23

BAB II

DINAMIKA MIGRASI INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN

KEIMIGRASIAN AMERIKA SERIKAT

Di dalam bab ini akan membahas mengenai dinamika perkembangan migrasi

internasional yang terjadi di Amerika Serikat. Arus migrasi internasional yang terus

mengalami perkembangan memberikan dampak negatif maupun positif bagi suatu

negara. Meningkatnya ekonomi suatu negara merupakan salah satu dampak positif

adanya arus migrasi internasional. Akan tetapi di sisi lain, migrasi internasional dapat

mengancam kestabilitas keamanan suatu negara, tak terkecuali AS yang menjadi

salah satu negara yang menjadi tujuan para imigran. Untuk menghadapi segala

dampak yang ditimbulkan dari adanya migrasi internasional maka, AS memerlukan

aturan ataupun kebijakan yang mengatur permasalahan ini. Di dalam bab ini juga

akan membahas mengenai kebijakan keimigrasian yang dibuat oleh pemerintahan AS

pada era Barack Obama dan Presiden AS saat ini Donald Trump.

1.1 Perkembangan Migrasi Internasional di Amerika Serikat

Arus imigrasi yang terjadi pada era saat ini tidak lebih besar dari era-era

sebelumnya, hanya sebesar sekitar 175 juta orang atau sebesar 3% dari total

penduduk dunia.1 Perbedaan ini terdapat pada perpindahan penduduk dari negara

miskin ke negara kaya daripada perpindahan penduduk dari Old World (Eropa) ke

1 Jagdish Bhagwati.”International Flow of Humanity on in Defense of Globalization”. Chapter 3.

London: Oxford University Press. 2004.

24

New World (AS).2 Martin Wolf, Jeffrey William dan Tomothy Hutton menyebutkan

bahwa “empat puluh tahun sebelum PD I, imigrasi meningkatkan daya kerja new

world (AS) sebanyak sepertiga persen jumlah populasi dunia dan mengurangi daya

kerja Eropa sebanyak seperdelapan persen, merupakan gambaran yang tidak

terlampaui oleh imigrasi California dan Meksiko yang terjadi empat puluh tahun yang

lalu”.3

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi yaitu faktor pendorong

dan faktor penarik.4 Faktor pendorong yaitu segala faktor yang mempengaruhi

seorang individu untuk meninggalkan negaranya. Sedangkan faktor penarik yaitu

segala faktor yang mempengaruhi arus masuk migrasi. Peningkatan kualitas standar

hidup, kemajuan pendidikan dan kesempatan untuk anak-anak, dan ketertarikan

adanya fasilitas profesional yang lebih baik bagi tenaga kerja. Salah satu faktor yang

menyebabkan arus migrasi yaitu faktor finansial untuk melakukan suatu perjalanan,

khususnya negara miskin yang kemudian menyebabkan lahirnya jalur ilegal.

Ditambah dengan biaya imigrasi menjadi lebih rendah dikerenakan faktor kemajuan

teknologi, travel dan telekomunikasi yang semakin mudah diakses

2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid.

25

Diagram 2.15

Jumlah Arus Migrasi Internasional

Apabila dilihat dari gambar diagram 2.1 dari jumlah total 190 juta orang

imigran yang melakukan perjalanan, maka paling banyak negara yang menjadi tujuan

bagi para imigran yaitu negara-negara maju (memiliki fasilitas yang memadai seperti

pendidikan, kesehatan dan lainnya). Dengan perbedaan sangat tipis dengan migrasi

yang dilakukan oleh negara berkembang ke negara berkembang lain.6 Negara-negara

berkembang yang menjadi tujuan para imigranpun merupakan negara-negara yang

memiliki fasilitas-fasilitas yang dianggap layak bagi mereka. Faktor lain yaitu

5 Data diolah oleh penulis dari Jose Antonio Ocampo. “International Migration and Development”.

Under Secretary General : United Nations diakses dalam

https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/other/turin/OCAMPO.pdf. 6 Ibid.

14

53

61

62

dalam skala -juta orang

Utara-Selatan

Utara-Utara

Selatan-Selatan

Selatan-Utara

26

sebagian besar negara-negara maju memiliki jumlah angka kelahiran dan

pertumbuhan yang rendah. Serta adanya permintaan terhadap tenaga kerja ahli di

negara maju.7

Jumlah imigran internasional selama empat setengah dekade terakhir

diperkirakan telah mengalami peningkatan. Pada 2015 diperkirakan total estimasi 244

juta orang yang tinggal di Negara selain Negara kelahirannya hampir 100 juta lebih

banyak daripada tahun 1990, atau sekitar tiga kali jumlah yang diperkirakan pada

tahun 1970.8 Tak terkecuali Amerika Serikat, sebagai salah satu Negara yang

dijadikan sebagai target migrasi internasional.

Amerika Serikat pada awalnya menjadi salah satu tujuan bagi imigran yang

berasal dari Amerika Latin dan Karibia.9 Hal tersebut terbukti dari data survei,

sebanyak 20,5 juta orang atau sekitar tiga perempat dari seluruh imigran yang berada

di AS berasal dari Amerika Latin dan Karibia.10 Arus migrasi tersebut merupakan

salah satu bentuk dari permintaan akan tenaga kerja dan pasokan pekerja murah atau

berkemampuan. Migrasi tersebut bukan hanya sekedar pada perbedaan ekonomi

7 Op, cit. Jagdish Baghwati 8 International Organization for Migration (IOM). World Migration Report 2018. UN Migration

Agency diakses dalam

https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/china/r5_world_migration_report_2018_en.pdf

(13/7/2019, 20:37) 9 International Migration in the Americas : First Report of the Continuous Reporting System on

International Migration in the Americas, SICREMI 2011, diakses dalam

https://www.oecd.org/migration/48423814.pdf (13/7/2019,19:38) 10 Ibid, hal. 58

27

antara Utara dan Selatan, melainkan sebagai formasi dari pembentukan etnis dan

pekerja dari Amerika Latin dan Karibia.11

Diagram 2.212

Jumlah Sensus Imigran Di AS

Sumber: CELADE’s IMILA Project

11 Ibid 12 ibid

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

AmerikaSelatan

AmerikaTengah

Karibian danlainnya

1970

1980

1990

2000

2008

28

Berdasarkan diagram diatas pada rentang abad ke-20 hingga awal abad 21, jumlah

imigran yang datang ke AS di dominasi oleh negara-negara kawasan Amerika Tengah

seperti Mexico, Columbia dan sekitarnya. Tingginya imigran yang berasal dari

kawasan tersebut dikarenakan permintaan AS akan tenaga buruh. Selama abad ke 20,

migrasi menjadi hubungan utama ekonomi antara Mexico dan AS, dengan asumsi

level yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 1950-an, ketika antara 300.000 dan

500.000 Mexican diterima setiap tahunnya untuk bekerja di pertanian AS.13

Populasi Amerika Latin di AS bersifat heterogen, yang terdiri dari Amerika

Tengah, Amerika Selatan dan Karibia. Dikarenakan hal tersebut, menciptakan sebuah

masalah yaitu munculnya pekerja yang tidak berdokumen masuk ke AS. Sekitar 40%

dari pekerja yang tidak berdokumen masuk ke AS dengan jalur legal akan tetapi

melebihi masa waktu tinggal (overstay) di visa mereka. Sisanya sebanyak 60%

merupakan orang-orang yang masuk secara ilegal dengan menghindari kontrol

perbatasan. Diwaktu yang sama, selain Amerika Latin, AS menjadi tujuan dari

berbagai macam daerah seperti kawasaan Timur Tengah, Afrika Utara dan daerah

Afrika Sub-Saharan. Ketiga kawasan tersebut menjadi salah satu penyumbang migran

terbesar di dunia.14 Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:15

13 San Jose de Costa Rica. “International Migration and Development in the Americas : Symposium on

International Migration in the Americas”. ECLAC 2001 diakses dalam

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6533/S017586_en.pdf?sequence=1 (13/7/2019;

21:15) 14 International Organization for Migration (IOM). Migration to, from and in the Middle East and

North Africa Data snapshot. IOM 2016 diakses dalam

https://www.iom.int/sites/default/files/country/mena/Migration-in-the-Middle-East-and-North-

Africa_Data%20Sheet_August2016.pdf (15/7/2019,23:30) 15Ibid

29

Gambar 2.1

Persentase Perkembangan Jumlah Imigran Ilegal di AS

Migrasi yang berasal dari kawasan Middle East and North Africa (MENA) di

AS berawal pada akhir tahun 1800-an dan terus meningkat setiap dekade terakhir.16

Pada 2013, sekitar 1,02 juta imigran dari wilayah MENA tinggal di AS atau sekitar

16 Mattea Cumoletti dan Jeanne Batalova. Middle Eastern and North African Immigrants in the United

States. Diakde dalam https://www.migrationpolicy.org/article/middle-eastern-and-north-african-

immigrants-united-states (28/7/2019, 19:30)

30

2,5 persen dari 41,3 juta imigran di AS. Keadaan tersebut disebabkan karena adanya

gejolak politik di wilayah tersebut serta peluang ekonomi di luar kawasan mereka.

Migrasi kawasan MENA dimulai pada abad ke-18 dan telah dibagi dalam tiga fase.

Gelombang pertama terjadi pada akhir 1800 hingga pertengahan 1920-an,

imigran MENA yang datang ke AS terdiri dari orang-orang Kristen Arab dari

kekaisaran Ottoman di Suriah (terdiri dari Lebanon, Israel dan Suriah modern), yang

melarikan diri dari perang dan memburuknya perekonomian. Pada 1920, AS menjadi

rumah bagi setidaknya 50,000 imigran dari kawasan tersebut, sebagian besar

berpendidikan rendah dan bekerja di pekerjaan berketerampilan rendah.17

Selain itu, prospek ekonomi yang menurun di kekaisaran Ottoman juga

menjadi salah satu faktor pendorong. Meskipun relatif berpendidikan rendah mereka

dapat menemukan kesuksesannya di berbagai industri.18 Seperti pada tahun 1924,

terdapat 25 pabrik sutra Suriah yang beroperasi di Paterson, New Jersey.19 Adanya

undang-undang imigrasi Jhonson-Reed tahun 1924 yang berisi mengenai penetapan

kuota imigrasi umum dan membatasi semua imigrasi dari Asia, secara efektif

mengakhiri gelombang ini.20

Gelombang kedua terjadi pada tahun 1948 sampai 1965 yang dipicu dengan

adanya kerusuhan politik di kawasan MENA, termasuk perang Arab-Israel tahun

17 Ibid. 18 Hisham S. Foad, Waves of Immigration from the Middle East to the United States. Diakses dalam

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2383505 (25/7/2019, 23:11) 19 Ibid. hal. 5 20 Jie Zong and Jeanne Batalova . middle Eastern and North African Immigrants in the United States.

Diakses dalam https://www.migrationpolicy.org/article/middle-eastern-and-north-african-immigrants-

united-states-3 (28/7/2019, 21:30)

31

1948 dan gerakan revolusi di Mesir dan Irak pada 1950-an. Khususnya imigran yang

datang ke AS pada periode ini merupakan elit berpendidikan tinggi dari Negara-

negara seperti Mesir, Irak dan Suriah. Diakhir tahun 1920-an sampai berakhirnya

Perang Dunia ke II jumlah migrasi dari kawasan MENA ke AS mengalami penurunan

yang cukup drastis setelah diberlakukannya kebijakan imigrasi Johnson-Reed tahun

1924.21 Kebijakan tersebut berisi mengenai penetapan kuota imigrasi sebanyak 2%

dari jumlah imigran yang tinggal di AS pada tahun 1890 serta membatasi semua

imigrasi dari kawasan Asia. Oleh karena ini pembatasan yang ketat tersebut

membatasi migrasi dari MENA ke AS.

Meskipun adanya pembatasan tersebut, imigrasi menjadi pulih kembali

setelah PD II, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingka gelombang

pertama dan ketiga. Adanya peristiwa besar pada periode ini khususnya konflik

antara Arab-Israel tahun 1948, menyebabkan besarnya migrasi warga Palestina yang

terlantar. Dengan kata lain Palestina menjadi penyumbang terbesar imigran pada

periode ini diikuti oleh Mesir.

Penghapusan sistem kuota dengan diterbitkannya kebijakan Imigrasi dan

Kewarganegaraan tahun 1965, membuka pintu gelombang ketiga. Pasca tahun 1965,

kedatangan imigran menjadi lebih luas daripada orang-orang yang mencari keluarga,

pendidikan dan kesempatan kerja serta keselamtan dari perang dan penganiayaan.

Imigran yang datang pada periode ini memiliki tingkat pendidikan yang sama seperti

pada gelombang kedua, tetapi menjadi jauh lebih banyak, khususnya meningkatnya

21 Foad, Op. Cit., hal. 5

32

jumlah Muslim. Antara tahun 1980 dan 2010, jumlah imigran MENA meningkat

sebanyak empat kali, dari 223,000 menjadi 861,000, dan antara 2010 sampai 2013

meningkat sebanyak 18% menjadi 1,017,000.22

Pada tahun 2013, sebanyak 12% populasi AS merupakan keturunan asing.23

Akan tetapi, telah terjadi perubahan besar dalam populasi AS. Tahun 1900 sekitar

80% imigran berasal dari Eropa, tahun 2000 imigran yang berasal dari Eropa

menurun menjadi 16%. Pergeseran tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah

imigran MENA.

Secara demografis, imigran yang tiba diperiode ini hampir sama dengan

mereka yang datang pada gelombang kedua, akan tetapi dengan jumlah yang lebih

banyak. Migrasi ini meningkat dikarenakan adanya ketidakstabilan politik di Negara

asalnya, meningkatnya ketegangan antar agama, etnik, dan antar sekte di daerah

asalnya.24 Perang Sipil di Lebanon memiliki efek besar, sebanyak 120,000 penduduk

Lebanon berimigrasi ke AS setelah dimulainya Perang Sipil tahun 1975. Antara

Perang Teluk pertama dan kedua, sebanyak 53,000 penduduk Irak berimigrasi ke AS,

dengan persentase terbesar dari mereka merupakan Kristian Kasadim.25 Kemudian,

tren ini berlanjut dengan meningkatnya migrasi dari Negara Afghanistan, Somalia

dan Suriah.

22 Zong, Op. Cit. 23 Foad, Op.Cit., hal. 8 24 Ibid. hal. 8 25 Ibid. hal. 8

33

Pada 2013 sendiri imigran yang berasal dari MENA sangat beragam yang

terdiri dari 70 persen berasal dari Timur Tengah dan sisanya berasal dari Afrika

Utara.26 Dengan Irak menjadi Negara terbesar disusul oleh Mesir dan Lebanon, selain

itu beberapa dekade terakhir jumlah imigran dari Arab Saudi dan Yaman berkembang

pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah (per-2013) :

Tabel 2.127

Penyebaran Imigran MENA berdasarkan Negara Asal per-2013

Negara dan Kawasan Jumlah Imigran Persen (%)

Timur Tengah 695,000 68,3

Irak 201,000 19.8

Jordan 66,000 6.5

Kuwait 23,000 2.2

Lebanon 124,000 12.2

Arab Saudi 89,000 8.7

Suriah 79,000 7.8

Yaman 41,000 4.0

Dll 73,000 7.2

Afrika Utara 322,000 31.7

Mesir 176,000 17.4

Maroko 64,000 6.3

Sudan 41,000 4.0

26 Zong, Op. Cit 27 Migration Policy Institute (MPI) tabulation of data from U.S. Census Bureau, 2013 ACS, diakses

dalam https://www.migrationpolicy.org/article/middle-eastern-and-north-african-immigrants-united-

states-3 (29/7/2019, 20:30)

34

Dll 41,000 4.0

Total MENA 1,017,000 100.0

Gelombang ketiga ini, masih terus berlanjut hingga sekarang, yang mana setiap

tahunnya jumlah imigran MENA dapat bertambah maupun berkurang.

Secara historis, penyebaran populasi imigran MENA terkonsetrasi di lima

Negara bagian AS yaitu California, New York, Michigan, Texas dan New Jersey.

Dengan jumlah signifikan berada di Los Angeles, Detroit dan New York City.28 Pada

tahun 2015 sendiri, kawasan Detroit menjadi rumah bagi hampir 100,000 imigran

MENA dan lebih dari 180,000 imigran MENA menetap di kawasan New York City.

Di AS sendiri pola penyebaran imigran MENA telah berubah selama beberapa

dekade terakhir. Bukan hanya berada di kota-kota besar di AS melainkan kota-kota

kecil seperti pada tahun 2015 juga telah tercatat bahwa terdapat kota-kota kecil yang

menjadi rumah bagi para imigran MENA seperti Nashville, Tennessee, Lincoln dan

Nebraska.29 Penting untuk dicatat, meskipun AS merupakan destinasi baru bagi para

imigran MENA, penduduk MENA dengan kelahiran asing masih merupakan bagian

kecil dari keseluruhan populasi. Pada tahun 2015 sendiri, mereka hanya menyumbah

sebanyak kurang dari dua persen dari semua penduduk di kawasan metropolitan.

Meskipun para imigran tersebut hanya menyumbang sekitar dua persen, tetapi tiga

28 New American Economy, Power of the Purse: Middle-Easterners and North Africans in America,

diakses dalam https://www.newamericaneconomy.org/wp-content/uploads/2018/07/MENA-Report.pdf

(29/7/2019, 22:30) 29 Ibid. hal. 17

35

dari 10 imigran MENA yang tinggal di kawasan metropolitan di AS merupakan

pengusaha.30

Pada aspek pendidikan, dapat dilihat bahwa imigran MENA dan Asia Selatan

memiliki tingkat kelulusan perguruan tinggi yang tiinggi dibandingkan populasi AS

pada umumnya.31 Terkecuali orang-orang Somalia dan Sudan, yang mengalami

penurunan dalam jumlah besar dalam tingkat kelulusan perguruan tinggi dengan

masuknya pengungsi dari Negara tersebut karena perang. Sedangkan untuk kelompok

lainnya, mengalami kenaikan sebanyak 53% berdasarkan sampel sensus tahun 1980

dan 2010. Selain itu populasi AS juga mengalami peningkatan sebnayak 72% pada

lulusan perguruan tinggi selama periode yang sama, hal tersebut menunjukan bahwa

keuntungan pendidikan yang dapat dinikmati para imigran tersebut dapat terkikis.

Sehingga hasil untuk pendapatan ini sejalan dengan hasil pendidikan yang tinggi

daripada para imigran MENA dan Asia Selatan.

1.2 Perkembangan Kebijakan Keimigrasian Amerika Serikat

Dalam melihat perkembangan keimigrasian di AS, penulis akan

mengidentifikasi kebijakan keimigrasian mulai era kepemimpinan Barack Obama

hingga kepemimpinan Donald Trump. Dengan itu, maka diharapkan penulis dapat

melihat dinamika yang terjadi antar kedua kepemimpinan tersebut dalam bidang

keimigrasian.

30 Ibid. hal. 18 31 Foad, Op. Cit., hal. 8

36

2.2.1 Kebijakan Keimigrasian Era Barack Obama

Pada masa kampanye tahun 2008, Barack Obama menyatakan bahwa

“mendukung jalan untuk melegalisasikan para imigran ilegal” termasuk mempelajari

bahasa Inggris, membayar upah dengan adil dan hukuman yang seimbang untuk

mempekerjakan imigran-imigran ilegal.32 Hal tersebut tersebut didukung dengan akan

memverifikasi keterbukaan pekerjaan imigran, membuat imigran kurang bergantung

pada majikan untuk tinggal dan mendukung imigran untuk mendapatkan surat

mengemudi. Dukungan Obama terhadap para imigran didukung oleh statement-nya

yaitu:

“we have to recognize that we have got 12 million undocumented

workers who are already here. Many of them living their lives alongside

other Americans. Their kids are going to school. Many of the kids, in

fact, were born in this country and are citizens. And so, it is absolutely

vital that we bring those families out of the shadows and that we give

them the opportunity to travel a pathway to citizenship. It is not

automatic citizenship. It is not amnesty. They would have to pay a fine.

They would have to go to the back of the line so that they did not get

citizenship before those persons who had come here legally.33

Selama masa kampanye Obama turut mengkritik dan mengecam

pemerintahan Bush, menurutnya pernyataan-pernyataan (pasca tragedi 11/9) terbilang

ekstrem dan tidak dapat dipertahankan tentang kekuasaan eksekutif.34 Menurutnya,

32 Jitka Richterova. Barack Obama’s Immigration Reforms Brief Analysis. Seminar Work for the

subject 2PL303. Diakses dalam

https://www.researchgate.net/publication/286346339_Barack_Obama's_Immigration_Reforms_-

_Short_Analysis (08/08/2019; 21:38) 33 Ibid. 34 Robert J. Delahunty dan John C. Yoo. Dream On : the Obama Administration’s Nonenforcement of

Immigration Laws, the DREAM Act, and the Take Care Clause. Diakses dalam

http://texaslawreview.org/wp-content/uploads/2015/08/DelahuntyYoo.pdf (11/08/2019; 20:38)

37

Bush sering mengambil keputusan dengan mengklaim kekuasaan eksekutif yang luas

seperti di bidang keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan urusan militer.

Selama masa kampanye, Obama dengan jelas menujukan bahwa dia pro-imigran.

Hal tersebut dibuktikan, pasca menjabat sebagai Presiden, Obama langsung

membentuk kebijakan imigrasi yang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu,

mengamankan perbatasan, akuntabilitas bagi bisnis yang melanggar huku dengan

melemahkan pekerja Amerika serta mengeksploitasi pekerja tidak berdokumen,

memperkuat daya sating ekonomi dengan menciptakan system imigrasi legal yang

mencerminkan nilai-nilai asli AS, dan mengambil tanggung jawab untuk orang-orang

yang tinggal di AS secara ilegal.35 Untuk mencapai tujuan tersebut Obama

menempatkan lebih banyak tentara di perbatasan, meningkatkan sumber daya

investigasi, meningkatkan pengawasan, bekerja sama dengan Meksiko dan Kanada,

meningkatkan perbatasan di Utara dan mempromosikan kemakmuran ekonomi

disepanjang perbatasan. Selain itu, Obama juga menekankan bahwa sistem penahan

imigrasi harus lebih manusiawi dan program-program untuk para imigran harus lebih

efisien, proaktif dan melindungi.36

Pemerintahan pada era Obama lebih ditunjukan kearah kebijakan domestik

dengan menggunakan “prosecutorial discretion” untuk tidak menegakkan undang-

undang yang tidak disetujui oleh Presiden.37 Misalnya, pada 2009, Departemen

Kehakiman menghentikan penegakan hukum narkoba terhadap individu yang

35 Richterova, Op, Cit. hal. 3 36 Ibid. 37 Delahunty, Op. Cit., hal. 783

38

tindakannya sesuai dengan “hukum penggunaan ganja sebagai tindakan medis”.38

Pemerintahan Obama mengklaim “prosecutorial discretion” paling kuat dibidang

imigrasi. Contohnya, keputusan yang dibuat pada 15 Juni 2012 untuk tidak

memberlakukan ketetapan penghapusan Undang-Undang Keimigrasian dan

Kebangsaan terhadap populasi imigran illegal yang diperkirakan sebanyak 800,000

hingga 1,76 juta orang yang hadir di AS.39

Pada 2011 Pemerintahan Obama memperkirakan terdapat sebanyak 11,5 juta

orang imigran ilegal yang berada di AS per-Januari.40 Para imigran ilegal tersebut

masuk ke AS dengan dua cara: pertama, orang-orang yang masuk dengan cara yang

illegal, dan kedua dengan cara yang legal (dengan menggunakan visa turis atau visa

pelajar) yang kemudian menjadi illegal (overstay).41 Undang-Undang Keimigrasian

dan Kebangsaan mengatur mengenai penghapusan atau deportasi para imigran yang

masuk ke AS tidak sesuai hukum. Para imigran dapat dideportasi jika pada saat

masuk ditolak, ketika dihukum karena suatu kejahatan tertentu, ataupun memenuhi

kriteria lainnya yang telah ditetapkan oleh hukum federal.

Terdapat badan khusus yang dibuat oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri

(DHS) yang bertugas untuk bertanggung jawab mendeportasi para imigran illegal di

38 Ibid. 39 Ibid. hal. 784 40 Ibid. hal. 787 41 Michael Hoefer, Estimates of th Unauthorized Immigration Population Residing in the United State,

diakses dalam https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_ill_pe_2011.pdf atau

https://www.dhs.gov/publication/estimates-unauthorized-immigrant-population-residing-united-states-

january-2011 (12/08/2019; 20:48)

39

AS yaitu Immigration and Custom Enforcement (ICE).42 Meskipun demikian, ICE

tidak dapat mendeportasi sebanyak-banyaknya populasi imigran ilegal kecuali

Kongres meningkatkan anggaran sebanyak dua kali lipat.43 Setiap tahunnya ICE

hanya bisa mendeportasi imigran ilegal sebanyak 400,000 jiwa atau sekitar 3-4 persen

dari populasi ilegal di AS.

Janet Napolitano selaku sekertaris DHS menjelaskan dalam surat pada Agustus

2011 kepada Senat bahwa ICE berfokus pada mengidentifaksi dan menghilangkan

para imigran ilegal yang memiliki beberapa kriteria seperti kriminal, mereka yang

dianggap menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan publik atau

nasional, mengulangi pelanggaran hukum imigrasi dan individu lainnya yang

diprioritaskan untuk dihapus.44 Oleh karena itu maka ICE mengalami beberapa

perubahan struktur dalam menjalankan fungsinya, salah satunya penurunan skala

prioritas dalam beberapa kategori kasus. Salah satunya terdapat sekitar 800,000

hingga 1,76 juta orang yang mendapatkan keuntungan dari berlakunya the DREAM

Act dan juga tercakup pada keputusan non-enforcement pada 15 Juni.

Hal tersebut dikarenakan di dalam the DREAM Act terkadung beberapa poin

penting bagi para imigran khususnya para pelajar. Undang-undang tersebut akan

memberikan bagi kelompok pelajar terpilih kesempatan untuk mendapatkan status

42 Delahunty, Op. Cit, hal. 788 43 Ibid. 44 Durbin Lauds Obama Administration Announcement on Dream Act Deportation Cases. Diakses

dalam https://www.durbin.senate.gov/newsroom/press-releases/durbin-lauds-obama-administration-

announcement-on-dream-act-deportation-cases (13/08/2019; 20:38)

40

legal apabila mereka pertama kali datang ke AS berusia 15 tahun kebawah,45

setidaknya telah menetap selama lima tahun, memiliki karakter yang baik,

berdasarkan beberapa alasan tertentu tidak dapat diterima atau dilepaskan, telah lulus

dari sekolah menengah atau telah memperoleh GED, kuliah dan terlibat di dalam

militer setidaknya selama 2 tahun.46

Undang-undang DREAM sendiri merupakan salah satu dokumen yang telah

diajukan ke Kongres sejak tahun 2001.47 Undang-undang tersebut telah mendapat

dukungan dari Pemerintah Obama, hal tersebut terkandung pada pidato kenegaraan

tahun 2011, yaitu:

”…we are part of the American family. We believe that in a country

where every race and faith and point of view can be found, we are

still bound together as one people; that we share common hopes

and a common creed; that the dreams of a little girl in Tuscan are

not so different than those of our own children, and that they all

deserve the chance to be fulfilled. That, too, is what sets us apart as

a nation. …”48

Akan tetapi, undang-undang ini berulang kali telah mendapat penolakan dari

Kongres. Pada tahun 2006, 2007, 2009, 2010 dan 2011 Kongres telah mendapatkan

proposal undang-undang DREAM, namun tidak pernah lolos. Kongres menolak

45 Zenen Jaimes Perez. A Potrait of Deferred Action for Childhood Arrivals Recipients :Challenges

and Opportunities Three-Years Later. Diakses dalam https://unitedwedream.org/wp-

content/uploads/2015/10/DACA-report-final-1.pdf (13/08/2019; 18:30) 46 Durbin Laud, Op. Cit. 47 Delahunty, Op. Cit. Hal. 789 48 Remarks by the President in State of Union Address. Diakses dalam

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/25/remarks-president-state-union-

address (13/08/2019; 19:10)

41

dikarenakan hasil dari vote terbanyak pada Desember 2010, sebanyak 41 senator

(termasuk enam anggota partai Presiden) menolak RUU tersebut.49

Penolakan pada Desember 2010 tersebut diikuti dengan perubahan kontrol

kursi oleh Republikan. Hal tersebut telihat sejak terpilihnya John A. Boenhner

perwakilan dari Ohio sebaga pembicara baru di parlemen AS pada Januari 2011, yang

memimpin dan mendorong pemerintah untuk mengejar tujuan-tujuan imigrasi hanya

pada urusan administratif saja.50 Oleh karena itu, DHS dan U.S. Citizenship and

Immigratin Services (USCIS) harus mengeluarkan strategi baru untuk mendukung

program-programnya yang terdapat dalam dokumen kebijakan yang berjudul

Administrative Alternatives to Comprehensive Immigration Reform. Memorandum ini

bertujuan untuk mempromosikan pernyatuan keluarga, mendorong pertumbuhan

ekonomi, mencapai perbaikan yang signifikan dan mengurangi ancaman pemindahan

orang-orang tertentu yang berada di AS, termasuk kerangka waktu implementasi dan

sumber daya yang dibutuhkan.51

Pada 17 juni 2011, John Morton selaku direktur ICE padaa sat itu

mengeluarkan sebuah memorandum mengenai pelaksanaan prosecutorial discretion.

Memorandum ini mengkategorikan prosecutorial discretion sebagai bentuk

wewenang suatu lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan hukum untuk

49 Delahunty, Op.Cit. hal. 789 50 Carl Hulse, Taking Control, G.O.P. Overhauls Rules in House, diakses dalam

https://www.nytimes.com/2011/01/06/us/politics/06cong.html?pagewanted=all&_r=0 (16/08/2019;

20:38) 51 Denise A. Vanison, dkk. Administrative Alternatives to Comprehensive Immigration Reform.

Diakses dalam http://abcnews.go.com/images/Politics/memo-on-alternatives-to-comprehensive-

immigration-reform.pdf (16/08/2019; 21:38)

42

memutuskan sampai sejauh mana penegakkan hum terhadap individu tertentu.52

Kemudian, pada 15 Juni 2012, Napolitano menginstruksikan ICE dan dua lembaga

lainnya untuk “menunda tindakan” terhadap orang-orang yang memiliki ketentuan

yang sesuai dengan undang-undang DREAM.

Selama masa kepemimpinan Obama menjadi presiden AS, kebijakan yang

dikeluarkan di bidang keimigrasian cenderung mendukung para imigran. Seperti

statement yang dikeluarkan oleh Obama pada tahun 2012

“….and I believe that it is the right thing to do because I have been

with groups of young people who work so hard and speak with so

much heart about what is best in America, even though I knew some

of them must have lived under the fear of deportation. I know some

have come forward, at great risk to themselves and their futures, in

hopes it would spur the rest of us to live up to our own most

cherished values…..”.53

Berbanding terbalik dengan statementnya, angka deportasi pada masa

kepemimpinannya meningkat. DHS mencatat bahwa terdapat kenaikan dalam empat

tahun pertama kepemimpinannya sebanyak 400,000 orang per-2012.54 Kebijakan

Obama justru melakukan deportasi lebih banyak dibandingkan pada masa

52 John Morton, exercising Prosecutorial Discretion Consisten with the Civil Immigration Enforcement

Priorities of the Agency fo the Apprehension, Detention, and Removal of Aliens. Diakses dalam

https://www.ice.gov/doclib/secure-communities/pdf/prosecutorial-discretion-memo.pdf (18/08/2018;

19:35) 53 Remarks by the President on Immigration. The White House: Office of the Press Secretary, 15 Juni

2012. Diakses dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/06/15/remarks-

president-immigration (18/08/2018; 19:45) 54 Scott Horsley. 5 Things to Know About Obama’s Enforcement of Immigration Laws. National Public

Radio: 31 Agustus 2016 diakses dari https://www.npr.org/2016/08/31/491965912/5-things-to-know-

about-obamas-enforcement-of-immigration-laws (18/08/2018; 20:36)

43

pemerintahan George W. Bush. Akan tetapi selam tiga tahun terakhir masa

kepemimpinan, jumlah deportasi menurun menjadi 235,413 orang per-2015.55

Selain itu selama kepemimpinan Obama jumlah imigran ilegal yang berasal

dari Mexico menurun, akan tetapi masih banyak imigran ilegal yang berasal dari

Amerika Tengah. Per-2015 jumlah imigran ilegal menurun sekitar 337,117 orang. hal

itu menurun sekitar 30 persen dibandingkan tahun 2014 dan sebayak 80 persen

dibandingkan tahun 2000. Obama dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan lebih

kepada menyoroti keberlangsungan hidup para anak-anak imigran baik yang legal

maupun ilegal yang ada di AS. Selain itu, kebijakan yang dikeluakan oleh Obama

hanya bersifat sementara. Oleh karena itu banyak para imigran yang telah menerima

kelonggaran dari aturan-aturan tersebut merasa khawatir apabila terjadi pergantian

pemimpin.

2.2.2 Kebijakan Keimigrasian Era Donald Trump

Pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada

November 2016, kebijakan keimigrasian AS mengalami dinamika yang cukup

signifikan apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Pada 23 januari 2017,

Presiden Trump menandatangani tiga Perintah Eksekutif yang menyinggung dan

mengancam hak-hak imigran dan pengungsi yang berada di AS maupun secara

global.56 Pada 25 Januari 2017, Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif

55 Ibid. 56 Center for Migration Studies of New York, President Trump’s Executive Orders on Immigration

and Refugees, diakses dalam https://cmsny.org/trumps-executive-orders-immigration-refugees/

(19/09/2018; 20:34)

44

untuk border security and interior enforcement. Dan pada 27 Januari 2017, Trump

turut menandatangani perintah eksekutif di Pentagon untuk refugees and visa holders

from designated nations.

Perintah Eksekutif mengenai keamanan perbatasan yang berjudul “border

security and immigration enforcement improvemnets”, mengandung beberapa bagian

yang melemahkan hak-hak asasi manusia, termasuk memperluas penahanan,

membatasi akses suaka, peningkatan penegakkan hukum di sepanjang perbatasan AS-

Meksiko, dan pembangunan dinding perbatasan sepanjang 2,000 mil. Pembangunan

tembok perbatasan antara AS-Meksiko menjadi salah satu janji yang paling mencolok

Trump pada masa kampanyenya.57 Pada tahun 2017, dengan menggunakan dana yang

telah ditetapkan, DHS atas desakan dari Gedung Putih mulai membuka proses

penawaran untuk model pembangunan tembok perbatasan. Desain tersebut selesai

pada Oktober 2017.

Setelah penyelesaian dari desain tembok perbatasan, keadministrasiannya

terus dikejar, sehingga disekitar pertengahan tahun 2018 pembangunan tembok

perbatasan dapat dimulai. Dengan alokasi dana sebesar $18 miliar selama 10 tahun

untuk membangun 316 mil tembok baru dan memperbaiki 407 mil tembok lebih

lanjut.58 Selain pembangunan tembok perbatasan, Trump turut menambahkan

57 Sarah Pierce, dkk, Trump’s First Year on Immigration Policy : Rhetoric vs. Reality, Migration

Policy Institute: Washington, DC, 2018 , hal. 3 58 Ibid, hal. 4

45

personel patroli di perbatasan. DHS menambahkan kurang lebih 5,000 personel di

sepanjang perbatasan.59

Dalam meningkatkan pembangunan fasilitas penahanan dan hukuman bagi

para imigran. Trump juga memerintahkan DHS untuk segera membangun fasilitas

penahanan disekitar perbatasan dan penempatan petugas suaka dan imigrasi untuk

melakukan wawancara terhadap para suaka.60 Dan juga mengarahkan untuk menahan

para imigran yang sesuai dengan hukum dan menerbitkan panduan mengenai otoritas

penahanan untuk menghentikan “catch and release”.

Catch and release merupakan istilah yang digunakan oleh Presiden yang

merujuk pada serangkaian kebijakan serta praktik Pemerintah AS yang

memungkinkan anak dibawah umur, keluarga, maupun pencari suaka akan dilepas ke

komunitas selama proses suaka atau selama proses pemindahan mereka.61

Penandatangan Perintah Eksekutif yang dilakukan oleh Trump pada Januari 2017

untuk menghentikan tindakan tersebut. Pada April 2017, Departemen Kehakiman

secara administratif telah mengimplementasikan dua kebijakan tersebut dengan

dikeluarkannya memo yang memerintahka Jaksa Federal untuk memprioritaskan

penuntutan pelanggaran imigrasi kriminal, seperti masuk secara ilegal, masuk

kembali secara ilegal dan penyelundupan.

Kemudian diikuti pada Mei 2017, Departemen Kehakiman kembali

mengarahkan Jaksa Federal untuk mengejar “the most serious, readily provable

59 Sarah pierce, Op.Cit 60 Ibid. 61 Sarah Pierce, Op. Cit, hal. 4

46

offense” dalam semua kasus dengan berbagai tuduhan dapat diterapkan, termasuk

hal-hal yang terkait dengan imigrasi, bertujuan untuk meneggakkan hukum hingga

batas maksimum.62 Dengan hal tersebut, secara tidak langsung penggunaan

penahanan bagi pencari suaka terbukti membatasi akses mereka ke proses hukum.

Selain itu kebijakan tersebut juga menuntut penahanan perempuan dan anak-anak

yang telah ditunda dipengadilan.63

Pada era sebelumnya Obama meningkatkan alur masuk pengungsi dari 85,000

tempat pada tahun 2016 menjadi 110,000 ditahun 2017.64 Pada era Presiden Trump

saat ini, administrasi Trump mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah

imigran yang bertujuan untuk menjaga keamanan. Administrasi ini sementara

menangguhkan visa selama 120 hari dan mengurangi sebanyak 60,000 tempat di

tahun 2017 dan hanya menerima 53,716 pengungsi selama tahun 2017.65 Pada tahun

2018, Trump kembali menurunkan menjadi 45,000 pengungsi. Dikarenakan hal

tersebut, AS telah melakukan pengurangan jumlah pengungsi dengan level terendah

sejak tahun 1980.

Beberapa bagian dari “interior enforcement” memerlukan tindakan kongres

maupun eksekutif, termasuk peningkatan hukuman bagi beberapa tindakan kriminal

keimigrasian ataupun merekrut anggota tambahan ICE. Perintah Eksekutif ini

62 Ibid. hal 5. 63 Center for Migration Studies of New York, Op. Cit 64 Andrew Selee dan Sarah Pierce, Immigration Under Trump: A Reviw of Policy Shifts in the Year

Since the Election, Migration Policy Institute:New York, diakses dalam

https://www.migrationpolicy.org/research/immigration-under-trump-review-policy-shifts (23/10/2018;

20:33) 65 Ibid. hal. 4

47

berfokus pada isu-isu kota-kota yang dijadikan suaka dan kerjasama penegakkan

keimigrasian federal setempat. Dalam hal ini, Trump mengarahkan DHS untuk

menunjuk yuridiksi sebagai yuridiksi “suaka”. Serta mengizinkan penegakkan hukum

negara bagian untuk bertindak sebagai agen imigrasi yang bertujuan utnuk

menangkap dan menahan imigran.66 Dan mengakhiri Priority Enforcement Program

(PEP), yang dibuat oleh Pemerintahan Obama, dan menghidupkan kembali program

komunitas aman yang memerlukan yuridiksi lokal untuk mengeluarkan “tahanan”

imigran yang tidak sah dalam tahanan mereka.

Serta memperluas daftar prioritas dari “bukan warga negara” yang akan

dideportasi kepada siapapun yang tertuduh melakukan tindakan pidana, seperti

terlibat penipuan atau kesalahpahaman yang disengaja, telah menyalahgunakan

program, segala hal yang berkaitan dengan manfaat publik, merupakan subjek

terakhir pemindahan akan tetapi belum berangkat, maupun sebaliknya yang memiliki

resiko terhadap kesalamatan publik.67 Untuk mendukung program-program tersebut,

pemerintahan Trump turut memerintahkan DHS untuk meningkatkan anggota dari

ICE sebanyak 100,000 anggota. Hal tersebut bertujuan untuk menggunakan semua

sumber daya dan otoritas yang ada untuk mendeportasi sebanyak mungkin imigran

yang tidak berdokumen. Hal ini akan menyebabkan terajdinya pemisahan keluarga

yang sebelumnya belum pernah terjadi, termasuk keluarga dengan anak-anak warga

AS.

66 Center for Migration Studies of New York, Op. Cit 67 Ibid.

48

Program the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) dan Deferred

Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Resident (DAPA) yang

merupakan bagian dari the DREAM Act, pada era Trump kedua program ini akan

dihentikan.68 Program DACA yang dimulai dibawah pemerintahan Obama pada 2012

tersebut memberikan perlindungan bagi 690,000 imigran ilegal yang masuk ke AS

sebagai anak-anak dari deportasi. Pada 5 September 2017, pemerintah resmi

mengumukan pembatalan program diikuti dengan pemberhentian pemberian

tunjangan DACA kepada para pelamar baru dan pembaruan untuk individu dengan

masa berlaku berakhir pada 5 Maret 2018. Kemudian pada 5 Oktober, pemerintah

benar-benar memberhentikan pemberian tunjangan tanpa tanggal kadaluarsa.

Pada 27 Januari 2017, Trump turut menandatangani Perintah Eksekutif

protecting the nation from the terrorist attack by foreign nationals. Hal tersebut

diwujudkan dengan menangguhkan pemberian visa terhadap beberapa Negara seperti

Iran, Iraq, Sudan, Suriah, Libya, Somalia dan Yaman, menghentikan program

penerimaan pengungsi selama 120 hari, mengurangi jumlah pengungsi yang akan

diterima pada 2017 dari 110,000 menjadi 50,000, menghentikan pemindahan

pengungsi Suriah tanpa batas waktu, mengeluarkan mekanisme penyaringan

masuknya para warga Negara asing, dan menekankan DHS untuk menyelesaikan

sistem pelacak keluar-masuk.69 Selanjutnya untuk membahas program ini lebih lanjut

akan dijabarkan di sub-bab berikutnya.

68 Sarah Pierce, Op. Cit. hal. 14 69 Center for Migration Studies of New York, Op. Cit.

49

1.3 Latar Belakang Kebijakan Travel Ban Donald Trump

Sebelum pengesahan, Trump telah berulang kali menjanjikan mengenai

larangan pada individu Muslim yang akan masuk ke AS, dengan alibi sebagai bentuk

untuk meningkatkan keamanan nasional.70 Pada 27 Januari 2017, Presiden Trump

menandatangani perintah eksekutif nomor 13769 dengan judul Protecting the Nation

from Terrorist Attacks by Foreign Nationals.71 Perintah eksekutif ini mengenai

penangguhan penerbitan visa untuk warga Negara Iran, Irak, Sudan, Suriah, Libya,

Somalia dan Yaman. Terdapat dua poin dalam perintah eksektif ini yang pertama

penangguhan visa ke Negara-negara yang telah ditentukan dan pemeriksaan ekstrem,

dan kedua penangguhan program pengungsi AS dan larangan pengungsi Suriah.72

Menurutnya proses pengeluaran visa sangat krusial dalam mendeteksi

individu yang memiliki kemungkinan menjadi teroris dan memberhentikan proses

pengajuan mereka untuk masuk ke AS. Hal ini didasari atas tragedi 11 September

2001, yang mana kebijakan pada saat itu melarang petugas konsuler untuk memeriksa

pengajuan visa dari 19 negara yang berdampak pada terjadinya tragedi tersebut.73

Kebijakan ini dikeluarkan bertujuan untuk melindungi bangsa Amerika, maka

AS harus memastikan bahwa semua orang yang diterima di AS harus memiliki

pandangan dan prinsip-prinsip yang sama. AS tidak bisa, tidak boleh, mengakui

mereka yang tidak sejalan dengan konstitusinya. Juga AS, tidak boleh mengakui

70 Andrew Selee, Op. Cit. hal. 8 71 Ibid. Hal. 8 72 Center for Migration Studies New York, Op.Cit 73 Executive Order 13769 of January 27,2017, Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry

Into the United States. Vol.82, no.20, 1 Februari 2018 diakses dalam

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-02-01/pdf/2017-02281.pdf (22/09/2018; 20:30)

50

mereka yang melakukan tindakan fanatik atau kebencian (termasuk pembunuhan

demi kehormatan, bentuk kekerasan terhadap perempuan ataupun penganiayaan

terhadap mereka yang mempraktikkan kepercayaannya) ataupun mereka yang akan

melakukan penindasan baik ras, jenis kelamin, ataupun orietasi seksual.74 Dalam

perjalanannya mulai tahun 2017 hingga 2018 travel ban telah mengalami tiga kali

perubahan, yang mana dari ketiga perubahan tersebut dua merupakan Perintah

Eksekutif dan satu merupakan Presidential Proclamation yaitu:

1.3.1 Travel Ban 1.0

Perintah Eksekutif pertama kali ditandatangani oleh Presiden Trump pada 27

Januari 2017. Dengan hasil keimigrasian AS menangguhkan visa dari tujuh Negara

yaitu Iran, Irak, Libia, Sudan, Somalia, Yaman dan Suriah dalam jangka waktu 90

hari, dan menangguhkan program penerimaan pengungsi selama 120 hari. Kebijakan

ini berhasil mengurangi jumlah pengungsi menjadi 55,000 dari 110,000, dan

penangguhan yang tidak pasti (jangka waktu) penerimaan pengungsi yang berasal

dari Suriah.75

Para pengungsi sebelum masuk ke AS harus melewati beberapa tahap seperti

pemeriksaan oleh beberapa agen federal dan juga diwawancarai oleh pejabat DHS.

Pemerintah memiliki situs web sendiri untuk mengetahui infografis untuk

penggambaran proses penyaringan bagi para pengungsi. selain oleh pejabat DHS dan

74 Ibid. hal. 1 75 Shoba Sivaprasad Wadhia, National Security, Immigratin and the Muslim Bans. Penn State Law,

University Park. Hal. 1484 diakses dalam

https://pennstatelaw.psu.edu/sites/default/files/pictures/faculty/W%20%20L.pdf (22/09/2018; 20:29)

51

agen federal, calon pengungsi harus melewati proses wawancara oleh petugas USCIS

untuk melihat kelayakan seperti informasi latar belakang pemohon dan pemeriksaan

budaya dan medis.76 Dalam undang-undang imigrasi pengungsi didefinisikan sebagai

individu yang telah menderita penganiayaan atau menghadapi penganiayaan dimasa

depan karena ras, agama, kebangsaan, opini politik atau keanggotaan dalam

kelompok sosial tertentu.

Aturan ini telah menyebabkan kekacauan diseluruh bandara negeri, terjadi

kebingungan tentang penerapan aturan ini untuk kelas-kelas tertentu seperti penduduk

tetap yang sah secara hukum. Menurut Sirine Shebaya, seorang pengacara untuk hak-

hak sipil untuk muslim sebagai “pengacara bandara”, pasca berlakunnya aturan

tersebut kekacauan terjadi dibandara-bandara AS, para pengacara bandara berusaha

membantu anggota keluarga dan mengidentifikasi orang yang membutuhkan bantuan

hukum. Selain itu mereka membantu memberikan dukungan dan pengetahuan

dilapangan secara langsung kepada anggota masyarakat yang terkena dampak dari

aturan tersebut. Jatuhnya travel ban 1.0 bukan hanya pada kekacauan yang terjadi

dibandara tetapi juga di karenakan White House tidak berkonsultasi dengan pengacara

sebelum mengeluarkan larangan.77

1.3.2 Travel Ban 2.0

Selang beberapa bulan pasca kejatuhan travel ban 1.0, pada tanggal 6 Maret

2017 Presiden Trump kembali menandatangani perubahan Perintah Eksekutif

76 Ibid. hal 1484. 77 Ibid. hal. 1485

52

menjadi travel ban 2.0. Perubahan yang terjadi yaitu dihapusnya Irak sehingga hanya

menjadi enam Negara yaitu Iran, Libya, Sudan, Somalia, Yaman dan Suriah dalam

jangka waktu 90 hari, membekukan program penerimaan pengungsi dalam jangka

120 hari, dan memotong setengah jumlah pengungsi.78 Terdapat tiga perbedaan dalam

perubahan travel ban yaitu:79 pada travel ban 2.0, larangan dengan waktu tidak pasti

untuk pengungsi Suriah dibatalkan, larangan untuk pendatang Irak dibatalkan, dan

hari diberlakukannya peraturan tersebut ditunda selama sepuluh hari. Dalam aturan

ini menjelaskan lebih jauh dari kebingungan yang terjadi dari peraturan sebelumnya.

Terdapat pengecualian dari perintah ini seperti penduduk tetap yang sah atau para

pemegang kartu hijau, mereka yang dibebaskan bersyarat dan diterima di AS, mereka

yang diizinkan untuk berpergian, dua warga Negara dari suatu Negara yang

berpergian dengan menggunakan visa diplomatik, dan mereka yang mendapat

bantuan pengungsi.

Dalam perubahan ini terdapat skema baru mengenai pelepasan beberapa poin

dalam aturan sebelumnnya, bagi siapapun yang dapat menunjukkan bahwa:80

pertama, menolak masuk akan menyebabkan kesulitan nasional yang tidak

semestinya. Kedua, kedatangan tidak akan menimbulkan ancaman bagi keamanan

nasional ataupun keselamatan publik. Ketiga, kedatangan akan menjadi kepentingan

nasional. Ketiga hal diatas tidak didefiniskan dalam perintah eksekutif dan tidak

didefinisikan secara khusus dalam undang-undang imigrasi. Perintah eksekutif hanya

78 Ibid. hal. 1486 79 Ibid. 80 Ibid.

53

memberika sepuluh contoh siapa yang akan memenuhi syarat pengecualian, akan

tetapi pengecualian tersebut akan diberikan hanya berdasarkan kasus per kasus.

Beberapa contoh tersebut yaitu warga Negara asing dengan pekerjaan yang

signifikan, studi atau ikatan lain dengan AS, mereka yang masuk ke AS dalam hal

bisnis maupun kegiatan profesional lainnya, dan mereka yang ingin masuk dan

tinggal dengan anggota keluarga yang ada di AS.

3.2.3 Travel Ban 3.0

Travel Ban 3.0 dikeluarkan pada 24 September 2017 dalam bentuk

Presidential Proclamation, yang mana proklamasi serupa tetapi tidak identik dengan

perintah eksekutif. Dalam perintah terjadi beberapa perubahan dalam Negara-negara

yang dilarang masuk yaitu, Iran, Libya, Chad, Korea Utara, Suriah, Somalia,

Venezuela, dan Yaman.81 Negara-negara tersebut dipilih berdasarkan ancaman yang

telah dirasakan oleh AS. Pada perintah ini Sudan dikeluarkan dari “blacklist”. Sama

seperti sebelumnya pembatasan untuk warga Negara dari kedelapan Negara tersebut

tidak memiliki durasi yang pasti.

Yang termasuk dalam perubahan ini, seluruh imigran dan bagi para wisatawan

maupun perjalanan bisnis bagi warga Negara Libya dan Yaman. Seluruh imigran

maupun non imigran yang berasal dari Iran kecuali pemegang visa J,F dan M. seluruh

imigran dan non imigran yang berasal dari Korea Utara dan Suriah. Seluruh imigran

81 Center for Immigrant’s Rights Clinic, Travel Ban 3.0 at the Supreme Court. Hal. 3 diakses dalam

https://pennstatelaw.psu.edu/sites/default/files/documents/pdfs/Immigrants/Travel%20Ban%20Suprem

e%20Court%20Update.pdf (22/10/2018; 20:28)

54

dan non imigran yang mendapatkan keamanan ekstra bagi warga Negara Somalia.

Dan beberapa pejabat pemerintah yang bukan imigran dan seluruh keluarganya bagi

warga Negara Venezuela.82 Skema yang digunakan pada poin ini untuk mendapatkan

pengecualian masih sama seperti Travel Ban 2.0.

Selama berjalannya kebijakan tersebut AS telah memblokir jalan masuk bagi

pengungsi maupun wisatawan dari tujuh Negara ke AS. AS telah mengurangi jumlah

pengajuan pengungsi hingga ke level terendah sejak program penerimaan dibuat pada

tahun 1980. Trump telah membatalkan program DACA, dan menyediakan pekerjaan

resmi dan bantuan sementara dari deportasi kepada kurang lebih 690,000 imigran

resmi yang masuk ke AS sebagai anak-anak. Dan mengakhiri Temporary Protected

Status (TPS) bagi Haiti, Nikaragua dan Sudan, serta mengisyaratkan bahwa Honduras

dan Salvador mungkin akan kehilangan izin kerja dan perlindungan dari pemindahan

pada tahun 2018.83

Selanjutnya berdasarkan peraturan DHS, Presiden Trump kembali

menandatangani mengenai penghapusan Republik Chad pada 10 April 2018. Hal

tersebut didasari oleh meningkatnya manajemen identitas dan praktek berbagi

informasi sehingga telah memenuhi standar keamanan AS.84

82 Ibid. hal. 3 83 Andrew Selee, Op. Cit 84 National Security & Defense, Statement by the Press Secretary Regarding the Presidential Proclamation to Lift Entry Restrictions for Nationals of the Republic of Chad, 10 April 2018 diakses dari https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-presidential-proclamation-lift-entry-restrictions-nationals-republic-chad/ (27/11/2019; 0:45)