BAB II Audit Forensik
-
Upload
lithanitamariska -
Category
Documents
-
view
265 -
download
3
Transcript of BAB II Audit Forensik
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
1/21
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Korupsi
Hamzah (2008) menyatakan bahwa korupsi berawal dari bahasa latin
corruptio atau corruptus. Corruption berasal dari kata corrumpere, suatu kata
latin yang lebih tua. Dari bahasa lain itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti
Inggris yaitu, corruption, corrupt, ran!is yaitu corruption, dan "elanda yaitu
corruptie. Dari bahasa belanda inilah kata itu tersebut ke dalam bahasa Indonesia
yaitu korupsi. erbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam
ke#ahatan yang disebut sebagai White Collar Crime.
$orupsi menyangkut segi%segi moral, si&at dan keadaan yang tidak baik,
#abatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam
#abatan karena pemberian, &aktor ekonomi politik, serta penempatan keluarga atau
golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan #abatannya. 'enurut
iratma#a (200), korupsi adalah perbuatan tidak #u#ur, perbuatan yang
merugikan dan perbuatan yang merusak sendi%sendi kehidupan instansi, lembaga,
korps dan tempat beker#a para birokrat.
$orupsi adalah pen#ualan barang%barang milik pemerintah oleh pegawai
negeri untuk keuntungan pribadi. *+ebagai !ontoh, pegawai negeri sering menarik
pungutan liar dari izin dari perizinan, lisensi, bea !ukai, atau pelarangan masuk
bagi pesaing (+hlei&er dan -ishny dalam uanakotta, 200//). Di Indonesia
pegawai pemerintah pada umumnya memungut bayaran untuk tugas pokoknya
atau untuk pemakaian barang%barang milik pemerintah untuk kepentingan
5
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
2/21
6
pribadinya. $asus seperti itu dapat menyebabkan korupsi memiliki pengaruh yang
negati& terhadap pertumbuhan suatu negara.
'enurut +ilalahi dalam iratma#a (200) korupsi tidak hanya ter#adi pada
aparatur pemerintah, namun korupsi di kalangan pegawa #uga dapat ter#adi bahkan
dengan skala yang lebih besar, seperti ter#adinya kredit ma!et di se#umlah bank
swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan
pengusaha. Disamping itu korupsi yang ter#adi di kalangan aparatur negara tidak
semata%mata hanya disebabkan oleh ga#i yang sedikit, sebab pada umumnya
pelaku korupsi yang melakukan korupsi se!ara besar besaran adalah mereka yang
berga#i besar akan tetapi tidak puas dengan apa yang diterima sehubungan dengan
meningkatnya kebutuhan
2.2 Akutansi Forensik dan Audit Investigati
2.2.1 Akuntansi Forensik
1kuntansi &orensik adalah aplikasi ilmu keuangan dalam upaya peme!ahan
masalah dalam konteks rule of evidence. 'enurut iratma#a (200) akuntansi
&orensik sebagai aplikasi ilmu akuntansi diarahkan untuk mampu menyediakan
in&ormasi, bukti dan pembuktian yang memadai untuk debat pada persidangan di
pengadilan. 1kuntansi &orensik, menyediakan suatu analisis akuntansi yang dapat
digunakan dalam pengadilan yang merupakan basis untuk diskusi di dalam
pengadilan. enerapan pendekatan%pendekatan dan analisis%analisis akuntansi
dalam akuntansi &orensik diran!ang untuk menyediakan analisis dan bukti
memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat di#adikan bahan untuk
pengambilan berbagai keputusan di pengadilan.
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
3/21
7
(Hou!ks dalam "ressler 200) menyatakan bahwa akuntansi &orensik dapat
dide&inisikan sebagai penggunaan akuntansi, audit, dan keterampilan in3estigasi
untuk membantu dalam masalah hukum. +ama halnya dengan dokter &orensik
yang merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran untuk menemukan bukti%bukti
ke#ahatan, teknik akuntansi &orensik pun menerapkan teknik%teknik akuntansi
untuk mengungkapkan aspek &inansial yang berkaitan langsung dengan dugaan
kasus penyelewengan. +eorang akuntan &orensik akan dapat mengenali dan
melakukan analisis mendalam atas transaksi &inansial yang rumit yang digunakan
oleh pelaku ke#ahatan untuk menutupi #e#ak tindakannya.
2.2.2 Audit Investigati
1udit in3estigasi merupakan suatu !ara yang dapat dilakukan untuk
mendeteksi dan memeriksa &raud terutama dalam laporan keuangan yang
kemungkinan sedang atau sudah ter#adi menggunakan keahlian tertentu dari
seorang auditor (teknik audit). 'enurut Herlambang (20), audit in3estigasi
adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertu#uan untuk
mengidenti&ikasi dan mengungkap ke!urangan atau ke#ahatan dengan
menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik%teknik yang umumnya digunakan
dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu ke#ahatan.
'enurut uanakotta (200/) terdapat tu#uan audit in3estigasi, beberapa
diantaranya yaitu sebagai berikut.
. 'emberhentikan mana#emen. +ebagai teguran keras bahwa mana#emen tidak
mampu mempertanggung%#awabkan kewa#iban &idusiernya.
2. 'emeriksa, mengumpulkan dan menilai !ukup dan rele3annya bukti. 4ntuk
menekankan diterimanya bukti%bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan
hakim di pengadilan.
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
4/21
8
5. 'elindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah.
6. 'enemukan dan mengamankan dokumen yang rele3an untuk in3estigasi.
7. 'enemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari
kerugian yang ter#adi.. 'emastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga men#adi
pelaku ke#ahatan, mengerti kerangka a!uan dari in3etigasi tersebut.
/. 'emastikan bahwa pelaku ke#ahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
8. 'enyapu bersih semua karyawan pelaku ke#ahatan.
9. 'emastikan bahwa perusahaan tidak lagi men#adi sasaran pen#arahan.
0. 'enentukan bagaimana in3estigasi akan dilan#utkan.
2.! Investigasi "engadaan
2.!.1 "engadaan "u#$ik
'enurut :d;uist et al(2000) pada prinsipnya, pengadaan publik (Public
Procurement) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi
publik untuk mendapatkan barang (goods), bangunan (works), dan #asa (services)
se!ara transparan, e&ekti&, dan e&isien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
penggunanya. Dalam hal ini, pengguna bisa indi3idu (pe#abat), unit organisasi
(dinas, &akultas, dsb), atau kelompok masyarakat luas. Dari pengertian diatas
dapat disimpulkan bahwa pengadaan publik ditentukan oleh siapa yang
melaksanakan pengadaan bukan oleh obyek dari barang
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
5/21
9
dipastikan pembelian barang akan bersaing dan e&ekti&. 'enurut uanakotta
(200/) agar ber&ungsi e&ekti&, suatu rezim pengadaan perlu men!akup !iri%!iri
berikut
. $erangka hukum yang #elas, komprehensi&, dan transparan yang antara lain
mewa#ibkan pemasangan iklan yang luas tentang kesempatan%kesempatan
penawaran, pengungkapan sebelumnya tentang kriteria untuk mendapatkan
kontrak, pemberian kontrak yang didasarkan atas kriteria yang ob#ekti& bagi
penawar yang dinilai paling rendah, pemaparan publik bagi penawaran%
penawaran itu, ases terhadap mekanisme penin#auan untuk keluhan penawar,
pengngkapan publik dari hasil%hasil proses pengadaan dan pemeliharaan
!atatan lengkap tentang seluruh proses tersebut.
2. $e#elasan tentang tanggung #awab%tanggung #awab dan akuntabilitas
&ungsional termasuk penun#ukan tanggung #awab yang #elas atas pengelolaan
proses pengadaan, memastikan bahwa aturan%aturan ditaati dan mengenakan
sanksi%sanksi #ika aturan%aturan itu dilanggar.
5. +uatu organisasi yang bertanggung #awab untuk kebi#akan pengadaan dan
pengawasan penerapan tepat dari kebi#akan tersebut.
6. +uatu mekanisme penegakan. anpa penegakan, ke#elasan aturan, dan &ungsi
tidak ada artinya. "adan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit
pengadan publik dan memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar
aturan.
7. +ta&& pengadaan yang terlatih baik, kun!i untuk memastikan sistem
pengadaan yang sehat.
2.!.2 Siste% "engadaan Indonesia
$a#ian pengadaan nasional bank dunia untuk Indonesia menyimpulkan bahwa
sistem pengadaan tidak ber&ungsi dengan baik, *Ia tidak dipa!u oleh pasar, rentat
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
6/21
10
terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan, dan menurunkan nilai yang dibayar
dari dana%dana publik. +elain itu ma#alah mingguan empo #uga mengungkapkan
pengaturan%pengaturan kolusi&, dalam bentuk lingkaran penawar yang
terorganisasi rapi, yang menimbulkan kerugian%kerugian substansial bagi
bendahara emerintah. 1turan%aturan kolusi& ini ter#adi dengan keterlibatan akti&
pe#abat%pe#abat pemerintah. $olusi tersebut merupakan bagian dari proses
pengadaan, menggunakan teknik%teknik seperti spesi&ikasi%spesi&ikasi yang
membatasi, pemilahan paket kontrak, prosedur penawaran tidak bersaing,
pemasangan iklan se!ara terbatas, masa penga#uan penawaran yang dipersingkat,
dan pelanggaran kerahasiaan selama proses pengadaan.
'enurut uanakotta (200/), kerangka akuntabilitas untuk pengadaan publik
di Indonesia !a!at dalam beberapa hal.
. $erangka Hukum =a!at
ara eksekuti& dari legislati& pemerintah telah gagal menyediakan kerangka
hukum e&ekti& untuk pengadaan publik. idak ada undang%undang pengadaan
nasional selain undang%undang konstruksi (44 >o.8
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
7/21
11
emerintah tidak mengorganisasikan dirinya untuk pengadaan publik.
pemerintah tidak mempunyai badan yang #elas harus bertanggung #awab
untuk kebi#akan dan pematuhan pengadaan publik. $arena badan tersebut
tidak ada, "appenas dan Departemen emukiman dan rasarana ilayah
berbagi tanggung #awab tersebut, tetapi mereka tidak memilik mandat untuk
menyandang tanggung #awab &ormal atas kebi#akan pengadaan dan
pengawasannya. engadaan itu sendiri dikelolah oleh mana#emen proyek
(pimpro).
5. Insenti&%insenti& terdistorsi1kibat pamong pra#a yang dikelola dengan buruk dan peradilan yang lemah,
kerangka insenti& melen!eng #auh sehingga tidak ada imbalan untuk e&isiensi
dan ke#u#uran dan tidak ada hukuman untuk korupsi. "aik pimpro maupun
anggota panitia lelang menghadapi insenti&%insenti& kuat untuk berpartisipasi
dalam korupsi dan kolusi yaitu sebagai berikut.
a) "agian mereka dari hasil lingkaran kolusi& yang mendominiasi
pengadaan publik mungkin sekali relati& sangat tinggi terhadap ga#i dan
tun#angan mereka.
b) idak adanya mekanisme keluhan yang tepat serta tidak adanya sanksi
administrati& atau hukum apapun karena terlibat dalam kolusi membantu
mengabadikan sistem tersebut.
!) 1nggota%anggota panitia lelang tidak mempunyai pelatihan untuk
melakukan tugas mereka dengan baik. 1kibatnya, tin#auan penawaran
ber&okus pada persyaratan administrati& ketimbang pada persyaratan
teknis.
d) idak ada #en#ang karier #elas pimpro dan spesialis pengadaan.
e) emerintah gagal memberikan sumber daya%sumber daya kepada panitia
lelang untuk melakukan tugasnya dengan baik. 1nggaran%anggaran untuk
iklan, mengetik dan men!etak dokumen%dokumen penawaran nyaris
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
8/21
12
tidak memadai atau tidak ada dan tidak dipungut biaya untuk membayar
biaya penyusunan dan pen!etakan dokumen penawaran.
&) idak ada aturan dan undang%undang #elas yang memperke!il
kebi#aksanaan memudahkan kolusi
6. engadaan dilakukan di "alik pintu ertutup
engungkapan publik terbatas terhadap proses pengadaan memperkuat
insenti&%insenti& buruk tersebut. +ebagian besar proses tersebut berlangsung di
balik pintu tertutup. Hasil%hasil penawaran berikut pembenaran yang sesuai
dengan pemenangan penawaran tidak diumumkan. 'engikuti usul "ank
Dunia, pemerintah telah menyetu#ui in&ormasi ini diumumkan bagi semua
proyek "ank Dunia yang baru akan di!erminkan dalam per#an#ian%per#an#ian
sah dengan "ank Dunia.
7. engauditan ?emah
+ebagian besar proses audit%satu%satunya instrumen yang tersedia untuk
menegakkan aturan main dan ketentuan%ketentuan seperti telah di!atat%tidak
e&ekti&. :&ekti3itas untuk menegakkan praktik%praktik pengadaan yang baik
lebih lan#ut disesuaikan oleh auditor emerintah yang kurang mengenal
aturan dan prinsip pengadaan. alaupun sekiranya pengauditan itu e&ekti&
sektor peradilan tidak ber&ungsi memastikan bahwa mereka yang
menyalahgunakan proses pengadaan tidak akan memikul akibat%akibatnya.
$eengganan untuk menerapkan sanksi%sanksi administrati& terhadap pegawai
negeri yang ketahuan berkolusi dengan lingkaran%lingkaran penawar berarti
bahwa se!ara e&ekti& tidak ada mekanisme penegak.
2.!.! Ketentuan "erundang&'ndangan
ara auditor keuangan negara dan in3estigator yang mendalami kasus%kasus
pengadaan barang dan #asa perlu mengetahu dan menguasai ketentuan perundang%
undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan #asa. u#uan
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
9/21
13
dikeluarkannya ketentuan perundangan tentunya sangat #elas. $onsideransi dalam
keppres 80
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
10/21
14
bersamaan dengan dokumen penararan dan terhadap peserta yang diusulkan untuk
men#adi pemenang serta !adangan pemenang die3aluasi dokumen kuali&ikasinya.
+alah satu kewa#iban dalam pengadaan barang dan #asa adalah penyusunan
Harga erkiraan +endiri (H+). engguna barang
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
11/21
15
mengurangi
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
12/21
16
mewaspadai ketidaklengkapan dokumen. 'enurut uanakotta (200/297) *1da
dua skema &raud dalam tahap ini, pertama dalam penentuan kebutuhan, kedua
dalam penentuan spek. Dalam penentuan kebutuhan, sering ter#adi
persekongkolan antara pe#abat atau pegawai dari lembaga yang membeli dengan
supplier. +upplier memberikanuang suap kepada pe#abat atau pegawai dari
lembaga yang membeli sebagai u!apan terima kasihnya karena pe#abat atau
pegawai itu berhasil menentukan kebutuhan akan barang dan #asa yang akan
dipasok. Dalam ran!angan &raud yang kedua, yang men#adi sasaran adalah
speknya. 'enurut uanakotta (200/) ge#ala%ge#ala berikut patut diwaspadai.
. $ontrak dibuat se!ara !eroboh, melemahkan kedudukan pembeli dan
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
13/21
17
) Arang dalam memberikan in&ormasi atau nasihat yang menguntungkan satu
kontraktor.
2) embeli menggunakan #asa konsultasi, masukan, atau spek yang dibuat oleh
kontraktor yang dinggulkan. Hal ini #uga sering di#umpai dalam pengadaan
#asa%#asa konsultasi dimana konsultan yang diunggulkan akan membuat
Terms of Referencedan detail lainnya dari dokumen tender.
5) embeli memperbolehkan konsultan yang ikut dalam penentuan dan
pengembangkan spek, men#adi subkontraktor atau konsultasi dalam proyek
itu.
6) "iaya dipe!ah%pe!ah dan disebar ke berma!am akun atau perin!ian sehinng
lolos dari pengamatan atau review.
7) e#abat senga#a membuat spek yang tidak konsisten dengan spek sebelumnya
untuk pengadaan serupa. 1lasannya bisa berma!am%ma!am, misalnya *kita
terdesak waktu atau *inisellers market.
2.!.(.2 Ta,ap "ena-aran dan Negosiasi
+kema &raud dalam tahap ini umumnya berupa persekongkolan antar
apembeli dan kontraktor yang diunggulkan dan kontraktor *pendamping atau
*pemantas yang meramaikan proses penawaran. Di permukaan, proses tender
kelihatannya sah karena peserta tender !ukup banyak atau bahkan melimpah.
'enurut uanakotta (200/) terdapat beberapa skema &raud pada saat tahap
penawaran dan negosiasi yaitu sebagai berikut.
a. ermainan yang berkenaan dengan pemasukan dokumen penawaran. 1da
banyak bentuk dari permainan atau skema &raud ini, misalnya membuka
dokumen penawaran lebih awal, menerima dokumen penawaran meskipun
sudah melewati batas waktu, mengubah dokumen penawaran se!ara tidak sah
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
14/21
18
(setelah berhasil *mengintip dokumen saingan), mengatur harga penawran,
memalsukan berita a!ara dan dokumen proses tender lainnya.
b. ermainan yang berkenaan dengan manipulasi dalam proses persaingan
terbuka. Dilakukan dengan persekongkolan di antar apembeli dan sebagian
peserta tender. "eberapa !ontoh permainan di atas #ug amasuk kategori ini.
!. ender arisan (bid rotation). ersekongkolan ini dilakukan untuk menentukan
pemenang kontraktor sebelum dokumen penawaran dibuka.
d. 'enghalang%halangi penyamapain dokumen penawaran. "entuk permainan
ini pun beraneka ragam. +eorang atau beberapa peserta tender tiba%tiba
(dengan atau tanpa alasan) mengundurkan diri. eserta tender ditolak karena
menggunakan *&ormulir yang salah atau *lupa merekatkan materai.
"eberapa peserta mengatur persyaratan tambahan, seperti izin dari asosiasi
pengusaha se#enis atau *putra daerah, dan lain%lain. Bang tidak #arang ter#adi,
pengusaha da&tar *hitam #ustru mengendalikan asosiasi pengusaha se#enis.
1sosiasi sema!am ini tidak lain dari penikmat rantai ekonomi.
e. 'enyampaikan dokumen penawaran pura%pura (complementary bids) yang
berisi harga yang relati& lebih tinggi atau persyaratan yang sudah pasti akan
mengalahkannya. enyampaian complementary bids memang dimaksudkan
untuk *meramaikan bursa agar tender tersebut kelihatan sahih.
&. 'emasukkan dokumen penawaran *hantu. erusahaan men!iptakan banyak
perusahaan lain yang bohong%bohongan. erusahaan%perusahaan bodong ini
bergentayangan dalam arena tender. Bang ter#adi adalah mereka terkait
kepada seorang pemilik yang sama. anda%tanda yang !epat dikenali adalah
alamat dan nomor telepon sama, akta notaris (akta pendirian) dibuat pada hari
yang sama di notaris yang sama dengan nomor urut yang terautr. ada hari
pembukaan dokumen penawaran, ke%0 perusahaan bodong ini diwa#ili satu
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
15/21
19
orang@ ia #uga menandatangani berita a!ara dan atas nama ke%0 perusahaan
bodong.
g. ermainan harga. $ontraktor senga#a memainkan harga. +esudah terpilih
dalam proses negosiasi, ia *mena&sirkan kembali data harganya. Ini berakhir
dengan harga yang leibh mahal dari kontraktor yang dikalahkannya. "entuk
lain adalah penggantian subkontraktor atau konsultan yang lebih rendah mutu
atau kuali&ikasinya, atau tidak mengungkapkan nilai dari barang%barang
proyek (laptop, mesin &otokopi, dan lain%lain) sesudah proyek berakhir.
2.!.(.! Ta,ap "e$aksanaan dan "ene$esaian Ad%inistrati
'enurut uanakotta (200/) tahap ini meliputi kegiatan%kegiatan berikut.
) erubahan dalam order pembelian
2) Reviewyang tepat waktu atas bagian peker#aan yang sudah selesai diker#akan
dan untuk bagian mana kontraktor berhak menerima pembayaran.
'enurut uanakotta (200/) terdapat dua ran!angan &raud atau bentuk
permainan dalam tahap ini, yaitu substitusi atau penggantian produk dan
*kekeliruan dalam perhitungan pembebanan. 4ntuk menaikkan keuntungan,
kontraktor mengganti barang atau produk atau bahan baku
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
16/21
20
/) emindahan tags yang bertanda *sudah diperiksa dari barang yang sudah
diperiksa ke barang%barang yang belum diperiksa.
8) enggantian dengan barang%barang yang kelihatannya (rupanya) sama.
uanakotta (200/) men#elaskan bahwa untuk mendeteksi permainan di atas,
auditor harus melakukan.
) enge!ekan se!ara rutin dan kun#ungan mendadak
2) 'e%re3iu laporan inspeksi atau laporan laboratorium pengu#ian se!ara !ermat
5) 4#i produk di laboratorium independen
6) Ce3iu dokumen dan bandingkan dengan produk atau #asa yang diterima untuk
memastikan adanya kepatuhan
7) enilaian atas barang dan #asa yang diserahkan untuk memastikan bahwa
ketentuan yang disepakati telah dipenuhi, termasuk didalamnya pengendalian
mutu.
uanakotta (200/) menyatakan bahawa, bentuk permainan kedua,
kekeliruan dalam pembebanan bisa berupa kekeliruan perhitungan (ada biaya
yang boleh dan tidak boleh dibebankan ke proyek), kekeliruan dalam
pembebanan biaya material atau tenaga ker#a. =ontoh dalam kontrak
penggunaan tenaga konsultan yang pembebanannya meliputi #umlah waktu
(man-hours man-days man-month dan seterusnya) dikalikan tari& per satuan
waktu. Bang bisa dimainkan adalah #umlahw aktunya, tari& yang seharusnya
dan hasil perkalian.
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
17/21
21
/a%#ar 1.
Ske%a Fraud
Su%#er0 Tuanakotta* 2
2.( Computer Forensic
2.(.1 "engertian Computer Forensic
uanakotta (200/) menyatakan bahwa terdapat dua pokok utama dalam
computer forensic. ertama, segi teknis yang berkenaan dengan teknologi
(komputer, internet, #aringan) dan alat%alat (Windows !ni" disk drive imaging
dan proses analisis lainnya). $edua, segi teknis hukum yang berkenaan dengan
upaya pen!arian bukti (penggeledahan dan penyitaan), penanganan bukti dan alat
bukti. 'enurut uanakotta (200/) komputer &oernsik adalah penerapan teknik%
teknik analitis dan in3estigati& untuk mengidenti&ikasi, mengumpulkan,
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
18/21
22
memeriksa dan melindungi bukti atau in&ormasi digital. ?ingkup yang populer
disebut adalah cyber crime, diantaranya (uanakotta, 200/) sebagai berikut.
) enyalahgunaan dan penipuan melalui internet2) emeraasan
5) engungkapan rahasia perusahaan
6) $egiatan mata%mata industri
7) enyimpanan in&ormasi berkenaan dengan peren!anaan dan pelaksanaan
ke#ahatan.
uanakotta (200/) menyatakan bahwa terdapat tiga langkah utama dalam
computer forensics, yaitu sebagai berikut.
a# $maging
$maging disini dimaksudkan sebagai mengambil image. +e!ara sederhana,
suatu alat dihubungkan ke salah satu communication portdan alat ini akan
merekam seluruh data yang ada pada electronic storage media(seperti hard
disk) dalam komputer se!ara lengkap, tidak kurang atau lebih. %isk imaging
atau disk driveimaging ingin menghasilkan *bayangan !ermin atau *clone&,
bukan sekadar mengopi seperti dalam bahasa sehari%hari.
b# Processing
Dimaksudkan sebagai mengolah !itra atau image. +esudah mendapatkan
*bayangan !ermin dari data aslinya, !itra atau image ini harus diolah untuk
memulihkan file yang terlan#ur dihapus atau yag ditulisi kembali dengan
current file. Dengan memulihkan imagehasil kopian files danfolders akan
tampil seperti pada media penyimpanan data yang asli.
c# 'nalying
Dimaksudkan sebagai menganalisis image yang sudah diproses. $etika
memeriksa currentfile, yang sering men#adi perhatian adalah nama file
seperti nama%nama seksi untuk bahan pornogra&i, dewa perang untuk
penyelundupan sen#ata, warna%warni untuk uang suap kepada pimpinan
partai, bahkan istilah yang menun#uk #abatan seorang pe#abat sipil atau militer
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
19/21
23
dalam kasus korupsi. >ama files dengan akhiran tertentu memberikan
indikasi mengenai isinya seperti nama graphic files yang berisi gambar%
gambar berakhiran dengan .gi&, .bmp, atau .#pg. internet history files dan
temporary internetfiles berisi #e#ak%#e#ak tentang web sites yang dikun#ungi,
files yang di%delete dan lain%lain. Computer forensics specialistakan beker#a
dengan kehati%hatian pro&esional untuk memastikan.
)# idak ada kemungkinan bukti men#adi rusak, dihan!urkan, atau tidak lagi
*murni karena prosedur yang digunakan dalam in3estigasi.
*# idak ada kemungkinan masuknya computer virus se#ak kedatangan
penyidik.
+# +emua bukti yang diperoleh ditangani sedemikian rupa sehingga
terlindung dari kerusakan mekanis dan kerusakan electromagnetic.
,# 1da mata rantai penyimpanan, pengawasan, dan dokumentasi yang
berkesinambungan atas bukti dan barang bukti.
# 1pabila tidak dapat dihindari, terhenttinya kegiatan usaha ditekan
serendah mungkin.
.# +emua in&ormasi rahasia yang dilindungi oleh undang%undang tidak boleh
disadap.
Computer forensics specialistmenentukan bukti yang mungkin terkandung dalam
sistem komputer dan berupaya untuk mendapatkannya dengan.
. 'elindungi seluruh sistem komputer yang men#adi sub#ek pemeriksaan
&orensiknya dari segala perubahan, kerusakan, perusakan, korupsi data atau
kemasukan dan pemasukan 3irus.
2. 'enemukan semua files yang terdiri atas files yang terlihat di monitor,files
yang sudah di delete.
5. 'emulihkan sedapat mungkin semuafiles yang ditemukan
6. 'engungkapkan isi dari files yang tersembunyi dan temporary files, swap
files yang digunakan oleh program aplikasi dan operating system
7. 'engaksesfiles yang dilindungi dengan password dan sandi (encrypted files/
. 'enganalisis data rele3an yang mungkin ada
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
20/21
24
/. 'en!etak hasil analisis yang menyeluruh mengenai sistem komputer yang
diperiksa.
8. 'emberikan konsultasi sebagai seorang ahli dalam idang !omputer &orensi!s
dan kesaksian di pengadilan.
uanakotta (200/) menyatakan bahwa orang%orang yang dapat
meman&aatkan bukti &orensik komputer yaitu sebagai berikut.
. ara penyidik dan penuntut umum dalam kasus pidana
2. ?itigasi dalam kasus%kasus perdata
5. erusahaan asuransi yang berusaha menghentikan klaim karena adanya unsur
&raud6. erusahaan yang menangani perkara tuduhan pele!ehan seksual di tempat
ker#a, aset misappropriation termasuk rahasia dagang, korupsi, dan in&ormasi
kon&idensial lainnya.
7. Indi3idu dalam kasus per!eraian dan pele!ehan seksual
2.(.2 )engena$i Bukti Digita$
erkembangan yang pesat dalam teknologi in&ormasi mengharuskan para
akuntan &orensik mengenali bukti%bukti digital yang merupakan potensi barang
bukti atau alat bukti untuk pembuktian di pengadilan. "erbagai peralatan
ekektronik dapat menyimpan data yang merupakna barang bukti penting dalam
kasus ke#ahatan. $e!uali dalam keadaan darurat, alat%alat elektronik tidak boleh
disentuh atau diakses. ika akses harus dilakukan, maka semua tindakan yang
diambil haruslah didokumentasikan dengan !ara%!ara yang dapat diterima di
pengadilan. Di samping komputer yang menyimpan data dan in&ormasi digital,
ada beberapa peralatan elektronis yang kita gunakan sehari%hari yang #uga
menyimpan in&ormasi digital (uanakotta, 200/), yaitu sebagai berikut.
. elepon nirkabel
2. 1lat penyeranta (electronic paging device)
-
7/23/2019 BAB II Audit Forensik
21/21
25
5. 'esin &aks
6. 1lat penun#uk ID si pengirim pesan
7. $artu !erdas
. ?ain%lain
2.(.! "respekti 3uku% dari Bukti Digita$
uanakotta (200/) menyatakan prespekti& hukum dari bukti digital yaitu
sebagai berikut.
. enanganan erangkat $eras dan ?unak
enis pemeriksaan dibedakan antara lain, (a) pemeriksaan di mana in&ormasi
yang di!ari ada pada komputer di mana pemeriksaan dilakukan, (b)
pemeriksaan atas in&ormasi yang disimpan off-sitedi tempat lain di mana
komputer (tempat pemeriksaan) digunakan untuk mengakses data.
2. In&ormasi Hasil $e#ahatan
In&ormasi hasil ke#ahatan bisa berupa penggandaan perangkat lunak dengan
pelanggaran hak !ipta atau harta kekayaan intelektual dan pen!urian
in&ormasi perusahaan atau negara yang dirahasiakan.
5. In&ormasi sebagai Instrumen $e#ahatan
Dalam hal tertentu, in&ormasi dapat digunakan sebagai alat atau instrumen
untuk melakukan ke#ahatan, misalnya perangkat lunak untuk membuka kode
atau password. enyidik boleh atau dapat menyitanya #ika se!ara wa#ar
in&ormasi tersebut digunakan sebagai instrumen ke#ahatan.
6. In&ormasi sebagai "ukti $e#ahatan"ukti ke#ahatan dapat disita seperti halnya instrumen atau alat ke#ahatan.
"ukti ke#ahatan bisa berupa !etakan (hand copy printouts). "ukti ini, #ika ada
di tangan pelaku, merupakan bukti yang penting. "ukti lainnya adalah !atatan
yang dibuat berupa tulisan tangan yang ada di dekat komputer atau peralatan
ekektronik lainnya, seperti password atau sandi%sandi, dan sebagainya.