BAB I PENDAHULUAN - · masyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - · masyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang...
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 1
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan Rencana strategis SKPD
yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun tercantum dalam peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal
(1), Renstra SKPD memuat; visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program serta
kegiatan SKPD selama lima tahun masa kerja atau selama satu priode kepala
daerah. Renstra merupakan penjabaran stategis RPJMD sebagai dokumen
terukur dan bersifat indikatif untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan,
strategi dan kebijakan kepala daerah terpelih selama 5 tahun atau satu periode
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan
daerah.
Keberadaan Renstra sangat berpengaruh terhadap penyusunan
dokumen SKPD yang bersifat urgensi yaitu:
1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Dasar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
3. Dasar penilaian kinerja
4. Menjadi acuan penyusunan LAKIP
Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal
mendasar, yaitu :
a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam
lima tahun ke depan;
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan
satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan
pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang
penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat
memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 2
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan
review berkala atas implementasinya. Karena penyusunan Dokumen Renstra
SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD,
maka aktualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan
mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi,
kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD
sesuai TUPOKSI SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat
mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan KDH selama masa
kepemimpinannya. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana
pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak
dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3)
langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra SKPD untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi KDH Terpilih dan RPJMD,
kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam
tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur
pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi
implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu
membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui
proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan
pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
Salah satu problematika pembangunan nasional dan daerah adalah
masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang tersebar di
seluruh provinsi termasuk Provinsi Aceh. Tekat Pemerintah Aceh untuk
mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera, mandiri, aman dan damai serta
berkeadilan sangat besar melalui berbagai kebijakan dan program-program
pembangunan daerah termasuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat gampong yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik
dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan Gampong, lembaga
kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat melalui
pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh
dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta
pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh
lapisan masyarakat Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan,
pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 3
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
umum dan evaluasi pelaksanaan. Peran pemberdayaan masyarakat juga
untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bentuk gotong royong
(kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang
diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta
peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi
masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan
hasil pembangunan) dan swadaya masyarakat yaitu bantuan atau sumbangan
dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam
bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan. Sinkrosisasi Kebijakan sangat berpengaruh terhadap program
pemberdayaan masyarakat baik kebijakan pada level pemerintah pusat,
Provinsi maupun kebijakan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergitas
program dan kebijakan diperlukan sehingga pelaksanaan program tidak
tumpang tindih, komprehensif, efesien dan program dilakukan dengan
mempertimbangkan prioritas-prioritas pembangunan daerah. Sering terjadi
penyimpangan kebijakan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah
provinsi, pusat dengan kabupaten/kota bahkan kebijakan pemerintah
provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota menyebabkan terputusnya
koordinasi pelaksanaan kebijakan pada salah satu level yang akibatnya
sasaran dan tujuan pembangunan tidak terlaksanakan dengan baik. Tidak
hanya itu, dukungan anggaran yang memadai sangat menentukan
terlaksananya program-program pemberdayaan pada level Gampong seperti
pemberian dana stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat guna
meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui Badan
Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai dengan kondisi dan potensi yang
dimiliki oleh masing-masing Gampong. Anggaran dan biaya operasional guna mendukung program dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD ditentukan secara proposional
karena berpengaruh terhadap pelaksanaan, pertanggung jawaban dan
evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dijalankan.
Oleh karena itu perlu dilakukan komunikasi aktif dan komprehensif antara
semua level kepentingan baik unsur birokrasi maupun unsur politik dalam
menetapkan berbagai kebijakan sehingga setiap program pemberdayaan
masyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
ingin dicapai. Pemahaman masyarakat terhadap bantuan dana stimulan yang telah
dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat Gampong pada setiap
tahunnya belum seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan belum adanya
lembaga perekonomian profesional dalam mengelola berbagai bantuan dana
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 4
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
stimulan pada masing-masing Gampong, sehingga banyak bantuan yang
diberikan oleh pemerintah mapun non pemerintah terhenti hanya pada satu
tahap penerima manfaat. Dalam upaya tersebut sangat dibutuhkan Badan
Usaha Milik Gampong (BUMG) guna mengelola berbagai bantuan dana
stimulan. Diharapkan dengan adanya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat
Aceh sesuai dengan peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan
rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa
perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan
rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten
dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of
ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder
dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi
sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan
dukungan optimal bagi implementasinya.
1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Stategis Badan
Pemberdayaan Masayarakat Aceh Tahun 2012 – 2017 adalah :
1. Landasan Idil Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-undang
Dasar 1945 dan Landasan Operasional Undang-undang Nomor 25 Tahun
1992;
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara;
3. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang ditindak
lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
penyelengaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 5
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 050/50/BPM
Tanggal 19 Maret 2001 tentang Keberadaan instansi PMD Propinsi dan
Kab/Kota;
11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2917 Tanggal 29 Oktober 2004
tentang Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004
tentang Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan
Akuntabilitas Publik;
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004
tentang Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program
Perioritas;
14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2989/SJ Tanggal 11 November
2005 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program
Pemberdayaan Masyarakat;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.1/104/SJ Tanggal 14 Januari 2005
tentang Struktur Organisasi PPK di Provinsi dan Kabupaten;
16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1320/SJ Tanggal 8 Juni 2005 tentang
Institusi Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11
Agustus 2005 trentang Pedoman Dokumen RPJP dan RPJM Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata
Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi
Nangggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah
dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
19. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2007
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan dilingkungan
Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
20. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 111 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di
Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 6
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
21. Struktur Organisasi dan Tatalaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengacu pada Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tanggal 22 Desember 2003 tentang Bagan
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa).
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 –
2017.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Aceh (RPJPA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
(RPJMA) Tahun 2012 - 2017 yaitu untuk menyesuaikan perencanaan sesuai
dengan prinsip-prinsip perencanaan (pasal 1) yaitu ;
1. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan
nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing
daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan
Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 – 2017 yaitu :
1. Sebagai acuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh terpilih yang dijabarkan dalam RPJMA Tahun 2012 -
2017;
2. Menjadi acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan visi, misi, kebijakan,
program dan kegiatan yang telah ditentukan guna mendukung visi dan misi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
3. Sebagai arah kebijakan penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Badan
pemberdayaan Masyarakat Aceh;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 7
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
4. Sebagai arah dan dasar penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
Aceh;
5. Arah dan kebijakan yang akan dikembangkan Badan Pemberdayaan
Masyarakat Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan
yang direncanakan;
6. Bahan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam proses integrasi
program dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
7. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah serta pihak yang
berkepentingan dalam mengambil keputusan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renstra BPM Aceh tahun 2007 - 2012 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPM ACEH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPM Aceh (Tabel
Terlampir) 2.2 Sumber Daya BPM Aceh (Tabel Terlampir) 2.3 Kinerja Pelayanan BPM Aceh 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan BPM Aceh
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BPM Aceh 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis 3.5 Penentuan isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BPM Aceh 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPM Aceh(Tabel Terlampir) 4.3 Strategi dan Kebijakan BPM Aceh
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPM ACEH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMA.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 8
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah
Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam, Badan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk
pelayanan umum lintas Kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap
penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan Mukim dan Gampong serta
pemberdayaan masyarakat;
5. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat; dan
6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.
Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan
Pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai kewenangan;
1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan
kelembagaan Mukim dan Gampong;
2. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan tehnologi
tepat guna dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
3. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat melalui pemberian bantuan dana stimulan kepada Badan Usaha
Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan berbagai kegiatan
atau usaha masyarakat Gampong sesuai dengan kondisi dan potensi yang
dimiliki.
4. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang
serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
5. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, saran dan parasana serta
rumah tangga.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 9
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Guna mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan, kelembagaan
dan Masyarakat Gampong, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh memiliki
Balai Pelatihan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong. Sebagaimana
Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2009 tugas
pokok Balai Pelatihan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong yaitu untuk
melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknik operasional dan atau kegiatan
teknis penyiapan di bidang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan gampong. Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong
fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan program dan penganggaran di bidang pelatihan pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan gampong;
2. Pelaksanaan urusan kewirausahaan dan kerumahtanggaan;
3. Pelaksanaan persiapan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan gampong;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan gampong;
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana balai;
6. Penyiapan data dan informasi di bidang pelatihan pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan gampong;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sesuai
dengan Lampiran XXI Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Oktober
2007, terlampir.
2.2 SUMBER DAYA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH (Tabel
Terlampir)
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan
Masyarakat Aceh tersedia sumber daya aparatur sebagai berikut :
1. Jumlah Pegawai menurut Golongan :
Tabel. 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan
No Golongan Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2012
1 Golongan IV 10 11
2 Golongan III 58 58
3 Golongan II 31 25
4 Golongan I 3 1
5 Tenaga Kontrak 12 14
Total 114 109
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 10
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Grafik. 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
2. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin :
Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah tahun
2007 Jumlah tahun 2012
1 Pria 72 69
2 Wanita 42 40
Total 114 109
Grafik. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
GolonganIV
GolonganIII
Golongan II Golongan ITenagaKontrak
Jumlah tahun 2007 10 58 31 3 12
Jumlah tahun 2012 11 58 25 1 14
0
10
20
30
40
50
60
70
Peg
awai
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang
Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2012
Pria 72 69
Wanita 42 40
Total 114 109
0
20
40
60
80
100
120
Peg
awai
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 11
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
3. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan :
Tabel. 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
Grafik. 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon :
Tabel. 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
No Jenis Kelamin Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2012
1 Eselon II-a 1 1
2 Eselon III-a 6 6
3 Eselon IV-a 14 14
Total 21 21
S-3 S-2 S-1 D-III SMA SMP Total
Jumlah tahun 2007 0 13 43 31 3 12 102
Jumlah tahun 2012 1 11 58 25 1 14 109
0
20
40
60
80
100
120
Peg
awai
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
No Pendidikan Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2012
1 S-3 0 1
2 S-2 13 11
3 S-1 43 58
4 D-III 31 25
5 SMA 3 1
6 SMP 12 14
Total 102 109
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 12
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Grafik. 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
2.2.1. ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI DAN FORMASI APARATUR PADA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH ;
A. Reformasi Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat (Pembentukan Bidang Program dan Pelaporan).
Secara struktural, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh belum memiliki Bidang Program dan Pelaporan sehingga beban kerja/tupoksi masih berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Umum. Hal ini masih perlu telahaan kembali mengingat program dan pelaporan merupakan tupoksi yang sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Sub Bagian Umum belum biasa mendukung terselenggaranya perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan mengingat aparatur yang dimiliki terbatas dan belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sedangkan cakupan program yang sangat luas dan krusial. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Pokok Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, secara umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan. Sedangkan Bidang Program dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis penyusunan program atau kegiatan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan Program Kerja Tahunan, jangka Menengah dan Jangka
Panjang;
Eselon II-a Eselon III-a Eselon IV-a Total
Jumlah tahun 2007 1 6 14 21
Jumlah tahun 2012 1 6 14 21
0
5
10
15
20
25
Peg
awai
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 13
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
2. Penyusunan Rencana Anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;
3. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan program kerja SKPD;
4. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksana program SKPD; 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program SKPD; 6. Penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan
Rencana Kinerja SKPD; 7. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala SKPD.
Dari uraian tersebut terlihat perbedaan yang mendasar antara tupoksi
Sub Bagian Umum dengan Bidang Program dan Pelaporan baik dari segi kuantitas aparatur, tingkat pendidikan, spesifikasi tupoksi, serta kualitas aparatur yang harus dimiliki sebuah bidang atau sub bidang untuk memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan tupoksi perencanaan dan pelaporan, Sedangkan kualifikasi yang dimiliki Sub Bagian Umum pada BPM Aceh belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi tambahan yang sekarang masih dibebankan pada Sub Bagian Umum. lebih jelasnya, berikut gambaran sumber daya manusia yang dimiliki Sub Bagian Umum saat ini ;
a. Klasifikasi Pegawai Sub Bidang Umum berdasarkan umur.
No Umur Jumlah
1 25-30 4
2 30-35 6
3 40-50 6
4 > 50 1
Total 17
24%
35%
35%
6%
Klasifikasi berdasarkan umur
25-30
30-35
40-50
> 50
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 14
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
b. Klasifikasi Pegawai Sub Bidang Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SMP 1
2 SMA 6
3 D-III 4
4 S-1 5
5 S-2 0
Total 16
Dari data yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga
aparatur yang dimiliki Sub Bagian Umum belum memenuhi kompetensi untuk memenuhi tugas tambahan yang dibebankan saat ini. Perlu penataan ulang pada strukturnya sehingga semua program yang direncanakan dapat diwujudkan dengan penuh tanggung jawab dan evaluasi terhadap program pun terselenggara dengan baik.
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata
Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
1. Bidang Kelembagaan, Sarana Dan Prasarana Perdesaan
- Sub Bidang Pengembangan Sarana & Prasarana Perdesaan
- Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong
2. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim Dan Gampong
- Sub Bidang Motivasi dan Swadaya
- Sub Bidang Pengembangan Sumber daya, Tradisi dan Budaya
3%
18%
12%
15%
0%
52%
Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
1 SMP 2 SMA 3 D-III 4 S-1 5 S-2 5 Total
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 15
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan
- Sub Bidang Bimbingan Usaha Ekonomi
4. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan
- Sub Bidang Teknologi Tepat Guna
- Sub Bidang Bimbingan & Penyuluhan.
5. Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyiapan & Penyelenggaraan Pelatihan;
- Seksi Sarana & Prasarana Pelatihan.
Guna mendukung penyusunan program dan pelaporan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh terutama terkait dengan perencanaan, penyediaan data informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, diperlukan Sub Bagian Program dan Pelaporan, maka sudah seharusnya dilakukan revisi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengingat Sub Bagian Program dan Pelaporan merupakan tupoksi yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, maka BPM Aceh telah mengevaluasi, dan mengkaji kembali skala proritas bidang dan sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diadakan perampingan “right size” sesuai dengan kebutuhan organisasi karena batas maksimal bidang pada Badan hanya 4 bidang.
Dalam rangka mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Badan
Pemberdayaan Masyarakat Aceh sesuai dengan kebutuhan guna menjalankan
tupoksi, maka memerlukan struktur bidang sebagai berikut :
1. Sekretariat, memiliki Sub Bidang sebagai berikut :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Kelembagaan, Sarana Dan Prasarana Perdesaan
- Sub Bidang Pengembangan Sarana & Prasarana Perdesaan
- Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong
3. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim Dan Gampong
- Sub Bidang Motivasi dan Swadaya
- Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya, Tradisi dan Budaya
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 16
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
- Sub Bidang Bimbingan Usaha Ekonomi
6. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan
- Sub Bidang Teknologi Tepat Guna
- Sub Bidang Bimbingan & Penyuluhan
7. Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyiapan & Penyelenggaraan Pelatihan;
- Seksi Sarana & Prasarana Pelatihan.
Berdasarkan perencanaan di atas, maka bagan Struktur Organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh diusul revisi sebagaimana terlampir.
Diharapkan dengan adanya revisi dan reformasi struktur organisasi
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh diharapkan akan mampu
memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberdayaan
masyarakat dan pemantapan pelaksanaan pemerintahan Mukim/Gampong
demi terwujudnya pembangunan, pelayanan pemerintah Gampong yang lebih
optimal serta terciptanya akses perekonomian masyarakat yang lebih baik.
B. Reformasi Birokrasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.
Sekilas tentang kebutuhan formasi tenaga aparatur BPM Aceh telah
dijelaskan pada poin pertama di atas. Selain hal yang menyangkut tentang penambahan Bidang Program dan Pelaporan, BPM Aceh juga masih memiliki permasalahan lainnya yaitu pengembangan sumber daya manusia pada BPM Aceh baik secara kuantitas maupun kualitas belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu : 1. Kebutuhan aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas untuk
mendukung program-program Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; 2. Mutu tenaga teknis masih perlu ditingkatkan melalui berbagai
pembinaan dan bimbingan teknis sehingga memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan.
Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Pemberdayaan secara teknis membutuhkan spesifikasi tenaga aparatur
dalam berbagai kompetensi antara lain :
1. Tenaga pengajar/widyaswara untuk mendukung kinerja UPTB
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
2. Tenaga teknis perencanaan, penganggaran dan pelaporan program
pemberdayaan masyarakat;
3. Arsiparis;
4. Akuntan publik untuk mendukung berbagai kegiatan menyangkut
system keuangan kantor serta ;
5. Aparatur publik lainnya yang memiliki kompetensi dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dengan tingkat pendidikan minimal S-1.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 17
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Diharapkan dengan adanya reformasi birokrasi dan struktur organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berdampak baik terhadap
peningkatan kinerja pemberdayaan masyarakat pada umumnya serta
mampu membangkitkan semangat kerja seluruh jajaran aparatur untuk
berbuat yang terbaik untuk kesuksesan implimentasi tugas dan fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Dengan tumbuhnya semangat kerja
akan berimplikasi pada suasana kerja yang kompetitif serta akan
mewujudkan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan
yang diharapakan dan mampu bersaing dengan berbagai perubahan-
perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
Untuk melaksanaan tugas-tugas pemberdayaan, Badan Pemberdayaan
Masyarakat Aceh menetapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai indikator-indikator yang
diharapkan, kesemuanya diwujudkan untuk mencapai kinerja sesuai dengan
yang telah direncanakan dalam berbagai program dan kegiatan yang terdapat
pada Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2007 –
2012 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
5. Program Pengembangan Lembaga Perekonomian Perdesaan;
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
7. Program Penanggulangan Kemiskinan.
Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007 – 2012 secara garis besar
telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. pelaksanaan realisasi anggaran dan kegiatan pada akhir tahun 2012, realisasi keuangan mencapai 95,17 % dan fisik 100% (Data Tim P2K), dengan persentase ini berarti kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dapat dicapai dengan baik pada setiap tahun kerjanya. Adanya beberapa anggaran perubahan mampu dimaksimalkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh untuk meningkatkan realiasi anggaran baik realiasi fisik maupun keuangan.
Lebih jelas, kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran
2007 – 2012 dapat dilihat pada tabel 2.1.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 18
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH.
1. Tantangan :
Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat
berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai
keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya
adalah sebagai berikut :
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Gampong relatif rendah;
Masih adanya Gampong-gampong yang terisolir/terpencil;
Keterbatasan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;
Ekonomi masyarakat yang terpuruk;
Kualitas kelembagaan masih relatif rendah;
Masih terdapatnya penduduk miskin;
Keterbatasan akses permodalan dan informasi pasar;
Pola fikir masyarakat masih relatif rendah;
Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan
pembangunan;
Lembaga perekonomian pada wilayah perdesaan belum berfungsi
secara optimal;
Alokasi Dana Gampong (ADG) belum terealisasi ke Gampong-
Gampong sebagaimana ketentuan yang berlaku;
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mempunyai data
base Gampong;
Kurangnya kesadaran masyarakat Gampong dalam menjaga dan
melestarikan kegiatan fisik yang telah dibangun oleh Pemerintah
maupun non pemerintah.
2. Peluang :
Peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Pemberdayaan
Masyarakat Aceh dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :
Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (Departemen Dalam Negeri);
Tersedianya Institusi/Kelembagaan dari tingkat pusat sampai dengan
tingkat gampong;
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
Telah mempunyai program strategis;
Adanya dukungan dari opini masyarakat;
Adanya dukungan dari kebijakan program pemberdayaan masyarakat;
Tersedianya sumber daya alam yang memadai;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 19
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
1. Organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh belum
memenuhi prinsip-prinsip organisasi yang bersifat “right size” sesuai
dengan cakupan dan fungsi organisasi maka perlu adanya bidang program
dan pelaporan pada BPM Aceh dalam rangka sinergitas perencanaan,
penganggaran dan evaluasi program permberdayaan masyarakat;
2. Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki BPM Aceh belum
sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi khususnya dalam
penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat;
3. Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum
maksimal;
4. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota perlu ditingkatkan sehingga program yang direncanakan
pemerintah provinsi mampu mendukung program prioritas pemerintah
Kab/Kota, tidak tumpang tindih dan tidak “over laping” dengan kebijakan
pemerintah Kab/Kota;
5. Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Gampong dalam menerapkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong serta
pemberdayaan masyarakat;
6. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti
ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk
memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan
ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam
meningkatkan pendapatannya;
7. Penyediaan berbagai informasi desiminasi teknologi tepat guna yang
dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas sumber
daya alam yang dikelola gampong dan masyarakat perlu ditingkatkan;
8. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kapasitas pemerintahan
gampong dan sarana pendukung bagi peningkatan perekonomian
masyarakat gampong masih minim;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 20
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
9. Ketersediaan akses perekonomian gampong perlu ditingkatkan melalui
berbagai pelaksanaan/pembangunan berbagai pasar desa dan peningkatan
kapasitas pengelolaan BUMG belum maksimal.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi Pembangunan Aceh 2012-2017 yang ditetapkan kepala daerah dan
wakil kepala daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana
Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2012-2017. Visi yang
dimaksud berbunyi “ Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan
mandiri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud
MoU Helsinki”. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program
SKPA sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk
memperoleh manfaat (outcome) dan dampak ( impact) yang dicita-citakan.
Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi
lima tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang
pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi pemerintahan Aceh tahun 2012-2017
adalah ;
1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui
implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Pemerintah
Aceh untuk menjaga perdamaian yang abadi.
Salah satu langkah untuk mewujudkan misi ini maka Badan Pemberdayaan
Aceh perlu mengusulkan revisi Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan
Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka
memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan,
penganggaran, evaluasi dan pelaporan yang tertata dan sesuai dengan
tuntukan RTRW kajian lingkungan strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat.
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di
semua sector kehidupan masyarakat.
Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
mempunyai kewenangan merumuskan dan menyiapkan kebijakan
berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh. Salah satu
pendekatan penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu sosial
budaya dan kearifan lokal masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk
meningkatkan perekonomian baik individu maupun kelompok berkaitan
erat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai dinul islam.
Pemberdayaan masyarakat yang dikelola Badan Pemberdayaan
Masyarakat Aceh melalui prinsip swakelola merupakan bagian dari
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 21
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
perwujudan dari tata cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai
tuntunan agama islam, membentuk pribadi individu masyarakat yang
bermartabat bukan menjadi pribadi layaknya peminta-minta namun
masyarakat diajak untuk bertanggung jawab aktif dalam pembangunan
gampong secara kegotong-royongan, kebersamaan menjadikan gampong
sebagai salah satu pelopor pembangunan nasional.
3. Memperkuat stuktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.
Sumber daya manusia dan struktur ekonomi masyarakat merupakan
bagian tak terpisahkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu
memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan lembaga-
lembaga perekonomian masyarakat seperti Badan Usaha Milik Gampong,
pasar gampong, dan berbagai sarana prasarana pendukung sebagai sebagai
wujud keterbukaan akses perekonomian mukim dan gampong .
keterbukaan akses perekonomian mukim dan gampong harus didukung
oleh sumber daya manusia perangkat penggerak ekonomi gampong
tersebut maka melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya
manusia baik aparatur pemerintahan gampong, maupun para kader yang
berkompetensi untuk menyelaraskan pembangunan gampong menjadi
lebih mandiri dan terbuka dengan perkembangan zaman. Sebagai SKPA
yang diberi tanggung jawab membantu Pemerintah Aceh dalam
melaksanakan kepemerintahan berkaitan dengan bidang pemberdayaan,
BPM Aceh sudah memiliki instrument penting dalam mewujudkan misi ini
yaitu berbagai program dan kegiatan yang khusus menangani kebijakan
kelembagaan gampong dan memiliki Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang khusus melatih
sumber daya manusia terkait pembangunan mukim dan gampong.
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proposional, terintegrasi dan
berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi ini, program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat mempertimbangan strategi dan kebijakan yang
berada di atasnya, sebagai Badan yang liner dengan Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perencanaan program dan kegiatan
dirancang dengan mempertimbangkan Renstra K/L, terintegrasi dengan
kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perlu koordinasi aktif antar
“steckholder” demi implementasi program pembangunan yang efesien,
tepat sasaran.
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan
optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatkan nilai tambah
hasil produksi masyarakat sudah dirintis Badan Pemberdayaan Masyarakat
beberapa tahun silam yang terumuskan dalam Renstra BPM Aceh periode
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 22
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
2007 – 2012 pada Program Pengembangan Teknologi Perdesaan dengan
agenda rutinnya yaitu mencari dan menyeleksi berbagai karya-karya
inovatif, terjangkau, bernilai ekonomis, difokuskan pada peningkatan
kualitas dan kuantitas pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat
sebagai wujud keberdayaan masyarakat gampong. inovasi teknologi
kerakyatan sangat tepat digunakan dalam meningkatkan nilai tambah
produksi masyarakat karena mampu mengoptimalisasi pemanfaatan
sumber daya alam dan berwawasan lingkungan, melalui pengembangan
desiminasi informasi atau lebih tepatnya pengembangan teknologi tepat
guna yang bersifat pro rakyat dan berdaya guna diharapkan mampu
memberikan kontribusi bagi peningkatan kemandirian masyarakat
gampong. Oleh sebab itu, misi ini mengharapkan adanya berbagai
terobosan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang
mayoritasnya berada pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
mampu mengolah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam
demi terwujudnya kesejahteraan yang adil dan makmur.
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA
Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 –
2014. Arah dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada rumusan
RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan
Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3)
Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6)
Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,
dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
Dari kesebelas prioritas Pembangunan Nasional dimaksud, terdapat 5 (lima)
prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam
Negeri, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan
Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5)
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Sejalan dengan
penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut, terdapat pula prioritas
pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Kontrak Kinerja
Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden
Republik Indonesia.
Salah satu isu strategis Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri berkaitan
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yaitu
Dari aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan perkuatan
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 23
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas
pembangunan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terkait
dengan penataan dan penguatan otonomi desa, telah dilaksanakan berbagai
program/kegiatan, antara lain: pemantapan kerangka aturan/regulasi,
pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, pemantapan pengelolaan
keuangan desa, peningkatan kapasitas Pemerintah Gampong serta pemantapan
administrasi pemerintahan desa. Sementara itu, penguatan pemerintahan desa
dilakukan melalui fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa
berupa penyusunan instrumen program pengembangan kapasitas
pemerintahan desa, serta orientasi, bimbingan teknis, dan pelatihan manajemen
pemerintahan desa.
Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Kementerian Dalam
Negeri telah melakukan langkah-langkah dalam pengentasan kemiskinan
melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak
tahun 1998/1999 sebagai kelanjutan dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).
Namun, dalam rangka peningkatan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan, Pemerintah sejak tahun 2007 mengembangkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga Program Pengembangan
Kecamatan/PPK dilebur menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan program pemberdayaan ini
menunjukkan hasil yang positif, jika dilihat dari realisasi pembangunan fisik,
perguliran dana modal usaha, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan
lain-lain. Ke depan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus
dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dalam
wilayah Aceh, sejak tahun 2009 Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan
Masyarakat Aceh telah menyalurkan dana Bantuan Keuangan Peumakmue
Gampong (BKPG) untuk seluruh Gampong di Aceh guna membiayai kegiatan
sebagai berikut :
a. Penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong;
b. Peningkatan infrastruktur ekonomi gampong dalam skala kecil yaitu pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran/parit, irigasi tersier, sumber energi listrik bagi gampong terpencil, air bersih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat;
c. Peningkatan kualitas kesehatan yaitu untuk mendukung kegiatan posyandu;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 24
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
d. Peningkatan kualitas pendidikan yaitu untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
e. Biaya operasional pemerintahan gampong dalam rangka menunjang BKPG paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi dana BKPG.
Dalam hal pelaksanaan otonomi gampong dan pemberdayaan
masyarakat di wilayah Aceh belum seluruhnya berjalan sebagaimana yang
diharapkan. Beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :
1) Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi
pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu
belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai sebagai
dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa
maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan
formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya,
maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat
penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga
mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;
2) Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
3) Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti
ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk
memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan
ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam
meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin
juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi
tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan
masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.
Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam
Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan
kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup
Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:
“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang
desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan
masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang
profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 25
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran
strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang
diangkat di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan
pada isu-isu strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke
depan, yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Dalam Negeri. Misi
Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang
diinginkan dalam mencapai visi di atas, yaitu menetapkan kebijaksanaan
nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:
1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam
negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang
desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan
antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan
secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat
dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Salah satu visi Kementerian Dalam Negeri yaitu mewujudkan
keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang dijabarkan dalam misi yaitu
memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
aspek ekonomi, sosial dan budaya. Visi dan misi tersebut dipertegas kembali
dengan penentuan tujuan yaitu : Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan
keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. (T7,
lampiran Permendagri No. 46 Tahun 2011). Untuk mencapai tujuan pada T7,
ditetapkan sasaran sebagai berikut:
T7S1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
T7S2: Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam
pembangunan desa;
T7S3: Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
T7S4: Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui
pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP);
T7S5: Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya
Masyarakat; dan
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 26
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
T7S6: Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya alam dan Pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna.
Untuk mencapai tujuan pada T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
T7S7: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
T7S8: Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam
pembangunan desa;
T7S9: Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
T7S10: Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui
pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP);
T7S11: Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya
Masyarakat; dan
T7S12: Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya alam dan Pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna.
Permasalahan, isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran
Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemberdayaan masyarakat
diimplementasi dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa. Program ini merupakan
program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan
keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Indikator
Kinerja Program adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas
pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan
pembangunan yang partisipatif dan demokratis, yang diukur dari:
1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan
melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa,
pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD;
2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan;
3. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan
lembaga kemasyarakatan di desa;
4. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam
penyusunan perencanaan pembangunan desa;
5. Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Desa
Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi;
6. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi
masyarakat desa;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 27
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
7. Cakupan penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP);
8. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana,
khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan;
9. Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan
Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP);
10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian
Adat dan Budaya Nusantara;
11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan
Bangdesmadu;
12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar
(jatropha curcas lin); serta
13. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.
Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:
1. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan melalui PNPM Mandiri
Perdesaan; serta
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.
Telahaan Renstra K/L sangat diperlukan untuk mensinerji antara
kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan mampu
diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan visi dan misi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berfokus pada pembangunan yang pro
rakyat yang berkeinginan mewujudkan kemandirian pemerintahan dan
masyarakat yang mandiri, maka keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Aceh sangat penting dalam mengimplentasikan arah dan tujuan Kebijakan
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dalam bentuk rencana strategis
untuk jangka waktu lima tahun ke depan secara berkelanjutan dan semua
kebijakan tersebut terakomodir dengan baik dengan perencanaan dan
penganggaran yang lebih efesien dan tepat sasaran.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 28
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Salah satu kendala saat ini yang masih terjadi yaitu sinkronisasi
perencaaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak
mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah pada level di atasnya
menyebabkan perencanaan yang dilakukan tidak fokus pada sasaran yang
diharapkan secara nasional dan anggaran yang direncanakan bersifat mubazir,
yang seyogyanya kebijakan tersebut harus memenuhi prinsip kebijakan “up to
down”, kebijakan di bawah mengakomodir kebijakan yang lebih tinggi
sehingga sejalan dengan program-program yang berada pada level yang lebih
tinggi. Hal inilah yang diharapkan dengan terwujudnya Rencana Strategis
Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 – 2017, diharapkan sinkron
dengan semua level kebijakan baik pada tataran Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten /Kota.
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Rencana struktur pemanfaatan ruang Provinsi Aceh dilakukan dengan
membagi wilayah kabupaten dan kota ke dalam beberapa wilayah atau
kawasan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi struktur tata ruang
provinsi Aceh yang efisien dalam pemanfaatan ruang dan efektif dalam
membentuk struktur-struktur pelayanan umum serta terpadu dan bersinergis
dalam memanfaatkan semua potensi, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA)
maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dalam pemberdayaan
masyarakat. Tata ruang wilayah terdiri dari beberapa aspek yang dinilai
memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan
struktur aparatur pemerintahan desa, yaitu :
1. Mempertimbangkan dan memperhatikan wilayah dengan batas-batasnya
serta cakupan luas wilayah dari masing-masing Kabupaten;
2. Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi
kawasan yang ada di provinsi Aceh;
3. Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki
oleh daerah dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya alam dan
lingkungan.
Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sumber
pendapatan, pengelolaan potensi alam, para aparatur desa, pelaku
pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan bantuan baik itu modal usaha
mapupun sarana dan prasarana bisa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan
pelaksanaan RPJMA.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 29
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
1. Isu Substansial
Kurangnya akses bagi masyarakat untuk berperan dalam proses
pengambilan keputusan dalam mengatur kehidupannya sebagai akibat
masih kuatnya kewenangan Pemerintah dalam mengelola kebijakan
program pembangunan;
Masih terbatas dan rendahnya tingkat pengetahuan/keterampilan
masyarakat dalam mengelola SDA dan mendayagunakan TTG sesuai
kebutuhan masyarakat;
Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan di
gampong/kelurahan;
Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong belum optimal;
Penghasilan perangkat Gampong dan anggota Tuha Peut belum
memadai;
Belum semua Gampong memilki kantor Keuchik;
Terbatasnya sarana dan prasarana Pemerintahan Mukim, dan
Gampong/Kelurahan;
Belum berperannya lembaga ekonomi masyarakat seperti Badan Usaha
Milik Gampong, Koperasi Unit Desa (KUD) dan lembaga keuangan
lainnya guna menunjang hasil produksi masyarakat;
Belum mampunya masyarakat mengolah Sumber Daya Alam (SDA)
secara profesional dan kompetitif karena keterbatasan pengetahuan
dan keterampilan;
Hancurnya sarana/prasarana umum dan Pemerintah (seperti jalan,
jembatan, kantor dan lain-lain) akibat musibah Gempa Bumi dan
Gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;
Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
lembaga Mukim yang merupakan lembaga Pemerintah yang sah di
bawah koordinasi Camat berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2003;
Belum tersedianya data profil Mukim dan Profil Gampong secara
lengkap sebagaimana dasar penyusunan perencanaan pembangunan
sesuai dengan potensi wilayah;
Kurangnya pembinaan terhadap Pemerintahan Gampong/Kelurahan
sehingga dalam pelaksanaan perlombaan Gampong/Kelurahan masih
ditemukan hambatan-hambatan terutama dalam menentukan
peringkat juara karena tidak sesuai/tidak memenuhi kriteria yang telah
ditentukan;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 30
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Belum berfungsinya lembaga Posyantekdes sehingga informasi
pemanfatan TTG bagi masyarakat kurang efektif;
Masih kurangnya kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
peningkatan pembinaan TTG yang dibutuhkan masyarakat gampong;
Pengelolaan SDA yang tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan
bencana bagi kehidupan masyarakat;
Belum adanya data yang lengkap terhadap SDA dan SDM pesisir
untuk penyusunan Program Pemberantasan Kemiskinan.
2. Isu Instansional
a. Aspek Kelembagaan
Adanya perbedaan bentuk dan nomenklatur Instansi
Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota dan ada
Kabupaten/Kota yang belum membentuk Institusinya;
Masih banyak pejabat/aparatur BPM Kabupaten/Kota yang belum
mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat, hal
ini disebabkan karena pemindahan/mutasi pejabat, pegawai yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Masih adanya dualisme penanganan tugas-tugas Pemberdayaan
Masyarakat dan Penyelenggaraan Pembangunan Gampong/
Kelurahan ditingkat Kabupaten/Kota antara BPM dan Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota, sehingga tugas tidak
tertangani dengan sempurna;
Belum terbangunnya kesamaan komitmen tentang pentingnya
penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tugas-
tugas Pemberdayaan Masyarakat;
Renggangnya hubungan kerja antara BPM Aceh dengan BPM
Kabupaten/Kota sebagai akibat penafsiran yang berbeda terhadap
UU No. 32/2004 walaupun secara fungsional dan operasional
menangani pemberdayaan masyarakat.
b. Aspek Kebijakan dan Program Prioritas
Komitmen Pemerintahan Kab/Kota terhadap penetapan kebijakan
dan Program-program Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen
Propeda, Renstra dan Repetada belum seluruhnya ada;
Program-program Prioritas Pemerintahan Kab/Kota belum
seluruhnya memperhatikan Program Pemberdayaan Masyarakat
dan Penguatan Pemerintahan Mukim, Gampong/Kelurahan, masih
ada Kab/Kota mengabaikannya seperti Alokasi Dana Gampong
(ADG);
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 31
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Belum semua Kab/Kota menyahuti terhadap dukungan program-
program Pembangunan Gampong, Mukim, Kecamatan seperti
PNPM Mandiri Perdesaan, BKPG, ADG dan sebagainya;
Belum tersedianya data base Gampong secara akurat, sehingga sulit
dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan
potensi masing-masing Gampong.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 32
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI
Dalam rangka mengisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, telah menetapkan arah kebijakan masyarakat Aceh yang
bermartabat dan menatap masa depan yang lebih baik serta menata
Pemerintahan yang transparan dalam penyelenggaraan administrasi publik.
Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang
Pemerintahan Aceh tersebut dan dengan pemberlakuan syariat islam secara
kaffah di Aceh, maka Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda
pemerintahannya harus sesuai dengan jiwa yang islami dan bebas dari KKN,
hal ini suatu pilihan wajib mampu menjabarkan dan melaksanakan program
prioritas sebagai kebijakan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu
untuk mewujudkan dan mengimplementasikan program tersebut, Badan
Pemberdayaan Masyarakat Aceh menetapkan Visi dan Misi dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran pada masa yang akan datang.
Visi
“Terwujudnya keberdayaan masyarakat Aceh serta Pemantapan
Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong”.
Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dalam
rangka perubahan menuju masyarakat aceh yang lebih mandiri melalui
pemberdayaan masyarakat dan sebagai motor penggerak perubahan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong serta cerminan
komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebagai elemen penggerak
dan motivator untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang harus disergikan
dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.
a. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan
dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi
aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga
diharapkan masyarakat Aceh secara bertahap akan mampu membangun diri
dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong, merupakan salah
satu tujuan yang akan dicapai demi terwujudnya suatu tatanan Pemantapan
Kerangka Acuan/Regulasi, Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 33
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Mukim dan Gampong, Pemantapan Pengelolaan Keuangan Gampong,
Pementapan Adaministrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong,
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong, Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong.
Dalam mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
ditempuh melalui misi sebagai berikut :
1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
2. Peningkatan keswadayaan masyarakat;
3. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam
membangun Gampong;
4. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat serta program-program prioritas Pemerintah Aceh
terutama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pemantapan nilai – nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan
keluarga;
6. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong;
7. Pemanfaatan sumber daya alam melalui desiminasi informasi sesuai
kebutuhan melalui gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) yang
berwawasan lingkungan;
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH A. TUJUAN
Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, Badan Pemberdayaan
Masyarakat Aceh menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode
waktu 2012 - 2017 yaitu :
T1 : Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah mukim dan
gampong.
T2 : Berfungsinya Lembaga-lembaga gampong dalam rangka
penguatan kelembagaan gampong.
T3 : Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam
membangun gampong.
T4 : Meningkatnya motivasi masyarakat untuk memelihara dan
mengembangkan budaya dan tradisi sesuai dengan kearifan
lokal.
T5 : Terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui peningkatan taraf
hidup yang lebih layak.
T6 : Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat dan
pembangunan gampong.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 34
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
T7 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat
gampong berbasis ramah lingkungan.
T8 : Mendorong berkembangnya inovasi desiminasi
informasi/teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan
produktifitas dan mutu produksi pemanfaatan sumber daya alam
secara bertanggung jawab menuju keunggulan yang kompetitif.
T9 : Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemberdayaan
dan kapasitas SDM aparatur lingkup Badan Pemberdayaan
Masyarakat Aceh
T10 : Meningkatnya kualitas dan implikasinya secara optimal
perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi
pengelolaan program serta sarana dan prasarana sesuai dengan
kebutuhan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.
B. SASARAN Lebih lanjut Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
menetapkan sasaran sebagai turunan dari setiap tujuan yang hendak
dicapai dalam jangka waktu 2012 – 2017, yaitu :
1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T1S1 : terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
T1S2 : Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan gampong;
T1S3 : Terciptanya data profil gampong yang mampu memberi
kontribusi terhadap pembangunan gampong;
T1S4 : Memaksimalkan manajemen administrasi mukim dan
gampong.
2. Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T2S1 : meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola
lembaga mukim dan gampong;
T2S2 : Meningkatanya peran serta lembaga gampong dalam
rangka pembangunan gampong dan mukim;
T2S3 : berfungsinya Badan Usaha Milik gampong;
T2S4 : Memaksimalkan fungsi dan kewenangan imum mukim
sebagai kepala administrasi yang membawahi gampong.
3. Untuk mewujudkan T3, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T3S1 : Pembentukan/meningkatkan kualitas sumber daya kader
pemberdayaan gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya
dalam rangka pembangunan gampong;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 35
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
T3S2 : Dukungan pengentasan daerah tertinggal melalui
pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan;
4. Untuk mewujudkan T4, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T4S1 : Meningkatnya kepedulian dan peran aktif masyarakat
berdasarkan semangat kebersamaan kekeluargaan dan
kegotong- royongan;
T4S2 : Terbentuknya gampong percontohan yang mengembangkan
kearifan lokal;
T4S3 : Terwujudnya database gampong adat se Aceh.
5. Untuk mewujudkan T5, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T5S1 : Meningkatnya asupan gizi anak usia sekolah gampong Se-
Aceh;
T5S2 : Terbentuknya Kader Pokjanal Posyandu Plus di tingkat
gampong dalam wilayah Aceh;
T5S3 : Meningkatnya peran aktif tim PKK Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan gampong.
6. Untuk mewujudkan T6, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T6S1 : Pemberian dana bantuan stimulant yang bersumber
Pemerintah Aceh dalam bentuk program Bantuan Keuangan
Peumakmue Gampong (BKPG)/bantuan prioritas lainnya
kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong
(BUMG) dalam berbagai bentuk kegiatan bantuan modal
usaha kepada masyarakat.
T6S2 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat Gampong;
7. Untuk mewujudkan T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T7S1 : Pembinaan dan bantuan dana pengembangan usaha
pengelolaan potensi lokal;
T7S2 : peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam
rangka pengelolaan sumber daya dalam dan potensi
gampong;
T7S3 : Terbentuknya database pengembangan pengelolaan sumber
daya alam yang inovatif dan memiliki kontribusi bagi
lingkungan hidup.
8. Untuk mewujudkan T8, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T8S1 : Penguatan lembaga pelayanan pengembangan teknologi
tepat Guna;
T8S2 : Meningkatnya pengembangan pemantapan teknologi tepat
guna.
9. Untuk mewujudkan T9, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 36
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
T9S1 : Tersedianya kader aparatur pemberdayaan masyarakat
yang professional dan berkualitas;
T9S2 : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi
aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta
meningkatnya transparansi dan akuntabilitas;
T9S3 : Terselengaranya reformasi birokrasi dan organisasi Badan
Pemberdayaan Masyarakat Aceh;
T9S4 : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi
aparatur dalam penyelenggaraan program pemberdayaan
masyarakat aceh.
10. Untuk mewujudkan T10, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T10S1 : Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring ,evaluasi
dan pelaporan agenda strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat;
T10S2 : Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat Aceh secara berkualitas dan
sesuai dengan kebutuhan;
T10S3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan
rekomendasi perumusan kebijakan.
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ACEH
1. Pemantapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong sesuai dengan kaidah yang berlaku;
2. Peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Gampong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan memantapkan manajemen pemerataan keadilan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi melalui pembinaan dan stimulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan;
4. Penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dilaksanakan berdasarkan pembagian 4 klaster/kelompok yaitu :
a. Klaster I bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis keluarga bertujuan
untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan
perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. Klaster II Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mengembangkan
potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 37
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pemberdayaan masyarakat;
c. Klaster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk
memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala
mikro dan kecil;
d. Klaster IV Program murah untuk rakyat untuk memberikan ”sesuatu”
dengan harga sangat murah dengan sebagian dibantu pemerintah.
5. Melanjutkan dan mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
6. Memfungsikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan perekonomian masyarakat Gampong;
7. Mengupayakan bantuan stimulan bagi masing-masing Gampong secara proporsional dalam bentuk program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong atau nama lain serta program-program pemberdayaan lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing Gampong;
8. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan dan kelembagaan Mukim/ Gampong, pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan pelaku program melalui berbagai pelatihan dan field training guna meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi tenaga profesional pada bidang tugasnya;
9. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM;
10. Pengembangan TTG untuk perdesaan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas;
11. Menumbuh kembangkan keswadayaan, gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong;
12. Memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di Gampong maupun diperkotaan melalui 10 program pokok PKK.
13. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan peningkatan gizi anak sekolah sehingga akan tercipta suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak.
14. Mendukung kegiatan posyandu dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Gampong;
15. Meningkatkan kualitas pendidikan guna mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 38
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2013 – 2017
sebagai mana terlampir pada Tabel 1
5.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kode
rek
Uraian
Kegiatan
Tahun 2014
Rp)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun
2017
Tahun
2018
5.1.1 Penyediaan
Jasa Surat
Menyura
100.000.000,- 110.000.0000,- 120.000.000,- 130.000.000 140.000.000
Indikatir
Kinerja
Terdedianya
Surat
menyurats
5.1.1. Penyedian Jasa Surat Menyurat.
Indikator kinerja :
Tersedianya surat menyurat;
Kelompok sasaran :
Pelayanan rutin kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 100.000.000
5.1.2. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Indikator kinerja :
Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kelompok sasaran :
Pelayanan rutin Kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 750.000.000
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 39
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
5.1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator kinerja :
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kelompok sasaran :
Honorarium Aparatur
Pendanaan Indikatif :
Rp. 768.450.000
5.1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator kinerja :
Terpeliharanya kebersihan kantor
Kelompok sasaran :
Sarana dan Prasarana kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp.750.000.000 5.1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator kinerja :
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kelompok sasaran :
Alat Tulis Kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 500.000.000
5.1.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator kinerja :
Tersedianya barang cetakan dan foto copy
Kelompok sasaran :
Pelayanan kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 125.000.000
5.1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor
Indikator kinerja :
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelompok sasaran :
Instalasi listrik/Penerangan kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 373.185.072
5.1.8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator kinerja :
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Kelompok sasaran :
Pelayanan kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 500.000.000 ss
5.1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 40
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Indikator kinerja :
Tersedianya Media Informasi
Kelompok sasaran :
Pelayanan kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 93.300.000
5.1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator kinerja :
Tersedia Tersedianya Makan dan Minum
Kelompok sasaran :
Pelayanan kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 250.000.000
5.1.11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Indikator kinerja :
Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis konsultasi luar daerah
Kelompok sasaran :
Rakor Pemberdayaan Masyarakat Se-Provinsi
Raker Pemberdayaan Masyarakat Se-Provinsi
Konsultansi program pemberdayaan dengan pemerintah pusat
Pendanaan Indikatif :
Rp. 1.000.000.000
5.1.12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
Indikator kinerja :
Tersedianya jasa Pegawai Kontrak
Kelompok sasaran :
tenaga aparatur non PNS
Pendanaan Indikatif :
Rp. 125.000.000
5.2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5.2.1. Pembangunan Gedung Kantor
Indikator kinerja :
Perluasan Lahan
Penyediaan Sanitasi
Penataan Lingkungan (Jalan, Pagar, Drainase, papan nama dan pintu
pagar)
DED Penataan Ruang Interior BPM
Kelompok sasaran :
Bangunan Kantor BPM Aceh
Pendanaan Indikatif :
Rp. 2.500.000.000 5.2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 41
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Indikator kinerja :
Tersedianya sarana prasarana kantor
Kelompok sasaran :
Pelayanan kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 500.000.000
5.2.3. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
Indikator kinerja :
Tersedianya alat studio dan komunikasi
Kelompok sasaran :
Tersedianya kamera
Tersedianya handycam dan alat-alat studio lainnya.
Pendanaan Indikatif :
Rp. 125.000.000
5.2.4. Pengadaan Komputer
Indikator kinerja :
Tersedianya Komputer
Kelompok sasaran :
Pengadaan computer
Pendanaan Indikatif :
Rp. 500.000.000 5.2.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator kinerja :
Terpeliharanya gedung kantor
Kelompok sasaran :
Perbaikan rutin gedung kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 750.000.000 5.2.6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator kinerja :
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Kelompok sasaran :
Operasional dan mantenance
Penyediaan BBM kenderaan dinas
Pendanaan Indikatif :
Rp. 750.000.000 5.2.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator kinerja :
Terpeliharanya Peralatan gedung kantor
Kelompok sasaran :
Opersional dan mentenance peralatan gedung kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 260.000.000
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 42
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
5.2.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Indikator kinerja :
Terpeliharanya Peralatan kantor
Kelompok sasaran :
Operasional dan mentenance alat-alat kantor
Pendanaan Indikatif :
Rp. 250.000.000
5.3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
5.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Indikator kinerja :
Tersedianya Pakaian Dinas
Kelompok sasaran :
Pengadaan seragam Linmas/PDH
Pendanaan Indikatif :
Rp. 587.000.000 5.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.4.1. Pendidikan dan pelatihan formal
Indikator kinerja :
Peningkatan Kualitas SDM
Kelompok sasaran :
Aparatur BPM Aceh
Pendanaan Indikatif :
Rp. 750.000.000
5.5. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG
5.5.1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong
Indikator kinerja :
Meningkatnya kapasitas dan kualitas Lembaga dan Organisasi
Gampong
Kelompok sasaran :
Masyarakat Pengelola Lembaga dan organisasi Gampong.
Pendanaan Indikatif :
Rp. 9.119.757.614
5.5.2. Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Indikator kinerja :
Terbinanya dan terencananya program pemberdayaan masyarakat
jumlah dokumen Renstra, Renja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jumlah LPPD, LAKIP BPM Aceh sesuai dengan peraturan.
Jumlah dokumen evaluasi dan monitoring pemberdayaan masyarakat
Kelompok sasaran :
Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring program
Pemberdayaan masyarakat
Pendanaan Indikatif :
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 43
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Rp.10.000.000.000
5.5.3. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
Indikator kinerja :
Terlaksananya PMT-AS, Rakor PKK, BBGRM, Pokjanal Posyandu
Tersalurnya bantuan untuk PKK Provinsi
Terbantunya Tim Penggerak PKK Kab/Kota
Terselenggaranya Rakorda Pokjanal Posyandu
Terselenggaranya Rakor Peringatan BBGRM
Terselenggaranya Rakor dan Sosialisasi Program Posyandu Gampong
Binaan
Tersedianya alat prasmanan bagi Pelaku PKK
Tersedianya Mesin Potong Rumput untuk BBGRM
Tersedianya Mesin Pompa Air untuk BBGRM
Tersedianya Alat Masak PMT-AS
Tersedianya Buku Keagamaan
Tersedianya Buku Alat Pelajaran PAUD
Kelompok sasaran :
Kelompok masyarakat
Anak-anak usia pendidikan
Kader pemberdayaan masyarakat
Pendanaan Indikatif :
Rp. 15.000.000.000
5.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan SDA
Indikator kinerja :
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dan
daratan
Tersedianya Bantuan Barang untuk pengelola Sumber daya alam
gampong melalui pemanfaatan TTG
Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana Pemanfaatan
Sumber daya Alam
Kelompok sasaran :
Kelompok masyarakat miskin
Sarana dan prasarana pemanfaatan sumber daya alam
Kader pemberdayaan masyarakat
Pendanaan Indikatif :
Rp. 5.000.000.000 5.5.5. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong
Indikator kinerja :
Terselenggaranya Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong,
Terlaksananya Gelar TTG Nasional serta Lomba Inovasi TTG
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 44
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Tersedianya Peralatan Penunjang untuk Usaha dan Pengrajin
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Provinsi
Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Nasional
Terselenggaranya Sosialisasi Hak Paten Alat TTG
Terselenggaranya Lomba Inovasi TTG
Terlatihnya Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
(Posyantekdes)
Terbinanya Juara I s.d. Juara Harapan III untuk Lomba Inovasi Se Aceh
dan Lomba Posyantekdes.
Tersedianya Data Alat TTG Tradisonal se-Aceh
Terselenggaranya Lomba Posyantekdes se-Aceh
Terselenggaranya Workshop Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tersedianya alat pengolah komoditi andalan.
Kelompok sasaran :
Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat TTG
Potensi Sumber Daya Alam
Penyebaran Informasi tentang Tekonologi Tepat Guna.
Pendanaan Indikatif :
Rp. 5.000.000.000
5.6. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG 5.6.1. Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan – Bantuan
Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) Indikator kinerja : Tersedianya dana Penunjang PNPM- MP-BKPG Kelompok sasaran : Pelaku PNPM-MP-BKPG BUMG/Pembangunan Gampong Pendanaan Indikatif :
Rp. 11.250.000.000
5.6.2. Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Indikator kinerja : Tersedianya dan Terpantaunya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Kelompok sasaran : Masyarakat Pendanaan Indikatif :
Rp. 1.250.000.000
5.7. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG
5.7.1. Pembinaan/Penguatan kelompok masyarakat pembangunan gampong Indikator kinerja :
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 45
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong dan Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan di Gampong yang di Biayai Dana Stimulan
Kelompok sasaran : kelompok Masyarakat Gampong Pendanaan Indikatif :
Rp. 5.000.000.000 5.7.2. Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
Indikator kinerja: Terpelihara dan lestarinya adat istiadat dan nilai sosial budaya
masyarakat Aceh dalam kehidupan di gampong. Kelompok sasaran: Kelompok masyarakat Tokoh adat istiadat gampong Kader pemberdaaan masyarakat Pendanaan Indikatif :
Rp. 5.000.000.000
5.7.3. Pemberian stimulan pembangunan Gampong Indikator kinerja : Tersalurnya Dana BKPG Tersedianya Dana Stimulan untuk Memacu Usaha Ekonomi Gampong
(BKPG, UEG-SP, UEPG, PEPG dan Usaha Masyarakat Lainnya)
Kelompok sasaran :
Gampong
Pelaku usaha ekonomi gampong
Pendanaan Indikatif :
1.809.920.000.000
5.7.4. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong
Indikator kinerja :
Terukurnya Kinerja Pemerintah Mukim dan Gampong, terlaksananya
Perlombaan Gampong, Pembangunan Kantor Keuchik, penyusanan
Profil Gampong.
Kelompok sasaran :
Mukim dan Gampong beserta perangkatnya
Pendanaan Indikatif :
Rp. 5.000.000.000
5.7.5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
Indikator Kinerja:
Meningkatnya infrastruktur pemerintahan Mukim dan Gampong
Kelompok sasaran:
Aparatur gampong, Kelompok Masyarakat
Pendanaan Indikatif :
Rp. 8.750.000.000
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 46
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
5.8. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
MUKIM DAN GAMPONG
5.8.1. Pelatihan aparatur pemerintah mukim dan gampong dalam bidang
manajemen pemerintahan gampong
Indikator kinerja :
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Mukim dan Gampong Dalam
Bidang Manajemen Pemerintahan
Kelompok sasaran :
Aparatur Pemerintah Mukim dan Gampong.
Pendanaan Indikatif :
Rp. 17.666.350.000
5.9. PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA
5.9.1. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim
Indikator kinerja :
Terbinanya Lembaga Mukim
Tersalurnya Insentif Imum Mukim
Kelompok sasaran :
Aparatur Pemerintah mukim.
Pendanaan Indikatif :
Rp. 12.610.000.000
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BPM ACEH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMA
Adapun program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
yang mengacu pada tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh (RPJMA) adalah sebagai berikut :
6.1. Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)
Merupakan program strategis Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan
penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan
lapangan kerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan
pemerintah gampong yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipelihara
oleh masyarakat gampong itu sendiri serta difasilitasi oleh konsultan
pendamping dari PNPM Mandiri Perdesaan. Program Bantuan Keuangan
Peumakmue Gampong (BKPG) yang bersumber dari Pemerintah Aceh
pelaksanaan kegiatannya diintegrasikan dengan PNPM Mandiri Perdesaan.
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 47
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
6.2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Melalui Pemanfaatan Tekonologi Tepat Guna.
Program atau kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan memadukan penggunaan teknologi tepat guna yang murah, terjangkau serta berwawasan lingkungan, sehingga diharapkan adanya peningkatan jumlah produksi hasil olahan masyarakat.
6.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, Lembaga Masyarakat serta Sumber Daya Manusia (SDM) Mukim/Gampong melalui Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
Salah satu terobosan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk
peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat mukim/gampong, dengan pelaksanaan pelatihan/bimbingan terpadu berbasis masyarakat dan aparatur gampong sebagai penunjang kinerja Pemerintahan Mukim/Gampong serta pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan tepat sasaran sehingga mampu mengelola potensi dan sumber daya mukim/gampong semaksimal mungkin untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Aceh, dengan menitikberatkan kepada kemampuan sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam sekitarnya dengan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan monitoring evaluasi, sehingga diharapkan masyarakat merasa memiliki dan ikut serta dalam menjaga kelangsungan program/kegiatan itu sendiri.
6.4. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Merupakan program prioritas Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan
taraf kebutuhan nutrisi bagi anak-anak usia sekolah dengan tujuan meningkatkan
kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan, meningkatkan
ketahanan fisik dan kehadiran peerta didik dalam mengikuti kegiatan belajar,
meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam rangka penanggulangan penyakit
kecacingan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan
pangan lokal, meningkatkan kesadaran dan partispasi masyarakat dalam upaya
perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan
kesejateraan keluarga serta meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik
untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) dan lingkungan bersih dan sehat (LBS).
6.5. Penguatan/pembinaan Badan Usaha Milik Gampong
Merupakan Badan Usaha Milik Gampong yang dikelola oleh pemerintah
gampong dan masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya yang ada, meliputi
pelayanan ekonomi gampong seperti :
a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik gampong dan usaha
lain yang sejenis.
b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi gampong
Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 48
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017
c. usaha pangan seperti perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis (pengolohan hasil-hasil
pertanian yang berbasis nilai tambah)
d. industri kecil dan kerajinan rakyat.
Program dan kegiatan tersebut terintegrasi dalam Bantuan Keuangan
Peumakmue Gampong (BKPG) dengan menggunakan azas : transparansi, akuntabel,
partisipasi, berkelanjutan, profesionalisme, otonom, keterpaduan. Beberapa program
dan kegiatan binaan dalam Sekretariat BUMG yaitu :
1. Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG)
Program atau kegiatan dalam rangka penciptaan lapangan kerja melalui
pengembangan berbagai keterampilan usaha para bagi para kelompok Pemuda
dan Pemudi yang ada di Gampong, sehingga para Pemuda dan Pemudi
Gampong lebih berdaya guna dan berhasil guna. Jenis usaha pemuda dan
pemudi Gampong antara lain usaha kerajinan, perikanan, peternakan serta
usaha-usaha lainnya yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan serta
tidak memiliki resiko tinggi dalam pengelolaannya.
2. Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP)
Merupakan program atau kegiatan dalam rangka membantu dan mempermudah masyarakat gampong dalam memperoleh pinjaman modal usaha dengan mudah, bunga ringan dan cepat guna pengembangan usaha dan kreatifitas berwirausaha masyarakat Gampong, sehingga diharapkan dapat menambah penghasilan/pendapatan terutama keluarga miskin. Pengelola Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP) masing-masing Gampong adalah masyarakat yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Camat. 3. Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG)
Merupakan program atau kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi masyarakat Gampong dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kelompok keluarga rumah tangga miskin yang masih produktif serta memiliki potensi usaha yang dapat dikembangkan. Jenis usaha masyarakat Gampong yang dapat didanai melalui program atau kegiatan ini antara lain usaha peternakan, perikanan, palawija, dagang kelontong dan usaha lainnya yang tidak memiliki resiko tinggi untuk dikembangkan.
6.6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
Salah satu tantangan peningkatan kapasitas pemerintahan mukim dan
gampong adalah peningkatan sarana dan prasarana mukim dan gampong di
Provinsi Aceh yang terklasifikasi dalam 761 Mukim dan 6.464 gampong sesuai
dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 140/738/2012 tentang Penetapan
Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan,
Mukim dan Gampong Di Aceh.
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 21
1 Urusan Wajib
1 16 Pemberdayaan
Masyarakat Desa
1 16 1 Badan
Permberdayaan
Masyarakat Aceh
100% 51.044.872.141 100% 56.884.159.036 100% 79.750.396.789 100% 67.229.422.468 100% 100.276.493.095 100% 355.185.343.529 Banda
Aceh
Untuk
kesejahteraan
Aparatur
Kantor
Aparatur
Kantor
Gaji dan
Tunjangan
Pegawai
Belanja Tidak Langsung 100% 9.363.357.494 100% 9.661.172.555 100% 9.349.396.953 100% 10.284.336.648 100% 11.312.770.313 100% 49.971.033.963
Belanja Langsung 41.681.514.647 47.222.986.481 70.400.999.836 56.945.085.820 88.963.722.782 305.214.309.565
1 16 1 16 01 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
1.379.686.000 2.810.921.758 3.657.685.436 4.023.453.980 4.425.799.378 100% 16.297.546.551
Untuk
lancarnya
surat
menyurat
Aparatur dan
Publik
Tersedianya surat
menyurat
01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tercapainya
tertib adm
kantor
100% 13.998.000 100% 37.677.000 100% 86.680.000 100% 95.348.000 100% 104.882.800 100% 338.585.800
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
kebutuhan
komunikasi dan
sumber daya air
dan listrik
02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya
kebutuhan
komunkasi, air
dan listrik
100% 417.386.000 100% 432.186.000 100% 676.200.000 100% 743.820.000 100% 818.202.000 100% 3.087.794.000
Untuk
tertibnya adm
keuangan
Aparatur dan
Publik
Terlakasanyanya
adm keuangan
07 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tertibnya adm
keuangan
100% 155.690.000 - - - 100% 100% 155.690.000
Untuk
terjaganya
kebersihan
kantor
Aparatur dan
Publik
Terlaksananya
kebersihan kantor
08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terawatnya
kebersihan
kantor
100% 159.609.000 100% 100% 159.609.000
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya ATK 10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya
ATK
100% 65.584.000 100% 103.010.630 100% 111.845.136 100% 123.029.650 100% 135.332.615 100% 538.802.030
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya
barang cetakan
dan
penggandaan
100% 15.520.000 100% 45.669.200 100% 63.850.000 100% 70.235.000 100% 77.258.500 100% 272.532.700
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
komponen instlasi
listrik/penerangan
12 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya
komponen
instlasi
listrik/penerang
an
100% 204.400.000 100% 118.604.800 100% 49.313.300 100% 54.244.630 100% 59.669.093 100% 486.231.823
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
peralatan dan dan
perlengkapan
kantor
13 Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya
peralatan dan
dan
perlengkapan
kantor
100% - 100% 1.053.499.000 100% 1.285.250.000 100% 1.413.775.000 100% 1.555.152.500 100% 5.307.676.500
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
peralatan rumah
tangga kantor
14 Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya
peralatan
rumah tangga
kantor
100% 71.500.000 100% 100% 100% 100% 100% 71.500.000
Untuk
menjadi
bahan
referensi
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
100% 18.660.000 100% 19.188.000 100% 41.298.000 100% 45.427.800 100% 49.970.580 100% 174.544.380
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
makanan dan
minuman bagi
karyawan/i dan
tamu
17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman bagi
karyawan/i dan
tamu
100% 44.425.000 100% 39.875.000 100% 86.460.000 100% 95.106.000 100% 104.616.600 100% 370.482.600
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Terlaksananya
rapt kordinasi dan
konsultasi
18 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Terlaksananya
rapt kordinasi
dan konsultasi
100% 189.914.000 100% 161.161.000 100% 204.534.000 100% 224.987.400 100% 247.486.140 100% 1.028.082.540
Program/Kegiatan Rutin
Tercapainya
Kelancaran
Administrasi dan
Operasional
Kantor.
BPM
4 6 7 8 10 12 14 16 18
Lokasi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Target Target Target Target Target
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
KegiatanTarget
Data capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung
Jawab
1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6 7 8 10 12 14 16 18
Lokasi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Target Target Target Target Target
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
KegiatanTarget
Data capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung
Jawab
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Terlayaninya
administrasi
perkantoran
22 Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlayaninya
administrasi
perkantoran
100% 23.000.000 100% 800.051.128 100% 1.052.255.000 100% 1.157.480.500 100% 1.273.228.550 100% 4.306.015.178
1 16 1 16 01 02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur.
1.225.677.861 1.438.178.850 4.073.410.000 4.480.751.000 4.928.826.100 16.146.843.811
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Terlaksananya
pembangunan
gedung kantor
03 Pembangunan
Gedung Kantor
696.950.000 812.828.850 3.087.340.000 3.396.074.000 100% 3.735.681.400 100% 11.728.874.250
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
perlengkapan
kantor
07 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
100% 32.500.000 100% 32.500.000
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
peralatan studio
dan komunikasi
12 Pengadaan
Peralatan Studio
dan Komunikasi
100% 19.900.000 100% 19.900.000
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Tersedianya
komputer
13 Pengadaan
Komputer
191.727.861 100% 191.727.861
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Terlakasananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kantor
22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
100% 21.500.000 100% 85.000.000 100% 334.000.000 100% 367.400.000 100% 404.140.000 100% 1.212.040.000
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 179.100.000 100% 360.150.000 100% 454.270.000 100% 499.697.000 100% 549.666.700 100% 2.042.883.700
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
100% 52.000.000 100% 126.000.000 100% 134.000.000 100% 147.400.000 100% 162.140.000 100% 621.540.000
Untuk
berjalannya
aktifitas
kantor
Aparatur dan
Publik
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
30 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
100% 32.000.000 100% 54.200.000 100% 63.800.000 100% 70.180.000 100% 77.198.000 100% 297.378.000
1 16 1 16 01 03 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
58.700.000 169.055.000 74.000.000 81.400.000 89.540.000 472.695.000
Untuk
tertibnya dan
disiplin
Karyawan/i
Aparatur Tersedianya
Pakaian Dinas
Beserta
perlengkapannya
02 Penggadaan Pakaian
Dinas Beserta
perlengkapannya
Tersedianya
pakaian dinas
beserta atribut
karyawan/i
kantor
100% 58.700.000 100% 90.755.000 100% 9.000.000 100% 9.900.000 100% 10.890.000 100% 179.245.000
Untuk
tertibnya dan
disiplin
Karyawan/i
Aparatur Tersedianya
Pakaian Kerja
Lapangan
03 Penggadaan Pakaian
Kerja Lapangan
Tersedianya
pakaian kerja
bagi karyawan
kantor
100% 78.300.000 100% 65.000.000 100% 71.500.000 100% 78.650.000 100% 293.450.000
1 16 2 16 01 04 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
75.000.000 52.000.000 100% 127.000.000
Untuk
menambah
SDM Aparatur
Aparatur Peningkatan SDM
Aparatur
32 Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan teknis
100% 75.000.000 100% 52.000.000 100% 127.000.000
1 16 3 16 01 05 Progaram
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Gampong
9.514.171.900 14.633.874.000 27.214.634.000 11.939.424.200 36.708.220.120 100.010.324.220
Untuk mandiri
lembaga dan
organisasi
masyarakat
gampong
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Gampong
Meningkatnya
Kemandirian
lembaga dan
organisasi
Masyarakat
gampong
01 Pemberdayaaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Gampong
Terciptanya
kemandirian
lembagan dan
organisasi
masyarakat
gampong
100% 400.324.000 100% 912.900.000 100% 1.274.440.000 100% 1.401.884.000 100% 1.542.072.400 100% 5.531.620.400
Terpenuhinya
Fasilitas dan
Kenyamanan Kerja
Kantor
Terpenuhinya
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapan
Peningkatan
Sumber daya
Aparatur
Tercapainya
Kemandirian
Keberdayaan
Masyarakat
Gampong
2
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6 7 8 10 12 14 16 18
Lokasi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Target Target Target Target Target
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
KegiatanTarget
Data capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung
Jawab
Untuk
mencipatakan
inovasi-
inovasi baru
Teknologi
Tepat Guna
Terciptanya
inovasi baru TTG
07 Gelar Teknologi
Tepat Guna (TTG)
Nasional
Terciptanya
inovasi baru
TTG
0 - 16.360.612.000 - 100% 16.360.612.000
Untuk
terlaksananya
perencaanaan
program
masyarakat
Publik Perencanaan yang
baik
09 Pembinaan dan
Perencanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Tersedianya
perencanaan
program
pemberdayaan
masyarakat
100% 1.061.814.000 100% 696.285.000 100% 827.207.000 100% 909.927.700 100% 1.000.920.470 100% 4.496.154.170
Untuk
peningkatan
kesejahteraan
keluarga
masyarakat
Publik Kemanndirian
masyarakat
gampong
10 Pembinaan Sosial
Budaya masyarakat
dan Pemberdayaan
kesejahteraan
Keluarga
Terciptanya
kemandirian
masyarakat
gampong
100% 6.838.453.900 100% 10.923.707.000 100% 7.921.081.000 100% 8.713.189.100 100% 9.584.508.010 100% 43.980.939.010
Untuk
termanfaatka
nya SDA
Pengelolaan SDA 11 Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Pemanfaatan/Penge
lolaan SumberDaya
Alam (SDA)
Terkelolanya
SDA
100% 233.850.000 100% 398.876.000 100% 212.000.000 100% 233.200.000 100% 256.520.000 100% 1.334.446.000
Untuk
menambah
pengetahuan
berkenaan
dengan TTG
Penyebaran
informasi TTG
15 Penyelengaraan
Diseminasi
Informasi Teknologi
Tepat Guna Bagi
Masyarakat
Gampong
Tersosialisasiny
a diseminasi
informasi TTG
100% 979.730.000 100% 1.702.106.000 100% 619.294.000 100% 681.223.400 100% 749.345.740 100% 4.731.699.140
1 16 4 16 01 06 Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Gampong
148.090.000 11.809.284.000 9.741.675.000 10.715.842.500 11.787.426.750 44.202.318.250
Untuk
meningkatkan
SDM
Masyarakat
Gampong
Aparatur
Gampong
Peningkatan SDM
Manajemen
Badan Usaha Milik
Gampong
02 Pelatihan
Ketrampilan
Manajemen Badan
Usaha Milik
Gampong
Tersedianya
SDM aparatur
Gampong
100% 1.053.199.000 100% 1.053.199.000
Untuk
kemandirian
masyarakat
Masyarakat
Gampong
Kemanndirian
masyarakat
gampong
12 Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
PNPM Mandiri
Perdesaan - Bantuan
Keuangan
Peumakmue
Gampong (BKPG)
Terciptanya
kemandirian
masyarakat
gampong
100% 100.000.000 100% 5.948.869.000 100% 9.541.675.000 100% 10.495.842.500 100% 11.545.426.750 100% 37.631.813.250
Untuk tempat
sarana
pengaduan
oleh
masyarakat
Aparatur dan
publik
Pelayanan Unit
Pengaduan
Masyarakat
26 Pembinaan Unit
Pengaduan
masyarakat (UPM)
Terpenuhinya
pengaduan
masyarakat
100% 48.090.000 100% 5.860.415.000 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 6.570.505.000
1 16 5 16 01 07 Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun
Gampong
22.824.927.886 10.711.742.873 18.523.427.400 20.375.770.140 22.413.347.154 94.849.215.453
Untuk
kemandirian
masyarakat
gampong
Kelompok
masyarakat
gampong
Kemanndirian
masyarakat
gampong
01 Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Pembangunan
Gampong
Terciptanya
kemandirian
masyarakat
gampong
100% 492.550.000 100% 492.550.000
Untuk
tercapainya
tujuan yang
ingin dicapai
masyarakat
dalam
pembanguna
n
Pelaksanaan
Pembangunan
Gampong
Terlaksanya
musyawarah
pembangunan
gampong
02 Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan
Gampong
Tersedianya
hasil
program/kegiat
an
pembangunan
gampong
100% 478.694.000 100% 478.694.000
Untuk
meningkatkan
SDM dan
sarana/prasar
anan
gampong
Publik Peningkatan SDM
aparatur gampong
06 Peningkatan
kapasitas
Pemerintah Mukim
dan Gampong
Tersedianya
SDM aparatur
Gampong
100% 22.824.927.886 100% 1.361.992.014 100% 1.090.400.000 100% 1.199.440.000 100% 1.319.384.000 100% 27.796.143.900
Terpenuhinya
Fasilitas dan
Kenyamanan Kerja
Bidang Ekonomi
Gampong
Terlaksananya
partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun
Gampong
3
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6 7 8 10 12 14 16 18
Lokasi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Target Target Target Target Target
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
KegiatanTarget
Data capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung
Jawab
Untuk
kemandirian
masyarakat
gampong
Kelompok
masyarakat
gampong
Kemanndirian
masyarakat
gampong
08 Pembinaan/Penguat
an Kelompok
Masyarakat
Pembangunan
Gampong
Terciptanya
kemandirian
masyarakat
gampong
100% 471.585.000 100% 282.570.000 100% 310.827.000 100% 341.909.700 100% 1.406.891.700
Untuk
terjaganya
adat sosial
masyarakat
gampong
Kelompok
masyarakat
gampong
Pelestarian adat
sosial masyarakat
gampong
09 Pemberdayaan Adat
Sosial Masyarakat
dan Gampong
Terjaganya adat
sosial
masyarakat
gampong
100% 504.857.000 100% 388.208.400 100% 427.029.240 100% 469.732.164 100% 1.789.826.804
Untuk
terlaksanaya
aktifitas
mukim
gampong
Tersedianya
sarana dan
prasarana mukim
dan gampong\
10 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Mukim dan
Gampong
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana
mukim dan
gampong
8.373.308.859 16.762.249.000 18.438.473.900 20.282.321.290 100% 63.856.353.049
1 16 6 16 01 08 Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah
Gampong
772.976.000 985.090.000 2.272.128.000 2.749.274.880 6.779.468.880
Untuk
meningkatkan
SDM aparatur
gampong
Aparatur
gampong
Peningkatan SDM
Aparatur
Gampong
01 Pelatihan Aparatur
Pemerintah
Gampong
Tersedianya
SDM aparatur
Gampong
772.976.000 100% 985.090.000 100% 2.272.128.000 100% 2.499.340.800 100% 2.749.274.880 100% 9.278.809.680
1 16 7 16 01 09 Program
Peningkatan Imum
Mukim dan
Kelembagaanya
5.682.285.000 4.612.840.000 4.844.040.000 5.328.444.000 5.861.288.400 26.328.897.400
Untuk
terkoordinirny
a pembinaan
kelembagaan
mukim
Aparatur
Gampong
Terlaksananya
koordinasi dan
pembinaan
kelembagaan
01 Koordinasi dan
Pembinaan
Kelembagaan
Mukim
Terkoordinirnya
kelembagaan
mukim
5.682.285.000 100% 4.612.840.000 100% 4.844.040.000 100% 5.328.444.000 100% 5.861.288.400 100% 26.328.897.400
Drs. ZULKIFLI HS, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570310 198603 1 006
Banda Aceh, April 2015
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan Aparatur
Pemerintah
Gampong dalam
Bidang
manajemen
Pemerintah
Koordinasi dan
Pembinaan
Kelembagaan
Mukim
4
SKPA : BPM
Target Capaian Rp Capaian Target Capaian Rp Capaian Target Perkiraan Rp Perkiraan
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 241 22 1 WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Gampong;
Meningkatnya kapasitas
lembaga gampong
6.451 Gamp
ong
6.454 6.260 21.040.374.228 10.248.694.138 6.454 6.260 21.544.135.643 14.185.247.269 6.454 6.454 27.214.634.000 27.214.634.000 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22 2 WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Gampong;
Meningkatnya kapasitas
lembaga gampong
6.451 Gamp
ong
6.454 6.260 20.778.710.897 2.472.092.950 6.454 6.260 21.276.207.409 5.619.492.225 6.454 6.454 9.741.675.000 9.741.675.000 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22 3 WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Gampong
Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
gampong melalui Badan
Usaha Milik Gampong
(BUMG)
6.451 Gamp
ong
6.454 6.260 341.168.699.681 23.621.139.470 6.454 6.260 349.337.167.829 10.562.383.716 6.454 6.454 18.523.427.400 18.523.427.400 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22 4 WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Gampong;
Meningkatnya Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Gampong
50 % 56 97,75 25.870.682.364 755.588.750 62 88,37 26.490.093.948 870.553.483 95 95 2.272.128.000 2.158.521.600 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22 5 WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program Peningkatan Imum
Mukim dan Kelembagaannya;
Meningkatnya kapasitas
dan kelembagaan imum
mukim
40 % 50 99,41 16,860,272,276 5.648.659.000 50 99,74 17,263,951,152 4.600.860.000 95 95 4.844.040.000 4.601.838.000 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22 WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
% 80 86,61 1.479.787.000 1.281.614.994 80 80,76 2.810.921.758 2.270.035.172 90 90 3.660.685.436 3.294.616.892 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
1 22 WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
% 90 96,11 1.432.982.861 1.377.195.775 90 94,91 1.438.178.850 1.364.936.225 90 90 4.073.410.000 3.666.069.000 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
22 WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
% 90 99,36 58.700.000 58.325.000 90 98,61 169.055.000,00 166.699.000 100 100 74.000.000 74.000.000 Badan Pemberdayaan
Masyarakat
Banda Aceh, 24 Juli 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
Drs. ZULKIFLI Hs, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570310 198603 1 006
Form 8.2 Evaluasi Terhadap Hasil RPJM Aceh 2012-2017
Periode Pelaksanaan 2013-2015
Kode Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja
pada Awal
RPJMA (Tahun
2012)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)
SKPA2013 2014 2015
1 2 3
90%
24.493.170.600 4.210.184,72
1.479.787.000,00
1.432.982.861,00
58.700.000