Bab I PENDAHULUAN.rtf

download Bab I PENDAHULUAN.rtf

If you can't read please download the document

Transcript of Bab I PENDAHULUAN.rtf

PENDAHULUANBAB IPENDAHULUANLatar BelakangPenyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan urusan pemerintahan namun pada saat ini profesionalisme yang diharapkan masih belum terwujud sepenuhnya.Salah satu penyebab utamanya adalah terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh keahlian atau ketrampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi.Analisis beban kerja dilaksanakan dengan harapan agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektifitas, efisiensi, serta profesionalitas sumber daya aparatur yang memadai pada instansi sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan dilandasi semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.Hasil dari pelaksanaan analisis beban kerja adalah adanya tolok ukur bagi pegawai sekaligus unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Disamping itu dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktifitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun kepegawaian. Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas organisasi, maka dilaksanakan analisis beban kerja pada Inspektorat Kabupaten Sleman.TUJUANSecara umum, tujuan dari analisis beban kerja adalah :mengidentifikasi uraian tugas pada masing-masing unit terendah di Inspektorat Kabupaten Sleman.menghitung beban kerja pada masing-masing unit terendah di Inspektorat Kabupaten Sleman.menghitung jumlah kebutuhan pegawai pada masing-masing unit terendah di Inspektorat Kabupaten Sleman.MANFAATAdapun manfaat dari penyusunan analisis beban kerja antara lain adalah :dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penataan organisasi.dapat dijadikan dasar penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.dapat dijadikan dasar bagi penentuan reward and punishment terhadap unit kerja ataupun pegawai.dapat dijadikan tolok ukur dalam penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil pada setiap unit terendah sesuai dengan beban kerja organisasi.sebagai bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.HASILAnalisis beban kerja menghasilkan informasi berupa :Uraian tugas jabatan pada masing-masing unit terendah di Inspektorat Kabupaten Sleman.Volume beban kerja pada setiap unit terendah di Inspektorat Kabupaten Sleman.Jumlah kebutuhan pegawai pada setiap unit terendah di Inspektorat Kabupaten Sleman.Nama jabatan fungsional umum pada unit terendah di Inspektorat Kabupaten Sleman. DASAR HUKUMDasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan analisis beban kerja adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011.Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten.