BAB I PENDAHULUAN -...

BPPKB Kota Bandung

1

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung

selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu

meningkatkan peran serta fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem

Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya

BPPKB Kota Bandung

2

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam

undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan,

azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Bandung Kota Bandung diwajibkan untuk

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan

LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

BPPKB Kota Bandung

3

Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1. Gambaran umum

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Bandung adalah Satuan Kerja Perengkat Daerah yang mempunyai dua

urusan wajib yaitu Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera, dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 85 orang, dengan

rincian sebagai berikut:

TABEL 1.1

DATA JENJANG PENDIDIKAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG

TAHUN 2015

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH

1. S3 0

2. S2 10

3. S1 46

4. Diploma 5

5. SLTA 23

6 SLTP 1

7 SD 0

Jumlah 85

Sumber : Data Kepegawaian BPPKB Thn. 2014

BPPKB Kota Bandung

4

TABEL 1.2 DATA JENJANG GOLONGAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG

TAHUN 2015

NO GOLONGAN JUMLAH

1. Golongan IV 23

2. Golongan III 56

3. Golongan II 6

4. Golongan I 0

Jumlah 85


TABEL 1.3 DATA JABATAN PNS DI BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015

NO JABATAN JUMLAH

1. Eselon II 1

2. Eselon III 4

3. Eselon IV 10

4. Fungsional 46

5 Pelaksana (Staf) 24

Jumlah 85


Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja

tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun

2007, Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tugas, fungsi dan struktur

organisasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kota Bandung danPeraturan Walikota Bandung Nomor 474

BPPKB Kota Bandung

5

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan

Organisasi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kota Bandung, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

GAMBAR 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG

Tahun 200ggal 4 Desember 2008

BPPKB Kota Bandung

6

1.2. Isu Strategis

Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

di Kota Bandung diarahkan untuk penanganan isu-isu Gender,

Perlindungan anak dan kependudukan dengan asumsi ke depan

meliputi:

(1) Pengendalian Kuantitas Penduduk,

(2) Pengembangan Kualitas Penduduk,

(3) Pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG),

(4) Pengembangan Perlindungan Anak.

Dari seluruh rangkaian Program dan Kegiatan yang telah

dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan secara mulus, masih terdapat

masalah-masalah yang ditemukan dan itu akan menjadi bahan acuan

untuk Program dan Kegiatan pada Program kerja lima tahun yang akan

datang, adapun masalah yang masih tertinggal diantaranya :

1. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi

remaja masih rendah. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk

membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga.

Sementara itu lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan

kesehatan reproduksi bagi remaja masih terbatas jangkauannya dan

belum dapat memenuhi kebutuhan remaja. Dan pendidikan

kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum

sepenuhnya berhasil

2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran perempuan dan

masyarakat pada umumnya tentang kesetaraan dan keadilan gender,

sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di

berbagai sektor pembangunan masih sangat rendah.

3. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan

BPPKB Kota Bandung

7

keluarga berencana belum sepenuhnya menempatkan masyarakat

sebagai subjek pembangunan pemberdayaan perempuan dan

keluarga berencana. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, yang meliputi

pengabdian masyarakat (to serve), pelaksanaan advokasi

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (to advocate), dan

pelaksanaan pengawasan sosial (to watch) mulai meningkat. Berbagai

masalah pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang

timbul dewasa ini, tidak perlu terjadi bila peran aktif masyarakat

dapat terus berjalan bahkan meningkat.

4. Pembangunan berwawasan pemberdayaan perempuan dan keluarga

berencana sebagai strategi pembangunan nasional, belum dapat

dilaksanakan seperti yang diharapkan, karena belum adanya

dukungan nyata dari berbagai unsur.

5. Pelaksanaan terhadap upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang bermutu belum

optimal, terutama pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga

berencana kepada masyarakat miskin, dan kelompok rentan.

6. Sistem perencanaan dan penganggaran Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana belum optimal. Salah satu sebab adalah

kurangnya dukungan informasi pemberdayaan perempuan dan keluarga

berencana dari pelaku pemberi pelayanan pemberdayaan perempuan dan

keluarga berencana.

7. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai

pelaksana dan penggerak / fasilitator pembangunan pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana belum optimal. Hal tersebut

terutama dalam penanganan penduduk miskin dan sistem regulasi.

BPPKB Kota Bandung

8

1.3. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun

2015 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

1.2. Isu Strategis

1.3. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis sebelum Reviu

2.2. Perencanaan Strategis hasil Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.4. Prestasi atau Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BPPKB Kota Bandung

9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kota Bandung sebelum reviu adalah merupakan dokumen

yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang

terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki

oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Rencana Strategis

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung

yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun

2014 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Nomor

800/972/BPPKB/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana

Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Bandung Tahun 2014 - 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibuat pada masa

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah

daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

BPPKB Kota Bandung

10

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Disamping

itu pula, Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi

dengan Renstra Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Bappenas, BKKBN dan BP3AKB Provinsi Jawa Barat

sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung tercantum pada :

Misi RPJMD ke 3

Tujuan ke 3

Sasaran

:

:

:

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Peningkatan kualitas hidup masyarakat

1. Terkendalinya jumlah penduduk dan daya

tampung lingkungan

2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

3. Menigkatnya pemberdayaan masyarakat dan

sinergitas program-program penanggulangan

kemiskinan.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Walikota Nomor 475 Tahun 2008, menjelaskan tentang

Rincian Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga

Tekhnis Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

BPPKB Kota Bandung

11

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan asas Otonomi dan

pembantuan.

3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan

dan keluarga berencana;

b. Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan

keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan,

Perlindungan Anak, pengendalian keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan

keluarga;

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.Untuk melaksanakan tugas,

fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007,

Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tugas, fungsi dan struktur

organisasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Bandung dan Peraturan Walikota

Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

BPPKB Kota Bandung

12

2.3. Hasil Reviu Renstra dan Indek Kinerja Utama (IKU)

TABEI 2.1

VISI SEBELUM DAN SESUDAH REVIU

VISI

(sebelum reviu)

VISI

(setelah reviu)

Mewujudkan Keluarga

Sejahtera, Kesetaraan dan

Keadilan Gender dan

Perlindungan Anak

Mewujudkan Keluarga Sejahtera,

Kesetaraan dan Keadilan Gender

dan Perlindungan Anak

TABEL 2.2

MISI SEBELUM DAN SESUDAH REVIU

MISI

(sebelum reviu)

MISI

(setelah reviu)

1. Meningkatkan kualitas

hidup perempuan dan anak

Meningkatkan kualitas hidup

perempuan dan anak

2. Meningkatkan serta

2mendorong partisipasi masyarakat di dalam memperkuat kelembagaan

pengarusutamaan gender

Meningkatkan serta mendorong

partisipasi masyarakat di dalam

memperkuat kelembagaan


3. Meningkatkan perencanaan

keluarga melalui pengaturan kelahiran, memberikan perlindungan hak-hak

reproduksi dan akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

Meningkatkan perencanaan

keluarga melalui pengaturan

kelahiran, memberikan

perlindungan hak-hak reproduksi

dan akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

4. Menggali potensi masyarakat dalam rangka

meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Menggali potensi masyarakat

dalam rangka meningkatkan

ketahanan dan kesejahteraan

keluarga

BPPKB Kota Bandung

13

TABEL 2.3

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SEBELUM DAN SESUDAH REVIU

Sebelum Reviu Setelah Reviu

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Indikator 1. Meningkatkan

pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui promosi, advokasi, KIE dan fasilitasi yang dapat memberikan panduan tentang pembangunan yang berwawasan

gender dalam rangka mewujudkan kesataraan dan keadilan

gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak

1. Meningkatnya upaya membangun kualitas hidup perempuan dalam aspek pendidikan ,kesehatan, ekonomi, sosial budaya , hukum, politik dan tekhnologi bagi perempuan di daerah

2. Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban

tindak kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

3. Penguatan

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak

4. Terwujudnya Kota Bandung sebagai

- Indeks Pembangunan Gender

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga politik dan jabatan politik

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

- Cakupan Perempuan dan Anak Korbam Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada

Unit Pelayanan

- Persentase Kelurahan

Layak Anak

1. Terwujudnya

kesetaraan dan

keadilan gender

serta

perlindungan,

pemenuhan

hak-hak anak

1) Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender

2) Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan

3) Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak

- Indeks Pembangunan Gender

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayan Terpadu

- Persentase Kelurahan

Layak Anak

BPPKB Kota Bandung

14


Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kota Layak Anak

2. Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam kelembagaan pengarusutamaan gender

5. Meningkatnya upaya memperkuat

kelembagaan pengarusutamaan gender

6. Meningkatkan perencanaan yang responsive gender pada SKPD di Kota Bandung

- Cakupan perencanaan SKPD responsip gender

dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui Anggaran Responsif Gender (ARG)

2. Meningkatnya

kelembagaan

pengarusutamaa

n gender

4) Meningkatnya pengarusutamaan

gender dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

- Cakupan SKPD yang responsive gender

3. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan prilaku positif keluarga tentang kesehatan dan

hak-hak reproduksi serta memenuhi pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi yang berkualitas

7. Meningkatnya peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru

8. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB

9. Menurunnya tingkat drop out peserta KB

10. Meningkatnya peserta KB Mandiri

11. Tersedianya sumber daya pengelola program KB dan kelompok remaja terlatih.

12. Meningkatnya pemahaman remaja

- Tingkat penurunan TFR

- Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

- Rata-rata usia kawin

pertama

3. Terwujudnya

Keluarga Kecil

5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana

6) Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)

- Tingkat penurunan TFR

- Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif

- Rata-rata usia kawin

pertama

BPPKB Kota Bandung

15


Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Indikator serta mendorong keluarga untuk mampu merencanakan keluarganya termasuk jumlah anak yang diinginkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi, Menyediakan

berbagai pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta menyediakan dukungan

tenaga dan sarana yang berkualitas

dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan

4. Terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan program

13. Meningkatnya kualitas pelayanan KB bagi pasangan Usia Subur (PUS) terutama keluarga miskin

- Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang mampu menggerakan partisipasi

4. Terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera

7) Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyaraka

8) Meningkatnya

- Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif

BPPKB Kota Bandung

16


Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Indikator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga yang

sejahtera dan berkualitas

14. Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina-Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS

15. Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi keluarga

16. Pengembangan kegiatan kreatif bagi keluarga dan anak (

lomba, kursus, dll) 17. Pembinaan dan

Pengembangan Institusi masyarakat pengelola program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

18. Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

masyarakat

- Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I Alasan Ekonomi dibanding jumlah total keluarga

- Cakupan pasangan usia subur anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB

tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

- Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I

BPPKB Kota Bandung

17

Penjelasan perubahan pada tujuan adalah terlalu banyaknya kata dalam kalimat tujuan sehingga menjadi ketidakjelasan

dalam menyampaikan tujuan, terlalu rinci sehingga tujuan kurang terarah dan kurangnya kesinambungan dari Misi,

sehingga kami wajib merubah tujuan dan melalui proses akhirnya dapat merubah tujuan.

Perubahan pada sasaran dilakukan sebagai sebab dan akibat dari perubahan tujuan, sasaran juga perlu dirubah karena

banyak kalimat sasaran yang seharusnya adalah sebuah pelaksanaan program dan kegiatan dan terlalu banyaknya sasaran.

Seperti halnya sasaran maka indikator sasaranpun mendapat perubahan disebabkan kurangnya kesinambungan dengan

sasaran yang sudah mendapat perubahan, ada beberapan indikator sasaran yang tidak semestinya menjadi indikator

sasaran pada BPPKB Kota Bandung dan penyempurnaan kalimat indikator sasaran.

BPPKB Kota Bandung

18

TABEL 2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN

2015

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET

2015

1 Meningkatnya kualitas

hidup perempuan yang

berkeadilan gender

Indeks Pembangunan Gender % 73,95

2 Meningkatnya

pemenuhan dan

Perlindungan hak-hak

perempuan dan anak

korban tindak kekerasan

Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan yang

terselesaikan penanganannya

pada Unit Pelayan Terpadu

% 100

3 Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota

Layak Anak

PersentaseKelurahan Layak Anak

% 30

4 Meningkatnya


di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Cakupan SKPD yang

responsive gender

% 55

5 Meningkatnya peserta

Keluarga Berencana

Tingkat Penurunan TFR % 1,98

Cakupan Sasaran Pasangan

Usia Subur (PUS) menjadi

Peserta KB aktif

% 68,80

6 Meningkatnya

pemahaman remaja dalam kesehatan

reproduksi dan

pendewasaan usia

perkawinan (PUP)

Rata-rata usia kawin pertama Tahun 20,04

7 Meningkatnya kelompok

bina keluarga yang menggerakan partisipasi

masyarakat

Persentase Kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina

Keluarga Lansia (BKL) yang

Aktif

% 73

8 Peningkatan tahapan

Keluarga Pra Sejahtera

dan KS I

Persentase keluarga pra

sejahtera dan KS I

% 36,08

Indikator Kenerja Utama (IKU) Tahun 2014 hasi Ruviu ditetapkan

denga surat Keputusan Kepala BPPKB Kota Bandung Nomor 900/292-

BPPKB/2015 tanggal 27 Pebruari 2015.

BPPKB Kota Bandung

19

TABEL 2.5

PERJANJIAN KINERJA (PK) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET

2015

1 Meningkatnya kualitas

hidup perempuan yang

berkeadilan gender

Indeks Pembangunan Gender % 73,95

2 Meningkatnya

pemenuhan dan

Perlindungan hak-hak

perempuan dan anak

korban tindak kekerasan



terselesaikan penanganannya

pada Unit Pelayan Terpadu

% 100

3 Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota

Layak Anak

PersentaseKelurahan Layak Anak

% 30

4 Meningkatnya


di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Cakupan SKPD yang

responsive gender

% 55

5 Meningkatnya peserta

Keluarga Berencana

Tingkat Penurunan TFR % 1,98

Cakupan Sasaran Pasangan

Usia Subur (PUS) menjadi

Peserta KB aktif

% 68,80

6 Meningkatnya

pemahaman remaja dalam kesehatan

reproduksi dan

pendewasaan usia

perkawinan (PUP)

Rata-rata usia kawin pertama Tahun 20,04

7 Meningkatnya kelompok

bina keluarga yang menggerakan partisipasi

masyarakat

Persentase Kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina

Keluarga Lansia (BKL) yang

Aktif

% 73

8 Peningkatan tahapan

Keluarga Pra Sejahtera

dan KS I

Persentase keluarga pra

sejahtera dan KS I

% 36,08

9 Meningkatnya pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai 80

Persentase keluhan

pengaduan layanan yang

ditindaklanjuti

% 100

Indikator Hasil Evaluasi Akip Nilai 65,1

Persentase temuan

BPK/Inspektoran yang

ditindaklanjuti

% 100

BPPKB Kota Bandung

20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator

sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2009-

2014 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dapat dilaporkan

cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan

kegiatan pembangunan telah membawa mamfaat bagi masyarakat,

pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja

yang ditetapkan secara mandiri.

BPPKB Kota Bandung

21

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator

kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro

penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga

keberhasilan pencapaian dapat mengindikasikan keberhasilan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian IKU pada


Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2015

REALISASI

2015

CAPAIAN

%

1 Indek Pembangunan Gender

(IPG) % 73,95 73,95 100

2



terselesaikan penanganannya pada Unit

Pelayanan Terpadu

% 100 100 100

3 Persentase Kelurahan

Ramah Anak % 30 30 100

4 Cakupan SKPD yang

responsive gender % 55 56,25 102,27

5 Tingkat penurunan TFR % 1,98 1,97 100,51

6 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang

menjadiPeserta KB aktif

% 68,80 70,60 102,62

7 Rata-rata usia kawin

pertama Tahun 20,04 21 104,79

8

Persentase Bina Keluarga

Balita (BKB), Bina Keluarga

Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif

% 73 73,28 100,38

9 Persentase keluarga Pra KS

dan KS I % 36,08 35,01 103,05

BPPKB Kota Bandung

22

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

3.2.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi

instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian

indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

> 100%

= 100%

< 100%

:

:

:

Tercapai Melebihi Target (TMT)

Tercapai Sesuai Target (TST)

Tidak Tercapai (TT)

BPPKB Kota Bandung

23

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian

kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran

yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja

sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan

analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya

kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Bandung dapat memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja

sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun

Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan

Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015

BPPKB Kota Bandung

24

3.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja

TABEL 3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015

No. Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

% Target Realisasi

Capaian %

Target Realisasi Thn ini

Capaian %

1 Indek Pembangunan

Gender (IPG)

% 70,10 73,93 105,46 73,95 73,95 100 70,50 73,95 104,89

2 Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan

yang terselesaikan

penanganannya pada Unit

Pelayanan Terpadu

% 100 100 100% 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Kelurahan Ramah Anak

% 10 10 100% 30 30 100 100 30 30

4 Cakupan SKPD yang

responsive gender

% 50 50 100% 55 56,25 102,27 70 56,25 80,35

5 Tingkat penurunan TFR % 1,99 1,99 100% 1,98 1,97 100,51 1,95 1,97 98,98

6 Persentase Pasangan Usia

Subur (PUS) yang

menjadiPeserta KB aktif

% 68,30 68,32 100,03% 68,80 70,60 102,62 70,30 70,60 100,42

7 Rata-rata usia kawin

pertama

Tahun 19,89 19,89 100% 20,04 21 104,79 20,33 21 103,29

8 Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR),

Bina Keluarga Lansia

(BKL) yang Aktif

% 72 72,02 100,03% 73 73,28 100,38 80 73,28 91,60

9 Persentase keluarga Pra % 36,87 36,86 100,02% 36,08 35,01 103,05 34,29 35,01 97,94

BPPKB Kota Bandung

25

No. Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

% Target Realisasi

Capaian

% Target

Realisasi

Thn ini

Capaian

%

KS dan KS I

10 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Nilai 80 80 100 80 80 100 80 80 100

11 Persentase keluhan

pengaduan layanan yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Indikator Hasil Evaluasi

Akip

Nilai 65,1 - 65,1 - 80 - -

13 Persentase temuan BPK/Inspektoran yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

BPPKB Kota Bandung

26

3.2.3. Analisa Capaian Kinerja

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER

TABEL 3.3

INDIKATOR KINERJA INDEK PEMBANGUNAN GENDER

No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

Target 2018

Ket

1 Indek Pembangunan Gender (IPG)

% 73,93 73,95 73,95 100 70,50 TST

Indikator Indek Pembangunan Gender (IPG) dari target sebesar 73,95%

dapat terealisasi sebesar 73,95%, data didapat dari Perkiraan

sementara, kerena penghitungan IPG dilaksanakan BAPPEDA dan

BPS dengan periodik 2 Tahunan, Faktor pendorong tercapainya target

adalah Kesungguhan upaya dari pemerintah, akadenisi dan

masyarakat, sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian target

adalah dari berbagai unsur pendukung tidak hanya digarap oleh

BPPKB, solusinya adalah berkoordinasi dengan lembaga/instansi

terkait dalam mendukung tercapainya target, data pendukung dan

atau data hitung tidak ada.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PEMENUHAN DAN

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

TABEL 3.4

INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERSELESAIKAN PENANGANANNYA PADA UNIT PELAYANAN TERPADU P2TP2A


2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian % Target 2018

Ket

2 Persentase perempuan dan

anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu

% 100 100 100 100 100 TST

BPPKB Kota Bandung

27

Indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang

terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu dari target

100% dapat terealisasi sebesar 100% ketercapaian penanganan dari

jumlah perempuan dan anak yang melapor sebanyak 74 kasus dan

dapat ditangani dan kasusnya diselesaikan sebanyan 74 kasus,

Faktornya adalah dilakukan upaya penyelesaian kasus secepatnya

pada pusat layanan informasi perlindungan perempuan dan anak

(P2TP2A), adapun Tindak KDRT yang melapor pada tahun 2014 dari

seluruh Wilayah Kota Bandung Ke P2TP2A, sedang hambatannya

kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan

pelaporan terhadap tindak kekerasan, solusinya lebih intensif

mensosialisasikan Pencegahan terhadap tindak kekerasan;

TABEL 3.5

DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG MELAPOR DAN DITANGANI DAN TERSELESAIKAN KASUSNYA DI UPT P2TP2A KOTA BANDUNG

TAHUN 2015

NO.

NAMA KLIEN

ALAMAT

STATUS KLIEN JUMLAH PELAYANAN/PENDAMPINGAN

(DATANG/HITUNGAN KALI)

BARU ULANG RUJUK KTA KTI KTP KDP KDK

1. ITA KURNIATI MEKARSARI II NO 118 KEL. SUKAMISKIN KEC. ARCAMANIK

2. JUHANAH MEKARSARI KEL. BABAKAN SARI KEC. KIARACONDONG

3. ANGELY LANBOY JL. PASAKAN MAS RAYA NO.26 KEL. CISASANTEN, KEC. ARCAMANIK

4. ARYATI SUKUP LAMA RT 05/01, KEL. CIGENDING KEC. UJUNG BERUNG

5. KIKI RETA INDRIYANI KOMPLEK BUMI PANYILEUKAN, FG/12, KEL. CIPADUNG KIDUL KEC. PANYILEUKAN

6. VIO FEBRIANI JL. PASIRLUYU KEL PASIRLUYU KEC. REGOL

7. WIDA DEWI KEL. BINONG JATI KEC. BATUNUNGGAL

8. ZAKIA NAURA A. SADIREJA NO. 372/41 KEL. SUKAMAJU KEC. CIBEUNYING KIDUL

9. RETNO ANDARI JL. PERMATA PERMAI II NO. 22 , KEL. CISARATEN KULON KEC. ARCAMANIK

10. ENI ROHAENI JL. SUKARASA 02/12

BPPKB Kota Bandung

28

KEL. CICADAS KEC. CIBEUNYING KIDUL

11. Dra. MARINA JL. CINGISED

12. SITI JULAEHA JL. SANGIANG SANTEN KEL. CIMBEULEUIT KEC. CIDADAP

13. DAVID F.L. BUMI KIARA DALAM II NO. 160 KTS

14. SURIPTO SEMAPAY ASIH NO. 2 KEL.PASIR ENDAH KEC. UJUNG BERUNG

15. AISYAH / NAYSILA JL. RUMAH SAKIT NO 71 KEL. SUKAMULYA KEC. CINAMBO

16. ITA RENITA JL. Dr. SUDARSONO NO. 8/46 KEL. MEKARSARI, KEC. BANJAR PATROMA , BANJAR

17. ELIS LISTARI JL. PAGARSIH Gg. SASTRA KEL. JAMIKA KEC. BOJONGLOA KALER

18. NURAENI JL. SUKAHAJI 60

19. NINING KOTA BANDUNG

20. AJENG MEINITA KOMPLEK BUMI PANYILEUKAN F8 NO. 23 KEL. CIPADUNG KIDUL KEC. PANYILEUKAN

21. SUBRANTO (PELAPOR) JL. RUMAH SAKIT Gg. SILIWANGI VI KEL. SUKAMULYA KEC. CINAMBO

22. WIWIN WINDULASARI JL. KEMBAR VIII NO. 65 CIGARELENG. KEC. REGOL

23. DEISY SELVIANE JL. RANGKAS BITUNG NO.12

24. RASKUNA JL. CENDRAWASIH NO.8 BALE ENDAH

KTS

25. NURAZKIYAH GANG SASTRA, KEL ANDIR KEC ANDIR

26. ANDYRA AULIA SALSABILA

JL. CIWASTRA, GANG LUMPANG RT02/06

27. KAMILA ANHAR JL. CIBANGKONG NO. 84 C

28. KHANZA APRILIAN JL. AKASIA VI NO 76 B HAK ASUH ANAK

29. PARMIATUN GANG SUKAHARJA I NO.139, KEL SUKAPADA KEC. CIBEUNYING KIDUL

30. CUCU NUR BUAH BATU

31. LIA YULIYANI BUMI PANYILEUKAN BLOK 26 NO.2

32. NAZHIFAH ATHINAH KOMPLEK BUMI PANYELEUKAN G 12, NO.10

33. DEVIA AGUSTINI ALIAS SILVIA ALIAS VIA

JL. KOPO CIRANGRANG

34. INENG SETYAWATI JL. CIBUNTU TIMUR, GANG WAKAT, RT05/06

/T

35. RATNA KARTIKA DEWI JL. CISITU LAMA, RT.11/12, KELURAHAN DAGO,

BPPKB Kota Bandung

29

KECAMATAN COBLONG

36. RIMA FAZRIANI JL. LEUWI ANYAR RT14/04, KELURAHAN SITU SAEUR, KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

37. PUSPAWATI JL. JATIHANDAP NO.104, RT01/08, KELURAHAN JATIHANDIP, KECAMATAN MANDALAJATI

38. ROSDIANA SEKEMIRUNG KALER RT06/09, KELURAHAN CIGADUNG, KECAMATAN CIBEUNYING KALER

39. ANNA FATMA KAROLINA

JL. PAPANGGUNGAN X. RT06/09, KELURAHAN KEBON KANGKUNG, KECAMATAN KIARACONDONG

40. SYAHRUL FIRMANSYAH ALIAS PINO

DARMAKRADENAN RT 03/09, DESA DARMAKREDENAN, KECAMATAN AJI BARANG, KELURAHAN BANYU MAS. JL. BODOGOL RANCACILI. KELURAHAN MEKAR JAYA, KECAMATAN RANCASARI

PEMBUNUHAN

41. WINA JL. MAJAHLEGA NO 495/12. KELURAHAN MAJAHLEGA, KECAMATAN RANCASARI.

42. TRI RAHAYU SAUYUNAN KELURAHAN CIPADUNG KIDUL, KECAMATAN PANYILEUKAN

43. SUDARYATI KPAD PINDAL SELATAN C.12, KEL SUKAPURA, KEC KIARA CONDONG.

44. RENI (PELAPOR) RESNA (KORBAN)

KEBON GEDANG ANAK SUDAH TIDAK MAU SEKOLAH

45. MAHIR RAHMAT SUNGKAWA

SEKEMIRING KALER, KEL. CIGADING, KEC. CIBENYING KALER

KTS

46. NUNUNG AMINAH JL. CIBADUYUT, KEL. CIBADUYUT KIDUL, KEC BOJONG LOA KIDUL

47. NOVITA CICADAS, KEL. BABAKAN SURABAYA, KEC. KIARA CONDONG

48. RANI JL. MEKARSARI, RT 06/07, KEC. KIARACONDONG

49. CAHYO ADI NUGROHO/ CAHYO

KOMPLEK TAMAN KOPO INDAH 1 BLOK N 49

KTS

50. ILMIATI LASMANIAR/ILMI

JL. CIJAURAHILIR NO.94 RT 01/11, KEL. CIJAURA, KEC. BUAH BATU

51. ERNA NOVIANTY JL. CIJAURA HILIR NO.4 A, RT 01/11, KEL CIJAURA, KEC. BUAH BATU

52. FIRMANSYAH MOH.TOHA, KEL. PANGKUR, KEC. REGOL.

KTS

BPPKB Kota Bandung

30

53. RIDA ROSDIANA MULYASARI RT 03/18 BALE ENDAH. JL PUALAM NO.9, KEL. BALE ENDAH, KEC. BALE ENDAH

54. YUNI DURWANTI JL. PASIR IMPUN RT05/03, KEL PASIR LAYU, KEC. MANDALA JATI

55. NANDA PERMATASARI S.Pd

ASS PPI JL. LAPANG TEMBAK H 146, KEL. CICADAS, KEC. CIBEUNYING KIDUL

56. NOVIA ANGGIANI JL. VILA TENGAH I/7, KEL. SUKAPADA, KEC CIBEUNYING KIDUL

57. SUPRIYATI GG. SWADAYA IV RT 07/03 KEL. SUKAPURA, KEC. KIARA CONDONG

58. EMA SUKMAWATI JL. KH WAHID HASYIM NO.433 E

59. IRMA LESTARI SUKAGALIH KEL. CIPEDES, KEC. SUKJADI

60. PASYA RAHMANDAK CIBADUYUT GG. SAUYUNAN RT 03 RW 04 KEL. CIBADUYUT, KEC. BOJONG LOA KIDUL

/T

61. RENATA RIZKIANA CIBADUYUT, GG. SAUYUNAN RT 03/03

/T

62. POPY PRATITISARI ANDROMEDIA NO 34 MARGAHAYU KEL. SEKEJATI, KEC. BUAH BATU

63. SANTI LESTARI SAPUTRI

KOTA BANDUNG /T

64. ORIZA GG. ARMED (KOMPLEKS ARMED) JALAN SANGKURIANG TIMUR 2 NO.7 RT03/20 CIMAHI

65. REFA RT03/01 CIBADUYUT

66. SHAMS ABDUL KADIR S

JL. BATIK RENGGARIS NO.28, KEC. CIBEUNYING KALER

67. ANGGIE PERMATADINA

JL. CIJAMBE RT 04/01 KEL. PASIR ENDAH, KEC. UJUNG BERUNG

68. SRIPENI CILENGKRANG 2 KEL. PALASARI, KEC. CIBIRU

69. YUYUN KURNIASARI CISURUPAN KEL. CISURUPAN, KEC. CIBIRU

70. MELA SETIAWATI JL. SEKEPANJANG I/6 KEL. CIKUTRA, KEC. CIBEUNYING KIDUL

71. DIANA ROKAYAH JL. PAGARSIH, GG PESANTERN 07/08 KEL. JAMIKA, KEC. BOJONG LOA KALER

72. KARTINI JL. CIMUNCANG KEL. SUKAPADA, KEC CIBEUYING KIDUL

73. ITA ROSLINA JL. CITARIP BARAT NO 92 KEL. KOPO, KEC. BOJONG LOA KALOR

74. NINING SUMARNI BABAKAN BARU RT 07/11 KEL. SUKAPADA, KEC. CIBEUNYING KIDUL

BPPKB Kota Bandung

31

SASARAN 3 : TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK

TABEL 3.6

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KELURAHAN LAYAK ANAK


2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

Target 2018

Ket

3 Persentase Kelurahan Layak

Anak

% 10 30 30 100 100 TST

Indikator Persentase Kelurahan Layak Anak dari target sebesar 30%

dan capaian sebesar 30% ketercapaian tersebut adalah dari target

akhir RPJMD tahun 2018 adalah 100% dari target sasaran 80

Kelurahan Layak Anak) dan 30% nya adalah Tahun sebelumnya 10%

atau 8 Kelurahan dan Tahun 2015 sebanyak 16 Kelurahan jumlah

sebanyak 24 Kelurahan antara lain :

TABEL 3.7

DAFTAR CAPAIAN TARGET KELURAHAN LAYAK ANAK

KOTA BANDUNG TAHUN 2014

KECAMATAN KELURAHAN KETERANGAN

Coblong 1 Sekeloa

Cibeunying Kaler 2 Sukaluyu

3 Neglasari

Regol 4 Pungkur

Astana Anyar 5 Karang Anyar

Bandung Kulon 6 Cijerah

Lengkong 7 Turangga

Gedebage 8 Cimencrang

BPPKB Kota Bandung

32

TABEL 3.8

DAFTAR CAPAIAN TARGET KELURAHAN LAYAK ANAK

KOTA BANDUNG TAHUN 2015

KECAMATAN KELURAHAN KETERANGAN

Buahbatu 1 Cijawura

Antapani 2 Antapani Tengah

3 Sukamiskin

Kiaracondong 4 Babakan Sari

Batununggal 5 Cibangkong

Bandung Kidul 6 Batununggal

7 Kujangsari

8 Mengger

Sumur Bandung 9 Babakan Ciamis

10 Merdeka

Lengkong 11 Paledang

12 Malabar

Astana Anyar 13 Nyengseret

Rancasari 14 Cipamokolan

15 Manjahlega

Gedebage 16 Cisaranten Kidul

Faktor pendukung adalah kerjasama dan berkoordinasi dengan

Dinas/Instansi terkait, sedang hambatannya masih kurangnya

BPPKB Kota Bandung

33

pemahaman masyarakat tentang Kelurahan Layak Anak, solusinya

lebih intensif mensosialisasikan Kelurahan Layak Anak

SASARAN 4 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TABEL 3.9 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA CAKUPAN SKPD YANG RESPONSIP

GENDER No.

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

Target 2018

Ket

4 Cakupan SKPD yang responsive gender

% 50 55 56,25 102,27 70 TMT

Indikator Cakupan SKPD yang responsive gender dari target 55% dapat

terealisasi 56,25% dapat dijelaskan bahwa dari 32 SKPD tanpa SKPD

Kecamatan di Kota Bandung yang sudah dianggap responsip gender

adalah 18 antara lain :

TABEL 3.10

DAFTAR SKPD YANG RESPONSIF GENDER

NO SKPD

RENSTRANYA TELAH

MENGINTEGRASIKAN ISU

GENDER

TELAH MEMILIKI

ANGGARAN YANG

RESPONSIFGENDER

TELAH

MENGIKUTI PENDAMPINGAN PERENCANAAN

PENGANGGARAN YANG

RESPONSIF GENDER (PPRG)

1. BPPKB KOTA BANDUNG √ √ √

2. BAPPEDA KOTA BANDUNG √ √ √

3. BKBPM KOTA BANDUNG √ √ √

4. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA

BANDUNG √ √ √

5. DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

√ √ √

6. DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

√ √ √

BPPKB Kota Bandung

34

7. DINAS PERTANIAN KOTA BANDUNG

√ √ √

8. DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG

√ √ √

9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

√ √ √

10. DINAS UMKM, KOPERASI DAN PERINDAG KOTA BANDUNG

√ √ √

11. DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG √ √ √

12. DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG

√ √ √

13. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

√ √ √

14.

DINAS PENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

√ √ √

15. KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG

√ √ √

16. DINAS PARIWISATA KOTA BANDUNG

√ √ √

17. RSUD UJUNG BERUNG √ √ √

18. RUMAH SAKIT BERSALIN ASTANA ANYAR

√ √ √

penilaian ini berdasarkan hasil dari penganggaran dan pelaksanaan

program dan kegiatan SKPD, Faktor pendukung adalah kerjasama

dengan P3GA, UNPAD, PWS UPI, PWS UIN dan SKPD/OPD sedangkan

hambatannya adalah untuk pencapaian target adalah dari berbagai

unsur pendukung tidak hanya digarap oleh BPPKB, solusinya adalah

berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalan mendukung

tercapainya target.

BPPKB Kota Bandung

35

SASARAN 5 : MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA

TABEL 3.11 INDIKATOR KINERJA TINGKAT PENURUNAN TFR


2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

Target 2018

Ket

5 Tingkat penurunan TFR % 1,99 1,98 1,97 100,51 1,95 TMT

Indikator Tingkat penurunan TFR dari target sebesar 1,98% dapat

terealisasi sebesar 1,97% Tercapai sesuai target berdasarkan jumlah

tercapai kelahiran dari usia ibu 17-49 tahun per-seribu kelahiran 391

jiwa atau mencapai 1,97% Data diperoleh dari BKKBN Pusat dengan

rincian per Kota di Propinsi Jawa Barat :

TABEL 3.12 DAFTAR CAPAIAN TFR DI KAB/KOTA PROPINSI JAWA BARAT

TAHUN 2015

NO KAB/KOTA TFR

1 Kab. Bandung 2,42

2 Ciamis 2,42

3 Kuningan 2,41

4 Majalengka 2,58

5 Indramayu 2,54

6 Subang 2,51

7 Karawang 2,59

8 Kab. Bandung Barat 2,41

9 Kab. Bogor 2,48

10 Sukabumi 2,53

11 Cianjur 2,95

12 Garut 3,02

13 Kab. Tasikmalaya 2,69

14 Purwakarta 2,57

15 Kota Bogor 2,45

16 Bekasi 2,12

17 Kota Sukabumi 2,06

18 Kota Cirebon 2,17

19 Kota Bekasi 1,85

20 Depok 2,06

21 Banjar 2,3

22 Kab. Cirebon 2,09

23 Sumedang 2,25

BPPKB Kota Bandung

36

24 Kota Bandung 1,97

25 Kota Cimahi 2,05

26 Kota Tasikmalaya 2,18

JUMLAH JAWA BARAT 2,37

GRAFIK 3.1

CAPAIAN TFR DI KAB/KOTA PROPINSI JAWA BARAT

TAHUN 2015

Faktor pendorong tercapainya target adalah Kerjasama dengan

Dinas/Instansi terkait, sedangkan hambatannya adalah untuk

BPPKB Kota Bandung

37

pencapaian target adalah dari berbagai unsur pendukung tidak hanya

digarap oleh BPPKB, solusinya adalah berkoordinasi dengan

lembaga/instansi terkait dalan mendukung tercapainya target, data

pendukung tidak ada, dapat pula dilihat dari capaian tahunan.

GRAFIK 3.2 PERBANDINGAN TAHUNAN CAPAIAN TFR

Tahun 2013 2,10

Tahun 2014 1,99

Tahun 2015 1,97

TABEL 3.13 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PASANGAN USIA SUBUR (PUS)

YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF


2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

Target 2018

Ket

6 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif

% 68,32 68,80 70,60 102,62 70,30 TMT

Indikator Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB

aktip (CU/PUS) dari target sebesar 68,80% dapat terealisasi sebesar

70,60% Ketercapaian melebihi dari target yaitu adanya partisipasi

masyarakat sudah cukup tinggi dengan perhitungan berdasarkan

jumlah pasangan usia subur sebanyak 343.839 orang dibagi oleh

BPPKB Kota Bandung

38

jumlah peserta KB Aktif sebanyak 242.736 orang dikali 100%

jumlahnya sebesar 70,60% dengan daftar per wilayah sebagai berikut :

TABEL 3.14 JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MENJADI PESERTA

KB AKTIF PER KECAMATAN TAHUN 2015

NO KECAMATAN JUMLAH PUS PESERTA KB CAPAIAN

1 Sukasari 8.823 6.877 77,94%

2 Coblong 16.655 11.987 71,97%

3 Babakan Ciparay 21.483 16.424 76,45%

4 Bojongloa Kaler 17.539 12.578 71,71%

5 Andir 14.182 8.752 61,71%

6 Cicendo 14.012 9.760 69,65%

7 Sukajadi 16.591 11.386 68,63%

8 Cidadap 8.137 6.102 74,99%

9 Bandung Wetan 4.607 3.391 73,61%

10 Astana Anyar 9.629 6.732 69,91%

11 Regol 12.215 8.323 68,14%

12 Batununggal 16.971 11.691 68,89%

13 Lengkong 14.999 11.435 76,24%

14 Cibeunying Kidul 1.746 1.253 71,76%

15 Bandung Kulon 14.838 9.993 67,35%

16 Kiaracondong 15.278 11.426 74,79%

17 Bojongloa Kidul 12.109 9.534 78,73%

18 Cibeunying Kaler 10.219 7.419 72,60%

19 Sumur Bandung 5.877 4.349 74,00%

20 Antapani 10.074 7.218 71,65%

21 Bandung Kidul 4.264 2.824 66,23%

22 Buahbatu 11.659 8.822 75,67%

23 Rancasari 12.704 8.179 64,38%

24 Arcamanik 8.616 6.815 79,10%

25 Cibiru 9.609 6.706 69,79%

26 Ujung Berung 20.741 10.447 50,37%

27 Gedebage 9.275 7.052 76,03%

28 Panyileukan 5.609 3.903 69,58%

29 Cinambo 4.161 3.144 75,56%

30 Mandalajati 11.217 8.214 73,23%

JUMLAH KOTA BANDUNG 343.839 242.736 70,60%

BPPKB Kota Bandung

39

Faktor pendorong tercapainya target adalah Partisipasi masyarakat

sudah cukup tinggi, selain pelayanan di KKB dan RSKIA dan KKB

Swasta BPPKB Juga mengadakan Pelayanan KB Keliling dan Pelayanan

dengan dinas instansi terkait seperti TNI dan unsur masyarakat

lainnya sedangkan hambatannya adalah untuk pencapaian target

adalah Banyaknya peserta KB dari luar Kota Bandung, solusinya

adalah berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait. Dapat

dijelaskan pula peningkatan capaian kinerja sebagai berikut :

GRAFIK 3.3

PERBANDINGAN TAHUNAN CAPAIAN PESERTA KB

Tahun 2013 68,20

Tahun 2014 68,32

Tahun 2015 70,60

Selain data capaian peserta KB per Kecamatan kami tampilkan pula

data capaian peserta KB per Kab./Kota di Propinsi Jawa Barat.

BPPKB Kota Bandung

40

TABEL 3.15 DATA PESERTA KB KAB./KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT

TAHUN 2015

NO KAB/KOTA PESERTA KB %

1 Kab. Bandung 74,80

2 Ciamis 69,00

3 Kuningan 67,30

4 Majalengka 66,90

5 Indramayu 70,40

6 Subang 69,40

7 Karawang 67,50

8 Kab. Bandung Barat 79,60

9 Kab. Bogor 59,90

10 Sukabumi 64,70

11 Cianjur 60,30

12 Garut 58,90

13 Kab. Tasikmalaya 65,40

14 Purwakarta 60,10

15 Kota Bogor 65,00

16 Bekasi 65,30

17 Kota Sukabumi 61,80

18 Kota Cirebon 59,30

19 Kota Bekasi 62,00

20 Depok 56,40

21 Banjar 60,90

22 Kab. Cirebon 66,70

23 Sumedang 68,20

24 Kota Bandung 70,60

25 Kota Cimahi 73,90

26 Kota Tasikmalaya 67,60

JUMLAH JAWA BARAT 65,84

BPPKB Kota Bandung

41

SASARAN 6 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN REMAJA DALAM KESEHATAN REPRODUKSI DAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

TABEL 3.16 INDIKATOR KINERJA RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA


2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

Target 2018

Ket

7 Rata-rata usia kawin pertama

Tahun 19,89 20,04 21,00 104,79 20,33 TMT

Indikator Rata –rata Usia Uawin Uertama (UKP) dari target sebesar

20,04 Tahun dapat terealisasi sesuai target. Pada tahun 2015 rata-rata

Usia Kawin Pertama (UKP) adalah 21,00 tahun data diperoleh dari

BKKBN Pusat dengan data perbandingan di Kab./Kota di Propinsi

Jawa Barat sebagai berikut :

TABEL 3.17 DAFTAR USIA KAWIN PERTAMA DI PROPINSI JAWA BARAT

TAHUN 2015

NO KAB/KOTA UKP

1 Kab. Bandung 19

2 Ciamis 20

3 Kuningan 20

4 Majalengka 19

5 Indramayu 19

6 Subang 18

7 Karawang 21

8 Kab. Bandung Barat 18

9 Kab. Bogor 20

10 Sukabumi 20

11 Cianjur 18

12 Garut 20

13 Kab. Tasikmalaya 19

14 Purwakarta 19

15 Kota Bogor 21

16 Bekasi 20

17 Kota Sukabumi 20

18 Kota Cirebon 22

BPPKB Kota Bandung

42

19 Kota Bekasi 21

20 Depok 22

21 Banjar 20

22 Kab. Cirebon 20

23 Sumedang 19

24 Kota Bandung 21

25 Kota Cimahi 20

26 Kota Tasikmalaya 20

JUMLAH RATA-RATA JAWA BARAT 19,85

GRAFIK 3.4

USIA KAWIN PERTAMA DI PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

BPPKB Kota Bandung

43

Faktor pendorong tercapainya target adalah Mengintensipkan

penyuluhan terhadap remaja sehingga mendapat pemahaman tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja, sedangkan hambatannya adalah untuk

pencapaian target adalah Banyaknya remaja belum mendapat

informasi, solusinya adalah lebih meningkatkan Sosialisasi KRR dan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Penghitungan tidak dilakukan

oleh BPPKB Kota Bandung, dapat dilihat dari perbandingan capaian

tahunan.

GRAFIK 3.5

PERBANDINGAN TAHUNAN USIA KAWIN PERTAMA

Tahun 2013 18,80

Tahun 2014 19,89

Tahun 2015 21,00

BPPKB Kota Bandung

44

SASARAN 7 : MENINGKATNYA KELOMPOK BINA KELUARGA YANG MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

TABEL 3.18

INDIKATOR KINERJA PERSENTASE BINA KELUARGA BALITA (BKB) REMAJA (BKR) DAN LANSIA (BKL)


2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

Target 2018

Ket

8 Persentase Bina Keluarga

Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif

% 72,02 73 73,28 100,38 80 TMT

Indikator Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja

(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif dari target sebesar 73%

dapat terealisasi sebesar 73,38% Pada tahun 2015 cakupan anggota

Bina-bina yang aktif diperoleh dari perhitungan jumlah sebanyak

Anggota Bina-bina sebanyak 38.108 orang dibagi Anggota yang Aktif

dengan jumlah jumlah 27.926 dikalikan 100% sama dengan 73,28%

dengan daftar sebagai berikut :

TABEL 3.19

DAFTAR JUMLAH ANGGOTA BINA-BINA YANG AKTIF TAHUN 2015

NO KECAMATAN ANGGOTA AKTIF %

1 SUKASARI 420 286 68,10

2 CIDADAP 197 122 61,93

3 SUKAJADI 623 369 59,23

4 CICENDO 1556 1321 84,90

5 ANDIR 788 730 92,64

6 COBLONG 1050 695 66,19

7 BANDUNG WETAN 549 519 94,54

8 SUMUR BANDUNG 563 450 79,93

9 CIBEUNYING KALER 216 151 69,91

10 CIBEUNYING KIDUL 695 640 92,09

11 ASTANAANYAR 1983 1924 97,02

12 BOJONGLOA KALER 426 316 74,18

13 BOJONGLOA KIDUL 8097 6524 80,57

14 BABAKAN CIPARAY 2820 1841 65,28

BPPKB Kota Bandung

45

15 BANDUNG KULON 1940 1563 80,57

16 REGOL 516 418 81,01

17 LENGKONG 1493 944 63,23

18 BATUNUNGGAL 947 552 58,29

19 UJUNGBERUNG 549 477 86,89

20 KIARACONDONG 1640 460 28,05

21 ARCAMANIK 380 315 82,89

22 CIBIRU 2560 1043 40,74

23 ANTAPANI 1841 1504 81,69

24 RANCASARI 1325 1053 79,47

25 BUAHBATU 1525 1301 85,31

26 BANDUNG KIDUL 895 415 46,37

27 GEDEBAGE 547 404 73,86

28 PANYILEUKAN 987 714 72,34

29 CINAMBO 204 192 94,12

30 MANDALAJATI 776 683 88,02

KOTA BANDUNG 38108 27926 73,28

GRAFIK 3.6 PERBANDINGAN TAHUNAN ANGGOTA BINA-BINA YANG AKTIF

Tahun 2013 70,00

Tahun 2014 72,02

Tahun 2015 73,28

BPPKB Kota Bandung

46

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan kegiatan untuk mendukungnya

ialah melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka

meningkatnya kesadaran anggota keluarga yang masuk kelompok

Bina-bina cukup tinggi untuk mengikuti program KB – BPPKB, Faktor

pendorongnya adalah dengan Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat

di Wilayah Binaan dalam mendukung program pemerintah terutama

dalam bidang pendampingan kepada kelompok Bina-bina Seperti Bina

Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga

Lansia (BKL).

SASARAN 8 : PENINGKATAN TAHAPAN KELUARGA PRA

SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1

TABEL 3.20

INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KELUARGA PRA KS DAN KS I


2014

Target

2015

Realisasi

2015

Capaian

%

Target

2018 Ket

9 Persentase keluarga Pra KS dan KS I

% 38,87 36,08 35,01 103,05 34,29 TMT

Indikator Peserta keluarga Pra sejahtra dibandingkan jumlah total

keluarga dan dari target tahun 2015 sebesar 36,08% dapat terealisasi

sebesar 35,05% Tercapai sesuai dengan target berdasarkan

perhitungan dari jumlah keluarga sejahetra I dan Pra sejahtera

sejumlah 160.430 dibagi jumlah keluarga sebanyak 435.243 dikalikan

100% dengan jumlah 35,05% dengan data per Kecamatan sebagai

berikut :

BPPKB Kota Bandung

47

TABEL 3.21 CAKUPAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KS1

TAHUN 2015

NO KECAMATAN JUMLAH JML PRA S

% KK & KS I

1 SUKASARI 15.892 4.351 27,38

2 CIDADAP 11.537 3.980 34,50

3 SUKAJADI 20.795 2.704 13,00

4 CICENDO 21.801 8.550 39,22

5 ANDIR 21.320 5.821 27,30

6 COBLONG 24.399 9.855 40,39

7 BANDUNG WETAN 7.119 2.828 39,72

8 SUMUR BANDUNG 8.772 4.303 49,05

9 CIBEUNYING KALER 24.666 10.502 42,58

10 CIBEUNYING KIDUL 12.271 4.145 33,78

11 ASTANAANYAR 15.622 4.106 26,28

12 BOJONGLOA KALER 24.497 12.697 51,83

13 BOJONGLOA KIDUL 16.004 8.801 54,99

14 BABAKAN CIPARAY 25.576 9.957 38,93

15 BANDUNG KULON 22.808 8.657 37,96

16 REGOL 18.205 5.690 31,26

17 LENGKONG 16.562 6.026 36,38

18 BATUNUNGGAL 27.006 11.941 44,22

19 UJUNGBERUNG 15.692 6.402 40,80

20 KIARACONDONG 29.154 11.701 40,14

21 ARCAMANIK 13.574 2.281 16,80

22 CIBIRU 12.932 4.045 31,28

23 ANTAPANI 14.804 2.896 19,56

24 RANCASARI 15.394 3.299 21,43

25 BUAHBATU 18.665 3.823 20,48

26 BANDUNG KIDUL 11.513 3.023 26,26

27 GEDEBAGE 7.334 2.959 40,35

28 PANYILEUKAN 8.178 2.737 33,47

29 CINAMBO 5.246 1.618 30,84

30 MANDALAJATI 14.280 5.919 41,45

KOTA BANDUNG 501.618 175.617 35,01

BPPKB Kota Bandung

48

GRAFIK 3.7 PERBANDINGAN TAHUNAN JUMLAH PRA KS DAN KS1

Tahun 2013 36,88

Tahun 2014 36,86

Tahun 2015 35,05

Faktor pendorong tercapainya target adalah Kerjasama dengan

Dinas/Instansi Terkait dalam mendukung peningkatan kesejahteraan

keluarga dan Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dalam

mengikuti program pemerintahi, sedangkan hambatannya adalah

untuk pencapaian target adalah meningkatnya kepala keluarga yang

tidak bekerja tetap, solusinya adalah memberikan pelatihan usaha

kepada kepala keluarga untuk menambah kesejahteraan keluarga.

BPPKB Kota Bandung

49

SASARAN 9 : MENINGKATNYA PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

TABEL 3.22

INDIKATOR KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA BPPKB KOTA BANDUNG


2014 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian %

Target 2018

Ket

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Nilai 80 80 80 100% 80 TST

2 Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100% 100 TST

3 Indikator Hasil Evaluasi Akip

Nilai 65,1 65,1 - - 80

4 Persentase temuan

BPK/Inspektoran yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100% 100 TST

TABEL 3.23 HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2015

NO

HASIL

JUMLAH NILAI

TIDAK PUAS

CUKUP PUAS

PUAS SANGAT

PUAS

25 50 75 100

1 75 75

2 100 100

3 100 100

4 50 50

5 50 50

6 75 75

7 100 100

8 100 100

9 75 75

10 100 100

11 100 100

12 75 75

13 75 75

14 100 100

15 50 50

16 75 75

17 100 100

18 50 50

19 75 75

BPPKB Kota Bandung

50

20 100 100

21 50 50

22 100 100

23 75 75

24 100 100

25 50 50

26 100 100

27 50 50

28 100 100

29 75 75

30 100 100

31 100 100

32 50 50

33 50 50

34 100 100

35 75 75

36 100 100

37 100 100

38 50 50

39 50 50

40 100 100

JML 0 550 750 1900 3200

JUMLAH RESPONDEN 40

NILAI AKHIR = JUMLAH RESPONDEN DIBAGI JUMLAH NILAI 80

TABEL 3.24

DAFTAR TEMUAN BPK/INSFEKTORAN YANG DITINDAKLANJUTI TAHUN 2015

NO URAIAN

REKOMENDASI YANG BELUM

DITINDAK

LANJUTI

STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

BELUM SESUAI DAN DALAM

PROSES TINDAK LANJUT

BELUM DITINDAK

LANJUTI KET

JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI

I. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI :

1.TA.2014-2015,

- - - - - -

BPPKB Kota Bandung

51

II. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN 2015

- - - - - -

JUMLAH - - - - - -

3.2.4. Pelaksanaan kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja

Untuk mendukung tercapainya kinerja sesuai yang di

rencanakan maka perlu disampaikan seluruh kegiatan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Bandung Tahun 2015 antara lain :

1. Kegiatan Rakerda BPPKB Kota Bandung 2. Kegiatan Pendataan Keluarga

3. Kegiatan KIE KB dengan Mobil Unit Penerangan KB 4. Kegiatan Nonton Bareng dengan Layar Out Door 5. Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling dengan

Mobil Unit Pelayanan KB 6. Kegiatan Pengalokasian Alat Kontrasepsi 7. Kegiatan Bina Keluarga Lansia

8. Kegiatan Bina Keluarga Remaja 9. Kegiatan Bina Keluarga Balita

10. Kegiatan Makan Malam Keluarga Pra KS dengan Walikota Bandung

11. Kegiatan Gugus Tugas Kota Layak Anak

12. Kegiatan Penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

13. Kegiatan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja 14. Kegiatan Nonton Bareng dengan Mobil Unit Penerangan KB 15. Kegiatan KIE KB Pada Car Free Day Kegiatan KB – Kes –

TNI, Koordinasi Pelayanan KB dengan Kesehatan dan TNI 16. Kegiatan dalam rangka Perlindungan terhadap Perempuan

dan Anak Korban Tindak Kekerasan

17. Kegiatan Pembentukan Kampung KB 18. KegiatanHarganas Tingkat Kota Bandung

19. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bandung 20. Hari Kartini Tingkat Kota Bandung 21. Hari Ibu Tingkat Kota Bandung

BPPKB Kota Bandung

52

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar

89,28% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi untuk

program/kegiatan utama sebesar 91,10%, sedangkan realisasi

untuk program/kegiatan pendukung sebesar 86,00% jika dilihat dari

realisasi anggaran per sasaran maka penyerapan anggaran terbesar

adalah pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya

pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan

usia perkawinan (PUP) pada Indikator Kinerja Rata-rata usia kawin

pertama yaitu 100,00%, sedangkan penyerapan anggaran terendah

adalah pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya kelompok

bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat pada

Indikator Kinerja Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif yaitu

79,10%

Anggaran dan realisasi belanja langsung pada tahun 2015 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

BPPKB Kota Bandung

53

TABEL 3.25

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Tahun 2014 Anggaran Tahun 2014

Target Realisasi Capaian % Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian % 1 Meningkatnya kualitas

hidup perempuan yang berkeadilan gender

Indek Pembangunan Gender (IPG)

% 73,95 73,95 100 85.000.000 75.850.000 89,24%

2 Meningkatnya pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu

% 100 100 100 1.047.220.000 990.117.400 94,55%

3 Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak

Persentase Kelurahan Layak Anak

% 30 30 100 327.280.000 323.912.000 98,97%

4 Meningkatnya pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Cakupan SKPD yang responsive gender

% 55 56,25 102,27 395.000.000 333.301.000 84,38%

5 Meningkatnya peserta Keluarga Berencana

Tingkat penurunan TFR % 1,98 1,97 100,51 1.090.833.000 1.041.797.000 95,50%

Persentase Pasangan Usia

Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif

% 68,8 70,6 102,62 375.000.000 328.250.000 87,53%

6 Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Rata-rata usia kawin pertama

Tahun 20,04 21 104,79 115.000.000 115.000.000 100,00%

BPPKB Kota Bandung

54

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Tahun 2014 Anggaran Tahun 2014

Target Realisasi Capaian % Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian % 7 Meningkatnya kelompok

bina keluarga yang menggerakan partisipasi masyarakat

Persentase Bina Keluarga

Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif

% 73 73,28 100,38 575.000.000 454.812.000 79,10%

8 Peningkatan tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

Persentase keluarga Pra KS dan KS I

% 36,08 35,01 103,05 1.835.000.000 1.661.996.000 90,57%

Jumlah 5.845.333.000 5.325.035.400 91,10%

Belanja Langsung Pendukung 3.240.863.614 2.787.098.711 86,00%

Total Belanja Langsung 9.086.196.614 8.112.134.111 89,28%

BPPKB Kota Bandung

55

3.4. Prestasi atau Penghargaan


Bandung selain memenuhi target kinerja dapat pula disampaikan

prestasi atau penghargaan tambahan atas kerja keras dan koordinasi

yang baik dengan Dinas Instansi terkait dan dengan unsur masyarakat

yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana dapat disampaikan sebagai berikut :

TABEL 3.26 DAFTAR PRESTASI ATAU PENGHARGAAN

NO NAMA KEJUARAAN/

KEGIATAN

TINGKAT

PRESTASI

KET TAHUN

2014

TAHUN

2015

1 MDGs Award Nasional √

2 Juara I Lomba RAP KB Nasional √

3 Penghargaan APE Tk. Madya Nasional √

4 FOKAB Duta Anak Nasional √

5 Juara I Lomba Kreatifitas Perempuan Provinsi √

6 Juara Umum Bhakti TNI-KB-KES Provinsi √

7 Juara I Kesrak –PKK-KB-KES Provinsi √ Kat. LBS

8 Juara III Lomba Keluarga Harmonis Provinsi √

9 Juara I Duta Genre Remaja Provinsi √

10 Juara I Duta Genre Mahasiswa Provinsi √

11 Juara II PIK Tahap Tumbuh Provinsi √

12 Juara II PIK Mahasiswa Tahap Tegar Propinsi √

13 Juara II Duta Mahasiswa Putri Provinsi √

14 Juara III Duta Remaja Putra Provinsi √

BPPKB Kota Bandung

56

NO NAMA KEJUARAAN/

KEGIATAN

TINGKAT

PRESTASI

KET TAHUN

2014

TAHUN

2015

15 Juara II Lomba Batik Blacu Provinsi √

16 Juara II Jambore Anak Provinsi √

GAMBAR 3.1 PENERIMAAN PENGHARGAAN LOMBA KREATIFITAS PEREMPUAN

BPPKB Kota Bandung

57

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2015 ini

merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2015.

Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi

harapan Peraturan Presiden Republik Indinesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum yang termasuk dalam Interpretasi memuaskan Dalam

Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada


Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar

BPPKB Kota Bandung

58

Rp. 9.086.196.614 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.112.134.111

secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang

pencapaian Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra

jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan

oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Bandung adalah 89,28% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal

tersebut menunjukan bahwa perencanaan telah optimal, efektif dan

efisien dalam target kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi

Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan

menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa-

masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak

terkait yang telah membantu penyelesaian LKIP Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2015 maka

dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik

sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian

dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung kami.

Bandung, 12 Januari 2016

Kepala BPPKB Kota Bandung,

Hj. SITI MASNUN SAMSIATI, SH. Pembina Utama Muda

NIP. 19581130 198603 2 001

BAB I PENDAHULUAN -...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN -...