BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPT - … · o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan...
Transcript of BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPT - … · o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan...
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPMPT
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMPT
Dasar Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
(BPMPT) Provinsi Jawa Barat adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa
Barat. Didalamnya disebutkan bahwa Badan Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan
perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab
kepada Gubernur Jawa Barat, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21
Tahun 2015 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan
teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, menyelenggarakan
koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan
pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu
meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi penanaman modal
dan pengendalian investasi. BPMPT Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal
dan perizinan terpadu;
b. Penyelengaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang
penanaman modal dan perizinan terpadu;
c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang penanaman modal dan perizinan
terpadu; dan
d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan
perizinan terpadu.
Struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi
Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun
2014 sebagai berikut:
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 2
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Provinsi Jawa Barat
Susunan Organisasi BPMPT Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
a. Subbagian Perencanaan dan Program;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pelayanan Perijinan;
4. Bidang Sosialisasi dan Promosi, membawahkan:
a. Subbidang Sosialisasi Perijinan; dan
b. Subbidang Promosi Penanaman Modal.
Kepala Badan
Sekretaris Badan
Subbagian Perencanaan dan Program
Subbagian Keuangan
Subbagian Kepegawaian dan Umum
Bid. Penanaman Modal
Subbidang Fasilitasi dan
Kerjasama
Subbidang Pengembangan
Penanaman Modal
Bid. Pengendalian
Subbidang Pengendalian Pananaman
Modal
Subbidang Pengendalian
Perijinan
Bid. Sosialisasi dan Promosi
Subbidang Promosi
Penanaman Modal
Subbidang Sosialisasi Perijinan
Kelompok Jabatan Fungsional
Bid. Pelayanan Perijinan
Tim
Teknis
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 3
5. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
a. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
b. Subbidang Fasilitasi dan Kerjasama.
6. Bidang Pengendalian, membawahkan:
a. Subbidang Pengendalian Perijinan; dan
b. Subbidang Pengendalian Pananaman Modal.
Rincian tugas setiap unit kerja dilingkungan BPMPT Provinsi Jawa
Barat, yaitu:
1. Kepala Badan, meliputi :
a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi, penanaman modal dan pengendalian investasi;
d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
e. Menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
g. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan, pelayanan perizinan, sosialisasi, promosi, penanaman modal dan pengendalian serta UPTB;
h. Menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi, penanaman modal dan pengendalian serta UPTB serta menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional penanaman modal dan perizinan terpadu;
i. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi, penanaman modal dan pengendalian;
j. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Tapkin, LAKIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Badan;
k. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina UPTB;
l. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 4
Pemeriksaan lingkup Badan;
m. Menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
n. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang penanaman modal dan perizinan terpadu sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
o. Menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan dan UPTB;
p. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; dan
q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretariat, meliputi:
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
b. Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi aspek kesekretariatan;
c. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan dan pengendalian program Badan;
e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan Badan;
f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir, kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai Badan;
g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, pelayanan sistem informasi, keprotokolan, pegelolaan perpustakaan, dan kearsipan Badan;
h. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksaanaan dan pengembangan pelayanan publik Badan dan UPTB;
i. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
j. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 5
DIPA, Tapkin, LAKIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Badan;
k. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
l. Menyelengarakan koordinasi pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan, dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
m. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;
n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat Badan;
p. Menyelenggarakan supervisi, sinkronisasi dan harmonisasi tugas dan fungsi antar bidang secara internal dilingkunga Badan;
q. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tugas dan fungsi antar bidang secara internal di lingkungan Badan;
r. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan internal Badan pada aspek perencanaan, kepegawaian, pengelolaan barang, keuangan dan informasi serta kekayaan intelektual;
s. Mewakili tugas-tugas eksternal Kepala Badan apabila berhalangan ; dan
t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Bidang Pelayanan Perijinan, meliputi:
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan Perijinan;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di Bidang Pelayanan Perijinan;
c. Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi Bidang Pelayanan Perijinan;
d. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan dan memfasilitasi Bidang Pelayanan Perijinan;
e. Menyelenggarakan pelayanan perizinan melalui Gerai Pelayanan Perizinan;
f. Menyelenggarakan rapat pembahasan pelayanan perizinan dengan tim teknis;
g. Menyelenggarakan validasi berkas permohonan perizinan;
h. Menyelenggarakan perhitungan dan penetapan retribusi perizinan;
i. Menyelenggarakan penyusunan naskah perizinan dan pedoman teknis pengolahan perizinan;
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 6
j. Menyelenggarakan penomoran dan penerbitan naskah perizinan;
k. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan perizinan terpadu;
l. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Bidang Pelayanan Perijinan;
m. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap permohonan dan pemantauan realisasi bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di Bidang Pelayanan Perijinan;
n. Membantu Kepala Badan mengusulkan pegawai yang kompeten untuk menduduki jabatan berdasarkan kondisi kerja sebagai Koordinator, Pengolah layanan perizinan dan Pendukung layanan perizinan;
o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan Perijinan; dan
q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Sosialisasi dan Promosi, meliputi :
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sosialisasi dan Promosi;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di Bidang Sosialisasi Perijinan dan Promosi Penanaman Modal;
c. Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi Bidang Sosialisasi Perijinan dan Promosi Penanaman Modal;
d. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan dan memfasilitasi Bidang Sosialisasi Perijinan dan Promosi Penanaman Modal;
e. Menyelenggarakan pengkajian pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi perizinan dan promosi penanaman modal;
f. Menyelenggarakan pengkajian bahan sosialisasi perizinan dan promosi penanaman modal;
g. Menyelenggarakan identifikasi kelayakan event sosialisasi perizinan dan promosi penanaman modal;
h. Menyelenggarakan penyusunan agenda sosialisasi perizinan dan promosi penanaman modal;
i. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan sosialisasi perizinan dan promosi penanaman modal;
j. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Bidang Sosialisasi Perijinan dan Promosi Penanaman Modal;
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 7
k. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap permohonan dan pemantauan realisasi bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di Bidang Sosialisasi Perijinan dan Promosi Penanaman Modal;
l. Membatu Kepala Badan dalam menyelenggarakan koordinasi promosi penanaman modal dan menyusun agenda promosi tahunan.
m. Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan konsultasi penanaman modal;
n. Membantu Kepala Badan mengusulkan pegawai yang kompeten untuk menduduki jabatan berdasarkan kondisi kerja sebagai Koordinator, Pengolah layanan perizinan dan Pendukung layanan perizinan;
o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sosialisasi dan Promosi; dan
q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Rincian Tugas Bidang Penanaman Modal :
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penanaman Modal;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di Bidang Penanaman Modal;
c. Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi Bidang Penanaman Modal;
d. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan dan memfasilitasi penanaman modal, meliputi aspek kebijakan, perencanaan penanaman modal dan fasilitasi dan kerjasama;
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan bahan koordinasi pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung penanaman modal;
f. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung penanaman modal;
g. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Bidang Penanaman Modal;
h. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap permohonan dan pemantauan realisasi bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di Bidang Penanaman Modal;
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 8
i. Membantu Kepala Badan mengusulkan pegawai yang kompeten untuk menduduki jabatan berdasarkan kondisi kerja sebagai Koordinator, Pengolah layanan perizinan dan Pendukung layanan perizinan;
j. Menyelenggarakan koordinasi, menfasilitasi dan penilaian atas pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal oleh penanaman modal sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penanaman Modal; dan
m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Bidang Pengendalian, meliputi:
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di Bidang Pengendalian Perijinan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
c. Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi Bidang Pengendalian Perijinan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
d. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan dan memfasilitasi Bidang Pengendalian meliputi aspek pengendalian perizinan dan pengendalian Pelaksanaan penanaman modal;
e. Menyelenggarakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja Badan;
f. Menyelenggarakan fasilitasi pengawasan internal maupun eksternal;
g. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap permohonan dan pemantauan realisasi bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Perijinan;
h. Membantu Kepala Badan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Pengendalian Perijinan terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
i. Menyelenggarakan verifikasi, evaluasi dan kompilasi data minat dan realisasi penanaman modal di Jawa Barat;
j. Menyelenggarakan fasilitasi pencabutan dan pembatalan perizinan penanaman modal kewenangan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 9
k. Menyediakan satuan tugas untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal dan permasalahan proses perizinan;
l. Membantu Kepala Badan mengusulkan pegawai yang kompeten untuk menduduki jabatan berdasarkan kondisi kerja sebagai Koordinator, Pengolah layanan perizinan dan Pendukung layanan perizinan;
m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian; dan
o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Tim Teknis
Tim Teknis yang telah terbentuk pada 2 Nopember 2012 dengan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.05/Kep.1356-Org/2012,
mempunyai tugas sebagai berikut:
Tugas Ketua Tim Teknis adalah :
1. Menyusun dan membuat program kerja Tim Teknis, sesuai bidangnya;
2. Mengarahkan kegiatan Tim Teknis dalam penyusunan saran/ pertimbangan teknis dibidangnya;
3. Memfasilitasi Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya, baik administrasi maupun teknis;
4. Merumuskan proses diterima atau ditolaknya permohonan perizinan bersama anggota Tim Teknis;
5. Mengkoordinasikan Tim Teknis yang terkait dengan perizinan;
6. Menandatangani saran atau pertimbangan teknis sesuai kewenangan;
7. Melakukan koordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dalam penyelesaian permasalahan yang memerlukan keterlibatan OPD;
8. Melaporkan hasil saran atau pertimbangan teknis kepada Kepala OPD terkait; dan
9. Melaporkan seluruh kegiatan Tim Teknis secara berkala kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
Tugas Anggota Tim Teknis adalah :
1. Mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memvalidasi data permohonan perizinan yang masuk sesuai bidang masing-masing bersama pengolah izin;
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 10
2. Melakukan peninjauan lapangan bersama pengolah izin apabila diperlukan peninjauan lapangan;
3. Mencatat informasi dan temuan yang terkait dengan permohonan perizinan;
4. Membuat laporan dan berita acara hasil pemeriksaan lapangan sebagai bahan perumusan saran/pertimbangan teknis;
5. Merumuskan hasil telaahan berkas dan peninjauan lapangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk naskah saran/pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya permohonan perizinan;
6. Menetapkan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan untuk perizinan yang dibebankan biaya retribusi; dan
7. Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk perizinan yang dibebankan biaya retribusi.
2.2 Sumber Daya BPMPT
2.2.1 Kondisi Pegawai BPMPT Provinsi Jawa Barat Bulan Desember
2014.
Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting
dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat
tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada
didalamnya. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi
Jawa Barat memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan
Desember 2014 sebanyak 131 Orang Pegawai Negeri Sipil dengan
keadaan pegawai seperti tergambar dalam Tabel di bawah ini :
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai di Lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat Bulan Desember Tahun 2014 Berdasarkan Jabatan / Eselon
N0 ESELON JUMLAH
1 I -
2 II 1
3 III 5
4 IV 9
5 JABATAN FUNGSIONAL 3
6 JABATAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
113
JUMLAH 131
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 11
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat
Bulan Desember Tahun 2014 Berdasarkan Golongan / Ruang
N0 GOL / RUANG JUMLAH
1 IV/e -
2 IV/d 1
3 IV/c -
4 IV/b 4
5 IV/a 10
SUB JUMLAH GOL IV 15
6 III/d 21
7 III/c 9
8 III/b 36
9 III/a 15
SUB JUMLAH GOL III 81
10 II/d 1
11 II/c 5
12 II/b 29
13 II/a -
SUB JUMLAH GOL II 35
14 I/d -
15 I/c -
16 I/b -
17 I/a -
SUB JUMLAH GOL I -
JUMLAH TOTAL 131
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 12
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat
Bulan Desember Tahun 2014 Berdasarkan Berdasarkan Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 SD -
2 SLTP 4
3 SLTA 37
4 D1/D2 -
5 SARMUD / D3 6
6 SARJANA 51
7 S – 2 31
8 S – 3 4
JUMLAH 131
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai di Lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat Bulan Desember Tahun 2014
Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH
1 PRIA 82
2 WANITA 49
JUMLAH 131
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai di Lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat Bulan
Desember Tahun 2014 Berdasarkan Berdasarkan Umur
NO UMUR (TAHUN) JUMLAH
1 20 – 30 7
2 >30 15
3 >40 27
4 >50 27
JUMLAH 131
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 13
2.2.2 Kebutuhan Pegawai BPMPT Provinsi Jawa Barat
Jumlah personil tersebut masih belum memenuhi kebutuhan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMPT dalam
menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanaman
modal dan perizinan, hal tersebut dikarenakan sebagai pendekatan
pelayanan perizinan di wilayah-wilayah potensial, BPMPT membentuk
pelayanan Depan, meliputi :
1. Gerai pelayanan perijinan terpadu yang dibentuk berdasarkan
Kepgub No. 071 Kepgub No. 011/Kep.824-BPPT/2011 tgl. 14 Juni
2011 ttg Gerai (Outlet) di Bandung, Bogor, Purwakarta, Cirebon dan
Garut.
2. Layanan Mobil Keliling/ Site Mobile Service (SMS) yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Gbernur No. 024/Kep.823-BPPT/2011 tgl
14 Juni 2011 ttg. Unit Layanan Keliling (Site Mobile Service)
Pelayanan Perizinan Terpadu.
Untuk mengoptimalkan Layanan Gerai dan SMS tersebut
memerlukan tambahan personil yang disesuaikan dengan standar
kompetensi yang sesuai dengan tugas dan jabatan fungsional yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pelayanan pada BPMPT.
Sesuai dengan struktur organisasi BPMPT salah satu Bidang
yaitu Bidang Pelayanan tidak ada nomenklatur Sub Bidang, tetapi
langsung membawahi pejabat Pengolah dan Pendukung layanan
perizinan, kondisi ini mengacu kepada Permendagri No. 20 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan saat ini
telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014. Hal
tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan lembaga
pelayanan yang tidak terlalu birokratis dan lebih professional sehingga
diharapkan pelayanan perizinan sederhana dan akuntabel.
Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perijinan yang
profesional tersebut dibentuk beberapa Kelompok Kerja Pelayanan pada
BPMPT (seperti waktu di BPPT) dan setiap Pokja dipimpin oleh seorang
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 14
Koordinator yang mengkoordinasikan beberapa pengolah layanan dan
pendukung layanan sesuai dengan bidang tugasnya. Dan berdasarkan
analisis kebutuhan Kelompok Kerja, Jabatan Koordinator, Jabatan
Pengolah serta Jabatan Pendukung Layanan Perijinan. Atas dasar hal
tersebut kebutuhan pegawai BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan, seperti
terlihat dalam Tabel 2.6 dibawah ini.
Tabel 2.6 Jumlah Kebutuhan Pegawai di Lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Jabatan / Eselon
NO ESELON JUMLAH KET.
1 I -
2 II 1
3 III 5
4 IV 9
5 JABATAN FUNGSIONAL 3
6 JABATAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
141
Terdiri dari: 15 Orang Koordinator 65 Orang Pengolah Layanan 61 Orang Pendukung Layanan
JUMLAH 159 -
Untuk memenuhi kekurangan pegawai termaksud sampai dengan Bulan
Desember 2014 dan Tahun 2015, telah dipenuhi dengan beberapa
Tenaga Alih Daya sesuai dengan Anggaran yang telah disetujui.
2.2.3 Sarana dan Prasarana Penunjang BPMPT Provinsi Jawa Barat
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat ditunjang oleh pemenuhan
Sarana dan Prasarana, yang sampai dengan tahun 2014 kondisinya seperti
tertera pada tabel 2.7 di bawah ini.
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 15
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana penunjang BPMPT Provinsi Jawa Barat
NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 1 Gedung Kantor Jl. Sumatera No.50
Bandung. 1. Tanah seluas 2.845m² 2. Bangunan 1.662 m2, belum
bernuansa layanan publik
Kantor Unit Layanan Gerai:
1. Gerai Bandung
2. Gerai Garut
3. Gerai Cirebon
4. Gerai Bogor
5. Gerai Purwakarta
Gerai Bandung untuk sementara masih bergabung dengan Gedung Kantor BPMPT Jl. Sumatra No.50 Bandung, sedangkan untuk Gerai Lainnya berlokasi di 4 (empat) Bakorpembang Provinsi Jawa Barat
Kantor Batam Center, sebagai pusat Promosi Jawa Barat di Pulau Batam
Sewa
2 Kendaraan Roda 4 13 Unit
3 Kendaraan Roda 2 4 Unit
4 Komputer PC,KIOSK,Tablet 72 Unit
5 Laptop 25 Unit
6 Printer 65 Unit
7 Server 3 Unit
8 Genset 4 Unit
9 Scanner, Scanner Besar, Barcode 6 Unit, 1 Unit, 6 Unit
10 UPS 4 Unit
11 CCTV 4 Set
12 Mesin Antrian 3 Unit
13 Mesin Kepuasan Masyarakat 1 Unit
14 Telephon 4 Unit 1 PABX
15 Faximile 10 Unit
16 Infocus 4 Unit
17 Papan Pengumuman 1 Buah
18 Mesin Tik 11 Unit
19 Penghancur Kertas 4 Unit
20 Handy talky 2 Unit
21 Tabung Pemadam Kebakaran 14 Tabung
22 Radio Komunikasi 1 Unit
23 Layar Motorized 1 Buah
24 Sound System 3 Unit
25 TV 9 Unit
26 Rak Arsip, Rak Buku 22 Unit, 4 unit
27 Smartphone Struktural 2 Unit
28 Smartphone pendukung IT 4 unit
29 Lemari arsip 7 unit
30 Filling Kabinet 10 unit
31 Mesin Fotocopy 3 Unit
32 Filling Kartu Kendali 7 unit
33 Teknologi Informasi dan Komunikasi :
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 16
NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
Infrastruktur TIK :
PC Server
Komputer Client
Router
Hub
Wireless hub
Jaringan
2 unit 51 unit 2 unit 3 unit 5 unit Kabel utv
Sistem Informasi Management Pelayanan
Mesin antrian pemohon
Mesin pengukur IKM
Mesin informasi pelayanan
2 unit 1 unit 5 unit
Internet
Jaringan Diskominfo 2 Mbs
Jaringan Speedy 2 Mbs
1 paket 1 paket
Situs Web
www.bpmpt.jabarprop.go.id
1 hosting domain
Pelayanan Perizinan menuju Online
Aplikasi Perijinan (SIMPATIK)
1 paket dan menggunakan Aplikasi SPIPISE (BKPM RI) serta TKA online (Kementerian Tenaga Kerja)
Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan rutin, BPMPT
juga memiliki sarana dan pendukung layanan Informasi Potensi Penanaman
Modal dan perizinan sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat pemohon
perizinan yaitu berupa :
a. Mobil Layanan Keliling (Site Mobile Service/SMS);
Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat selain melayani di dalam gedung
BPMPT juga mengoperasikan Mobil layanan keliling (Site Mobile
Service/SMS) yang di tempatkan pada daerah potensial perizinan.
b. Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan di BKPP
Selain melayani di dalam gedung BPMPT dan SMS, dalam upaya
pendekatan pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan perizinan,
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat juga
membuka gerai Pelayanan Perizinan di 4 Wilayah BKPP.
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 17
c. Fasilitasi Jawa Barat Center di Batam.
Pertimbangan Fasilitasi Jawa Barat Center di Pulau Batam, meliputi:
1. Dalam rangka meningkatkan percepatan program Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat diperlukan berbagai upaya Pemerintah Jawa Barat dalam meningkatkan investasi.
2. Keanekaragaman potensi unggulan di Jawa Barat sangat memerlukan upaya untuk dipromosikan pada masyarakat dunia usaha baik dalam ataupun luar negeri.
3. Keterbatasan kemampuan pembiayaan dan teknologi untuk menangani potensi industri yang ada diperlukan dukungan pihak ketiga dalam hal ini investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat
4. Terbatasnya kemampuan para pelaku usaha di Jawa Barat dalam mempromosikan potensi investasi untuk menjaring mitra yang berminat menanamkan modalnya di Jawa Barat
2.3 Kinerja Pelayanan BPMPT Provinsi Jawa Barat.
2.3.1 Kinerja Penanaman Modal
Secara Nasional Investasi PMA/PMDN terjadi peningkatan yang
cukup tinggi sejak Tahun 2010, yaitu sebesar Rp. 208, 3 Trilyun (2010),
Rp.231,3 Trilyun (2011), Rp.313,2 Trilyun, Rp. 398,6 Trilyun menjadi
Rp. 403,1 Trilyun (Tahun 2014). Dalam Tahun 2013 dan 2014, posisi
Jawa Barat Menduduki Peringkat I realisasi Investasi dengan kontribusi
terhadap Investasi Nasional sebesar 19,2% Tahun 2013 dan 19,3%
Tahun 2014, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1 dibawah ini.
Gambar 2.2 Realisasi Investasi 5 besar Nasional Tahun 2013-2014
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 18
Untuk mendukung Misi kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam
RPJMD 2013-2018, kebutuhan investasi (PMTB) ditargetkan pada akhir
Tahun 2018 sebesar Rp. 231,42 trilyun, dari target tersebut sebesar 60%
harus dipenuhi dari Investasi PMA/PMDN sebagaimana dalam tabel 2.8
dibawah ini.
Tabel 2.8. Target Investasi di Jawa Barat berdasarkan RPJMD 2013-2018)
No Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Awal 2012
Target Capaian
2013 2014 2015 2016 2017 2018
MISI KEDUA: Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
3 LPI Persen 13,84 11 11,5 12 12,5 13 14
9 a. Nilai Investasi (PMTB)
Trilyun Rupiah
115,20 127,87 142,58 159,69 179,65 203,0 231,42
b. Nilai Investasi PMA-PMDN (60%)
Trilyun Rupiah
52,68 76,72 85,55 95,81 107,79 121,80
138,85
b.1. PMA- PMDN Skala Usaha Menengah Besar *)
Trilyun Rupiah
62,7 72,8 82
86,23 **)
97,44 **)
111, 08 **)
b.2. PMDN Skala Usaha Kecil
Trilyun Rupiah
14,02 12,75 13,81 21,56 24,36 27,77
Catatan: *) Yang diolah melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektron (SPIPISE) BKPM RI
**) estimasi sebelum ditetapkan oleh BKPM RI setiap Tahunnya.
Tabel tersebut menunjukkan target RPJMD Jawa Barat lebih besar dari
Nasional, mengingat data Nasional hanya PMA/PMDN dengan skala
usaha menengah besar yang datanya bersumber dari SPIPISE (Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) yang
dikelola BKPM RI, sedangkan di Jawa Barat termasuk target dari PMDN
dengan skala usaha kecil yang datanya diolah berdasarkan Izin Usaha
yang diterbitkan dan dilaporkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak
menggunakan media SPIPISE. Realisasi Investasi PMA/PMDN di Jawa
Barat Tahun 2013 dan Tahun 2014 dibandingkan Target pada RPJMD
melampaui target, sebesar 122% Tahun 2013 dengan realisasi Rp.
93,52 trilyun dari target Rp.76,72 trilyun dan 127% untuk Tahun 2014
dengan realisasi Rp. 108,89 trilyun dari target Rp.85,55 Trilyun,
sebagaimana dalam gambar 2.2 dibawah ini.
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 19
Catatan: Realisasi Tahun 2015 untuk triwulan I
Gambar 2.3
Target dan Realisasi Investasi PMA-PMDN di Jawa Barat Tahun 2013 - 2014. Sumber Data : Bidang Pengendalian BPMPT Jabar, diolah
Investasi PMA-PMDN di Jawa Barat Tahun 2014 menurut 5
besar Lokasi usaha, peringkat ke 1 Kabupaten Bekasi (18,77%),
kemudian Kabupaten Sumedang 17,34%, Kota Bekasi 14,59%,
Kabupaten Karawang 11,59% dan Kabupaten Bandung 6,05%.
Sedangkan menurut 5 besar Sektor Usaha, peringkat ke 1 Sektor
Perdagangan dan Reparasi (82,57%), kemudian Sektor Transportasi,
Gudang & Komunikasi 2,71%, Industri Logam, Mesin & elektronika
2,57%, Jasa Lainnya 2,29% dan Industri Kendaraan bermotor & alat
transportasi lain sebesar 1,54%, seperti dalam Tabel 2.9 dan 2.10
dibawah ini.
Tabel 2.9. Realisasi Investasi PMA-PMDN di Jabar Tahun 2014 menurut Kab/Kota
No Kabupaten Kota Proyek Investasi (Rp.) Rasio (%)
1 Kab Bekasi 4.653 31.366.371.036.314 18,77
2 Kab Sumedang 4.298 872.321.263.211 17,34
3 Kota Bekasi 3.616 5.335.832.640.577 14,59
4 Kab Karawang 2.872 25.722.560.836.300 11,59
5 Kab Bandung 1.499 1.128.260.946.746 6,05 Sumber Data: Bidang Pengendalian BPMPT Provinsi Jawa Barat
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target PMTB 127,87 142,58 159,69 179,65 203,00 231,42
Target PMA-PMDN 76,72 85,55 95,81 107,79 121,8 138,85
Realisasi PMA-PMDN 93,52 108,89 39,37
0
50
100
150
200
250
Trily
un
Ru
pia
h
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 20
Tabel 2.10. Peringkat Investasi PMA PMDN di Jabar Tahun 2014 menurut Sektor
No Sektor Usaha Proyek Investasi (Rp.) Rasio (%)
1 Perdagangan & reparasi 20.468 17.440.934.580.660 82,57
2 Transportasi, gudang & komunikasi 672 1.515.338.509.200 2,71
3 Industri Logam, Mesin & Elektronika 637 13.322.161.938.831 2,57
4 Jasa Lainnya 567 2.427.140.971.636 2,29
5 Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain
381 20.434.305.456.557 1,54
Sumber Data: Bidang Pengendalian BPMPT Provinsi Jawa Barat
Realisasi Investasi PMA di Jabar Tahun 2014 menurut 5 besar Negara
Asal, peringkat ke 1 Jepang, Kemudian gabungan Negara, Malayasia,
Korea Selatan dan Thailand, yang lainnya berasal dari 33 negara asal,
seperti dalam Tabel 2.11 dibawah ini.
Tabel 2.11. Peringkat Investasi PMA di Jabar Tahun 2014 menurut 5 besar Negara Asal
No Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2014
Negara Asal Proyek Investasi US$. Investasi (Rp.) TK
1 Jepang 790 2.152.827.700 23.181.915.410.000 83.952
2 Gabungan Negara
581 1.718.103.800 18.355.422.390.000 103.385
3 Malaysia 59 978.161.900 10.865.862.870.000 1.929
4 Korea Selatan 408 406.276.500 4.539.999.380.000 58.436
5 Thailand 27 274.488.100 2.950.290.070.000 3.603
Sumber :BPMPT (dh BKPPMD) Provinsi Jawa Barat, Thn 2014
2.3.2 Kinerja Layanan Perijinan 2014
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Terpadu, sehingga jenis pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang
ditangani oleh BPMPT berjumlah 261 jenis perizinan, terdiri dari izin
sebanyak 148 jenis izin dan 113 jenis non izin.
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 21
Tabel 2.12 Jenis Izin/Non Izin yang dikelola oleh BPMPT Tahun 2014 dan
Jumlah Perizinan sesuai Pergub Nomor 92 Tahun 2014
NO SEKTOR
JUMLAH PERIZINAN AKTIF (YANG DIKELOLA)
JUMLAH PERIZINAN SESUAI PERGUB No.
92/14
IZIN NON IZIN IZIN NON IZIN
1 PERKEBUNAN 2 1 4 3
2 PERIKANAN DAN KELAUTAN 6 5 9 4
3 KEHUTANAN 7 5 18 11
4 KESEHATAN* 8 10 7 22
5 PERHUBUNGAN 12 4 40 29
6 KETENAGAKERJAAN 7 4 9 9
7 PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
3 8 1 7
8 PENDIDIKAN 1 - 2 -
9 PETERNAKAN* 2 11 5 10
10 ESDM 1 1 13 4
11 KEBINAMARGAAN 1 - 2 -
12 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2 - 2 -
13 KOMINFO 4 2 3 2
14 PERTANAHAN - - 3 -
15 SOSIAL 1 - 2 2
16 PERTANIAN - - 2 -
17 PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN - 1 3 2
18 KEBUDAYAAN AN & PARIWISATA
- - 6 6
19 LINGKUNGAN HIDUP 1 - 4 2
20 KOPERASI DAN UMKM - - 2 -
21 PENANAMAN MODAL 3 - 11 -
TOTAL 61 52 148 113
Dalam mendukung Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dalam RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu meningkatkan Kinerja
Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan
Partisipasi Publik. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) untuk
kinerja pelayanan perizinan ditargetkan pada Tahun 2018 dengan skala
A atau interval nilai mutu antara 81,26-100,00. Untuk realisasi IKM pada
kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2014 berdasarkan hasil
survey mencapai nilai 78,96 atau skala B, walaupun terjadi kenaikan dari
Tahun 2013 yang hanya mencapai 75,73 sebagaimana dalam tabel 2.13
dibawah ini.
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 22
Tabel 2.13. Target dan Hasil IKM Pelayanan Perijinan berdasarkan RPJMD 2013-2018
Indikator Kinierja
Satuan Kondisi Awal Target Capaian RPJMD 2013-2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MISI KETIGA: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi
Publik
Sasaran Program: Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah
TARGET Nilai N/A 78 80 90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Skala B B A B B A A A A
HASIL IKM Nilai 74,11 76,27 77,18 75,63 75,73 78,96
Skala B B B B
Sumber data: Bidang Pengendalian BPMPT Provinsi Jawa Barat (diolah)
Perkembangan Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Jawa Barat, mulai dibentuknya BPPT dalam Tahun 2009 sampai dengan
BPMPT Tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah output layanan, yang
semula 3.987 buah perizinan yang diterbitkan Tahun 2009 menjadi
40.877 buah perizinan yang diterbitkan pada Tahun 2014, dengan
capaian kinerja keseluruhan ( 2009 sd 2014) sebesar 93% sebagaimana
dalam gambar 2.3 dibawah ini.
Gambar 2.4.
Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Jawa Barat Tahun 2009 sd 2014
Catatan: * )Tidak termasuk KP AKDP, jumlah KP 2011 sebanyak 16.605 (msh ditangani Dishub) Sumber Data, Bidang Pengendalian BPMPT Jabar, diolah.
141.054 (100%)
129.738 (93%)
(7%)
- 50.000 100.000 150.000
Permohonan Masuk
Perijinan Selesai
Dalam Proses
Pengolahan Perijinan
Tahun 2009 sd 2014…1 2 3 4 5 6
91%92%
83%
94% 95%
94%
Permohonan Masuk
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 23
Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 sd 2013
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 24
NO Indikator Kinerja
Utama Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
KINERJA MAKRO
Laju Pertumbuhan Investasi
N/A N/A N/A 10,5 % 12 % 12% 14 % 14 % 2,1 54,25 4,61 8,06 77,52 20 450 38,41 57,6 553
KINERJA MIKRO
SASARAN MISI 2: Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi (Sasaran RPJMD 2013 -2018) Sasaran Program: Meningkatnya kepastian dan ketepatan pelayanan perizinan
Prosentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan
100% PTSP
95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 100 100 100 100
Presentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
N/A N/A N/A 95 % 95 % 97 % 97 % 97 % 140 % 120 % 110 % 90 % 80 % 147 126 113 93 83
Jumlah pembinaan peningkatan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
N/A N/A N/A 4 6 6 6 6 4 4 4 4 4 100 67 67 67 67
Jumlah penanganan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN
N/A N/A N/A 55 60 65 70 75 60 60 67 72 76 109 100 103 103 102,6
Sasaran Program: Meningkatnya peluang investasi di Jawa Barat
Jumlah profil peluang investasi di Jawa Barat yang layak ditawarkan kepada investor
1 Sektor/ Bidang Usaha
N/A N/A 1
Dokumen 1
Dokumen 1
Dokumen 1
Dokumen 1
Dokumen 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 25
NO Indikator Kinerja
Utama Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah promotion business center yang representatif
N/A N/A N/A 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 % 100 % 50 % 50 % 50 %
Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk)
1 Kali N/A N/A 14 Event 14 Event 14 Event 14 Event 14 Event 16 16 17 17 18 114 114 121 121 128
Jumlah kerjasama investasi Government to Government, Private to Government, Private to Private
1 Kali N/A N/A 1 MOU 1 MOU 2 MOU 2 MOU 2 MOU 1 1 2 2 2 100 100 100 100 100
Sasaran Program: Meningkatnya jumlah investor ke Jawa Barat
Nilai investasi di Jawa Barat
N/A N/A N/A 22,3 Rp Trilyun
24,5 Rp Trilyun
27,4 Rp Trilyun
30,8 Rp Trilyun
34,5 Rp Trilyun
30,21 46,6 48,75 52,68 93,52 135 190 177 171 271
SASARAN MISI 3: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik Sasaran Program:Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah
Indek Kepuasan Masyarakat (Skala mutu pelayanan)
N/A N/A N/A B A A A A B B B B B 100% 80 % 80 % 80 % 80 %
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 26
Tabel 2. 15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sd 2018
PROGRAM/ KEGIATAN
Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000.000,00) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000.000,00) Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke- (%) Rata-rata
Pertumbuhan (%)
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 200
9
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Peningkatan Iklim Investasi
1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
650
2. Kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Fasilitasi Investasi
1.022
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
800
4. Kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Jawa Barat
500
5. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi
5.645
Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Optimalisasi Informasi Pelayanan Perizinan
- 300.000 - 310.000 511.730 - 269.277,3 - 305.80
0 - 89,75
7. Pengembangan dan pengolahan administrasi pelayanan perizinan terpadu di Jawa Barat
- 350.000 - 800.000 - - 313.308 - 255.87
5 - 89,51
PROGRAM/ KEGIATAN Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000.000,00) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000.000,00) Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke- (%) Rata-rata
Pertumbuhan (%)
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 27
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
8. Kegiatan Pemantapan Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Bermutu dan Akuntable se-Jawa Barat
- - 553.290 800.000 1.000.000 - - - 401.62
5 -
9. Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- - 366.500 550.000 650.000 - - 338.025 - -
10. Kegiatan Perencanaan dan Penerapan ISO 9001-2008 pada Pelayanan Administrasi Perizinan
- - 400.000 400.000 450.000 - - 394.275 305.896
189.035
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPMPT
12. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur BPMPT
Pelayanan Administrasi Perkantoran
13. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
14. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
PROGRAM/ KEGIATAN
Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000,00) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000,00) Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke- (%) Rata-rata
Pertumbuhan (%)
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
Anggaran
Realisasi
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
17. Kegiatan Penyusunan Data Base Pelayanan Perizinan
- 250.000 1.662.000 1.810.000 1.950.000 240.975 - - - 96,39
Porgram Pengembangan Kearsipan
18. Kegiatan Pen gelolaan Penataan Arsip dan perpustakaan Perizinan
- - - 300.000 500.000 - - - - -
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemnafaatan Teknilogi Informasi.
19. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan perizinan secara online system, dan integrated electronic filling systemFiling System
- - - 1.000.000 500.000 - - - - 485.00
0
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi
Jawa Barat, memiliki tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi
investasi di Jawa Barat dan Pelayanan Perizinan. Pemerintah Provinsi Jawa
Barat memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi terutama
dalam pelayanan perizinan terpadu, yang dimulai dengan pembentukan Unit
PPTSP (Tahun 2007-2008) kemudian BPPT (Tahun 2009-2013) dan sekarang
dilaksanakan oleh BPMPT Provinisi Jawa Barat, yang melaksanakan pelayanan
perizinan atas 21 Sektor bersama dengan Tim Teknis dari 20 Organisasi
Perangkat Daerah terkait. Dalam perjalanannya dan dengan telah disyahkannya
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan
Pemerintah Daerah Provinsi menjadi bertambah, hal tersebut menjadi tantangan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun tantangan yang ada
tersebut tidaklah menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan dasar
yaitu pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan, namun
hal tersebut justru harus dapat dijadikan pemicu untuk memberikan pelayanan
yang lebih baik.
Tantangan ke depan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dalam meningkatkan realisasi investasi sangatlah berat mengingat banyak
faktor yang akan mempengaruhi terhadap pencapaian realisasi investasi di Jawa
Barat. Salah satu faktor yang mungkin akan menghambat pencapaian realisasi
investasi di Jawa Barat adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
pada tahun 2015. Selain itu negara-negara pesaing di ASEAN seperti Vietnam
memiliki kebijakan di bidang investasi yang lebih menarik bagi investor sehingga
menjadi ancaman dalam pencapaian realisasi investasi di Jawa Barat. Selain
negara lain, persaingan juga terjadi dengan provinsi lain yang ada di Indonesia,
hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya realisasi investasi di beberapa
Provinsi terutama di luar Jawa yang memiliki sumber daya alam yang cukup
banyak.
Selain hal tersebut di atas tantangan yang harus dihadapi adalah masih
RENCANA STRATEGIS 2015-2018
BPMPT Provinsi Jawa Barat II - 30
kurang kondusifnya maslah perburuhan di Jawa Barat ditandai dengan adanya
demo buruh setiap penetapan UMR yang mengakibatkan hengkangnya
beberapa perusahaan di Jawa Barat ke daerah lain dan ke luar negeri. Hal ini
tentu harus diantisipasi agar tidak semakin banyak perusahaan yang hengkang
dari Jawa Barat ke daerah lain.
Jika melihat dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta
dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu adanya kebijakan
dalam penentuan daerah investasi sehingga tidak bertentangan dengan
kelestarian lingkungan artinya investasi yang tidak merusak lingkungan.
Sementara untuk pelayanan perijinan tantangan yang dihadapi BPMPT
Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat
dihadapkan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik
yang dilaksanakan pemerintah, mereka menuntut pelayanan publik/perizinan
yang cepat dan bebas biaya. Tuntutan masyarakat ini wajar mengingat
paradigma pelayanan publik pada saat sekarang ini memang menuntut
pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang bebas biaya serta waktu
penyelesaian yang cepat.