BAB I PENDAHULUAN - bayurseven.com fileLaporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017 1 BAB I...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - bayurseven.com fileLaporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017 1 BAB I...
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur, serta legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut
sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa
asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian
hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas
akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan
bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
2
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perpres tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dengan di dasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi.. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan
yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga
pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan
kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan
demikian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah harus
dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu harus pula menyajikan
penjelasan tentang deviasi antara rencana yang telah ditetapkan dengan
realisasi kegiatan yang telah dicapai. Oleh karena itu dalam pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diperlukan
pola pengukuran kinerja mulai dari perencanaan strategik sampai pada
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
3
pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah
ditetapkan.
11.. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii
SSuussuunnaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii DDiinnaass PPeerruummaahhaann ddaann KKaawwaassaann
PPeerrmmuukkiimmaann KKoottaa PPrroobboolliinnggggoo bbeerrddaassaarrkkaann PPeerraattuurraann WWaalliikkoottaa
PPrroobboolliinnggggoo NNoommoorr 8899 TTaahhuunn 22001166 tteerrddiirrii aattaass ::
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.
c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
1. Seksi Penyediaan Perumahan;
2. Seksi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman.
d. Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Fasilitasi Pertanahan; dan
3. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.
e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
4
22.. Tugas Pokok dan Fungsi
DDiinnaass PPeerruummaahhaann ddaann KKaawwaassaann PPeerrmmuukkiimmaann KKoottaa PPrroobboolliinnggggoo
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan
dan kawasan permukiman.
Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah dibidang perumahan dan kawasan
permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perumahan dan kawasan
permukiman;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang perumahan
dan kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang perumahan dan
kawasan permukiman; dan
e. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Sumber Daya Manusia
Jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Probolinggo hingga akhir Desember 2017 sebanyak
35 Orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 12 orang dan
tenaga administrasi sebanyak 11 orang serta tenaga harian lepas atau
Pegawai tidak tetap sebanyak 12 Orang.
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
5
Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan
Pendidikan
Tabel 1.1
NO
Gol
Ruang
Tingkat Pendidikan
Jumlah
S-3 S-2 S-1 D-3 D-II D-I SLTA SMP SD
1 IV/c - 1 - - - - - - - 1
2 IV/b - 3 - - - - - - - 3
3 IV/a - - - - - - - - - -
3 III/d - - 3 - - - - - - 3
4 III/c - 3 3 - - - - - - 6
5 III/b - - - - - - - - - -
6 III/a - - - 3 - - - - - 3
7 II/d - - - - - - - - - -
8 II/c - - - - - - 8 - - 8
9 II/b - - - - - - - - - -
8 II/a - - - - - - - - - -
9 THL/PTT - - 1 - - - 12 - - 13
JUMLAH - 7 8 3 - - 18 - - 36
4. Maksud Dan Tujuan
Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemeintah ( LKjIP ) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pencapaian visi dan misi yang
telah ditetapkan , alat ukur pencapaian kinerja dari seluruh program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan daya guna
untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun
peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dalam upaya
mewujudkan “Good Governance.”
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
6
5. Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah :
a. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme ( KKN );
b. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
( KKN );
c. Undang- undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang
Nomor 12 tahun 2008;
d. Undang- undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
7
B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INSTANSI.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota
Probolinggo nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas
masih terdapat beberapa permasalahan Utama yang dihadapi oleh Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo antara lain :
1. Belum lengkapnya data data yang berkaitan dengan tugas.
2. Gedung Kantor yang kurang memadai.
3. Sumber Daya Manusia kurang ideal dan
4. Tugas dan Fungsi di tiap bidang/bagian masih perlu disempurnakan.
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi
terselenggaraannya manajemen kinerja yang baik. Untuk itu
perencanaan merupakan suatu hal yang harus dijadikan acuan oleh
mamajemen dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan.. Selaras
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Probolinggo Tahun 2017- 2019., sesuai Misi IV dalam RPJMD yaitu
Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah
Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang
Berkelanjutan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Probolinggo telah menyusun dokumen Perencanaan dalam tiga tahun
kedepan yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Strategis yang
didalamnya memuat visi Misi , Tujuan dan Sasaran Strategis serta
Program dan Kegiatan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.
Rencana Stretegis merupakan dokumen perencanaan taktis
strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah
serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana
Stretegis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan
mempertimbangkan potensi peluang dan kendala atau yang mungkin
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
9
timbul.Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap
perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik aspek kenegaraan ,
politik, ekonomi maupun budaya, maka perlu secara periodik perlu
diupayanan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun
menyeluruh. Bertitik Tolak dan terjadinya perubahan lingkungan
strategis dan kondisi perspektif organisasi di masa depan maka Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo perlu
mereposisi dan mengambil peran dalam mendukung upaya Pemerintah
mewujudkan Good Governance.
Peran ini memberikan gambaran konkrit bahwa Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo merupakan bagian yang tak
dapat dipisahkan dari kinerja pemerintah pada umumnya yang
senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang handal dan profesional
di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta mendukung
terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan
partisipasif.
Keberadaan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Probolinggo sebagaimana tersebut diatas diwujudkan dalam
bentuk:
1. Perbaikan serta pemeliharaan jalan permukiman;
2. Perbaikan serta pemeliharaan drainase permukiman;
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
10
3. Peningkatan kualitas permukiman kumuh dan rumah tidak layak
huni;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan kumuh;
5. Pemenuhan prasarana dan sarana perumahan dan kawasan
permukiman;
6. Meningkatkan ketersediaan penyediaan perumahan yang layak huni
bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang urusan perumahan
dan pertanahan.
Untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dituntut untuk
menyusun rencana strategik yang diperlukan sebagai instrumen untuk
lebih mengarah pada tujuan organisasi yang akan dicapai.
Rencana strategik merupakan awal dari proses akuntanbilitas
suatu lembaga secara makro kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
oleh karena itu proses penyusunan rencana strategik memerlukan
keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (stake-holder) sehingga
dapat mencapai keberhasilan dalam implementasinya.
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
11
1. Visi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses
perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam
perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya
membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang
masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang
bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian
visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan
perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama
yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang
terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi
masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi
akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.
Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui
pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2017 -
2019 yakni :
“Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang sehat
dan layak huni menuju masyarakat sejahtera”
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
12
2. Misi
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi
instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan
bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu
harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam
dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya
untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah
penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.
Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di
emban Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo
tahun 2017 – 2019 sebagai berikut :
Misi: 1. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas
perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan
aman.
2. Mengurangi dan mencegah perumahan dan kawasan
permukiman kumuh.
3. Tujuan
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi Kota Probolinggo. Adapun tujuan jangka menengah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo adalah:
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
13
1. Menjamin ketersediaan pemerataan serta mutu sarana, prasarana
dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan
aman sesuai kebutuhan.
2. Mewujudkan perumahan dan permukiman tanpa kumuh.
4. Sasaran
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan
sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada
penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang
bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan
bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa
tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi
organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria
specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time
bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus
disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala
atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut
sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
14
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai
dengan akhir tahun 2019, Dinas Perumahan dan Kawasasan
Permukiman Kota Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian
sebagai berikut :
1. Untuk mewujudkan tujuan “ Menjamin ketersediaan pemerataan
serta mutu sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan kawasan
permukiman yang nyaman dan aman sesuai kebutuhan”, maka
ditetapkan sasaran:
Meningkatkan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan
dan kawasan permukiman.
2. Untuk mewujudkan tujuan ”Mewujudkan perumahan dan kawasan
permukiman tanpa kumuh.”, maka ditetapkan sasaran :
Penanganan dan Pencegahan kawasan kumuh.
B. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam Rangka pencapaian Rencana Strategis Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2017-2019, pada
Tahun 2017 dalam mendukung kebijakan Organisasi ditempuh melalui
program program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Tahun 2017.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
kebijakan umum yang telah disepakati , maka program dan kegiatan
yang merupakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
15
pelaksanaan urusan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo tahun
2017 sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
a. Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman
b. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
d. Perbaikan Sarana dan Prasaranan Dasar Lingkungan Permukiman
e. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Sarana dan Prasarana
Perumahan dan Kawasan Permukiman
f. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2. Program Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
a. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Kawasan Perumahan dan
Permukiman Kumuh
b. Penguatan Peran Pokja PKP dalam Penuntasan Kawasan Kumuh
Perkotaan
c. Fasilitasi Pengembangan Program Nasional/Regional
d. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kawasan Permukiman
Kumuh
3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penguunaan dan
Pemanfaatan Tanah
a. Pengendalian Pemanfaatan dan Evaluasi Kawasan Permukiman
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
16
b. Pensertfikatan Fasilitas Umum Menjadi Tanah Aset
c. Penyuuhan Pertanahan
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
a. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan
b. Sosialisasi Sistem Informasi Pertanahan
5. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
a. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja sangat membantu setiap pimpinan instansi
pemerintah untuk memantau dan mengendaliakan pencapaian kinerja
organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai
keberhasilan organisasi. Perjanjian Kinerja disajikan sebagaimana tabel:
Tabel 2.1
Terget Sasaran Strategis
NNOO SSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA TTAARRGGEETT
1
Meningkatkan pengelolaan
sarana,prasarana dan utilitas
perumahan dan kawasan
permukiman
Prosentase Peningkatan
Infrastruktur
Lingkungan
Permukiman
12%
2 Penanganan dan pencegahan
kawasan kumuh
Prosentase Penurunan
luasan Kumuh 9%
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
17
Tabel 2.2
Program & Anggaran
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rp 806.509.000,00 APBD II
2. Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Rp 772.950.000,00 APBD II
3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp 18.000.000,00 APBD II
4. Program Peningkatan Kapasitas
kinerja lembaga dan aparatur
pemerintah
Rp 0,00 APBD II
5. Program Pengembangan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Rp 23.979.471.000,00 APBD II
6. Program Penataan Penguasaan
Kepemilikan Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rp 12.584.297.000,00 APBD II
7. Program Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Rp 119.737.420,00 APBD II
TOTAL Rp 38.280.964.420,00 APBD II
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator
dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan
dalam perencanaan strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat
pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing
indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam
dokumen perjanjian kinerja.
Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana
Strategis Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2017-2019 Visi, Misi dan
Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, dituangkan
dalam Perjanjian Tahun 2017. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017
yang dijabarkan dalam 1 ( satu ) program pokok dan 10 kegiatan.
Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan
pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran tingkat capaian
kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo
tahun 2017. Dari hasil Pengukuran Kinerja telah dilakukan analisis
dengan cara:
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
19
1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan Saran,
Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Prosentase Peningkatan Infrastruktur
Lingkungan Permukiman 12% 10,99% 91,58%
Analisis Pencapaian Kinerja :
Jumlah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman X 100%
Jumlah seluruh infrastruktur permukiman yang rusak
117 x100% = 10,99%
1064
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sampai dengan
Tahun 2016
Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
2016 2017
Prosentase Peningkatan
Infrastruktur Lingkungan
Permukiman
12% - 10,99%
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
20
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sampai dengan akhir
periode Renstra
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama
Target akhir
Renstra
(Tahun 2019)
Realisasi Tingkat
Kemajuan
Prosentase Peningkatan
Infrastruktur Lingkungan
Permukiman
20% 10,99% 54,95%
d. Alokasi per - Sasaran Pembangunan
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Anggaran
(Rp)
Prosentase
Anggaran
Terhadap Anggaran
Perangkat Daerah
Prosentase Peningkatan
Infrastruktur Lingkungan
Permukiman
12.868.137.000,00 32,09%
e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.5
Indikator
Kinerja
Utama
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Prosentase
Peningkatan
Infrastruktur
Lingkungan
Permukiman
12% 10,99% 91,58% 12.868.137.000 11.130.866.273 86,50%
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
21
f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Kinerja adalah ukuran tingkat penggunaan sumber
daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan
menggunakan perbandingan antara outcome yang dihasilkan
terhadap input yang digunakan ( cost of outcome). Proses kegiatan
operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat
dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-
rendahnya.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, untuk mengukur
sejauh mana penggunaan anggaran yang terserap di lembaga
pemerintahan berdasarkan realisasi anggaran dari program-program
kegiatan yang disusun selama setahun untuk mencapai visi dan misi
lembaga apakah rasio input,output dan outcome sehingga lembaga
pemerintahan tersebut dapat dikatakan berkinerja baik.
Nilai Interval Efisiensi
Tabel 3.6
No Tingkat Efisiensi Nilai
1 Sangat Efisien 200% - 100%
2 Efisien 99% - 90%
3 Cukup Efisien 89% - 80%
4 Kurang Efisien 79% - 60%
5 Tidak Efisien 60% - 0%
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
22
Tabel 3.7
Indikator Kinerja Utama
Prosentase
Capaian
Kinerja
Prosentase
Capaian
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Prosentase Peningkatan
Infrastruktur Lingkungan
Permukiman
91,58% 86,50% efisien
gg.. Annaalliissiiss ppeennyyeebbaabb kkeebbeerrhhaassiillaann // kkeeggaaggaallaann,, ppeenniinnggkkaattaann ddaann
ppeennuurruunnaann kkiinneerrjjaa sseerrttaa aalltteerrllaattiiff ssoolluussiinnyyaa,,lliihhaatt ttaabbllee ddiibbaawwaahh ::
TTaabbeell.. 33..88
IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa
UUttaammaa TTaarrggeett RReeaalliissaassii AAnnaalliissaa PPeennyyeebbaabb
Prosentase
Peningkatan
Infrastruktur
Lingkungan
Permukiman
12% 10,99%
RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa
bbeebbeerraappaa iinnffrraassttrruukkttuurr yyaanngg
ppeerrlluu aaddaa ppeenniinnggkkaattaann ddaann
ppeemmeelliihhaarraaaann..
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
23
hh.. AAnnaalliissaa PPrrooggrraamm//KKeeggiiaattaann yyaanngg mmeennuunnjjaanngg kkeebbeerrhhaassiillaann //kkeeggaaggaallaann
ppeennccaappaaiiaann KKiinneerrjjaa sseeppeerrttii ttaabbeell ddii bbaawwaahh iinnii ::
TTaabbeell 33..99
IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa
UUttaammaa TTaarrggeett RReeaalliissaassii PPrrooggrraamm//kkeeggiiaattaann
Prosentase
peningkatan
infrastruktur
lingkungan
permukiman
12%
10,99%
Program pengembangan
perumahan dan kawasan
permukiman dengan kegiatan :
a) Penetapan kebijakan,
strategi dan program
perumahan dan kawasan
permukiman
b) Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman
c) Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
d) Perbaikan sarana dan
prasarana dasar lingkungan
permukiman
2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penanganan dan Pencegahan
Kawasan Kumuh
i. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tabel 3.10
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Prosentase Penurunan luasan
Kumuh 9% 8,48% 94,22%
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
24
Jumlah penurunan luasan kumuh x 100%
Jumlah luasan kawasan kumuh
16,42 x 100% = 8,48%
193,56
j. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sampai dengan Tahun
2016
Tabel 3.11
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
2016 2017
Prosentase Penurunan luasan Kumuh
9% - 8,48%
k. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sampai dengan akhir
periode Renstra
Tabel 3.12
Indikator Kinerja Utama
Target akhir Renstra
(Tahun 2019) Realisasi
Tingkat Kemajuan
Prosentase Penurunan luasan Kumuh
15% 8,48% 56,53%
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
25
l. Alokasi per - Sasaran Pembangunan
Tabel 3.13
Indikator Kinerja Utama Anggaran
(Rp)
Prosentase Anggaran Terhadap Anggaran Perangkat Daerah
Penanganan dan pencegahan
kawasan kumuh Prosentase
Penurunan luasan Kumuh
5.674.064.000 14,15%
m. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.14
Indikator Kinerja
Utama
Kinerja Anggaran (Rp)
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Prosentase
Penurunan
luasan
Kumuh
9% 8,48% 94,22% 5.674.064.000 5.494.254.640 96,83%
n. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Kinerja adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya
dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan
menggunakan perbandingan antara outcome yang dihasilkan terhadap
input yang digunakan ( cost of outcome). Proses kegiatan operasional
dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan
penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, untuk mengukur sejauh
mana penggunaan anggaran yang terserap di lembaga pemerintahan
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
26
berdasarkan realisasi anggaran dari program-program kegiatan yang
disusun selama setahun untuk mencapai visi dan misi lembaga apakah
rasio input,output dan outcome sehingga lembaga pemerintahan
tersebut dapat dikatakan berkinerja baik.
Tabel 3.15 Nilai Interval Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Tingkat Efisiensi Nilai
1 Sangat Efisien 200% - 100%
2 Efisien 99% - 90%
3 Cukup Efisien 89% - 80%
4 Kurang Efisien 79% - 60%
5 Tidak Efisien 60% - 0%
Tabel 3.16 Prosentase Penurunan luasan Kumuh
Indikator Kinerja Utama
Prosentase
Capaian Kinerja
Prosentase
Capaian Anggaran
Tingkat Efisiensi
Prosentase Penurunan luasan Kumuh
93,33% 96,83% Efisien
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
27
oo.. Annaalliissiiss ppeennyyeebbaabb kkeebbeerrhhaassiillaann//kkeeggaaggaallaann,, ppeenniinnggkkaattaann ddaann
ppeennuurruunnaann kkiinneerrjjaa sseerrttaa aalltteerrllaattiiff ssoolluussiinnyyaa..lliihhaatt ttaabbllee ddiibbaawwaahh ::
TTaabbeell 33..1177
IInnddiikkaattoorr
KKiinneerrjjaa UUttaammaa TTaarrggeett RReeaalliissaassii AAnnaalliissaa PPeennyyeebbaabb
Prosentase
Penurunan
luasan Kumuh
9% 8,48%
RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa
bbeebbeerraappaa kkaawwaassaann kkuummuuhh
yyaanngg bbeelluumm tteerrttaannggaannii..
pp.. AAnnaalliissaa PPrrooggrraamm//KKeeggiiaattaann yyaanngg mmeennuunnjjaanngg kkeebbeerrhhaassiillaann //kkeeggaaggaallaann
ppeennccaappaaiiaann KKiinneerrjjaa sseeppeerrttii ttaabbeell ddii bbaawwaahh iinnii ::
TTaabbeell 33..1188
SSaassaarraann
SSttrraatteeggiiss IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa
UUttaammaa TTaarrggeett RReeaalliissaassii PPrrooggrraamm//kkeeggiiaattaann
Penanganan
dan
pencegahan
kawasan
kumuh
prosentase
penurunan luasan
kumuh
9% 8,48% Program
pengembangan
perumahan dan
kawasan
permukiman dengan
keg: Peningkatan
dan pemeliharaan
kualitas sarana dan
prasarana
perumahan dan
kawasan
permukiman kumuh
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
28
B. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun Anggaran 2017 sumber dana Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo yang bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sebesar Rp. 40.098.908.066,00
terdiri dari Belanja Langsung Rp. 38.280.964.420,00 dan Belanja tidak
langsung sebesar Rp. 1.817.943.646,00 Dari Anggaran tersebut terealisir
sebesar Rp. 22.335.052.095,00 atau 55,70 %.
Dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
29
Tabel 3.19
Realiasi Anggaran 2017
NO PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI %
1. Program pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
63.500.000 50.685.556 79,82
Penyediaan jasa administrasi keuangan 114.000.000 88.725.000 77,83
Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 37.813.000 94,53
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000.000 57.710.000 72,14
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
268.000.000 266.290.488 99,36
Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan
241.009.000 203.080.794 84,26
2 Peningkata sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
467.950.000 425.560.300 90,94
pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 50.000.000 40.384.900 80,77
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
35.000.000 29.427.800 84,08
Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
20.000.000 15.415.000 77,08
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 150.000.000 142.000.000 94,67
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
30
Pengelolaan barang milik daerah 50.000.000 49.037.500 98,08
3 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
-
- 0
Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
6.000.000 5.434.000 90,57
Penyusunan kebijakan umum apbd dan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS)
-
- 0
Penyusunan rencana strategi (renstra), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya
10.000.000 5.964.000 59,64
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
-
- 0
4 Program peningkatan kapasitas kinerja
lembaga dan aparatur
Pengembangan budaya kerja - - 0
5 Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan dan kawasan permukiman
304.926.000 276.067.200 90,54
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
5.042.470.000 1.714.939.000 34,01
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 89.874.000 49.963.000 55,59
Perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman
12.868.137.000 9.828.704.273 76,38
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
31
Peningkatan dan pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman kumuh
5.674.064.000 5.494.254.640 96,83
6 Program penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah 12.290.250.000 - 0
Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah 237.112.500 173.574.000 73,2
Pengendalian pemanfaatan dan evaluasi kawasan permukiman
56.934.500 39.855.500 70
7 Program pengembangan sistem informasi pertanahan
Penyusunan sistem informasi pertanahan
70.000.000 59.021.500 84,32
Sosialisasi sistem informasi pertanahan 49.737.420 37.367.500 75,13
JUMLAH 38.280.964.420 20.573.436.951 53,74
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
32
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2017 merupakan
bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan
yang diberikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan
capaian kinerja sesuai rencana kerja dan Arah Kebijakan Umum
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun
2017 yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam
perencanaan tahun yang akan datang.
LKj IP berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja
dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu
LKj IP ini diharapkan akan menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan
profesional sehingga dari nilai capaian program dan kegiatan yang
dilaksanakan menghasilkan manfaat yang sangat berguna untuk mencapai
Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Probolinggo.
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
33
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian capaian sasaran strategis pada setiap tujuan
dalam mencapai visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Realisasi Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman masih ada beberapa yang masih dibawah
70% , hal ini disebabkan adanya tambahan anggaran pada PAPBD
yang nilainya cukup besar dengan rentan waktu yang sangat
terbatas sehingga serapannya kurang maksimal dan ke depan
diharapkan anggaran induk /awal tahun yang diperbesar agar
dapat mencapai target sesuai perencanaan.
b. Pada Realisasi kinerja Peningkatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman yaitu 10,99% tidak tercapai karena masih ada
beberapa infrastruktur yang perlu ada peningkatan dan
pemeliharaan yaitu dengan target 12%.
2. Langkah – langkah untuk Meningkatkan Kinerja
Adapun langkah – langkah untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai
berikut:
a. Mencermati perencanaan program kegiatan dan melaksanakan
kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun pada
awal tahun anggaran;
b. Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman secara umum dapat berjalan dengan baik akan tetapi
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
34
masih ada yang perlu disempurnakan dan ke depan untuk
mencapai hasil yang maksimal;
c. Meningkatkan kerjasama dan kekompakan antar personil di Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.
Laporan Kinerja Disperkim Kota Probolinggo Tahun 2017
35
LAMPIRAN :
1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2017
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
5. Lain-lain