BAB I – PENDAHULUAN -...

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016

Denganmemanjatkan puji dansyukur keharibaan Allah SWT dan atas

berkat rahmat dan Ridho-NYA, kami dapatmenyelesaikan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun

Anggaran 2016.

Penyusunan LAKIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

PedomanPenyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja tahun2015, Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI. Nomor : 335A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 November

2014, perihal penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Laporan ini merupakan perwujudan dari upaya transparansi dan

akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2016, yang

menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik berupa kebijakan, program dan

kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah

ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

KATA PENGANTAR


Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak di

lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah membantu dan bekerja

sama dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga Laporan ini dapat memberikan

manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14

Denpasar Tahun 2016 dan dapat menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja

di tahun berikutnya.

Denpasar, Februari 2017

Kepala Pengadilan Militer III-14

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 1910014940863.


DAFTARISI

Halaman

KATAPENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 5

C. STRUKTUR ORGANISASI 7

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN 14

BABII : PERENCANAAN KINERJA 15

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 15

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 33

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN 35

KINERJA TAHUN 2014)

BABIII : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 38

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2014 38

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 41

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 118

BABIV : PENUTUP 129

A. KESIMPULAN 129

B. SARAN 130


Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Militer III-14 Denpasar adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam memberikan laporan akuntablitas

kinerja lembaganya selama kurun waktu 1(satu) tahun yaitu tahun anggaran

2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka

memenuhi amanah yang tertuang dalam :

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di

lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator KinerjaUtama.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer

III-14 Denpasar mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja

yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menentukan 6

(enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Keenam

sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas)

indikator kinerja dan 16 (enam belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis

yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2016 terdapat 5 (lima) sasaran

strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu; Meningkatnya

Penyelesaian Perkara, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara, Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to

Justice), Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana.

IKHTISAR EKSEKUTIF


Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14

Denpasar adalah sebesar 81,81 %.

Rincian pencapaian kenerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggatan

100% 100%

100% 100%

100% 100%

2. Persentase perkara yang diselesaikan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran

100% 100%

81,81% 100%

81,81% 100%

3.Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran

100% 100%

100% 100%

100% 100%

4.Persentase perkara yang diselesaikan Dalam jangka waktu lebih 5 bulan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran

0% 0%

0% 0%

0% 0%

5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan : a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran

100% 100%

100% 100%

100% 100%

6. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran

100% 100%

93% 100%

85% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1

96,68%

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali (PK)

100% 100% 100%

97% 95% 98%

90% 95% 98%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 94,3 %



SASARAN STRATEGIS 4

Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap peradilan (Accses To Justice)


1. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus

100%

98%

98%

2. Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus.

100%

99%

99%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4 98,5 %

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya kualitas pengawasan

1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

100% 100% 100%

2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti

100% 100% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 5 100 %

SASARAN STRATEGIS 6

Peningkatan Sarana dan prasarana

1. Persentase perawatan gedung kantor

100% 100% 100%

2. Persentase perawatan peralatan dan mesin

100% 100% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 6 100 %

SASARAN STRATEGIS 3

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100% 100%

3. Persentase penyampaian petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

100% 100%

4. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 100% 95%

95%

5. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100% 95% 95%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 98%


Ke-6 (enam) sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran yang

dikelola Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun2016 yang terdiri dari

DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebesar Rp. 5.526.087.000,- (Lima

milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan DIPA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

(DIPA 05) sebesar Rp. 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola adalah

sebesar Rp. 5.572.837.000,- (Lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan

ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Masing-masing DIPA mengalami revisi sehingga pagu anggaran

mengalami perubahan. Pagu setelah revisi untuk DIPA BUA menjadi

Rp.3.854.807.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan

ratus tijuh ribu rupiah) untuk DIPA Dirjen Badilmiltun tidak terdapat revisi yang

dapat mengakibatkan perubahan pagi, sehingga pagu untuk DIPA Dirjen

Badilmiltun tetap.

Dari total anggaran tersebut, berikut ini akan kami uraikan program-

program pada masing-masing DIPA yaitu :

A. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01).

Pada DIPA BUA tahun 2016 ada 2 untuk program (01) yaitu “Program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah

Agung” dengan pagu awal sebesar Rp 5.420.087.000,- (Lima milyar empat

ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah),dimana didalamnya

termasuk anggaranuntuk belanja pegawai dan belanja barang.Untuk

program (02) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Mahkamah Agung dengan pagu awal Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas

juta rupiah).

DIPA BUA mengalami revisi POK sebanyak sembilan kali dan revisi DIPA

sebanyak lima kali, sehingga pagu setelah revisi adalah sebesar Rp.

3.854.807.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan

ratus tujuh ribu rupiah).

B. DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN

TATA USAHA NEGARA (DIPA 05).

Pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara tahun 2016 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha


Negara”dengan total anggaran sebesar Rp 46.750.000,- (Empat puluh enam

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana didalamnya hanya terdapat

belanja barang.

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

tidak terdaspat revisi yang dapat mengakibatkan perubahan pagu sehingga

pagu untuk DIPA Dirjen Badilmiltun tetap.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar

adalah penyelesaian perkara baik administrasi maupun produk hukumnya

yang dapat dijadikan salahsatu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun

anggaran 2016. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada

beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan Sumber

Daya Manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Namun Pengadilan Militer III-14 Denpasar selalu berusaha meningkatkan

kualitas dan kuantitas kinerja disemua unit termasuk Sumber Daya

Manusianya sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi secara

keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi Prajurit dan

masyarakat pencari keadilan.

Denpasar, Februari 2017 Kepala Pengadilan Militer III-14 Suwignyo Heri Prasetyo, SH.MH. Letkol Chk Nrp. 1910014940863


AB I – PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan

Militer Pertempuran.

Sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang

Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer mempunyai

kewenangan antara lain mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang

pada waktu melakukan tindak pidana adalah berstatus sebagai prajurit TNI.

Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah memeriksa dan memutus

perkara pidana bagi Prajurit TNI berpangkat Prajurit dua sampai dengan Prajurit yang

berpangkat Kapten yang melakukan tindak pidana dan atau yang kesatuannya

berkedudukan di Propinsi Bali dan Propinsi NTB sebagai bagian dari Pengadilan di

lingkungan Peradilan Militer. Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu

atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan

harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini

semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan

dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer III-14

Denpasar selama tahun 2016 telah melakukan beberapa hal diantaranya, bidang

yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina

administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2016

telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi,

Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program

kerja tahun 2016, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan

sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran

DIPA tahun 2016.

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Pengadilan Miliiter III-14 Denpasar sebelum tahun 2004 secara Organisasi,

Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI, namun sesuai

dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan

Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah

Agung RI. Sejak pengalihan tersebut Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan bersama antara

Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor :

KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/5/VIII/2004.

Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No.

1 Denpasar adalah Gedung Exs Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah diserah

terimakan pada tanggal 29 September 2011 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan

Fungsi Penggunaan sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi

Denpasar yang lama menjadi tanah dan bangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-

14 Denpasar dengan luas 1.365 M2.

Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2(dua) wilayah

Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi satuan-

satuan di jajaran TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU yang terdiri dari :

1. Kodam IX/Udayana dan Satker Jajarannya yang berkedududkan di

Denpasar.

2. Rindam IX/Udayana yang berkedudukan di Tabanan.

3. Korem 163/WSA yang berkedudukan di Denpasar membawahi beberapa

Satuan :

a. Kodim 1609/Buleleng.

b. Kodim 1610/Klungkung.

c. Kodim 1611/Badung.

d. Kodim 1616/Gianyar.

e. Kodim 1617/Jembrana.

f. Kodim 1619/Tabanan.

g. Kodim 1623/Karangasem.

h. Kodim 1626/Bangli

l. Denpom IX/3 Denpasar.

j. Yonif 741 Mekasnis/Negara

k. Densatkomlek Strada di Denpasar.


l. Denpal Singaraja.

m. Denkesyah Singaraja.

4. Korem 162/WB Mataram membawahi beberapa Satuan :

a. Kodim 1606/Lombok Barat.

b. Kodim 1607/Sumbawa.

c. Kodim 1608/Bima.

d. Kodim 1614/Dompu.

e. Kodim 1615/Lombok Timur.

f. Kodim 1620/Lombok Tengah.

g. Yonif 742/SWY.

h. Denpom IX/2 Mataram.

i. Denkesyah Mataram.

j. Denzibang Mataram.

k. Denhubrem Mataram.

l. Denpal Mataram.

m. Denbekang Mataram.

5. Yonif 900/ Raider yang berkedudukan di Singaraja.

6. Yon Zipur 18/Ykr yang berkedudukan di Gianyar.

7. Ki Kavser Dam IX/Udayana yang berkedudukan di Badung.

8. Otmil III-14 yang berkedudukan di Denpasar.

9. Denkomlek Strada yang berkedudukan di Denpasar.

10. Pekas TNI yang berkedudukan di Denpasar.

11. Lanud Ngurah Rai yang berkedudukan di Badung.

12. Lanal Denpasar yang berkedudukan di Denpasar.

13. Lanud Rembiga yang berkedudukan di Mataram.

14. Lanal Mataram yang berkedudukan di Mataram.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan salah satu Instansi

Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada

Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor : 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam

pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari

keadilan selama TA 2016 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang

telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2017.

Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilatas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.

2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-14

Denpasar.

3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2017

4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan

pelaksanaan program dan kegiatan

5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji

kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan

dengan kinerja tahun sebelumnya

7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan

Penerapan LKjIP tahun 2016 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya

dan dilaksanakan pada tahun ke lima pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Militer III-14 Denpasar berdasarkan Renstra 2015-2019. Diharapkan penerapan LKjIP ini

dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan

pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan

yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.


LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2016

TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

DENPASAR, FEBRUARI 2017


KEDUDUKAN

Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi

dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana

dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan

Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

TUGAS POKOK

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di

Wilayah Hukum Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar. Dalam melaksanakan tugas,

sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan

peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini

Pengadiln Militer III-14 Denpasar yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain

yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni:

a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara

tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat

Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi

wewenangnya).

b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan

Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang

teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan

Pengadilan Militer III-14 Denpasar atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku

Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara,

pelaksanaan dan administrasi umum.

4. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi

kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelakasanaan

tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. [

5. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata

kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Susunan Organisasi

Organisasi Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar disusun sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

a. Ketua Pengadilan Militer

b. Wakil Ketua Pengadilan Mliter.

2. Unsur Kepaniteraan.

Panitera membawahi antara lain :

a. Panitera Muda Pidana.

b. Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

a. Panitera Pengganti

b. Pranata Peradilan

3. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain :

a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

a. Fungsional Arsiparis.

b. Fungsional Pustakawan.

c. Fungsional Pranata Komputer.

d. Fungsional Bendahara.

4. Unsur Pelaksana.

a. Majelis Hakim.

b. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

C. STRUKTUR ORGANISASI


2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasarsebagaimana tercantum

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai

berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KETUA

LETKOL CHK SUWIGNYO HERI P, SH.MH.

WAKILKETUA Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.

PANITER

A MUDA

PIDANA

PANITER

A MUDA

HUKUM

KASUBBA

G

PERENCA

NAAN, TI

&

PELAPOR

AN

KASUB

BAG

KEPEGA

WAIAN,

ORGANIS

ASI &

TATALAK

SANA

KASUB

BAG

UMUM

DAN

KEUANGA

N

DIJABAT PAMA

PANGKAT LETTU

DIJABAT PAMA

PANGKAT LETTU KATHARINA Dijabat PNS Gol III I WAYAN PARNA, SH.

SEKRETARIAT

I KETUT KARDA, SH. PANITERA

KAPTEN LAUT (KH) M. ZAINAL A, SH.

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

1. Fungsional Arsiparis

2. Fungsional Pustakawan

3. Fungsional Pranata Komputer

4. Fungsional Bendahara.

KELOMPOK JAB.

FUNGSIONAL

1.Lettu Chk Teddy Septiana, SH..

sebagai Panitera Pengganti

2. Pranata Peradilan

MAJELIS

1. Letkol ChkSuwignyo Heri P, SH. MH.

2. Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.

3. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH.

4. Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH.

5. Letkol Sus Siti Mulyaningsih, SH. MH.

6. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH MH.

POK KIMMIL

1 .Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.

2. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH.

3. Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. 4. Mayor Sus Siti Mulyaningsih, SH. MH.

5. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH. MH.


3. Pembagian tugas dan tanggung jawab

1. Ketua Dilmil III-14 Denpasar.

a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang secara

fungsional sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas

kewajiban sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan, mengawasidan memberikan pengarahan atas

penyelenggaraanfungsi-fungsi Dilmil.

2) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam

rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama

Dilmil.

3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan

penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.

4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan

para Pok Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan

keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.

5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan

peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai

yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970.

b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas

pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MARI

2. Wakil Ketua.

Mewakili Ketua Dilmil apabila Ketua Dilmil berhalangan,melaksanakan tugas-

tugas ke dalam.

3. Panitera.

a. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum yang

berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut :

1) Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi

perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah

mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan

pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

yang diterbitkan oleh MARI.


2) Penanggung jawab terselenggaranya penyimpanan berkas

perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam

proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.

3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum

dan meneruskan permohonan Banding, Grasi, Kasasi dan Peninjauan

Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan

Dilmil.

5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.

6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen

perkara di Dilmil.

7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,

8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkanKetua Pengadilan Militer.

9) Penunjukkan Panitera pengganti.

b. Panitera membawahi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang

Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta

membawahi kelompok jabatan Fungsional antara lain : Panitera

Pengganti dan Pranata Peradilan.

c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku

Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan

dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Ketua Pengadilan Militer.

4. Kesekretariatan.

a. Kesekretaritan dipimpin oleh seorang Pama/PNS Eselon III a, sebagai

Sekretaris dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Keskretariatan Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Militer.

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

2) Kesekretariatan Pengadilan Militer mempunyai Tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,

keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana

dilingkungan Pengadilan Militer.


Selain melaksanakan tugas kesekretariatan Pengadilan Militer

menyelenggarakan fungsi antara lain :

a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program

dan anggaran;

b) pelaksanaan urusan kepegawaian;

c) pelaksanaan urusan keuangan;

d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata

laksana;

e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat

dan perpustakaan; dan

g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan

Pengadilan Militer.

2) Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi

informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

urusan surat penyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,

perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

3) Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) jabatan Fungsional

yang terdiri dari ;

a. Fungsional Arsiparis.

b. Fungsional Pustakawan.


c. Fungsional Pranata Komputer.

d. Fungsional Bendahara.

c. Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Ketua Pengadilan Militer.

5. Majelis Hakim.

Majelis hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan

mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya

terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.

a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-

rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang

terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten

dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda

Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara

pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan,

b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh

Ketua Pengadilan Militer.

c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim

menganut asas peradilan bebas.

d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Pok Kimmil.

a. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk

melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun

dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan

fungsi teknis kepada Ketua Dilmil.

b. Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil.

c. Kimmil adalah seorang Pama dan Pamen Sarjana Hukum

dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam

persidangan Dilmil atas penunjukkan Ketua Pengadilan Militer.

2) Sebagai Hakim Ketua :


a) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan

mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan,

b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan

grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan

diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.

d. Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan perundang-undangan.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan

Militer III-14 Denpasar dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang berisikan antara lain; Latar Belakang,Kedudukan,Tugas

Pokok,Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menguraikan perencanaan dan

penetapan kinerja yang berisikan antara lain;

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan TA 2017

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) TA 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang capaian Kinerja

Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang terdiri dari;

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran

kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup yang terdiri dari;

A. Kesimpulan

B. Saran-saran.

LAMPIRAN berisi antara lain;

1. Indikator Kinerja Utama

2. SK Ka Dilmil III-14 Denpasar tentang Penetapan IKU

3. Rencana Kinerja Tahunan TA 2017

4. Penetapan Kinerja Tahunan TA 2017

5. Matriks Rencana Strategis Kinerja 2015-2019

6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN


Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Militer III-14

Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis,

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai

pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI DAN MISI

Visi pada hakekatnya adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan

merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kerjasama

penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dengan kata lain gambaran

keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Adapun Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik.

Adapun Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasaradalah sebagai berikut :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas putusan hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di

Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar tujuan yang hendak dicapai

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan

3. Meningkatnya kepastian hukum

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019


2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14

Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya proses percepatan dan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Peningkatan kualitas pengawasan

6. Peningkatan sarana dan prasarana

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan.

Indikator kinerja utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai berikut :


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

No SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

1 Peningkatan Penyelesaian perkara

a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b.Persentase perkara yang diselesaikan

c.Persentase perkara yang diselesaikan dlm jangka waktu maksimal 5 bulan.

d.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

100 % 90 % 95% 100%

100% 92 % 95% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

2.

Peningkatan asepbilitas putusan hakim.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

Banding : Kasasi : Peninjauan Kembali :

90 % 95 % 98%

93 % 96 % 99%

95 % 97 % 99%

98 % 99 % 99%

99 % 99% 99%

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a.Persentase perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b.Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusi ke Majelis.

c.Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

e.Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

100% 100% 95% 95% 95%

100 % 100 % 96% 96% 98%

100 % 100% 98% 97% 99%

100% 100% 99% 100% 99%

100% 100% 100% 100% 100%

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

b.Persentase amar putusan perkara yang menonjol yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

89 % 98%

90 % 99%

92 % 99%

95 % 99%

98% 99%


5

Peningkatan kualitas pengawasan.

a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.

b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.

c. Persentase eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

100% 100% 95 %

100 % 100% 96 %

100% 100% 98 %

100% 100% 98 %

100% 100% 99 %

6

Peningkatan Sarana dan Prasanara.

Persentase kelengkapan

sarana dan prasarana/ fasilitas kantor.

95 %

96 %

98 %

98 %

99 %

B. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan

Penetapan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan ikhtisar rencana kinerja

yang akan dicapai pada tahun 2017 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan

organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir

tahun anggaran 2016.


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Peningkatan penyelesaian perkara

a.Persentase perkara yang diselesaikan b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

2 Peningkatan tertib administrasi perkara.

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.

c. Persentase penyampaian petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

100%

100%

3 Peningkatan Kualitas SDM

a.Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis Yudisial. b. Persentase Pegawai yang lulus diklat Non Yudisial.

100%

100%

4 Peningkatan kualitas pengawasan.

a.Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti. b.Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

100%

100%

5

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

6

Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Persentase kelengkapan sarana dan prasana fasilitas kantor

100%


[

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : I Ketut Karda, SH.

Pangkat/NIP : Pembina IV/a / 19631231198603 1039.

Jabatan : Sekretaris Dilmil III-14 Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Suwignyo Heri Prasetyo, SH.,MH.

Pangkat/NRP : Letkol Chk/1910014940863.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja

tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Februari 2017

Kepala Pengadilan Militer III-14 Sekretaris

Suwignyo Heri P, SH.,MH. I Ketut Karda, SH. Letkol Chk NRP.1910014940863 NIP.196312311986031039


4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan

menggunakan target selama kurun waktu tertentu.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer

III-14 Denpasar menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan, antara lain;

a. ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis yang terdiri dari;

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan;

a. Penyelesaian sisa perkara pidana Umum maupun pidana Militer dan

pelanggaran (dalam waktu kurang dari 5 bulan/sesuai SOP)

b. Penyelesaian perkara baik pidana Umum maupun pidana Militer dan

pelanggaran (dalam waktu lebih dari 5 bulan/sesuai SOP)

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

a. Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana

Militer dan pelanggaran(sesuai SOP)

b. Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana

Militer dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu.

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk

memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.


a. Sidang keliling

b. Pelaksanaan Hakim Terbang

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)


a. Pengiriman tenaga tehnis untuk Bimbingan Teknis Yudisial.

b. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi

tenaga teknis

c. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.


b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya

dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis

peradilan.


1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP.

2. Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar

Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran

(Monev).

3. Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional/Pemeliharaan

Perkantoran ( Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan

Publik )

4. Peningkatan kualitas Pengawasan ( Tindak lanjut penanganan

pengaduan masyarakat secara profesional dan berkualitas,

Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional

dan berkualitas )

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana, pada TA 2016 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah

memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan

prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat

berjalan sesuai yang diharapkan.

5. KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Militer III-14

Denpasar telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja;

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;

a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan

kompetensi.

b. Pengawasan eksternal dan internal.


c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya.

d. Dukungan sarana dan prasarana.

e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;

a. Memiliki standar pelayanan.

b. Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.

c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.

Hubungan antara Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dapat digambarkan

sebagai berikut ;


SASARAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1. Peningkatan proses Percepatan dan penyelesaian Perkara.

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2.Persentase perkara yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan. 6. Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara sidang keliling

Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dngnkompetensi. b. Pengawasan eksternal dan internal. c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya. d. Dukungan sarana dan prasarana. e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi; 1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara 2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara 3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Proses percepatan penyelesaian Perkara, meliputi: a. Penyelesaian sisa perkara:

Kejahatan Pelanggaran

b. Penyelesaian perkara:

Kejahatan Pelanggaran c. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan :


d. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan:


e. Penyelesaian perkara, yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan:


f. Penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling



2. Meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding - Kasasi - PK

Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier

dan penempa-tan posisi jabatan, sesuai dengankompetensi.


c. Pengawasaan SOP sesuai tupoksinya.



Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi;

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

3. Penyediaan dana pelaksa-naan sidang keliling dan hakim terbang

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

1. Pelaksanaa Diklat/Bintek Teknis Yudisial. 2. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis. 3. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan

3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 4. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara 5. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier

dan penempat-an posisi jabatan, sesuai dengan kompetensi.


c. Pengawasaan SOP sesuai tupoksinya.



Peningkatan Manajemen

Peradilan, meliputi;

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara.

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang

4. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM)

1.Penyelesaian adminis trasi perkara pidana kejahatan dan pelang-garan tepat waktu (sesuai SOP). 2. Penyampaian berkas perkara pidana kejahatan dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu 3. Pendistribusian berkas perkara ke Majelis secara lengkap dan tepat waktu


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)

1. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

2. Persentase pendistribusian salinan putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan. b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan. c. Dukungan sarana dan prasarana

1.

Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan ketersediaan dana operasional perkantor an /pemeliharaan perkantoran

1. Publikasi perkara yang telah diselesaiakan/diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (One Day Publish). 2. Penyediaan sarana dan Prasarana (alat pengolah data) dan alat komunikasi pelayanan publik

5. Peningkatan Kualitas pengawasan

1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti

Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana

Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan kualitas Pengawasan eksternal dan internal

1. Menindak lanjuti pengaduan secara profesional dan berkualitas. 2. Menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Persentase pengadaan sarana danprasarana

Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal;

a.Standar pelayanan. b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tidak ada kegiatan


RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara

a.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100 % 100 %

Peningkatan

aksepbilitas putusan Hakim

b. c. d. e f

a

b

c

d

e

Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara yang diselesaikan dalamJangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bln - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100% 100%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

100% 100%

95% 97% 99%

100%

100%

100%

100%

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018


Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)

Peningkatan Kualitas pengawasan


a

b

a

b

a

a

b

c

Persentase responden yang puas terhadap proses Peradilan Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase pendistribusian Salinan Putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Persentase temuan yang ditindak lanjuti

Persentase perlengkapan sarana gedung dan kantor

Perawatan gedung kantor

Perawatan peralatan dan mesin

99%

99%

99%

100%

100 %

98%

100 %

100 %


PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target

Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan

Hakim

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

a.

b.

c.

d.

e

f. a

b

c

d

e

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

Persentase perkara yang diselesaikan - Kejahatan - Pelanggaran

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling - Kejahatan - Pelanggaran

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase penyampaian pemberi-tahuan petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Persentase responden yang puas terhadap proses Peradilan

100 % 100 %

92 % 100 %

98% 100%

0% 0%

100% 100%

95% 100%

93% 96% 99%

100%

100%

96%

96%

98%

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)

Peningkatan Kualitas pengawasan


a. b. a. b

a. b.

Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase pendistribusian Salinan Putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Perawatan gedung kantor Perawatan peralatan dan mesin

99 %

99 %

100 %

100 %

95 %

95 %

Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2016 sebesar Rp 4.773.572.000,- Terdiri dari: 1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp 106.000.000,- 2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 3.854.807.000,- 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 46.750.000,-


Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target

kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun

secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran

perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk

memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun

2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belumtercapai dalam tahun 2016 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam

tabel dibawah ini.

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2016

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016


PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Tahun Anggaran : 2016

NO SASARAN

STRATEGI INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Peningkatan proses

percepatan dan penyelesaian perkara. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Peningkatan efektifitas Pengelolaan administrasi penyelesaian perkara

a. Persentase sisa

perkara yang diselesaikan:

- Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

100% 100%

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan


100% 100%

92% 100%

81,81% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan:


100% 100%

100% 100%

100% 100%

f. Persentase perkara

yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: - Kejahatan - Pelanggaran

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK a. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding, Kasasi dan

PK yg disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas perkara yg diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

93% 100%

97% 95% 98%

100%

100%

85% 100%

90% 95% 98%

100%

100%


c. Persentase berkas perkara yg diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%

d. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

98% 100% 98%

e.Ratio Majelis Hakim terhadapperkara

55 Pkr

2 Majelis

45 Pkr Pts 2 Majelis

90 %

f. Persentaseresponden yang puas terhadap proses Peradilan

95%

96%

95%

4

5.

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan kualitas pengawasan Peningkatan sarana dan prasarana.

a. Persentase amar putusan perkara yg dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. Persentase pendistribuasian Salinan Putusan kepada para pihak dalam waktu1 bulan sejak perkaranya diputus

a. Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Presentase temuan yang ditindak lanjuti Presentase pengadaan Sarana dan Prasarana: a. Perawatan gedung kantor. b. Perawatan peralatan dan mesin.

98%

99%

100%

100%

95%

95%

98%

99%

100%

100%

95%

95%

98%

99%

100%

100%

95%

95%


Pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2016 mengacu

pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telahmelaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut

Capaian sasaran peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara pada

tahun 2016 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015 dan

tahun 2014, adalah sebagai berikut :

NO

INDIKATOR 2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1. a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 100

b. Persentase perkara yang diselesaikan


100 100

81.8 100

81,8 100

100 100

89 100

97 100

90 100

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

93 100

85 100

100 100

97 100

95 100

92 100

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

97 100

98 100

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

96 100

96 100

93 100

f. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

93 100

85 100

100 100

87 100

87 100

83 100

Analisis ke enam indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Proses Percepatan

dan Penyelesaian Perkara, sebagai berikut :

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 1 : PENINGKATAN PROSES PERCEPATAN DAN

PENYELESAIAN PERKARA


1. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang

harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang

ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2015

adalah sebesar 100%, capaian tersebut,pada TA 2016 sisa perkara tersebut baik

perkara pidana Kejahatan maupun pidana pelanggaran seluruhnya dapat

diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara diselesaikan dapat

mencapai target 100 %.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2. Persentase perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

81,81 100

81,81 100

100 100

89 100

97 100

100 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah

perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus

diselesaikan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun

berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang

ditetapkan.

Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang

diselesaikan pada TA 2015 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian penyelesaian Perkara mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 81,81%, capaian tersebut

dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi penyelesaian perkara dalam tahun 2016 dapat mencapai target,

kondisiini disebabkan antara lain:


1. Sebandingnya antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara

yang ada yakni 55 perkara tersedia/diregistrasi terdiri dari 55 perkara

diselesaikan oleh 2 Majelis Hakim.

[[

2. Dari segi Geografis, wilayah Dilmil III-14 Denpasar sangatLuas, namun biaya

untuk penyelesaian perkara terbatas, sedangkan dari 55 perkara maupun

Satker para Terdakwa dan Saksi ada di luar Bali, sehingga direncanakan

penyelesaian perkara dengan cara;

a. Sidang Keliling, sejumlah 5 perkara bertempat di Mataram.

b. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu lebih dari 5 bulan, sejumlah

21 perkara, sebagai pertimbangan adalah bahwa data para Terdakwa dan

Saksi banyak yang mengalami pindah tugas di tempat yang baru, sehingga

menghambat kelancaran/ketepatan waktu proses persidangan, dan jadwal

persidangan bertepatan pula dengan kegiatan dinas yang harus

diikuti/dihadiri oleh Kadilmil dan Kimmil.

Perencanaan penyelesaian perkara ini tidak bermaksud

menyimpangi/mengabaikan ataupun tidak bermaksud untuk tidak

mengindahkan SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, Kep

KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan dan Skep Kadilmiltama No. Skep/07/II/2011 tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP).

c. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan sejumlah

20 perkara.

d. Dalam perencanaan ini yang menjadi pertimbangan utamanya adalah

dari tingkat kesulitan perkara masuk kategori sedang, tempat para Terdakwa

dan Saksi walau di luar Bali dalam kategori bisa/mudah dijangkau dengan

tingkat kesulitan biaya transportasi kategori sedang.

e. Proses penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari 5 bulan sejumlah

13 perkara.

3. Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit atau

alasan yang lainnya.

4. Terdakwa maupun Saksi (khususnya yang di luar Bali) sering terkendala oleh

cuaca yang buruk (tidak mendukung).

5. Masih sering terjadi dari pihak-pihak terkait, secara administrasi persidangan

belum siap.

6. Perkara yang diterima/masuk pada tanggal 12 Desember TA 2016 ( Perkara

yang diterima/masuk TA 2016), Kondisi seperti inilah (Pelimpahan berkas perkara

dari Otmil kepada Dilmil) yang menjadikan salah satu faktor penyebab


terhambatnya percepatan proses penyelesaian perkara, sehingga mengakibatkan

terdapatnya perkara sisa di akhir tahun berjalan.

3. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

3 Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pidana Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

97 100

95 100

92 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam

waktu maksimal 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam

waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu

maksimal 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada

tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan

(Realisasi) dengan target yang ditetapkan.



4. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

4 Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 98


waktu lebih dari 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam

waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu

lebih dari 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada

tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan

(Realisasi) dengan target yang ditetapkan.




5. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

96 100

96 100

96 100

93 100


waktu kurang dari 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan

dalam waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam

waktu kurang dari 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk

pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

antara persentase perkara yang telah diselesaikandalam waktu kurang dari 5

bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.



6. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling.

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

6. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling; - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100 100

93 100

85 100

100 100

87 100

87 100

83 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dengan

cara sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara

sidang keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara

yang telah diselesaikan dengan cara sidang keliling (Realisasi) dengan target

yang ditetapkan.



Capaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2016

dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015 dan tahun 2014,



NO

INDIKATOR 2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2.

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) PK

100% 100% 100%

97% 95% 98%

90% 95% 98%

100% 100% 100%

76% 67% 96%

75% 71% 96%

64% 70% 75%

Analisis Indikator Kinerja Pada Sasaran 2 ini adalah:

1). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang sudah putus.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan target yang

ditetapkan.

Pada TA 2016 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding sebesar 94,3%, dihitung dari perbandingan perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 37 perkara dengan perkara yang

sudah diselesaikan/putus di TA 2016 sejumlah 45 perkara.

2). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi

dan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan

antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap denganjumlah berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

antara persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%,

capaian tersebut dapat memenuhi target yang telah ditentukan.


3). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diregister Dan Siap

Didistribusikan Ke Majelis

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

3.

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang

diterima/diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara

jumlah berkas perkara yang diterima/diregister dengan jumlah berkas perkara

yang didistribusikan ke Majelis. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase berkas perkara yang diterima/diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian berkas perkara yang diterima/diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis adalah sebesar 100%, capaian tersebut telah

dapat memenuhi target.

4). Indikator Persentase Penyampaian Pemberitahuan Petikan Putusan

Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

4.

Persentase penyampaian pemberitahuan Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100

99

99

93

93

93

90

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan

Petikan Putusan adalah perbandingan antara jumlah penyampaian

pemberitahuan Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak dengan

jumlah Putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persenta sejumlah penyampaian pemberitahuan petikan putusan (Realisasi)

dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah penyampaian pemberitahuan

Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 99%,

capaian.


5). Indikator Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses

Peradilan

NO

INDIKATOR

2015 2014 2013

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

5.

Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan

100%

95%

95%

92%

92%

92%

87%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase respondenyang puas terhadap

proses peradilan adalah perbandingan antara jumlah responden yang puas

terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvey. Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah responden yang puas

terhadap proses peradilan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

pada tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan, namun mengalami

penurunan dibandingkan dengan capaian pada TA 2015.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Rendahnya tingkat kejujuran dari para Terdakwa dan para Saksi,

seakan-akan apa yang diperbuat oleh Terdakwa seolah-olah tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan hak yang

ada Terdakwa melakukan upaya hukum.

2. Kurang memahami tentang hukum.

3. Qodrat manusia, pada dasarnya manusia yang berakal tidak ingin dan

tidak mau dipersalahkan atas tindakanya/perbuatannya.

Capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

(Acces to Justice) pada tahun 2016 dibandingkan dengan penyelesaian perkara

pada tahun 2015 dan tahun 2014, adalah sebagai berikut:

NO

INDIKATOR 2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2.

a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya diputus.

100%

98%

98%

95%

95%

95%

90%

b. Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus.

100%

99%

99%

96%

96%

96%

93%

SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT

TERHADAP PERADILAN ( Acces to Justice )


Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Amar Putusan Perkara Yang Dapat Diakses

Secara On Line Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak

Perkaranya Diputus.

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1.

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya diputus.

100

98

98

95

95

95

90

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase amar putusan perkara yang dapat

diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya

diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan perkara yang

diunggah ke website dengan jumlah perkara yang diputus. Sedangkan ukuran

capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah amar putusan

perkara yang diunggah ke website dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah amar putusan perkara yang

diunggah ke website adalah sebesar 98%, capaian tersebut.

2. Indikator Persentase Pendistribusian Salinan Putusan Kepada Para

Pihak Dalam Waktu 1 Bulan Sejak Perkaranya Diputus.

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2.

Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus.

99

99

99

96

96

96

93

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pendistribusian salinan putusan

kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus adalah

perbandingan antara jumlah salinan putusan yang didistribusikan kepada para

pihak dengan jumlah perkara yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya

adalah perbandingan antara persentase jumlah salinan putusan yang

didistribusikan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

dengan target yang ditetapkan.


Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah salinan putusan perkara yang

didistribusikan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

adalah sebesar 99%, capaian tersebut.

Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan pada tahun 2016,

dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014, adalah sebagai berikut:

NO

INDIKATOR 2016 2015

2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

3.

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Kualitas Pengawasan


1. Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti.

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai

perilaku aparatur peradilan (Teknis maupun non teknis) dengan jumlah

pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase jumlah pengaduan masyarakat (pencari

keadilan) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

adalah sebesar 100%, capaian tersebut

SASARAN 3 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN


2. Indikator Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah

perbandingan antara jumlah temuan (dari hasil pengawasan ekternal) yang

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran

capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah temuan (dari hasil

pengawasan ekternal) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Adapun sasaran pengawasan ekternal meliputi:

1. Administrasi perkara (Minutasi)

2. Administrasi persidangan

3. Administrasi Keuangan DIPA TA 2016

4. Administrasi umum

5. Pelayanan publik

Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah temuan yang ditindaklanjuti adalah

sebesar 100%, capaian

Capaian sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2016,

dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014, adalah sebagai berikut:

NO

INDIKATOR 2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % ) TARGET

( % ) REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

4

a. Persentase perawatan gedung kantor.

100%

95%

95%

100%

94%

94%

92%

b. Persentase perawatan peralatan dan mesin

100%

95%

95%

100%

95%

95%

94%

Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Sarana dan

Prasarana adalah sebagai berikut :

SASARAN 4 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA


1. Indikator Persentase Perawatan Gedung Kantor.

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

1.

Persentase Perawatan Gedung Kantor

100

100

100

100

94

94

92

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perawatan gedung kantor adalah

perbandingan antara jumlah item perawatan gedung kantor yang diusulkan

dengan jumlah item perawatan yang disetujui dan dilaksanakan. Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah item

perawatan gedung kantor dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah item perawatan gedung adalah

sebesar 100%, capaian tersebut.

2. Indikator Persentase Perawatan Peralatan dan Mesin.

NO

INDIKATOR

2016 2015 2014

TARGET

( % )

REALISASI

( % )

CAPAIAN

( % )

TARGET ( % )

REALISASI ( % )

CAPAIAN

( % )

CAPAIAN

( % )

2.

Persentase peralatan dan mesin

100

100

100

100

95

95

94

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perawatan peralatan dan mesin

adalah perbandingan antara jumlah item perawatan peralatan dan mesin yang

diusulkan dengan jumlah item perawatan yang disetujui dan dilaksanakan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah

item perawatan peralatan dan mesin dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah item peralatan dan mesin adalah

sebesar 100%, capaian tersebut.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana

kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA -005.01.2.663335/2016 Tanggal 7 Desember 2015

2. DIPA -005.05.2.663336/2016Tanggal 7 Desember2015

Pada awal tahun 2016 terdapat 2 program kegiatan yaitu “Program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung”, dengan pagu

awal sebesar Rp. 5.420.087.000,-(Lima milyar empat ratus dua puluh juta delapan

puluh tujuh ribu rupiah) dan Program 02 “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam

juta rupiah), namun setelah revisi POK sebanyak 9 kali dan lima kali revisi DIPA

anggaran pagu DIPA menjadi Rp. 3.854.807.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh

empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). Pada DIPA- 005.05.2.663336/2015 tanggal

7 Desember 2015 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara”, dengan total anggaran sebesar

Rp. 46.750.000,0 (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun

anggaran 2016, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01)

Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSANADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah

sebagai berikut :

NO. KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI PENGEMBALIAN

% (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 Belanja Pegawai 4.773.572.000,- 2.973.292.000,- 2.155.312.079,- 2.905.245

72.59

2 Belanja Barang 646.515.000,- 670.515.000,- 668.059.084,-

99.63

3 Belanja Modal 106.000.000,- 211.000.000,- 210.775.000,-

99,89

JUMLAH 5.526.087.000,- 3.854.807.000,- 3.037.051.408,- 2.905.245

78,79

DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2016 telah mengalami revisi

sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN


1. Revisi POK dilakukan sebanyak 9 (embilan) kali, dan

2. DIPA dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.

[[

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp. 2.155.312.079, dan Rp. 1.831.857.960,- Realisasi belanja TA 2016 mengalami

kenaikan sebesar 15,01 % dari TA 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 114/PMK.02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi anggaran yang tertera

dalam pasal 1 yaitu mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi Anggaran

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

c. a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan

yang melekat pada pembayaran Gaji;

b. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat

Negara;

c. Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk

honor Pegawai honorer dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan

Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam

kategori belanja barang.

Pada Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar Belanja Pegawai

dipergunakan untuk :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Uang Makan PNS, sedangkan

Belanja Gaji TNI/POLRI termasuk Tunjangan Lauk Pauk masih dibayarkan

oleh Mabes TNI.

b. Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri; dan

c. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran

2016 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 4.773.572.000,-

(Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu

rupiah), namun setelah mengalami revisi POK sebanyak 9 kali dan revisi DIPA


sebanyak 5 kali menjadi Rp. 2.973.292.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh

puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

1.2. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah direvisi,

realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31 Desember TA

2016 adalah sebesar Rp. 2.155.312.079,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta

tiga ratus dua belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.

323.454.119,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu

seratus sembilan belas rupiah) atau sebesar ( 17,66 %) persen dibandingkan

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015. Hal ini disebabkan pada TA 2016 Pengadilan

Militer III-14 Denpasar adanya realisasi Belanja Lembur karena memperoleh Pagu

Lembur tahun 2016.

1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang

terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 817.979.912,- (delapan

ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua

puluh satu rupiah) (27,41%) dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.02/2012 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.02/2011 tentang

klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja

barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual

kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak

memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang

telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam

standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran

Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja

barang tidak mengikat antara lain :


2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran

2016 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 646.515.000,-

(Enam ratus empat puluh enam juta lima Ratus lima belas ribu Rupiah). DIPA (01)

BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2016 telah mengalami revisi sebanyak lima

kali tetapi pagu anggaran pada level program tetap (sama dengan pagu awal)

karena revisi yang dilakukan adalah pergeseran pagu dalam satu output satu

kegiatan dan satu satker.

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2.2. Pelaksanaan Anggaran

Nilai realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.

60.862.446,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus

empat puluh enam rupiah) atau (10,02%) persen dibandingkan Realisasi Belanja

Barang TA 2015. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu biaya barang

operasional dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2016.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian Anggaran Semula Anggaran Setelah

Revisi Realisasi %

Belanja Barang Operasional 294.735.000 317.273.000 315.414.780 99,41

Belanja Barang Non Operasional 0 0 0 0

Belanja Jasa 117.900.000 108.000.000 107.982.733 99,98

Belanja Pemeliharaan 171.375.000 177.521.000 177.098.699 99,76

Belanja Perjalanan Dinas 25.215.000 25.215.000 25.072.332 99,43

Total Belanja Persediaan 37.290.000 42.506.000 42.490.540 99,96

Pengembalian Belanja 0 0 0 0

Total Belanja Netto 646.515.000 670.515.000 668.059.084 99,86


Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015


Uraian TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan %

Belanja Barang Operasional 315.414.780 302.976.224 12.438.556 4,11

Belanja Barang Non Operasional 0 0 0

Belanja Jasa 107.982.733 102.363.552 5.619.181 5,49

Belanja Pemeliharaan 177.098.699 133.007.858 44.090.841 33,15

Belanja Perjalanan Dinas 25.072.332 24.514.204 558.128 2,28

Total Belanja Persediaan 42.490.540 44.334.800 (1.844.260) (4,16)

Pengembalian Belanja 0 0 0 0

Total Belanja Netto 668.059.084 607.196.638 60.862.446 10,02

2.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.

2.455.916,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas

rupiah) atau sebesar 0,36 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana

dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatandan pengadaan serta

kegiatan non fisik yang mendukung Tupoksi.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Militer III-14 Denpasar

TA 2016 adalah sebesar Rp. 210.775.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah) kenaikan sebesar 4,20 % bila dibandingkan dengan realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 sebesar Rp. 39.930.000,- (tiga puluh

Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini disebabkan karena

Pengadilan Militer III-14 Denpasar TA 2016 tidak mendapat pagu belanja modal,

sehingga tidak ada realisasi belanja modal.

4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per

tanggal 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.

810.422.059,- (delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh

sembilan rupiah) dan Rp. 810.422.059,-(delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua


puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR

yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua

belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TRG adalah sebagai berikut :

No N A M A Tahun 2016 Tahun 2015

1. Alm. Suharta 810.422.059,- 810.422.059,-

Jumlah 810.422.059,- 810.422.059,-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.

810.422.059,- (delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh

sembilan rupiah) yang merupakan sisa TP/TGR atas kerugian yang diderita oleh

Negara akibat perbuatan melawan hukum oleh Bendahara Pengeluaran TA 2006 An.

Alm PNS Suharta. Jumlah tersebut telah dikurangi dengan pelunasan ganti rugi sebesar

Rp. 186.027.941,-(seratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus

empat puluh satu rupiah) pada tanggal 21 September 2012, dimana jumlah

pengembalian ini berasal dari tabungan Alm. PNS Suharta yang disetorkan ke Kas

Negara oleh Ahli warisnya melalui SSBP Nomor : 001/663335/IX/2012 tanggal 20

September 2012.

II. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI


DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama Tahun Anggaran 2016 telah

mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi POK dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan

2. DIPA dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

NO. KEGIATAN PAGU REALISASI %

(Rp.) (Rp.)

1.

Belanja Barang

46.750.000,-

42.080.712,-

98,39

JUMLAH

46.750.000,-

45.995.188,-

98,39


Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang

ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan

meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan

Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Militer, dan terdapat pengembalian

belanja barang sebesar Rp. 3.914.406,- (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu

empat ratus enam rupiah).

DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2016 telah

mengalami revisi sebanyak tiga kali tetapi pagu anggaran pada level program

mengalami penurunan.

1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA

RI Tahun Anggaran 2016 untuk Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar

Rp.46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja

Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31

Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 42.080.712,-(empat

puluh dua juta delapan puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dan

Rp.46.122.838,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan

ratus tiga puluh delapan rupiah).

Nilai realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami penurunan nilai

sebesar Rp. 4.042.126,- (empat juta empat puluh dua ribu seratus dua puluh

enam rupiah). atau sebesar (8,76%) persen dibandingkan Realisasi Belanja

Barang TA 2015. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu belanja

perjalanan dinas dalam Negeri pada TA 2016


Tabel XXX Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014


3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang

telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang

sebesar Rp. 4.669.288,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu

dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 1,61 % dari total pagu

yang tersedia.

Uraian TA 2016 TA 2015 Perubahan

Realisasi Realisasi Rp. %

Belanja Barang Operasional 667.875 630.438 37.437 5,94

Belanja Barang Non Operasional 0 0 0 0

Belanja Barang Persediaan 3.350.500 3.492.400 (141.900) (4,06)

Belanja Jasa 0 0 0 0

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 41.976.743 42.000.000 (23.257) (0,06)

Total Belanja Brutto 45.995.118 46.122.838 (127.720) (0,28)

Pengembalian Belanja (3.914.406) 0 0 0

Total Belanja Netto 42.080.712 46.689.849 (4.042.126) (8,76)


Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2016

merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan sekaligus sebagai alat ukur

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan amanah yang diberikan

berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun

2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada

beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan

tahun 2017.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja

di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja

yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat

kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-14

Denpasar pada tahun 2016 adalah :

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi

telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum

memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi

Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada prinsipnya telah berjalan

dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun

sisa perkara ditahun 2015 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2016 dan

telah memenuhi target.

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar

tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai

target.

A. KESIMPULAN

BAB IV. PENUTUP


Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah

peserta yang diusulkan mengikuti diklat telah mencapai target, begitu pula

jumlah peserta yang lulus diklat telah mencapai target.

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang

berkualitas sudah tercapai.

Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok

dan fungsi pengadilan pada tahun 2016 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan.

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan

kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat

proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan

tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau

hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer III-14 Denpasar diantaranya :

Adanya perkara yang masuk di akhir tahun pada bulan Desember,

sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahun

berjalan.

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau

solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala

atau hambatan seperti tersebut diatas, diantaranya adalah :

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian

secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Memberikan arahan kepada Instansi terkait yang berada dibawah

Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan pentingnya waktu penyelesaian

perkara.

Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu

pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer lainnya relatif jauh sehingga

memakan waktu pengiriman yang lama.

B. SARAN-SARAN


Dengan LKjIP ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-14

Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,

tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar

dapat terwujud dengan baik.

Denpasar, Februari 2017. Kepala Pengadilan Militer III-14

Suwignyo Heri Prasetyo, SH. MH. Letkol Chk Nrp. 1910014940863.

BAB I – PENDAHULUAN -...

Documents

Transcript of BAB I – PENDAHULUAN -...