kenaikan jumlah nelayan

di Kabupaten Pati, yaitu dari sebanyak 6.197 orang pada tahun

2007 menjadi 6.248 orang pada tahun 2011. Dari jumlah nelayan

sebanyak 6.248 orang, 79,43% diantaranya termasuk nelayan

pandega (nelayan yang tidak memiliki kapal/perahu sendiri) dan

sisanya nelayan juragan. Perkembangan jumlah nelayan di

Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut :

Tabel 2.82 Jumlah Nelayan di Kabupaten Pati

Tahun 2007 – 2011 (Orang)

No Jenis Nelayan 2007 2008 2009 2010 2011

1 Nelayan Juragan 2.521 2.521 2.521 2.029 2.029

2 Nelayan Pandega 3.676 3.676 3.676 4.056 4.056

Jumlah 6.197 6.197 6.167 6.085 6.085


Tingginya potensi perikanan, baik perikanan laut maupun

perikanan darat belum diikuti dengan ekspor produk perikanan,

dukungan usaha pengolahan ikan dan tingkat konsumsi ikan

masyarakat. Usaha pengolahan ikan yang ada selama ini masih

bersifat tradisional dengan volume produksi kecil dan nilai produk

olahan ikan yang masih rendah. Tingkat konsumsi ikan

masyarakat yang rendah disebabkan oleh tingkat kesadaran

masyarakat yang masih rendah akan nilai gizi produk perikanan

bagi kesehatan.

Jumlah rumah tangga yang bergerak di bidang budidaya

perikanan air payau (tambak) sebanyak 9129 RTP, terdiri dari

sebanyak 1.483 RTP di Kecamatan Batangan, 1.326 RTP di

Kecamatan Trangkil, 1.179 RTP Kecamatan Margoyoso,1.125 RTP

Kecamatan Tayu,1.114 RTP Kecamatan Dukuhseti,366 RTP

Kec.Wedarijaksa dan terbanyak di Kecamatan Juwana sejumlah

2.556 RTP. Sementara itu budidaya ikan kolam terdiri dari

budidaya kolam campuran yang ditekuni oleh sebanyak 474 RTP

tersebar di 21 kecamatan, terbanyak di Kecamatan Kayen (196

RTP) dan Kecamatan Gabus (46 RTP) dan budidaya kolam lele yang

Hal II - 80

ditekuni oleh sebanyak 1.338 RTP tersebar di 21 kecamatan, yang

terbesar di Kecamatan Pati (288 RTP) dan Kecamatan Margorejo

(197 RTP). Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan masih rendah,

sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya

ikan.

Sarana dan prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Pati

antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sebanyak 8 unit. Kapal

penangkapan ikan di Kabupaten Pati terdiri dari kapal motor dan

perahu motor tempel, kesemuanya berukuran di bawah 10 GT dan

layak untuk dioperasikan. Jumlah kapal dalam kurun waktu tiga

tahun (2007-2011) menunjukkan adanya penurunan dari

sebanyak 2.596 unit pada tahun 2007 menjadi 1.724 unit pada

tahun 2011. Dilihat dari komposisinya, kapal motor tempel masih

mendominasi kapal yang ada di Kabupaten Pati, yaitu mencapai

79,93 %. Perkembangan jumlah kapal motor di Kabupaten Pati

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut :

Tabel 2.83 Jumlah Kapal di Kabupaten Pati

Tahun 2007 - 2011 No Jenis kapal 2007 2008 2009 2010 2011

1 Kapal Motor (unit) 418 418 350 350 346

2 Perahu Motor Tempel (unit) 2.178 2.178 2.178 1.813 1.378

3 Perahu tanpa motor (unit) - - - - -


Di Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2011 luas kawasan

mangrove sebesar 125 ha. Sementara itu kerusakan pantai yang

terjadi berupa abrasi seluas 218 ha. Abrasi pantai ini terjadi pada

wilayah-wilayah yang pantainya terbuka secara langsung dengan

perairan laut. Untuk menghindari terjadinya abrasi pantai yang

lebih parah diperlukan pelestarian dan pengembangan kawasan

mangrove.

f. Perdagangan

Sarana perdagangan di Kabupaten Pati cukup lengkap. Sarana

perdagangan yang ada di Kabupaten Pati terdiri dari pasar induk,

pasar tradisional dan pasar (retail) swalayan. Jumlah pasar

tradisional lebih banyak daripada pasar (retail) swalayan.

Gambaran sarana dan prasarana perdagangan terlihat pada Tabel

2.84 sebagai berikut :

Tabel 2.84

Jumlah sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Pati tahun 2007– 2011

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

A Kategori Pasar

a. pasar induk - - - - -

b. pasar tradisional 33 33 38 38 38

c. Pasar retail (pasar

swalayan) 4 4 23 23 23

B Potensi Pasar Yang

Dikelola Pemerintah

Kabupaten

Jumlah Pasar (unit) 33 33 38 38 38

Hal II - 81

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Luas Pasar (m2) 195.566 195.566 195.566 195.566 195.566

Jumlah Toko (Unit)

Jumlah Kios (Unit) 998 998 998 998 998

Jumlah petak los (petak) 205 205 205 205 205

Jumlah los petak (petak) 2.429 2.429 2.429 2.429 2.429

Sumber: Disperindag Kabupaten Pati, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2007-

2011 pertumbuhan sarana dan prasarana perdagangan relatif kecil

atau tidak ada perubahan berarti. Selama kurun waktu 2007-2011

pasar tradisional bertambah 5 unit dan pasar swalayan (retail)

bertambah 19 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa

perkembangan prasarana perekonomian di Kabupaten Pati relatif

cukup baik.

Dalam hal perdagangan, beberapa komoditas dari Kabupaten

Pati juga sudah menembus pasar internasional. Jenis produksi

tersebut umumnya pertanian dan perikanan seperti komoditas

udang windu kemasan. Adanya kegiatan ekspor komoditas

tersebut tidak diimbangi dengan kegiatan impor dari luar negeri

secara langsung. Hal tersebut dapat mengindikasikan sisi positif

yaitu dengan adanya surplus neraca perdagangan daerah karena

nilai ekspor yang tinggi dan nilai impor yang rendah. Berikut

disajikan Tabel 2.85 produksi ekspor dari Kabupaten Pati selama

tahun 2007-2011.

Tabel 2.85

Data Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Pati 2007-2011

No

Nama

Perusahaan/Jenis

Komoditi

Volume(TON)/Nilai Ekspor(Juta Rp)

Negara Tujuan

2007 2008 2009 2010 2011

1 PT.KRISNA KUNINGAN

1.441.835 1.013.816 542.627 729.104 1.651.402 USA, MALAYSIA, JERMAN, INDIA, BELANDA, CZECH.,

2 PT.SIMPATI 9.618 JEPANG, JERMAN

3 PTP JOLONG 434.378 ITALY

4 PT.MISAJA

MITRA 86.143.821 48.013.700 48.945.867 53.047.150 48.926.826

JEPANG, DENMARK,

BELANDA

5

PT. GARUDA

FOOD PP JAYA

10.599.425 14.868.829 9.560.628 16.263.494 21.871.760

HONGKONG, MALAYSIA, SINGA[URA, KOREA,

BRUNEI, UEA, TAIWAN, BELANDA, NEW S W, AUSTRALIA

6 CV. MOJO

AGUNG 1.329.720 1,367,090 3.189.082 4.296.786 4.437.382

MALAYSIA, PILIPINA,

THAILAND.

7 PT. SINAR JAYA

30.772.619 54.479.280 28.894.890 29.745.567 31.438.299 MACAU, HONGKONG, SINGAPURA, MALAYSIA.

8

PT RAJAWALI

PERKASAFURN

22.008.540 21.148.202 3.542.527 5.152.907 4.844.016

FINLANDIA, SPANYOL, BELGIA, HONGKONG,

PERANCIS, BELANDA, ITALY, USA

9 PT KAYU PERKASA RAYA

3.548.698 3.232.505 3.831.647 4.547.475 4.384.681

ITALY, SWEDIA, USA,

LATVIA, CYPRUS, JERMAN, AUSTRALIAMESIR , HAWAI, NORWEGIA,

10 CV. RIMBA 5.273.441 11.763.342 BELGIA POLANDIA,

Hal II - 82

MAKMUR JERMAN , AUSTRALIA, RUSIA, BELANDA

11

CV. ASIA WOOD WORKING

INDT

7.050.624 4.027.838 506.760.000 529.095.40

0

JERMAN, ITALY, SLOVENIA, AUSTRALIA, UEA, NEWZEALAND,

SINGAPURA

12

PT. GUNA

NUSA ESA MANDIRI

4.967.544 18.874.271 21.209.562

MALAYSIA, USA, HONGKONG,

SINGAPURA, PILIPINA, BELANDA

Sumber: Disperindag Kabupaten Pati, 2011

g. Industri

Komposisi industri di Kabupaten Pati paling banyak adalah

industri kecil non formal, selanjutnya industri kecil formal,

industri menengah dan paling sedikit industri besar. Sampai tahun

2010 di Kabupaten Pati hanya terdapat dua industri besar yaitu

PT. Dua kelinci dan PT. Garuda Food dengan total nilai produksi

sebesar Rp. 32 milyar. Perkembangan industri di Kabupaten Pati

terlihat pada Tabel 2.86 sebagai berikut :

Tabel 2.86

Perkembangan Industri di Kabupaten Pati Tahun 2007 - 2011

No Indikator Satuan 2007 2008 2009 2010 2011

A Perkembangan

Industri

1 Industri Besar

Unit Usaha Unit 20 22 31 8 5

Nilai Produksi Rp. Jt 2.828.523 990 644.000 2.200.536

Tenaga Kerja

terserap orang 49.807 8.784 308 200

2 Industri Menengah

Unit Usaha Unit * * 16 16 16

Nilai Produksi Rp. Jt

Tenaga Kerja

terserap orang * * 510 520 550

Sumber: Disperindag Kab. Pati, 2011

Jumlah tenaga kerja pada industri menengah menunjukkan

peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2011, sehingga mampu

memberikan kontribusi bagi pengurangan pangangguran di

Kabupaten Pati. Tenaga kerja terserap pada industri besar

mengalami penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2011. Sementara

itu tenaga kerja yang terserap pada industri menengah mengalami

peningkatan.

Secara umum daya saing produk industri di Kabupaten Pati

masih kurang dengan produk dari daerah lain dan negara lain.

Harga produk dari Negara lain, khususnya China sebagian besar

lebih murah dibandingkan harga produk industri Kabupaten Pati.

Pemasaran produk industri kecil masih menghadapi kendala

dalam pemasaran, sehingga jangkauan pemasaran produk masih

terbatas. Produk industri di Kabupaten Pati yang telah diekspor

antara lain industri kacang atom dan udang windu kemasan.

Hal II - 83

h. Ketransmigrasian

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya serta

peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. Sasaran

penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan

dan produktifitas masyarakat transmigrasi, membangun

kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman

transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh

dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan

pembangunan transmigrasi mengalami perubahan dari supply

approach yang ditangani secara sentralistik menjadi demand

approach yang perencanaan dan pelaksanaannya dilaksanakan

oleh Pemerintah kabupaten/kota difasilitasi oleh Pemerintah

Provinsi. Perubahan kebijakan ini menjadikan pembangunan

transmigrasi tidak lagi diposisikan sebagai program pemerintah

pusat, tetapi sepenuhnya menjadi program pemerintah daerah

bersama masyarakat.

Gambaran kondisi pembangunan ketransmigrasian di

Kabupaten Pati selama kurun waktu 2007-2011 disajikan pada

Tabel 2.87 berikut ini :

Tabel 2.87 PerkembanganTransmigrasi di Kabupaten Pati

Tahun 2007 – 2011 No Indikator Satuan 2007 2008 2009 2010 2011

a. Jumlah Calon Transmigran

yang mendaftar

Jumlah Rumah Tangga KK 146 210 288 311 369

Jumlah Calon Transmigran Jiwa 436 640 901 871 1.066

b. Jumlah Transmigran yang

diberangkatkan

Berdasarkan Jenis

Transmigrasi

1 Transmigrasi umum


Jumlah Transmigran Jiwa 85 81 79 77 54

2 Transmigrasi Swakarsa

Mandiri



Jumlah Total




Jumlah calon transmigran terdaftar di Kabupaten Pati

selama kurun waktu 2007-2011 cenderung mengalami

peningkatan, pada tahun 2007 jumlah calon transmigran sebanyak

436 jiwa dan pada tahun 2011 sebanyak 1.066 jiwa. Demikian juga

jumlah transmigran yang diberangkatkan selama lima tahun

terakhir cenderung tetap sesuai dengan jumlah kuota dari

Kemenakertrans RI, pada tahun 2011 Kabupaten Pati

memberangkatkan transmigran sebanyak 54 jiwa.

Hal II - 84

Dilihat menurut jenisnya pada tahun 2011 transmigrasi yang

diberangkatkan dari Kabupaten Pati terdiri dari Transmigrasi

Umum ( 15 KK atau 54 RT). Jika dilihat berdasarkan daerah

tujuan transmigrasi, Provinsi Kalimantan Barat dan Bengkulu

adalah daerah yang paling banyak dituju. Selain itu Provinsi lain

sebagai daerah tujuan transmigrasi dari Kabupaten Pati adalah

Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jambi.

Fasilitas bidang transmigrasi yang disediakan oleh pemerintah

Kabupaten Pati dalam melaksanakan penyebaran informasi

ketransmigrasian saat ini masih belum optimal, ditunjukkan

dengan belum tersedianya Pusat Informasi Ketransmigrasian,

Sistem Informasi Ketransmigrasian dan Jumlah Kegiatan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Ketransmigrasian.

Selama 5 tahun Pemerintah Kabupaten Pati telah

melaksanakan kerja sama dengan daerah lain (MoU) sebanyak 6

MoU yaitu Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat Prov.

Kalimantan Tengah (di lokasi Kumai Sebrang), Pemerintah

Kabupaten Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat (di lokasi Terentang

Hulu SP.1), Pemerintah Kabupaten Kuburaya, Prov. Kalimantan

Barat (di lokasi Dabung), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Prov. Bengkulu (di lokasi Tanjung Aur II Kec. Pinoraya),

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi (di lokasi Sungai

Gelam), Pemerintah Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat

(di lokasi SEI Besar Kec. Hilir Selatan).

D. Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan ekonomi Daerah

Sebagai daerah agraris dan maritim Kabupaten Pati mempunyai

potensi yang besar dalam bidang pertanian/peternakan dan perikanan.

Hasil pertanian/peternakan serta perikanan sudah dikenal dan

dinikmati oleh berbagai daerah di luar Kabupaten Pati. Hal ini

sebenarnya menjadi daya pikat yang besar bagi para investor, akan

tetapi hingga saat ini masih belum banyak investor yang tergerak

berinvestasi pada bidang tersebut di Kabupaten Pati. Kurangnya promosi

dan penyebarluasan informasi menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Selain itu kurang dikemasnya secara menarik potensi tersebut

menjadikan para investor masih memandang sebelah mata potensi di

bidang pertanian/peternakan dan perikanan.

Kabupaten mempunyai penduduk usia produktif yang cukup tinggi,

805.650 jiwa atau sekitar 67,64% dari jumlah total penduduk Kabupaten

Pati. Hal ini juga sebenarnya merupakan potensi besar bagi para investor

yang berkeinginan mendirikan industri di Kabupaten Pati.

Selain di bidang pertanian saat ini baru dikembangkan konsep

klaster sebagai suatu pendekatan kebijakan baru dalam pengembangan

wilayah yang telah digunakan di berbagai negara baik negara maju

maupun negara berkembang, terutama dikaitkan dengan kesiapan suatu

wilayah meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi regionalisasi

dan globalisasi. Klaster secara signifikan meningkatkan kemampuan

ekonomi daerah untuk membangun kekayaan masyarakat. Klaster

Hal II - 85

mampu bertindak sebagai pendorong inovasi, dimana keberadaan unsur-

unsur dalam klaster diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi

kekayaan. Sejalan dengan itu, Kabupaten Pati pun telah

mengembangkan beberapa klaster, diantaranya:

1. Klaster konveksi di Ds. Kuryokalangan, Kec. Gabus;

2. Klaster Handycraft di Ds. Dukuhseti, Kec. Dukuhseti;

3. Klaster buah-buahan di Ds. Bageng, Kec. Gembong;

4. Klaster sutera alam di Ds. Regaloh, Kec. Tlogowungu;

5. Klaster makanan ringan di Ds. Trangkil, Kec. Trangkil;

6. Klaster bandeng air tawar di Ds. Talun, Kec. Kayen;

7. Klaster batik tulis bakaran di Ds. Bakaran, Kec. Juana;

8. Klaster kapuk randu di Ds. Karaban, Kec. Gabus;

9. Klaster pengolahan hasil laut di Ds. Bajomulyo, Kec. Juana;

10. Klaster kuningan di Kec. Juana

11. Klaster kopi di Ds. Sitiluhur, Kec. Gembong; dan

12. Klaster tapioka di Kec. Margoyoso.

Dengan sistem klaster ini, diharapkan potensi lokal dan kekhasan

daerah Pati bisa dikembangkan dan mendongkrak daya saing daerah

sehingga pada muaranya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu strategi melakukan reformasi pelayanan publik,

memperbaiki kualitas produk dan jasa pelayanan publik termasuk

jaminan keamanan, serta kerjasama dengan daerah lain diharapkan juga

akan meningkatkan daya saing daerah.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Kondisi Infrastruktur

Kondisi prasarana jalan Kabupaten Pati dilalui jalur pantura yang

merupakan jalan nasional dan provinsi dengan panjang jalan nasional

34,208 km dan jalan provinsi sepanjang 107,19 km sedangkan

panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat ibukota

Kabupaten Pati dengan seluruh wilayah kecamatan sepanjang 812,72

km (data BPS Kabupaten Pati 2011). Sementara itu pelayanan

pergerakan antar daerah di Kabupaten Pati dilayani oleh Bus Antar

Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan

kendaraan umum berupa angkutan pedesaan, serta angkutan tidak

bermotor (becak dan dokar). Jumlah bus AKAP tahun 2011 sebanyak

63 unit. Sementara itu untuk perkembangan bus AKDP tahun 2011

sebesar 131 unit.

b. Fasilitas Penunjang

Salah satu fasilitas penunjang perkembangan wilayah adalah

hotel. Jumlah hotel di Kabupaten Pati tahun 2011 sebanyak 26 Hotel

bertaraf melati dengan kamar sebanyak 706 kamar dengan tingkat

hunian rata-rata 35 %. Sementara itu jumlah pengunjung hotel

(penginap) sebanyak 25.597 orang pada tahun 2011 dengan lama

menginap rata-rata 2 (dua) malam.

Hal II - 86

c. Jaringan Listrik

Tingkat elektrifikasi desa di Kabupaten Pati sejak tahun 2011

telah mencapai 86,9%, seluruhnya pelayanan listrik untuk rumah

tangga dan kegiatan usaha dilayani oleh PT. Perusahaan Listrik

Negara (PLN) (Persero) jaringan interkoneksi Jawa-Bali. Jumlah

jaringan/instalasi listrik tahun 2011 sebanyak 13 unit, dengan

keluarga yang menggunakan listrik (pelanggan) sebanyak 286.314

KK. Pada tahun 2012 jumlah jaringan/instalasi listrik masih sama

seperti tahun 2011, keluarga yang menggunakan listrik (pelanggan)

sebanyak 289.355 KK. Sebagian besar pelanggan listrik termasuk

pelanggan rumah tangga kecil (R-1) dengan daya terpasang sampai

dengan 1.300 watt.

d. Ketaatan Terhadap RTRW

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang No.26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pati telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-

2030. RTRW merupakan landasan umum dalam pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi salah satu dasar

perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati yang secara rinci

dituangkan dalam indikasi program.

Sebagai peraturan daerah dan landasan operasional pengendalian

pemanfaatan ruang, khusunya proses perizinan diperlukan rencana

tata ruang yang bersifat lebih rinci yaitu rencana detail tata ruang

dan peraturan zonasi.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam melakukan penanaman investasi di suatu daerah para

investor melihat kondusifitas dan kemudahan berusaha di daerah

tersebut. Kondusifitas satu daerah dapat diukur dari keamanan

lingkungan, antara lain angka kriminalitas dan demonstrasi. Angka

kriminalitas di Kabupaten Pati dalam kurun waktu 2007-2011

mengalami fluktuasi dan angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun

2008. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas dan kasus demonstrasi

yang terjadi di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.88 berikut :

Tabel 2.88 Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Pati

Tahun 2007-2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah Kasus Kriminal 293 403 167 335 182

2 Jumlah Demonstrasi dalam 1 tahun 26 24 27 29 25

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pati, 2011

Rata-rata proses perijinan memerlukan waktu 12 hari mulai tahun

2007. Macam pajak dan retribusi daerah sampai tahun 2011 mencapai

24 macam pajak dan retribusi daerah sebagaimana terlihat pada Tabel

2.89 berikut:

Hal II - 87

Tabel 2.89 Lama Proses Perijinan Usaha, Jumlah Macam Pajak/Retribusi dan

Perda yang Mendukung Investasi di Kabupaten Pati Tahun 2007-2011


1 Rata-rata lama proses perijinan hari 12 12 12 12 12

2 Jumlah macam pajak dan retribusi daerah

jenis 5 5 5 6 3

3 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

buah 9 9 9 9 6

Sumber : KPPT Kab. Pati, 2011

4. Fokus Sumberdaya Manusia

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Pati dalam kurun

waktu 5 tahun tergolong tinggi. Rasio ketergantungan dari tahun 2007

sampai dengan tahun 2011 rata rata antara 47,75 – 51,45 %, ini

menunjukkan ketergantungan penduduk yang berusia dibawah 15

tahun dan di atas 64 tahun (penduduk non produktif) terhadap

penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) tergolong tinggi.

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Pati dapat

dilihat pada Tabel 2.90 berikut :

Tabel 2.90 Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Angka Ketergantungan Penduduk



1 Jumlah penduduk

<15th dan >64 th

Jiwa 411.801 401.978 430.177 381.118 383.529

2 Jumlah penduduk

usia 15-64th

Jiwa 836.080 854.204 785.214 809.875 815.000

3 Dependency ratio 50,06 47,75 51,45 47,83 48,06

Sumber : Pati Dalam Angka Tahun 2011

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. 1. Luas … PERDA NO 10 TAHUN 2012... · Sebelah Selatan :...

Documents

Transcript of BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. 1. Luas … PERDA NO 10 TAHUN 2012... · Sebelah Selatan :...