BAB I PENDAHULUAN A. Sejarah Singkat Dipenda Kabupaten .../Analisis... · 8. Cabang Dinas...
-
Upload
nguyenkhanh -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Sejarah Singkat Dipenda Kabupaten .../Analisis... · 8. Cabang Dinas...
BAB I
PENDAHULUAN
A. Sejarah Singkat Dipenda Kabupaten Karanganyar
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan tujuan
untuk melaksanakan fungsi pengelolaan sumber-sumber kekayaan daerah
yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal itu dilakukan dalam rangka
mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 yang
mengatur tentang Pembentukkan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup
Provinsi Jawa Tengah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karanganyar bertempat kedudukan di Jalan Lawu No. 194 Karanganyar.
Seiring dengan perkembangan Pembangunan Nasional di Negara Indonesia ini
dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka di Kabupaten
Karanganyar dilaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah berarti bahwa
setiap daerah harus menyelenggarakan pembiayaan rumah tangga daerahnya
dengan kemampuannya sendiri, hal ini memacu Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karanganyar untuk dapat mengelola dan lebih mengoptimalkan
kekayaan dan sumber-sumber penghasilan yang ada di wilayahnya sendiri,
yang mana hal itu sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan dan
memajukan pembangunan di wilayahnya.
1
2
Sehubungan dengan hal itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karanganyar merasa perlu untuk menata kembali struktur organisasi serta tata
kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar, yang dirasa sudah
tidak sesuai lagi diterapkan karena tidak sesuai dengan prinsip
penyelenggaraan otonomi daerah, apalagi dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar. Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari Dinas
Daerah yang membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati karanganyar untuk
melaksanakan salah satu tugas pokok di bidang pendapatan daerah. Tugas
pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk melaksanakan kewenangan
otonomi daerah dalam rangka mengelola, mengoptimalkan serta
melaksanakan tugas disentralisasi di bidang pendapatan daerah.
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
pendapatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan operasional,
pendaftaran dan pendataan, penagihan, pembukuan, pelaporan, penetapan,
dan ketatausahaan.
2. Pengkoordinasian dalam bidang pendapatan yang meliputi perencanaan,
pengendalian dan operasional, pendaftaran dan pendataan, penagihan,
pembukuan, pelaporan dan penetapan pendapatan serta ketatausahaan.
3
3. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan
daerah.
4. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas/cabang dinas dalam
lingkup dinas pendapatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
B. Susunan Organisasi
Susunan organisasi pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 ditetapkan dengan pembagian seksi-
seksi dan sub bagian sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
a) Sub Bagian Umum
b) Sub Bagian Kepegawaian
c) Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, terdiri atas:
a) Seksi Pendaftaran
b) Seksi Pendataan
c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
4. Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan pelaporan, terdiri atas:
a) Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan
b) Seksi Angsuran
4
c) Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan
5. Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-lain, terdiri atas:
a) Seksi Penagihan
b) Seksi Keberatan
c) Seksi Penerimaan Lain-Lain
6. Sub Dinas Perencanaan Pengendalian Operasional, terdiri atas:
a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknik Pungutan
b) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
8. Cabang Dinas Pendapatan
9. Kelompok Jabatan Fungsional
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural
Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 307 Tahun 2001
ditetapkan uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab melaporkan
segala tugas dan fungsinya kepada Bupati. Kepala Dinas Kabupaten
Karanganyar membawahi:
a. Kepala Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas Sub Bagian Umum, Sub
Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.
5
b. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, yang terdiri atas Seksi
Pendaftaran, Seksi Pendataan, Seksi Dokumentasi dan Pengolahan
Data.
c. Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan pelaporan, yang terdiri atas
Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan, Seksi Angsuran,
Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan.
d. Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-lain, yang terdiri atas Seksi
Penagihan, Seksi Keberatan, Seksi Penerimaan Lain-Lain.
e. Sub Dinas Perencanaan Pengendalian Operasional, yang terdiri atas
Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknik Pungutan, Seksi Evaluasi
dan Pengembangan Pendapatan.
f. UPTD dan Cabang Dinas.
Tugas Pokok Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah:
a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang
pendapatan.
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Karanganyar.
Fungsi Kepala Dinas Pendapatan Daerah antara lain:
a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pendataan, penetapan, dan
penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah
lainnya serta PBB.
b. Mengkoordinasi atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta mensosialisasikan
PBB yang dilimpahkan kepada daerah.
6
c. Mengawasi serta mengendalikan di bidang pendataan, penetapan dan
penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penetapan daerah lainnya
serta PBB.
2. Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab melaporkan segala tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas. Kepala Bagian Tata Usaha
membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian
Keuangan. Tugas Pokok Kepala Bagian Tata Usaha Antara Lain:
a. Memberikan layanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi
dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.
Fungsi Kepala Bagian Tata Usaha antara lain:
a. Mengelola administrasi kepegawaian.
b. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketatausahaan urusan umum,
kepegawaian, perawatan, dan perlengkapan serta keuangan.
c. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan
perpustakaan.
Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha:
a. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara
berkala kepada Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Atasannya. Sub
Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat-
7
menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan
perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
b. Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya
secara berkala kepada Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Atasannya.
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bagian Tata Usaha di bidang kepegawaian.
c. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya
secara berkala kepada Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Atasannya.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bagian tata Usaha di bidang pengelolaan keuangan.
3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan wajib melaporkan pelaksanaan
kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Pendaftaran
dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan
pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pendataan objek
pajak dan objek retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan
objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak.
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran dan
pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah,
pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta membantu
8
pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat
Jendral Pajak.
b. Menyusun rencana kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan
meliputi pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib
retribusi daerah, pendataan objek pajak dan objek retribusi daerah,
serta membantu pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jendral Pajak.
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan membawahi Seksi Pendaftaran,
Seksi Pendataan dan Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
a. Seksi Pendaftaran
Seksi Pedaftaran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara
berkala kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan. Kepala Seksi
Pendaftaran mempunyai tugas pokok mendistribusikan dan menerima
kembali formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah
yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah, mencatat nama
dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah serta menetapkan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
b. Seksi Pendataan
Seksi Pendataan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara
berkala kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan. Kepala Seksi
Pendataan mempunyai tugas pokok menghimpun, mengelola dan
mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, melakukan
9
pemeriksaan lapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya serta
membuat daftar formulir SPPT yang belum diterima kembali.
c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data wajib melaporkan
pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Sub Dinas Pendaftaran
dan Pendataan. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
mempunyai tugas pokok membuat dan memelihara daftar induk wajib
pajak dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu pengenal
NPWPD, menyimpan arsip perpajakan dan retribusi daerah yang
berkaitan dangan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan
penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak yang diterbitkan
oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan wajib melaporkan
pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendapatan
Daerah. Tugas Pokok Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
antara lain:
a. Melaksanakan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang
terutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib
pajak dan wajib retribusi daerah serta menatausahakan jumlah
ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah.
b. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi
penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan PBB.
10
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.
Fungsi Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan antara lain:
a. Menyusun rencana kegiatan di bidang penetapan, penghitungan dan
penetapan pajak dan retribusi daerah yang terutang, serta penghitungan
besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi
daerah.
b. Melaksanakan kegiatan administrasi tentang ketetapan PBB yang
penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan SPPT.
c. Melaksanakan Penghitungan dan penetapan besar kecilnya pajak dan
retribusi daerah.
Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan membawahi Seksi
Penghitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan, Seksi Angsuran, Seksi
Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan.
a. Seksi Penghitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan
Seksi Penghitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan wajib melaporkan
pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Sub Dinas Penetapan,
Pembukuan dan Pelaporan. Kepala Seksi Penghitungan dan Penerbitan
Surat Ketetapan mempunyai tugas pokok menghitung besarnya pajak
atau retribusi yang akan dikenakan, menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian
Angsuran dan Surat Ketetapan Pajak lainnya, mendistribusikan dan
menyampaikan arsip perpajakan dan retribusi daerah, membantu
11
Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penyampaian arsip SPPT
PBB serta dokumen PBB lainnya.
b. Seksi Angsuran
Seksi Angsuran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara
berkala kepada Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan.
Kepala Seksi Angsuran mempunyai tugas pokok menerima Surat
Permohonan Angsuran, menyiapkan surat-surat perjanjian angsuran
dan surat penetapan angsuran pemungutan, pembayaran, penyetoran
pajak daerah dan retribusi daerah.
c. Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan
Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan wajib
melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Sub Dinas
Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan. Kepala Seksi Pembukuan
Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
menerima dan mencatat semua SKP dan SKR, surat-surat ketetapan
pajak lain serta SPPT PBB yang telah dibayar lunas, mencatat
penerimaan, pembayaran, penyetoran PBB serta menyiapkan laporan
periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah
dan retribusi daerah serta PBB.
5. Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain
Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain wajib melaporkan
pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendapatan
12
Daerah. Tugas Pokok Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain
adalah:
a. Melaksanakan tugas penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang
melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan
permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber
penerimaan daerah lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.
Fungsi Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain adalah:
a. Menyusun rencana kegiatan di bidang penagihan pajak daerah dan
retribusi daerah yang telah jatuh tempo.
b. Pelayanan keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak dan
wajib retribusi daerah.
c. Pengumpulan dan pengolahan data sumber penagihan, data sumber
penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain membawahi Seksi
Penagihan, Seksi Keberatan, Seksi Penerimaan Lain-lain.
a. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara
berkala kepada Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain.
Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan
dengan penagihan.
13
b. Seksi Keberatan
Seksi Keberatan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara
berkala kepada Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain.
Kepala Seksi Keberatan mempunyai tugas pokok menerima dan
melayani Surat Ketetapan dan Surat Permohonan Banding atas materi
penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan
menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian
permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
c. Seksi Penerimaan Lain-lain
Seksi Penerimaan Lain-lain wajib melaporkan pelaksanaan
kegiatannya secara berkala kepada Sub Dinas Penagihan dan
Penerimaan Lain-Lain. Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain
mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data sumber-
sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasi
Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasi wajib melaporkan
pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendapatan
Daerah. Tugas Pokok Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasi
antara lain:
a. Melaksanakan penyusunan rencana pendapatan, pembinaan teknis
pemungutan, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.
14
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.
Fungsi Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasi antara lain:
a. Menyusun rencana pendapatan, pembinaan teknis pemungutan,
pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.
b. Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan, pengendalian dan
peningkatan pendapatan daerah.
Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasi membawahi Seksi
Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan, Seksi Evaluasi dan
Pengembangan
a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan wajib
melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Sub Dinas
Perencanaan dan Pengendalian Operasi. Kepala Seksi Perencanaan dan
Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas pokok menyusun
rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan
pendapatan daerah, melakukan pembinaan tata kerja, tata hubungan
kerja serta pembinaan penggunaan sarana kerja dan prasarana
perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
b. Seksi Evaluasi dan Pengembangan
Seksi Evaluasi dan Pengembangan wajib melaporkan pelaksanaan
kegiatannya secara berkala kepada Sub Dinas Perencanaan dan
Pengendalian Operasi. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangan
15
mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data sumber-
sumber pendapatan daerah, merumuskan naskah rancangan peraturan
daerah dan keputusan Bupati tentang perpajakan daerah, retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya.
D. Latar Belakang Masalah
Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting
dalam rangka pembiayaan Pembangunan Nasional, guna mendukung
terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pajak yang ada di Indonesia
merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat
langsung ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran
umum (Ilyas, 2000: 3).
Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam
memberikan kontribusinya yang cukup besar bagi penerimaan negara yang
berguna bagi pembiayaan nasional sehingga pajak mempunyai peran yang
berarti dalam menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu
masalah pajak menjadi masalah seluruh rakyat dalam suatu negara sehingga
setiap orang sebagai masyarakat harus mengetahui setiap permasalahan yang
berhubungan dengan pajak baik mengenai asas, jenis atau macam pajak yang
berlaku di negaranya serta tata cara pembayaran pajak dan fungsi dari
pemungutan pajak itu sendiri (Munawir, 1992: 1).
16
Peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan, sangatlah diperlukan dasar-dasar hukum yang kuat.
Pasal 23 undang-undang 1945 menyebutkan bahwa segala pajak untuk
kegunaan kas negara harus berdasarkan undang-undang. Dengan demikian
secara jelas bahwa setiap bentuk pelaksanaan pajak harus ada undang-undang
yang mengaturnya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000. dijelaskan dalam pasal 1, ayat (6): “ Pajak
Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan
Daerah”.
Daerah-daerah di Indonesia dengan segala usahanya mengoptimalkan
segala potensi yang dimilikinya untuk menunjang pembangunan di daerahnya.
Kekayaan daerah yang telah dimiliki sangatlah diperlukan untuk menopang
biaya pembangunan daerah disamping adanya subsidi dari Pemerintah Pusat.
Menurut lembaga yang memungut, pajak dibedakan menjadi dua (2) yaitu
Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat penerimaannya berasal dari: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai.
Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Propinsi dan
Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah Propinsi yang penerimaannya
17
berasal dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat II di Kabupaten
Karanganyar, meliputi:
1) Pajak Hotel diatur dalam Perda Nomor 20 Tahun 2001.
2) Pajak Restoran diatur dalam Perda Nomor 21 Tahun 2001.
3) Pajak Hiburan diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2006.
4) Pajak Reklame diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006.
5) Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2001.
6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diatur dalam Perda Nomor
18 Tahun 2006.
7) Pajak Parkir diatur dalam Perda Nomor 19 Tahun 2001.
Peningkatan sektor pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh pajak
daerah. Pajak daerah merupakan sumber pandapatan daerah yang sangat
penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah untuk lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis,
bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada kota atau kabupaten.
Terdapat dua sistem yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan
pajak yaitu Self Assesment System dan Official Assesment System. Self
Assesment System adalah sistem pemungutan dan penghitungan pajak dimana
Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
selutuh kewajiban pajak terutangnya sendiri. Sedangkan Official Assesment
18
System adalah suatu sistem pemungutan dan penghitungan besarnya pajak
terhutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan oleh Fiskus.
Sistem yang digunakan untuk pemungutan Pajak Reklame adalah Official
Assesment System. Dalam hal ini Wajib Pajak adalah Pengusaha atau biro jasa
periklanan.
Seiring dengan majunya perkembangan pembangunan di Kabupaten
Karanganyar, hal ini tentunya tidak jauh dari peranan pajak daaerah terutama
pajak reklame. Tolak ukur dari sektor perdagangan yang semakin meningkat,
potensi sektor pariwisata yang tidak kalah kualitas dan kuantitasnya, sehingga
persaingan bisnis menjadi kian marak. Untuk mensosialisasikan kepada
khalayak ramai khususnya masyarakat banyak cara yang dapat dilakukan oleh
perusahaan, baik melalui media audio, media visual, media audio visual.
Sebuah estimasi mengatakan bahwa penerimaan Pajak Daerah dari Pajak
Reklame akan meningkat sangat beralasan karena semakin berkembangnya
sektor perdagangan baik barang maupun jasa di suatu wilayah maka secara
otomatis akan diikuti dengan semakin bertambahnya sarana periklanan yang
menjadi kebutuhan utama dalam menginformasikannya.
Peningkatan penerimaan dari Pajak Reklame diharapkan mampu
memberikan kontribusi serta pengaruh yang positif bagi perkembangan
pembangunan di Kabupaten Karanganyar yang akhirnya mampu
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang kemudian digunakan untuk
peningkatan dan kemajuan daerah. Meskipun realisasi penerimaan selalu
memenuhi target namun pihak pemerintah daerah masih perlu untuk
19
melakukan evaluasi yang bertujuan ke depan untuk lebih meningkatkan dan
mempertahankan penerimaan dari sektor Pajak Reklame. Sehingga untuk
mengetahui besarnya realisasi penerimaan dan perkembangan dari penerimaan
Pajak Reklame dari tahun ke tahun, maka penulis mengambil judul
“ANALISIS REALISASI DAN PROSPEK PENERIMAAN PAJAK
REKLAME SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN KARANGANYAR”.
E. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan
pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat
sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang ilmiah. Dengan adanya
perumusan masalah, diharapkan dapat mengetahui objek-objek yang diteliti,
dan bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian terbatas dan terarah
pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Berdasar Latar Belakang Permasalahan di atas agar lebih jelas mengenai
pokok permasalahan, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten
Karanganyar?
2. Seberapa besar Rasio pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame di
Kabupaten Karanganyar?
20
3. Bagaimanakah prospek penerimaan Pajak Reklame untuk tahun-tahun
mendatang di Kabupaten Karanganyar?
4. Seberapa jauh usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar untuk
meningkatkan penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Reklame?
F. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Tujuan Operasional
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya
realisasi penerimaan Pajak Reklame, rasio pertumbuhan penerimaan Pajak
Reklame pada tiap-tiap tahun, prospek penerimaan Pajak Reklame pada
tahun-tahun mendatang, serta usaha-usaha yang telah dilakukan pihak
terkait dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Reklame di daerah
Kabupaten Karanganyar .
2. Tujuan Fungsional
Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan dan bahan
masukan kepada para pembaca tentang berapa besar penerimaan Pajak
Reklame di Kabupaten Karanganyar.
3. Tujuan Individual
Penelitian yang dilakukan ini dengan tujuan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan Akuntansi Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
21
G. Manfaat Penelitian
1. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar, merupakan sumbangan
pikiran yang diharapkan bisa membantu mengetahui kelemahan sistem
yang telah ada tersebut guna menciptakan efisiensi yang lebih baik, dalam
upayanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak,
khususnya dari sektor Pajak Reklame.
2. Bagi Penulis, sebagai buah karya guna menambah pengetahuan dan
perbandingan terapan ilmu dibidang perpajakan yang telah diperoleh
selama dalam proses perkuliahan dengan keadaan yang sesungguhnya
yang terjadi di lapangan mengenai Pajak Reklame.
3. Bagi Pihak Lain, dapat dijadikan bacaan ringan guna menambah wawasan
dibidang perpajakan, yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.
4. Bagi Fakultas, Dapat menambah koleksi perbendaharaan di perpustakaan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
H. Metodologi Penelitian
Agar tujuan dari penelitian yang dilakukan dapat tercapai, sangatlah
diperlukan metode dan data-data yang relevan dan dapat dipercaya
kebenarannya untuk itu harus akurat. Metode itu sendiri merupakan cara kerja
atau tata cara untuk dapat lebih memahami objek yang bersangkutan, sehingga
pemilihan metode yang tepat dapat memberikan peluang besar dalam
22
penemuan kebenaran yang objektif. Adapun metode yang dipakai oleh penulis
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Objek Penelitian
Objek Penelitian adalah Pajak Reklame, reklame merupakan benda,
alat perbuatan atau media menurut bentuk susunan dan corak ragamnya
untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang
ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu
tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak
Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah yang
dikenakan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pribadi atau badan atas
penyelenggaraan reklame tanpa imbalan langsung yang seimbang. Tarif
Pajak Reklame yang dikenakan setinggi-tingginya 25%, atau yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar
sebagai lokasi penelitian dengan alasan:
a) Dari latar belakang permasalahan dan tujuan yang akan dicapai dari
penelitian ini sangatlah memungkinkan mencari sumber data dari
Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar.
b) Lokasi yang cukup strategis yaitu berada di tengah kota kabupaten.
c) Lebih memadai dalam hal pelayanan dan sumber datanya
23
d) Sebagai daerah otonom memiliki tingkat kemajuan yang cukup pesat.
Selain tingginya pertumbuhan penduduk, juga didukung oleh potensi-
potensi daerah yang ada.
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data kuantitatif. Data
kuantitatif adalah data yang bisa diukur dan dihitung yang dinyatakan
kedalam angka-angka yang bersifat data primer yaitu yang diperoleh
langsung dari objek yang diteliti mengenai; target dan realisasi penerimaan
Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar, maupun yang bersifat data
sekunder yaitu yang diperoleh secara tidak langsung; dengan mempelajari
buku-buku, literatur, makalah, majalah, undang-undang perpajakan, surat
keputusan tentang pajak dan buku-buku terkait. Data yang digunakan
adalah data time series, rangkaian waktu yang mengandung pengertian
suatu variabel yang diambil dari waktu ke waktu dan dicatat menurut
urutan terjadinya serta disusun sebagai data statistik (sutrisno hadi, 1993:
21). Data sekunder lebih bersifat melengkapi data primer dan digunakan
sebagai landasan teori untuk pemecahan masalah.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk membuktikan kebenaran suatu penelitian maka dibutuhkan
teknik pengumpulan data antara lain:
a) Metode Observasi
Yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
24
b) Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data yang berasal dari dokumen atau arsip yang
ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar.
c) Wawancara
Yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak
yang berhubungan langsung dengan penelitian. Dalam penelitian ini
penulis melakukan wawancara dengan petugas atau pegawai Dinas
Pendapatan Kabupaten Karanganyar.
d) Studi Pustaka
Yaitu pengumpulan data dengan cara menginventarisasikan dan
mempelajari peraturan perundang-undangan,buku-buku, dan dokumen-
dokumen lainnya yang ada hubungan guna mendukung penulisan
Tugas Akhir ini.
5. Teknik Analisis Data
Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahapan selanjutnya
adalah analisis data. Pada tahap ini data yang sudah terkumpul akan diolah
dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk
menjawab permasalahan yang ada, dalam hal ini tentang realisasi
penerimaan Pajak Reklame.
Dalam menganalisis data yang diperoleh digunakan dua macam
analisis sebagai berikut:
25
a) Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif merupakan proses analisis data yang tidak
dinyatakan dalam bentuk angka atau menggunakan rumus-rumus
statistik. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang
berhubungan dengan penerimaan pajak reklame yang berupa;
uraian, keterangan, saran atau pendapat.
b) Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan data
berupa angka atau rumus-rumus statistik. Analisis ini dapat dipakai
untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan target dan
realisasi penerimaan Pajak Reklame.
6. Metode Analisis
Untuk dapat menganalisis realisasi penerimaan Pajak Reklame
digunakan cara atau metode-metode:
a) Rasio efektivitas
Rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah
yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah (Suhedi, Ramdan D. 2000: 109).
Rumus : 100%×ReklamePajak PenerimaanTarget ReklamePajak Penerimaan Realisasi
26
b) Rasio Pertumbuhan Pajak Reklame
Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar
kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke
periode berikutnya.
Rumus : G = 100% × 1) -(Pt
1) -(Pt -Pt
Pt : Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun tertentu
(Pt - 1) : Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun sebelumnya
c) Analisis Trend Linier
Analisis Trend Linier dengan metode Least Square. Metode Least
Square yaitu suatu metode yang membuat garis yang mempunyai
jumlah selisih (jarak vertikal) kuadrat antara data dengan garis regresi
yang terkecil. Metode ini ditemukan oleh seorang ahli matematika
perancis dengan nama Andrian Legendre dengan rumus umum
(Djarwanto, 1993: 274).
Rumus : Y = a + bX
Dimana Variabel-Variabelnya:
Y : Jumlah Penerimaan dari sektor Pajak Reklame
a : Nilai Y, bila X = 0
b : Besarnya perubahan Variabel Y yang terjadi pada setiap
perubahan suatu unit Variabel X.
27
Untuk mencari koofisien a dan b digunakan rumus:
a = n
Y∑ b = 2X
Y . X∑
Tujuan digunakan metode trend linier dengan metode least square
sebagai peralatan adalah untuk melihat perkembangan trend hubungan
variabel X dan Y selama periode tahun penelitian, maupun prospeknya
dimasa-masa mendatang, dimana keadaan tersebut tergantung dengan
koofisien b (Supranto, 1981: 244-245).
Bila b < 0, maka perkembangan trend terhadap Y dan X adalah turun.
Bila b > 0, maka perkembangan trend terhadap Y dan X adalah naik.
I. Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan Tugas
Akhir ini, penulis menyusunnya kedalam beberapa bab secara sistematis
sehingga setiap bab akan saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran
umum objek penelitian yang selanjutnya menjadi
sejarah singkat berdirinya Dipenda, susunan
organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi jabatan
struktural, latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian,
metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
28
BAB II : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diawali dengan landasan teori,
kemudian akan membahas lebih lanjut mengenai
realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten
Karanganyar, mengukur rasio pertumbuhan
penerimaan Pajak Reklame dari tiap-tiap tahun,
mengukur bagaimana prospek ke depan
penerimaan pajak dari sektor Pajak Reklame, serta
usaha-usaha Dinas Pendapatan Kabupaten
Karanganyar untuk meningkatkan penerimaan
PAD terutama dari sektor Pajak Reklame.
BAB III : TEMUAN
Pada bab ini dijelaskan tentang adanya kelebihan
dan kelemahan atas analisis dan pembahasan
masalah.
BAB IV : REKOMENDASI
Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan
saran peneliti mengenai upaya-upaya untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
29
KEPALA DINAS
SUB. DINAS PENAGIHAN DAN
PENERIMAAN LAIN-LAIN
SUB. BAG. KEUANGAN
SUB. BAG. KEPEGAWAIAN
SUB BAG. UMUM
SEKSI PENAGIHAN
SUB. DINAS PERENCANAAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
SUB. DINAS PENETAPAN
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
SUB. DINAS PENDAFTARAN
DAN PENDATAAN
SEKSI PERHITUNGAN
DAN PENERBITAN SURAT
KETETAPAN
SEKSI PENDAFTARAN
SEKSI EVALUASI DAN
PENGEMBALIAN PENDATAAN
SEKSI KEBERATAN
SEKSI ANGSURAN
SEKSI PENDATAAN
SEKSI PERENCANAAN
DAN PEMBINAAN TEKNIS
PUNGUTAN
CABANG DINAS UPTD
SEKSI PENERIMAAN
LAIN-LAIN
SEKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
PERSEDIAAN DAN PELAPORAN
SEKSI DOKUMENTASI
DAN PENGOLAHAN
DATA
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karanganyar
30
BAB II
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
1. Pajak Secara Umum
Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian pajak daerah, maka
terlebih dahulu membicarakan mengenai pengertian dari pajak itu sendiri.
Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak diantaranya Menurut Dr.
Rahmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tiada mendapat
jaa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003; 1).
Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A Adriani adalah iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo & Wirawan, 2002: 2).
a. Fungsi Pajak
1) Fungsi Budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
30
31
2) Fungsi Regulerend, pajak sebagai alat untuk mengatur
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi.
b. Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), bahwa dalam
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.
2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat
yuridis), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan
keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan
pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.
4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil), sesuai dengan
fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, dengan adanya
penyederhanaan prosedur-prosedur akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.
32
2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan
Daerah (Mardiasmo, 2003: 98).
Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 tahun
2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menjelaskan bahwa pajak
daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
a. Ciri-ciri pajak daerah
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
ciri-ciri pajak daerah adalah:
1) Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan pada
daerah sebagai Pajak Daerah yang penyerahannya berdasarkan
Undang-undang.
2) Pemungutan Pajak Daerah didasarkan pada Undang-undang atau
peraturan hukum lainnya.
33
3) Hasil pungutan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan untuk
membiayai pengeluaran daerah.
b. Jenis Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II
Pajak daerah dan tarif penetapan tertinggi dapat dikelompokkan
menjadi 2 (dua) macam yaitu:
1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
a) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10%
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan sebesar 20%
2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
a) Pajak Hotel sebesar 10%
b) Pajak Restoran sebesar 10%
c) Pajak Hiburan sebesar 35%
d) Pajak Reklame sebesar 25%
e) Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 10%
f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
sebesar 20%
g) Pajak Parkir sebesar 20%
34
3. Pajak Reklame
a. Dasar Hukum
1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah .
2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006
tentang Pajak Reklame.
5) Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 343 tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
dan Penetapan Harga Dasar.
b. Pengertian Pajak Reklame
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah
pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan pengertian
dari reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan
35
suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum
kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang
dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum,
kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
c. Objek dan subjek Pajak Reklame
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame.
Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan atau melakukan pemasangan Reklame. Wajib Pajak
Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Reklame. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, Reklame yang dimaksud
meliputi:
1) Reklame Papan/BillBoard/Megatron adalah reklame yang
diselenggarakan untuk tujuan komersial dengan menggunakan
bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat
penyinar, atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar
atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang
disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau
ditempelkan.
2) Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan
komersial dengan menggunakan bahan kain, atau bahan lain yang
sejenis.
36
3) Reklame Merekat (Stiker) ) adalah reklame yang diselenggarakan
untuk tujuan komersial yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, pada suatu benda
milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m2
perlembar.
4) Reklame Selebaran adalah reklame yang diselenggarakan untuk
tujuan komersial yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan
dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,
digantungkan pada suatu benda lain
5) Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan adalah reklame yang
diselenggarakan untuk tujuan komersial yang ditempatkan atau
ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan
atau tenaga mekanik atau dengan cara membawa reklame
berkeliling oleh orang berjalan kaki.
6) Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan
komersial di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat
lain yang sejenis
7) Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan
komersial dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau
dengan suara yang ditimbulkan oleh perantara alat apapun.
37
8) Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan untuk
tujuan komersial dengan menggunakan klise berupa kaca atau film,
ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk
memproyeksikan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau
dipancarkan atau diperagakan melalui pesawat televisi.
9) Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan untuk
tujuan komersial dengan cara memperagakan suatu barang dengan
atau tanpa disertai suara.
10) Rombong adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan
komersial dengan memamerkan barang pada media jenis gerobak
dorong.
Penyelenggaraan reklame yang dikecualikan dari objek pajak
yaitu:
1) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
2) Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
3) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Nilai
sewa Reklame yang dimaksud:
38
1) Memperhitungkan dengan memperhatikan kawasan/zone
penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran
media reklame.
2) Reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang
memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa
reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan,
pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame,
jenis reklame, ketinggian pemasangan, dan ukuran media.
3) Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa
reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu
masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan
biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis
lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian pemasangan, dan ukuran
media.
e. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
Tata cara perhitungan dan penetapan Pajak Reklame sebagai
berikut:
1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)
Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila
SKPD tidak dibayar atau kurang bayar setelah lewat waktu paling
lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi
39
berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga
atau denda.
2) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD ini digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
b) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDBT). SKPDBT adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
c) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). SKPDN adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.
f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame
Pembayaran Pajak Reklame ini dilakukan di kas daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan
40
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak
yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang
bayar.
Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak
Reklame dan biaya-biaya lain yang telah ditetapkan dalam
penyelenggaraan reklame, maka petugas berhak melakukan penagihan.
Adapun langkah-langkah dalam penagihan adalah sebagai berikut:
1) Bupati akan menerbitkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajibannya setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran.
2) Bupati akan menerbitkan Surat Paksa kepada wajib pajak, apabila
setelah 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran
wajib pajak tidak melunasi pajak terhutang.
3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan
penyitaan.
41
4) Setelah dilakukan penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi
hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah melakukan penyitaan, bupati
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara.
g. Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Ijin Reklame
1) Setiap reklame baru dapat dipasang setelah mendapat ijin terlebih
dahulu dari Bupati. Untuk mendapatkan ijin pemasangan reklame
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati
dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dinas
Pendapatan, dengan mencukupi keterangan-keterangan sebagai
berikut:
a) Nama dan alamat pemohon.
b) Jenis, bahan, ukuran, ketinggian, perlengkapan reklame.
c) Bunyi, isi, naskah, gambar, foto reklame.
d) Tempat pemasangan reklame.
e) Klasifikasi jalan yang akan dipasang reklame.
f) Posisi reklame.
g) Surat Kuasa dari perusahaan apabila permohonan reklame
diserahkan kapada pihak ketiga.
h) Foto copy KTP identitas pemohon.
i) Keterangan-keterangan yang dianggap perlu
42
2) Dalam hal pemasangan reklame diatas tanah/gedung/bangunan
milik perorangan yang dipergunakan oleh pihak ketiga, harus
dilampirkan surat persetujuan dari pemilik. Pemasangan reklame
diatas tanah/gedung/bangunan milik pemerintah, harus dilampirkan
surat persetujuan dari instansi yang bersangkutan.
3) Bupati berhak menolak permohonan ijin pemasangan reklame
apabila mengganggu ketertiban, keamanan, norma-norma
kasusilaan, pandangan dan keindahan.
4) Pemberian dan penolakan permohonan ijin penyelenggaran
reklame dapat diselesaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan
ijin penyelenggaraan reklame.
5) Masa berlaku ijin reklame paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa ijin.
6) Ijin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pemohon
membayar Pajak Reklame dan jaminan biaya pembongkaran serta
memenuhi ketentuan yang berlaku. Ijin reklame ditandatangani
oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dengan memuat
besarnya Pajak Reklame.
43
B. Analisis dan Pembahasan
1. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Keberhasilan suatu daerah dapat diukur dengan melihat kemampuan
daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak reklame
merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup potensial.
Penerimaan pajak reklame dapat diketahui dengan perbandingan target
terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Target pajak reklame adalah
kemampuan maksimum yang ingin dicapai dari penerimaan pajak
reklame, sedangkan realisasi merupakan hasil pungutan dari penerimaan
pajak reklame. Seharusnya dasar penetapan target harus sesuai dengan
potensi jumlah reklame yang sebenarnya ada di wilayah Kabupaten
Karanganyar, tetapi karena adanya kesulitan dalam melakukan pendataan
maka dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Penetapan target dengan
menggunakan tingkat persentase yang tidak terlalu rendah dengan
persentase peningkatan 10% sampai dengan 15% dari realisasi penerimaan
pajak reklame tahun sebelumnya, selain itu juga memperhatikan
peningkatan jumlah periklanan yang ada pada setiap periode. Penulis akan
menganalisis tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame berdasar
laporan target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar
untuk tahun anggaran 2002-2006. Efektifitas merupakan suatu ukuran
yang digunakan untuk menilai apakah pemungutan yang dilakukan sudah
maksimal sehingga dapat diperoleh hasil yang memuaskan. Pengertian
44
efektifitas menurut Devas (1998: 144) adalah mengukur hubungan antara
hasil pungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak tersebut, dengan
asumsi semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar
seluruh pajak terutang. Semakin besar nilai efektifitas, maka semakin
tinggi tingkat efektifitas penerimaan. Kebijakan akan tampak efektif bila
mampu menaikkan pajak reklame dalam prosentase terbesar (Suparmoko,
1992:2). Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara target
yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak reklame dalam
kurun waktu 5 tahun, untuk mengetahui ratio efektifitas.
Tabel II.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2002 sampai dengan tahun 2006
Tahun Selisih Anggaran Target Realisasi Lebih/Kurang Efektivitas
2002 37.000.000 51.606.457 14.606.457 139,48%
2003 60.000.000 69.276.379 9.276.379 115,46%
2004 90.000.000 129.860.609 39.860.609 144,29%
2005 160.000.000 203.819.182 43.819.182 127,39%
2006 235.000.000 276.548.873 41.548.873 117,68%
Sumber: Dipenda Kabupaten Karanganyar
Dari tabel diatas, perhitungan ratio efektifitasnya menggunakan rumus :
Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 5 tahun
terakhir yaitu tahun 2002-2006, perkembangan pajak reklame selalu
mengalami kenaikan yang signifikan, meningkat dari tahun ke tahun. Pada
100%×ReklamePajak PenerimaanTarget ReklamePajak Penerimaan Realisasi
= sEfektifita
45
tahun 2002 penerimaan pajak reklame sebesar Rp 51.606.457, bila
dibandingkan targetnya sebesar Rp 37.000.000 dengan ratio efektifitas
139,48%. Begitu pula untuk tahun 2003 dan 2004 terus menerus
mengalami kenaikan penerimaan Pajak Reklame. Realisasinya selalu
melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota
Surakarta. Ini menunjukkan bahwa sistem penagihan pajak reklame yang
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar sudah
cukup baik, melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan
dengan realisasi penerimaannya. Adanya peningkatan penerimaan pajak
reklame disebabkan karena penyelenggaran reklame dewasa ini semakin
tumbuh dan berkembang. Karena semakin banyaknya produk baru maka
semakin banyak reklame yang diperlukan guna mempromosikan atau
mengenalkan produk mereka kepada masyarakat. Selain itu juga karena
semakin banyak lokasi titik-titik strategis yang ditetapkan pemerintah.
Titik-titik strategis tersebut dikelola dengan mekanisme lelang.
Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta
atau biro iklan dengan cara memberikan peluang pengelolaan lokasi titik-
titik reklame pada pihak swasta atau biro iklan juga sebagai salah satu
faktor pendukung peningkatan penerimaan pendapatan pajak reklame.
2. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame
Penerimaan target dan realisasi pajak reklame merupakan dasar untuk
mengetahui seberapa besar laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan ini
46
digunakan untuk mengukur kenaikan atau perkembangan penerimaan
pajak reklame dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui bagaimana
pertumbuhan penerimaan pajak reklame menggunakan rumus sebagai
berikut (Halim, 2001:155).
G : Laju Pertumbuhan
Pt : Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun tertentu
(Pt - 1) : Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun sebelumnya
Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak reklame
selama 5 tahun terakhir dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut :
Tabel II.2
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2002 sampai dengan tahun 2006
Realisasi Realisasi Tahun Tahun Tahun ke - n Sebelumnya Pt - (Pt - 1) G (Pt) (Pt - 1)
2002 37.000.000 - - -
2003 60.000.000 37.000.000 23.000.000 62,16%
2004 90.000.000 60.000.000 30.000.000 50%
2005 160.000.000 90.000.000 70.000.000 77,78%
2006 235.000.000 160.000.000 75.000.000 46,88%
Sumber: Dipenda Kabupaten Karanganyar
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan penerimaan
Pajak Reklame pada tahun 2003 sebesar 62,16% dari realisasi penerimaan
pajak reklame tahun anggaran 2002. Sedangkan pada tahun 2004
persentase pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame mengalami penurunan
G = 100% × 1) -(Pt
1) -(Pt -Pt
47
sebesar 50%. Pada tahun 2005 pertumbuhan Pajak Reklame meningkat
secara signifikan menjadi 77,78%. Kemudian pada tahun 2006 penurunan
penerimaan Pajak Reklame terjadi kembali menjadi 46,88%. Dari angka
tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase pertumbuhan penerimaan
Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar selama 5 (lima) tahun terakhir
mengalami fluktuasi. Persentase pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame
tertinggi terjadi pada tahun 2005 dengan 77,78%, sedangkan persentase
pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame terendah terjadi pada tahun 2006
dengan 46,88%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan juga
banyaknya reklame yang sudah habis masa ijinnya tapi tetap terpasang.
3. Prospek Penerimaan Pajak Reklame
Prospek merupakan perkiraan realisasi penerimaan pajak pada tahun-
tahun mendatang. Prospek ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penetapan target di masa mendatang. Untuk
mengetahui prospek penerimaan Pajak Reklame ditahun-tahun mendatang,
penulis menggunakan analisis trend dengan metode jumlah kuadrat
terkecil (Djarwanto, 1993: 274). Perhitungan ini diharapkan dapat
memberikan gambaran dan perkiraan tentang berapa prospek realisasi
penerimaan pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui prospeknya,
digunakan rumus sebagai berikut:
48
Y : Jumlah Penerimaan dari sektor Pajak Reklame
a : Nilai Y, bila X = 0
b : Besarnya perubahan Variabel Y yang terjadi pada setiap
perubahan suatu unit Variabel X.
Untuk mencari koofisien a dan b digunakan rumus:
Tabel II.3
Trend Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2002 sampai dengan tahun 2006
Tahun X Y X.Y X 2
(Realisasi) 2002 -2 37.000.000 -74.000.000 4
2003 -1 60.000.000 -60.000.000 1
2004 0 90.000.000 0 0
2005 1 160.000.000 160.000.000 1
2006 2 235.000.000 470.000.000 4
∑ 582.000.000 496.000.000 10
Sumber: Dipenda Kabupaten Karanganyar
Dari tabel perhitungan diatas kemudian dicari nilai a dan b sebagai
berikut:
a = nY ∑
, maka didapat a = 0116.400.00 = 5
0582.000.00
b = 2XX.Y ∑
, maka didapat b = 49.600.000 =10
0496.000.00
Y = a + bX
a = n
Y∑ b = 2X
Y . X∑
49
Dari hasil perhitungan trend tersebut disusun persamaan:
Y = a + bX
= 116.400.000 + 49.600.000 . X
Berdasarkan trend linier di atas maka dapat diketahui bahwa rata-rata
perkembangan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar
menunjukkan kearah positif, dengan ditunjukkan adanya besaran b > 0
sebesar 49.600.000. Artinya selalu ada kecenderungan peningkatan
penerimaan Pajak Reklame pada tahun-tahun berikutnya. Berpedoman
pada persamaan trend linier tersebut dapat dicari trend Pajak Reklame di
Kabupaten Karanganyar untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Tabel II.4
Prospek Penerimaan Pajak Reklame
Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011
Tahun X Trend 2007 3 265.200.000
2008 4 314.800.000
2009 5 364.400.000
2010 6 414.000.000
2011 7 463.600.000
Sumber: Perhitungan Olah Data Trend
Penghitungannya sebagai berikut:
Trend tahun 2007 = 116.400.000 + 49.600.000 . (3)
= 265.200.000
Trend tahun 2008 = 116.400.000 + 49.600.000 . (4)
= 314.800.000
50
Trend tahun 2009 = 116.400.000 + 49.600.000 . (5)
= 364.400.000
Trend tahun 2010 = 116.400.000 + 49.600.000 . (6)
= 414.000.000
Trend tahun 2011 = 116.400.000 + 49.600.000 . (7)
= 463.600.000
Dari perhitungan di atas memperlihatkan bahwa trend Pajak Reklame
Kabupaten Karanganyar untuk 5 (lima) tahun mendatang menunjukkan
peningkatan. Pada tahun 2007 didapat angka sebesar 265.200.000, tahun
2008 meningkat menjadi 314.800.000 dan akan mengalami peningkatan
secara teratur pada tahun-tahun berikutnya. Angka tersebut dapat dipakai
sebagai perkiraan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang dapat dicapai
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar. Akan tetapi
perkiraan tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan
target ditahun mendatang.
4. Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar dalam
Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame
Dalam optimalisasi yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karanganyar maka akan dibahas mengenai program kerja
operasional yang akan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat terealisasi
sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan melebihi target.
Program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
51
Kabupaten Karanganyar ini bersifat rutinitas dan intensifikasi, sehingga
dari tahun ketahun khususnya periode 2002-2006 adalah sama. Berikut ini
Program Kerja Operasionalnya:
a. Intensifikasi pendataan kembali atas objek atau subjek Pajak Reklame
untuk menjamin kebenaran data yang dimiliki.
b. Intensifikasi penagihan Pajak Reklame kepada wajib pajak yang belum
melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dengan mekanisme
panggilan atau penagihan langsung oleh petugas pemungut.
c. Revisi anggaran penerimaan Pajak Reklame untuk tahun-tahun
berikutnya yang secara rutin dilakukan pada bulan Agustus-September.
Hal ini tentunya sangat penting dalam penentuan target periode
selanjutnya, dengan melihat peningkatan atau penurunan jumlah
periklanan pada tahun berjalan.
d. Intensifikasi penertiban reklame-reklame yang melanggar peraturan
atau reklame liar oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Pengecekan
ini dilakukan di titik-titik pusat pemasangan reklame yang sebelumya
telah melihat data pemasangan reklame untuk mengetahui reklame-
reklame yang telah habis masa ijin pemasangannya.
e. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kesadaran
membayar Pajak sesuai peraturan yang berlaku kepada wajib Pajak.
Sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Reklame.
52
BAB III
TEMUAN
Berdasarkan analisis pembahasan mengenai realisasi dan prospek penerimaan
Pajak Reklame sebagai pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar, penulis
ingin mengungkapkan hal-hal yang ditemukan dalam pembahasan yang berupa
kelebihan dan kekurangan:
A. Kelebihan
1. Adanya kerjasama antara Dipenda, pengusaha dengan biro iklan yang
terbukti aktif dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame.
2. Adanya kerjasama antara pajak reklame dengan pajak lain guna meningkatkan
PAD, contohnya tentang penentuan nilai strategis pajak reklame, diperlukan
kerjasama antara pajak reklame dengan PBB tentang penentuan NJOP PBB,
apakah konstruksi atau non konstruksi dan juga tentang IMB.
3. Adanya kerjasama pemberian hak pengelolaan titik reklame untuk jangka
waktu tertentu dengan cara menyewakan lokasi strategis untuk pemasangan
reklame dengan sistem pelelangan terbuka. Kebijakan ini akan menambah
PAD dari sektor Retribusi Kekayaan Daerah yang berupa sewa.
4. Sebelum jatuh tempo, pemasang diberitahu untuk segera melunasi
pembayaran pajaknya, apabila tidak memenuhi maka akan diberi surat
teguran sampai surat sita.
5. Mengenai masalah perijinan yang sudah kadaluarsa dan tidak segera
dimintakan perpanjangan ijin oleh pemiliknya tetapi masih dipasang, maka
52
53
ijin tersebut akan dicabut dan reklame yang masih dipasang akan
dihentikan dan dibongkar.
B. Kelemahan
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :
1. Dari dalam :
a. Pada bagian pendataan, Dipenda masih kurang teliti di dalam
pendataan jumlah jenis reklame yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
b. Masih kurangnya petugas monitoring dari Dinas Pendapatan Daerah
yang seluruhnya dapat all out bekerja di lapangan.
c. Masih kurangnya penanganan dari Dipenda terhadap Wajib Pajak yang
tidak taat terhadap peraturan pajak reklame dengan tidak memberikan
sanksi yang tegas.
d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pembongkaran reklame yang
berukuran besar, sebab reklame tersebut sudah kadaluwarsa.
e. Kurang telitinya aparat monitoring reklame dalam memeriksa reklame-
reklame liar dan reklame-reklame yang sudah habis masa berlaku
2. Dari luar :
a. Masih banyaknya biro iklan dan Wajib Pajak memasang reklame liar
yang tidak melakukan ijin dan pelunasan pajak.
b. Adanya titik lokasi yang diangap strategis namun hasilnya kurang
memuaskan.
54
c. Masih banyaknya pemasangan reklame yang tidak memperhatikan titik-
titik reklame sehingga akan mengganggu keindahan atau pemandangan
jalan.
d. Masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang jelas terhadap prosedur
pelaksanaan reklame.
e. Adanya kesulitan dalam menghubungi Wajib Pajak yang berdomisili
di luar kota.
f. Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.
55
BAB IV
REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan, maka dapat diambil
kesimpulan yang berkenaan dengan Realisasi Dan Prospek Penerimaan Pajak
Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Karanganyar sebagai
berikut:
1. Sistem prosedur pemungutan Pajak Reklame yang selama ini telah
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar telah
cukup baik. Hal ini terlihat jelas dengan implementasi prosedur
pemungutan mulai dari pendaftaran dan pendataan sampai dengan
penagihan pajak serta pemberian sanksi yang tegas atas keterlambatan
pembayaran pajak yang terutang bagi wajib pajak.
2. Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karanganyar dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat terlihat dari
realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun anggaran 2002-2006 rata-
rata dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame selama tahun 2002-2006
mengalami fluktuasi. Persentase pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame
tertinggi terjadi pada tahun 2005 dengan 77,78%, sedangkan persentase
pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame terendah terjadi pada tahun 2006
55
56
dengan 46,88%. Laju pertumbuhan Pajak Reklame yang meningkat dan
menurun sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Perkembangan penerimaan Pajak Reklame pada tahun-tahun mendatang
cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari perkiraan
realisasi penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang dengan metode
pendekatan trend kuadrat terkecil. Hal ini berarti bahwa peluang atau
prospek ke depan untuk Pajak Reklame sangat baik karena semakin
meningkatnya produk yang dibutuhkan masyarakat.
5. Hasil penerimaan dari Pajak Reklame diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan Kabupaten Karanganyar sehingga pembangunan daerah dapat
berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
B. Saran
Berdasarkan kelemahan dari temuan, saran yang bisa penulis berikan
kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar agar dalam
tahun-tahun mendatang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Reklame
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan dari petugas Dinas Pendapatan Daerah , apabila
pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karanganyar sangat baik dan memuaskan maka wajib pajak akan merasa
senang dan menambah kenyamanan dalam pembayaran pajak.
2. Peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah
maka akan meningkatkan hasil kerja yang maksimal.
57
3. Lebih memperhatikan kesejahteraan petugas pemungut Pajak Reklame
sehingga petugas terkait tidak akan melakukan tindakan yang merugikan
kas daerah terutama dalam penerimaan Pajak Reklame.
4. Mengefektifkan kinerja tim monitoring reklame untuk melakukan pendataan
reklame mana saja yang sudah melunasi pajak maupun yang belum.
5. Mengefektifkan tim penertib reklame untuk melakukan tindakan tegas
terhadap reklame liar maupun reklame yang menyalahi tata cara pemasangan
terutama yang mengganggu keindahan kota.
6. Memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi
kewajibannya atau wanprestasi dalam membayar pajak, apabila perlu
sampai proses pengadilan.
7. Pihak Dinas Pendapatan Daerah tidak hanya memberikan pembinaan atau
penyuluhan kepada wajib pajak saja tetapi juga kepada petugas pemungut
pajak, sehingga kemungkinan terjadinya kompromi antara wajib pajak
dengan petugas pemungut pajak sedini mungkin dapat dicegah.
8. Memberikan reward atau penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
9. Sebaiknya target yang ditetapkan itu lebih optimal atau sesuai dengan
perubahan jumlah periklanan yang ada.
58
DAFTAR PUSTAKA
Devas, Nick; Brian Binder; Anne Boot & Kenneth Davey, 1989. Keuangan
Pemerintahan Daerah di Indonesia, Terjemahan Masri Maris, Jakarta: UI Press.
Djarwanto, 2001. Statistik Sosial Ekonomi. Yogyakarta: BPFE. -------, Keputusan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 973/345 Tahun 2004
tentang Penetapan Harga Dasar Pembuatan dan Pemasangan Reklame. Mardiasmo, 2000. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo, 2002. Perpajakan, Edisi Revisi. Jakarta: Andi. Munawir, 1992. Perpajakan, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty. -------, Peraturan daerah Tingkat II Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun
2006. -------, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. tentang atas
perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
Soemitro, Rochmat, 1994. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.
Bandung: Eresco. Suandi, Erly, 2000. Hukum Pajak, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Suhedi, Ramdan D. 2000. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.
Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN. Sutrisno Hadi. 1993. Statistik II, Yogyakarta:PPFE-UGM. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2002. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.
59
LAMPIRA
N
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69