BAB I PENDAHULUAN...pengawas. Pengawas harus mempunyai pengertian dalam hal perencanaan, pengaturan,...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN...pengawas. Pengawas harus mempunyai pengertian dalam hal perencanaan, pengaturan,...
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
Tidak dapat disangkal bahwa pengawasan menempati peranan yang sangat
penting dalam suatu organisasi. Pengawas memegang kunci utama untuk
mengamati dan meneliti pelaksanaan pekerjaan, mengidentifikasikan
permasalahan dan langkah-langkah perbaikan, mewakili instansi dimana
pengawas tersebut bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, pengawas harus
diberikan suatu wewenang tertentu untuk meningkatkan efisiensi kerja suatu
organisasi.
Pengawas adalah pemimpin dalam bidang yang diawasinya, yang berkisar antara
orang-orang bekerja, jenis pekerjaan dan masalahnya. Namun tugas pengawas
yang paling penting adalah menyangkut pekerja untuk memenuhi kepentingan
instansi dan pekerja itu sendiri secara timbal balik.
2. Maksud dan Tujuan
2.1. Buku ini digunakan sebagai pedoman bagi yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dalam kegiatan pengawasan Konstruksi Proyek-
proyek Pembangunan Bidang SDA dan sejenisnya di bawah Direktorat
Jenderal SDA, Departemen Pekerjaan Umum.
2.2. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembentukan buku pedoman sistem
pengawasan dan sebagai materi pelatihan untuk peningkatan ketrampilan,
digunakan untuk langkah-langkah keseragaman operasional yang pada
akhirnya akan tercapai suatu sistem pengawasan yang seragam untuk
membantu proyek-proyek agar pembangunannya dapat terlaksana dengan
baik dan berhasil guna.
3. Ruang Lingkup
3.1. Buku ini digunakan sebagai buku pedoman atau panduan pengawasan suatu
proyek khususnya yang menyangkut pekerjaan konstruksi Bidang SDA yang
dikelola oleh aparat pemerintah/negara.
3.2. Buku ini dapat pula digunakan pada proyek-proyek pemerintah maupun non
pemerintah yang pengawasanya dilakukan oleh konsultan, sepanjang isinya
tidak menyimpang dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 2
3.3. Dalam hal pengawasan yang menggunakan jasa konsultan maka koordinasi
dan tata cara pengawasan akan diatur secara khusus.
3.4. Buku ini dapat digunakan untuk pengawasan pada proyek-proyek dengan
kontrak lokal, dan kontrak-kontrak lainnya dengan beberapa penyesuaian
seperlunya.
4. Kerangka Penyusunan
4.1. Kerangka Penyusunan ini diangkat dari pengertian judul “ Pedoman Umum
Metode Pengawasan Konstruksi Proyek Bidang SDA”, dimana tata cara
pelaksanaan pengawasan diuraikan secara umum, yang didalamnya antara
lain:
a. Uraian tentang pengertian (filosofis) atau uraian dasar pengawasan yang
lebih menekankan pengertian pengawasan secara hakiki, dengan
sasaran yang menjadi tujuan.
Dari uraian ini maka terungkaplah apa yang menjadi latar belakang
dalam sistem pengawasan.
b. Uraian manajemen, yaitu salah satu latar belakang manajerial, yang
mengatur gerak langkah pengawas sebagai unsur subjektif. Dengan kata
lain manajemen sebagai alat pembantu untuk terwujudnya sasaran
tujuan pengawasan.
c. Teori pengawasan adalah merupakan salah satu alat bantu dimaksud
dan merupakan formula yang perlu diketengahkan, karena merupakan
pengetahuan yang perlu dikuasai betul bagi setiap pengawas.
Penguasaan terhadap pengetahuan ini dapat menjadi salah satu tolok
ukur keberhasilan pelaksanaan konstruksi. Uraian ini diungkapkan dalam
Bab. IV Konsep Pengawasan.
d. Uraian pelaksanaan pengawasan dalam Bab. V, merupakan realisasi
kerja operasional sehubungan dengan adanya suatu bentuk konstruksi
sebagai unsur objektif, untuk tujuan manfaat pekerjaan. Uraian ini
merupakan pengalaman spesifikasi teknik, normalisasi dan uraian-uraian
teknik hasil penyelidikan/pengamatan atau juga tulisan buku terapan
yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal SDA khususnya, dan
Departemen Pekerjaan Umum pada umumnya.
e. Uraian Pengendalian Pelaksanaan dalam Bab. VI, adalah merupakan
realisasi kerja operasional yang lainnya, yang bertujuan pembinaan,
pengamatan, penulisan laporan untuk manfaat bagi aparat pengelola
atau instansi yang bersangkutan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 3
4.2. Karena sifatnya yang umum, maka ada uraian yang bersifat khusus dalam
tata cara pengawasan konstruksi dituangkan dalam buku-buku terapan
serupa. Buku ini juga tidak terlepas dari penulisan-penulisan buku terapan
tata cara kerja pengawasan yang telah ada yang telah diterbitkan di
lingkungan instansi, khususnya di Lingkungan Proyek Pembangunan Bidang
SDA.
4.3. Adanya kekhususan dalam penulisan buku ini, ialah pembahasan yang
menyangkut Konstruksi pada Proyek Bidang SDA, dimana uraian umum
yang dimaksud dalam judul ini berkisar khusus antara peranan pengawas
dalam pelaksanaan suatu konstruksi dalam proyek-proyek Bidang SDA.
Sedikit dibicarakan dalam tulisan ini tentang kebijaksanaan Pemimpin
Proyek sebagai penguasa yang ditunjuk untuk mempertanggungjawabkan
pekerjaan dalam segi administrasi maupun teknik sehubungan dengan
kebijaksanaan yang akan ditetapkannya. Hal ini juga menyangkut tanggung
jawab pengawas karena kedudukan struktural sebagai aparat di bawahnya.
4.4. Manakala Pemimpin Proyek berperan sebagai kuasa Pemerintah mewakili
Pemilik proyek (owner), Pemimpin Proyek juga dapat terlibat sebagai unsur
pengawasan, khususnya pada proyek-proyek besar.
Bahkan Pemimpin Proyek juga dapat menunjuk suatu badan usaha
swasta/konsultan untuk mengadakan pengawasan sesuai aturan yang telah
ditetapkan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 4
BAB II
PERANAN DAN TUGAS PENGAWAS LAPANGAN
1. Peranan Pengawas
Tidak jarang dijumpai situasi, dimana kepentingan instansi (organisasi),
kepentingan pribadi dan kepentingan bawahan (pekerja yang diawasi), saling
bertentangan satu sama lain. Dan dalam banyak situasi, kunci penyelesaian
kepentingan yang bertentangan tersebut letak pada kepekaan pengawas. Karena
di tangan pengawaslah letak segala macam informasi yang diperlukan oleh
pimpinan, terutama untuk mengetahui kejadian-kejadian dalam organisasi
(instansi) tersebut. Pengawas adalah petugas yang paling dekat orang-orang yang
bekerja secara langsung untuk menangani hasil kerja suatu organisasi (instansi).
Seorang pengawas yang baik hendaknya berperan sebagai pengabdi kepentingan
instansi dan masyarakat dengan mempergunakan teknik-teknik penguasa.
Dalam lingkup manajemen pengawasan modern, pengawas haruslah dari
kalangan terdidik, terlatih, terampil dan memiliki kepemimpinan praktis untuk dapat
memenuhi tuntutan hasil kerja maksimum dan berkualitas tinggi dengan biaya
yang seringan mungkin. Pengawas-pengawas di dunia modern dewasa ini
haruslah dibekali pengetahuan tentang hal ikhwal kepemimpinan praktis bersama-
sama dengan pengetahuan teknologi yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.
Pengawas memegang peranan sebagai “keystone” (batu pengunci) dalam bidang
industri modern, instansi pemerintah maupun dalam lembaga swasta. Peranan
tersebut dapat dilukiskan seperti gambar berikut ini :
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 5
Sebagai “Keystone” atau batu pengunci posisi pengawas terletak pada daerah
kritis diantara pimpinan dan pelaksana (bawahan). Dari gambar (1) tersebut di
atas dapat dibayangkan bahwa batu pengunci mempunyai peranan menahan
tekanan antara dua kai tumpuan. Kalau batu kunci dihilangkan, maka bangunan
temberang tersebut akan ambruk. Sama akibatnya bila suatu organisasi atau
instansi didukung oleh pengawas-pengawas yang lemah atau tidak berfungsi.
Dengan demikian, pengawas hendaklah berfungsi melaksanakan kebijaksanaan,
rencana, dan petunjuk-petunjuk dengan suatu motivasi yang mengarah kepada
yang membimbing diri sendiri, orang lain maupun kelompok untuk menunjang
kepentingan instansi dan para pelaksana sekaligus.
Peningkatan peranan pengawas, harus dibarengi dengan peningkatan
keterampilan personil untuk memikul semua tugas-tugas pengawasan yang akan
dibebankan kepadanya. Di masa silam seorang pengawas yang baik hanya
dituntut dengan kemampuan untuk mengerti seluk-beluk pekerjaan dan mampu
bekerja sama dengan pelaksana (bawahan). Sedangkan peningkatan pengawas
di alam modern membutuhkan keterampilan dan pendidikan dalam pengetahuan
manajemen dan pengetahuan teknologi serta pengetahuan tata cara kerja dan
mampu bekerja sama dengan pelaksana (bawahan).
P I M P I N A N P E L A K S A N A
P
E N G A
W A S
ORGANISASI
Pengawas sebagai batu pengunci
suatu organisasi (KEYSTONE)
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 6
2. Pimpinan dan Pengawas
Pimpinan dalam suatu instansi atau organisasi mempunyai tugas untuk
menciptakan suatu suasana intern sedemikian rupa, sehingga para petugas dapat
bekerja baik dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi tersebut.
Pimpinan bertugas mengatur (organisasi), mengarahkan (direct) dan mengawasi
(control) suasana lingkup organisasi.
Suasana lingkup organisasi tersebut dipengaruhi oleh empat elemen (unsur) :
Manusia (people).
Pekerjaan atau jabatan (job or position)
Teknologi (technology), dan
Modal (capital), yakni uang dan mesin-mesin yang dipakai untuk menunjang
produksi, atau hasil kerja.
Pengawas dalam hal ini adalah tingkat pimpinan yang memusatkan kegiatannya
pada koordinasi pengaturan dan pengendalian pekerjaan orang lain untuk
menunjang tujuan organisasi.
Kategori pengawasan pada dasarnya dimaksudkan menyangkut pengawasan
tingkat pertama dan kedua dalam suatu organisasi.
Sebagai contoh, pimpinan dapat meliputi tugas di tingkat perencanaan tata
penggunaan alat-alat berat sebagai alat bantu, tetapi tidak dimaksudkan
mencakup pengendalian orang yang menjalankan alat-alat berat tersebut
(operator).
Jadi tingkat pengawas dalam hal ini dimaksudkan mencakup kerja langsung
dengan atau melalui bantuan orang-orang kerja.
Pengawas harus dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis dengan
pemenuhan kepentingan orang-orang yang bekerja dan kepentingan instansi.
Kata pengawas, dapat dipakai untuk semua tingkat pimpinan yang bertindak
menuntut kegiatan orang lain. Namun dalam pemakaian umum, pengawas
dimaksudkan hanya untuk tingkat organisasi yang bawah dalam jenjang
manajemen. Jika umpamanya suatu organisasi terdiri dari tingkat atas (top),
menengah (middle), dan bawah (lower), maka istilah pengawas dalam hal ini
menyangkut tindakan yang bawah. Umpamanya, pengawas, juru, mandor, mandor
umum, mandor kepala, pengawas umum dsb. Jabatan mana, mungkin
menyangkut tingkat pertama, kedua atau ketiga dari manajemen tingkat bawah.
3. Penerapan Manajemen Pengawasan
Ada tiga macam tata cara pendekatan dalam penerapan manajemen
pengawasan:
Bagaimana melakukannya (how to do it).
Pendekatan teori manajemen yang bersifat luas (broad management theory).
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 7
Pendekatan melalui perangai / tingkah laku organisasi (behaviour
organizational approach).
Pendekatan yang disempurnakan.
a. Pendekatan “How to do it”.
Pendekatan how to do it (bagaimana melakukannya), mempergunakan teknik-
teknik praktis dalam segala rangkaiannya yang dapat membantu
pengembangan teknik praktis tersebut.
Kekurangan pendekatan ini, karena condong mengabaikan pengertian dasar,
kenapa justru taknik ini dipergunakan, dan kenapa tidak. Pengertiannya kurang
lebih sama dengan pemakaian rumus matematika tanpa mengerti kenapa.
Ketepatan dan pemikiran yang jelas senantiasa dibutuhkan , tetapi jika
rumusnya tidak memakai perubah yang benar, atau rumusnya kurang tepat,
maka seluruh sistem akan mengalami kesalahan. Pemakaian tata cara yang
baik pada situasi yang kurang tepat, bagaimanapun juga tidak akan membawa
manfaat yang baik.
Namun demikian, pendekatan “how to do it” sangat bermanfaat untuk
pelaksanaan tugas-tugas harian kepengawasan.
b. Pendekatan teori manajemen yang luas
Pada pendekatan ini, ditekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari
manajemen secara keseluruhan. Dengan demikian, semua fungsi dan teori-
teori praktis dari tingkat manajemen menengah, juga diajarkan pada tingkat
pengawas. Pengawas harus mempunyai pengertian dalam hal perencanaan,
pengaturan, pengendalian, pengawasan dan tata cara pengeterapan fungsi-
fungsi manajemen tersebut. Dalam hal ini, tentunya dimaksudkan bahwa
pengawas hanyalah seorang pemimpin yang mengawasi orang-orang yang
bukan tingkat pimpinan (non manajemen).
Kelemahan pendekatan ini, adalah kurangnya perhatian dalam pendekatan
masalah lingkungan pengawasan yang khusus, dan perhatian yang sangat
samar-samar tentang posisi yang unik dari pengawas sebagai bagian
organisasi tersebut secara keseluruhan.
c. Pendekatan melalui perangai organisasi
Pendekatan ini cenderung untuk mempergunakan kedua pendekatan yang
terdahulu, namun dibatasi hanya dalam lingkup organisasi pengawas itu
sendiri dengan penyesuaian terhadap hubungan timbal-balik antara pemimpin
orang terkemuka dan manusia itu sendiri. Pengawas adalah pemimpin, dan
dengan demikian, harus mengerti manusia, struktur organisasi dan tabiat atau
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 8
perangai dunia usaha yang semakin maju saat ini. Sebagai pemimpin seorang
pengawas harus juga mengerti bagaimana dan kenapa tata cara
kepemimpinan yang berkaitan dengan posisinya. Pendekatan ini menekankan
perlunya dorongan, komunikasi, perundingan, dan latihan. Dalam hal ini
penggunaan teknik dinamika kelompok, pemegang peranan, pengikut-sertaan
pengembangan karier. Jadi, disini pengawas dilihat sebagai bagian dari
kepemimpinan yang menekankan perlunya pendekatan melalui hal ikhwal
kemasyarakatan.
d. Pendekatan yang disempurnakan
Pendekatan ini mempergunakan faktor-faktor yang menguntungkan dari
pendekatan-pendekatan terdahulu dengan penekanan faktor manusiawi
pengawas yang sangat dekat hubungannya dengan pekerjaan bawahan,
pengawas dan pemberi nasehat maupun petunjuk. Dengan demikian dia harus
dapat bekerja sama, mengetahui, dan mengerti orang lain; pengawas juga
harus mengerti bagaimana dan mengapa posisinya dalam organisasi begitu
penting peranannya. Dimana dia harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa
berfungsinya pengawas, organisasi atau instansinya akan lumpuh.
4. Hal-hal Pokok Yang Perlu Diketahui Pengawas
a. Pengenalan dan Pendalaman Rencana
Pengawas harus mengetahui dan mendalami bagian-bagian dari rencana
keseluruhan pekerjaan yang akan dihadapinya untuk memungkinkan mereka :
Mengerti tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh
atasannya.
Mengerti seluk-beluk hubungan antar bagian, walau yang dia ketahui
sehari-hari hanya sebagian saja.
Mengembangkan secara sistematis dan terperinci rencana kerja dalam
jenjang yang dia pertanggung jawabkan.
b. Rencana seperti tersebut diatas secara awal dapat dibagi menurut :
Jangka waktunya.
Fungsinya dan
Luas jangkauannya.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 9
5. Pengendalian kegiatan kerja
Pengawas harus mampu mengendalikan kegiatan dalam lingkup kerjanya secara
cepat dan praktis. Kebanyakan kegiatan pengendalian menyangkut hal-hal
sebagai berikut :
a. Pengaturan tata kerja pengawas.
Dalam mengatur tata cara kerja pengawas, seorang pengawas akan
tergantung kapada hal-hal :
Wujud pekerjaan yang diawasinya.
Tujuan rencana dan pengecekan oleh atasannya.
Wujud dan lingkup wewenang yang dilimpahkan kepadanya.
Fasilitas kerja yang tersedia.
Seorang pengawas bertanggung jawab terhadap kegiatan orang-orang yang
diawasinya yang meliputi tiga hal pokok :
Kegiatan rutin sehari-hari.
Hal-hal yang bersifat khusus.
Hal-hal yang bersifat emergency (darurat).
b. Pengecekan kegiatan kerja.
Pengeterapan rencana kerja, akan melibatkan pengawas dalam hal :
Penetapan langkah (Apa, Dimana dan Bagaimana).
Pengaturan waktu (Kapan).
Penugasan (Siapa).
Tahap lanjutan (atau penyelesaian dengan segera).
Fungsi-fungsi tersebut di atas mengutarakan pekerjaan apa saja yang harus
dilakukan?, di mana?, siapa yang akan melaksanakannya dan pengendalian
tahap lebih lanjut apakah pekerjaan tersebut telah dillaksanakan dengan baik
sesuai rencana.
Pengawasan :
Waktu
Tenaga kerja
Bahan-bahan
Peralatan
Ruang kerja (lingkup kerja)
Uang
Organisasi (Instansi).
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 10
c. Tata cara berkomunikasi.
Bagaimanapun juga harus ditekankan bahwa tanggung jawab seorang
pengawas meliputi pelaksanaan pekerjaan instansinya dengan memanfaatkan
potensi kerja, bahan-bahan, peralatan, dibawah kewenangannya. Untuk
menjamin kelancaran komunikasi, seorang pengawas harus dapat
memberikan penjelasan atau pesan dengan cara yang bersifat :
Dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkut paut.
Dapat diwujudkan (dicapai).
Praktis, sederhana, dan singkat.
Dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan
Jadi harus senantiasa diingat, bahwa baik laporan maupun penjelasan dan
penyampaian perintah harus senantiasa dapat diterima, mudah diwujudkan,
singkat dan padat serta mudah penyampaiannya.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 11
BAB III
PENGAWASAN PROYEK-PROYEK BIDANG SUMBER DAYA AIR
1. Umum
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Tahap demi tahap pembangunan yang
telah kita lalui, program pengembangan dan pengelolaan SDA termasuk salah
satu bagian penting pembangunan nasional.
Dengan meningkatnya aktivitas di berbagai bidang, pemerintah telah menggaris
bawahi pentingnya kecepatan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sejak dari awal dilaksaksanakannya Pembangunan Jangka Panjang melalui
PELITA di masa pemerintahan yang lalu, pembangunan pertanian dan SDA
senantiasa merupakan kegiatan penting, dan masih akan terus berlasngsung di
masa-masa mendatang, di samping tentunya sektor-sektor pembangunan lainnya.
Kebijakan ini tentunya merupakan hal yang wajar, mengingat negara kita yang
masih berbasis agraris dengan pertambahan penduduk dan besarnya prosentase
penduduk yang hidup dari sektor pertanian dan ketergantungan pada
pengembangan dan Pengelolaan SDA yang semakin tinggi.
Berdasarkan pengalaman pada tahun silam dan dipengaruhi oleh kemajuan
teknologi di berbagai bidang lain yang berhubungan dengan pengembangan SDA,
maka dirasa perlu adanya cara penanganan yang konsisten dan lebih
bersungguh-sungguh, sistematis, terarah, dan terencana baik di bidang SDA.
Pertambahan penduduk di Asia Tenggara pada umumnya, di Indonesia pada
khususnya, dan terbatasnya luas tanah yang dapat untuk usaha pertanian,
mendorong usaha untuk menambah hasil pertanian per-satuan luas dan per-
satuan waktu, sehingga pendapatan petani perkapita akan bertambah.
Di dalam kondisi sekarang, terdapat lingkup yang terbatas untuk penambahan
produksi. Salah satu faktor yang terpenting yang berpengaruh terhadap hasil
produksi padi adalah pengelolaan air irigasi khususnya dan SDA pada umumnya,
sebab air tetap merupakan unsur pokok, dan baru dapat tercapai apabila
sarananya, yaitu saluran beserta seluruh bangunannya, dilaksanakan dan
berfungsi dengan baik.
Hal-hal ini dapat terpenuhi apabila jaringan serta bangunan-bangunan tersebut
dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam spesifikasi teknik.
Peranan dan tanggung jawab pengawas proyek adalah sangat menentukan
terhadap berhasilnya pembangunan yang bertalian dengan manajemen
pelaksanaan kontrol terhadap kualitas kerja.
Para pengawas lapangan perlu menyarankan, dan meneliti cara-cara pelaksanaan
yang setepat-tepatnya yang diterapkan oleh pelaksana kontraktor, sehingga dapat
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 12
dihindari pemborosan dan pekerjaan dapat pula dilaksanakan tepat pada
waktunya dengan kualitas sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Persyaratan Keberhasilan Pekerjaan.
Dari gambaran diatas tadi, jelas bahwa suatu proyek, untuk dapat terlaksana
secara baik dan sempurna serta ekonomis, harus memenuhi berbagai hal antara
lain :
Perencanaan yang benar.
Dalam perencanaan termasuk antara lain :
1. Survey dan design untuk menentukan arah dan letak saluran dan bangunan
yang tepat.
2. Penyelidikan / penentuan macam konstruksi yang tepat.
3. Penentuan bahan-bahan yang mudah dan murah untuk konstruksi.
4. Penentuan pelaksanaan waktu yang tepat, misalnya faktor hujan yang sudah
diperhitungkan.
5. Penentuan jenis alat-alat berat atau mesin-mesin yang betul-betul efisien,
artinya jumlah dan jenis harus sesuai di lapangan.
6. Pembuatan atau penentuan bangunan-bangunan persiapan yang diperlukan
agar tidak berlebihan hingga terjadi pemborosan.
Cara pelaksanaan yang tepat.
Sesudah proyek direncanakan dengan benar, maka masih perlu dipikirkan cara
pelaksanaan yang sebaik-baiknya dipandang dari sudut teknis dan ekonomis,
ialah :
1. Bagaimana suatu proyek akan dilaksanakan perlu mendapat pemikiran yang
mendalam, karena masing-masing cara pelaksanaan itu mempunyai
keuntungan dan kerugian sendiri.
2. Metode kerja yang sedehana sehingga mudah dilaksanakan tanpa mengurangi
mutu hasil pekerjaan.
3. Cara pelaksanaan yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang baik dengan
biaya yang murah.
Pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan.
Setelah dilakukan perencanaan yang benar dan cara pelaksanaan yang tepat,
maka agar dapat benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya, pengawasan di
dalam pelaksanaan harus dilaksanakan secara efektif yang meliputi :
1. Kualitas bahan-bahan yang dipergunakan.
2. Kemampuan pelaksana (tukang, dsb.)
3. Tidak ada penyimpangan dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam
bestek.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 13
4. Dapat memenuhi time schedule (jadwal) yang direncanakan.
Agar sasaran yang dicapai tadi terlaksana dengan baik, seperti yang diharapkan
oleh perencana, dengan sendirinya para pengawas harus betul-betul membekali
dan memodali dirinya dengan keterampilan dan pengetahuan praktis disamping
teknik yang telah ditentukan.
Pengetahuan teknis yang praktis dan keterampilan ini harus disertai disiplin,
dedikasi, dan loyalitas kerja yang tinggi, sebab walau bagaimana baiknya suatu
perencanaan dan cara kerja, bila manusia-manusia pelaksananya tidak
mempunyai faktor-faktor tersebut diatas, keberhasilan tidak akan dapat dicapai.
Pengetahuan secara garis besar tentang pedoman kerja sebagai prosedur dasar
pengawasan pekerjaan, agar pengawas mempunyai suatu standard evaluasi
dalam memberikan pengarahan-pengarahan serta bimbingan di lapangan dapat
diuraikan dalam bab-bab berikut.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 14
BAB IV
PENGERTIAN PENGAWASAN
1. Azas Pengawasan
Suatu tindakan mengawasi, mendeteksi, membimbing dan mengarahkan kepada
diri sendiri, orang lain, maupun kelompok lain dengan tujuan agar kebijaksanaan
maupun rencana pekerjaan dapat diselenggarakan dengan effisien dan memenuhi
kwalitas, kwantitas serta ketepatan waktu guna menunjang kepentingan instansi,
para pelaksana serta pengawas itu sendiri.
2. Sasaran Sistem Pengawasan
Adanya unsur pengawas dalam penyelenggaraan proyek-proyek pemerintah
adalah mutlak karena keberadaannya membawa tanggung jawab moril, yaitu
tanggung jawab
a) Sosial yang mengandung maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
dan kepentingan rakyat banyak.
Realisasinya adalah menjalankan amanat negara dalam mewujudkan
manfaat pekerjaan untuk kesejahteraan rakyat banyak.
Sasarannya adalah pencapaian tujuan pekerjaan secara kwalitatif, kwantitatif
serta waktu yang tepat.
b) Pengabdian mengandung maksud tertib adminstartif sebagai abdi negara
dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah, yang sasaranya adalah pembinaan
disiplin kerja, untuk menumbuhkan dedikasi terhadap maksud dan tujuan
kerja dengan segala aspeknya.
c) Pengembangan ilmu mengandung unsur mendidik secara langsung atau
tidak langsung untuk membina/meningkatkan keahlian dan keterampilan
aparat yang terlibat dalam pekerjaan, sesuai dengan bidang/profesinya
masing-masing sehingga lebih berperan aktif dalam pembangunan Nasional.
Sasarannya adalah mendokumentasikan hasil pengawasan dan pengamatan
proyek yang pada gilirannya dapat dikembangkan dan diolah untuk
pengembangan ilmu sehingga lebih bermanfaat untuk mendayagunakan
Sumber Daya Alam.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 15
3. Peranan Pengawas dalam Manajemen
Posisi pengawas terletak antara dua pihak yang berbeda kepentingan, yaitu pihak
pemilik (owner) dan pihak pelaksana/kontraktor.
Tidak jarang dijumpai perbedaan pandangan dalam usaha memecahkan di
lapangan antara pihak pemilik dan pihak kontraktor sebagai Mitra Kerja
(organisasi), dalam keadaan seperti di atas kunci penyelesaian terletak pada
pemahaman peran seorang pengawas dalam menjalankan satu peran manajemen,
karena peranan pengawas dalam sistem manajemen proyek secara keseluruhan
adalah merupakan “ baji pengunci “, yaitu pada peran pengendali menurut teori
dasar manajemen.
4. Peranan Manajemen
Keberhasilan suatu pekerjaan akan sangat tergantung dari pada unsur manusia,
karena teori dasar manajemen sebagai alat untuk keberhasilan suatu kerja pada
hakekatnya adalah pengaturan unsur manusia yang antara lain adalah
a) Perencanaan (Planing)
b) Pengorganisasian (Organizing)
c) Pelaksanaan (Actuating)
d) Pengendalian (Controlling)
Keempat unsur tersebut diatas adalah merupakan alat pembantu dalam mencapai
suatu tujuan.
4.1 Dalam hubungannya dengan pekerjaan pengawasan, maka perencanaan
terutama dimaksudkan pada persiapan kerja yang menyangkut hubungan
personalia dan lingkup kerjanya, sehingga terwujudlah
pembagian/tingkatan kerja. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai
persiapan-persiapan bekal pengetahuan pengawas terhadap penguasaan
fisik maupun administratif yang berhubungan dengan pekerjaan, dan
sasaran pengawasan yang melengkapi pengawas dalam tugasnya.
4.2. Pengorganisasian pada hakekatnya adalah pengaturan tentang orang, alat,
tugas, dan tanggung jawab serta wewenang melalui kesatuan organisasi,
sehingga dicapai cara kerja yang lebih efisien dan praktis. Tanpa suatu
organisasi yang rapi dan teratur, maka jangkauan pengawasan akan
menjadi sulit dicapai dan pekerjaan akan mengalami pemborosan.
4.3. Pelaksanaan pengawasan, adalah merupakan realisasi dari perencanaan
dan sistem pendelegasian wewenang yang ada.
Pola-pola kerja dan struktur organisasi akan menjadi teruji dalam
pelaksanaan tersebut.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 16
4.4. Pengendalian adalah merupakan usaha untuk meluruskan apa yang telah
menjadi tanggung jawab/wewenang sehubungan dengan adanya
kemungkinan timbulnya kecenderungan penyimpangan/hambatan dalam
pelaksanaan
Maka dengan cara pembinaan, pendekatan-pendekatan persoalan dapat
diatasi.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 17
BAB V
KRITERIA PENGAWASAN
1. Unsur Pokok Proyek
1.1. Unsur Pekerjaan
a) Pekerjaan yang dimaksud adalah khusus untuk bidang konstruksi pada
proyek-proyek Bidang SDA di Indonesia yang dibiayai oleh negara APBN
atau APBD berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku. Dalam skala
ruang, proyek bendungan mempunyai bentuk bangunan-bangunan Bidang
SDA yang mempunyai karakteristik ruang terbatas/setempat (statis).
b) Dalam bentuk prosedur pemberian pekerjaan, maka pelaksanaan
pekerjaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara
i. Dengan cara swakelola, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh
aparat pemerintah di bawah instansi proyek irigasi yang bersangkutan.
Pelaksana pekerjaan semacam ini pada umumnya tidak banyak lagi
dijumpai, kecuali pada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai
kekhususan tertentu. Namun demikian, yang banyak dijumpai adalah
merupakan bagian dari cara kontrak, atau juga pekerjaan pemeliharaan.
ii. Dengan cara kontrak, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh
kontraktor melalui prosedur pelelangan/Surat Perintah Kerja, atau
penunjukan langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam hal disebut kontrak maka bentuk penawarannya mengikat dalam
bentuk:
- Kontrak lump sum, adalah pengajuan penawaran terhadap sejumlah
pekerjaan yang macam pekerjaan dan volumenya sudah tertentu
dengan total harga keseluruhan yang mengikat.
- Kontrak harga satuan (unit price), adalah pengajuan penawaran atas
dasar harga satuan pekerjaan, yang diperhitungkan terhadap
hasil/prestasi kerja yang dilakukan oleh Kontraktor tersebut dengan
harga yang mengikat.
c) Dalam bentuk tata cara pelaksanaannya maka pekerjaan dapat dilakukan
dengan 3 (tiga) cara:
i. Dengan menggunakan alat-alat besar, yaitu pada proyek-proyek besar
untuk mempercepat waktu pelaksanaannya.
ii. Dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu terhadap pekerjaan atau
bagian-bagian pekerjaan yang memerlukan kerapihan atau sulit
dilakukan dengan alat-alat besar.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 18
iii. Dengan cara mengkombinasikan kedua cara tersebut diatas, atas
pertimbangan memungkinkan dilakukan cara tersebut.
1.2. Unsur Pelaksana.
a) Pelaksana, dapat merupakan unsur pemerintah (aparat Pemimpin Proyek
dalam hal pelaksanaan swakeloa), ataupun unsur swasta (Kontraktor,
untuk perkerjaan kontrak).
b) Pelaksana adalah merupakan suatu susunan/struktur penyelenggaraan
pekerjaan, yang di dalamnya terdapat unsur pimpinan dan unsur pekerja
yang terikat dalam hubungan kerja.
c) Ada 3 (tiga) macam bentuk pelaksana dalam unsur swasta yakni :
i. Pelaksana Utama/main contractor, yaitu sebuah kontraktor yang
ditunjuk oleh pemimpin proyek melalui prosedur Pelelangan dan
Perintah Kerja dan penunjukan hubungan kerja; keduanya tertulis
dalam Kontrak Pemborongan, yang menyebutkan tugas dan kewajiban
masing-masing pihak dengan segala sangsi-sangsinya.
ii. Sub Pelaksana/Sub Contractor, yaitu terjadi atas penujukan Pelaksana
Utama atas dasar petimbangan penawaran harga yang diajukan oleh
Sub Pelaksana tersebut. Penunjukan tersebut hanya dapat dilakukan
atas persetujuan Pemimpin Proyek atau tertuang dalam Perjanjian
Pemborongan tapi tidak mengikat Pemimpin Proyek. Karenanya garis
komando Pemimpin Proyek terhadap Pelaksana Utama berlaku juga
bagi Sub Pelaksana Utama dalam hal tata kerja pelaksanaan saja,
karena lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pelaksana
Utama juga menjadi beban Sub Pelaksana.
iii. Pelaksana Bagian, yaitu terjadi atas penunjukan oleh Pelaksana Utama
atau Sub Pelaksanadan mandor borong. Penunjukan ini tidak mengikat
terhadap Pemimpin Proyek; karenanya pelaksana bagian hanya
mendapat komando dari Pelaksana Utama atau Sub Pelaksana
Koordinasi Pelaksana; bagian terhadap aparat pemimpin proyek hanya
terjadi dilapangan dalam bentuk pembinaan.
1.3. Unsur Pengawas
a) Unsur Pengawas adalah pegawai atau petugas pemerintah yang dimaksud
dalam struktur organisasi proyek; dalam hal ini proyek-proyek di bawah
Direktorat Jenderal Pengairandan ditunjuk oleh Pemimpin Proyek (sebagai
kuasa pemerintah yang mewakili Pemilik Proyek).
b) Sebagai unsur Pengawas juga dapat melibatkan, aparat dari instansi lain
atau perorangan, dalam rangka koordinasi terpadu untuk tujuan yang sama.
Tugas dan kewenangan Pengawas ini terbatas pada hal-hal yang
berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Misalnya dengan unsur
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 19
Pemerintah Daerah setempat, Dinas Pertanian setempat atau dengan
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada kerjaan tersier dan
sebagainya.
c) Kecuali diatur lain dalam PO/DP, maka atas petimbangan khusus,
Pemimpin Proyek dapat menunjuk Badan Usaha lain / Konsultan
Perorangan untuk membantu mengadakan pengawasan terhadap Tata
Cara Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pelaksana/Kontraktor, tanpa
mengurangi kewenangan pengawas sebagai aparat yang telah ditunjuk
mengawasi.
Ketentuan yang terbaru dalam hal ini haruslah disesuaikan dengan
ketentuan baru, termasuk UU, Kepres, dan ketentuan Penyelenggaraan
anggaran lainnya; dan tata cara pengawasan ini hanya dimaksudkan untuk
memberikan tuntunan bagi pengawas dalam aspek-aspek teknis saja.
2. Tingkatan Kepengawasan
(Menurut ketentuan yang lalu; sehingga untuk kegiatan yang baru, harus
menyesuaikan ketentuan yang berlaku pula).
Struktur Organisasi ada 3 (tiga) tingkatan:
2.1. Tingkatan manajerial yaitu tingkat pimpinan yang menentukan kebijaksanaan-
kebijaksanaan proyek.
Jabatan pada tingkat Pimpinan:
i. Pemimpin Proyek dan Kepala Staf Proyek.
ii. Pemimpin Bagian Proyek / sebagai wakil pimpinan proyek
Pada tingkat ini, disamping menentukan kebijaksanaan dalam bidang
pengawasan, juga dalam bidang perencanaan, pembiayaan, dan adminstrasi.
2.2. Tingkat pembantu pimpinan, yaitu staf/asisten pimpinan yang bertugas
membantu pimpinan mengambil keputusan dan menentukan kebijaksanaan.
Jabatan pada tingkat pembantu pimpinan adalah staf:
i. Kepala Staf.
ii. Asisten dalam bidang teknik.
iii. Asisten dalam bidang administrasi dan keuangan.
iv. Asisten dalam bidang khusus dan sebagainya.
Staf pada tingkatan ini biasanya bertugas membantu pimpinan dalam bidang-
bidang pengolahan intern untuk menetapkan kebijaksanaan dan sebagainya.
2.3. Tingkat operasional pelaksanaan, yaitu tingkat di bawahnya yang menjalankan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan, khususnya dalam bidang
Pengawasan Pelaksanaan. Dalam hal terakhir tersebut di atas tingkatan
kepengawasan terjadi atas dasar :
a) Luas daerah/lingkup kerja pengawasan.
b) Wujud atau bentuk pekerjaan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 20
c) Atau dapat juga berupa campuran keduanya.
Jabatan pada tingkat pelaksana operasional:
i. Kepala Direksi (Pengawas Utama).
ii. Pengawas Lapangan.
iii. Pengawas Pekerjaan.
Untuk jabatan ini lazim juga disebut Pengawas/Direksi.
3. Jabatan Dalam Struktur Organisasi Pengawasan
3.1. Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.
Adalah merupakan koordinator dari bermacam kelompok proyek/pekerjaan,
yang banyaknya kelompok tergantung kebutuhan dari lingkup kerjanya.
Kelompok pekerjaan yang terjadi, karena beda macam pekerjaannya
(kadangkala bukan kategori pekerjaan irigasi saja) seperti pekerjaan kantor
induk proyek dan sarananya, pekerjaan pembangkit tenaga listrik dan
sebagainya.
Kelompok pekerjaan lainnya dapat terjadi karena luasnya daerah kerja atau
juga perpaduan antara luas dan macam pekerjaan.
Kelompok-kelompok pekerjaan tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin
Proyek/Pemimpin Bagian Proyek, yang dibantu oleh seorang Kepala Staf atau
lebih beserta asistennya.
3.2. Ketua Direksi / Pengawas Utama.
a) Kelompok-kelompok pekerjaan di bawah lingkup tertentu dengan
pertimbangan pengelompokan tertentu, yang masing-masing
pengawasannya dipimpin oleh seorang Ketua Direksi atau Pengawas
Utama.
b) Kepala Direksi tidak dapat berdiri sendiri dan penetapan Kepala Direksi
dikeluarkan melalui Surat Keputusan Pemimpin Proyek di bawah garis
komando Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek.
c) Dalam kepengawasan, Kepala Direksi merupakan unsur kepemimpinan
tertinggi, atau disebut pula Pengawas Utama/Kepala Pengawasan.
3.3. Pengawas Lapangan.
a) Kelompok pekerjaan di bawah lingkup seperti tersebut dalam 3.3.2. (1),
terbagi atas unit-unit daerah kerja yang dibatasi oleh lingkup/luas lingkup
daerah kerjanya.
b) Unit-unit daerah kerja ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Pengawas
Lapangan yang penetapannya diatur oleh Surat Keputusan Pemimpin
Proyek Induk/Peminpin Proyek atau juga oleh pemimpin Sub Proyek atas
pertimbangan jabatan struktural kepegawaian dan referensi/kwalifikasi
profesi.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 21
c) Karena sifat jabatannya yang operasional di dalam kepengawasan maka
Pengawas Lapangan juga disebut sebagai Direksi Lapangan, sehubungan
dengan kedudukannya sebagai pembantu pengawas dari Pemimpin Sub
Proyek yang langsung terjun ke lapangan dan berhubungan dengan
pelaksana/kontraktor.
3.4. Pengawas Pekerjaan.
a) Pengawas Pekerjaan adalah orang yang secara langsung setiap harinya
mengadakan pengawasan di lapangan.
Jabatan Pengawas Pekerjaan merupakan jabatan terbawah dalam struktur
organisasi kepengawasan. Karenanya jabatan ini sangat dominan
peranannya di lapangan dan rawan terhadap penyimpangan dalam
pelaksanaan kerja.
b) Karena sifatnya yang dominan dan rawan dalam kedudukannya, maka
perlu adanya pertimbangan khusus dalam penetapan kwalifikasi seorang
Pengawas Pekerjaan. Di samping latar belakang pendidikan dan referensi
keprofesian lainnya, juga perlu untuk diketahui tentang pribadi Pengawas
tehadap disiplin, dedikasi dan loyalitas kerja.
c) Penetapan jabatan Pengawas Pekerjaan ditentukan melalui Surat
keputusan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.
d) Pengawas Pekerjaan terdiri dari beberapa orang pengawas yang bertugas
masing-masing sebagai :
i. Pengawas Konstruksi yaitu Pengawas yang mengawasi Tata Cara
Pelaksanaan Kerja dalam suatu konstruksi sesuai dengan spesifikasi
dan gambar-gambar pelaksanaan serta melaporkan secara berkala
(harian/mingguan), kepada atasannya.
ii. Pengawas Bagian, yaitu pengawas yang mengawasi bagian dari pada
suatu pekerjaan konstruksi, dan membuat data tentang bagian yang
diawasinya, untuk suatu keperluan pengecekan (mutual check)
penelitian dan dokumentasi yang pada gilirannya dapat menjadi
standarisasi di kemudian hari.
Pengawas Bagian ini antara lain Pengawas Ukuran, Pengawas
Pengujian Laboratorium, dan lain-lain.
e) Pengawas Pekerjaan yang juga memberikan usulan kebijaksanaan bagi
atasannya atas dasar petimbangan yang bukan saja secara
kwlitas/kwantitas tapi juga atas dasar relevansi dan estetika hasil pekerjaan.
f) Perihal tugas kewajiban dan kewenangan masing-masing pengawas, akan
dituliskan secara terpisah pada pasal berikut ini.
4. Lingkup Tugas dan Wewenang Pengawas
4.1. Menurut Sifatnya Lingkup Tugas Pengawas mempunyai 3 (tiga) sifat
kepengawasan :
a. Sifat mendeteksi
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 22
a1. Status tanah tempat pekerjaan, hal ini sangat perlu bagi si pengambil
kebijaksanaan apakah diperlukan suatu tindakan.
a2. Fungsi hasil pekerjaan, yaitu suatu cara pengamatan untuk mengetahui
lebih awal akan berfungsi atau tidaknya hasil pekerjaan kelak,
sehingga perubahan-perubahan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan
pekerjaan dimulai.
a3. Perlu dipertimbangkan aspek pemeliharaan yang praktis.
b. Sifat mengawasi yaitu semua tindakan pengawas yang mempunyai
tendensi pengawasan terhadap pekerjaan. Yaitu antara lain :
- Memeriksa bahan peralatan tenaga kerja.
- Memeriksa tata cara pelaksanaan kerja konstruksi.
- Memeriksa hasil pelaksanaan kerja.
- Memeriksa persiapan kerja/administrasi lapangan, (bedeng, gambar,
schedule dan lain-lain sebagainya).
c. Sifat mengendali yaitu tindakan pengawas yang mempunyai tendensi
pengendalian dengan cara pembinaan terhadap segala aspek yang terjadi
di lapangan , antara lain :
- Memberikan petunjuk tentang cara kerja yang benar.
- Melarang/menganjurkan tentang pengadaan bahan peralatan dan
tenaga kerja.
- Peringatan/teguran atas kesalahan-kesalahan.
- Memberikan laporan pekerjaan lapangan secara berkala.
- Mengadakan administrasi teknik dan pengarsipan.
4.2. Menurut macamnya, tugas pengawas mempunyai 2 (dua) macam tugas
pengawasan:
a) Berbentuk tugas administratif, yaitu antara lain :
- Laporan tentang pelaksanaan kerja, cuaca, tenaga kerja, bahan
peralatan dan permasalahan di lapangan.
- Laporan tentang prestasi pekerjaan.
- Peringatan/tegoran, saran/anjuran.
- Perubahan syarat-syarat/gambar.
- Mengisi buku harian/buku tamu.
- Dokumentasi/Arsip dsb.
b) Berbentuk tugas teknik yaitu antara lain :
- Pengukuran/pengamatan/pengawasan/pengendalian.
- Penelitian dan lain sebagainya.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 23
4.3. Menurut bentuknya tugas pengawas mempunyai 2 bentuk tugas
kepengawasan
a. Yaitu tugas yang berbentuk kewajiban yang dilakukan oleh seorang
pengawas pada setiap tingkatannya untuk dapat tercapainya misi
pengawasan tersebut.
b. Yaitu tugas yang berbentuk kewenangan, yang penggunaan insidentilnya
tergantung dari keadaan permasalahannya, kewenangan ini juga diberikan
kepada setiap pengawas menurut porsi pada tingkatannya.
5. Tugas dan Wewenang Pengawas
5.1. Pengawas Pekerjaan.
a) Tugas Umum pengawas pekerjaan adalah memberikan bimbingan teknis
pekerjaan kepada pelaksana/pemborong agar pekerjaan berjalan lancar
sesuai yang direncanakan, antara lain dengan membantu menyusun bagan
waktu penyelesaian bagian pekerjaan secara terperinci yang meliputi :
- Rencana penyediaan bahan-bahan.
- Rencana penyediaan peralatan.
- Rencana pengerahan buruh.
- Rencana pelaksanaan pekerjaan.
b) Kewajiban Pengawas Pekerjaan melakukan pemeriksaan mutu (quality
control) dengan meneliti/memeriksa.
i. Bahan-bahan yang disediakan untuk pekerjaan oleh pemborong.
ii. Cara-cara pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
iii. Mutu hasil pekerjaan (tingkat pekerjaan).
iv. Pengawas Lapangan berkewajiban mengadakan pencatatan atas
segala kegiatan/kejadian sehari-hari dan mencantumkan dalam
Laporan Harian.
v. Laporan Harian terdiri atas dua bagian:
- Pencatatan rutin sehari-hari
- Pencatatan permasalahan dalam pelaksanaan yang tak dapat
diselesaikan; bersama-sama dengan pihak pemborong (termasuk
teguran-teguran).
vi. Pencatatan rutin memuat
- Keadaan cuaca
c) Terang/berawan.
d) Banjir (muka air banjir).
e) Hujan (besar/kecil, tinggi jatuh hujan).
- Buruh yang dikerahkan terbagi atas golongan buruh (buruh, tukang,
dsb).
- Penyediaan/penggunaan bahan-bahan.
- Penyediaan keadaan peralatan.
- Kemajuan pekerja menurut jenis-jenis pekerjaan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 24
Perkiraan kemajuan pekerjaan yang dihasilkan dalam sehari dan
jumlah akumulasinya, tidak mengikat secara administratif, dan tidak
dapat diartikan sebagai penerimaan pekerjaan. Perkiraan ini hanya
sebagai suatu alat untuk penjajagan rencana penyelesaian dan
sebagai bahan untuk penentuan pembayaran termijn khusus pada
pekerjaan dengan kontrak Unit Price dan kontrak-kontrak lump
sump yang sukar ditetapkan batas-batasnya.
vii. Dalam Laporan Harian Khusus yang ditandatangani Pengawas dengan
Pelaksana memuat permasalahan-permasalahan yaitu :
- Pelaksanaan yang menyimpang dari rencana dan syarat-syarat
- Teguran-teguran dari pengawas Pekerjaan.
- Penolakan bahan-bahan yang disediakan.
- Keadaan lapangan / tanah dasar yang menyimpang dari yang
tercantum dalam gambar-gambar rencana.
viii. Laporan Harian ditandatangani kedua belah pihak pengawas lapangan
dan Pemborong counterpartnya dalam rangkap 4 (empat) dan
dikirimkan kepada:
- Asli ke kantor Pengawas Utama/Kepala Direksi.
- Satu copy kepada Pengawas Lapangan.
- Satu copy kepada Pelaksana/Pemborong.
- Satu copy disimpan pada Pengawas Pekerjaan.
ix. Di samping laporan ini, di kantor pengawasan lapangan harus
disediakan Buku Perintah Harian yang mana pengawas-pengawas
atasan dapat menuliskan catatan/perintah-perintah maupun teguran-
teguran.
x. Membuat data tentang cara pelaksanaan pekerjaan.
c) Wewenang Pengawas Pekerjaan.
i. Melarang penggunaan bahan-bahan yang menurut penelitiannya tidak
memenuhi syarat-syarat.
ii. Menegur pelaksana/pemborong bila menurut pendapatnya.
- Bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat tetap
dipergunakan.
- Pemborong melaksanakan pekerjaan dengan cara yang tidak tepat,
atau menggunakan tenaga yang kurang ahli dalam bidangnya
hingga dikhawatirkan tidak akan dapat dicapai hasil yang bermutu
(low wokrmanship).
- Pemborong tidak dapat memenuhi bagan waktu yang telah
disiapkan dalam hal :
- Penyediaan bahan-bahan.
- Penyediaan peralatan.
- Pengerahan buruh.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 25
- Pelaksanaan Pekerjaan.
iii. Pengawas Lapangan tidak berhak untuk :
- Menghentikan pekerjaan.
- Mengadakan perubahan-perubahan baik dalam gambar maupun
dalam persyaratan-persyaratan teknis lainnya.
- Memerintahkan pekerjaan di luar lingkup kontrak.
5.2. Tugas dan Wewenang Pengawas Lapangan.
a) Tugas Umum Pengawas Lapangan adalah:
i. Mengusahakan akan kelancaran pelaksanaan seperti yang
direncanakan dan memberi bimbingan teknis pelaksanaan kepada
pelaksana/pemborong.
ii. Memimpin, membimbing, dan memberikan petunjuk-petunjuk dan
mengkoordinir pekerjaan pengawas oleh pengawas lapangan.
b) Pengawas Lapangan Berkewajiban:
i. Memberikan persetujuan untuk suatu bagian atau memulai suatu tahap
berikutnya dari suatu pekerjaan.
ii. Mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat
diselesaikan oleh Pengawas Pekerjaan sebagaimana dilaporkan dalam
Laporan Harian Khusus, dengan mengadakan :
- Penelitian atas apa yang dilaporkan oleh Pengawas Pekerjaan
tentang cara pelaksanaan dan hasil pelaksanaan.
- Penelitian keadaan lapangan dan keadaan tanah dasar yang
dilaporkan menyimpang dari apa yang dicantumkan dalam gambar-
gambar/nota-nota perencanaan.
- Pembicaraan-pembicaraan dengan pemborong.
iii. Didalam penyelesaian persoalan-persoalan tersebut di atas Pengawas
Lapangan berhak untuk :
a) Menghentikan pekerjaan (untuk sementara sampai ada keputusan
tindak lanjut oleh Pengawas Utama).
- Yang menurut pendapatnya telah dikerjakan menyimpang dari
gambar-gambar rencana dan syarat-syarat teknisnya tidak
berhasil meyakinkan pemborong akan hal itu, dan keharusan
perbaikan cara-cara pelaksanaan, dan mungkin pembongkaran
pekerjaan atas tanggung jawab pemborong.
- Didapatkan penyimpangan keadaan lapangan dan keadaan
tanah dasar, yang menurut pendapatnya menuntut adanya
perubahan-perubahan rencana yang mengakibatkan perubahan
dalam harga pekerjaan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 26
c) Kewajiban Pengukuran.
i. Pengawas wajib menentukan/memberikan titik-titik tetap/tinggi untuk
dipakai oleh pemborong sebagai dasar melakukan ”staking out”
pekerjaan.
ii. Pengawas Lapangan berkewajiban memeriksa dan memberikan
persetujuan ”staking out” yang telah dilakukan pemborong.
d) Kewajiban Teknis Administratif.
Dalam hal pekerjaan dilaksanakan dengan Kontrak Harga Satuan (Unit
Price) dengan cara pembayaran berkala dan pekerjaan dengan kontrak
lumpsump yang sukar ditetapkan batas tahap-tahap pekerjaan yang jelas
untuk penentuan persyaratan pembayaran angsuran, pengawas lapangan
berkewajiban menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan
untuk dasar pembayaran angsuran, dengan memperhatikan /
mempertimbangkan Laporan Harian kemajuan pekerjaan, sebagai dasar
penetapan prestasi kerja.
e) Kewajiban-kewajiban lain
i. Pengawas Lapangan berkewajiban membuat Laporan Berkala yang
jangka waktunya ditetapkan oleh Pemimpin Proyek
ii. Laporan Berkala memuat
- Hal-hal rutin yang bersifat akumulatif dan rekapitulatif dari laporan-
laporan harian rutin pengawas-pengawas lapangan.
- Laporan khusus, atas masalah-masalah yang diajukan oleh
pengawas-pengawas pekerjaan yang telah dapat diselesaikan.
iii. Disamping Laporan Berkala Pengawas Lapangan berkewajiban
membuat Laporan insidentil/Sewaktu-waktu, yang dibuat setiap kali
diperlukan, atas masalah yang tidak dapat ditunda lagi.
- Masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat
Pengawas Lapangan, tetapi menuntut penyelesaian sementara,
menunggu keputusan pengawas atasannya (penghentian
sementara).
iv. Membuat file tentang tata cara pelaksanaan kerja.
5.3. Tugas dan wewenang Kepala Direksi / Pengawas Utama.
a. Tugas umum.
i. Kepala Direksi / Wakil Kepala Direksi adalah tingkatan teratas daipada
aparat Pengawasan. Di dalamnya terkumpul keseluruhan tanggung
jawab pengawasan, baik teknis maupun administratif.
ii. Tetapi meskipun demikian, pada dasarnya menjalankan tugas-
tugasnya di samping menjaga dan mengusahakan kelancaran
pekerjaan, ia dibatasi oleh ketentuan di dalam Dokumen Surat
Perjanjian.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 27
iii. Ia tidak berhak untuk mengubah ketentuan dan persyaratan didalam
Surat Perjanjian. Kewenangan penyimpangan atau mengadakan
perubahan hanya ada pada Pemimpin Proyek.
iv. Namun demikian Pengawas Utama adalah tingkatan teratas daripada
aparat pengawas. Pada tingkatan ini diadakan
penelaahan/pengolahan-pengolahan untuk menyiapkan syarat-syarat
kepada Pemimpin Proyek, untuk dipergunakan dalam menentukan
keputusan-keputusan.
v. Dalam penelaahan dan pengolahan ini, pengawas utama dibantu oleh
unit-unit proyek yang bersangkutan.
b. Kewajiban Teknis.
i. Pengawasan Kwalitas.
- Pengawasan terhadap kwalitas pekerjaan, diserahkan kepada
pengawas lapangan ke bawah.
- Kepala Direksi memecahkan masalah-masalah teknis yang timbul pada
pengawasan kwalitas pekerjaan yang belum dapat diselesaikan oleh
Pengawas Lapangan dengan berpedoman pada standar-standar atau
peraturan yang ada, seperti :
- Semua Ketentuan UU, PP, NSPM yang berlaku (terbaru);
- Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971-NI-2.
- Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) 1982.
- Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) NI-5.
- PP – RI No. 23/1982 tentang Irigasi.
- PP – RI No. 22/1982 tentang Tata Peraturan Air.
- Pedoman Plambing Indonesia 1979.
- Dan lain-lain.
(Dalam hal ini perlu penyesuaian dan pemutakhiran rujukan peraturan
perundangan terkait).
ii. Perencanaan
- Perubahan-perubahan kecil pada gambar-gambar untuk
penyesuaian pelaksanaan yang tidak membawa akibat pada harga
pekerjaan.
- Perubahan-perubahan yang membawa akibat pada harga
perjanjian harus diajukan terlebih dahulu kepada Pemimpin Proyek
untuk persetujuan.
- Menguji dan menyetujui gambar-gambar kerja oleh kontraktor.
iii. Pengawasan Kwantitas.
- Dalam hal pekerjaan, dilaksanakan atas dasar perjanjian Unit Price.
Pengukuran bersama (mutual check), baik sebelum dimulai
maupun setelah selesai pekerjaan, harus dilakukan untuk
menetapkan banyaknya pekerjaan yang sesungguhnya
dilaksanakan dengan mutu baik.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 28
- Pada pekerjaan Lump Sum titik-titik tetap/tinggi diberikan oleh
direksi. Pengukuran bersama pada akhir pekerjaan, dilakukan
untuk, - apakah telah diselesaikan sesuai dengan gambar-gambar
rencana (ukuran-ukuran elevasi, lereng (slope), dan lain
sebagainya).
iv. Pengendalian Rencana Waktu.
- Pengendalian dilakukan dengan penilaian atas kemajuan pekerjaan
sebagaimana dilaporkan secara berkala oleh pengawas lapangan.
- Kelambatan-kelambatan harus secepat mungkin diketahui dan
dicari sebabnya. Penyebab ini harus disingkirkan atau dicari
penyelesaiannya pada tahap-tahap pelaksanaan berikutnya.
c. Kewajiban Administrasi.
i. Atas dasar Laporan Pemeriksa Teknis oleh Pengawas Lapangan,
kepala Direksi membuat dan menandatangani berita acara baik untuk
pembayaran angsuran maupun untuk pembayaran dan penerimaan
pertama pekerjaan. Setelah diadakan ”Mutual Check”.
ii. Pada pembayaran angsuran, banyaknya pekerjaan yang ditentukan
dengan memperhatikan laporan kemajuan pekerjaan di dalam Laporan
Harian/Berkala.
iii. Pembayaran penerimaan pertama atau terakhir, dilakukan atas dasar
hasil Pengukuran Bersama.
iv. Harus terus menerus mengadakan pengendalian atas pembiayaan
pekerjaan (terutama pada pekerjaan dengan perjanjian harga satuan).
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 29
(CONTOH POLA ORGANISASI PROYEK LAMA, YANG PADA PERINSIPNYA MASIH
ADA YANG RELEVAN DALAM PRINSIP DASARNYA DENGAN KONDISI SEKARANG –
DENGAN SEDIRINYA STRUKTUR DAN STRATA PENGAWASAN HARUS
DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN TERBARU)
KETERANGAN :
*) - Proyek Pola I terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten.
- Setiap Asisten terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Urusan.
- Ditetapkan ada I (satu) Bendahara Proyek.
*) - Jumlah Pelaksana Pengawas Lapangan ditetapkan menurut kebutuhan.
- Pelaksana apabila pekerja swakelola.
- Pengawas lapangan apabila pekerjaan diborongkan.
PEMIMPIN PROYEK
BENDAHARA
ASISTEN
PELAKSANA/PENGAWAS
LAPANGAN
POLA : I
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 30
SKEMA UMUM ORGANISASI KEPENGAWASAN PROYEK
Penjelasan :
- Skema Organisasi Kepengawasan Proyek ini Merupakan Sistimatis Umum
Kepengawasan, dan dapat dipergunakan semua proyek bidang SDA khususnya untuk
proyek kontrak lokal.
HUBUNGAN : Kedudukan Pejabat dalam organisasi
proyek dan fungsinya dalam
pengawas pekerjaan
PEMIMPIN PROYEK INDUK/PEMIMPIN PROYEK/
PEMIMPIN BAGIAN PROYEK
SUB PROYEK /PENGAWAS UTAMA KEPALA STAF
& ASISTEN
PENGAWAS LAPANGAN ASISTEN-ASISTEN
KEPALA URUSAN
PENGAWAS
PEKERJAAN
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 31
PROYEK
BENDUNGAN
BESAR
PROYEK-PROYEK KHUSUS IRIGASI
PROYEK-
PROYEK
PADA P.U
PROPINSI
PEMILIK
PROYEK
PEMIMPIN
PROYEK
INDUK
PEMIMPIN
PROYEK
PEMIMPIN
PROYEK
PEMIMPIN
PROYEK
PEMIMPIN
PROYEK /
KDPU
KEPALA
DIREKSI
PEMIMPIN
BAGIAN
PROYEK
WAKIL
PEMIMPIN
PROYEK
PENGAWAS
LAPANGAN
SITE
MANAGER
KEPALA
WILAYAH
x)
/ DPUP /
SEKSI
xx)
WAKIL
KEPALA
DIREKSI
PEMIMPIN
SUB.
PROYEK
PENGAWAS
UTAMA
PENGAWAS
DAERAH
PENGAWAS
DAERAH
PENGAWAS
LAPANGAN
PENGAWAS
LAPANGAN
PENGAWAS
LAPANGAN
KEPALA
SEKSI
PENGAWAS
LAPANGAN
PENGAWAS
PEKERJAAN
PENGAWAS
PEKERJAAN
PENGAWAS
PEKERJAAN
PENGAWAS
PEKERJAAN
PENGAWAS
LAPANGAN
Keterangan : Garis-garis mendatar hanya memisahkan
tingkat-tingkat pengawas tidak eselon-eselon
dalam organisasi proyek.
x). di Pulau Jawa
xx). di luar Pulau Jawa
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 32
BAB VI
KONSEP PENGAWASAN
1. Batasan
Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi
yang telah selesai perencanaannya; sasaran pengawasan adalah pengawasan fisik
administrasi teknik.
Seorang Pengawas harus mengetahui dan menguasai berbagai aspek, seperti
aspek-aspek Perencanaan, Pelaksanaan, dan Administrasi Teknik.
Keberhasilan pengawasan akan tercapai dengan baik kalau hasil-hasil yang dicapai
memenuhi kriteria tersebut maka seorang pengawas haruslah mengetahui /
menguasai semua aspek dalam proses pencapaian hasil akhir.
2. Penguasaan Terhadap Aspek-aspek Perencanaan
2.1. Penguasaan terhadap gambar/ desain
a. Lokasi dan situasi.
b. Rencana bentuk / konstruksi.
c. Detail konstruksi.
d. Dan tolok ukur pekerjaan.
2.2. Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule).
a. Lama waktu pelaksanaan tiap bagian pekerjaan.
b. Jumlah dan macam kegiatan kerja per-minggu.
c. Pengadaan tenaga kerja dan peralatan bahan yang akan dipakai.
d. Target perstasi per-minggu.
2.3. Syarat-syarat Teknik (Spesifikasi Teknik)
a. Syarat-syarat bahan.
b. Standar-standar yang digunakan.
c. Perawatan bahan-bahan.
2.4. Laporan teknik / Analisis teknik
a. Rencana penggunaan alat tenaga dan bahan (Technical Analysis).
b. Metode Pelaksanaan (Construction Method) dan alternatif-alternatifnya
sesuai perkembangan pelaksanaan di lapangan.
2.5. Uraian Tugas-tugas (Job Description)
a. Tugas-tugas pengawas (tugas, wewenang dan tanggung jawab).
b. Koordinasi Vertikal dan Horizontal (hubungan antar semua aparat yang
terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan).
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 33
3. Penguasaan Terhadap Aspek-aspek Pelaksanaan
3.1. Pengenalan medan
Dari gambar-gambar situasi diperoleh gambaran medan dari proyek yang akan
dilaksanakan.
Peninjauan/pengamatan di lokasi untuk mengetahui sejak awal kenyataan
medan yang sebenarnya, sehingga bila ada perubahan-perubahan/koreksi
dapat secepatnya diperbaiki sebelum SPK/SPL diteruskan kepada kontraktor.
Di samping itu pengenalan medan juga diperlukan untuk memberikan saran-
saran kepada pelaksana/kontraktor serta langkah-langkah yang diperlukan bila
terjadi hambatan.
3.2. Tata cara pelaksanaan kerja.
Di samping telah diatur dalam spesifikasi teknik / bestek, pengawas juga harus
dibekali untuk menguasai tata cara pelaksanaan kerja seperti dalam buku yang
disusun oleh Unit kerja yang kompeten di lingkungan Departemen PU. Buku
tersebut diperlukan sehubungan dengan pemakaian alat-alat bantu yang
dipergunakan dalam pelaksanaan.
3.3. Buku-buku Standar/Normalisasi.
Pengawas harus memiliki buku-buku Standar/Normalisasi serta memahami isi
buku tersebut.
Buku ini memuat tentang persyaratan bahan (material) dan konstruksi. Buku ini
diperlukan sebagai buku pegangan toleransi kualitas bahan dan konstruksi.
Contoh batas-batas toleransi dapat dilihat pada BAB. IV.
3.4. Alat-alat Pengujian dan Penelitian.
a. Alat-alat Penguji dan Penelitian adalah sarana untuk membantu pengawas
melaksanakan tugas seperti :
- Alat-alat Laboratorium.
- Alat-alat ukur (Theodolit, waterpas, pita ukur, dan lain-lain).
b. Pengawas dan Pelaksana harus mengetahui/mengenal alat-alat yang akan
dipakai serta tahu betul penggunaannya.
c. Pengujian dan Pengukuran dilaksanakan oleh Pelaksana bersama-sama
dengan Pengawas.
d. Penyimpangan yang terjadi harus segera diperbaiki, agar tidak
menghambat pelaksanaan selanjutnya.
3.5. Koordinasi Manajemen Keluar dan Kedalam.
a. Koordinasi kedalam (intern) dalam suatu tim Direksi harus berjalan baik
agar tidak menimbulkan gap atau persaingan yang tidak sehat yang pada
akhirnya dapat menghambat jalannya proyek.
b. Koordinasi dengan Pelaksana (Kontraktor).
Hubungan yang serasi atau kerja sama yang baik antara Pengawas dan
Pelaksana (Kontraktor) sangat berperan untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 34
Pengawas sebagai Direksi berkewajiban secara moril membantu
Pelaksana menjalankan tugasnya.
c. Kordinasi keluar selain kepada kontraktor juga kepada aparat pemerintah
setempat. Komunikasi yang baik antara Direksi dan Aparat Pemerintah
dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang langsung
berhubungan/dimanfaatkan oleh masyarakat seperti:
Pekerjaan saluran tersier, bangunan bendung, bangunan bagi, dan lain
sebagainya. Selain itu pengawas dapat memberikan pengarahan dan
motivasi kepada pemakai air dalam hal pentingnya usaha memelihara dan
menjaga hasil pembangunan itu sendiri.
4. Penguasaan Terhadap Aspek Administrasi Teknik
Seperti tersimpul dalam Bab I tentang kerangka penyusunan buku ini,
kepengawasan mempunyai arti pengawasan dan pelaksanaan pengendalian. Maka
penguasaan terhadap aspek administrasi teknik merupakan bagian dari
pelaksanaan pengendalian yang bersifat kearsipan (file).
Kegiatan administrasi teknik antara lain :
a. Pengamatan dan pencatatan.
b. Laporan berkala proyek. (lihat lampiran)
c. Berita Acara. (lihat lampiran)
d. Tata cara peneguran. (lihat butir 5.4.)
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 35
BAB VII
PELAKSANAAN PENGAWASAN
1. Persiapan Pengawas
Setelah Pelaksana (Kontraktor) menerima Surat Perintah Kerja, Pengawas sudah
memulai tugasnya dengan persiapan.
Untuk pelaksanaan tugas pengawasan, diperlukan :
1) Gambar kerja dan Bestek / spesifikasi teknik dan syarat-syarat pelaksanaan.
2) Alat ukur (meteran, theodolit, dan water pass).
3) Buku catatan harian.
4) Buku blanko laporan harian proyek.
5) Blanko daftar simak (check list).
6) Buku-buku standar dan peraturan-peraturan yang berlaku.
7) Laporan-laporan hasil penyelidikan (geologi teknik, percobaan model, dan lain-
lain).
Perlengkapan ini merupakan sarana bagi pengawas untuk menjalankan tugas
pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan dan pemeriksaan Pekerjaan
Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan untuk semua tahapan
pelaksanaan pekerjaan.
2.1. Tahap persiapan sarana dan lain-lain:
1) Jalan masuk / jalan sementara ke lokasi pekerjaan
2) Pembuatan :
- Kantor proyek di lapangan.
- Pemondokan kerja.
- Gudang penyimpanan Bahan/Peralatan.
3) Pengerahan tenaga kerja dan peralatan.
4) Metode pelaksanaan (Construction Method).
5) Gambar-gambar kerja terinci (detail) yang akan diajukan kontraktor.
6) Rencana penyediaan bahan-bahan.
2.2. Tahap pelaksanaan fisik:
1) Penentuan/pembuatan:
i. Sumbu dan peil tetap.
ii. Palang-palang pembantu (Bow Plank).
2) Model penimbunan dan pemadatan (trial embankment).
3) Model-model campuran beton (mixed design).
4) Cara pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan yang disetujui.
5) Dokumentasi harian yang berisikan:
i. Laporan kegiatan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 36
ii. Laporan pemakaian tenaga kerja.
iii. Laporan pemakaian alat.
iv. Laporan pemasukan bahan.
v. Laporan hasil-hasil yang dipakai.
vi. Laporan adanya temuan-temuan mengenai penyimpangan dari bestek
serta penanganannya.
vii. Adanya perubahan-perubahan dari gambar kerja.
viii. Lain-lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan.
3. Evaluasi Hasil Pekerjaan
Pada setiap penyelesaian bagian bagian-bagian harus diadakan evaluasi hasil
pelaksanaan. Kalau terjadi penyimpangan yang melampaui batas-batas toleransi,
harus diperbaiki, kalau perlu dibongkar dan dibuat kembali.
Selanjutnya cara-cara pengevaluasi lihat pada Bab VI :
“ PENGENDALIAN PELAKSANAAN “.
4. Tata Cara Peneguran
4.1. Penyimpangan.
Peneguran dilakukan kepada pelaksana, kalau terjadi penyimpangan dari
ketentuan-ketentuan yang ada.
Ketentuan yang ada ialah :
1) Bestek dan standar-standar/spesifikasi teknik.
2) Metode kerja yang telah ditentukan.
3) Kegagalan pencapaian target menurut jadwal.
4.2. Tingkat Peneguran
a) Peneguran melalui Buku Harian Proyek.
Peneguran ini dibuat kalau :
1. Cara-cara yang dilakuakan oleh pelaksana diragukan akan berhasil
baik.
2. Penyimpangan yang terjadi belum dianggap dapat menimbulkan resiko
terhadap hasil akhir pekerjaan.
3. Produksi yang dicapai pelaksana masih dapt ditingkatkan, walau sudah
mencapai target.
4. Disiplin para pekerja yang dapat mengganggu lancarnya pelaksanaan
pekerjaan.
b) Peneguran dengan syarat, dan mengirimkan tembusannya kepada atasan:
i. Pelaksanaan tidak tanggap terhadap isi buku harian.
ii. Penyimpangan terlalu jauh dari ketentuan yang ada.
iii. Pengawas meragukan kemampuan pelaksana akan dapat menjalankan
tugasnya dengan baik.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 37
c) Peneguran surat oleh Pemimpin Proyek dengan menyebut sangsi-sangsi
yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.
Teguran ini bertahap :
Teguran I : - Sifatnya memperingatkan
Teguran II : - Sifatnya mempertegas peringatan I dan ancaman dengan
sangsi-sangsi.
Teguran III : - Setelah teguran I dan teguran II tidak berhasil, teguran III
adalah pelaksanaan (eksekusi) dari sangsi-sangsi dalam
kontrak.
5. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan
5.1. Perlengkapan dan Peralatan
Pengawas harus memeriksa bahwa alat-alat yang tersebut di bawah ini
tersedia di tempat pekerjaan atau pengawas harus tahu di mana alat-alat itu
bisa didapat kalau perlu.
1) Pita ukuran 5 meter.
2) Alat Sipat Datar (Waterpas).
3) Unting-unting.
4) Tali benang.
5) Semua titik tetap yang mendampingi pekerjaan.
6) Gambar-gambar yang paling akhir untuk pekerjaan yang diawasi dengan
semua perubahan.
7) Peralatan lain yang perlu dan dicatat dalam pasal lain di daftar simak
(check list) ini.
Catatan : Harus dibawa selalu: buku catatan lapangan dan pensil (ballpen)
untuk keperluan pencatatan dan perhitungan.
5.2. ”Stake Out” (Uitset)
a. ”Stake Out” (Uitset) biasanya merupakan tanggung jawab dari pemborong
akan tetapi ”Stake Out” (Uitset) dari pemborong perlu diperiksa dan dilihat
apakah sesuai dengan gambar.
Perlengkapan dan peralatan tersebut di bawah harus diadakan selain dari
perlengkapan dan peralatan yang disebutkan di pasal 5.5.1.
1) Buku lapangan/buku sipat datar dari pemborong
2) Alat sipat datar
3) Theodolit kaki-tiga dan mistar jarak.
4) Pita ukur baja sepanjang 30 meter dan kawat tancap.
b. ”Stake Out” (Uitset) Utama.
Pekerjaan ini merupakan pemeriksaan titik tetap duga sementara, tempat-
tempat pekerjaan, bangunan-bangunan dan lain-lain serta peletakan garis
tengah saluran-saluran, jalanan-jalanan, dan lain-lain. Periksalah dan lihat
supaya :
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 38
1) Alat yang dipakai sudah disesuaikan.
2) Bidik belakang diambil darii titik tetap duga yang betul, (gambar 5.5.2.d).
3) ”Level run” telah menutup dan mengecek kembali titik tetap pulang-
pergi dalam jarak nilai yang dapat diterima.
4) Pengukuran jarak dilakukan dengan prosedur-prosedur yang betul
seperti :
- Pemakaian kawat tancap atau ”marking pins”, unting-unting, mistar-
jarak.
- Pita dipegang mendatar dengan penarikan yang perlu.
- Jarak diukur kembali sampai tempat permulaan dan salah-tutup
adalah jarak-nilai yang dapat diterima.
5) Semua titik bantu yang akan dipakai untuk ”stake out” yang lebih
terperinci sudah dipasang di tanah dan terbuat dari beton, lengkap
dengan paku atau jarum besi tandai titik yang tepat.
6) Piket yang dipakai untuk pembangunan sudah diberi kode warna
(misalnya, merah untuk garis tengah, hijau untuk titik tinggi, dan lain-
lain (gambar 5.5.2.a)).
7) Di mana alat berat akan dipakai, piket-piket yang penting sudah
diikatkan pada titik-titik bantu.
c. ”Stake Out” (Uitset) terperinci.
Pekerjaan ini merupakan ”stake out” (Uitset) dari profil, papan bidik,
bangunan-bangunan, dan lain-lain, (gambar 5.5.2. b dan c)
Periksalah :
1) Ketinggian piket yang akan dipakai sebagai bidik belakang, (gambar
5.5.2. d).
2) Piket tidak diganggu.
3) Papan bidik mendatar yang mempunyai level, serta nilai jarak ukur
rantai yang dicat dari titik garis tengah yang ditandai.
4) Papan bidik dipaku ke tiang-tiang pancang yang tegar.
5) Papan-papan lereng yang curam serta profil-profil dibuat dengan
bentuk yang betul dan dipasang di tempat-tempat berdasarkan gambar.
6) Pemborong menyediakan mistar-T dengan panjang yang benar dan
ujung dicat.
7) Piket-piket untuk penggalian ”stake out” (uitset) adalah simetris dari
garis tengah dan dipasang di belakang dari batas penggalian.
8) Semua piket untuk stake mempunyai paku di atas supaya tali benang
direntangkan sepanjang garis pembangunan.
9) Semua ukuran dan perhitungan diperiksa kembali.
5.3. Pekerjaan Tanah
Pekerjaan tanah mencakup kegiatan-kegiatan penggalian fondasi bangunan
(bendungan utama, bangunan pelengkap, dll), sampai dengan pembangunan
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 39
bendungan-bendungan dengan urugan tanah yang memerlukan pengawasan
ketat.
a. Penggalian Fondasi
Periksalah
1) Penampang melintang, profil dan kemiringan galian, betul dan lurus,
sesuai dengan garis-garis kemiringan yang diperlihatkan pada gambar.
Bila ada penyimpangan maka penyimpangan tersebut masih dalam
batas toleransi (hal yang diizinkan) yang tercantum dalam spesifikasi.
2) Bila penimbunan diperlukan untuk lereng, bahan-bahan timbunan
dihampar secara horisontal dan dipadatkan lapis demi lapis dengan
ketebalan yang telah disetujui (biasanya tidak lebih dari 30 cm), lalu
dipadatkan dengan mesin gilas atau mesin stamper lereng
sebagaimana harusnya; kemudian dikepras.
3) Semua akar, tunggul, dan barang-barang yang tidak perlu dipindahkan
dari dasar dan tebing.
4) Gebalan rumput - agar sesuai dengan spesifikasi, dan disiram secara
periodik di musim kemarau.
b. Konstruksi Urugan Tanah dan Pemadatan (Embankment).
Pekerjaan ini mencakup semua pekerjaan pengurugan tanah seperti tubuh
bendungan, cofferdam dan lain-lain. Pekerjaan ini meliputi penghamparan
bahan-bahan urugan yang diambil sumber material ”borrow area”
dan ”quarry”. Pembentukan urugan tanah sesuai dengan gambar
(penyesuaian kadar air, dll), dan kemudian memadatkan bahan tersebut
sampai derajat padat yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam spesifikasi.
Untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut di atas, para
pengawas perlu memeriksa hal-hal tersebut di bawah ini.
- Semua bahan urugan yang telah dipadatkan telah dibuat dalam
perletakan lereng dan dimensi yang sesuai dengan gambar.
- Penggalian tanah agar dilakukan sesuai dengan perletakan yang
dikehendaki sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran teliti.
Kontraktor tidak diperkenankan menggali lebih dalam dari duga
permukaan galian yang telah disetujui pengawas. Agar dibuat saluran
pengeringan secukupnya pada lubang-lubang bekas galian.
- Penghamparan baru boleh dimulai bila semua rumput, kotoran, humus,
dan akar-akar telah dibuang dari rencana tempat urugan.
- Contoh (sample) bahan urugan yang telah disetujui tersedia di tempat
pekerjaan sebagai referensi.
- Contoh bahan urugan dihampar dalam lapisan-lapisan horisontal
selebar konstruksi urugan dan untuk setiap lapis setebal kurang dari 25
cm setelah dipadatkan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 40
- Penghamparan lapisan berikutnya hanya boleh dilakukan setelah lapis
terdahulu dipadatkan dan dipotong sesuai dengan persentase
kepadatan dan ukuran serta bentuk yang dikehendaki.
- Sebelum pekerjaan pemadatan dilakukan percobaan penimbunan (trial
embankment) terlebih dahulu.
5.4. a. Persiapan untuk beton tumbuk (screed concrete)
Periksalah:
1) Bila ada lubang galian berair maka perlu dikeringkan sebelum
dilakukan pengecoran.
2) Dasar pondasi harus berada di tempat yang kuat.
3) Lubang galian harus tepat ukuran maupun duga dasarnya.
4) Catatan harus kokoh dan dipegang erat oleh tiang-tiang yang dipukul
masuk dalam-dalam ke dalam tanah.
5) Pemborong mempunyai pola (maal) siap untuk dipakai.
6) Pengawas menyetujui bahan batuan kasar/halus.
7) Pengawas menyetujui mutu air yang dipakai.
8) Pengawas menyetujui mutu semen.
9) Pengawas menyetujui ukuran penakar untuk volumenya maupun
bentuknya.
10) Pengawas mengecek mesin aduk beton untuk kebersihan dan
kesiapan operasinya.
11) Metode yang diusulkan untuk mengangkut beton bisa diterima.
12) Pengawas menyetujui metode yang diusulkan untuk mengecor beton.
b. Penuangan dan penyelesaian beton tumbuk
Periksalah pada waktu menuangkan beton :
1) Lubang galian supaya kering.
2) Banyaknya campuran bahan batuan kasar dan batuan halus, semen,
dan air yang tepat sesuai dengan spesifikasinya.
3) Mutu beton pada waktu keluar dari mesin aduk telah tampak baik
(betul).
4) Beton diangkut sesuai dengan usul yang disetujui.
5) Usul penuangan sesuai dengan yang disetujui.
6) Bila beton tumbuk mempunyai permukaan yang datar, penyelesaian
dibuat hanya dengan garis kayu saja dan bukan dengan sendok
adukan.
7) Penggaris kayu sebagai alat perata permukaan tidak aus pada
ujungnya.
8) Setelah selesai pekerjaan tidak ada tempat yang rendah yang menjadi
kantong air/genangan air.
c. Pekerjaan Cetakan
Periksalah:
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 41
1) Bahan bangunan untuk cetakan (kayu, besi, dan lain-lain) seperti yang
disetujui pengawas.
2) Semua bahan yang dipakai untuk cetakan adalah utuh.
3) Tebal minimum untuk acuan.
- papan 20 mm
- multiplex 12 mm
4) Semua cetakan harus tepat dan datar.
5) Penempatan garis vertikal dan horisontal harus tepat.
6) Usul penuangan sesuai dengan yang disetujui.
7) Bila beton tumbuk mempunyai permukaan yang datar, penyelesaian
dibuat hanya dengan penggaris kayu saja dan bukan dengan sendok
adukan, (gambar 5.4.4. a & b).
8) Penggaris kayu tidak aus pada ujungnya.
9) Selesai pekerjaan tidak ada tempat yang rendah yang menjadi kantong
air / genangan air.
d. Penulangan
Periksalah:
1) Tulangan bersih dan tidak terdapat lumpur, olie, karat, dan lain-lain.
2) Diameter tulangan sesuai dengan gambar.
3) Tulangan dibengkok sesuai dengan gambar.
4) Bila sudah dipasang, tulangan diikat dengan kawat baja seperti ditunjuk
oleh Pengawas.
5) Ujung-ujung kawat dibelokkan menjauhi cetakan.
6) Tulangan dipasang pada jarak di antara sumbu serta penempatan pada
garis perletakan yang tepat.
7) Lapisan tulangan bagian bawah dilengkapi dengan kubus adukan
semen (beton tahu) dari papan cetakan atau lantai kerja.
8) Lapisan tulangan bagian bawah dilengkapi dengan tulangan untuk
mengatur kedudukan dari lapisan tulangan bagian pokok.
9) Pada selimut beton dibuatkan beton penunjang untuk semua tulangan
sesuai dengan ketebalan yang diperlihatkan pada gambar.
10) Di mana tulangan dilewatkan, panjang lewatan (overlapping), seperti
yang disetujui pengawas lapangan.
11) Semua tulangan stek pada tempat yang tepat dengan pegangan yang
cukup.
e. Persiapan untuk pekerjaan beton tumbuk dan beton bertulang.
Periksalah:
1) Bahan batuan ditumbuk di atas alas gedek (anyaman bambu) atau
lainnya yang bersih supaya tidak bercampur dengan tanah.
2) Macam dan ukuran bahan batuan kasar dan halu sama dengan contoh
yang disetujui dikantor lapangan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 42
3) Bahan batuan dalam keadaan bersih tanpa akar atau daun.
4) Semen dalam kondisi baik da mutu yang disetujui.
5) Kotak penakar mempunyai ukuran yang disetujui pengawas.
6) Mesin aduk beton bersih dan dalam kondisi yang baik.
7) Alat getar bersih dan bekerja efisien.
8) Sumber air dan banyaknya volume air yang bisa dipakai seperti yang
disetujui pengawas.
9) Pemborong mempunyai tempat ukuran untuk air yang siap dipakai di
mesin aduk beton.
10) Usulan metode pengangkutan dan penuangan beton seperti yang
disetujui pengawas daerah.
11) Semua timba, kereta dorong, talang curah (chute), lain-lain yang akan
dipakai untuk pengangkutan beton dalam kondisi yang baik.
12) Usulan pengecoran beton sesuai dengan spesifikasi.
13) Permukaan lapis beton yang telah dituang lebih dulu (lantai kerja atau
pengecoran berlapis-lapis) sudah dikasarkan.
Sebelum beton dituangkan periksalah:
14) Pekerjaan cetakan pada nomor b sampai dengan d dicek kembali.
15) Tulangan pada nomor f s/d h dicek kembali.
16) Cetakan telah bersih dari serbuk gergaji, kawat dan kotoran-kotoran
lainnya.
17) Jalanan untuk mengecor dibuat sedemikian rupa sehingga bebas dari
tulangan dan dapat dipindah-pindah.
18) Cetakan beton lapis terlebih dahulu, mesin aduk beton talang curah
(chute), kereta dorong dan lain-lain telah dibasahi (disiram dengan air).
19) Tidak ada cekungan yang memungkinkan terjadinya kantung air di
cetakan.
20) Pengawas pekerjaan menyelesaikan daftar simak (checklist) dan
memberikannya kepada pengawas yang lebih tinggi.
f) Penuangan dan Penyelesaian Beton / Beton Bertulang
Periksalah :
1) Pengawas ada dilokasi; atau bila tidak ada, sudah memberi izin tertulis
kepada pemborong untuk memulai menuangkan beton.
2) Banyaknya bahan batuan kasar dan halus, semen dan air dicampur
sesuai dengan spesifikasi.
3) Uji kekentalan campuran (“slump test”) dilaksanakan dari campuran
pertama setiap hari untuk menetapkan banyaknya air yang diperlukan.
4) Kemudian, pengujian dilaksanakan dan hasilnya dicatat setiap kali
kubus-uji diambil.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 43
5) Kubus-uji diambil dengan kehadiran pengawas pekerjaan dan formulir
kubus-uji diselesaikan berdasarkan petunjuk pengawas yang lebih
tinggi.
6) Tumpahan adukan beton dari mesin aduk beton tidak boleh
dipergunakan di pekerjaan.
7) Beton dituangkan lapis demi lapis berdasarkan petunjuk dari pengawas
yang lebih tinggi.
8) Alat getar tidak dipakai untuk memindahkan beton di cetakan.
9) Alat getar (vibrator) dimasukkan dan diangkat pelan-pelan dan diambil
dari beton di antara tulangan baja berulang kali; alat getar tidak
diperkenankan didiamkan terlalu lama dalam campuran beton.
10) Pemadaan beton dengan tenaga manusia (dengan tusukan-tusukan)
agar dilaksanakan dengan baik terutama pada bagian antara tulangan
dan cetakan.
11) Permukaan lantai beton diratakan dengan penggaris kayu,
penyelesaian selanjutnya sesuai dengan petunjuk pengawas yang lebih
tinggi.
12) Setelah beton mencapai ikat awal, permukaan yang terbuka dan kubus
uji harus segera ditutup dan dijaga agar permukaan beton tersebut
selalu dalam keadaan lembab paling sedikit selama 7 hari setelah
pengecoran beton.
g. Pembongkaran Cetakan
Harus di check hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa pengawas telah menyetujui pembongkaran cetakan beton.
2) Selama pembongkaran cetakan, metode yang dipakai harus betu;l
misalnya, beton tidak boleh bergerak.
3) Paku harus dicabut dahulu, sehingga cetakan dengan mudah
dibongkar.
4) Waktu membongkar cetakan yang rapat tidak boleh memakai besi
(linggis).
5) Waktu membongkar cetakan, arah congkelan harus keluar, sehingga
tidak merusak beton. (Lihat gambar 5.5.4. i dan j).
6) Apabila cetakan akan dipakai lagi, agar segera diperiksa apakah
permukaannya rusak atau tidak.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 44
BAB VIII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
1. Maksud dan Tujuan
Pengendalian pelaksanaan dimaksudkan agar hasil pelaksanaan tercapai dengan
baik , yaitu tercapainya target yang telah ditetapkan dalam rencana,
2. Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan
Pelaksanaan konstruksi dinilai baik kalau waktu pelaksanaan tepat, mutunya baik
dan harganya ekonomis.
Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan yang baik, perlu pengendalian pelaksanaan.
Ada beberapa pengendalian pelaksanaan, yaitu :
3. Pengendalian Operasional (Operational Control).
3.1. Pengendalian Waktu Pelaksanaan (Scheduling Control)
Pengendalian waktu, dilaksanakan dengan mengikuti rencana pelaksanaan,
yang berisikan jenis pekerjaan urutan dan waktu pelaksanaan yang telah
ditetapkan.
Rencana pelaksanaan dapat dibuat beberapa :
a. Diagram dengan diagram batang/balok (Bar Chart).
Tiap-tiap bagian pekerjaan direncanakan dalam pelaksanaannya.
Misalnya:
No Jenis Pekerjaan Volume Penyelesaian
MG. I MG. II MG. III MG IV
1.
2.
3.
Pemasangan Bow Plank
Galian Tanah
Pemasangan pondasi dst.
100 m1
300 m3
120 m3
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 45
b. Rangkaian kegiatan dengan mencantumkan jumlah hari pelaksanaan tiap-
tiap bagian pekerjaan (Net Work Planning).
Misalnya :
Gambar 8.1 Contoh network planning
Keterangan:
Suatu pekerjaan dengan kegiatan A, B, C, D, E, F, G, dan H Garis kritis 1 – 3 – 6 – 8 –
adalah batas waktu maksimum yang direncanakan menyelesaikan pekerjaan.
Dengan cara diatas, pengawas dapat mengadakan evaluasi terhadap kemajuan yang
dicapai oleh pelaksanaan.
Untuk mengetahui kemajuan yang dicapai dapat digunakan metode :
- Lintasan kritis (Critical Path Method – CPM).
- Evaluasi hasil tiap rencana (Program Evaluation Review Technique – PERT).
- Sistem komputer (Computerized System).
3.2. Tenaga-tenaga Pelaksana
Untuk kelancaran pelaksanaan rencana kerja haruslah tersedia tenaga kerja
dalam jumlah yang cukup, yaitu yang :
- Terampil dan bertanggung jawab.
- Berdedikasi baik terhadap pekerjaan.
3.3. Instalasi Peralatan.
Peralatan dengan mutu yang baik dan kapasitas yang cukup sesuai kebutuhan
dengan kelancaran pelaksanaan.
1 o
o
2 a
a
5 d
d
3 b
b
6 e
e
4 c
c
7 f
f
8 x
x
A
D
E
F
C
I
G
H B
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 46
3.4. Pengadaan bahan-bahan bangunan.
Pengadaan bahan sesuai dengan kebutuhan, jenis dan jumlahnya, harus
dijadwalkan mengikuti rencana pelaksanaan.
Pengadaan bahan jangan mengganggu jalannya pelaksanaan.
4. Pengendalian Ukuran (Dimension Control)
Pengendalian ukuran perlu, agar pelaksanaan sesuai dengan gambar kerja rencana
yang ditetapkan.
Sasaran pengendalian adalah :
- Titik-titik tinggi/tetap duga peil, untuk pengukuran titik rendah/datar dan titik
teratas.
- Ukuran-ukuran tebal, panjang dan lebar dari bagian-bagian pekerjaan.
- Jumlah / volume / banyaknya pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan.
4.1. Pengendalian ukuran dilakukan dengan :
b. Pengukuran langsung (Direct measurement), dengan menggunakan alat-
alat ukur sederhana :
- Mistar penyipat datar (Leveling ruler).
- Papan bidik.
- Papan pengukur kemiringan / mall sudut.
- Mistar siku.
- Pita meteran.
b. Pengukuran tidak langsung (Indirect mesurement) dengan menghitung
hasil pengukuran dari alat :
- Theodolit dan teropong penyipat datar dengan perlengkapannya.
Bagian-bagian yang diukur dan toleransi penyimpangan seperti tertera
dalam tabel 6.4.1.
4.2. Cara Pemotretan (Photographic Method).
Foto-foto dari hasil pelaksanaan sangatlah penting untuk lampiran laporan,
karena foto dapat menjadi bukti tentang tata cara pelaksanaan, prestasi yang
dicapai dalam waktu tertentu dan ukuran dari setiap bagian konstruksi.
Dengan pemotretan ini dapat memberikan masukan :
a. Pelaksanaan bagian-bagian yang tidak dapat dilihat lagi setelah sesesai
konstruksi seperti, galian pondasi (kedalaman dan kemiringan),
pemasangan tulangan beton, bekesting, pengecoran dan hasil pengecoran,
serta penimbunan kembali.
b. Pemotretan pada setiap waktu menunjukkan kondisi dan kemajuan
pekerjaan sehingga si pengambil keputusan dapat melakukan hal-hal yang
diperlukan.
Urutan-urutan pemotretan (step in photografic) :
i. Foto sebelum pekerjaan dimulai sebaiknya berwarna, sehingga situasi
keseluruhan lokasi dapat dilihat dari foto tersebut.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 47
ii. Foto waktu melakukan pengukuran (staking out).
iii. Foto waktu pelaksanaan konstruksi.
- Palang tetap.
- Permukaan galian yang telah selesai.
- Ketebalan galian batu (cobble stone) untuk pondasi.
- Ketebalan lantai kerja.
- Penyetelan besi dan ketebalan kulit atau selimut beton.
- Penyetelan dan pembukaan kembali perancah-perancah dan
cetakan.
- Penimbunan kembali bekas galian.
iv. Foto pelaksanaan pekerjaan (bentuk dan pengujian mutu).
v. Foto setelah pekerjaan selesai, dibuat dari sedikitnya dua arah untuk
suatu bagian, agar dapat menunjukkan bentuk yang sebenarnya telah
selesai.
vi. Foto hasil pemeriksaan.
Gambar 8.2 Bagan Alir Pengawasan
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 48
PEREKAMAN DENGAN PEMOTRETAN I
(DIMENSION CONTROL & PHOTOGRAPHIC RECORD)
JENIS
PEKERJAAN
(KIND OF WORK)
KETENTUAN UNTUK
PEMOTRETAN
(PHOTOGRAPHIC STANDARD)
BAGIAN YANG
DIPOTRET
(PHOTOGRAP
HIC POINT)
CARA PEMOTRETAN
1 2 3 4
1. U M U M
(GENERAL)
2. GALIAN
(Excavation)
3. TIMBUNAN
(Embankment)
1. Potret (Photograph),
sebelum dan sesudah
pekerjaan selesai harus
diambil dari arah yang
sama.
2. Potret harus dapat
menunjukkan kondisi dan
metode konstruksi.
3. Kejadian-kejadian pada
pekerjaan sementara.
4. Photo untuk semua
kejadian pada setiap waktu
bila ada bencana.
5. Keadaan pelaksanaan OC.
6. Bagian-bagian yang
tertanamtidak dapat dilihat
lagi setelah pekerjaan
selesai seperti pondasi,
pasangan besi.
7. Instalasi mesin-mesin
8. Dan lain-lain bergantung
pada keadaan
Photo harus dibuat setiap 50
100 m2.
Dalam hal pekerjaan kurang
Lebar dan
kedalaman
galian,
kemiringan
kearah panjang
dan peil,
saluran dan
drainage
1. Hasil potert harus
dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk
perencanaan ukuran.
2. Papan penjelasan
yang dapat memberi
informasi tentang :
1) Jenis pekerjaan
2) Bagian
3) Rencana
4) Ukuran
3. Ukuran photo :
10,5 x 7 cm
4. Pembuatan photo-
photo seperti semen,
tanah dll, sebaiknya
dibuat dengan photo
warna.
Tabel 8.1
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 49
dari 50 m2 dibuat photo 2 x
atau 2 tempat
-s.d.a.-
Lebar
timbunan, tebal
penyebaran,
pemadatan,
slope, saluran
drainage.
1 2 3 4
9. KONSTRUKSI
BETON
- pondasi
- Lining sal.
- Culvert
- Penyebrangan
- Jembatan
- Tembok penahan
tanah.
-Lain-lain.
10. Konstruksi dengan
ukuran harus tepat.
- bangunan ukur
- abutment
- plat pintu
Photo untuk setiap 50 ~ 100 m2.
Bila kurang dari 40 m2 dibuat
foto untuk dua tempat.
Untuk konstruksi memanjang
dibuat photo setiap 40 ~ 80 m2.
Bila kurang dari 40 m2 dibuat
photo di dua tempat.
Bila tidak memanjang, dibuat
photo-photo bagian.
Pembuatan photo dari arah yang
menunjukkan ukuran-ukuran
pada gambar rencana.
Galian pondasi,
kejadian pada pondsi
penimbunan kembali
dan lain-lain harus
dibuat photo.
Photo-photo
penurunan.
Lebar, panjang
pemasangan tulangan
dan penyetelan.
Keadaan permukaan
kemiringan dan
ketebalan, dibuat satu
photo untuk masing-
masing keperluan.
Lebar, tebal, dan
ukuran kerikil dan
process pemadatan.
1 2 3 4
Tubuh bendungan
PEKERJAAN
-s.d.a-
Pemasangan setiap
interval panjang
standard pabrik
sambungan dan
timbunan kembali.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 50
PENGUAT
(Rivetment work)
- Beton penutup
- Aspal penutup
PEKERJAAN JALAN
1. Sub base
2. Beton
perkerasan dan
aspal perkerasan
3. Koral Perkiraan
Photo harus menunjukkan
rencana gambar struktur.
Photo untuk setiap 50 ~ 100 m2
-s.d.a-
-s.d.a-
-s.d.a-
Lebar, ketebalan,
tinggi, panjang, dan
pekerjaan bagian-
bagian utama.
Lebar, tebal,
kemiringan.
- Tebal tebaran
-s.d.a-
-s.d.a-
Keterangan : Tabel ini dikutip dari buku
Asli : “Construction Control
Criteria” dengan alih bahasa,
Sub Pro BINLAK – PMP
5. Pengendalian Mutu (Quality Control)
Pengendalian mutu ada dua tahap yaitu :
5.1. Pengendalian mutu bahan
Sebagai alat pengendali adalah :
a. Normalisasi dan standar-standar, seperti :
i. Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia.
ii. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia.
iii. Peraturan Beton Indonesia, 1971.
b. Alat-alat penguji laboratorium, seperti :
i. Laboratorium Tanah.
ii. Laboratorium Beton.
iii. Laboratorium Hidrologi.
iv. Laboratorium Baja.
c. Metode-metode pengujian, seperti : ASIM dan JIS.
5.2. Pengendalian Mutu Hasil Pelaksanaan.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 51
Hasil pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam spesifikasi.
Alat pengendali mutu hasil pelaksanaan :
a. Alat-alat penguji kekuatan, seperti :
i. Alat-alat penguji kepadatan timbunan tanah
(Sand Cone Test, CBR, dan lain-lain).
ii. Alat penguji kekentalan dan kekuatan beton,
(Slump Test dan Strength Test).
b. Cara-cara penguji seperti : ASIM dan JIS.
5.3. Lingkup Pengendalian
(Lihat Tabel 8.2 dan 8.3).
CONTOH PENGAWASAN MUTU / PENGENDALIAN MUTU
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 52
Tabel 8.2 PEKERJAAN BETON
JE
NI
S
PE
NG
UJI
AN
(TE
STI
NG
ME
AS
UR
IN
G
ITE
M)
MET
ODE
PEN
GUJI
AN
(TES
TING
MET
HOD)
STANDA
R
PENGUJ
IAN
(TESTIN
G
MEASU
RING
STANDA
RD)
METODE PENGENDALIAN
(CONTROL METHOD)
TINDAK LANJUT DAN SARAN
TREATMENT REKOMENDASI
1 2 3 4
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 53
1.Physical
test of
cement.
JIS
K520
i
Pada
dasarnya
mutu
beton
sudah
tercantu
m dalam
darftar
hasil
testing
yang
dibuatka
n oleh
pabrik :
Dalam
hal
bahan
disimpan
di gudan
lebih dari
3 (tiga)
bulan,
harus
dilakuka
n
pengujia
n ulang.
1) Metoda pencatatan’
Hasil testing direkam sebagai berikut :
a. Hasil pengujian berat jenis dan penyerahan agregat
disusun sesuai dengan tabel
b. Hasil pengujian air permukaan (surface moisture) dari
agregat halus (pasir).
c. Pengujian slump, kandungan udara dan tegangan tekanan beton.
d. Dalam hal pengetesan dengan 20 benda uji atau lebih,
control menggunakan X – Rs – Rm atau X – R chart. Bila kurang dari 20 benda uji, gunakan tabel normal
2) Pengawasan (control)
a. Mutu beton diawasi dengan rencana mutu dan hasil test.
b. Slum, kandungan udara, kekuatan tekan, dicek dengan
spesifikasi yang ditentukan.
1)Dalam hal spesific grafity dan gradasi tidak sesuai dengan nilai perencanaan, haruslah diubah dan diuji
kembali proposisi campurannya.
2) Untuk memperoleh surface moisture of fine aggregat, slump test dan kandungan udara yang prporsionildari
hasil percobaan yang bervariasi, haruslah diadakan pengujian ulang danmemberi perhatian pada
penimpangan / pengukurannya.
3) Pengawasan terhadap kekuatan beton haruslah sungguh-sungguh mencegah agar jangan terjadi tegangan
beton yang terlalu rendah. Dalam hal ini nilai pengujian jatuh, maka harus dikorekso kembali mutu bahan,
perbandingan campuran dan metode pencampuran.
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 54
2.Spesific
grafity &
absorbti
on
JIS A
1109
JIS A
1110
Masing-
masing
pengujia
ndilakuk
an untuk
setiap
sumber
3.Sieve
Analysis
JIS A
1102
i. Satu
kali
untuk
volume
600 m3
ii. Satu
kali
untuk
setiap
contoh
yang
berbed
a
sumber
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 55
4.Surface
moisture
test of
fine
aggregat
.
JIS A
1111
Dilakuka
n tiap
hari,
atau
setiap
ada
perubah
an
karena
hujan.
5.Slump
test
JIS
1101
Dilakuka
n dua
kali
sehari
(pagi
dan
sore)
6.Air
content
test
JIS A
1108
Dilakuka
n untuk
setiap
kali
produksi
beton
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 56
7.Compre
ssion
Strengt
test
JIS A
1108
1) Conto
h
dibuat
denga
n
model
cetaka
n.
2) Perco
baan
dilakuk
an
satu
kali
pada
umur 7
hari
setiap
50 m3
beton,
dan
satu
kali
pada
umur
28 hari
setiap
150 m3
beton,
(tiga
sampl
e tiap
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 57
Tabel 8.3 Beton Seleksi diaduk (Ready Mix Concrete)
1 2 3 4 5
1) Agregat test. JI
S
11
02
Mutu
agregat
diambil
dari
tabel-
tabel
hasil
percoba
an yang
disediak
an oleh
produce
r beton
1)Metode pencatatan (reading method).
Slump, kandungan udara dan kekuatan di record seperti 1.1.1. diatas
2)Pengawasan
a. Hasil percobaan dibuat dalam tabel oleh producer “concrete mix” dengan perbandingan campuran memnuhi ketentuan dalam spesifikasi teknik.
b. Hasil percobaan tentang slump, kandungan udara dan kekuatan tekan dicek apakah memenuhi persyaratan spesifikasi teknik.
Kesemuanya haruslah diawasi
1).Slum
p dan
kandu
ngan
udara
harus
diperh
atikan
denga
n
berba
gai
variasi
perba
ndinga
n.
2).Keku
atan
beton
harus
diawa
si
denga
n
cermat
mence
gah
terjadi
mutu
beton
renda
h.
Kalau
hasil-
hasil
2) Perbandingan campuran Pengaw
asan
terhada
p
perband
ingan
campur
an
berdasa
rkan
laporan
yang
diajuka
n oleh
produce
r.
3) Slump test JI
S
A
11
01
Dilakuk
an dua
kali
dalam
sehari
(pagi
dan
sore).
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 58
4) Kandungan udara JI
S
A
11
28
Dilakuk
an
untuk
setiap
contoh-
contoh
yang
dibuat
penguji
an lebih
rendah
dari
spectk
harus
diambil
tindaka
n. 5) Percobaan JI
S
11
08
Serupa
dengan
: 1.1.7.
diatas
6. Pengendalian Keamanan dan Dampak Lingkungan (Safety Enviromental
Impact)
Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan harus dapat dihindarkan terjadinya
kecelakaan dalam pelaksanaan, ataupun gangguan-ganguan pelaksanaan dari luar,
untuk hal tersebut perlu pengendalian keamanan dan dampak lingkungan sebagai
berikut :
6.1. Keamanan konstruksi
Dimensi yang tertera dalam gambar rencana yang telah ditetapkan harus
tercapai dengan baik, untuk tujuan itu harus mengikuti metode pelaksanaan
yang tepat, lengkap dan aman.
6.2. Keamanan Pekerja
Waktu menjalankan tugas, pekerja harus dibekali keterampilan menjaga diri
dari kemungkinan kecelakaan dengan alat-alat pengaman, seperti :
- Pelindung kepala (topi helm).
- Sabuk pengaman.
- Sepatu kerja.
- Sarung tangan.
6.3. Keamanan terhadap gangguan dari luar.
Untuk kelancaran pekerja haruslah dicegah kemungkinan adanya gangguan-
gangguan dari luar, antara lain dengan cara :
- Membuat pagar atau batas pengaman.
- Menempatkan penjaga khusus siang malam.
- Melaporkan adanya kegiatan kepada aparat keamanan.
6.4. Dampak lingkungan.
Pelaksanaan suatu pekerjaan dapat menimbulkan dampak lingkungan, berupa
limbah hasil pelaksanaan yang mengganggu lingkungan. Untuk itu perlu
tindakan dan pelaksanaan yang tepat, agar tidak timbul dampak lingkungan
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 59
yang negatif. Karena dampak lingkungan dapat meresahkan masyarakat
sekitarnya, yang akhirnya berakibat kurang baik jalannya pelaksanaan.
7. Pengendalian Pembiayaan Pekerjaan (Cost Control)
Pengendalian atas pembiayaan diperlukan pada :
a. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan perjanjian harga satuan (unit price).
Agar perjanjian dapat diselesaikan dengan baik :
- Hasilnya sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknik yang telah
ditentukan.
- Waktu pelaksanaan yang tepat.Pembiayaan akhir pekerjaan telah
melampaui anggaran pelaksanaan yang telah diaanggarkan oleh proyek.
b. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan perjanjian harga Lump Sum.
Pengertian pengendalian dalam hal ini adalah mengusahakan agar
pelaksanaan tidak menggunakan biaya pada hal-hal yang tidak perlu terjadi,
misalnya karena metode pelaksanaan yang tidak tepat. Pembiayaan yang
melebilhi anggaran akan mengakibatkan pelaksanaan kekurangan biaya
penyelesaian pekerjaan.
8. Penampilan (Performance)
Hasil akhir pelaksanaan harus dapat memberikan keindahan dan keserasian
pemandangan.
Misalnya :
- Permukaan timbunan harus rata dan rapih.
- Tatanan rumput / lempengan rumput yang teratur.
- Permukaan plesteran yang rata.
- Siaran pasangan yang rapi.
Bangunan :
LAPORAN HARIAN NO. Direksi
Pelaksana
:
:
Di :
Pada Hari : Tgl.
Jumlah Tenaga
Kerja
Pekerjaan yang
dilaksanakan
Bahan yang
didatangkan K e t e r a n g a n
uyu
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 60
Pekerjaan dilaksanakan dari jam ........ pagi s/d
jam ......... sore
Pekerjaan selanjutnya tak dapat dilaksanakan
dari jam ........... s/d jam
Karena :
Cuaca
Pagi :
Sore :
Ttd Direksi / Wakil
Direksi
Ttd. Pelaksana
CONTOH LAPORAN HARIAN
Kontrak : Hari ………….. Tanggal …………..
Pemborong : Keadaan cuaca :
Pekerjaan : Jam : Keadaan : Dapat / tidak
dapat
dilaksanakan.
Bagian : 1………………….. ………….. …………………..
Pekerjaan : 2………………….. ………….. …………………..
3………………….. ………….. …………………..
Tenaga kerja :
Peralatan :
1. Pelaksana : …………..
orang
Jenis Jumlah Kapasitas
2. Mandor : …………..
orang
1. Pompa air ………….. …………………..
3. Pekerja : …………..
orang
2. Beton molen ………….. …………………..
4. Tukang : …………..
orang
3. Alat timbris ………….. …………………..
5. Mekanik : …………..
orang
4. Truck ………….. …………………..
6. ………….. : …………..
orang
5. Kapal keruk ………….. …………………..
7. ………….. : …………..
orang
6. Buldozer ………….. …………………..
7. ………………….. ………….. …………………..
Kemajuan pekerjaan :
Jenis pekerjaan Estimate volume
1. Galian …………………..
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 61
2. Timbunan/pemadatan …………………..
3. Pasangan baru …………………..
4. ………………….. …………………..
5. ………………….. …………………..
Penyedia bahan-bahan
Jenis bahan J u m l a h
1. Semen …………………..
2. Batu kali …………………..
3. Kerikil …………………..
4. ………………….. …………………..
5. ………………….. …………………..
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 62
CONTOH LAPORAN MINGGUAN
Pekerjaan :
Pemborong :
Kontrak :
Minggu :
(Tanggal …………….. s/d Tanggal ……………..)
NO. JENIS
PEKERJAAN
ESTIMATE
VOLUME
PEKERJAAN
TOTAL
VOLUME YANG
TELAH
DILAKSANAKAN
S/D MINGGU
LALU
VOLUME
PELAKSANAAN
MINGGU INI
VOLUME
PELAKSANAAN
TOTAL S/D
MINGGU IN
NILAI
BOBOT
JENIS
PEKERJAAN
( % )
PROSENTASE
KEMAJUAN
PELAKSANAAN
( % )
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 63
Pekerjaan
Bangunan Air
: ……………………… LAPORAN BANGUNAN MINGGUAN AIR KE :
……………………….
Kepada :
Nomor kontrak : ……………………… MINGGU KE :
………………………
BULAN :
………………………
Yth.
_________________ P e m b o r o n g : ………………………
NO
. TGL.
PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN
PASANGAN
PLESTER
AN
BET
ON BONG
K.
Beton
BONG
K.
Pas.Bt
TENAGA
KERJA
CUA
CA
KE
T Gal.
Timb
.
Kos
r
Bt.K
os
Bt.Ka
li
Bt.Mu
ka
Sia
r
Halus.Kas
ar
Tulan
g.
Tumb
k
Pe
k M
Jm
l
JUMLAH
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 64
No. Tgl. Pasir Koral Bt.Bll BtMk Semen Kayu Papan Besi Keterangan No. Pas.
Schot
Balk
Besi-
besi
canal Aspal
Pipa
siku
JUMLAH :
DIPERIKSA OLEH :
P E N G A W A S S E K T O R
( )
PENGAWAS SETEMPAT
( )
……………………
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 65
BAGIAN SALURAN : ……………………… LAPORAN BANGUNAN MINGGUAN AIR KE :
……………………….
Kepada :
NOMOR KONTRAK : ……………………… MINGGU KE :
………………………
BULAN :
………………………
Yth.
_________________
PEK. DARI PROFIL : ………………………
PEMBORONG
No. Tgl.
Taksiran hasil Alat2
yg
dipaka
i
Cuac
a
Jarak Buangan
Tanah Jeni
s
Tana
h
Tinggi
buang
an
Pek.Tamba
han yg ada
Banyak
tenaga KET
Galia
n
M3
Timbun
an
M3
Humus
an
M2
Tgg.kir
i
M#
Tgg.kan
an
M3
Pe
k M
Jm
l
Keterangan tambahan :
Diperiksa Oleh :
P E N G A W A S S E K T O R
( )
PENGAWAS SETEMPAT
( )
……………………
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 66
DIREKTORAT JENDRAL PENGAIRAN
DIREKTORAT IRIGASI
PROYEK IRIGASI
BAGIAN SALURAN : ……………………… LAPORAN BANGUNAN MINGGUAN AIR KE :
……………………….
Kepada :
NOMOR KONTRAK : ……………………… MINGGU KE :
………………………
BULAN :
………………………
Yth.
_________________
PEK. DARI PROFIL : ………………………
PEMBORONG
No. Tgl.
Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pasangan
Cuaca Keterangan Galian
Urug
Tanah
Urug
Pasir Humus
Pas.
Onderslag
Pas.
Stenslag Mengaspal Gilasan
Pas.
Batu
Pinggir
JUMLAH
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 67
BAHAN-BAHAN MATERIAL YANG DATANG DAN ADA DILAPANGAN PEKERJAAN KETERANGAN TAMBAHAN :
No. Tgl. Pasir Bt. Pecah
10/15 Aspal Kayu Papan Keterangan
JUMLAH
Diperiksa Oleh :
Koordinator Pelaksana
( )
Pengawas Setempat :
( )
……………………
Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar
Tata Cara Pengawasan 68
CONTOH LAPORAN BULANAN
Proyek :
Jenis Pekerjaan :
Bulan/Tahun :
KETERANGAN :
LAPORAN BULAN :
Laporan bulanan dibuat setiap bulan oleh staf pelaksana konstruksi atas dasar laporan mingguan yang dibuat oleh Pengawas Daerah. Laporan
bulanan ini kemudian dituangkan dalam bentuk grafik bersama-sama dengan laporan kemajuan tersebut dan ditempelkan di ruang operasi
(operation room) kantor proyek.
Untuk proyek-proyek yang berstatus sub. Proyek, laporan bulanan ini harus dikirimkan setiap bulan kepada kantor pusatnya.
No. L o k a s i Jumlah Nomenklatur Realisasi
Prosentase Jenis
Pekerjaan
(Kumulatif)
Prosentase
bobot menurut
data dalam D. I.
P
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8