BAB I PENDAHULUAN - Bappeda Prov. Jateng – …bappeda.jatengprov.go.id/dokumen/draft final...
-
Upload
trankhuong -
Category
Documents
-
view
242 -
download
0
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - Bappeda Prov. Jateng – …bappeda.jatengprov.go.id/dokumen/draft final...
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku
kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai
pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan
dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan
perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan
yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup
perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).
Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 –
2018, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk
penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah terpilih. Penyusunan Renstra Bappeda disamping
berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kemen-
terian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Renstra Bappeda
Kabupaten/Kota.
Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima)
tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 2
program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi Bappeda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah
di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta bersifat
indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan
Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian
kontrak kerja Kepala Bappeda dengan Kepala Daerah.
Proses penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 – 2018 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan
Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan
Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan
Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda
Tahun 2013 - 2018 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,
sebagaimana Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 3
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Strategis Bappeda adalah:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 4
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 5
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Peme-
rintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 65);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 6
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Statistik, Pengendalian dan Evaluasi
sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 53);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 81).
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud :
Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi,
misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program
dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan statistik
yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama
kurun waktu Tahun 2013 – 2018.
2. Tujuan
Renstra disusun dengan tujuan :
a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan
diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai penja-
baran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan
tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan berpedo-
man kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 7
c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai
dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang
akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2018.
1.4. Sistematika Penyusunan
Sistematika Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 –
2018 adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusu-
nan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.
BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bappeda Provinsi
Jawa Tengah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organi-
sasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai
Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan;
telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pela-
yanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L,
telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu
strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait
dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta
rumusan strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah
lima tahun mendatang.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 8
BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah lima tahun
mendatang.
BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi Bappeda Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan
indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII Penutup
Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran
dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
Bappeda Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perang-
kat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa
Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor
81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tugas
pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan
statistik, serta mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan sta-
tistik;
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang
kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependu-
dukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan
statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pemba-
ngunan dan statistik;
e. Pelaksanaan kesekretariatan Bappeda;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah terdiri dari
Kepala Bappeda yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 10
Bidang Perekonomian, Bidang Pemerintahan dan Kependudukan, Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, UPTB, dan Kelompok Jabatan
Fungsional. Bagan struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah
dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 11
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah
SUBBIDANG
PEMERINTAHAN DAN
PEMBERDAYAAN
PERDESAAN
PERBIBITAN
KEPALA
BIDANG PEREKONOMIAN
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KEPENDUDUKAN
SUBBIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
HEWAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN
MENTAL SPIRITUAL
SUBBIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUBBIDANG SUMBER
DAYA ALAM DAN
PERTANIAN
SUBBIDANG EKONOMI,
KEUANGAN, INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN
SUBBIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
SUBBIDANG
INFRASTRUKTUR
SUBBIDANG
PENGEMBANGAN
WILAYAH
KEPALA UNIT STATISTIK,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
SUB BAG UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
SUB BAG
KEUANGAN
SUB BAG
PROGRAM
SUBBAGIAN TATA USAHA
KASI STATISTIK, DATA &
INFORMASI
KASI PENGENDALIAN &
EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 12
Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari
organisasi Bappeda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Sekretariat
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelaya-
nan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan,
umum dan kepegawaian.
b. Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelaya-
nan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelaya-
nan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelaya-
nan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepega-
waian;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian yaitu Program,
Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :
1) Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan
tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan
di bidang program meliputi koordinasi perencanaan, peman-
tauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem infor-
masi;
2) Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan
tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 13
di bidang keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi,
pembukuan dan akuntansi;
3) Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordanisan
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi,
dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi
pengelolan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi
dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perleng-
kapan.
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoor-
dinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental
spiritual serta kesejahteraan sosial.
b. Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental
spiritual;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahkan 2 (dua) subbidang
yaitu Subbidang Pendidikan dan Mental Spiritual, dan Kesejah-
teraan Sosial, dengan tugas :
1) Subbidang Pendidikan dan Mental Spiritual : melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordi-
nasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusu-
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 14
nan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan
mental spiritual, meliputi urusan bidang pendidikan, kepemu-
daan dan olahraga, kebudayaan, perpustakan, ilmu pengetahuan
dan teknologi, dan agama;
2) Subbidang Kesejahteraan Sosial : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan,
fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pem-
bangunan di bidang kesejahteraan sosial, meliputi urusan
bidang kesehatan dan sosial.
3. Bidang Perekonomian
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordi-
nasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan
pertanian, ekonomi, keuangan industri dan perdagangan.
b. Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan
pertanian;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, keuangan
industri dan perdagangan;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Perekonomian membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu
Subbidang Sumber Daya Alam dan Pertanian, dan Ekonomi,
Keuangan, Industri, dan Perdagangan, dengan tugas :
1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Pertanian : melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 15
perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan
pertanian, meliputi urusan bidang ketahanan pangan, pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, serta
kelautan dan perikanan;
2) Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan :
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi,
keuangan, industri dan perdagangan, meliputi urusan bidang
koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, pariwisata,
penanaman modal, BUMD, serta keuangan daerah.
4. Bidang Pemerintahan dan Kependudukan
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordi-
nasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pember-
dayaan perdesaan, kependudukan dan keluarga berencana.
b. Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pem-
berdayaan perdesaan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan
keluarga berencana;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Pemerintahan dan Kependudukan membawahkan 2 (dua)
subbidang yaitu Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan
Perdesaan, dan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan
tugas :
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 16
1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Perdesaan : mela-
kukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoor-
dinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusu-
nan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan
pemberdayaan perdesaan, meliputi urusan bidang komunikasi
dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepe-
gawaian, persandian, statistik, perpustakaan dan kearsipan,
serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
2) Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana : melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan
keluarga berencana, meliputi urusan bidang kependudukan dan
catatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberda-
yaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordi-
nasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengem-
bangan wilayah.
b. Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-
sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan
perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 17
c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan 2
(dua) subbidang yaitu Subbidang Infrastruktur, dan Pengembangan
Wilayah, dengan tugas :
1) Subbidang Infrastruktur : melakukan penyiapan bahan peru-
musan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi
dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan
di bidang infrastruktur, meliputi urusan bidang bina marga dan
pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, serta energi dan
sumberdaya mineral;
2) Subbidang Pengembangan Wilayah : melakukan penyiapan ba-
han perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan,
fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan
pembangunan di bidang pengembangan wilayah, meliputi
urusan bidang cipta karya dan penataan ruang, perumahan
rakyat, pertanahan, dan lingkungan hidup.
6. Unit Statistik, Pengendalian dan Evaluasi (SPE)
a. Tugas:
Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis
penunjang Badan di Bidang Statistik, serta Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Fungsi:
1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang statistik, data
dan informasi serta pengendalian dan evaluasi;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang statistik,
data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi;
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang statistik, pengen-
dalian dan evaluasi;
4) Pengelolaan ketatausahaan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
c. Unit SPE terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian
dan Evaluasi, dan Seksi Statistik, Data dan Informasi, dengan
tugas :
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 18
1) Subbagian Tata Usaha : melakukan penyiapan bahan program,
kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan per-
lengkapan;
2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi : melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi perenca-
naan pembangunan;
3) Seksi Statistik, Data dan Informasi : melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan statistik
dasar, pemberian dukungan penyelenggaraan survei, pembinaan
dan fasilitasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota,
pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaran statistik
skala kabupaten/kota, pengelolaan statistik sektoral skala
provinsi, serta penyusunan data dan informasi perencanaan
pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
1). Jabatan Fungsional Perencana
a. Tugas:
Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan peren-
canaan.
b. Fungsi:
i) Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi per-
masalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan,
pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana
pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil
pelaksanaan.
ii) Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan
karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penya-
duran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara
aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, ber-
partisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman
modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang
perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 19
iii) Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk
mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang peren-
canaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencana-
an dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana.
iv) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bappeda.
2). Jabatan Fungsional Arsiparis
a. Tugas:
Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan
kearsipan.
b. Fungsi:
i) Melaksanakan pengelolaan arsip meliputi ketatalaksanaan
kearsipan pengolahan arsip, perawatan dan pemeliharaan
arsip, pelayanan kearsipan, publikasi kearsipan.
ii) Pengembangan profesi arsiparis meliputi pembuatan karya
tulis/ilmiah di bidang kearsipan, menyusun standar/
pedoman kearsipan, penerjemahan/penyaduran buku di
bidang kearsipan, menemukan teknologi tepat guna bidang
kearsipan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan
buku di bidang kearsipan, berpartisipasi secara aktif dalam
pemaparan draft/pedoman modul di bidang kearsipan, studi
banding di bidang kearsipan dan pengembangan di bidang
kearsipan.
iii) Melakukan aktivitas penunjang kearsipan dalam bentuk
mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang kear-
sipan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang kearsipan
dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan kearsipan.
iv) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bappeda.
2.2 Sumber Daya Bappeda
2.2.1.Kondisi Kepegawaian
Jumlah pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31
Desember 2013, tercatat sebanyak 157 orang. Keadaan pegawai
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 20
berdasarkan pedidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai
berikut:
a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Gambaran mengenai pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah
NO BIDANG PENDIDIKAN (Orang) TOTAL
(Orang) SD SLTP SLTA SAR MUD S-1 S-2 S-3
1 Sekretariat 1 5 22 8 24 8 - 68
2 Kesra - - 1 1 7 4 - 13
3 Perekonomian - - 2 - 5 9 - 16
4 Pemduk - - 2 - 9 5 - 16
5 IPW - - 2 - 3 10 - 15
6 Fungsional Tertentu
- - - - 3 3 - 6
7 UPTB - SPE - - 5 2 6 8 - 21
8 PHL 1 - 1 - - - - 2
Jumlah (Orang) 2 5 35 11 57 47 0 157
Persentase (%) 1,27 3,18 22,29 7,01 36,31 29,94 0 100
Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat
pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2),
sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (66,25%).
b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin
Komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan
jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin
(Desember Tahun 2013)
NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang)
TOTAL (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Sekretariat 40 28 68
2 Kesra 5 8 13
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 21
NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang)
TOTAL (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN
3 Perekonomian 6 10 16
4 Pemduk 9 7 16
5 IPW 11 4 15
6 Fungsional
Tertentu 4 2 6
7 UPTB – SPE 11 10 21
8 PHL 2 - 2
Total (Orang) 88 69 157
Persentase (%) 56,05 43,95 100
Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai
laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari seba-
rannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak
dibanding perempuan kecuali di Bidang Kesra dan Perekonomian.
c. Pegawai berdasarkan golongan
Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi
Jawa Tengah terbanyak adalah pegawai Golongan III (71,52%). Secara
lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat
pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan
NO BIDANG GOLONGAN (Orang) Total
(Orang) I II III IV
1 Sekretariat 4 17 44 3 68
2 Kesra - - 13 - 13
3 Perekonomian - - 11 5 16
4 Pemduk - - 14 2 16
5 IPW - 1 11 3 15
6 Fungsional
Tertentu - - 3 3 6
7 UPTB - SPE - 3 11 7 21
Jumlah (Orang) 4 21 107 23 157
Persentase(%) 2,5 13,38 68,15 14,65 100
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 22
2.2.2.Kondisi Prasarana dan Sarana
Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap
operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana
telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia
cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan
kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki
oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013
NO SARPRAS JUMLAH SATUAN
1 Komputer 112 Unit
2 Monitor 9 Unit
3 Printer 129 Unit
4 Notebook / Laptop 44 Unit
5 LCD Proyektor 19 Unit
6 Mesin Tulis / Mesin Ketik 13 Unit
7 AC Sentral 48 Unit
8 AC Split 52 Unit
9 AC Casette 4 Unit
10 Televisi 5 Unit
11 Telepon External 19 Unit
12 Sound System 2 Unit
13 Filling Cabinet 140 Unit
14 LAN (Local Net Working) 2 Jaringan
15 Kendaraan Roda 4 13 Unit
16 Kendaraan Roda 2 11 Unit
17 Ruang Sidang
- Lantai II 30 Orang
- Lantai IV 50 Orang
- Lantai V 100 Orang
- Lantai VI A 250 Orang
- Lantai VI B 70 Orang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 23
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda
Gambaran kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari
Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 24
Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur di lingkungan Bappeda
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatnya sumber daya manusia Bappeda yang memiliki kompe-tensi di bidang perenca-naan pembangunan daerah
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Tersedianya prasarana dan sarana yang repre-sentatif dan memadai
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Tersedianya jaringan (networking) perenca-naan dan pemanatauan yang transparan dan partisipatif
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Terselenggaranya proses /mekanisme perencana-an pembangunan daerah
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 25
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
6. Tersusunnya dokumen
perencanaan pembangu-nan di daerah seperti: RPJPD, RPJMD, RKPD dan RAPBD
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pro-gram pembangunan lin-tas daerah dan sektoral, di lingkup daerah, regional dan nasional
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Tersusunnya laporan pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan Rapetada, RAPBD
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Tersusunnya rumusan hasil monitoring dan evaluasi, sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan tahap berikutnya
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Semakin tingginya kualitas produk-produk perencanaan daerah
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 26
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi
No
Indikator Kinerja sesuai
Tugas & Fungsi SKPD
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun Ratio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rata-rata
Pertumbuhan
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Belanja
Tidak
Langsung
8.785.648.000 8.971.626.000 10.031.281.000 10.391.148.000 11.463.893.000 7.701.251.777 8.647.236.307 9.777.083.388 10.214.148.559 11.190.956.797 87,66% 96,38% 97,47% 98,30% 97,62% 669.561.250 872.426.255
Belanja
Pegawai
8.785.648.000 8.971.626.000 10.031.281.000 10.391.148.000 11.463.893.000 7.701.251.777 8.647.236.307 9.777.083.388 10.214.148.559 11.190.956.797 87,66% 96,38% 97,47% 98,30% 97,62% 669.561.250 872.426.255
2 Belanja
Langsung
19.761.710.000 21.235.199.000 22.814.148.000 22.505.283.000 23.005.174.000 19.145.331.425 20.887.565.608 22.388.844.648 22.111.696.346 22.227.850.130 96,88% 98,36% 98,14% 98,25% 96,62% 810.866.000 770.629.676
- Belanja
Pegawai
3.738.250.000 3.488.892.000 4.189.810.000 4.181.875.000 5.420.320.000 3.611.868.400 3.453.343.000 4.137.926.750 4.148.434.600 5.289.857.000 96,62% 98,98% 98,76% 99,20% 97,59% 420.517.500 1.677.988.600
- Belanja
Barang
dan Jasa
15.558.585.000 16.642.205.000 16.693.816.000 17.465.094.000 16.208.304.000 15.075.767.775 16.410.495.206 16.478.774.548 17.187.021.546 15.616.515.830 96,90% 98,61% 98,71% 98,41% 96,35% 162.429.750 135.187.014
- Belanja
Modal
464.875.000 1.104.102.000 1.930.522.000 858.314.000 1.376.550.000 457.695.250 1.023.727.402 1.772.143.350 776.240.200 1.321.477.300 98,46% 92,72% 91,80% 90,44% 96,00% 227.918.750 215.945.513
TOTAL
BTL+BTL
28.547.358.000 30.206.825.000 32.845.429.000 32.896.431.000 34.469.067.000 26.846.583.202 29.534.801.915 32.165.928.036 32.325.844.905 33.418.806.927 94,04% 97,78% 97,93% 98,27% 96,95% 1.480.427.250 1.643.055.931
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (data diolah)
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda kurun waktu
lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang
ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung
pencapaian target dan sasaran RPJMD.
1. Tantangan
Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kom-
petensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam
rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Jawa Tengah yang baik
dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,
dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung
kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM peren-
cana sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabu-
paten/Kota masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.
Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan
yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta
relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih
maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat
terhadap perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah, sehingga
tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Jawa Tengah.
Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda ke depan
adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak
terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung
proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses
informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh
lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di
Jawa Tengah.
2. Peluang
Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional
semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di
dalamnya Provinsi Jawa Tengah, seperti cara pandang tentang demokrasi,
perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif,
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 28
globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.
Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai
satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab
peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah
yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan
pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan
kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan
formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang
pengembangan komptensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang
berkualitas.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 29
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda
Sumber daya Bappeda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM),
anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan
menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber
daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian
tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun
waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka
dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda
yaitu:
1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan
SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung
tercapainya reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan
dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis
Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem
penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
7. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya
hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan seba-
gai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 30
8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan
kurang efektifnya proses perencanaan;
9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan sektoral dan kewilayahan.
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah
Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang
tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Proses
telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-
hambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 - 2018.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 - 2018, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa
Tengah tahun 2013-2018, adalah :
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”
Mboten Korupsi Mboten Ngapusi
Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai
berikut :
Sejahtera
Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang
terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air
bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau
ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan
sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik,
mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubu-
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 31
ngan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu
membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana
dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan
publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpe-
lihara dengan baik.
Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu
ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan
tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan
sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebu-
tuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan
politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta
dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan
perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambu-
ngan.
Berdikari
Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan
sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun
Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan
mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa
Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat
dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama
yang saling menghormati.
Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu
dilakukan, yaitu:
1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di
Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan
pihak eksternal;
2. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi,
kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa
Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan
kekuatan sendiri;
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 32
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri
secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan. Kerja-
sama yang mengikat keterpaksaan, ketergantungan, dan merugikan
Jawa Tengah baik secara langsung mapun tidak langsung, serta
jangka pendek maupun jangka panjang harus ditolak dengan tegas.
Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan
informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transpor-
tasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalang-halangi oleh jarak
dan batas-batas wilayah administrasi, serta dapat dengan mudah melin-
tasi batas. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia namun tidak mengingkari realitas globalisasi atau
mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak
di Indonesia dan dunia.
Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang
tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai
promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdaga-
ngan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan
teknologi maupun bidang terkait lainnya.
Prinsip Berdikari adalah juga membuka ruang bagi seluruh rakyat
Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengam-
bilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga
memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi
dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan
prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan
hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan,
karya dan produk rakyat. Jalan untuk mengubah ketidakberdayaan
rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan
ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan
pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri
mereka secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan,
ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa,
maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan mereka.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 33
Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terben-
tuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik,
sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergis. Prinsip ini ditunjukkan
dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas
serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangun-
nya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan
pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan
antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang
bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah
dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan;
dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondu-
sivitas politik daerah.
Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola
pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak
luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-
luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset
Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil
untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan
Jawa Tengah. Sistem tata kelola demikian membutuhkan aparatur
pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai
pelayan masyarakat yang “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejah-
teraan yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Jawa
Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara
politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial
budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun
perbuatan, dengan tindakan dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi”.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 34
Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk
memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka
ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :
a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di
Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di
Bidang Kebudayaan;
b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menang-
gulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi”;
d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan
Persatuan dan Kesatuan;
e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang
Banyak;
f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutu-
han Dasar Masyarakat;
g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 tersebut ditetap-
kan 11 (sebelas) Program Unggulan, yaitu :
1. Pendidikan Politik Masyarakat;
2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;
3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan Desa Mandiri;
5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6. Rakyat Sehat;
7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 35
8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;
9. Pembangunan Infrastruktur;
10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo;
11. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.
Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah
tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan
statistik, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh
misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.
Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja
pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pemba-
ngunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah
antara lain :
a. Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
b. Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca
Sarjana;
c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelaya-
nan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk
pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :
a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan
SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung
tercapainya reformasi birokrasi;
e. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan
dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 36
Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
f. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem
penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
g. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akurat-
nya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan
sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
h. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan
kurang efektifnya proses perencanaan;
i. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan sektoral dan kewilayahan.
A. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian /lembaga
yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan
perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam
pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2010-2014 memiliki panduan
yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun
2010-2014 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Renstra
Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Tahun 2010-2014.
Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk
kurun waktu 2010-2014 memiliki visi yaitu, “Mewujudkan Kementerian
PPN/Bappenas yang andal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung
pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Guna mewujudkan visi
tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran
Kementerian PPN/Bappenas. Misi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam
rangka:
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 37
a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintah maupun antara pusat dengan daerah;
b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkua-
litas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi
proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan
pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas
Kementerian PPN/Bappenas.
Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana
disebutkan di atas, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) tujuan
yang seusai dengan peta strategis yang telah disusun Bappenas yaitu
sebagai berikut:
1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang
berkualitas;
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam
kaitan kebijakan pembangunan nasional.
Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yaitu
sebagai berikut:
a. Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah “Terwujudnya rencana
pembangunan jangka menengah, sasaran nasional dan tahunan
(RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar
ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang
diukur dari (indikator):
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 38
a). RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 sampai dengan 2014
memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
b). Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dan
RPJPN;
c). Persentase kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi,
misi, dan program Presiden terpilih;
d). Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan
RPJMN.
2. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders)
terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari:
a). Pendapat stakeholders tentang penyusunan RPJMN;
b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah
ditetapkan.
3. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders)
terhadap RKP, diukur dari:
a). Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP;
b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah
ditetapkan.
b. Sasaran strategis dari tujuan kedua adalah “Terlaksananya penu-
gasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebija-
kan pembangunan nasional”, adalah persentase tingkat keberhasilan
pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.
Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/
Bappenas Tahun 2010-2014 dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2013 maka dapat ditelaah sebagai berikut:
a). Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi
Jawa Tengah terhadap pencapaian Renstra Kementerian PPN/
Bappenas Tahun 2010-2014.
Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas
Tahun 2010-2014, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008-2013 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat
pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008-2013 yaitu meningkatnya kualitas dokumen
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 39
perencanaan pembangunan daerah. Dengan sasaran tersebut, secara
langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda
Provinsi Jawa Tengah akan berdampak pada penyusunan perenca-
naan pembangunan nasional.
b). Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa
Tengah terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2010-2014.
Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah
terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-
2014 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang
telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa
Tengah saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Sebagaimana dike-
tahui bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Bappeda Provinsi
Jawa Tengah memiliki kesamaan yang mendekati dengan sasaran
Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkung-
an Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan
ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pemba-
ngunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi
Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis,
perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpo-
tensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang
sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap
RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26
Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan
revisi RTRW.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 40
RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat
umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih
operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi
dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis provinsi sebanyak 61
kawasan. Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang,
Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD
Provinsi Jawa Tengah, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD
terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan
dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga berkewajiban
memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program
perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran II tentang
Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan tran-
sportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana
pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawa-
san strategis provinsi. Program-program yang memerlukan dukungan
Bappeda secara langsung antara lain: Rehabilitasi dan Pemantapan
Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya; Rehabilitasi dan Pemantapan
Fungsi serta Pengendalian dan Pengelolaan Kawasan Kawasan Rawan
Bencana; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengemba-
ngan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat; Pengembangan Agropoli-
tan; Pengembangan Agromarinepolitan; Pengembangan Kawasan Pariwi-
sata; Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
dan Perdesaan; Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis
Provinsi.
KLHS RPJMD Tahun 2013-2018 dilakukan bersamaan dengan
Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2013-
2018 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan
dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program
berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dari hasil penapisan yang dilakukan dari 153 program prioritas
dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang memiliki keterkaitan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 41
dengan isu strategis, maka terpilih 25 program prioritas yang memiliki
pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/ dampak
terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi
atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pemba-
ngunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi
atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk mening-
katkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi
permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi
yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.
Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis
terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan
penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan Jawa Tengah jangka menengah, maka dapat ditetapkan
isu strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah yaitu :
1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan
SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan
horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;
3. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan
dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis
Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Kurang optimalnya pengelolaan data dan pelaporan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 42
5. Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/
kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan
yang akan datang.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 43
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata
pemerintahan yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap
adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan
semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyeleng-
garaan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang
perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan
ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus
disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga
dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapai-
nya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini
perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018.
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi
yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang
diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah :
Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah dan statistik, Bappeda secara proaktif berperan
dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui
pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan
koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan
konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan
"Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan
Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan
Berkelanjutan."
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 44
pembangunan. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan
sebagai berikut :
Profesional; pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai lembaga peren-
cana yang profesional bermakna kondisi kerja yang didukung oleh SDM
dengan kapasitas dan kompetensi yang berkualitas dalam mendukung
capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan
nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertang-
gungjawabkan.
Partisipatif; mendasarkan pada paradigma dan ketentuan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya dengan menerapkan asas dan pendekatan partisipatif, yaitu
pelibatan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
Inovatif; dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan
pembangunan yang baru dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemi-
kiran dan kemampuan imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konser-
vatif (out of the box).
Guna mewujudkan visi BAPPEDA Tahun 2013-2018 di atas, maka
dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi
tersebut, yaitu :
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.
Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesi-
onalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi
kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas peren-
canaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para
perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat inter-
sektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumber-
daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam
mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga
perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda
lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih
mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 45
yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan
berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah
semakin berkualitas.
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik
daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.
Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang
baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila dida-
sarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis
sistem teknologi informasi.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,
horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku
kepentingan.
Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penye-
lenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya
koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting
dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian
untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pem-
bangunan daerah yang telah ditetapkan.
Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan
daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh
pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga
dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan
lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang
lebih tinggi.
5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.
Dalam pelaksanaan proses pembangunan diperlukan koordinasi oleh
semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna
mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan.
Disamping itu dilaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan
pembangunan pada tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas perenca-
naan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan
melalui pengembangan teknik manajemen perencanaan yang baru.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 46
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh
Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun
2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :
A. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM
Tujuan : Menciptakan SDM yang semakin berkualitas
Sasaran :
Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.
B. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien
Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstan-
darisasi dan terdokumentasi dengan baik
Sasaran :
1. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan peker-
jaan;
2. Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.
C. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik
daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi peren-
canaan dan pengendalian pembangunan daerah
Sasaran :
1. Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah;
2. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang
lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan
pengendalian pembangunan.
D.Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,
horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku
kepentingan
Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku
kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah
Sasaran :
1. Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 47
pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
2. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses
perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
E. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.
Tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi
untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Sasaran :
1. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan
2. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan.
Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi, dapat dilihat pada
Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM
1 Mencipta-
kan SDM
yang
semakin
berkualitas
a. Meningkatn
ya proporsi
SDM yang
memiliki
kompetensi.
a. Persentase
SDM yang mengikuti
diklat
perencanaa
n dan diklat
pendukung.
15%
20%
25%
30%
35%
Misi 2 : Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien
2 Meningkatka
n
mekanisme
kerja yang
terstruktur,
terstandaris
a. Meningkatny
a ketepatan
dan kecepa-
tan dalam
pelaksanaan
pekerjaan.
a. Persentase
penyelesaian
pekerjaan
sesuai target
rencana
kerja operasional.
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 48
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018
asi dan
terdokument
asi dengan
baik.
b. Optimalisasi
pengelolaan
prasarana
sarana per-
kantoran
b. Persentase pemenuhan prasarana sarana perkantoran
100% 100%
100%
100%
100%
Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
3 Meningkatk
an kualitas
dan kapasi-
tas sistem
informasi
perencanaa
n dan
pengen-
dalian pem-
bangunan
daerah.
a. Optimalisasi
kinerja
sistem infor-
masi peren-
canaan dan
pengendali-
an pemba-
ngunan
daerah.
a. Persentase
penggunaan sistem perencanaan dan pengen-dalian dalam pembangu-nan daerah.
100% 100% 100% 100% 100%
b. Optimalisasi
penyediaan
data dan
informasi
hasil pemba-
ngunan yang
lebih cepat
(realtime) dan
akurat untuk
kepentingan
perencanaan
dan pengen-
dalian pem-
bangunan.
b. Persentase ketepatan dan keaku-ratan penye-diaan data dan infor-masi dalam perencanaan pembangu-nan.
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan
vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan 4 Meningkatka
n kualitas
koordinasi
dan
keterlibatan
pemangku
kepentingan
a. Sinerginya
perencanaan
pembangu-
nan Provinsi
dengan
perencanaan
pembangu-
a. Persentase kesesuaian
prioritas
program/kegi
atan dalam
dokumen
RKPD dengan RPJMD.
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 49
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018
dalam proses
perencanaan
dan
pengendalian
pembanguna
n daerah.
nan nasional
dan kabu-
paten/kota.
b. Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat.
100% 100% 100% 100% 100%
b. Meningkat-
nya partisi-
pasi
pemangku
kepentingan
dalam pro-
ses perenca-
naan dan
pengendali-
an pemba-
ngunan
daerah.
c. Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 5 : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif
5 Meningkatk
an kualitas
pengendali-an, monitor-
ring dan
evaluasi
untuk men-
dukung pe-
rencanaan pembangun
an daerah.
a. Optimalisa-si koordina-si pengen-dalian dan pelaporan pelaksana-an pemba-ngunan daerah.
a. Persentase koordinasi pengendalian dan pelapo-ran pelaksa-naan pemba-ngunan dengan pe-manfaatan sistem infor-masi pengen-dalian.
100% 100% 100% 100% 100%
b. Optimalisasi kualitas ha-sil monito-ring dan evaluasi pelaksanaan pembangu-nan.
b. Persentase hasil moni-toring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan.
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 50
4.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan Bappeda merupakan cara dan arah tindakan yang
diambil oleh Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Bappeda dapat dijabarkan sebagai
berikut :
Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM
1 Menciptakan
SDM yang
semakin
berkualitas.
a. Meningkatn
ya proporsi
SDM yang
memiliki
kompetensi.
a. Peningkatan keikutsertaan pegawai dalam diklat.
b. Penataan SDM pegawai sesuai
dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan.
c. Peningkatan formasi jabatan fungsional
perencana.
a. Meningkatkan kompetensi perencanaan
bagi seluruh PNS
b. Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pen-
didikan, kom-petensi dan
pengalaman penugasan.
Misi 2 : Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien
2 Meningkatkan mekanisme kerja yang
terstruktur, terstandarisasi dan
terdokumentasi dengan baik.
a. Meningkatnya ketepatan dan
kecepatan dalam pelaksanaan
pekerjaan.
b. Persentase pemenuhan prasarana
sarana perkantoran.
a.Peningkatan perencanaan dan pengendalian
kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
b. Peningkatan mana-jemen dan pola kerja
yang efektif. c. Peningkatan
prasarana dan
sarana kantor yang mendukung kinerja pegawai.
a. Penyelenggara-an rapat koor-dinasi pengen-
dalian kegiatan internal.
b. Inventarisasi
dan pendaya-gunaan serta
pemenuhan kebutuhan prasarana dan
sarana kantor.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 51
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
Meningkatkan
kualitas dan
kapasitas sistem
informasi peren-
canaan dan
pengendalian
pembangunan
daerah.
a. Optimalisasi
kinerja sis-
tem informasi
perencanaan
dan pengen-
dalian pem-
bangunan
daerah.
a. Pemanfaatan sistem
perencanaan dan pengendalian pem-bangunan melalui
optimalisasi SDM dan sarana IT.
b. Optimalisasi sistem pengelolaan infor-masi dan dokumen-
tasi perencanaan pembangunan
daerah. c. Peningkatan penge-
lolaan dan keterse-
diaan database pe-rencanaan pemba-ngunan daerah.
d. Peningkatan kerja-sama dengan
lembaga penyedia data dan informasi.
a. Meningkatkan
kualitas SDM, sarpras dan sistem peren-
canaan dan pengendalian
pembangunan daerah berbasis teknologi
informasi. b. Pengembangan
sistem pengelolaan informasi dan
dokumentasi perencanaan pembangunan
daerah yang informatif,
menarik, serta mudah diakses masyarakat.
b. Optimalisasi
penyediaan
data dan
informasi
hasil pemba-
ngunan yang
lebih cepat
(realtime) dan
akurat untuk
kepentingan
perencanaan
dan pengen-
dalian pem-
bangunan.
c. Meningkatkan kualitas
manajemen database untuk
perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 52
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Misi 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,
horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan
4 Meningkatkan kualitas koor-
dinasi dan keterlibatan pemangku
kepentingan dalam proses
perencanaan dan pengen-dalian pemba-
ngunan daerah.
a. Sinerginya perencanaan
pembangu-nan Provinsi dengan
perencanaan pembangu-
nan nasional dan kabupa-ten/ kota.
b. Meningkat-nya partisi-pasi pemang-
ku kepenti-ngan dalam
proses peren-canaan dan pengendalian
pembangu-nan daerah.
a. Mengoptimalkan koordinasi perenca-
naan pembangunan dengan Pusat, Kabu-paten/Kota dan para
pemangku kepenti-ngan melalui fasili-
tasi dan koordinasi intensif.
b. Peningkatan partisi-
pasi pemangku ke-pentingan dalam perencanaan pem-
bangunan melalui forum perencanaan
(musrenbang) dan pemanfaatan sistem informasi perenca-
naan secara on line.
a. Meningkatkan koordinasi
perencanaan pembangunan daerah.
b. Meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan.
Misi 5 : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif
5 Meningkatkan
kualitas pengendalian, monitoring dan
evaluasi untuk mendukung perencanaan
pembangunan daerah.
a. Optimalisasi
koordinasi pengendalian dan pelapo-
ran pelaksa-naan pemba-ngunan
daerah.
b. Optimalisasi kualitas hasil monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pembangu-
nan.
a. Peningkatan koordi-
nasi pengendalian dan pelaporan pelak-sanaan pembangu-
nan daerah. b. Peningkatan peman-
faatan sistem infor-
masi pengendalian pembangunan dae-
rah secara on line. c. Peningkatan kualitas
analisis hasil moni-
toring dan evaluasi pembangunan
daerah.
Meningkatan
kualitas pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 53
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda, melalui tujuan dan
sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu
penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang
disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.
Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut,
maka Bappeda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan fokus kegiatan
pada:
a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah;
b. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan fokus
kegiatan pada:
Pemeliharaan gedung kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, ken-
daraan dinas, meubelair serta peningkatan sarana dan prasarana.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan fokus kegiatan pada:
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan fokus
kegiatan pada:
Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
Peningkatan kualitas SDM Perencana.
6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan fokus
kegiatan pada :
Koordinasi pengembangan wilayah perbatasan.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan
pada:
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 54
a. Peningkatan perencanaan umum pembangunan daerah
b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan fokus kegiatan
pada:
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian.
9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan fokus
kegiatan pada :
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kepen-
dudukan.
b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat.
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam,
dengan fokus kegiatan pada :
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah;
b. Bantuan luar negeri WISMP 2;
c. Peningkatan kinerja penataan ruang;
d. Pendampingan pelaksanaan kebijakan nasional AMPL.
11. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, dengan
fokus kegiatan pada :
Koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah;
Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut,
selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan
indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan
datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan
misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2013 – 2018
dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 55
Tabel 5.1
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENCANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BELANJA 33.418,80
24.386,84
24.767,34
26.161,34
27.892,08
29.316,32
131.848,95
-
BELANJA
TIDAK LANG-SUNG
-
11.19
0,95
10.857
,84
10.833
,2
10.834
,35
10.892
,29
11.226
,55
53.969,
26
- BELANJA LANG-SUNG
- 22.227,85
13.529 13.934,14
15.326,99
16.999,79
18.089,77
77.879,69
Tujuan 1:
Menciptak
an SDM
yang sema-
kin ber-
kualitas
a.Mening
katnya
proporsi
SDM
yang me-
miliki
kompete
nsi
Persentase SDM yang mengikuti diklat pe-
rencanaan dan diklat pendu-kung
- a. Program Peningkatan Kapasi-tas Sum-
berdaya Aparatur Kegiatan Pendidik-
an dan Pe-latihan Formal)
Prosentase SDM peserta pendidikan dan pelatihan
a. Jumlah SDM yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
100%
-
100%
75 orang
324,32
324,32
100%
80 orang
357
357
100%
85 orang
393
393
100%
90 orang
432
432
100%
95 orang
475
475
100%
606 orang
1.981,32
1.982
Sekretariat
Jakarta, Jateng, DIY, Jabar
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 56
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
Tujuan 2: Mening-katkan mekanis-
me kerja yang ter-struktur, terstanda
risasi dan ter-dokumen-tasi
dengan baik.
a.Ketepatan dan kecepatan dalam pe-
laksanaan pekerjaan b.Optima-lisasi pe-
ngelolaan prasarana sarana perkanto-
ran
Persentase penyelesaian kegia-tan sesuai
target ren-cana kerja operasio- nal.
- a.Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur :
a. persentase pemeliharaan gedung/kan-tor, kendara-
an dinas ope-rasional, pera-latan kantor dan rumah
tangga
100% 100% 4.452,9
100% 4.180,43
100% 3.951,24
100% 3.771,79
100% 4.015,61
100% 20.371,97
- 1 Kegiatan
Pengada-an kenda-raan dinas /operasio-
nal
Jumlah ken-
daraan dinas
2
mobil
6 mobil;
2 motor
1.344,4
1 mobil
2 motor
448,37
1 mobil
2 motor
448,37
1 mobil
2 motor
232
1 mobil
2 motor
232
10 mobil
10 motor
2.705,1
4
Sekretari
at
Semarang
- 2 Kegiatan Pengadaan
/Peningkatan Sarpras dan Prasa-rana
Gedung Kantor
Jumlah
sarpras
93 unit; 2
paket
100 unit;3
paket
715
116 Unit;
913,77
106 unit
581,47
93 unit
442,47
93 unit 442,47
508 unit
2.420,18
Sekretariat
- 3 Kegiatan
Pemeliha-raan rutin /berkala gedung
kantor
Jumlah pe-
meliharaan rutin/berka-la gedung kantor
1 paket
1 paket
313,83
1 paket
348
1 paket
382
1 paket
420
1 paket
466 5 paket
1.929,8
3
Sekretari
at
- 4 Kegiatan Pemelihara
an rutin /berkala kendaraan
Jumlah pe-
meliharaan rutin/ berka-la kendaraan dinas
14 roda empat;
19 roda dua
20 roda empat;
21 roda dua
687,8
9
20 roda empat;
21 roda dua
722,29
20 roda empat;
21 roda dua
758,40
20 roda empat;
21 roda dua
796,32
20 roda empat;
21 roda dua
836,14 20 roda empat; 21
roda dua
3.801,05
Sekretariat
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 57
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
dinas/ope-rasional.
- 5 Kegiatan Pemeliha-raan rutin
/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah pe-meliharaan rutin/berka-
la perleng-kapan
1 paket (Ac 92; lift
2;diesel3)
1 paket 233
1 paket 256
1 paket 275
1 paket 305
1 paket 335
5 paket 1.404
Sekretariat
- 6 Kegiatan
Pemeliharaan rutin /berkala
meubelair
Jumlah pe-
meliharaan rutin/berka-la meubeleur
1 paket
(205 unit)
1 paket 20,26
1 paket 23
1 paket 25
1 paket 27
1 paket 30
5 paket 125,26
Sekretari
at
- 7 Kegiatan Pemeliha-
raan ru-tin/berka-la peralat-an kantor
dan ru-mah tangga
Jumlah pe-
meliharaan rutin/ berka-la peralatan kantor dan
rumah tangga
1 paket (alarm;
hydran; pompa air;telp; kompute
r, mesin tik)
1 paket 563,52
1 paket 619
1 paket 681
1 paket 749
1 paket 824
5 paket 3.436,52
Sekretariat
- 8 Kegiatan Peningkat-an sarpras kantor
Jumlah sarpras
1 paket (ruang;km mandi)
Interior r.kerja;
575 Interior r sidang; km mandi,
perenc utilitas gedung dan tmpt
parkir
850 Interior r kerja, rehab gedung
800 Interior r kerja
800 Interior r kerja
850
Interior r kerja, rehab gedung,
3.875
Sekretariat
- b. Program peningkat
an disi-plin apa-ratur
Persentase pakaian dinas
beserta kelengkapannya
100% 100%
168,53
100% 185,38
100% 203,92 100% 224,31
100% 246,75
100% 1.028,91
Sekretariat
Jakarta, Jateng,
DIY, Jabar
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 58
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
- Keg. Pe-ngadaan pakaian dinas be-
serta ke-lengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapann
ya.
165 setel
165 setel
168,53
165 setel
185,38
165 setel
203,92
165 setel
224,31
165 setel
246,75
825 setel
1.028,91
Sekretariat
Jakarta, Jateng, DIY, Jabar
- d. Program Peningkatan Kapa-sitas Kelemba gaan Pe-rencanaan Pembangu
nan Daerah
Persentase peningkatan SDM
100% 100%
166 100%
200 100%
225 100%
250 100%
275 100%
1.116 Sekretariat
Jawa Tengah
- Kegiatan Peningkat-an Kuali-tas Sum-berdaya Manusia Perencana
Jumlah ke-
giatan pem-binaan pega-wai, curah pendapat/FG
D, penilaian angka kredit (TPAK)
6 keg
6 keg
166 6 keg
200 6 keg
225 6 keg
250 6 keg
275 30 keg
1.116 Sekretari
at
Jawa
Tengah
1.06.1.06.01.01.01
e. Program Pelayanan Administrasi Per-
kantoran :
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 100%
5.746,09
100%
5.910,39
100%
6.061,19
100%
6.214.19
100%
6.214,19
100%
30.146,05
1.06.1.06.01.0
1.01.0001
1 Kegiatan Penyediaa
n jasa su-rat me-nyurat
Jumlah Biaya Pengiriman
Surat & Pem-belian Benda-benda pos
Prov, 35
Kab /Kota
Prov, 35
Kab /Kota
34 Prov, 35
Kab /Kota
34 Prov, 35 Kab
/Kota
34 Prov, 35 Kab
/Kota
34 Prov, 35 Kab
/Kota
34 Prov, 35 Kab
/Kota
170 sekretariat
- 2 Kegiatan penyediaan jasa ko-munikasi,
Jumlah penyediaan jasa komunikasi,
Prov Jateng
12 bln
1.265
12 bln
1.390
12 bln
1.530
12 bln
1.683
12 bln 1.683
12 bln 7.551 sekretariat
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 59
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
sumber daya lis-trik dan air
sumber daya listrik dan air
- 3 Kegiatan jaminan barang
milik daerah
Jumlah jaminan barang milik
daerah
Asuransi Gd kantor,
7 mobil dan 4 sepeda motor
2 pkt polis asuran-
si slm 1 tahun
65 2 pkt polis asuran-
si slm 1 tahun
81 2 pkt polis asuran-
si slm 1 tahun
81 2 pkt polis asuran-
si slm 1 tahun
81 2 pkt polis asuran-
si slm 1 tahun
81 10 pkt polis asuransi
slm 1 tahun
389 sekretariat
- 4 Kegiatan penyedia-an jasa
kebersih-an kantor /rumah dinas.
Jumlah penyediaan jasa
kebersihan kantor
Belanja Tenaga kebersi
han
1 tahun 196,3
1 tahun 215,9
1 tahun 226,7
1 tahun 226,7
1 tahun 226,7
1 tahun 1.092,3
sekretariat
- 5 Kegiatan penyedia-an alat
tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis
kantor
Belanja ATK
1 tahun 251,3
1 tahun 255
1 tahun 255
1 tahun 255
1 tahun 255
1 tahun 1.271,3
sekretariat
- 6 Kegiatan penyedia-
an barang cetak dan penggandaan
Jumlah penyediaan
barang cetak dan penggandaan
Belanja cetak
dan penggaandaan
1 tahun
416,3
1 tahun
416,3
1 tahun
416,3
1 tahun
416,3
1 tahun
416,3
1 tahun
2.081,5
sekretariat
- 7 Kegiatan penyedia-an kompo-nen insta-
lasi listrik /penerangan bangu-nan kan-
tor
Jumlah penyediaan komponen instalasi
listrik
Belanja Alat Listrik dan
elektronik
1 tahun
30,29
1 tahun
30,29
1 tahun
30,29
1 tahun
30,29
1 tahun
30,29
1 tahun
151.45
sekretariat
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 60
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
- 8 Kegiatan penyedia-an pera-latan ru-
mah tang-ga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
Peralatan keber-sihan, isi ta-
bung gas & tabung pema-
dam
1 tahun
53,7
1 tahun
53,7
1 tahun
53,7
1 tahun
53,7
1 tahun
53,7
1 tahun
268,5
aekretariat
- 9 Kegiatan penyedia-
an bahan bacaan dan per-aturan
per-undang-undangan
Jumlah penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat Kabar
/Maja-lah Penga-daan
buku
12 bln, 42 bk
25
12 bln, 42 bk
25
12 bln, 42 bk
25
12 bln, 42 bk
25
12 bln, 42 bk
25
12 bln, 210 bk
125
sekretariat
- 10 Kegiatan penyedia-an
makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
Makan minum rapat & Tamu,
Pembelian air galon
4.550 OK, 750 OK, 1.450
gln
200
4.550 OK, 750 OK, 1.450
gln
200
4.550 OK, 750 OK, 1.450
gln
200
4.550 OK, 750 OK, 1.450 gln
200
4.550 OK, 750 OK, 1.450
gln
200
4.550 OK, 750 OK, 1.450 gln
1.000
sekretari
at
- 11 Kegiatan rapat-rapat ko-
ordinasi dan kon-sultasi di dalam
dan luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Perjalanan dinas dalam daerah 1
Paket - Perjalanan dinas
luar daerah 1 Paket
1 tahun
1.989
1 tahun
1.989
1 tahun
1.989
1 tahun
1.989
1 tahun
1.989
1 tahun
9.945
sekretari
at
- 12 Kegiatan penyedia-
Jumlah penyediaan jasa
Buku kerja; Lakip;
1 tahun
1.018
1 tahun
1.018
1 tahun
1.018
1 tahun
1.018
1 tahun
1.018
5 tahun
5.090
sekretariat
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 61
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
an jasa pelayanan perkantoran
pelayanan perkantoran
Arsip; Laporan Keuangan;
RKBMD; Data Pegawai; Katalog;
Tenaga Keamanan; Perlengk
apan Linmas; Informasi Publik
- 13 Kegiatan penyedia-
an biaya publikasi dan doku-mentasi
Jumlah penyediaan biaya
publikasi dan dokumentasi
Dekorasi/Dokumentasi;
Publikasi; Sewa tempat pameran.
Dekorasi 15 Kali; Dokume
ntasi 10 kali; Sewa ruang
pameran 20m2
109,2
Dekorasi 15 Kali; Dokume
ntasi 10 kali; Sewa ruang
pameran 20m2
109,2
Dekorasi 15 Kali; Dokume
ntasi 10 kali; Sewa ruang
pameran 20m2
109,2
Dekorasi 15 Kali; Dokume
ntasi 10 kali; Sewa ruang
pameran 20m2
109,2
Dekorasi 15 Kali; Dokume
ntasi 10 kali; Sewa ruang
pameran 20m2
109,2
Dekorasi 75 Kali; Dokumen
tasi 50 kali; Sewa ruang pameran
100m2
546
sekretariat
- 14 Kegiatan penyedia-an sarana
kesehatan
Jumlah penyediaan sarana kesehatan
Pembelian obat; Medical chekup
Obat 48 Box; Medical Chek Up
1 Paket;
93
Obat 48 Box; Medical Chek Up
1 Paket;
93
Obat 48 Box; Medical Chek Up
1 Paket;
93
Obat 48 Box; Medical Chek Up
1 Paket;
93
Obat 48 Box; Medical Chek Up
1 Paket;
93
Obat 240 Box; Medical Chek Up
5 Paket;
465
Sekretariat
Tujuan 3:
Meningkat
kan
kualitas
dan
kapasitas
sistem
a.Optimalnya
kinerja sistem informasi perencan
aan dan pengenda
a. Persen-tase peng-
gunaan sistem pe-rencanaan & pengen-
dalian dlm pembangu
- a. Program Pengemba
ngan Data/Informasi/Statistik
Daerah
Prosentase pengembanga
n data, informasi, statistik
100%
100%
1.586
100%
1.633
100%
1.796
100%
2.030
100%
2.132
100%
9.179
Unit SPE
Semarang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 62
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
informasi
perencana
an dan
pengendali
an
pembangu
nan daerah
lian pembangunan daerah.
b.Optimalnya
penye-diaan data dan informasi
hasil pembangunan yg lebih
cepat (realtime)
& akurat untuk
kepentingan perencanaan dan
pengendalian pembangunan
nan daerah. b. Persentase
ketepatan dan keakuratan
penyediaan data dan informasi dalam
perencanaan pembangunan.
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan
Informasi Pembangunan Daerah
a. Jumlah
dokumen
statistik:
JDA,
PDRB,
Tinjauan
PDRB
Kab/Kot
a se
Jateng,
Tabel
Input
Output)
3 dok:
4 dok:
1.586 3 dok:
1.633
3 dok:
1.796 4 dok:
2.030 3 dok:
2.132 17 dok:
9.179 Unit SPE Semarang
Tujuan 4: Meningka
tkan kualitas koordinasi dan
keterlibatan pemangku
kepenting
Sinerginya
perencanaan pembangunan Provinsi dengan
perencanaan pembangunan
A.Persentase
kesesuaian prioritas program/kegiatan
dalam dokumen RKPD dengan
RPJMD
1.06.1.06.01.2
1. 0001
A.Program
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kegiatan
Peningkat
Dokumen perencanaan
pembangu-nan daerah yang ditetapkan
tepat waktu Tersusunnya
dokumen:
1 pergu
b RKPD
1 dok;1
dok;1
1 Pergub RKPD, 1
Perda RPJMD
1 dok;1
dok;1
1.120,36
1.120,
36
1pergub RKPD
-;1
dok;1
688,4
688,4
1pergub RKPD
-;1
dok;1
670,85
670,85
1 pergub RKPD
-;1
dok;1
772,9
772,9
1pergub RKPD
1 dok;1
dok;1
1.735,08
1.735,0
8
5pergub RKPD; 1
Perda RPJMD
2 dok;
5 dok;
4.987,59
4.987,5
9
Sekretariat
Sekretari
at
Semarang Jawa
Tengah
Semara
ng Jawa
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 63
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
an dalam proses perencanaan dan
pengendalian pembangunan
daerah
nasional dan kabupaten/kota
an perencanaan umum pembangu
nan daerah
RPJMD; RKPD; Perubahan RKPD
dok
dok
dok
dok
dok
dok
5 dok
Tengah
- B.Program
Perencanaan Pem-bangunan Ekonomi.
Prosentase
Tersususnnya dokumen perencanaan pembangu-
nan ekonomi daerah
100%
100%
1.800
100%
1.854
100%
2.039
100%
2.243
100%
2.355
100%
10.292
Bid.Pere
konomian
Semara
ng Jawa Tengah
- Kegiatan
koordi-nasi pe-rencanaan pemba-
ngunan bidang perekonomian
Jumlah dok
ren bangda bid Perekonomi an; Jumlah
SKPD Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi
dlm penyu-sunan
5 dok;
18 SKPD & 35 Kab/
Kota
2 dok;
18 SKPD & 35 Kab/ Kota
1.800 2 dok;
18 SKPD & 35 Kab/
Kota
1.854 2 dok;
18 SKPD & 35 Kab/ Kota
2.039 2 dok;
18 SKPD & 35 Kab/ Kota
2.243 2 dok;
18 SKPD & 35 Kab/ Kota
2.355 10 dok;
18 SKPD & 35 Kab/ Kota
10.292 Bid.Pere
konomian
1.06.1.
06.01.23
C.Program
Perencana-an Pemba-ngunan Sosial
Budaya :
Jumlah
dokumen perencanaan pembangunan social budaya
9 dok
7 dok
2.929,
5
7 dok 3.017,
3
7 dok
3.319,
1
7 dok 3.651,
0
7 dok 3.833,
5
35 dok 16.750,
6
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 64
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
- 1. Keg Koor dinasi Perencanaan
Pemba ngunan Bid Kesra.
Jumlah dok ren bangda bid Kesra;
Jumlah SKPD
Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi dlm penyu-sunan
perenc pemb di Bid Kesra
4 Dok; 39 SKPD & 35
Kab/ Kota
3 Dok; 39 SKPD & 35
Kab/ Kota
1.153,5
3 Dok; 39 SKPD & 35
Kab/ Kota
1.188,1
3 Dok; 39 SKPD & 35
Kab/ Kota
1.306,9
3 Dok; 39 SKPD & 35
Kab/ Kota
1.437,6
3 Dok; 39 SKPD & 35
Kab/ Kota
1.509,4
15 Dok; 39 SKPD & 35
Kab/ Kota
6.595,6
Bidang Kesra
Kota Sema-rang
- 2. Keg Koor dinasi Perencan
aan Pemba ngunan Bid
Pemduk.
Jumlah dok ren bangda bid Pemduk;
Jumlah SKPD Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi dlm
penyu-sunan perenc pemb di Bid Pemduk
5 Dok; 48 SKPD
& 35 Kab/ Kota
4 Dok 48 SKPD
& 35 Kab/ Kota
1.776,0
4 Dok 48 SKPD
& 35 Kab/ Kota
1.829,2 4 Dok 48 SKPD
& 35 Kab/ Kota
2.012,2 4 Dok 48 SKPD
& 35 Kab/ Kota
2.213,4 4 Dok 48 SKPD
& 35 Kab/ Kota
2.324,1 20 Dok 48 SKPD
& 35 Kab/ Kota
10.155,0
Bidang Pemduk
Kota Sema-rang
- D.Program Perencana an Pengem bangan
Wilayah Perbatasan
Persentase program /kegiatan hasil
kesepakatan perbatasan yang terakomodir
dalam RKPD
100%
100%
207,5
100%
213,72
100%
235,09
100%
258,60
100%
271,53
100%
1.186,46
- Kegiatan koordinasi
pengembangan wilayah perbatasan
Jumlah kebijakan
pengembangan wilayah perbatasan
1forum; 1rekom
endasi
1forum; 1 reko
mendasi
207,5 1forum; 1 reko
mendasi
213,72 1forum; 1 reko
mendasi
235,09 1forum; 1 reko
mendasi
258,60 1forum; 1 reko
mendasi
271,53 1forum; 1 reko
mendasi
1.186,46
Bidang Pemduk
Kota Sema-
rang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 65
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
- E. Program Perencana an Prasara na Wilayah
dan Sum ber Daya Alam:
Prosentase Tersususnnya dokumen perencanaan
pembangu-nan infrastruktur dan
pengembangan wilayah
100 %
100 %
3.228,5
100 % 3.325,35
100 %
3.657,89
100 %
4.023,6
8
100 %
4.224,86
100 %
18.460 Bidang IPW
- 1 Keg
Koordinasi Peren-canaan Pembang
unan Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Output :
1. Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota serta K/L
yang difasilitasi dlm penyusunan perencanaan
pembangunan di Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
4 SKPD
utama, 5 pendukung
dan 35 Kab/Kota serta 4
Kementerian, 5 BBWS;
4 SKPD
utama, 5 pendukung dan
35 Kab/Kota serta 4 Kemente
rian, 5 BBWS;
1.017
4
SKPD utama, 5 pendu
kung dan 35 Kab/Kota
serta 4 Kementerian, 5
BBWS;
1.225,3
4
SKPD utama, 5 pendu
kung dan 35 Kab/Kota
serta 4 Kementerian, 5
BBWS;
1.457,9
4
SKPD utama, 5 pendu
kung dan 35 Kab/Kota
serta 4 Kementerian, 5
BBWS;
1.823,7
4
SKPD utama, 5 pendu
kung dan 35 Kab/Kota
serta 4 Kementerian, 5
BBWS;
1.924,9
4
SKPD utama, 5 pendu
kung dan 35 Kab/Kota
serta 4 Kementerian, 5
BBWS;
7.448,8
Bidang
IPW
- 2 Kegiatan
Bantuan Luar Negeri WISMP II
Jumlah
dokumen pendukung perencanaan pembangunan
bidang Infrastruktur dan Pengembanga
n wilayah.
4
Dokumen
4
Dokumen
510
4
Dokumen
400
4
Dokumen
400
4
Dokumen
0
4
Dokumen
0
4
Dokumen
1.310
Bidang
IPW Subbid Infrastr uktur
- 3 Kegiatan Peningkat
an Kinerja
Jumlah dokumen
penataan ruang;
-
2 dok; 35
Kab/Kota
1.245
2 dok; 35
Kab/Kota
1.300
2 dok; 35
Kab/Kota
1.300
2 dok; 35 Kab/Kot
a
1.500
2 dok; 35
Kab/Kota
1.500
10 dok;
35 Kab/K
6.845
Bidang IPW
Subbid PW
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 66
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
Penataan Ruang
Terfasilitasi penyelenggaraan Penataan Ruang
ota
- 4 Kegiatan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan
Nasional AMPL
Jumlah dok, SKPD Provinsi dan K/L yang
difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan
nasional AMPL
-
1 dok; 13 SKPD
2 K/L
456,5 1 dok; 13 SKPD 2 K/L
400 2 dok; 13 SKPD 2 K/L
500 1 dok; 13 SKPD 2 K/L
700
1 dok; 13 SKPD 2 K/L
800
6 dok; 13 SKPD 2 K/L
2.856,5 Bidang IPW Subbid
PW
B.Persen
tase kese suaian perencanaan daerah
yang sinkron dengan perencana
an pusat
1.06.1.
06.01.21. 0001
Program
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kegiatan
Peningka tan peren canaan umum
pemba ngunan daerah
Persentase
kesesuaian antara prioritas daerah dengan
prioritas nasional Jumlah
Forum yang diselenggarakan dalam rangka
perencanaan pembangunan daerah
100%
9Forum
100%
9 Forum
1.412,
14
1.412,14
100%
9 Forum
1.761,
6
1.761,6
100%
9 Forum
1.859,
05
1.859,05
100%
9 Forum
2.375,
59
2.375,59
100%
9 Forum
1.737,
76
1.737,76
100%
9 Forum
9.146,1
4
9.146,14
Sekretari
at
Semara
ng Jawa Tengah
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 67
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
Meningk
atnya
partisi
pasi pe
mangku
kepentin
gan da
lam pro
ses peren
canaan
dan
pengen
dalian
pembang
unan
daerah
Persentase keterlibatan masyarak
at dalam proses perencanaan
1.06.1.06.01.21. 0001
Program Perencanaan Pembangu
nan Daerah
Kegiatan Peningkatan perencanaa
n umum pembangunan daerah
Prosentase keterlibatan masyarakat dalam forum
perencanaan pembangunan
Persentase kebutuhan masyarakat yang
diusulkan melalui sistem (SIPPD)
100%
100%
100%
100%
50
50
100%
100%
50
50
100%
100%
50
50
100%
100%
50
50
100%
100%
50
50
100%
100%
250
250
Sekretariat
Semarang Jawa Tengah
Tujuan 5: Meningka
tkan kualitas pengendalian,
monitoring dan evaluasi untuk
mendukung perencanaan
pembangunan daerah
a.Opti-malnya
koordi-nasi pe ngendalian dan
pelapo ran pelaksanaan
pembangunan daerah
b. Optimaln
ya kualitas
a. Persen-tase koor-
dinasi pe-ngendali-an dan pe-laporan
pelaksana an pemba ngunan dengan
pemanfaatan sistem informasi pengenda
lian b.Persentase hasil
monitoring dan
- a. Program Perencan
aan Pembangunan daerah/
Keg.Pengen
dalian dan valuasi Pelaksanaan
Pembangunan derah
Persentase capaian
antara target perencanaan program/kegiatan dengan
realisasi (Monev UPT) A. Jumlah
dokumen yang dihasilkan : Identifikasi APBN/APBD;
Konsolidasi Triwulanan; Monev.Hasil Pembangunan
; Evaluasi RKPD;
100%
2
dok;4 dok;1 dok;1 dok;1
dok;1 dok
100%
2 dok;4
dok;1 dok;1 dok;-;-
1.195
1.195
100%
2 dok;4
dok;1 dok;1 dok;-;-
1.390,82
1.390,8
2
100%
2 dok;4
dok;1 dok;1 dok;1 dok;1
dok
1.700
1.700
100%
2 dok;4
dok;1 dok;1 dok;1 dok;-
1.595
1.595
100%
2 dok;4
dok;1 dok;1 dok;1 dok;-
1.750
1.750
100%
10 dok;
20 dok;5 dok;5 dok;3 dok;1 dok
7.630,82
7.630,8
2
UPT Bappeda
Prov.Jateng
UPT
Bappeda Prov.Jateng
Semarang Jawa
Tengah
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 68
TUJUAN
SASA RAN
DALAM 5
TAHUN
INDIKA
TOR SASARAN
KODE
REKENING
PROGRAM
/ KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
DATA CAPAIAN PADA
AWAL TAHUN PERENC
ANAAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB
LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja Pada
Akhir
Periode
TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)
hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan
evaluasi program yang sesuai
dengan target dalam dokumen
perencanaan.
Evaluasi RPJM; Evaluasi IPM
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 69
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal
mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil
dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja
yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang
lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya
apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kiner-
ja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan
organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa
saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator
kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-
jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial
pada saat merencanakan kinerja.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan
alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang
ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat
merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan
menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan
dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi
Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja
ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi
bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi
langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 70
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator
Kondisi
Kinerja pada
awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase
program/kegiatan
hasil kesepakatan
perbatasan yang
terakomodir dalam
RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jumlah kebijakan
pengembangan
wilayah perbatasan
1 forum; 1
rekomendasi
1 forum;
1rekomen
dasi
1 forum;
1rekomen
dasi
1 forum;
1rekomen
dasi
1 forum;
1rekomen
dasi
1 forum;
1rekomen
dasi
1 forum; 1
rekomendasi
3 Peningkatan
kualitas SDM
perencana
26 kali FGD; 1
forum fungsional
perencana; 4 kali
penilaian angka
kredit fungsional
perencana
5 forum
peningkat
an kapa-
sitas pe-
gawai; 1
forum
fungsiona
l peren-
cana; pe-
nilaian
angka
kredit 5
orang
fungsiona
l peren-
cana
5 forum
peningkat
an kapa-
sitas pe-
gawai; 1
forum
fungsiona
l peren-
cana;
penilaian
angka
kredit 5
orang
fungsiona
l peren-
cana
5 forum
peningkat
an kapa-
sitas pe-
gawai; 1
forum
fungsiona
l peren-
cana;
penilaian
angka
kredit 5
orang
fungsiona
l peren-
cana
5 forum
peningkat
an kapa-
sitas pe-
gawai; 1
forum
fungsiona
l peren-
cana;
penilaian
angka
kredit 5
orang
fungsiona
l peren-
cana
5 forum
peningkat
an kapa-
sitas pe-
gawai; 1
forum
fungsiona
l peren-
cana;
penilaian
angka
kredit 5
orang
fungsiona
l peren-
cana
25 forum
peningkatan
kapasitas
pegawai; 5
forum
fungsional
perencana;
penilaian angka
kredit 25 orang
fungsional
perencana
4 Dokumen perenca-
naan pembangunan
daerah yang dite-
tapkan tepat waktu
1 Pergub RKPD 1 Pergub
RKPD; 1
Perda
RPJMD
1 Pergub
RKPD 1 Pergub
RKPD 1 Pergub
RKPD 1 Pergub
RKPD 5 Pergub RKPD;
1 Perda RPJMD
5 Persentase kese-
suaian dokumen pe-
rencanaan dengan
dokumen pengang-
garan
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase capaian
antara target peren-
canaan program /kegiatan dengan
realisasi
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 71
NO
Indikator
Kondisi
Kinerja pada
awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7 Evaluasi dokumen
perencanaan
1 dokumen
evaluasi RKPD
1doku
men
evaluasi
RKPD
1doku
men
evaluasi
RKPD
1 doku-
men
evaluasi
RKPD; 1
dokumen
evaluasi
paruh
waktu
RPJMD
1 doku-
men
evaluasi
RKPD; 1
dokumen
evaluasi
tahun ke
4 RPJMD
1 doku-
men
evaluasi
RKPD; 1
dokumen
evaluasi
tahun ke
5 RPJMD
5 dokumen
evaluasi RKPD;
1 dokumen
evaluasi paruh
waktu RPJMD;
2 dokumen
evaluasi
tahunan
RPJMD
8 Jumlah dokumen perencanaan pem-
bangunan ekonomi
daerah
5 dokumen 2 doku men
2 doku-men
2 doku-men
2 doku-men
2 doku-men
10 dokumen
9 Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
daerah bidang
kesejahteraan
rakyat
4 dokumen 3 doku-
men
3 doku-
men
3 doku-
men
3 doku-
men
3 doku-
men
15 dokumen
10 Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan daerah bidang
pemerintahan dan
kependudukan
5 dokumen 4 doku-
men
4 doku-
men 4 doku-
men 4 doku-
men 4 doku-
men 20 dokumen
11 Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan
daerah bidang
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
9 dokumen 5 doku-men; 6
kab/kota
4 doku-men; 12
kab/kota
4 doku-men; 12
kab/kota
4 doku-men; 5
kab/kota
4 doku-men
4 dokumen; 35 kab/kota
12 Jumlah dokumen
statistik:
JDA,
PDRB,
Tinjauan PDRB Kab/Kota se Jateng,
Tabel Input Output
3 dok 4 dok 3 dok 3 dok 4 dok 3 dok 17 dok
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 72
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD
selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan
Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian
program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra
Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 mendukung pencapaian
dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan
perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam
mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi
dan misi Kepala Daerah.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi
kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2019, dimana periode rencana
strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2018, dokumen ini tetap akan
menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2019. Program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut adalah program transisi, disebut
program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal)
perencanaan tahun 2019 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya
Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih untuk masa jabatan tahun 2018-2023.
Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang
sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.
Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil
Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2013
dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 Nomor 5 Tahun 2014. Dokumen renstra ini merupakan pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 73
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-
program dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas
dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda
Tahun 2013-2018, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana
Kerja tahunan;
4. Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 merupakan indikator dalam proses
evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan,
sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018 sesuai
dengan tupoksi Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah
kewajiban bagi seluruh individu Bappeda Provinsi Jawa Tengah untuk
menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam
pelaksanaannya.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
Herru Setiadhie, SH, MSi