BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangeprints.umm.ac.id/38869/2/BAB I.pdfmenambah perkembangan ilmu...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangeprints.umm.ac.id/38869/2/BAB I.pdfmenambah perkembangan ilmu...
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terbesar ke-4
terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk yang besar itu maka negara ini
mempunyai potensi untuk menjadi negara yang kuat, syarat untuk menjadi
negara yang kuat yaitu masyarakatnya lebih memahami aturan – aturan hukum
yang berlaku di negara ini.
Pengacara atau disebut dengan advokat sebagai pemberi bantuan hukum
atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah
hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting,
seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitas
nya masalah hukum. Lain dari pada itu, pengacara merupakan profesi yang
memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya, yang juga
berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, maupun menjadi kuasa
hukum untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa (klien nya)1.
Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5
Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada
Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan
1 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 65.
2
penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan
keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan
hukum.
Pengertian Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal
1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur: Perbuatan,
Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih
tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena
perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang
memperjanjikan. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,
Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling
berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu
Sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. Mengikatkan
dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak
yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada
akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri2.
Perjanjian kerja antar kedua belah pihak antara Advokat dengan klien dan
hal-hal yang menentukan besaran fee advokat. Berdasarkan UU No. 18 Tahun
2003 tentang Advokat, advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib
berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat : (1). Kesepakatan mereka
2 Lista Kuspriatni. 2011. Hukum Perjanjian.Fakultas Hukum. Universitas
Gunadarma. Hal 1
3
yang mengikatkan diri. (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (3).
Suatu hal tertentu. (4). Suatu sebab yang halal.
Berdasarkan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat
berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada
klien nya tetapi besarnya nominal honorarium advokasi tidak ada aturan
bakunya. Maka besaran nominal honorarium advokasi tergantung dari
Senioritas, hal ini cukup relevan karena tidak mungkin konsumen Akan
memberikan dananya sebagai honorarium advokasi yang besaran nya Sama
dengan Advokat pemula. Kualitas seorang Advokat dapat pula dilihat dari
kredibilitasnya di masyarakat3.
Advokat tidak bisa diidentifikasi kan dengan klien nya karena advokat
pada prinsipnya hanyalah pemegang kuasa/agen dari klien nya, ketak identik
antara advokat dan klien nya tersebut sesuai dengan hukum keagenan, bahwa
agen hanya bertindak untuk dan atas Nama prinsipal nya4.
Advokat dalam menjalankan professional hukum juga mengacu pada Pasal
4 kode etik advokat Indonesia a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus
mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan
memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang
sedang diurusnya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien nya
bahwa perkara yang ditanganinya Akan menang. Dalam menentukan besarnya
3 V.Harlen Sinaga. 2011. Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta. Penerbit Erlangga,
hlm. 120. 4 H.P.Panggabean., 2010. Manajemen Advokasi, Jakarta: P.T.Alumni, hlm. 151
4
honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Advokat
tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
Dengan dilindunginya oleh undang-undang seharusnya advokat dapat
dikatakan sebagai profesi yang mulia dan sewajarnya mendapat honorarium
yang sudah disepakati antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa menulis
bahwa menentukan tarif seorang advokat memang persoalan gampang-
gampang sulit. Di Indonesia tarif dalam menangani perkara hukum belum ada
aturan yang Baku. Oleh karena itu masing-masing lawfirm mempunyai
patokan sendiri-sendiri.5
Fee atau honorarium advokat secara umum terbagi dalam tiga klasifikasi
yaitu;
1. Lawyer fee, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional
sebagai advokat.
2. Operational fee, yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh
advokat, dan
3. Success fee, persentasenya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat
dengan klien.
Success fee dikeluarkan klien saat perkaranya yang ditangani oleh advokat
menang, tetapi jika kalah, advokat tidak mendapat success fee.6
5 Ari Yusuf Amir, 2005, Strategi Bisnis Jasa Advokat. Yogyakarta. Penerbit Niaga
swadaya (hal. 180) 6 Hukum Online, Fee yang Wajar untuk Advokat (Success Fee) ee-yang-wajar-
untuk-advokat-success-fee-, http://www.hukumonline.com diakses tanggal 12 oktober 2017.
5
Advokat dalam hal menjalankan profesinya tidak bisa menolak klien yang
meminta bantuan kepadanya hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UU
Advokat. Salah satu sumpah/janji yang diucapkan advokat berbunyi: “Bahwa
saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa
hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian
daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.” Tetapi dalam
kode etik advokat Indonesia advokat dapat menolak menjadi kuasa hukum
apabila advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum
kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan
pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan
dengan hati nuraninya, advokat harus menolak mengurus perkara yang
menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya advokat yang mengurus
kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri
sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di
kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
Perjanjian pemberian Kuasa karena pemberi Kuasa belum membayar
honorarium kepada penerima kuasa yang merupakan Hak penerima kuasa yang
timbul dari pemberian kuasa. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita
temui dalam Pasal 1812 KUHPerdata: “Penerima kuasa berhak untuk menahan
kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar
lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.”
6
Hak retensi ini dimiliki antara lain oleh advokat. Advokat yang menerima
kuasa dari klien nya memiliki hak retensi akibat dari pemberian kuasa tersebut.
Apabila terdapat kewajiban, misalnya pembayaran biaya jasa hukum, yang
belum dipenuhi oleh klien nya, maka advokat dapat menggunakan hak retensi
nya untuk menahan kepunyaan klien nya. Misal, advokat dapat menahan
berkas atau dokumen-dokumen perkara klien nya ketika honorarium nya belum
dibayarkan oleh klien. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam Kode Etik
Advokat disebutkan bahwa hak retensi Advokat terhadap klien
diakui sepanjang tidak Akan menimbulkan kerugian kepentingan klien
Tidak selamanya hubungan advokat dengan klien berjalan sesuai yang
diharapkan walaupun advokat dengan klien demikian hubungan dilindungi
undang – undang tetapi adakalanya hubungan hukum itu menjadi sengketa
seperti klien yang tidak membayar honorarium kepada advokat, sesuai yang
diperjanjikan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam surat kuasa khusus,
factor penyebab dikarenakan penentuan tarif honorarium yang tidak ada aturan
baku yang harus di tetapkan oleh advokat.
Sengketa antara Pemberi Kuasa (Klien) dengan Penerima Kuasa
(Advokat) pernah terjadi antara Erwan M. Senetana dan Vience Titawael,.Sh
yang melukukan gugatan kepada mantan Klien nya dengan objek melakukan
wanprestasi Honorarium yang belum dibayarkanya sebesar Rp.100.000.000
(Seratus juta Rupiah) dan Succes Fee sebesar 2%.
7
Sengketa Pemberian Kuasa lainya terjadi pada advokat bernama Alamsyah
Hanafiyah yang melakukan gugatan terhadap mantan Kliennya yang tidak
membayar Honorarium sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
Pada lawfirm yang penulis inggin teliti Artono & Associate terdapat
fenomena hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi kuasa (klien) yang
tidak membayar honorarium sesuai yang diperjanjian dalam perjanjian
pemberian kuasa dengan hal ini maka Akan mempengaruhi kinerja
profesionalisme advokat dalam menjalankan kewajibannya membela hak
klienya, dalam penetapan tarif honorarium advokat harus berpedoman pada
peraturan tertulis terutama agar fee advokat yang telah disepakati kedua belah
pihak tidak membankan klien serta tidak mengganggu kinerja advokat dalam
membela hak kliennya.
Dari fenomena dan dasar hukum diatas penulis membuat skripsi dengan
judul: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian
Kuasa Antara Pemberi Kuasa (Klien) Dengan Penerima Kuasa (Advokat)
(Study Di Kantor Advokat Artono & Associate)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan
yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam perjanjian Pemberian Kuasa
antara Pemberi Kuasa (Klien) dengan Penerima Kuasa Advokat) di Artono
& Associate.
8
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pemberian kuasa yang terjadi
antara pemberi kuasa (klien) dengan penerima kuasa (advokat) di Artono &
Associate?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 serta
mengetahui akibat hukum klien wanprestasi terhadap perjanjian pemberian
kuasa dengan advokat dalam hal honorarium antara pemberi kuasa dengan
penerima kuasa, serta Cara penyelesaiannya apabila penerima kuasa
wanprestasi. Maka penelitian ini ditujukan:
1. Untuk Bentuk-bentuk Wanprestasi Perjanjian Pemberian Kuasa antar
Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa di Artono & Associate.
2. Untuk menemukan strategi tertentu untuk penyelesaian kepada kedua belah
pihak yang bersengketa.
D. Manfaat Penelitian
Pada hakikatnya terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.
Manfaat tersebut meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
Dari penelitian dan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk
menambah perkembangan ilmu hukum tentang fenomena masalah yang
sering timbul akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi
kuasa maupun penerima kuasa dalam perjanjian penerima kuasa, sehingga
mengetahui Cara penyelesaian yang tepat guna kebaikan kedua belah
pihak.
9
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis
Hasil penelitian oleh peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta dapat
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan factor penyebab
terjadinya klien wanprestasi dalam hal honorarium kepada advokat.
b. Bagi Advokat
Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat bagi
advokat untuk lebih berhati – hati dalam membuat perjanjian
pemberian kuasa agar para advokat khususnya advokat muda tidak
dirugikan oleh klien yang tidak mempunyai itikad bagi dalam
kesepakatan maupun melaksanakan isi perjanjian pemberian kuasa.
c. Bagi Klien
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi klien yang
merupakan salah satu pihak yang biasanya awam dalam hal
pemahaman hukum dengan dilakukannya penelitian ini maka klien
diharapkan dalam membuat perjanjian pemberian kuasa dengan
advokat maka Akan lebih memahami langkah – langkah yang Akan
diambil apabila terjadi sengketa dengan advokat.
d. Bagi Masyarakat
Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak
terutama para masyarkat yang bertujuan memakai jasa advokat
dalam hal menghadapi hukum maupun berperkara di pengadilan
10
supaya masyarakat lebih memahami hukum positif yang berlaku di
Indonesia.
E. Metode Penelitian
1. Lokasi penelitian
Kantor advokat Artono & Associate merupakan Kantor Hukum yang berada
di Kota Malang, alasan penulis mengambil tempat ini adalah hasil dari
pengamatan yang dilakukan oleh penulis ada kasus sengketa antara pemberi
kuasa wanprestasi kepada penerima kuasa (advokat) hal ini berkaitan dengan
tugas akhir yang penulis kerjakan.
Dalam penelitian yang penulis lakukan ini Akan melakukan penelitian di
Kantor Advokat yaitu: ARTONO & ASSOCIATES yang berkedudukan di
Jalan Karya Timur No.25 Kota Malang.
2. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat
atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan
fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-
identification)7 dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah
(problem-solution). Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologis
mengenai: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara
7 Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat), Jakarta, Sinar
Grafika, Hal, 18
11
Pemberi Kuasa (Klien) Dengan Penerima Kuasa (Advokat) (Study Di Kantor
Advokat Artono & Associate)
3. Jenis data
Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis
data yaitu:
a. Jenis Data Primer
Jenis Data Primer adalah jenis data primer yang langsung dari
sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses
interview atau wawancara pada tempat yang diteliti.
1) Hasil Wawancara
Data yang didapatkan dari Responden atau pihak-pihak yang terkait
permasalahan dalam penelitian ini. Data yang didapatkan yaitu ilmu
yang mana langsung diperoleh dalam pengamatan atas objek penelitian
mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
2) Dokumen
Studi Dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak
yang terkait penelitian ini dengan Cara mencatat atau meringkas
dokumen-dokumen seperti Surat kuasa, Perjanjian Penganan Perkara,
proses perjanjian pemberian kuasa, tulisan maupun gambar, foto, dll.
b. Jenis Data Sekunder
Jenis data sekunder diperoleh dengan Cara studi kepustakaan melalui
bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang
Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Kitab Undang – Undang
12
Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian
pemberian kuasa, Buku, Jurnal, dan penelusuran situs-situs internet yang
berhubungan dengan penelitian ini.
c. Jenis Data tersier
Jenis data tersier berupa jenis data mengenai pengertian Baku, istilah
Baku yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, glossary, dll.
4. Teknik Pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab,
dialog atau diskusi dengan responden yang dipilih dengan dengan
proposive sampling yaitu Pengambilan sampel dilakukan hanya atas
dasar pertimbangan penelitinya saja yang menganggap unsur-unsur
yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil8. Yang
menjadi sampling yang diambil dalam metode penelitian ini adalah:
1) Beny Ruston SH,.MH selaku advokat dan kepala di kantor hukum
Artono & Associate.
2) Abdul Malik SH, .MH selaku advokat di Kantor advokat Artono &
Associate.
8 Rozani Nasution. 2011. Teknik Sampling. Jurnal ilmiah. Fakultas Kesehatan
Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. Hal 5
13
Advokat di Artono & Associate yang dianggap mengetahui
permasalahan yang diangkat dengan judul: Penyelesaian Sengketa
Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Pemberi Kuasa (Klien)
Dengan Penerima Kuasa (Advokat) (Study Di Artono & Associate)
b. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak terkait serta
ditambah dengan hasil dokumen baik dalam bentuk tulisan, foto, video
atau rekaman suara dalam hal berkenaan dengan proses penelitian ini.
c. Studi Kepustakaan
Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan
kepustakaan dari berbagai literatur atau buku-buku, atau internet ataupun
jurnal.
5. Analisa data
Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan,
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian
hukum. Penelitian-penelitian kualitatif yakni penelitian-penelitian tersebut
harus mampu menjelaskan secara cukup rinci tentang metode-metode dan
prosedur-prosedur untuk memungkinkan peniruan (replikasi) penelitian.9
Sedangkan, Penelitian Kualitatif adalah deskriptif. Data Deskriptif
adalah Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau
9 Hartono. 2002. Bagaimana Menulis Tesis “Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan
Proses”. Malang. UUM Press. Hal. 78.
14
gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-
kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti
presentasi.10 Dari penjabaran pengertian mengenai metodologi penulisan
yang Akan dilakukan dalam penelitian ini menjadikan peneliti
mengaplikasikan metode-metode yang ada dalam teori dengan hasil
penelitian.
F. Sistematika Penulis
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat
Bab dan masing-masing Bab terdiri atas sub Bab yang bertujuan agar
mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam Bab I ini Akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang
melatarbelakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Perumusan
masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang Akan
diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk
mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam Bab II ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan
dengan permasalahan yang Akan ditulis. Dimana teori-teori tersebut Akan
10 Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta. PT
RajaGrafindo Persada. Hal. 3.
15
dijadikan landasan analisis hukum penulisan di Bab selanjutnya yakni Bab III
pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori mengenai 1. Tinjauan
umum tentang perjanjian a. Pengertian Perjanjian b. Syarat Sah Perjanjian c.
Asas – asas umum dalam Perjanjian d. Akibat Perjanjian e. Berakhirnya
Perjanjian f. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 2. Tinjauan umum tentang
perjanjian pemberian kuasa a. Perjanjian pemberian kuasa menurut Kitab
undang – undang Hukum Perdata b. Perjanjian pemberian kuasa menurut
Undang – undang No 18 tahun 2003 tentang advokat.
BAB III PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang hasil wawancara yang diperoleh penulis akan dikaji dan
dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam
Bab II, hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau sumber informasi
yang bernama Bapak Beny Ruston SH,.MH yang merupakan advokat yang
merupakan Kepala Kantor Advokat Artono & Associate dan Abdul Malik
SH.,MH yang merupakan Kepala bidang Perdata antara lain 1. Bagaimana
Bentuk-bentuk Wanprestasi antara (Klien) dengan penerima kuasa (advokat)
diArtono & Associate? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian
pemberian kuasa yang terjadi antara pemberi kuasa (klien) dengan penerima
kuasa (advokad) di Artono & Associate?
BAB IV PENUTUP
Dalam Bab IV merupakan Bab terakhir dalam penulisan hukum ini. Bab ini
berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan saran atau rekomendasi
penulis terhadap permasalahan yang diteliti.