BAB I · Web viewBAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.1. Maksud...
Transcript of BAB I · Web viewBAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.1. Maksud...
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
selaku Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban
untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode
pelaporan untuk kepentingan :
1. Akuntabilitas
Kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan
sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas
pelaksanaan amanah yang diterimanya secara objektif.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan
ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan
ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
1
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :
1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi suumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas pemerintah daerah;
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
6. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang
ditetapkan;
7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
8. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
9. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.
Adapun Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri
dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi
Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
2
realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan
setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima
atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas
adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-
kurangnya pos-pos berikut:
1. Aset
2. Investasi jangka panjang
3. Aset Tetap
4. Dana Cadangan
5. Aset Lainnya
6. Kewajiban
7. Ekuitas
Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;
1. Pendapatan dari kegiatan operasional
2. Beban Operasional dari Beban
3. Surplus Non Operasional
4. Defisit Non Operasional
5. Pos Luar Biasa
3
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :
1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit LO
3. RK-PKD
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5. Ekuitas Akhir dan Koreksi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan
oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
Catatan atas Laporan Keuangan
Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas
Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai
berikut:
1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan SKPD
Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah,
antara lain :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 7) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
5
13.Permendagri 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di
Pemda ;
14.Perda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penataausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2019 ;
1.3. Sistematia penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
Sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD TA 2016
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan SKPD
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.2.1. Aset
5.2.2 Kewajiban
5.2.3 Ekuitas
5.3. Penjelesan Pos-Pos Laporan Operasional
5.3.1 Pendapatan-LO
5.3.2 Beban
5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
6
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD
Bab VII Penutup
7
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD SKPD
2.1. Ekonomi Makro
Ekonomi Jawa Tengah triwulan II-2019 tumbuh 5,62 persen (y-on-y). Dari sisi
produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan
tertinggi dicapai kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh
19,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 12,89 persen.
Perekonomian Jawa Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2019 mencapai Rp 339.791,18
miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 248.808,27 miliar.
Ekonomi Jawa Tengah triwulan II-2019 tumbuh 5,62 persen (y-on-y). Dari sisi
produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan
tertinggi dicapai kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh
19,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 12,89 persen.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah pada kuartal I/2019 5,14 persen.Pertumbuhan tersebut lebih rendah 0,23
poin dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2018 sebesar
5,37 persen. pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kuartal pertama tahun ini
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu didukung oleh semua lapangan
usaha. Beberapa sektor menurut lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan
lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.
Beberapa faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada
kuartal pertama tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada
periode yang sama tahun lalu.
Sektor-sektor tersebut, lanjutnya seperti sektor konstruksi dan industri.
Menurutnya, konstruksi yang terjadi pada kuartal pertama tahun ini di Jawa Tengah
tidak sebanyak konstruksi pada Januari - Maret 2019 yang terdapat pembangunan
jalan tol trans-Jawa.
Sementara itu terkait dengan industri, pertumbuhan yang lebih rendah dapat
terjadi karena beberapa faktor, kemungkinan salah satunya adalah penundaan. Contoh
sektor industri yang belum bergerak pada kuartal pertama tahun ini adalah industri
makanan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang
8
memiliki pertumbuhan paling rendah pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan
dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,96%
Kemudian diikuti oleh administrasi pemerintahan sebesar 2,10%, dan
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur yang tercatat tumbuh 2,58% pada
Januari – Maret 2019 dibandingkan Januari—Maret 2018.
Pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha dicatatkan oleh sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,55%. Kemudian, diikuti
Informasi dan Komunikasi serta Transportasi dan Pergudangan yang masing-masing
tercatat sebesar 12,12% dan 9,92%.
Adapun berdasarkan pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga
non profit yang melayani rumah tangga tercatat sebagai komponen yang tumbuh
paling besar pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu, yakni 12,41%.
Struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari sisi produksi masih tetap
didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, yakni sebesar 34,20%.
Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga
masih mendominasi dengan komposisi 60,86%.
2.2. Kebijakan Keuangan
Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah
dilaksanakan melalui Government Resources Management System Provinsi Jawa
Tengah, (GRMS) yaitu bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi
jawa tengah dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 122 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun
2018 tentang Pedoman Penataausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2019. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis,
periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.
Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan
pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan
perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :
9
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan
umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2019 meliputi :
a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan;
c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan
mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak,
bukan pajak dan pembaharuan data;
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia
yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
Kebijakan tersebut ditempuh melalui potensi riil sumber-sumber pendapatan dan
peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan
mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi
pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan
lain-lain.
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah tahun 2019 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN
tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk :
a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk
menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT
dan pendampingan DAK;
b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
c. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa
Tengah Tahun 2019, meliputi :
1) Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
2) Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
masyarakat;
4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung
pengembangan wilayah;
5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta
pengurangan risiko bencana;
10
6) Mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance);
7) Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah.
d. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional,
dengan tetap mempriotitaskan pembangunan daerah serta memiliki skala
pelayanan nasional dan regional.
Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran
dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas
pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun
mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 sebagai
sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada
perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-
hatian (prudential);
c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan
anggaran;
d. Membentuk dana cadangan.
Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan,
maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang
dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung
tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
11
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah
sebesar Rp. 15.735.195.935 ( Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta
Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) atau
tercapai sebesar 136,83 % dari target sebesar Rp. 11.500.000.000 ( Sebelas Miltar
Lima Ratus Juta Rupiah ) . Jumlah tersebut didapat dari sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yaitu :
1. Retribusi Jasa Usaha Rp. 3.624.888.250 ( Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh
Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh
Rupiah ) atau 109,52 % dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 3.309.781.000
( Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu
Rupiah ). Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal dan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah ;
2. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 400.950.000 ( Empat Ratus Juta Sembilan Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah ) atau 132,91 % dari anggaran pendapatan sebesar Rp.
301.675.000 ( Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ).
Retribusi Perizinan Tertentu berupa Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada
Badan;
3. Pendapatan Denda Retribusi Rp. 16.428.185 ( Enam Belas Juta Empat Ratus Dua
Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah ) dari anggaran
pendapatan sebesar sebesar Rp. 0. Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pendapatan Denda
Retribusi Izin Trayek ;
4. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Rp. 11.692.929.500 ( Sebelas Milyar Enam
Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima
Ratus Rupiah ) atau 148,23 % dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 7.888.544.000
( Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat
Puluh Empat Ribu Rupiah ). Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
berasal dari Fasilitas Umum.
Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) adalah sebesar Rp. 197.483.656.737 ( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar
12
Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh
Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah ) atau tercapai 96,05 % dari anggaran sebesar Rp.
205.614.796.000 ( Dua Ratus Lima Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ). Pada pendapatan sebesar Rp. 15.735.195.935 (
Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima
Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) masih terhitung atau terdapat
pendapatan pada tahun lalu kas di bendahara penerimaan yang masih di catat dalam
SPJ sebesar Rp. 23.972.500 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua
ribu Lima Ratus Rupiah) jadi pendapatan netto nya adalah sebesar Rp. 15.711.223.435.
(Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat
Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai sebesar Rp. 46.368.491.321
( Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus
Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah ) atau 98,96 % dari
anggaran belanja sebesar Rp. 46.856.796.000.
2. BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.762.660.000 ( Dua
Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )
atau 89,15 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 3.099.002.000
3. BELANJA LANGSUNG - Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 78.557.640.816
( Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus
Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah ) atau 94,63 % dari anggaran
belanja sebesar Rp. 83.018.034.000.
4. BELANJA LANGSUNG - Belanja Modal Rp. 69.794.864.600 ( Enam Puluh
Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam
Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah ) atau 96,08 % dari anggaran belanja
sebesar Rp. 72.640.964.000
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah
Ditetapkan
a. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja
Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:
1) Selain Human Error, Indikator kecelakaan lalu lintas akibat kurang optimalnya
pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas,
RPPJ, Traffic Light dan LPJU, masih mendominasi penyebab kecelakaan di
Jawa Tengah.
2) Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi pengelola
Teknologi Informasi.
b. Strategi Pemecahan Masalah
13
Belajar dari pengalaman, ke depan dalam rangka meningkatkan kinerjanya perlu:
1) Optimalisasi prioritas penganggaran APBD untuk pemenuhan kebutuhan
fasilitas keselamatan jalan utamanya pada jalur-jalur alternatif di jalan
provinsi.
2) Peningkatan koordinasi dan komunikasi utamanya kepada Kementerian
Perhubungan dan pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Penyusunan dokumen rencana induk penataan informasi teknologi dengan
implementasi jangka pendek, menengah dan panjang.
4) Optimalisasi dan Modernisasi peralatan pendukung teknologi informasi secara
bertahap dan berkelanjutan.
5) Optimalisasi pemanfaatan SDM dan peningkatan kapasitas SDM melalui
Diklat teknis maupun kursus pendek SDM IT.
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018 ( EXCEL )
14
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai
entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan
tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau
kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan
keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah
SKPD dan PPKD.
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Sistem Akutansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1) PENDAPATAN
Pendapatan adalah semuah penerimaan Kas Derah (Kasda) yang menmbah ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan di Akui pada saat
kas di terima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azaz
bruto, yaiut dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2) BELANJA
Belnja adalah semuah pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali
15
oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Kasda,
Khusus melalui bendahara Pengeluran, pengekuan belanja terjadi pada Saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.
3) ASET
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikusai dan / atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi /sosial di masa depan
diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta
dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber
daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya, Dalam pengertian Aset ini
tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan
kandungan pertambangan , Aset di akui pada saat diterima atau saat hak
kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap,
dan Aset Lainya.
4) KEWAJIBAN
Kewajiban adalah utang yang timbul dar peristiwa masa lalu. kewajiban pada
SKPD berupa kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa
uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainya.
5) EKUITAS DANA
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang
pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas
Dana Diinventasikan.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
1) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan
keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus
disajikan bersama-sama.
2) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).
3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan
dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target;
b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
16
c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
adalah basis akrual.
5) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat
pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara
keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan
Biro Keuangan.
b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
2) Setara kas adalah investasi jangka pendek pemeriintah yang sangat likuid,
yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan terhitung
dari tanggal perolehan.
3) Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo
simpanan di Bank, dan setara kas.
4) Kas dan setara kas diakui pada saat :
a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
5) Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam
nilai rupiah.
6) Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK.
c. Kebijakan Akuntansi Investasi
1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti Bungan, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
2) Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek
dan investasi jangka panjang.
3) Pengakuan investasi :
a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai
berikut:
17
(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial
di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan
(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).
b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai
berikut :
(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial
di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).
4) Pengukuran Investasi
a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi
diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai
wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya,
metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value).
5) Penyajian/pengungkapan
a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca.
Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagi pendapatan dan
disajikan pada LRA dan LO.
b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik
yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non
permanen yang diragukan tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang
investasi jangka non permanen.
c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12
bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar
investasi non permanen pada aset lancar.
d. Kebijakan Akuntansi Piutang
1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau
hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sabagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih
pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan,
transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.
18
3) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam
surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai
dengan akhir periode pelaporan.
4) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode
pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi
besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat
dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak
tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak
tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.
e. Kebijakan Akuntansi Persediaan
1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Persediaan merupakan aset yang berupa :
a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah,
b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses
produksi,
c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat,
d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3) Persediaan diakui pada saat :
a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah.
4) Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya
dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mengupdate jumlah
persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan
terakhir.
5) Persediaan disajikan sebesar :
a) biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan
persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
19
c) Nilai wajar apabila persediaan dipeoleh dari cara lainnya.
f.Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan
dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap
lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh
dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai
aset tetap adalah:
a) Berwujud
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
4) Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya
perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka
nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
5) Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :
a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah
dikurangi dengan diskon dan rabat
b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan
dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset
tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksuudkan.
6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama
dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau
lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat
dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat,
kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,
20
b) Pengeluaraan tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset
Tetap/aset lainnya.
8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersanngkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis
lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat.
Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak
memiliki nilai sisa (residu).
9) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun
menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun
penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
10) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi
masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau
dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
11) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak
diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya
perolehan atau pertukaran.
12) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan.
13) Perlakuan khusus, penyajiian aset bersejarah tidak harus di neraca tetap
diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan
bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.
g. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.
2) Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke
dana cadangan.
3) Dana cadangaan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang
diklasifikasikan ke dana cadangan.
4) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar.
Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2) Aset lainnya antara lain :
a) Aset tak berwujud
21
(1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis aset
tak berwujud antara lain : goodwill, hak paten, hak cipta, royalti,
software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat
jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud
dalam pengerjaan.
(2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai
berikut :
(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jas potensial yang diakibatkan
dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir
kepada/dinikmati oleh entitas dan
(b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan
anda.
(3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau
jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir
masuk kedalam entitas tersebut.
b) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah
(1) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah adalah hak tagih pemerintah
daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang.
(2) TTGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab
mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara.
(3) TTGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat
keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan
pembebanan penggantian kerugian sementara.
c) Aset kemitraan dengan pihak ketiga
(1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
(2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari
aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
d) Aset lain-lain
(1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan
22
angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan
kemitraan dengan pihak ketiga.
(2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasika ke dalam aset lain-lain.
(3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut
nilai tercatatanya.
i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban diklasifikasikan menjadi :
1) Kewajiban jangka pendek
a) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
b) Kewajiban jangka pendek terdiri dari uang perhiungan fihak ketiga,
utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima
dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
c) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakuka untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.
d) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan
dalam Neraca dan CaLK
2) Kewajiban jangka panjang
a) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.
b) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang
jangka panjang lainnya.
c) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur
dengan andal.
23
d) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus
diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang
handal.
j.Kebijakan Akuntansi Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu
jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan
perubahan Ekuitas.
k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
1) Pendapatan LO
(a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui
sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk
menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi
pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi.
(b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
(c) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang
diklasifikasikanmenurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang
rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.
2) Pendapatan LRA
(a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu
dibayar kembali.
(b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima
di rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan
dalam LRA dan LAK.
l. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer
1) Beban
(a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk
potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi
tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan
ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
(b) Pengakuan dan pengukuran beban
24
(1) Beban Operasi
i. Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/
TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan
pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang
pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D
atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.
ii. Beban barang dan Jasa
Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan
yaitu pada saat barang telah diterima
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat
sebesar nilai nominal yang tertera dsalam dokumen tagihan
dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Beban buga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo
untuk dibayarkan.
Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah
Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai
nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah.
Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang
tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial
berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh
Pihak Ketiga.
Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan
metode penyusutan yang telah ditetapkan.
Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan
metode amortisasi yang telah ditetapkan.
Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan
piutang dan metode penghapusan langsung
(2) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat
timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.
2) Belanja
(a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
(b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas
Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang
25
dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang
sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
(c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :
(1) LRA sebagai pengeluaran daerah
(2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi
(3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi
(4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.
3) Transfer
(a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain, antara lain Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
(b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan
pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran
yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap
pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai
transfer diakui sebesar nilai bruto.
m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan pengeluaran)
1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas
umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan
oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui
pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
3) Peneriman dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
n. Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berajalan
26
atau perode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan
dalam 2 (dua) jenis yaitu :
i. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan
terjadi kembali terdiri atas : kesalahan tidak berulang yang terjadi periode
berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya.
ii. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematik tidak memerlukan
koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA
maupun pendapatan LO yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap
posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
BAB V
27
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah
pendapatan yang diterima selama TA. 2019 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun
anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut
diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2019.
5.1.1.1. Pendapatan Daerah
Total realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.711.223.435 atau
136,47 % dari target Rp. 11.500.000.000 dan untuk realisasi Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. Rp. 9.421.337.665 dengan rincian sebagai berikut :
2019% Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli daerah 11,500,000,000 15,711,223,435 136.62% 9,421,377,665
Jumlah 11,500,000,000 15,711,223,435 9,421,377,665
Sesuai dengan Sistem GRMS bahwa Penyetoran Dinas Perhubungan adalah
sebesar Rp. 15.693.238.935 adalah setoran sampai dengan per 31 Desember 2019
( Jam Bank Operasional), tetapi penerimaan Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp.
15.735.195.935 dan yang telah disetor adalah Rp. 15.693.238.935 jadi penerimaan
dinas perhubungan secara jumlah real dalam akuntansi akrual basis adalah jumlah
penerimaan sebesar Rp. 15.735.195.935 untuk penerimaan Rp. 41.957.000
disetorkan pada tanggal 2 Januari 2020 pada jam kas bank buka.
Akan tetapi penerimaan pada tahun lalu kas di bendahara penerimaan pada
tahun 2018 Rp. 23.972.500 ikut ada dalam penerimaan tahun 2019, jadi
penerimaan secara murni di tahun 2019 adalah Rp. 15.735.195.935 di kurangi
dengan kas di bendahara penerimaan sejumlah Rp. 23.972.500 yaitu Rp.
15.711.223.435
5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
28
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar 15,711,223,435 atau 136,62 %
dari target Rp. 11.500.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
9.421.337.665 dengan rincian sebagai berikut :
2019% Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Hasil Retribusi Daerah 3,611,456,000 4,025,838,250 111.47 2,731,983,500
7,888,544,000 11,685,385,185 148.13 6,689,394,165
Jumlah 11,500,000,000 15,711,223,435 137 9,421,377,665
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.1.1.1.1.1. Hasil Retribusi Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.025.838.250 atau
111,47 % dari target Rp. 3.611.456.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. 2.731.983.500 dengan rincian sebagai berikut :
\ 2018% Realisasi 2017
Anggaran Realisasi
Retribusi Jasa Usaha 3,309,781,000 3,624,888,250 109.52 2,032,583,500
Retribusi Perizinan Tertentu 301,675,000 400,950,000 132.91 699,400,000
Jumlah 3,611,456,000 4,025,838,250 111.47 2,731,983,500
5.1.1.1.1.1.1. Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.624.888.250 atau
109,52 % dari target Rp. 3.309.781.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. 2.032.583.500 dengan rincian sebagai berikut :
2019% Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
186,000,000 188,500,000 101.34 213,000,000
1,385,254,000 1,420,464,000 102.54
1,738,527,000 2,015,924,250 115.96 1,819,583,500
Jumlah 3,309,781,000 3,624,888,250 109.52 2,032,583,500
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5.1.1.1.1.1.2. Retribusi Perizinan Tertentu
29
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 400.950.000 atau
132,91 % dari target Rp. 301.675.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. 699.400.000 dengan rincian sebagai berikut :
2019% Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
301,675,000 400,950,000 132.91 699,400,000
Jumlah 301,675,000 400,950,000 132.91 699,400,000
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan
5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11,685,385,185 atau
148,13 % dari target Rp. 7.888.544.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. 6.689.394.165 dengan rincian sebagai berikut :
2019% Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi - 16,428,185 #DIV/0! 41,733,165
7,888,544,000 11,668,957,000 147.92 6,647,661,000
Penerimaan Lain-Lain - - - -
Jumlah 7,888,544,000 11,685,385,185 148.13 6,689,394,165
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah
realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2019.
5.1.2.1. Belanja Operasi
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 127.688.792.137 atau 96.03 %
dari anggaran Rp. 132.973.832.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
102.945.260.192 dengan rincian sebagai berikut :
30
2019 % Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai 49,955,798,000 49,131,151,321 98,35 46,128,130,408
Belanja Barang & Jasa 83,018,034,000 78,557,640,816 94,63 56,817,129,784
Jumlah 132,973,832,000 127,688,792,137 96,03 102,945,260,192
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 49.131.151.321 atau 98,35
% dari anggaran Rp. 49.955.798.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp. 46,128,130,408 dengan rincian sebagai berikut :
2019 % Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Tidak Langsung 46,856,796,000 46,368,491,321 98.96 44,017,080,408
Belanja Pegawai langsung 3,099,002,000 2,762,660,000 89.15 2,111,050,000
Jumlah 49,955,798,000 49,131,151,321 98.35 46,128,130,408
5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 78.557.640.816 atau 94,63
% dari anggaran Rp. 83.018.034.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp. 56.817.129.784 dengan rincian sebagai berikut :
31
2019 % Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis 10,335,508,000 9,901,349,272 95.80 6,651,415,743
Belanja Bahan/Material 392,445,000 366,481,650 93.38 62,875,000
Belanja Jasa Kantor 19,246,917,000 18,569,948,041 96.48 15,359,146,529
Belanja Premi Asuransi 709,819,000 640,553,268 90.24 527,058,743
1,574,050,000 1,494,569,106 94.95 1,499,066,714
Belanja Cetak dan Penggandaan 832,962,000 790,389,550 94.89 445,435,825
464,140,000 415,507,382 89.52 144,700,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 31,535,133,000 29,070,458,000 92.18 18,432,939,000
Belanja Sewa Alat Berat - - - -
220,500,000 173,522,500 78.70 174,347,000
Belanja Makanan dan Minuman 1,465,130,000 1,312,329,700 89.57 996,352,500
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - - #DIV/0! 265,174,000
Belanja Pakaian Kerja 222,794,000 218,907,000 98.26 126,514,000
- - #DIV/0! 343,997,500
Belanja Perjalanan Dinas 8,340,532,000 8,156,943,047 97.80 6,823,282,830
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - - -
90,110,000 78,946,000 87.61 23,708,000
Belanja Pemeliharaan 5,561,404,000 5,381,266,800 96.76 3,661,537,400
Belanja Jasa Konsultansi 1,984,390,000 1,944,944,500 98.01 1,254,379,000
Belanja Barang Dana BOS - - - -
Belanja Hadiah Barang 24,200,000 23,525,000 97.21 7,200,000
- - - -
- - - -
18,000,000 18,000,000 100.00 18,000,000
Belanja Barang dan Jasa BLUD - - - -
Belanja Pengadaan Jasa Lainnya - - - -
Belanja Publikasi - - - -
Belanja Pakaian Kerja Lapangan - - - -
Belanja Hadiah Uang - - - -
- - - -
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 32
5.1.2.1.3. Belanja Modal
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 69.794.864.600 atau
96,08 % dari anggaran Rp. 72.640.964.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. 7.980.470.000 dengan rincian sebagai berikut :
2019% Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Belanja Modal Pengadaan Tanah 40,000,000,000 38,368,783,800 95.92 -
2,964,296,000 2,833,088,585 95.57 7,628,682,750
17,783,020,000 16,900,372,912 95.04 4,326,087,800
11,893,648,000 11,692,619,303 98.31 6,497,037,000
- - #DIV/0! -
- - #DIV/0! -
Jumlah 72,640,964,000 69,794,864,600 96.08 18,451,807,550
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud
5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 38.368.783.800 atau 95,92
% dari anggaran Rp. 40.000.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp. 0
2019 % Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Tanah 40,000,000,000 38,368,783,800 95.92 -
Jumlah 40,000,000,000 38,368,783,800 95.92 -
5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.833.088.585 atau 95.57
% dari anggaran Rp. 2.964.296.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp. 7,628,682,750 dengan rincian sebagai berikut :
33
2019 % Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Alat-alat Besar 151,000,000 143,186,000 94.83 147,259,000
Alat-alat Angkutan 738,000,000 659,486,000 89.36 1,150,599,550
Alat-alat Bengkel 216,380,000 204,275,000 94.41 17,325,000
176,700,000 171,484,000 97.05 -
Pengadaan Alat Kantor 512,720,000 506,625,000 98.81 1,116,660,000
Pengadaan Alat Rumah Tangga 77,000,000 76,722,800 99.64
Pengadaan Komputer 208,088,000 206,955,000 99.46
Alat-alat Studio dan Komunikasi 270,662,000 266,207,000 98.35 989,434,000
Alat-alat Laboratorium - - #DIV/0! -
Alat-alat Keamanan 613,746,000 598,147,785 97.46 4,207,405,200
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 16.900.372.912 atau
95,04 % dari anggaran Rp. 17.783.020.000 dan untuk Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. 4.326.087.800 dengan rincian sebagai berikut :
2019 % Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
17,783,020,000 16,900,372,912 95.04 4,326,087,800
Jumlah 17,783,020,000 16,900,372,912 95.04 4,326,087,800
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.692.619.303. atau
98,31 % dari anggaran Rp. 11.893.648.000. dan untuk Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. 6.497.037.000. dengan rincian sebagai berikut :
34
2019 % Realisasi 2018
Anggaran Realisasi
Pengadaan Jalan 198,960,000 198,191,300 99.61 -
Bangunan Air / Irigasi - - #DIV/0! 49,493,000
Instalasi - - #DIV/0! 6,447,544,000
Pengadaan Jaringan Listrik 11,694,688,000 11,494,428,003 98.29 -
Jumlah 11,893,648,000 11,692,619,303 98.31 6,497,037,000
5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 181.772.433.302,00 sedangkan
Tahun 2018 sebesar Rp. 111,975,690,077.
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.2.1. Aset Lancar
Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 723.956.324,72 sedangkan per 31
Desember 2018 sebesar Rp. 398.465.328,31.
5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas
Aset Lancar per 31 Desember 2019 dalam Kas dan Setara Kas sebesar Rp.
41.957.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.
23.972.500,-
2019 2018
Kas di Kas Daerah - -
Kas di Bendahara Penerimaan 41,957,000 23,972,500
Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Kas di Bendahara BLUD - -
Kas di Bendahara Sekolah - -
Setara Kas - -
Jumlah 41,957,000 23,972,500
35
5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang
persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2019. (
DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA
PENGELUARAN DI TAHUN 2018 )
NO URAIAN 2018 2017
1 NIHIL - -
Jumlah - -
Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN 2018 2017
1 NIHIL - -
Jumlah - -
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai
dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. ( DILAMPIRI
DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2019 )
NO URAIAN 2018 2017
1 NIHIL - -
Jumlah - -
Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN 2018 2017
1 NIHIL - -
Jumlah - -
c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain
Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara
Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2019 yang akan dipergunakan untuk membayar
kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ
kan dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun Anggaran 2019. ( PENJELASAN
KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH
LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2019 DILAMPIRKAN )
36
NO URAIAN 2018 2017
1 NIHIL - -
Jumlah - -
Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN 2018 2017
1 NIHIL - -
Jumlah - -
5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara
Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari
pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum
disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2019. ( DILAMPIRI
DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2019 )
NO URAIAN 2019 2018
1 Hasil Retribusi Daerah - -
2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41,957,000 23,972,500
Jumlah 41,957,000 23,972,500
Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 Retribusi Perizinan Tertentu - -
2 Fasilitas Umum 41,957,000 41,957,000
Jumlah 41,957,000 41,957,000
Bukti setor STS sebesar Rp. 41.957.000,- dilampirkan di daftar lampiran dalam
Laporan Keuangan ini.
5.2.1.1.2. Piutang Pendapatan
Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- dan sedangkan dibandingkan saldo per 31
Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:
37
2019 2018
Piutang Retribusi 20,569,000.00 22,105,080
Penyisihan Piutang Pendapatan (110,525.40) (110,525)
Piutang Retribusi Netto 20,458,474.60 21,994,554.60
Piutang retribusi pada tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah
sebesar Rp. 20.569.000,- dibanding tahun lalu sebesar Rp. 22.105.080. Piutang retribusi
tersebut dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Lahan di Terminal
Terminal Kartosuro, Terminal Madureso, Terminal Banjarnegara dan Terminal Purbalingga.
Untuk data tersebut dapat dilihat dalam lampiran Piutang 2019.
2019 2018
Piutang lain-lain PAD yang Sah - -
Penyisihan Piutang Pendapatan - -
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto - -
5.2.1.1.3. Belanja Dibayar Dimuka
Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk
membayar pada Tahun 2019 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2019
sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa
Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp.
210.089.497,92 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 204.650.391,51 dengan
rincian sebagai berikut :
2019 2018
Belanja Jasa Dibayar Dimuka (Asuransi) 210,089,497.92 204,344,125.42
Jumlah 210,089,497.92 204,344,125.42
Belanja dibayar dimuka tersebut dari Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah meliputi Mobil
/ jasindo Oto Plus TLO, Kendaraan Bermotor Roda Dua, Bangunan / Property All Risk Ritel,
Gempa Bumi dan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini 1 yang mana jumlah premi nya
terdapat pada lampiran laporan keuangan ini.
5.2.1.1.4. Persediaan
38
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan
diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga
pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 450.582.160. dan
dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 146.978.690. dengan rincian sebagai
berikut :
2019 2018
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 55,020,050 109,627,450
Barang Cetak 88,562,500 37,351,240
Alat kebersihan 119,368,510 -
Beban Persediaan Alat Listrik 187,631,100 -
Jumlah 450,582,160 146,978,690
CATATAN :
Terlampir Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan.
5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar NIHIL
5.2.1.3. Aset Tetap
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp.433.237.093.450,- naik sebesar
Rp.102.844.617.211,- atau 31,13% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.330.392.476.239,- dengan rincian sebagai berikut :
Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :(pengsian menggunakan kertas kerja aset
tetap terlampir)
No. Uraian
Saldo AkhirTahun 2019
Saldo AkhirTahun 2018
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. Tanah 155 169.901.249.453 85 119.866.465.653
39
2. Peralatan dan Mesin 4.767 57.389.038.314 4.463 54.573.137.655
3. Gedung dan Bangunan 444 117.925.968.072 404 101.635.197.340
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.107 86.695.855.571 1.162 52.757.957.351
5. Aset Tetap Lainnya 206 461.866.440 206 461.866.440
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 6 863.115.600 10 1.097.851.800
Jumlah 817.87 710.63 710.63 0
Mutasi murni Aset Tetap selama Tahun 2019 yang terdiri dari belanja modal tahun 2019,
kapitalisasi, mutasi, hibah, dengan rincian sebagai berikut :
No.
Uraian
Saldo AwalTahun 2019
Penambahan PenguranganSaldo AkhirTahun 2019
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)Vol
.Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. Tanah 85 11
9.866.465.653
71 50.178.783.800 1 144.000.000 155 16
9.901.249.453
2. Peralatan
dan Mesin
4.463 54.573.137.655 586 4.822.635.866 282 2.006.735.207 4.767 57.389.038.314
3. Gedung
dan
Bangunan
404 10
1.635.197.340
74 28.204.997.312 34 1
1.914.226.580
444 11
7.925.968.072
4. Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
1.162 52.757.957.351 1.196 37.253.058.023 251 3.315.159.803 2.107 86.695.855.571
5. Aset Tetap
Lainnya
206 461.866.440 0 0 0 0 206 461.866.440
6. Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
10 1.097.851.800 0 0 4 234.736.200 6 863.115.600
Jumlah710.6
3732.2 732.2 0 572 0
817.8
70
Mutasi Aset Tetap tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
40
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
6.330 330.392.476.239
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 1.158 69.794.864.600
2 Belanja Barang dan Jasa 7 202.880.672
3 Belanja BOS Belanja Modal 0 0
4 Belanja BLUD 0 0
5 Hibah 32 23.047.884.690
6 Mutasi Masuk 613 19.155.097.423
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 112 8.005.926.586
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya 0 0
9 Koreksi 5 252.821.030
Jumlah Penambahan 770.16 0
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel 3 10.704.808
2 Mutasi Keluar 178 7.388.593.716
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 112 8.005.926.586
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 36 868.201.230
5 Koreksi 243 1.341.431.450
Jumlah Pengurangan 572 0
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
2690.65 1144
Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :
Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun
2019.
Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat
menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2019 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120
Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Penerimaan Hibah Aset Tetap adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah selama Tahun 2019.
Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena
penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset
tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya dan tidak jadi untuk
dipindahtangankan.
41
Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap, dan/atau aset
yang belum tercatat.
Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :
Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau
kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset
tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah.
Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2019.
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena
penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya
karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset yang tidak digunakan untuk
operasional pemerintah, aset lain-lain lainnya dan Aset Tak Berwujud.
Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.
5.2.1.3.1. Tanah
Nilai Tanah pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember
2019 sebesar Rp.169.901.249.453,- naik sebesar Rp.50.034.783.800,- atau 42,74%
dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.119.866.465.653,- dengan rincian sebagai
berikut :
No.
Uraian
Saldo AkhirTahun 2018
Penambahan PenguranganSaldo AkhirTahun 2019
Vol. Nilai (Rp.)Vol
.Nilai (Rp.)
Vol.
Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. Tanah 85 119.866.465.653
71 50.178.783.80
0
1 144.000.000 155 169.901.249.453
Jumlah 8511
9.866.465.65371
50.178.783.80
01 144.000.000 155
169.901.249.453
Mutasi Aset Tanah dengan rincian sebagai berikut :
42
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
85 119.866.465.653
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 69 38.368.783.800
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah 2 11.810.000.000
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 71 50.178.783.800
Penambahan Mutasi Aset Tanah pada Tahun 2019 sejumlah 71 bidang tanah senilai
Rp.50.178.783.800,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 69 bidang senilai Rp.38.368.783.800,-
yang berupa Tanah Perluasan Bandara Jenderal Besar Sudirman di Ds. Kemangkon,
Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.
- Penambahan karena Hibah sejumlah 2 bidang senilai Rp.11.810.000.000,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 1
bidang senilai Rp.11.666.000.000,- terletak di Jl. Boyolali-Semarang Ds.
Penggung, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali yang digunakan Terminal Penggung dan 1
bidang senilai Rp.144.000.000,- terletak di Ds. Kiringan, Kec. Boyolali, Kab.
Boyolali yang digunakan Terminal Sunggingan. Hibah tersebut dari Pemerintah
Kabupaten Boyolali atas proses P3D Terminal Penggung dan Sunggingan.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 1 144.000.000
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 1 144.000.000
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
155 169.901.249.453
43
Pengurangan Mutasi Aset Tanah pada Tahun 2019 sejumlah 1 bidang tanah senilai
Rp.144.000.000,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Reklasifikasi Ke Aset Lainnya sejumlah 1 bidang senilai
Rp.144.000.000,- pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III
Surakarta sejumlah 1 bidang senilai Rp.144.000.000,- yang berupa Tanah Terminal
Sunggingan di Ds. Kiringan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali. Tanah tersebut direklas ke
Aset Lainnya karena akan dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Akumulasi Penyusutan Aset Tanah senilai Rp.0,- (nol rupiah).
5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin
Nilai Peralatan dan Mesin pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.57.389.038.314,- naik sebesar Rp.2.815.900.659,-
atau 5,16% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.54.573.137.655,- dengan rincian
sebagai berikut :
44
No. Uraian
Saldo AkhirTahun 2018
Penambahan PenguranganSaldo AkhirTahun 2019
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. ALAT BESAR 15 1.722.270.500 7 305.637.241 2 143.186.000 20 1.884.721.741
2. ALAT ANGKUTAN 103 30.092.198.421 58 795.486.000 25 515.950.000 136 30.371.734.421
3. ALAT BENGKEL
DAN ALAT UKUR
59 4.686.658.200 10 207.675.000 0 0 69 4.894.333.200
4. ALAT PERTANIAN 0 0 87 171.484.000 87 171.484.000 0 0
5. ALAT KANTOR
DAN RUMAH
TANGGA
3.334 6.024.427.155 354 1.257.204.819 139 361.233.542 3.549 6.920.398.432
6. ALAT STUDIO
KOMUNIKASI DAN
PEMANCAR
333 2.076.953.626 10 283.378.880 6 108.743.880 337 2.251.588.626
7. ALAT
KEDOKTERAN DAN
ALAT KESEHATAN
0 0 0 0 0 0 0 0
8. ALAT
LABORATORIUM
4 163.343.000 0 0 0 0 4 163.343.000
9. ALAT
PERSENJATAAN
18 31.204.725 7 598.147.785 7 598.147.785 18 31.204.725
10. ALAT KOMPUTER 588 5.070.400.594 51 373.030.666 16 107.990.000 623 5.335.441.260
11. ALAT EKSPLORASI 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ALAT
PENGEBORAN
0 0 0 0 0 0 0 0
13. ALAT PRODUKSI,
PENGELOLAAN
DAN PEMURNIAN
0 0 0 0 0 0 0 0
14. ALAT BANTU
EKSPLORASI
0 0 0 0 0 0 0 0
15. ALAT
KESELAMATAN
KERJA
0 0 0 0 0 0 0 0
16. ALAT PERAGA 0 0 0 0 0 0 0 0
17. PERALATAN
PROSES/
PRODUKSI
0 0 0 0 0 0 0 0
18. RAMBU RAMBU 9 4.705.681.434 2 830.591.475 0 0 11 5.536.272.909
19. PERALATAN OLAH
RAGA
0 0 0 0 0 0 0 0
45
Jumlah1132.
330 586 0 282 0
1221.
550
1. Alat Besar (1.3.2.01)
Nilai Alat Besar pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per
31 Desember 2019 sebesar Rp.1.884.721.741,- naik sebesar Rp.162.451.241,- atau
9,43% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.722.270.500,- dengan
rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
15 1.722.270.500
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 2 143.186.000
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah 2 4.815.241
6 Mutasi Masuk 2 143.186.000
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 1 14.450.000
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 7 305.637.241
Penambahan Mutasi Alat Berat pada Tahun 2019 sejumlah 7 buah senilai
Rp.305.637.241,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 2 buah senilai Rp.143.186.000,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 2 buah senilai
Rp.143.186.000,- yang berupa Mesin Pemasang Marka Jalan.
- Penambahan karena Hibah sejumlah 2 buah senilai Rp.4.815.241,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta
sejumlah 2 buah senilai Rp.4.815.241,-. Hibah tersebut dari Pemerintah
Kabupaten Boyolali pada Terminal Penggung.
- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 2 buah senilai Rp.143.186.000,-
pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang
sejumlah 1 buah senilai Rp.71.593.000,- yang berupa Mesin Pemasang Marka
Jalan. Mesin tersebut pada awalnya berlokasi di Dinas Perhubungan Provinsi
46
Jawa Tengah kemudian dimutasikan ke Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah IV Magelang.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas
sejumlah 1 buah senilai Rp.71.593.000,- yang berupa Mesin Pemasang Marka
Jalan. Mesin tersebut pada awalnya berlokasi di Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah kemudian dimutasikan ke Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah V Banyumas.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar 2 143.186.000
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 2 143.186.000
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
20 1.884.721.741
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 1.567.124.455,13
Pengurangan Mutasi Alat Berat pada Tahun 2019 sejumlah 2 buah senilai
Rp.143.186.000,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 2 buah senilai Rp.143.186.000,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2 buah senilai Rp.143.186.000,-
yang berupa Mesin Pemasang Marka Jalan. Mesin tersebut dimutasikan ke
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV dan V.
Akumulasi Penyusutan Alat Besar senilai Rp. 1.567.124.455,13.
2. Alat Angkut (1.3.2.02)
Nilai Alat Angkut pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per
31 Desember 2019 sebesar Rp.30.371.734.421,- naik sebesar Rp.279.536.000,- atau
0,93% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.30.092.198.421,- dengan
rincian sebagai berikut :
47
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
103 30.092.198.421
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 9 659.486.000
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk 25 70.000.000
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 24 66.000.000
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 58 795.486.000
Penambahan Mutasi Alat Angkut pada Tahun 2019 sejumlah 58 buah senilai
Rp.795.486.000,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 9 buah senilai Rp.659.486.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 9 buah senilai
Rp.659.486.000,- yang berupa Truk Marka 1 unit dan Sepeda Motor 8 unit.
- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 25 buah senilai Rp.70.000.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai Rp.4.000.000,-
yang berupa Sepeda Motor Suzuki TS dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 3
buah senilai Rp.8.250.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan
disetiap terminal. Pengadaan Gerobak Sampah tersebut pada Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati sejumlah 1 buah
senilai Rp.2.750.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan disetiap
terminal. Pengadaan Gerobak Sampah tersebut pada Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah
10 buah senilai Rp.27.500.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan
disetiap terminal. Pengadaan Gerobak Sampah tersebut pada Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah 4
buah senilai Rp.11.000.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan
disetiap terminal. Pengadaan Gerobak Sampah tersebut pada Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah 2
buah senilai Rp.5.500.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan
48
disetiap terminal. Pengadaan Gerobak Sampah tersebut pada Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah
4 buah senilai Rp.11.000.000,- yang berupa Gerobak Sampah dan ditempatkan
disetiap terminal. Pengadaan Gerobak Sampah tersebut pada Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 24 buah senilai
Rp.66.000.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 24 buah senilai
Rp.66.000.000,- yang berupa Gerobak Sampah. Gerobak Sampah tersebut dalam
Anggaran masuk dalam Rekening Belanja Pengadaan Alat Pertanian. Sehingga
direklas ke Klasifikasi Barang yang sesuai pada Alat Angkut.
No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar 25 515.950.000
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pelepasan 25 515.950.000
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
136 30.371.734.421
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 27.566.356.258,5
Pengurangan Mutasi Alat Angkut pada Tahun 2019 sejumlah 25 buah senilai
Rp.515.950.000,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 25 buah senilai Rp.515.950.000,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 25 buah senilai
Rp.515.950.000,- yang berupa Gerobak Sampah sejumlah 24 buah senilai
Rp.66.000.000,- dan Mikro Bus sejumlah 1 unit senilai Rp.449.950.000,-.
Gerobak Sampah dimutasikan ke masing-masing Terminal. Sedangkan Mikro
Bus dimutasikan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Akumulasi Penyusutan Alat Angkut senilai Rp.27.566.356.258,5.
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur (1.3.2.03)
49
Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan BMD Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.4.894.333.200,- naik sebesar
Rp.207.675.000,- atau 4,43% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.4.686.658.200,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Awal Volume Nilai (Rp)
59 4.686.658.200
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 9 204.275.000
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 1 3.400.000
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 10 207.675.000
Penambahan Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Tahun 2019 sejumlah 10
buah senilai Rp. 207.675.000,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 9 buah senilai Rp.204.275.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 7 buah senilai
Rp.16.275.000,- yang berupa Toolkit Elektro dan 2 buah senilai Rp.188.000.000,-
yang berupa Portable Brake Tester.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 1 buah senilai
Rp.3.400.000,- pada :
Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai Rp.3.400.000,- yang
berupa Mesin Bor Beton. Mesin Bor tersebut dalam Anggaran masuk dalam
Rekening Belanja Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga. Sehingga direklas
ke Klasifikasi Barang yang sesuai pada Alat Bengkel dan Alat Ukur.
50
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan - -
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
69 4.894.333.200
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 4.620.843.060
Tidak terdapat pengurangan Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Tahun 2019.
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp. 4.620.843.060.
4. Alat Pertanian (1.3.2.04)
Nilai Alat Pertanian pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
- -
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 87 171.484.000
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 87 171.484.000
Penambahan Mutasi Alat Pertanian pada Tahun 2019 sejumlah 87 buah senilai
Rp.171.484.000,- yang terdiri dari :
51
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 87 buah senilai Rp.171.484.000,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 87 buah senilai
Rp.171.484.000,- yang berupa Gerobak Sampah (24 buah), Mesin Potong
Rumput (15 Buah), dan Tempat Sampah (48 buah). Karena dalam Anggaran
masuk dalam Rekening Alat Pemeliharaan Tanaman.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 87 171.484.000
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 87 171.484.000
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
- -
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- -
Pengurangan Mutasi Alat Pertanian pada Tahun 2019 sejumlah 87 buah senilai
Rp.171.484.000,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sejumlah 87 buah senilai
Rp.171.484.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 87 buah senilai
Rp.171.484.000,- yang berupa berupa Gerobak Sampah (24 buah), Mesin Potong
Rumput (15 Buah), dan Tempat Sampah (48 buah). Dalam Anggaran masuk
Rekening Alat Pemeliharaan Tanaman sehingga direklas ke Alat Angkut
(Gerobak Sampah) dan direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mesin
Potong Rumput dan Tempat Sampah).
52
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga (1.3.2.05)
Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan BMD Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.6.920.398.432,- naik sebesar
Rp.895.971.277,- atau 14,87% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.6.024.427.155,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
3.334 6.024.427.155
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 93 583.347.800
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah 16 41.021.451
6 Mutasi Masuk 177 464.182.734
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 68 168.652.834
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 354 1.257.204.819
Penambahan Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2019 sejumlah
354 buah senilai Rp.1.257.204.819,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 93 buah senilai Rp.583.347.800,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 64 buah senilai
Rp.171.597.800,- yang berupa berupa AC Split (14 buah) dan Kursi Tunggu
Terminal (50 buah).
Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 29 buah senilai Rp.411.750.000,- yang
berupa Alat E-Ticketing (14 buah), TV LED 32” (1 buah), PC (2 unit), Mesin
53
Absensi (1 buah), Tangga Alumunium (9 buah), Genset (1 buah) dan Mesin Bor
(1 buah).
- Penambahan karena Hibah sejumlah 16 buah senilai Rp.41.021.451,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah
16 buah senilai Rp.41.021.451,- yang berupa Bangku Tunggu (10 buah), Tandon
Air (3 buah), dan Alat Pemadam (3 buah). Hibah tersebut dari Pemerintah
Kabupaten Boyolali atas Terminal Penggung.
- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 177 buah senilai Rp.464.182.734,- pada
:
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 50 buah senilai
Rp.151.375.000,-. Mutasi tersebut dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
yang berupa AC Split (4 buah) dan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah yang
berupa Meja Belajar 1 Biro (22 buah), Lemari Buku (4 buah), Lemari Pakaian (10
buah), dan Tempat Tidur (10 buah).
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 50
buah senilai Rp.119.715.299,-. Di Kantor Balai berupa AC Split (2 buah);
Terminal Penggaron berupa CCTV (1 buah), Tempat Sampah (6 buah), Bangku
Tunggu (35 buah) Mesin Pemotong Rumput (1 buah); Terminal Bintoro berupa
Tempat Sampah (2 buah); Terminal Purwodadi berupa Tempat Sampah (2 buah),
Mesin Pemotong Rumput (1 buah). Barang tersebut mutasi dari Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati sejumlah 5 buah
senilai Rp.16.250.266,-. Di Balai berupa AC Split (2 buah) dan Terminal Gagak
Rimang berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah).
Barang tersebut mutasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah
26 buah senilai Rp.49.543.868,-. Di Balai berupa AC Split (2 buah); Terminal
Baturetno berupa Tempat Sampah (2 buah); Terminal Jatisrono berupa Tempat
Sampah (2 buah); Terminal Pracimantoro berupa Tempat Sampah (2 buah);
Terminal Purwantoro berupa Tempat Sampah (2 buah); Terminal Pilangsari
berupa Mesin Potong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah); Terminal
Tegalgede berupa Tempat Sampah (2 buah); Terminal Tawangmangu berupa
Tempat Sampah (2 buah); Terminal Kartasura berupa Mesin Potong Rumput (2
buah) dan Tempat Sampah (2 buah); Terminal Sukoharjo berupa Tempat Sampah
(2 buah); Terminal Penggung berupa Mesin Potong Rumput (1 buah) dan Tempat
Sampah (2 buah). Barang tersebut mutasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah
23 buah senilai Rp.50.002.634,-. Di Balai berupa AC Split (2 buah); Terminal
54
Drs. Prayitno berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2
buah); Terminal Madureso berupa Bangku Tunggu (15 buah), Mesin Pemotong
Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah). Barang tersebut mutasi dari
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah 8
buah senilai Rp.21.540.132,-. Di Balai berupa AC Split (2 buah); Terminal
Banjarnegara berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2
buah); Terminal Purbalingga berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan
Tempat Sampah (2 buah). Barang tersebut mutasi dari Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah
15 buah senilai Rp.55.755.535,-. Di Balai berupa AC Split (2 buah); Terminal
Banyuputih berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2
buah); Terminal Kajen berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah), Tempat
Sampah (2 buah) dan CCTV (1 buah); Terminal Bumiayu berupa Mesin
Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah); Terminal Tanjung
berupa Mesin Pemotong Rumput (1 buah) dan Tempat Sampah (2 buah). Barang
tersebut mutasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap 68 buah senilai Rp.168.652.834,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 66 buah senilai
Rp.168.652.834,- yang berupa CCTV (3 buah), Tempat Sampah (48 buah) dan
Mesin Pemotong Rumput (15 buah). CCTV (2 buah) dalam Anggaran masuk
dalam Rekening Belanja Modal Alat Studio. Sehingga direklas ke Klasifikasi
Barang yang sesuai pada Alat Kantor dan Rumah Tangga. Sedangkan CCTV (1
buah) dalam Anggaran masuk dalam Rekening Belanja Modal Alat Keamanan
dan Perlindungan dan direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga. Tempat
Sampah dalam Anggaran masuk dalam Rekening Belanja Modal Alat
Pemeliharaan Tanaman, sehingga direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga.
Mesin Pemotong Rumput dalam Anggaran masuk dalam Rekening Belanja
Modal Alat Pemelihara Tanaman.
Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 2 buah senilai Rp.6.500.000,- yang
berupa Tangga Alumunium. Tangga Alumunium dalam Anggaran masuk dalam
Belanja Modal Alat Kantor sehingga direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel 2 725.808
2 Mutasi Keluar 127 312.807.734
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 6 37.550.000
55
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 4 10.150.000
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 139 361.233.542
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
3.549 6.920.398.432
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 5.315.542.904,2
Pengurangan Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2019 sejumlah
139 buah senilai Rp. 361.233.542,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Ektrakomtabel sejumlah 2 buah senilai Rp. 725.808,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 2
buah senilai Rp. 725.808,- yang berupa Alat Pemadam Kebakaran. Barang
tersebut merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boyolali atas Terminal
Penggung.
- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 127 buah senilai Rp.312.807.734,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 127 buah senilai
Rp.312.807.734,- yang berupa AC Split (12 buah) dimutasikan keluar ke masing-
masing Balai sebanyak 2 buah; CCTV (2 buah) dimutasikan keluar ke Terminal
Penggaron dan Terminal Kajen; Tempat Sampah (48 buah) dimutasikan ke
Terminal; Bangku Tunggu (50 buah) dimutasikan ke Terminal Penggaron dan
Terminal Madureso dan Mesin Pemotong Rumput (15 buah) dimutasikan keluar
ke Terminal.
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sejumlah 6 buah senilai
Rp.37.550.000,- pada :
Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 6 buah senilai Rp.37.550.000,- yang
berupa Tangga Alumunium (2 buah), Mesin Bor Beton (1 buah), PC Unit (2
buah) dan Genset (1 buah). Barang-barang tersebut dalam Rekening Anggaran
masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya sehingga direklas
ke Klasifikasi Barang yang sesuai. Tangga Alumunium direklas Alat Rumah
Tangga. Mesin Bor Beton direklas ke Alat Bengkel dan Alat Ukur. PC Unit
direklas ke Alat Komputer. Genset direklas ke Alat Besar.
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 4 buah senilai
Rp.10.150.000,- pada :
56
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 buah senilai
Rp.10.150.000,- yang berupa AC Split. AC tersebut direklas ke Aset Lainnya
karena barang tersebut diusulkan penghapusan.
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai
Rp.5.315.542.904,2.
6. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (1.3.2.06)
Nilai Alat Studio Komunikasi dan Pemancar pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.251.588.626,-
naik sebesar Rp.174.635.000,- atau 8,41% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.2.076.953.626,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
333 2.076.953.626
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 7 266.207.000
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi 3 17.171.880
Jumlah Penambahan 10 283.378.880
Penambahan Mutasi Alat Studio Komunikasi dan Pemancar pada Tahun 2019
sejumlah 10 buah senilai Rp.283.378.880,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 7 buah senilai Rp.266.207.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 7 buah senilai
Rp.266.207.000,- yang berupa Server CCTV (1 buah), CCTV (2 buah), dan
Proyektor (3 buah).
- Penambahan karena Koreksi Masuk 3 buah senilai Rp. 17.171.880,- pada :
57
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 buah senilai Rp.
17.171.880,- yang berupa Handy Talky (HT). HT tersebut ditemukan saat
inventarisasi.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 3 91.572.000
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 3 17.171.880
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 6 108.743.880
Saldo Akhir Volume Nilai (Rp)
337 2.251.588.626
Akumulasi Penyusutan Volume Nilai (Rp)
- 1.859.421.426
Pengurangan Mutasi Alat Studio Komunikasi dan Pemancar pada Tahun 2019
sejumlah 6 buah senilai Rp.108.743.880,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sejumlah 3 buah senilai
Rp.91.572.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 buah senilai
Rp.91.572.000,- yang berupa CCTV (2 buah) dan Server CCTV (1 buah). CCTV
tersebut direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga. Server CCTV tersebut
direklas ke Alat Komputer.
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 3 buah senilai
Rp.17.171.880,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 buah senilai
Rp.17.171.880,- yang berupa HT. HT tersebut direklas ke Aset Lainnya karena
barang tersebut rusak dan diusulkan penghapusan.
Akumulasi Penyusutan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar senilai
Rp.1.859.421.426,-.
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan (1.3.2.07)
Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per
31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Kedokteran dan
Kesehatan.
8. Alat Laboratorium (1.3.2.08)
58
Nilai Alat Laboratorium pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.163.343.000,- sama dengan per 31 Desember
2018 sebesar Rp.163.343.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
4 163.343.000
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan - -
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan - -
Saldo Akhir Volume Nilai (Rp)
4 163.343.000
59
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 163.343.000
9. Alat Persenjataan (1.3.2.09)
Nilai Alat Persenjataan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.31.204.725,- sama dengan per 31 Desember
2018 sebesar Rp.31.204.725,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
18 31.204.725
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 7 598.147.785
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 7 598.147.785
Penambahan Mutasi Alat Persenjataan pada Tahun 2019 sejumlah 7 buah senilai
Rp. 598.147.785,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 7 buah senilai Rp. 598.147.785,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 7 buah senilai Rp.
598.147.785,- yang berupa CCTV Pos PJL Demak (1 buah), EWS Perlintasan
KAI (1 buah), Sumur Bor sejumlah 4 buah (Pos PJL Cilacap 2 buah, Pos PJL
60
Demak 2 buah dan Pos PJL Grobogan 1 buah) dan kamar Mandi Pos PJL Demak
(1 buah).
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 7 598.147.785
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 7 598.147.785
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
18 31.204.725
Pengurangan Mutasi Alat Persenjataan pada Tahun 2019 sejumlah 7 buah senilai
Rp. 598.147.785,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap Keluar sejumlah 7 buah senilai Rp.
598.147.785,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 7 buah senilai
Rp.598.147.785,- yang berupa CCTV Pos PJL Demak (1 buah), EWS Perlintasan
KAI (1 buah), Sumur Bor sejumlah 4 buah (Pos PJL Cilacap 2 buah, Pos PJL
Demak 2 buah dan Pos PJL Grobogan 1 buah) dan Kamar Mandi Pos PJL Demak
(1 buah). Barang-barang tersebut dalam Anggaran masuk dalam Rekening
Belanja Pengadaan Alat Keamanan. Sehingga direklas ke Klasifikasi Barang yang
sesuai. CCTV direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga. EWS Perlintasan KAI
direklas ke Rambu-rambu. Sumur Bor direklas ke Instalasi Sumur Gali. Kamar
Mandi direklas ke Gedung.
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan senilai Rp.31.204.725,-.
10. Alat Komputer (1.3.2.10)
Nilai Alat Komputer pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.335.441.260,- naik sebesar
Rp.265.040.666,- atau 0,05% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.5.070.400.594,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
588 5.070.400.594
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 32 206.955.000
2 Belanja Barang dan Jasa - -
61
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk 16 107.990.000
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 3 58.085.666
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 51 373.030.666
Penambahan Mutasi Alat Komputer pada Tahun 2019 sejumlah 51 buah senilai
Rp.373.030.666,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 32 buah senilai Rp.206.955.000,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 32 buah senilai
Rp.206.955.000,- yang berupa PC Unit sejumlah 11 buah, Printer sejumlah
10 buah, Switch Hub sejumlah 6 buah dan Acces Point sejumlah 5 buah.
- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 16 buah senilai Rp.
107.990.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 buah senilai
Rp.24.335.000,- berupa PC Unit. Mutasi Masuk dari Dinas Kominfo
Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang
sejumlah 2 buah senilai Rp.13.942.500,- yang berupa PC Unit (1 buah)
dan Printer (1 buah). Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati sejumlah 2
buah senilai Rp.13.942.500,- yang berupa PC Unit (1 buah) dan Printer (1
buah). Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta
sejumlah 2 buah senilai Rp.13.942.500,- yang berupa PC Unit (1 buah)
dan Printer (1 buah). Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang
sejumlah 2 buah senilai Rp.13.942.500,- yang berupa PC Unit (1 buah)
dan Printer (1 buah). Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas
sejumlah 2 buah senilai Rp.13.942.500,- yang berupa PC Unit (1 buah)
62
dan Printer (1 buah). Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan
sejumlah 2 buah senilai Rp.13.942.500,- yang berupa PC Unit (1 buah)
dan Printer (1 buah). Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 3 buah senilai
Rp.58.085.666,- pada :
Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 2 buah senilai Rp.13.200.000,-
yang berupa PC Unit E-Ticketing. PC Unit E-Ticketing dalam Rekening
Anggaran masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
sehingga direklas ke Klasifikasi Barang Alat Komputer.
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai
Rp.44.885.666,- berupa Server CCTV. Server dalam Rekening Anggaran
masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Alat Studio sehingga direklas ke
Klasifikasi Barang Alat Komputer.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar 12 83.655.000
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 4 24.335.000
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 16 107.990.000
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
623 5.335.441.260
Pengurangan Mutasi Alat Komputer pada Tahun 2019 sejumlah 16 buah senilai
Rp.107.990.000,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 12 buah senilai Rp.83.655.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 12 buah senilai
Rp.83.655.000,- yang berupa PC Unit (6 buah) dan Printer (6 buah). Barang
tersebut dimutasi ke Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah.
63
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 4 buah senilai
Rp.24.335.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 buah senilai
Rp.24.335.000,-. Barang tersebut direklas ke Aset Lainnya karena kondisi barang
rusak dan sudah diusulkan proses Penghapusan.
Akumulasi Penyusutan Alat Komputer senilai Rp.4.080.636.306,5,-.
11. Alat Eksplorasi (1.3.2.11)
Nilai Alat Eksplorasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Eksplorasi.
12. Alat Pengeboran (1.3.2.12)
Nilai Alat Pengeboran pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Pengeboran.
13. Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian (1.3.2.13)
Nilai Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama
dengan Nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat
Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian.
14. Alat Bantu Eksplorasi (1.3.2.14)
Nilai Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31
Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Bantu Eksplorasi.
15. Alat Keselamatan Kerja (1.3.2.15)
Nilai Alat Keselamatan Kerja pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31
Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Keselamatan Kerja.
16. Alat Peraga (1.3.2.16)
Nilai Alat Peraga pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Alat Peraga.
17. Peralatan Proses/Produksi (1.3.2.17)
64
Nilai Peralatan Proses/Produksi BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Peralatan Proses/Produksi.
18. Rambu-Rambu (1.3.2.18)
Nilai Rambu-Rambu pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.536.272.909,- naik sebesar
Rp.830.591.475,- atau 17,65% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.4.705.681.434,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
9 4.705.681.434
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah 1 272.183.190
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 1 558.408.285
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 2 830.591.475
Penambahan Mutasi Rambu-Rambu pada Tahun 2019 sejumlah 2 buah senilai
Rp.830.591.475,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Hibah sejumlah 1 buah senilai Rp.272.183.190,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 1
buah senilai Rp.272.183.190,- yang berupa APILL di Terminal Penggung. APILL
tersebut merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 1 buah senilai
Rp.558.408.285,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai
Rp.558.408.285,- yang berupa EWS Perlintasan KAI. EWS tersebut dalam
Anggaran masuk dalam Belanja Modal Pengadaan Alat Kemanan, sehingga
direklas ke Rambu Bersuar Sinyal Kereta Api.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
65
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan - -
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
9 4.705.681.434
Tidak ada Pengurangan Mutasi Rambu-Rambu pada Tahun 2019.
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu senilai Rp.1.280.244.292,88,-.
19. Peralatan Olahraga (1.3.2.19)
Nilai Peralatan Olahraga BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31
Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.0,- karena tidak mempunyai Peralatan Olahraga.
5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan
Nilai Bangunan dan Gedung pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.117.925.968.072,- naik sebesar
Rp.16.290.770.732,- atau 16,03% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.101.635.197.340,- dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian
Saldo Akhir
Tahun 2018Penambahan Pengurangan
Saldo Akhir
Tahun 2019
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. BANGUNAN
GEDUNG
351 87.060.349.467 73 27.609.285.497 34 11.914.226.580 390 102755408384
2. MONUMEN 51 14.405.571.873 0 0 0 0 51 14405571873
3. BANGUNAN
MENARA
1 148.776.000 1 386.581.815 0 0 2 535357815
4. TUGU TITIK
KONTROL/
PASTI
1 20.500.000 0 209.130.000 0 0 1 229630000
Jumlah 404 74 74 28.204.997.312 34 11.914.226.580 444 117925968072
1. Bangunan Gedung (1.3.3.01)
Nilai Bangunan Gedung pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.102.755.408.384,- naik sebesar
66
Rp.15.695.058.917,- atau 0,18% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.87.060.349.467,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
351 87.060.349.467
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 52 16.900.372.912
2 Belanja Barang dan Jasa 7 202.880.672
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah 6 6.106.266.734
6 Mutasi Masuk 4 4.212.821.079
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 2 68.663.050
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi 2 118.281.050
Jumlah Penambahan 73 27.609.285.497
Penambahan Mutasi Bangunan Gedung pada Tahun 2019 sejumlah 73 buah
senilai Rp.27.609.285.497,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 52 buah senilai Rp.16.900.372.912,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 12 buah senilai
Rp.7.101.522.516,-.
Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 40 buah senilai Rp.2.493.387.667,-
yang berupa Shelter BRT Portabel Koridor Semarang-Kendal (40 buah) dan
Belanja Modal Pemeliharaan Kantor Operasional BRT Banyumas.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang senilai
Rp.4.513.182.109,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Terminal Penggaron
dan Gedung Terminal Purwodadi.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati senilai
Rp.629.878.111,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Balai.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta senilai
Rp.1.265.908.864,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Terminal Pilangsari.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang senilai
Rp.399.111.394,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Terminal Madureso.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan senilai
Rp.497.382.251,-. Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Terminal Tanjung.
- Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa sejumlah 7 buah senilai
Rp.202.880.672,- pada :
67
Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 7 buah senilai Rp.202.880.672,- yang
berupa Shelter/Halte BRT Trans Jateng koridor Purwokerto-Purbalingga.
- Penambahan karena Hibah sejumlah 6 buah senilai Rp.6.106.266.734,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 6
buah senilai Rp.6.106.266.734,- yang berupa Mushola, Kios, Kantor Terminal,
Pos Jaga dan Shelter. Hibah tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali
atas Terminal Penggung.
- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 4 buah senilai Rp.4.212.821.079,-
pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 1
buah senilai Rp.1.994.307.040,- yang berupa Anjungan Keberangkatan/
Kedatangan Terminal Penggaron. Mutasi tersebut dari Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah,-.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah 2
buah senilai Rp.1.463.234.423,- yang berupa Anjungan Keberangkatan/
Kedatangan Terminal Madureso dan Pos Jaga Selatan Terminal Madureso.
Mutasi tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,-.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah
1 buah senilai Rp.755.279.616,- yang berupa Kios Terminal Tanjung. Mutasi
tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,-.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 2 buah senilai
Rp.68.663.050,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai Rp.9.979.000,-
yang berupa Kamar Mandi. Kamar Mandi dalam Anggaran masuk dalam Belanja
Modal Pengadaan Alat Kemanan sehingga direklas ke Bangunan Gedung Untuk
Kamar Mandi.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah
1 buah senilai Rp. 58.684.050,- berupa DED Terminal Tanjung. DED tersebut
direklas ke Gedung Terminal Tanjung.
- Penambahan karena Koreksi sejumlah 2 buah senilai Rp.118.281.050,- pada :
Balai Transportasi Jawa Tengah sejumlah 2 buah senilai Rp.59.597.000,- yang
berupa Shelter/Halte BRT Trans Jateng (Halte Tawang dan Elisabeth). Dilakukan
koreksi karena bangunan tersebut belum tercatat dan ditemukan saat
Inventarisasi.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta senilai
Rp.58.684.050,- yang merupakan DED Terminal Pilangsari.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel 1 9.979.000
68
2 Mutasi Keluar 4 4.212.821.079
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 8 7.048.488.751
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 21 642.937.750
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 34 11.914.226.580
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
390 102.755.408.384
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 27.693.561.019,76
Pengurangan Mutasi Bangunan Gedung pada Tahun 2019 sejumlah 34 buah
senilai Rp. 11.914.226.580,- yang terdiri dari :
- Pengurangan karena Ektrakomtabel sejumlah 1 buah senilai Rp. 9.979.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai Rp.9.979.000,
yang berupa Kamar Mandi Pos PJL Demak.
- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 4 buah senilai Rp. 4.212.821.079,- pada
:
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 buah senilai Rp.
4.212.821.079 berupa Pos Jaga pada Terminal Madureso, Gedung Terminal
Tanjung, Gedung Terminal Madureso dan Gedung Terminal Penggaron.
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sejumlah 8 buah senilai
Rp.7.048.488.751,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 8 buah senilai
Rp.2.329.303.903,- yang berupa Gedung Terminal.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 2
buah senilai Rp.4.320.073.454,- yang berupa Gedung Terminal Penggaron dan
Gedung Terminal Purwodadi.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah 1
buah senilai Rp.399.111.394,- yang berupa Gedung Terminal Madureso.
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 21 buah senilai
Rp.642.937.750,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah
21 buah senilai Rp.642.937.750,- yang berupa Gedung-gedung di Terminal
Sunggingan. Bangunan tersebut dipindah ke Aset Lainnya karena dalam proses
Hibah ke Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung senilai Rp.27.693.561.019,76.
69
2. Monumen (1.3.3.02)
Nilai Monumen pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
per 31 Desember 2019 sebesar Rp.14.405.571.873,- sama dengan per 31 Desember
2018 sebesar Rp.14.405.571.873,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
51 14.405.571.873
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan - -
No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pelepasan - -
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
51 14.405.571.873
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 4.393.760.578,96
3. Bangunan Menara (1.3.3.03)
Nilai Monumen pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
per 31 Desember 2019 sebesar Rp.535.357.815,- naik sebesar Rp.386.581.815,- atau
70
259,84% disbanding per 31 Desember 2018 sebesar Rp.148.776.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
1 148.776.000
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah 1 386.581.815
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 1 386.581.815
Penambahan Mutasi Bangunan Menara pada Tahun 2019 sejumlah 1 buah senilai
Rp.386.581.815,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Hibah sejumlah 1 buah senilai Rp.386.581.815,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 1
buah senilai Rp.386.581.815,- yang berupa Menara Pengawas Penggung.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan - -
Saldo Akhir Volume Nilai (Rp)
71
2 535.357.815
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 34.511.316,3
4. Tugu Titik Kontrol / Pasti (1.3.3.04)
Nilai Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.229.630.000,- naik sebesar
Rp.209.130.000,- atau 1020,15% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.20.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
1 20.500.000
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - 209.130.000
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan - 209.130.000
Penambahan Mutasi Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2019 senilai
Rp.209.130.000,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap senilai Rp.209.130.000,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.209.130.000,-. Reklasifikasi
tersebut adanya Pemeliharaan Pagar Kantor.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan - -
72
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
1 229.630.000
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 17.938.333,33
Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti senilai Rp. 17.938.333,33,-.
5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan
Nilai Jalan, Irigasi dan Jembatan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.86.695.855.571,- naik sebesar
Rp.33.937.898.220,- atau 64,33% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.52.757.957.351,- dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian
Saldo Akhir
Tahun 2018Penambahan Pengurangan
Saldo Akhir
Tahun 2019
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. JALAN DAN
JEMBATAN
26 15.210.305.903 46 12.038.952.047 41 1.486.787.070 31 25.762.470.880
2. BANGUNAN
AIR
17 15.186.490.630 0 0 2 28.356.600 15 15.158.134.030
3. INSTALASI 256 5.841.730.878 385 12.056.521.707 0 0 641 17.898.252.585
4. JARINGAN 863 16.519.429.940 765 13.157.584.269 208 1.800.016.133 1.420 27.876.998.076
Jumlah 1162 1196 1196 37.253.058.023 251 3.315.159.803 2.107 86.695.855.571
1. Jalan dan Jembatan (1.3.4.01)
Nilai Jalan dan Jembatan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.25.762.470.880,- naik sebesar
Rp.10.552.164.977,- atau 69,38% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.15.210.305.903,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
26 15.210.305.903
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 40 198.191.300
2 Belanja Barang dan Jasa - -
73
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah 4 4.427.016.259
6 Mutasi Masuk 1 1.288.595.770
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 1 6.007.780.618
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - 117.368.100
Jumlah Penambahan 46 12.038.952.047
Penambahan Mutasi Jalan dan Jembatan pada Tahun 2019 sejumlah 46 buah
senilai Rp.12.038.952.047,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 40 buah senilai Rp.198.191.300,-
pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 40
buah senilai Rp.198.191.300,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
- Penambahan karena Hibah sejumlah 4 buah senilai Rp.4.427.016.259,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 4
buah senilai Rp.4.427.016.259,- yang berupa Jalan Kabupaten, Jalan Trotoar dan
Jalan Khusus Terminal. Hibah tersebut dari Pemerintah Kabupaten Boyolali atas
Terminal Penggung.
- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 1 buah senilai Rp.1.288.595.770,-
pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah 1
buah senilai Rp.1.288.595.770,- yang berupa Landasan Terminal Purbalingga.
Mutasi tersebut dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 1 buah senilai
Rp.6.007.780.618,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai
Rp.1.288.595.770,- yang berupa Jalan Khusus. Landasan dalam Anggaran masuk
dalam Rekening Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya sehingga direklas ke Klasifikasi Barang Jalan Khusus.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang senilai Rp.
4.320.073.454,- yang berupa Landasan Terminal Purwodadi dan Landasan
Terminal Penggaron. Landasan dalam Anggaran masuk dalam Rekening Belanja
Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sehingga direklas ke
Klasifikasi Barang Jalan Khusus.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang senilai
Rp.399.111.394,- yang berupa Landasan Terminal Madureso. Landasan dalam
74
Anggaran masuk dalam Rekening Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja Lainnya sehingga direklas ke Klasifikasi Barang Jalan Khusus.
No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar 1 1.288.595.770
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi 40 198.191.300
Jumlah Pelepasan 41 1.486.787.070
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
31 25.762.470.880
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 14.313.800.195,51
Pengurangan Mutasi Jalan dan Jembatan pada Tahun 2019 terjadi pelepasan
sejumlah 41 buah senilai Rp.1.486.787.070,- pada :
- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 1 buah senilai Rp.1.288.595.770,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 buah senilai
Rp.1.288.595.770,- yang berupa Landasan. Landasan tersebut dimutasikan ke
Terminal Purbalingga.
- Pengurangan karena Koreksi sejumlah 40 buah senilai Rp.198.191.300,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 40
buah senilai Rp.198.191.300,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU. Lampu
tersebut dilakukan koreksi keluar fisik barang tersebut masuk dalam jenis
Persediaan.
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan senilai Rp.14.313.800.195,51.
2. Bangunan Air (1.3.4.02)
Nilai Bangunan Air pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.15.158.134.030,- turun sebesar
Rp.28.356.600,- atau 0,19% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.15.186.490.630,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
17 15.186.490.630
75
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan - -
Tidak terjadi Penambahan Mutasi Bangunan Air pada Tahun 2019.
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 2 28.356.600
5 Koreksi - -
Jumlah Pengurangan 2 28.356.600
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
15 15.158.134.030
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 3.092.733.505,8
Mutasi Bangunan Air pada Tahun 2019 terjadi pelepasan sejumlah 2 buah senilai
Rp.28.356.600,- pada :
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 2 buah senilai
Rp.28.356.600,- pada :
Balai Pengelola sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 2
buah senilai Rp.28.356.600,- yang berupa Bangunan MCK Terminal Sunggingan.
Direklas ke Aset Lainnya karena dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten
Boyolali.
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air senilai Rp.3.092.733.505,8.
3. Instalasi (1.3.4.03)
Nilai Instalasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per
31 Desember 2019 sebesar Rp.17.898.252.585,- naik sebesar Rp.12.056.521.707,- atau
76
206,39% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.5.841.730.878,- dengan
rincian sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
256 5.841.730.878
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk 381 12.036.743.707
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 4 19.778.000
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 385 12.056.521.707
Penambahan Mutasi Instalasi pada Tahun 2019 sejumlah 385 buah senilai
Rp.12.056.521.707,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Mutasi Masuk sejumlah 381 buah senilai Rp.12.036.743.707,-
pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 7
buah senilai Rp.214.238.100,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan Umum
(LPJU). LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati sejumlah 55 buah
senilai Rp.1.730.966.823,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah
104 buah senilai Rp.3.417.999.784,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJU). LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah
164 buah senilai Rp.5.063.938.200,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJU). LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah
51 buah senilai Rp.1.609.600.800,- yang berupa Lampu Penerangan Jalan Umum
77
(LPJU). LPJU tersebut merupakan mutasi masuk dari Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap 4 buah senilai Rp.19.778.000,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 buah senilai
Rp.19.778.000,- yang berupa Instalasi Sumur Bor.
No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pelepasan - -
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
641 17.898.252.585
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 2.560.855.181,86
Pengurangan Mutasi Instalasi pada Tahun 2019 terjadi sejumlah 0 (nol) buah
senilai Rp.0,- (nol rupiah).
Akumulasi Penyusutan Instalasi senilai Rp. 2.560.855.181,86.
4. Jaringan (1.3.4.04)
Nilai Jaringan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per
31 Desember 2019 sebesar Rp.27.876.998.076,- naik sebesar Rp.6.447.544.000,- atau
68,75% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.16.519.429.940,- dengan
rincian sebagai berikut :
78
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
863 16.519.429.940
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal 751 11.494.428.003
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk 7 831.578.133
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap 7 831.578.133
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan 765 13.157.584.269
Penambahan Mutasi Jaringan pada Tahun 2019 sejumlah 765 buah senilai
Rp.13.157.584.269,- yang terdiri dari :
- Penambahan karena Belanja Modal sejumlah 751 buah senilai Rp.11.494.428.003,-
pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 541 buah senilai
Rp.10.340.888.003,- yang berupa LPJU.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati sejumlah 40 buah
senilai Rp.195.281.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah
50 buah senilai Rp.373.483.600,- yang berupa LPJU (10 buah) dan Penggantian
Lampu LPJU (40 buah).
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah
40 buah senilai Rp.194.531.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah
40 buah senilai Rp.191.501.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah
40 buah senilai Rp.191.741.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
- Penambahan karena Mutasi masuk sejumlah 7 buah senilai Rp.831.578.133,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 3
buah senilai Rp.356.366.717,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Penggaron (2
buah) dan Di Terminal Purwodadi (1 buah).
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 1
buah senilai Rp.113.173.569,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Pilangsari.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah 1
buah senilai Rp.119.179.616,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Madureso.
79
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah 1
buah senilai Rp.119.652.663,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Purbalingga.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah
1 buah senilai Rp.123.205.568,- berupa LPJU Hightmas di Terminal Tanjung.
- Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sejumlah 7 buah senilai
Rp.831.578.133,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 7 buah senilai
Rp.831.578.133,- yang berupa LPJU Hightmas di Terminal Penggaron,
Purwodadi, Pilangsari, Madureso, Purbalingga dan Tanjung.
No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar 7 831.578.133
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 1 1.250.000
5 Koreksi 200 967.188.000
Jumlah Pelepasan 208 1.800.016.133
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
1.420 27.876.998.076
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- 1.851.856.754,67
Pengurangan Mutasi Jaringan pada Tahun 2019 terjadi sejumlah 208 buah senilai
Rp.1.800.016.133,- pada :
- Pengurangan karena Mutasi Keluar sejumlah 7 buah senilai Rp.831.578.133,- pada :
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 7 buah senilai
Rp.831.578.133,- yang berupa LPJU Hightmas di Terminal Penggaron,
Purwodadi, Pilangsari, Madureso, Purbalingga dan Tanjung.
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sejumlah 1 buah senilai
Rp.1.250.000,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta 1 buah
senilai Rp.1.250.000,- berupa Jaringan Listrik Terminal Sunggingan. Direklas ke
aset Lainnya karena dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- Pengurangan karena Koreksi sejumlah 200 buah senilai Rp.967.188.000,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Pati sejumlah 40 buah
senilai Rp.195.281.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
80
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah
40 buah senilai Rp.193.131.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU (40
buah).
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Magelang sejumlah
40 buah senilai Rp.194.531.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah
40 buah senilai Rp.191.501.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah
40 buah senilai Rp.191.741.600,- yang berupa Penggantian Lampu LPJU.
Akumulasi Penyusutan Jaringan senilai Rp.1.851.856.754,67.
5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.461.866.440,- sama dengan per 31 Desember
2018 sebesar Rp.461.866.440,- dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian
Saldo AkhirTahun 2018
Penambahan PenguranganSaldo AkhirTahun 2019
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. BAHAN
PERPUSTAKAA
N
136 26.090.000 0 0 0 0 136 26.090.000
2. BARANG
BERCORAK
KESENIAAN/KE
BUDAYAAN/OL
AH RAGA
28 396.311.440 0 0 0 0 28 396.311.440
3. HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0
4. BIOTA
PERAIRAN
0 0 0 0 0 0 0 0
5. TANAMAN 42 39.465.000 0 0 0 0 42 39.465.000
6. BARANG
KOLEKSI NON
BUDAYA
0 0 0 0 0
0
0 0
7. ASET TETAP
DALAM
RENOVASI
0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 206 0 0 0 0 0 206 0
1. Bahan Perpustakaan (1.3.5.01)
Nilai Bahan Perpustakaan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.26.090.000,- sama dengan per 31
Desember 2019 sebesar Rp.26.090.000,- dengan rincian sebagai berikut :
81
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
136 26.090.000
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan - -
No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pelepasan - -
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
136 26.090.000
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- -
2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (1.3.5.02)
Nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Laporan BMD
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.396.311.440,- sama dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.396.311.440,- dengan
rincian sebagai berikut :
82
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
28 396.311.440
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan - -
No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pelepasan - -
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
28 396.311.440
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- -
3. Hewan (1.3.5.03)
Nilai Hewan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per
31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember 2018
sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Hewan.
83
4. Biota Perairan (1.3.5.04)
Nilai Biota Perairan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per 31 Desember
2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Biota Perairan.
5. Tanaman (1.3.5.05)
Nilai Tanaman pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
per 31 Desember 2019 sebesar Rp.39.465.000,- sama dengan per 31 Desember 2018
sebesar Rp.39.465.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Awal Volume Nilai (Rp)
42 39.465.000
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan - -
No Jenis Pelepasan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap - -
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi - -
Jumlah Pelepasan - -
Saldo Akhir Volume Nilai (Rp)
42 39.465.000
Akumulasi Penyusutan Volume Nilai (Rp)
- -
6. Barang Koleksi Non Budaya (1.3.5.06)
Nilai Barang Koleksi Non Budaya pada Laporan BMD Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per
31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Barang Koleksi Non
Budaya.
84
7. Aset Tetap Dalam Renovasi (1.3.5.07)
Nilai Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- atau sama dengan Nilai per
31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- karena tidak mempunyai Aset Tetap Dalam Renovasi.
5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.863.115.600,- turun sebesar Rp.234.736.200,- atau 21,38% dibandingkan per
31 Desember 2018 sebesar Rp.1.097.851.800,- dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian
Saldo AkhirTahun 2018
Penambahan PenguranganSaldo AkhirTahun 2019
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
10 1.097.851.800 0 0 4 234.736.200 6 863.115.600
Jumlah 10 1.097.851.800 0 0 4 234.736.200 6 863.115.600
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut :
Saldo AwalVolume Nilai (Rp)
10 1.097.851.800
No Jenis Penambahan Volume Nilai (Rp)
1 Belanja Modal - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja BOS Belanja Modal - -
4 Belanja BLUD - -
5 Hibah - -
6 Mutasi Masuk - -
7 Reklasifikasi Dari Aset Tetap - -
8 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya - -
9 Koreksi - -
Jumlah Penambahan - -
85
Penambahan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2019 sejumlah 0
(nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).
No Jenis Pengurangan Volume Nilai (Rp)
1 Ektrakomtabel - -
2 Mutasi Keluar - -
3 Reklasifikasi Ke Aset Tetap 1 58.684.050
4 Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - -
5 Koreksi 3 176.052.150
Jumlah Pengurangan 4 234.736.200
Saldo AkhirVolume Nilai (Rp)
6 863.115.600
Akumulasi PenyusutanVolume Nilai (Rp)
- -
Pengurangan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2019 terjadi
sejumlah 4 buah senilai Rp.234.736.200,- pada :
- Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sejumlah 1 buah senilai
Rp.58.684.050,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan sejumlah
1 buah senilai Rp.58.684.050,- yang DED Terminal Tanjung. Reklas Masuk ke
Gedung Kios Terminal.
- Pengurangan karena Koreksi sejumlah 3 buah senilai Rp.176.052.150,- pada :
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Semarang sejumlah 1
buah senilai Rp.58.684.050,- yang berupa DED Terminal Purwodadi. Dilakukan
koreksi keluar dan dikapitalisasi dalam Landasan Terminal Purwodadi.
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Surakarta sejumlah 1
buah senilai Rp.58.684.050,- yang berupa DED Terminal Pilangsari. Dilakukan
koreksi keluar dan dikapitalisasi dalam Gedung Terminal Pilangsari.
86
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Banyumas sejumlah 1
buah senilai Rp.58.684.050,- yang berupa DED Terminal Purbalingga. Dilakukan
koreksi keluar dan dikapitalisasi dalam Landasan Terminal Purbalingga.
1. Tanah Rusak Berat (1.5.4.01.01.01.001)
Saldo Aset Lainnya berupa Tanah Rusak Berat pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah
0 (nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).
2. Peralatan dan Mesin Rusak Berat (1.5.4.01.01.01.002)
Saldo Aset Lainnya berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat pada Laporan
BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019
sejumlah 557 buah senilai Rp.3.617.059.321,- turun sebesar
Rp.2.334.778.327,- atau 39,23 dibandingkan per 31 Desember 2018
sejumlah 796 buah senilai Rp.5.951.837.648,- dengan rincian sebagai berikut
:
No. UraianSaldo AkhirTahun 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Tahun 2019
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. Peralatan dan Mesin Rusak Berat
796 5.951.837.648 11 51.656.880 250 2.386.435.207 557 3.617.059.321
Penambahan Mutasi Peralatan dan Mesin Rusak Berat sejumlah 11 buah
senilai Rp.51.656.880,- karena masuk dalam Penghapusan.
Pengurangan Mutasi Peralatan dan Mesin Rusak Berat sejumlah 250 buah
senilai Rp.2.386.435.207,- karena telah dilakukan Penghapusan dengan
Penjualan.
3. Gedung dan Bangunan Rusak Berat (1.5.4.01.01.01.003)
Saldo Aset Lainnya berupa Gedung dan Bangunan Rusak Berat pada
Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember
2019 sejumlah 30 buah senilai Rp.6.661.992.831,- turun sebesar
Rp.288.787.675,- atau 4,15% disbanding per 31 Desember 2018 adalah
sejumlah 32 buah senilai Rp.6.950.780.506,- dengan rician sebagai berikut :
No. Uraian
Saldo AkhirTahun 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Tahun 2019
Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.) Vol. Nilai (Rp.)
1. Gedung dan Bangunan Rusak Berat
32 6.950.780.506 - - 2 288.787.675 30 6.661.992.831
87
Tidak terjadi penambahan Mutasi Gedung dan Bangunan Rusak Berat.
Pengurangan Mutasi Gedung dan Bangunan Rusak Berat sejumlah 2 buah
senilai Rp.288.787.675,- karena telah dilakukan Penghapusan dengan
Penjualan.
4. Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional
Pemerintah (1.5.4.01.01.02.001)
Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 0 (nol) buah senilai
Rp.0,- (nol rupiah).
5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah (1.5.4.01.01.02.002)
Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak
Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah
0 (nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).
6. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah (1.5.4.01.01.02.003)
Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak
Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah
0 (nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).
7. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Tidak Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah (1.5.4.01.01.02.004)
Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang
Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah
0 (nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).
8. Aset Lain-lain Tanah (1.5.4.01.01.03.001)
Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Tanah pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah
1 buah senilai Rp.144.000.000,- berupa Tanah Terminal Sunggingan yang
dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten Boyolali.
88
9. Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan (1.5.4.01.01.03.003)
Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan pada
Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember
2019 adalah sejumlah 21 buah senilai Rp.642.937.750,- berupa Gedung
Terminal Sunggingan yang dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten
Boyolali.
10. Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan (1.5.4.01.01.03.004)
Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan pada
Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember
2019 adalah sejumlah 3 buah senilai Rp.29.606.600,- berupa Gedung
Terminal Sunggingan yang dalam proses Hibah ke Pemerintah Kabupaten
Boyolali.
Aset Ekstrakomtabel
a) Peralatan dan Mesin
1. Alat Angkutan (1.3.2.02)
Saldo Alat Angkutan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 1 buah senilai
Rp.390.000,-.
Saldo awal Alat Angkutan per 1 Januari 2019 sejumlah 1 buah senilai
Rp.390.000,-.
Mutasi Alat Angkutan pada Tahun 2019 tidak terjadi penambahan
maupun pengurangan.
2. Alat Kantor Dan Rumah Tangga (1.3.2.05)
Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan BMD Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 874
buah senilai Rp.436.697.386,-.
Saldo awal Alat Kantor dan Rumah Tangga per 1 Januari 2019 sejumlah
872 buah senilai Rp.435.971.578,-.
Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2019 terjadi
penambahan sejumlah 2 senilai Rp.725.808,-. Mutasi tersebut terdiri dari :
- Koreksi Tambah sejumlah 2 senilai Rp.725.808,-. Mutasi Tersebut
berupa Alat Pemadam Kebakaran pada Terminal Penggung yang
merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Tidak terdapat Mutasi Kurang selama Tahun 2019.
89
3. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (1.3.2.06)
Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan BMD
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah
sejumlah 4 buah senilai Rp.1.257.500,-.
Mutasi Alat Angkutan pada Tahun 2019 tidak terjadi penambahan
maupun pengurangan.
4. Alat Komputer (1.3.2.10)
Saldo Alat Komputer pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 71 buah senilai
Rp.14.516.080,-.
Mutasi Alat Angkutan pada Tahun 2019 tidak terjadi penambahan
maupun pengurangan.
5. Bangunan Gedung (1.3.3.01)
Saldo Bangunan Gedung pada Laporan BMD Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 194.089.000,- naik
sebesar Rp.9.979.000,- atau 0,05% disbanding per 31 Desember 2018 adalah
sejumlah 16 buah senilai Rp.184.110.000,-.
Mutasi Bangunan Gedung pada Tahun 2019 terjadi penambahan
sejumlah 1 buah senilai Rp.9.979.000,-. Mutasi tersebut terdiri dari :
- Koreksi Tambah sejumlah 1 buah senilai Rp.9.979.000,-. Koreksi tersebut
berupa Kamar Mandi Pos PJL Demak.
Mutasi Bangunan Gedung pada Tahun 2019 terjadi pengurangan sejumlah 0
(nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).
6. Tugu Titik Kontrol/Pasti (1.3.3.04)
Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan BMD Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 1 buah senilai
Rp.1.987.911,.
Mutasi Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2019 tidak terjadi
penambahan maupun pengurangan.
Aset Pemanfaatan
Saldo Aset Pemanfaatan pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 0 (nol) buah senilai Rp.0,- (nol rupiah).
Aset Tak Berwujud
90
Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 1 buah senilai Rp.43.457.500,-.
Aset Tak Berwujud ini berupa Aplikasi Cek Tiket pada BRT Trans Jateng.
5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.
101.059.815.718,40 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.
91.699.759.309,36 dengan rincian sebagai berikut :
2019 2018
Alat-alat Besar 1,567,124,455 1,501,806,000
Alat-alat Angkutan 27,566,356,259 27,282,397,315
Alat-alat Bengkel dan Ukur 4,620,843,060 4,485,743,920
Alat-alat Pertanian - -
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 5,315,542,904 4,520,457,113
Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1,859,421,426 1,670,368,376
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan - -
Alat-alat Laboratorium 163,343,000 163,343,000
Alat-alat Persenjataan 31,204,725 31,204,725
Alat-alat Komputer 4,696,718,711 4,080,636,307
Alat-alat Eksplorasi - -
Alat-alat Pengeboran - -
- -
Alat-alat Bantu Eksplorasi - -
Alat-alat Keselamatan Kerja - -
Alat-alat Peraga - -
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi - -
Alat-alat Rambu-Rambu 1,280,244,293 588,210,179
Alat-alat Olahraga - -
Bangunan Gedung 27,693,561,020 26,041,792,612
Monumen 4,393,760,579 3,673,816,688
Bangunan Menara 34,511,316 23,804,160
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti 17,938,333 11,890,000
Jalan dan Jembatan 14,313,800,196 12,828,225,546
Bangunan Air / Irigasi 3,092,733,506 2,744,931,057
Instalasi 2,560,855,182 902,255,610
Jaringan 1,851,856,755 1,148,876,702
Aset TetapLainnya - -
Jumlah 101,059,815,718 91,699,759,309
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian
5.2.1.5. Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud
91
2019 2018
Aset Tak Berwujud Lainnya 43,457,500.00 43,457,500.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (26,074,500.00) (17,383,000.00)
Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto 17,383,000.00 26,074,500.00
Aset Lain-Lain
2019 2018
Aset Lain-Lain 11,095,596,502.00 12,902,618,154.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (8,917,249,002.64) (10,687,299,500.00)
Penyusutan Aset Lain-Lain Netto 2,178,347,499.36 2,215,318,654.00
5.2.1.5.1. Aset Tetap Rusak Berat
Barang Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar 11.095.596.502
dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 12,902,618,154.00
merupakan barang rusak dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai
berikut :
92
2019 2018
Tanah Rusak Berat - -
Peralatan dan Mesin Rusak Berat 3,617,059,321 5,951,837,648
Gedung dan Bangunan Rusak Berat 6,661,992,831 6,950,780,506
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat - -
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat - -
Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasiona - -
- -
- -
- -
- -
Aset Lain-lain Tanah 144,000,000 -
Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin - -
Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan 642,937,750 -
Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan 29,606,600 -
Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya - -
Jumlah 11,095,596,502 12,902,618,154
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
5.2.1.5.2. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar 0,- dibandingkan
saldo per 31 Desember 2017 sebesar 53,015,478,670.00 dengan rincian sebagai
berikut :
93
2019 2018
Sewa Tanah - -
Sewa Peralatan dan Mesin - -
Sewa Gedung dan Bangunan - -
Sewa Jalam, Irigasi dan Jaringan - -
Kerja Sama Pemanfaatan Tanah - -
- -
- -
- -
Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tetap Lainnya - -
- -
- -
- -
- -
- -
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tanah - -
- -
- -
- -
- -
Pinjam Pakai Tanah - -
Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin - -
Pinjam Pakai Bangunan dan Gedung - -
Pinjam Pakai Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Pinjam Pakai Aset Tetap Lainnya - -
Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan dan Mesin
Kerja Sama Pemanfaatan Gedung dan Bangunan
Kerja Sama Pemanfaatan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah
Bangun Serah Guna (BSG) Peralatan dan Mesin
Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan
Bangun Serah Guna (BSG) Jalan, Irigasi dan Jaringan
Bangun Serah Guna (BSG) Aset Tetap Lainnya
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Peralatan dan Mesin
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Bangunan dan Gedung
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Aset Tetap Lainnya
5.2.2. KEWAJIBAN
Total Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
94
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0
5.2.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar 0 naik/turun sebesar
0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0
5.2.2.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar 0
naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0
5.2.3. EKUITAS
Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 334.736.568.806,88 dibandingkan saldo
per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 241.332.575.412,51
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1. PENDAPATAN-LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang
telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2019. Pendapatan-LO per 31
Desember 2019 sebesar Rp. 15.732.872.436 dibandingkan saldo per 31 Desember
2018 sebesar Rp. 9.400.369.745 dengan rincian sebagai berikut :
2019 2018
Pendapatan Asli Daerah 15,732,872,435 9,400,369,745
Jumlah 15,732,872,435 9,400,369,745
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 15.732.872.436 dengan rincian
sebagai berikut :
2019 2018
Pendapatan Retribusi Daerah 4,047,487,250 2,710,975,580
Lain-Lain PAD yang Sah 11,685,385,185 6,689,394,165
Jumlah 15,732,872,435 9,400,369,745
95
5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.
4.4047.487.250 dengan rincian sebagai berikut :
2019 2018
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 2,203,921,250 2,011,575,580
Retribusi Terminal - LO 1,442,616,000 -
Retribusi Izin Trayek - LO 400,950,000 699,400,000
Jumlah 4,047,487,250 2,710,975,580
5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar
11.685.385.185,00 dengan perincian sebagai berikut :
2019 2018
Pendapatan Denda Retribusi - LO 16,428,185 41,733,165
Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum - LO 11,668,957,000 6,647,661,000
Jumlah 11,685,385,185 6,689,394,165
5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah (HIBAH)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 23.047.884.690 dibandingkan
saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.086.495.364,00 akun ini merupakan hibah barang aset tetap
dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Berita Acara Hibah terlampir di
belakang laporan keuangan ini.
5.3.2. BEBAN
5.3.2.1. Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 102.945.260.192 naik
sebesar Rp. 24,031,824,874 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar
Rp. 78.913.435.318 dengan rincian sebagai berikut :
96
2019 2018
Beban Pegawai 49,131,151,321.00 46,128,130,408
Beban Persediaan 10,206,659,452.00 7,416,920,603
Beban Jasa 52,920,597,334.59 37,373,953,836.16
Beban Pemeliharaan 6,672,955,234.00 5,160,604,114
Beban Perjalanan Dinas 8,156,943,047.00 6,823,282,830.00
Beban Bunga - -
Beban Subsidi - -
Beban Hibah - -
Beban Bantuan Sosial - -
Beban Penyusutan/Amortisasi 9,253,191,219.79 7,100,736,604
Beban Lain-Lain 10,704,808.00 68,052,000.00
Jumlah 136,352,202,416 110,071,680,395
5.3.2.1.1. Beban Pegawai
Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 49.131.151.321 dibandingkan
saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 46.128.130.408
2019 2018
Gaji dan Tunjangan 21,283,368,049 21,453,438,115
Tambahan Penghasilan PNS 25,085,123,272 22,563,642,293
Honorarium PNS 1,810,290,000 1,497,650,000
Honorarium Non PNS 952,370,000 613,400,000
Jumlah 49,131,151,321 46,128,130,408
5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 87.221.051.095.38
dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 63.943.549.987,22
97
2019 2018
Beban Persediaan 10,206,659,452.00 7,416,920,603.00
Beban Jasa 52,920,597,334.59 37,373,953,836.16
Beban Pemeliharaan 6,672,955,234.00 5,160,604,114.00
Beban Perjalanan Dinas 8,156,943,047.00 6,823,282,830.00
Beban Bunga - -
Beban Subsidi - -
Beban Hibah - -
Beban Bantuan Sosial - -
Beban Penyusutan dan Amortisasi 9,253,191,219.79 7,100,736,604.06
Beban Lain-Lain 10,704,808.00 68,052,000.00
Jumlah 87,221,051,095.38 63,943,549,987.22
BAB VI
Penjelasan Informasi Non Keuangan
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 (enam) Balai Perhubungan
98
Wilayah dan 1 (satu) Balai Transportasi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok Dinas
Perhubungan dan masing – masing Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah
serta Balai Transportasi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :
A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan fungsinya adalah :
1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan
Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan
Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan,
Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja
di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubngan Provinsi Jawa Tengah,
dilaksanakan oleh :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
4. Kepala Bidang Angkutan Jalan
5. Kepala Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian
6. Kepala Bidang Pelayaran
7. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
B. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu
dinas di bidang lalu lintas dan angkutan, sedangkan fungsinya adalah:
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
4. Pengelolaan ketatausahaan dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
C. Balai Transportasi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang sarana dan
prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah, sedangkan fungsinya adalah:
99
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan
operasional transportasi Jawa Tengah
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan
operasional transportasi Jawa Tengah
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional
transportasi Jawa Tengah
4. Pengelolaan ketatausahaan dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
100
1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov. Jateng
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
101
SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
SEKRETARIS
KEPALA DINAS
BIDANG PELAYARANSEKSI ANGKUTAN LAUT
SEKSI KEPELABUHANAN
SEKSI LALU LINTASANGKUTAN SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN
BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN
PERKERETAAPIAN
SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALANSEKSI PERENCANAAN
TRANSPORTASISEKSI PERKERETAAPIAN
BPSPP
BIDANG ANGKUATAN JALAN
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI KESELAMATAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN
JALANSEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
JALAN
SEKSI MANAJEMENLALU LINTAS JALAN
JALANBIDANG
LALU LINTAS JALAN
2. Struktur Organisasi Balai Perhubungan Wilayah
STRUKTUR ORGANISASIBALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN
WILAYAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Balai Perhubungan Wilayah Provinsi Jawa Tengah
102
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSIANGKUTAN
KEPALA BALAI
SEKSILALU LINTAS
3. Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TRASNPORTASI JAWA TENGAH KELAS A DINAS
PERHUBUNGANPROVINSI JAWA TENGAH
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Balai Transportasi Provinsi Jawa Tengah
BAB VII
103
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BALAI
SEKSIOPERASIONAL
SEKSISARANA DAN PRASARANA
Penutup
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2019. Catatan atas laporan
keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan
atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transportasi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.
Semarang, Januari 2020
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. SATRIYO HIDAYATNIP. 19601214 198703 1 005
104
Daftar Lampiran Tambahan Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :
1. Lampiran Perhitungan Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset
Lainnya dan Penyusutan Aset Lainnya ;
2. Lampiran Polis Asuransi ;
3. Lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per Objek GRMS ;
4. Lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per Objek SAKD ;
5. Lampiran STS Penyetoran Sisa Kas Bendahara Penerimaan di Tahun 2020 ;
6. Lampiran Laporan Persediaan Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2019 ;
7. Lampiran Berita Acara Penyerahan Aset Tetap yang Diterima dan atau
Dilepaskan dari Dinas / Kabupaten / Kota / Kementerian ;
8. Lampiran SPJ Belanja Fungsional ;
9. Lampiran SPJ Pendapatan Fungsional ;
10. Lampiran Data Piutang 2019.
*Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut
SKPD.2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan
diberi kertas pembatas di setiap bab.5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai
sofcopy dalam bentuk CD.
105