1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari

pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum

ekonomi Islan, yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi

Islam sejenis keuangan syariah dan non-bank.

Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis Lembaga Keuangan

Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (BPRS) sedangkan Lembaga Keuangan Syariah non-bank diwujudkan

dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Mal Watamwil (BMT), Unit

Simpanan Pinjaman Syariah (USPS) dan Koperasi Pesantren (KOPONTREN) di

berbagai wilayah di Indonesia (Hendi Suhedi, 2004: iii).

Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan Lembaga

Keuangan Syariah, serta masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah Pegadaian

kebanyakan umat Islam, sehingga dengan keberadaan Pegaadaian dan nasabah

akan merasa aman di karenakan traksaksinya sesuai dengan syariah Islam (Sasli

Rais, 2005:150)

Prospek bisnis Lembaga Pegadaian Syari‟ah memiliki peluang terus

tumbuh dan berkembangan. Hal ini dimungkinkan karena Pegadaian Syariah

memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya

seperti Perbankan Syariah di antaranya dalam hal kemudahan dan kecepatan dana

2

segera bagi masyarakat baik untuk kebutuhan modal kerja (working capital),

konsumtif, maupun investasi.

Rekapitulasi data nasabah mulia

Tahun 2009-2010

Tahun Nasabah Total

(Rp)

2009 11 75.862.339

2010 41 236.551.558

Jumlah 52 321.413.897

Pesatnya perkembangan ekonomi dan semakin meningkatnya masyarakat

yang menginginkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik menyebabkan

meningkatnya kebutuhan kondisi ekonomi menjadi lebih baik menyebabkan

meningkatnya kebutuhan akan jasa Pegadaian. Pegadaian mucul sebagai salah

satu solusi alternatif terhadap persoalan pemenuhan kebutuhan manusia karena

dalam operasinya Pegadaian Syariah mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah

Islam khususnya yang berkaitan tata cara bermuamalah secara Islam. Dari

berbagai produk yang ditawarkan, Pegadaian Syariah memiliki Produk Mulia

(Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) yang hadir sebagi solusi untuk

menjawab pemenuhan sebagian masyarakat.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi

modern, yaitu asas rasioanalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan

dengan nilai Islam. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

menggunakan akad Murabahah, karakteristik Murabahah adalah bahwa penjual

harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan

jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (Cost) tersebut. Murabahah

3

bersifat anamah (kepercayaan) di mana pembeli mempercayai perkataan penjual

dalam memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang

dikeluarkan yang merupakan harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan,

tidak disertai dengan bukti pembelian.

Dikatakan dalam hadits bahwa jual beli secara tangguh (Murabahah)

terdapat keberkahan. Menurut ulama yang dimaksud dengan keberkahan adalah

tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan pembiayaan Murabahah, nasabah atau

pembeli mendapat kelonggaran dalam membayaran barang yang dibeli sesuai

dengan kesepatan yang telah dibuatnya dengan penjual. Logam Mulia atau emas

mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping

memiliki nilai estetis yang tinggi yang juga merupakan jenis investasi yang

nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara rill. Untuk memfasilitasi

kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawaran

produk jual beli Logam Mulia secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan

proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Jual –beli Logam Mulia

yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah bernama: Pembiayaan Mulia (Mulia

Murabahah dan Rahn. Jenis emas batangan yang sediakan oleh Pegadaian Syariah

berupa Logam Mulia dengan kadar 99.9% dengan berat 4,25 gr, 5 gr, 10 gr, 25

gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin

melambung. Emas sering diindentikan sebagai barang berharga yang bernilai

estetis yang tinggi, nomor satu, prestisius dan elegan, sehingga orang yang

4

menyebutnya sebagai Logam Mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam

udara biasa, emas tidak dapat terosidasi atau dengan kata lain tahan karat.

Produk Gadai Syariah Mulia ini, dilaksanakan dengan akad Murabahah,

dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli

tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh Pegadaian Syariah

sebagai penjual dengan akad Rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh

pembeli atau nasabah. Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di pegadaian

syariah ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok.

Pegadaian Syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada

nabah selaku pihak pembelian, dimana harga beli dan margin keuntungan

diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah

ada kesepakatan, kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas Logam

Mulia kepada pihak pemasok PT.ANTAM (Aneka Tambang) sesuai dengan

permintaan pihak pembeli.

Dalam transaksi Mulia ini, pihak penjual (Pegadaian Syariah) memberikan

fasilitas pembiayaan kepada pihak pembeli (nasabah) dengan akad Murabahah,

pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam

Murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk

cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan cara

penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad),

baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus)

(Adiwarman Karim, 2008: 115).

5

Di Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi, selama pembayaran angsuran

belum lunas, maka pihak pembeli (nasabah) diwajibkan menyerahkan barang

jaminan sebagai pelunasaan pembiayaan Murabahah berupa emas Logam Mulia

yang dibeli dan jaminan emas Logam Mulia yang dibeli tidak diserahkan

langsung kepada pihak pembeli (nasabah), melainkan ditahan, tetap berada di

bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan (marhun) sampai

pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak pembeli (nasabah) tidak dapat

menikmati emas yang dibelinya, namun dapat menggadaikannya serta Rahn

adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga butuh kepada

serah terima (Al Qabdh). Karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

dengan judul : “MEKANISME MURABAHAH LOGAM MULIA DI

PEGADAIAN SYARIAH CABANG SUKABUMI”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu melebar, maka berdasarkan latar belakang

masalah di atas penulis perlu merumuskan masalah penelitian dalam bentuk

pertanyaan-penyertaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah Logam Mulia yang

dilaksanakan Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi?

2. Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah tentang pelaksanaan pengajuan

pembiayaan Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Cabang

Sukabumi?

6

C. Tujuan Penelitian

Penelitiam ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan analisis Gadai

Murabahah Logam Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di

Pegadaian Syariah secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Murabahah Logam Mulia yang

dilaksanakan Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi.

2. Untuk mengetahui tinjauan figh Muamalah tentang pelaksanaan pengajuan

pembiayaan Murabahah Logam Mulia di Pegadaian Syariah Cabang

Sukabumi.

D. Kerangka Berfikir

Gadai Syariah adalah skim pinjaman untuk kebutuhan dana masyarakat

dengan sistem Gadai sesuai Syariah. Berdasarkan Pedoman Operasional Gadai

Syaraiah (POSG), pada dasarnya Pegadaian Syariah merupakan Lembaga

Keuangan non Bank Syariah yang memberikan pinjaman atau pembiayaan atas

dasar akad hukum gadai Syariah, yang memberikan pinjaman nilai barang,

penitipan barang berdasarkan akad ijarah dan gold counter yaitu tempat jual beli

emas (Zaenudin Ali, 2008: 66).

Salah satu produknya terbaru Pegadaian Syariah adalah Mulia (Murabahah

Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) yaitu suatu pelayanan jual beli emas

batangan Logam Mulia dengan mengunakan akad Murabahah dan Rahn.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 (m) Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

7

bahwa salah satu produk perbankan berdasarkan Prinsip Syariah adalah perjanjian

Murabahah. Perjanjian atau pembiayaan Murabahah juga menjadi produk yang

ditawarkan Pegadaian Syariah. Murabahah menurut Sutan Remi Sjahdeni

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli

dengan cicilan.

Pada perjanjian Murabahah atau mark up, bank membiayai pembelian

barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu

dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan

menambahkan suatu mark up/ keuntungan (Sutan Remi Sjahdeni, Perbankan

Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia) Pustaka

Utama Grafiti, Jakara, 2005, hlm. 64.

Menurut Muhammad, Murabahah adalah penjual dengan harga asal

ditambah dengan margin yang telah disepakati. Menurut para fuqoha , Murabahah

adalah penjualan barang seharga biaya/harga pokok(cost) barag tersebut ditambah

penjualan harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.

Harga beli ditambah margin keuntungan.

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan mengangsur dalam

transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad (Ahmad Rodoni dan Abdul

Hamid, 2008: 23-24). Menurut Dewan Syariah Nasional Murabahah adalah

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba perjanjian

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli

8

dengan angsuran. Pada perjanjian Murabahah Pegadaian Syariah membiayai

pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli

barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah

tersebut dengan menambah suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjual barang

Pegadaian Syariah kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit

pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam waktu yang

telah ditentukan. Sistem pembayaan secara angsuran dikenal dengan istilah Bai’

Bitsaman Ajil.

Rahn atau gadai, menurut bahasa barang yang dijadikan sebagai jaminan

kepercayaan, sedangkan menurut syara yaitu artinya menyandera sejumlah harta

yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat di ambil sebagai

tebusan. Dalam definisinya Rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah

orang yang menggadaikan sedangkan murtahin orang yang memberikan pinjaman.

Pengertian Rahn yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau

beberapa pihak mengenal persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai

jaminan utang yang mempunyai nilai harta. Menurut pandangan syara Rahn

sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagaian manfaat barang itu. Menurut

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni Rahn adalah sesuatu yang dijadikan

kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila orang yang

berpiutang (Heri Soedarsono, 2008: 194-165). Sebagaimana dijelaskan dalam

Alqur‟an Al-Baqarah: 283

9

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikan-nya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Soenarjo, 1998:71)

Pelaksanaan pembiayaan biasanya memerlukan akad pelengkap ditujukan

untuk mencari keuntungan, tapi bukan untuk mempermudah pelaksanaan

pembiayaan dalam akad ini pelengkap ini dibolehkan untuk menangani biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. (Adiwarman A.Karim

,2008:104-105) Rahn merupakan akad pelengkap pada produk mulia yang

dikeluarkan Pegadaian Syariah sebagai pelengakap akad rahn bertujuan untuk

memberikan jaminan pembayaran.

Murabahah termasuk ke dalam jual beli,jual beli Murabahah boleh kecuali

ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana dijelaskan Allah QS Al-baqarah:

275

.... ....

……”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

10

Jual beli menjadi sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan terhindar

dari kefasidan, apabila rukun dan syarat terpenuhi, rukun Murabahah sama saja

halnya dengan rukun jual beli karena Murabahah ini termasuk ke dalam salah satu

jenis jual beli. Menurut jumhur ulama rukun jula beli terdiri dari atas empat

elemen diantaranya :

1. Bai (penjual)

2. Mustari (pembeli)

3. Shighat( Ijab dan Qabul)

4. Ma’qud a’laih (benda atau barang). (Rahmat Syafe‟I, 2001:76)

Adapun syarat khusus yang harus ada di dalam Bai Murabahah ,

diantaranya:

1. Harga awal yang harus mengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan

pembeli), dalam akad Bai Murabahah penjual wajib menyampaikan secara

transparan harga beli pertama dari barang yang akan ia jual kepada

pembeli.

2. Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah

pihak, penjual dan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan

menyepakati keuntungan yang akan diperoleh.

3. Harga pokok yang dapt diketahui secara pasti satuannya.

4. Murabahah tidak boleh dicampurkan transaksi ribawi.

5. Akad pertama dalam Murabahah harus shahih, jika pada pembelian

pertama tidak dilakukan dengan cara shahih, maka transaksi ribawi, maka

transaksi Murabahah di anggap batal (M. Yazid Affandi, 2009:91).

11

Rukun adalah salah satu yang wajib ada dalam transaksi, misalnya penjual

dan pembeli tanpa ada penjual dan pembeli, maka jual beli tidak ada. Sedangkan

syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun sudah

terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga

transaksi tesebut fasid(rusak). Dalam Al-qura‟an dijelaskan Surat Al-Maidah ayat

1 sebagai berikut:

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu……….”

(Soenarjo,dkk., 1998:156)

Islam memberikan tuntunan dalam beribadah hukum yang berlaku bahwa

semua hal yang dilarang kecuali ada ketentuan berdasarkan Alqur‟an dan Hadist,

sedangkan dalam muamalah semua diperbolehkan kecuali dalil yang melarang

baik secara eksplisit maupun implisit sesuai kaidah muamalah

لالا يادللا أان إلا اإلبااحا ال ملعااماالات ف ص لي ا عالاى دا ها .تا ري “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan,

kecuali ada dalil yang mengharamkannya” ( A.Djajuli, 2006:130)

Adapun penyebab terlarangnya transaksi adalah disebabakan faktor-faktor

sebagai berikut ini (Adiwarman Karim 2008: 29-46)

12

1. Haram zatnya(haram li dzatihi)

Transaksi yang dilarang karena ada objek (barang dan penjual/ atau jasa

yang dilakukan juga dilarang misalnya minuman keras, bangkai, daging

babi, dan sebagainya.

2. Haram selain zatnya (haram li ghairihi)

Transaksi ini dilarang karena melanggar prinsip an-tarradin minkum

seperti tadlis, melanggar prinsip „la tazhimuna wa la tuzhlamun’ seperti

gharar, rekayasa pasar (dalam supply)maupun demand, riba, maysir dan

rishwah.

3. Tidak sah (lengkap) akadnya

Suatu transaksi bisa dikatakan tidak lengkap bila terjadi salah satu (atau

lebih) faktor-faktor seperti rukun, syarat tidak terpenuhi, terjadi ta’aluq

(dua akad yang saling berkaitan (two in one/dua akad dalam transaksi).

Murabahah merupaka salah satu jenis pembiayaan jual beli yaitu tansaksi

jual beli di mana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyebutkan jumlah

keuntungan transaksi ini barang diserahkan segera setelah akas sementara

pembayaran dilakukan cicil/secara tangguh. Islam mengadakan aturan-aturan bagi

keperluan hidup manusia dan membatasi keinganan-keinginan sehingga

memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat bagi orang lain, sehingga

memperoleh kegiatan tukar menukar keperluan anggota masyarakat adalah suatu

jalan yang baik agar manusia dapat menghindari kesempitan dan memperoleh

maksudnya tanpa merusak kehormatan.

13

Pelaksanaan suatu transaksi harus sesuai dengan asas-asas muamalah agar

tidak menimbulkan kemadharatan, secara umum asas-asas muamalah meliputi:

1. Asas tadabul manafi’

Yang artinya bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus memberikan

keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas pemerataan

Yaitu merupakan penerapan prinsip keadialan dan aktivitas ekonomi yang

menghendaki agar harta tidak hanya di kuasai oleh sekelompok orang saja,

akan tetapi harus didistribusikan secara merata pada masyarakat.

3. Asas an taradin (suka sama suka)

Bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi setiap individu yang

bertransaksi harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas adamul’ gharar

Artinya bahwa setiap bentuk dalam aktivitas ekonomi tidak boleh ada daya

tipu yang menyebabkan salah satu merasa dirugikan oleh orang lainnya.

5. Asas al-birr wa al-taqwa

Bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi harus adanya ta’awun yang

mendekatkan pada kebijakan dan ketaqwaan.

6. Asas musyarakah ; artinya setiap bentuk aktivitas ekonomi adalah

kerjasama yang saling mengutungkan , tidak saja kedua belah pihak yang

bertransaksi melainkan seluruh masyarakat.

Asas-asas muamalah ini menjadi tolak ukur dalam rangka memperoleh dan

mengembangkan harta benda, yang demikian ini dimaksudkan agar usaha kita

14

masih dalam jual beli merupakan yang akan dilakukan antara dua orang lebih

untuk saling menukar barang atas dasar kerelaan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif, metode ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu

menganalisis dan menyajikan fakta tentang mekanisme Logam Mulia di

Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi secara sistematik sehingga dapat lebih

mudah untuk dipahami dan disimpulkan ( Syaefudin Azwar, 1988:6 ).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder ( Cik Hasan Bisri, 2008: 577 ).

Sumber data primer diperoleh dari narasumber dalam hal ini adala Pegadaian

Syariah Cabang Sukabumi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-

buku penunjang dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah

penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, yang

dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai penembahan margin

keuntungan dalm pembiayaan bermasalah di. Data yang dikumpulkan adalah

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan adanya

penerapan metode kulitatif (Lexy J. Moleong, 2010: 11).

15

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data

yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2008: 58). Dalam pengumpulan data peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui

komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap/Tanya jawab dengan pimpinan

dan para staf di. Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi.

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara

mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan

pelaksanaan pinjaman Murabahah dan meneliti dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi berlokasi

yang di Jl. Zaenal Zakse No. 38 Kebon Jati Cikole Telp (0266) 219235 Sukabumi

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan

menghubungkan jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah

itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai

sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.

b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan

16

masalah dan tujuan penelitian.

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam

kerangka pemikiran.

d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan

memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

17

BAB II

TEORI MURABAHAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Landasan Hukum Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh ribh/al-ribh yang berarti

ziyadah (tambahan, keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan

kata) mafa’alat (dalam bahasa Arab, sharaf) yang berarti “saling “. Oleh karena

itu murabahah secara bahasa adalah saling memberi keuntungan. (Jaih Mubarak,

2004:61-61).

Sedangkan pengertian murabahah secara istilah telah banyak didefinisikan

oleh para fuqaha dengan redaksi yang beragam, misalnya Hanafiyah mengartikan

murabahah dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan

tambahan ongkos, Malikiyah mengartikan murabahah dengan menjual barang

sesuai dengan harga pembelian disertai harga pembelian dengan tambahan

keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. (Yadi Janwari, 2005:157).

Dalam kitab al-muhadzdzab dikatakan bahwa yang dimaksud al-

murabahah adalah penjual yang memberitahukan modal oleh penjual kepada

pembeli, dan penjual meminta keuntungan kepada pembeli. Berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak. (Jaih Mubarak, 2004:62).

Menurut Adiwarman A. Karim, (2004:113) murabahah adalah akad jual

beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keutungan (margin) yang

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk

natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required

18

rate profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena di dalamnya

mengandung sebuah keuntungan yang disepakati, maka karakteristik murabahah

adalah penjual (Pegadaian Syariah) harus memberitahukan pembeli tentang harga

pembelian harga dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya

tesebut.

Menurut Ahmad al-Syasyi al-Qaffal menjelaskan bahwa al-murabahah

adalah :(Jaih Mubarak, 2004:63)

ال عالاىراأ سال ما االزيااداةل“Adanya tambahan terhadap modal.”

Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga

barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang

membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.

Berapa besar kentungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu

atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%

(Adiwarman A. Karim, (2004:113).

Murabahah selain untuk membiayai pembelian barang (asset), diterapkan

pula pada pola produk pembiayaan pembelian barang-barang investasi, baik

domestik maupun luar negeri seperti letter of credit (L/C), skema ini paling

banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa

bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (Antonio, 2004:104).

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan

permintaan nasabah, adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual

yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.

19

Dengan demikian, pihak bank atau lembaga diwajibkan untuk dislclose

(menerangkan) tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan

kepada nasabah (Djuwaini, 2008:105).

Murabahah adalah salah satu aplikasi jual beli. Maka jula beli ini

dihalalkan sebagaimana halnya jual beli lain. Dasar hukum yang digunakan pun

mengacu pada dasar hukum secara umum jual beli,diantarannya:

QS Al-Baqarah (2) ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Soenarjo dkk, 1989:69)

20

QS Al-Baqarah (2) ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikan-nya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Soenarjo dkk, 1989:71) QS An-Nisaa (4) ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Soenarjo dkk, 1989: 71)

Perdagangan itu ada dua macam, perdagangan yang halal, yang ada dalam

bahasa syara‟ disebut bai‟ (jual beli ) perdagangan yang haram, yang disebut riba.

Masing-masing baik bai‟ maupun riba adalah termasuk dalam kategori

perdagangan.

21

Dalam Islam, konsep jual beli tidak bisa dipisahkan dari etika dan moral.

Karena konsep jual beli dala Islam tidak semena-mena berorientasi kepada

keuntungan materi semata, tetapi lebih dari itu ia merupakan saran untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian seorang penjual tidak

boleh berdusta atau menyembunyikan aib barang. Dari Abi Sa‟id diriwayatkan

bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لاتابي علو ا : قاالا واسالاما اهلللعالاي و راسلو لل اهلللعان ولأانا راضيا عي د سا ااب عان اعالاىب اع ضوالاتابي علو ا والاتاشفلو اب اع ضاها بث الامث ال ب بالداىا الداىابا

والاتاشفلو االورقباورقالامث البث اعالاىب اع ضوالاتابي علو امن هلما اب اع ضاهاغاائبابنااجز.)متفقعليو(

Dari Abi Sa‟id al-Khudryn ra, Rasullah SAW bersabda: “Perdagangan

yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para

Nabi, para siddiqin, dan para syuhada”. (Abdul Azhim bin Abdul Qowy

al-Mundzry, 1988:585)

Dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka,

seperti Hadist Nabi:

ت ارااض.)رواهالبيهقيوإبنماجو( واإناااال ب اي علعان “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (HR. Baihaqi dan

Ibnu Majah) (Rachmat Syafei, 2006:75).

22

Mengenai jual beli dan segala aktifitas, hal ini berkenaan dengan kaidah

fiqh yang berbunyi:

ا. ها عالاىتا ري لي دا يادللا ةلإلاأان لفال ملعااماالاتاإلبااحا الاص “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukakan kecuali ada

dalil yang mengharamkan”. (A. Djajuli, 2006: 130).

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi

pada dasarnya boleh, seperti dalam jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama

(mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas

diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

B. Syarat dan Rukun Murabahah

Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi. Begitu pula

dengan Murabahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam

transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu bai‟(penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk

dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan

membeli barang.

b. Objek akad, yaitu mab’i (barang dagangan) dan tsaman (harga), dan

c. Sighah, yaitu Ijab dan Qabul (Ascarya, 2007:82)

Murabahah pada awalnya merupakan konsep yang sama sekali titdak ada

hubungan dengan pembiayaan. Namun demikian, jual beli ini kemudian

digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah dengan menanamkan beberapa

konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi

23

seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan

agar transaksi tersebut diterima secara Syari‟ah (Ascarya, 2007:83)

Menurut jumhur Ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam Murabahah

sama dengan rukun dan syarat yang ada dalam jual beli. Menurut Hanafiyah rukun

yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu: sighah, yaitu (ijab dan qabul).

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang terdapt dalam jual beli, yaitu : Aqid

(orang yang bertransaksi dalam hal ini penjual dan pembeli), sighah (ijab dan

qabul), dan ma’qud alaih (objek transaksi, yakni harga dan barang) (Dimyaudin

Djuwaini, 2008:111).

Agar jual beli menjadi syah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat,

diantaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad, yang berkaitan dengan

barang yang diakadkan, adanya harga sebagai alat pembayaran.

1. Syarat Orang Yang Berakad

Untuk orang yang melakukan akad diisyaratkan:

a. Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk,

anak kecil, yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang

gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadanng-kadang sadar dan

kadang- kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar

dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidah sah. Akad anak kecil

yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya

kevalidannya tergantung kepada izin walinya.

b. Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Adapun anak-anak yang sudah

mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian

24

ulama, mereka membolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena

kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran.

Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang

mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. (Sulaiman Rasyid,

1994:279)

c. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

d. Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan

walinya. Firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaamu) yang

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berialah meraka belanja dan

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata

yang baik”. (Soenarjo dkk, 1989:115)

e. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda

tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama

Islam sebab besar kemungkinan pembeli akan merendahkan abid yang

beragama Islam.

2. Syarat Barang Yang Diakadkan

a. Bersihnya Barang

Objek jual beli harus suci. Untuk ini, berdalilkan kepada hadis Jabir

bahwasanya Rasullah SAW bersabda:

واا لاص نا ن زي را ي تاةلواال رواال ما اهللاحاراماب اي علال ام اما.إنا

25

“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjula belikan khamar, bangkai,

patung-patung”.

Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti

darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tesebut menurut

syari‟at tidak dapat digunakan.

b. Dapat Dimanfaatkan/Harus Manfaat

Objek jula beli (barang) dapat diambil mamfaatnya menurut ketentuan

syara‟. Tidak sah jual beli binatang-binatang kecil yang tidak bisa diambil

mamfaatnya, begitu pula juga jual beli binatang liar, atau burung liar

seperti singa, srigala, burung elang, dan burung gagak yang tidak boleh

dimakan.

c. Milik Orang Yang Melakukan Akad

Yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan izin

oleh pemilik. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak

pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bai’ ul fudhul.

d. Mampu Menyerahkannya

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara‟

dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya

tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.

e. Barang Yang Dibeli Harganya Diketahui

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak

diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Mengenai syarat bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang

26

sekalipun tidak diketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang

kadarnya tidak diketahui (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang

dihitung, ditakar dan timbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya

harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian

pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah

maupun masanya.

f. Barang Yang Diakadkan Ada Ditangan

Boleh juga bagi seseorang yang membeli sesuatu, menjualnya atau

menghibahkan atau menggunakannya sesuai dengan hukum, sesudah

barang tersebut ada di tangan.

3. Syarat Shighat Akad

Diisyaratkan dalam ijab dan kabul yang keduanya disebut shighat akad,

sebagai berikut:

a. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang

merusak.

b. Ada kesepakatn ijab dengan kabul pada barang yang saling mereka rela

berupa yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak

tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual

mengatakan: “Aku jual kepadamu baju ini harga lima pound,” dan si

pembeli mengatakan: “Saya terima barang tersebut dengan harga empat

pound.” Maka jual beli dinyatakan tidak sah, karena ijab dan kabul

berbeda.

27

c. Tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan

periode waktu tertentu.

d. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

e. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda

tersebut, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama

Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar

kemungkinan pembeli tersebut akan merendahakan abid yang beragama

Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan

kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin (Hendi Suhendi,

2005:71).

Rukun Murabahah ada lima, yaitu: (1) penjual (Bai), (2) pembeli

(Musytari), (3) objek/barang (Mabi’), (4) harga (Tsaman), (5) ijab qabul

(Shighat) (Jaih Mubarak, 2004:306).

Adapun syarat dari jual beli murabahah (Syafi‟I Antonio,2003:105) adalah

sebagai berikut:

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

3. Kontrak harus bebas riba

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang

sesudah pembelian.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang.

28

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli

memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti adanya.

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang

yang dijual.

3. Membatalkan kontrak.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu memberikan

lima syarat jual beli murabahah: (Wahbah al-Zuhaili, 1984:705-706)

1. Kedua belah pihak harus mengetahui harga pokok barang yang akan diperjual

belikan.

Diisyaratkan pembeli mengetahui modal pembelian barang yang akan

diperjual belikan karena mengetahui harga pokok modal barang merupakan

salah satu syarat syahnya jual beli murabahah. Syarat ini juga merupakan

salah satu syarat untuk jual beli amanah lainnya yaitu, tauliyah, israk, dan

wadiah. Diisyaratkan demikian karena dalam jual beli amanah penentuan

harganya akan mengacu kepada modal awal pembelian barang berikut biaya

yang lain yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Jika pembeli sampai

tidak mengetahui harga awal pembelian barang tersebut maka jual belinya

fasid sampai dia mengetahui harganya di tempat transaksi, jika tidak

diketahui sampai keduanya meninggalkan tempat transaksi, maka jual beli

tersebut batal.

2. Pihak pembeli mengetahui keuntungan yang akan diperjual belikan.

29

Pihak pembeli mengetahui dan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh

penjual, karena keuntungan tesebut nanti akan masuk sebagai salah satu

komponen harga jual murabahah, sehingga mengetahui keuntungan penjual

merupakan syarat sahnya jual beli murabahah.

3. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis,

seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.

Syarat ini diperlukan dalam murabahah dan tauliyah, baik ketika jual beli ini

dilakukan dengan penjual pertama atau dengan yang lain. Serta baik dari

keuntungan jenis harga pertama atau bukan. Setelah jenis keuntungan

disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya, misalkan dirham atau

uang lainya. Jika modal berupa benda-benda yang tidak memiliki kesamaan

selain barang dagangan selain dinar dan dirham tidak boleh diperjual belikan

dengan cara murabahah atau tauliyah oleh orang tidak memiliki barang

dagangan.Hal ini karena murabahah atau tauliyah adalah jual beli dengan

harga yang sama dengan harga pertama. Dengan adanya tambahan

keuntungan dalam sistem murabahah.

Yang dimaksud benda-benda yang tidak memiliki kesamaan itu ialah benda

yang tidak secara satuan atau tidak dengan takaran dan ukuran tertentu tetapi

secara acak dan taksiran. Barang yang kadang dibeli dengan cara seperti ini

misalnya semangka, delima, atau sejenis sayuran tertentu. Tapi sesungguhnya

pelarangan itu tidaklah secara mutlak. Larangan ini berlaku jika barang yang

akan diperjual belikan tersebut tidak berada dalam hal ini tidak boleh

dilakukan dengan memperhatikan dual hal: Pertama, jika kentungan yang

30

disepakati dari jual beli murabahah tidak terpisah dari pokok modal hal itu

boleh dilakukan, karena pokok modal jelas dan keuntungan jelas, seperti

orang mengatakan: “Saya menjual kepadamu dengan sepuluh dirham”.

Kedua, jika keuntungan tidak terpisah dari pokok modal maka hal itu tidak

boleh seperti orang mengatakan “ Setiap keuntungannya satu pembeli

sepuluh”. Hal ini dilarang karena keuntungan masih merupakan bagian dari

barang, sementara barangnya merupakan barang yang tidak dibeli secara

satuan atau dengan ukuran tertentu tapi dengan prediksi dan spekulasi.

4. Sistem murabahah dalam harta riba hendaklah tidak menisbahkan riba

tersebut terhadap harga pertama.

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis

dengan ukuran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem

murabahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah

jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedang akan

tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

5. Transaksi pertama harus sah secara syara‟.

Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli

murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai

tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan

dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal dengan harga, karena

tidak benarnya penamaan.

31

C. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Murabahah tanpa pesanan

Yaitu; jual beli Murabahah yang dilakukan tanpa adanya pesanan,

sehingga penyediaan barang dilakukan sendri oleh Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) dan dilakukan tidak terkait. Proses pengadaan barang

dilakukan sebelum transaksi jual beli Murabahah dilakukan. Proses

pengadaan barang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini

dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).

b. Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara

keseluruhan setelah akad (prinsip akad).

c. Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa

dilakukan di depan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah

penyerahan barang (prinsip istishna).

d. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.

2. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan, LKS melakukan pembelian barang

setelah adanya pemesanan barang dari nasabah. Dalam murabahah melalui

pemesanan LKS / penjual dapat meminta pembayaran khomsyah ghadiyah,,

yaitu tanda ijab kabul. Dalam murabahah melalui pesanan si penjual boleh

meminta pembayaran hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab

kabul. Hal ini sekedar hanya untuk menunjukan keseriusan dari si pembeli.

32

Dalam murabahah yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan

pesanannya.

Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai (al ba’i naqdan atau

cicilan (bitsman ajil/ muajjal). Dalam murabahah juga diperkenankan adanya

perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

Murabahah Muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad

dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran

maupun dalam bentuk lumpsum (sekaligus). (Adiwarman A. Karim,

2008:115).

Proses transaksi jual beli murabahah tanpa pesanan, dapat dilakukan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah dengan tahapan-tahapan

sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan proses negoisasi atau tawar- menawar keuntungan dan

menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penjual harus memberitahukan

dengan jujur perolehan barang yang diperjual belikan beserta keadaan

barangnya.

2. Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad

untuk transaksi jual beli murabahah tesebut.

3. Tahap berikutnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyerahkan barang

yang diperjual belikan barang ini, hendaknya diperhatikan syarat

penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat

penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi harga perolehan barang.

33

4. Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran

harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok

ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang

muka (jika ada).

5. Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual yaitu Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) kepada pembeli yaitu nasabah. Dalam

penyerahan barang ini harus diperhatikan syarat penyerahan barangnya,

misalnya penyerahan sampai ke tempat pembelian atau sampai tempat

penjual saja, karena hal ini akan mempengaruhi harga perolehan barang.

6. Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan

nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi

harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan

uang muka (jika ada).

D. Ketentuan Jual Beli Murabahah

Ketentuan tentang jual beli Murabahah tercantum dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional, antara lain:

Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, yaitu:

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah harus melakukan

akad murabahah yang bebas riba.

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

34

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang

berlaku telah disepakati kualifikasinya.

4. LKS membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.

5. LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

6. LKS kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

ini Bank memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada

nasabah berikut biaya –biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.

9. Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah

barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

2. Jika LKS menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

35

3. LKS kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut

mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual

beli.

4. Dalam jual beli LKS dibolehkan meminta nasabah untuk membayar

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil

bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uanng muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang

muka, maka: 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang

tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 2) Jika nasabah batal

membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian

yang ditanggung oleh bank akibat pemabtalan tersebut, dan jika uang

muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan Dalam Murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang.

36

Keempat: Hutang Dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaikan hutang nasabah dalam transaksi

murabahah tidah ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

menjual kemabli barang tersebut dengan ketentuan atau kerugian, ia

tetap berkewajiaban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap

harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian ini

diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran Dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/VI/2000 tanggal 16 September

2000, Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, yaitu:

37

Pertama: Ketentuan Umum Uang Muka

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah

(LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah

pihak bersepakat.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

3. Jika jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dar kerugian, LKS meminta

tambahan kepada nasabah.

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus

mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000

tentang Diskon dalam Murabahah, yang mengatur ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh

kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi

objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang

diperlukan, ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepatan.

38

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendaptkan diskon dari supplier,

maka harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon

adalah hak nasabah.

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut

dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

5. Dalam akad, pembagian diskon akad hendaklah diperjanjikan dan

ditandatangani.

6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

Fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002

Tentang Potongan Pelunasaan Dalam Murabahah yang mengatur ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran

tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh

memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat

tidak diperjanjikan dalam akad.

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan

pertimbangan LKS.

39

E. Aplikasi Jual Beli Murabahah Di Pegadaian Syariah

Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Murabahah merupakan akad

jual beli antara Pegadaian Syariah selaku penyedia barang, dengan nasabah yang

memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut Pegadaian Syariah

mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.

Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli

dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini Pegadaian Syariah membiayai

pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut

dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan

keuntungan (cost- plus profit). Dan hal ini dilakukan dengan perundingan terlebih

dahulu antara Pegadaian Syariah dengan nsabah yang bersangkutan (Habib Nazir

& Muhammad Hasanuddin, 2004: 403-404). Dengan cara ini pembeli dapat

mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Mekanisme Murabahah ini bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu

barang/logam MULIA tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.

Syarat prinsip murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS),

meliputi:

1. Harga jual pada nasabah adalah harga pokok ditambah keuntungan yang

disetujui penerima kredit;

2. Selama utang berupa barang/logam MULIA ditambah keuntungan belum

lunas, maka barang tersebut menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah (LKS),

walaupun pembeli bisa langsung menggunakan barang/logam MULIA tersebut

40

dan surat tanda bukti kepemilikan dipegang oleh Lembaga Keuangan Syariah

(LKS), sebelum semua anggsuran lunas;

3. Cicilan utang dimulai pada saat jatuh tempo dan usaha proyek sudah

menunjukan hasil (Yadi Janwari, 2005:158).

Salah satu Skim Fiqh yang paling populer digunakan oleh Lembaga

Keuangan Syariah (LKS), adalah Skim Jual Beli Murabahah. Beberapa alasan

transaksi jual murabahah mendominasi penyaluran dana Lembaga Keuangan

Syariah (LKS), antara lain :

1. Mudah Diimplementasikan

Jual beli murabahah dengan cepat, mudah diimplementasikan dan

dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan murabahah ini

sama dengan kredit investasi konsumtif seperti misalnya kredit kendaraan

motor, kredit pemilik rumah, dan kredit lainnya. Walaupun kedua jenis

transaksi tersebut sangat berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat

ini banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang menjalankan transaksi

murabahah dengan pola tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada

bank.

2. Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dapat Diprediksi

Dalam transaksi murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sudah

dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam

transaksi murabahah hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam

harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam

41

keadaan yang normal, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat

memprediksi pendapatan yang diterima.

3. Tidak Perlu Mengenal Nasabah Secara Mendalam

Dengan adanya murabahah yang pembayarannya dilakukan dengan

tangguh, maka akan timbul hutang oleh nasabah. Dalam hal ini hubungan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dengan nasabah adalah hubungan

hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus

membayar hutang harga barang/logam MULIA yang diperjual belikan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak perlu menganalisa dan mencari

sumber pengembalian secara khusu, tetapi cukup secara singkat dan global.

4. Mengadakan Murabahah Dengan Pembiayaan Konsumtif

Jika diperhatikan, sepintas memang terdapt persamaan antara jual beli

murabahah dengan pembiyaan konsumitf. Misalnya saja pembiayaan yang

diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang, dan pembayarannya dapat

dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan maupun cara lainnya. Namun

jika diperhatikan ketentuan Fatwa yang ada dijalankan dengan konsep

Syariahnya, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda.

Adapun kelebihan kontrak murabahah dengan pembayaran tangguh

(ditunda) adalah sebagai berikut:

1. Pembeli mengetahui semua biaya (cost) yang semestinya serta

mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark-up).

2. Subjek penjualan adalah barang dan komoditas.

42

3. Subjek penjualan hendaknya dimiliki penjualan dan ia harus mampu

mengirimkan kepada pembeli.

4. Pembayaran ditunda.

Aplikasi murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat

diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi,

baik domestik maupun luar negeri, seperti letter of credit (L/C). Praktek ini paling

banyak digunakan karena sangat sederhana dan tidak di pandang asing bagi orang

yang sudah terbiasa bertransakksi di bank umum (Muhammad Syafi‟I Antonio,

2006:106).

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan

murabahah secara berkelanjutan (rool over/evergreen) seperti untuk modal kerja,

padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad

(one short deal). Murabahah tidak dapt diterapkan untuk skema modal kerja.

Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut.

Secara umum, aplikasi murabahah dalam praktek Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) dapat digambarkan sebagai berikut: (Habib Nazir & Muhammad

Hasanudin, 2004:405).

Gambar 2.1 Aplikasi Murabahah Dalam lembaga keuangan syariah

Nasabah Bank Supplier

43

Skema di atas menjelaskan bagaimana proses transaksi murabahah antara

lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dimana (1) Nasabah yang

memerlukan barang/ logam MULIA kebutuhan melakukan transaksi dengan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan akad murabahah, (2)

Barang/kebutuhan nasabah, dijelaskan spesifikasinya secara mendetail kepada

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), (3) Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

melakukan pemesanan kepada Supplier/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat

menyerahkan secara barang yang dipesan oleh nasabah, (6) Nasabah melakukan

pembayaran secara tunai kepada Lembaga Keuangan dengan keuntungan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sudah disepakati sebelumnya.

44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi

1. Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan

Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya kolonial Belanda, yaitu

sekitar abad XIX oleh sebuah bank yang bernama Van Leaning. Bank tersebut

memberi jada pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga

bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an

pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan

memonopolinya dengan cara mengeluarkan staatsblaad No.131 tahun 1901.

Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah

dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya staatsblaad No.

226 tahun 1960.

Pemerintah pertama kali mendirikan gadai di Sukabumi Jawa Barat, pada

tanggal 1 April dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala Pegadaian Negeri

pertama. Dengan ini membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui

pinjaman uang pinjaman dengan hukum gadai. Dinas Pegadaian mengalami

beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi

perusahaan umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi

Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 Perusahaan Negara

Pegadaian berubah bentuk menjadi Perusahaan Perusahaan Negara Jawatan

45

(Perjan) Pegadaian dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Pegadaian melalui peraturan pemerintah No.10 tanggal 10 April 1990. Pada waktu

Pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi sosial dari Pegadaian

merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola

Pegadaian. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor

103 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Pegadaian yang dijadikan sebagai

landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. (Heri Sudarsono,

2008:165).

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu sistem admininstrasi modern

yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai

Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor

cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit

organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian Syariah. ULGS

ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara stuktural terpisah pengelolaannya

dari usaha gadai konvensioanal. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta

dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulam

Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabya, Makasar,

Semarang, Surakarta, dan Yogjakarta di tahun yang sama hingga September 2003.

Masih di tahun yang sama pula 4 kanor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi

menjadi Pegadaian Syariah.

Saat ini pegadaian sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga, pembentukan

Pegadaian Syariah selain tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan

terlembaganya Bank dan Asuransi Syariah. Setelah terbentuknya Bank, BMT,

46

BPR, dan asuransi syariah maka Pegadaian mendapatkan perhatian oleh beberapa

praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri

Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi beroperasi pada tahun 2007 yang

bertempat di Jalan Zaenal Zakse No.38 Kebon Jati Cikole Telp (0266) 219235

Sukabumi sampai sekarang.

2.Visi dan Misi

Sebagai salah satu bentuk lembaga yang sejak dulu konsisten dan setia

pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil maka Pegadaian ke depan pun akan

tetap memperkokoh citra tersebut yaitu memberi solusi keuangan bagi masyarkat

golongan ekomoni menengah ke bawah yang membutuhkan dana cepat.

Selanjutnya dengan tatanan bisnis yang berubah akibat lingkungan yang penuh

ketidakpastian, Pegadaian ke depan harus tetap tumbuh berkembang dan

dipercaya sebagai tempat yang aman berinvestasi.

Visi:

Pada tahun 2013 pegadaian menadi”Champion” dalam pembiayaan mikro

dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

Misi:

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya

golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan terbaik

melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar

hukum gadai fiducia.

2. Memberikan mamfaat kepada pemangku kepentingan dan mekanisme tata

kelola perusaaahn yang terbaik secara konsisten.

47

3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya

Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi

dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil

dalam perekonomian (Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian,

2009:8)

3.Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi

4. Deskripsi Jabatan Pegadaian Syariah

Adapun kantor cabang Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi ditinjau dari

segi keanggotaan dan stuktu organisasi terdiri dari:

a. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang menjalankan fungsi sebagai pemimpin pelaksana teknis dari

perusahaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Secara organisator

pimpinan cabanag bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah (Pinwil).

Pimpinan Cabang

Petugas Fungsional

Pengelola UPC

Penaksir Penjaga Gudang Kasir

48

Selanjutnya Pinwil akan mendapatkan lapor hasil kegiatan binaannya kepada

Direksi, sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelola Cabang

Pegadaian Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan

Pinwil.

b. Penaksir

Penaksir bertugas menerima, menguji, dan menaksir keabsahan marhun

(barang jaminan) yang diserahakan rahin (nasabah), apakah dapat digunakan

sebagai barang jaminan atau tidak, kemudian menetapkan uang taksiran dan

uang pinjaman.

c. Kasir

Bagian ini akan malakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran

serta pembukuan sesuai deangan ketetntuan yang berlaku, untuk kelancaran

pelaksanaan operasioanl kantor cabang dan bertugas untuk memasukan data

rahin, taksiran dan uang pinjaman ke dalam SBR (Surat Bukti Rahn).

d. Penjagaan gudang

Bagian gudang bertugas melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, pengeluaran

serta pembukuan marhun, selain barnag kantor sesuai peraturan yang berlaku

dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan marhun, bagian ini juga

bertugas mengelola gudang marhun emas dengan menerima, penyimpanan,

merawat, mengeluarkan dan mengadministrasi serta menjaga keuntuhan barang

milik rahin.

49

4. Tujuan Perum Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi

Secara singkat tujuan perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan

masyrakat sekaligus memupuk keuntungan melalui pemberian pinjaman skala

mikro kecil, dan menengah serta melaksanakan usaha lainnya berdasarkan

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tujuan tersebut

maka pegadaian menyelenggarakan kegiatan usaha pemberian pinjaman atas dasar

hukum gadai, pemberian pinjaman atas dasar hukum yang menerapkan prinsip-

prinsip fiducia dan menjalankan usaha lainnya yang menunjang terwujudnya visi

dan misi perusahaan.

5. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non bank yang memiliki

wewanang untuk memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai mempunyai

peranan yang besar dalam rangka kehidupan masyarakat yang dituangkan dengan

memberikan pelayanaan terbaik berupa prosduk-produk yang berbasis syariah.

Adapau produk-produk pegadaian syariah, diantaranya:

a. Gadai syariah (ar-rahn)

Rah adalah produk jasa gadai yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah

dengan mengacu pada sistem administrasi modern.

b. Arrum (Ar-rrahn untuk usaha mikro kecil )

Ar-rrahn untuk usaha mikro kecil selanjutnya disebut Skim ar-ar-rum adalah

skim pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi para pangusaha mikro

dan kecil untuk keperluan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan

dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara

50

angsuran dengan menggunkan kontruksi pinjaman secara gadai maupun

fidusia. Skim Arum ini merupaka pinjaman kepada individual pengusaha

mikro kecil. Pengajuan pinjaman untuk kelompok yang memenuhi

persyaratan dan lolos uji kelayakan usaha. Pengujian pinjaman atas dasar

nama kelompok usaha tidak dibenarkan .

c. MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi )

Logam MULIA atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh

kebutuahn manusia disamping nilai estetii yang tinggi juga merupakan jenis

investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Mulia adalah

(Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) adalah penjualan

emas oleh kepada masyarakat dengan secara tunai ataupu pola angsuran

dalam jangka waktu tertentu.

d. Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat, Aman)

Adalah suatu poduk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang

bekerjasama dengan Western Union.

B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Logam MULIA di Perum Pegadaian

Cabang Sukabumi

Murabahah merupakan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli

emas batangan Logam Mulia yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dengan

nasabah. Dalam mekanismenya Pegadaian bekerjasama dengan PT Antam, Tbk

sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli dan PT Antam sebagai pemasok emas

batangan Logam Mulia.

51

Mekanisme pembiayaan Murabahah Logam Mulia dapat dilakukan secara

tunai maupun dengan cara angsuran sesuai dengan jangka waktu yag telah

disepakati sebelumnya. Penyerahan fisk emas dilakukan setelah masa angsuran

lunas. Prosedur pembelian emas batangan Logam Mulia dengan menggunakan

akad Murabahah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi

melalui beberapa proses, yaitu :

1. Proses pemesanan Mulia

Sebelum dilakukan pemesanan Logam Mulia nasabah terlebih dahulu

memenuhi syarat-syarat pembiayaan Mulia yaitu ;

a. Syarat-syarat Untuk Memperoleh Logam Mulia

1) Calon nasabah Mulia adalah perorangan ataupun institusi/perusahaan

yang mempuyai identitas jelas.

a) Calon nasabah perseorangan

(1) WNI, dibuktikan dengan fotokopi KTP/identitas lainnya dan

menunjukan asli bukti identitas.

(2) Memiliki tempat tinggal tetap

(3) Fotokopi KTP

(4) Menyerahkan uang muka

b) Calon nasabah perusahaan

(1) Adanya surat order pembelian emas MULIA yang ditandatangani

oleh manajemen perusahaan yang sah.

(2) Menyedaikan fotokopi KTP /identitas lainnya yang

menandatangani surat order pembelian emas MULIA

52

(3) Menyediakan fotolopi AD/ART akte pendirian badan usaha

(4) Fotokopi NPWP perusahaan jika ada

(5) Munyerahkan uang muka

2) Nasabah MULIA tidak diperkenakan untuk melakukan spekulasi atas

emas yang dibelinya ataupun melakuka hal-hal yang dilarang oleh

pemerintah seperti melakukan Money Laundry atau hal-hal lainnya yang

dilakukan oleh pemerintah RI.

3) Pembayaran uang muka sesuai dengan ketentuan pegadaian uang muka

(urbun) merupakan bagain dari pelunasan piutang Mulia.

4) Mendapatkan persetujuan pembayaran mulai dari pimpinan cabang

5) Mengisi dan menandatangi aplikasi form mulia -1(formulir pembayaran

uang muka Mulia)

6) Menandatangi akad pembayaran Mulia

b. Tahap pemesanan logam Mulia

Setelah nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan Mulia, langkah

selanjutnya nasabah melakukan pemesanan Logam Mulia melalui Kantor Cabang

Pelaksana Mulia (KCMP) misalnya Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi, adapun

langkah-langkah terebut adalah:

1. Nasabah

a. Mengisi form MULIA-1 dan melampirkan persyaratan yang

ditentukan.

b. Menandatangi dan menyerahkan form MULIA-1 dan form MULIA -

2 kepada petugas MULIA untuk diproses

53

c. Nasabah melakukan pembayaran uang muka ke kasir

d. Menerima dan menandatangi form MULIA-3 (bukti pembayaran

uang muka MULIA ) dan form MULIA -2

2. Petugas MULIA

a. Memverifikasi pengisian form MULIA-1 dan memverifikasi

kelengkapan persyaratan MULIA.

b. Jika kelengkapan sudah selesai, maka form MULIA-1 dan

kelengkapannya diajukan ke Pimpinan Cabang

c. Menerima form MULIA-2 dan form MULIA-3 yang telah

ditandatangani oleh Pimpinan Cabang.

d. Mengirim berita pemesanan emas melalui fax ataupu melalui

website berdasarkan form MULIA-3 ke KCDM (Kantor Cabang

Distribusi MULIA)

3. Kasir

a. Menerima uang muka pembayaran MULIA dari nasabah

b. Mencetak form MULIA-2 dan form MULIA-3 ke Pimpinan Cabang.

4. Pimpinan cabang

a. Menerima form MULIA-1 dan memverifikasi kelengkapannya.

b. Melakukan stempel kelayakan MULIA pada form MULIA-1 yang

menandakan pembayaran MULIA layak.

c. Memberikan form MULIA-1 yang sudah stempel layak ke nasabah.

d. Menerima dan menandatangani form MULIA-2 dan form MULIA-3.

54

e. Menyerahkan form MULIA-2 dan form MULIA-3 lembar ke 2 ke

Petugas MULIA.

5. KCDMN (Kantor Cabang Distribusi MULIA )

a. Menerima pemesanan pembelian emas dari KCPM. Penerima

pemesanan bsia melalui website ataupun offline menggunaka fax

form MULIA-3.

b. Mengirim form MULIA 4 by fax atau by website ke KCPM (Kantor

Cabang Pelaksana MULIA) paling lambat dua hari setelah fax form

MULIA-3 diterima.

c. Melakukan pemesanan kepada pemasok PT. Antam Tbk, dengan

menggunakan form MULIA-5 (form pemesanan emas Logam

MULIA)

d. Setealah KCDM menerima fisik emas dari pemasok, KCDM

langsung mengirim fisik emas melalui perusahaan pengirman barang

berharga yag tidak ditentukan ke KCPM beserta form MULIA- 6

(berita acara serah terima Logam MULIA dan ongkos kirim ) dan

form MULIA-10 (form pengiriman emas Logam MULIA).

c. Tarif Biaya Administrasi dan Uang Muka

1. Sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan

MULIA serta untuk menjamin keseriusan nasabah dalam bertransaksi

MULIA maka nasabah diwajibkan membayar uang muka pembiayaan

minimal 30% dari harga jual objek pembiayaan.

55

2. Harga objek pembiayaa yang berlaku adalah harga pada saat

dilakukanya pemesanan objek pembiayaan dengan menggunakan form

MULIA-3

3. Atas realisasi pembaiyaan MULIA yang timbul biaya-biaya yang harus

ditanggung nasabah (rahin, antara lain biaya admisntrasi, biaya

distribusi objek pembiayaan serta biaya asuransi pengiriman objek

pembiayaan.

4. Biaya administrasi atas pembiayaan MULIA sebesar Rp50.000,00

untuk setiap transaksi

5. Sambil menunggu proses kerjaasama dengan pihak ekspedisi, untuk

sementara watku pengiriman (distribusi ) objek pembiyaan dari KCDM

ke KCPM dikirim via PT. POS Indonesia by order. Dalam upaya

mencegah resiko barang rusak ataupun hilang selama proses pengiriamn

maka perlu diasuransikan dengan tarif 0.24% dari nilai objek

pembiayaan

6. Biaya-biaya sebagaimana disebutkan dalam point 4 dan 5 dibayarkan

pada saat penandatanganan akad pembiayaan MULIA bersama dengan

pembayaran uang muka.

2. Proses Pemberian/Pembuatan Akad MULIA

Setelah adanya form MULIA 3 diterima KCDM langkah selanjutnya

adalah proses\pemberian atau pembuatan akad MULIA. Sebelum

penandatanganan akad mulai terlebih dahulu petugas MULIA menjelaskan

56

mengenai jumlah pembaiyaan MULIA, jangka watku yang harus di bayar oleh

nasabah MULIA. Adapun langkah-langkah penandatangannan akad mulai yaitu:

a. Petugas MULIA

1. Berdasarka form MULIA 3 (Bukti Pembayaran Uang Muka MULIA)

petugas MULIA melakukan pembuatan akad Mulia.

2. Verifikasi variable-variabel/item-item dalam form akad MULIA

sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan akad MULIA.

3. Menyerahkan akad mulai kepada nasabah dan pimpinan cabang

menerima kembali akad MULIA dan mendistribusikan akad mulai ke

nasabah.

4. Mengeluarkan form MULAI-9 (Buku Pembayaran Uang Muka) dan

menyerahkan ke nasabah.

b. Nasabah

1. Menerima form akad MULIA dan menandatanganinya

2. Menerima salinan form akad MULIA untuk arsip nasabah

3. Menerima form MULIA

c. Pimpinan cabang

1. Menerima form MULIA akad mulai dan menverifikasi item-iterm akad

MULIA dan mengarsipkan.

2. Menandatangi akad Mulia.

3. Meyerahkan akad MULIA ke petugas MULIA

57

3. Proses pembiayaam MULIA

Pelaksanaan pembayaran mulai secara angsuran (cicilan) setiap bulan

sampai tanggal jatuh tempo dengan pelunasan sekaligus sebelum jatuh tempo.

a. Prosedur pembayaran secara tunai

1. Nasabah

a. Menyerahkan uang sebesar harga pokok emas ditambah dengan margin

3% biaya administrasi Rp 50.000,00 dan biaya-biaya lainya seperti biaya

ongkos kirim asuransi.

b. Menerima form MULIA-8 (Form Pelunasan MULIA dan

menandatanganinya).

2. Kasir

a. Menerima uang pembayaran tunai dari nasabah

b. Menghitung yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah

c. Membuat form MULIA-8 dan menandatanganinya.

d. MULIA-8 ke manajer cabang untuk di tandatanganinya.

e. Menerima kembali form MULIA-8 untuk diserahkan ke nasabah

3. Pimpinan cabang

a. Meneriam form MULIA-8

b. Menadatangi form MULIA dan menyerahkan kembali ke kasir dan

penyimpanan

4. Penyimpanan

a. Menerima form MULIA-1.

b. Menyerahkan form MULIA-8 bagian administarasi.

58

c. Menyerahkan fisik emas ke nasabah.

d. Membukukukan pengeluaran barang pada buku gudang.

5. Bagian adminsartrasi keuangan

a. Menerima form MULIA-8 dari penyimpanan dan membuatkan bukti

penerimaa kas (Kas Debet).

b. Membukukan pada buku kas.

6. Prosedur pembayaran angsuran bulanan

1. Nasabah

a. Menyerahkan uang angsuran dan buku pembayaran (Form MULIA-8)

ke loket kasir.

b. Menerima form MULIA-7 (Form Angsuran MULIA) dan

menandatangannya.

2. Kasir

a. Menerima uang angsuran dan form MULIA-9.

b. Menghitung uang yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah.

c. Membuat form MULIA-7 dan menandatanginya

d. Menyerahkan form MULIA-7 dan form MULAI-9 ke pimpinan

cabang untuk di tandatanngani.

e. Menerima kembali form MULIA-7 dan form MULIA-9 untuk

diserahkan ke nasabah.

3. Pimpinan cabang

a. Menerima dan menverifikasi form MULIA-7 dan form MULIA-9

(Buku Pembayaran MULIA)

59

b. Menandatangani form MULIA-7 dan form MULIA-9 dan

menyerahkan kembali ke kasir.

4. Bagian adminstrasi keuangan

a. Menerima form MULIA-7 dan membuat bukti penerimaan kas (Kas

Debet).

b. Membukukan pada buku kas.

Pembayaran MULIA bisa dilakukan secara tunai maupun dengan angsuran

misalnya: nasabah membeli 1 keping emas Logam MULIA (LM) seberat 25 gram

dengan kadar 99.99% (asumsi harga 255 gram = Rp 7.813.500) maka

Tabel 1

Contoh pembayaran MULIA

Jika nasabah melakukan pembayaran secara tunai, maka:

Harga+ margin+ administrasi

= Rp 7.813.500 +( Rp 7.813.500 x 3 %) + Rp 50.000 = Rp 7.813.500 +234.405 + Rp 50.000

= Rp 8.097.905

Jika nasabah melakuka pembelian angsuran tuani 6 bulanan Harga +% margin +administrasi

= Rp 7.813.500 +(Rp 7.813.500 x 6 %)

= Rp 7.813.500+ Rp 468.810 = Rp 8.283.310

Uang muka 25 % = Rp 2.070.578 Administrasi = Rp 50.000 +

Pembayaran awal = Rp 2.120.578

Sisa = Rp 8.282.310 – Rp 2.210.578 = Rp 6.211.732

Angsuran/bulanan = Rp 6.211.732 : 6 = Rp 1.035.289/ bulan

Sumber : Brosur MULIA Pegadaian Syari‟ah

60

Berdasarkan tabel 1 maka pembelian emas batangan logam MULIA secara

tunai, margin keuntungan yang diharapkan oleh pihak Pegadaian Syariah mulai

sebesar 3% dari harga emas batangan logam MULIA dan nasabah yang membeli

di kantor cabang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000 sedangkan

apabila membeli dengan mengangsur misalnya selama 6 bulan, maka harga jual

sama dengan harga asal ditambah degan margin (6% dari harga emas batangan

logam MULIA ) dan di tambah dengan biaya admisntrasi besarnya uang muka

yang harus dibayar oleh nasabah 25% dari harga yang telah ditambah dengan

margin dan biaya adminstrasi.

Batas akhir tanggal pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan tanggal

transaksi apabila nasabah terlambat dalam pembayaran angsuran dari tanggal yang

telah ditetapkan maka nasabah tersebut dikenakan denda yang besarya 2% dari

jumlah angsuran tiap bulan untuk keterlambatan selama 7 hari dengan maksimal

denda 100%.

c. Mekanisme Menghitungan Margin

Pada prinsipnya pengambilan keuntungan dari jual beli itu hukumnya

boleh yang terpenting dalam tata cara tidak mengandung hal-hal sebagai berikut:

adanya unsur penipuan, adanya unsur perjudian, adanya unsur riba persaingan

tidak sehat, curang dan saling menjatuhkan.

Margin adalah selisih antara harga perolehan dengan harga penjualan

objek pembiayaan yang merupakan keuntungan perusahaan atas operasional

pembiayaan MULIA penetapan besarnya margin pembiayaan MULIA dibedakan

berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Persentase margin dihitung dari harga

61

perolehan objek pembiayaan. Persentase margin dilakukan dengan cara diangsur

bersamaan dengan pembayaran angsuran hutang murabahah, (Buku Saku Produk

Perum Pegadaian (2009:123-124).

Tabel 2 Penetapan Margin Pembiayaan Mulia

Jangka Waktu Uang muka Margin

1 bulan 20%-100% 3.00%

3 bulan 25%-30% 3.50%

30%-400% 3.25%

40%-50% 3.25%

50%-600% 3.00%

60%-700% 3.00%

70%-800% 2.90%

80%-90% 2.80%

90%-100% 2.25%

6 bulan 25%-30% 6.00%

30%-40% 5.90%

40%-50% 5.80%

50%-60% 5.70%

60%-70% 5.60%

70%-80% 5.50%

80%-90% 5.00%

90%-100% 4.00%

12 bulan 30%-40% 12.00%

40%-50% 11.50%

50%-60% 11.00%

60%-70% 10.50%

70%-80% 10.00%

80%-90% 11.00%

90%-100% 7.00%

18 bulan 35%-40% 18.00%

40%-50% 17.00%

50%-60% 16.00%

60%-70% 15.00%

70%-80% 13.50%

80%-90% 11.00%

90%-100% 7.00%

24 bulan 40%-50% 22.00%

50%-60% 20.50%

60%-70 18.50%

70%-80% 16.00%

62

80%-90% 12.5%

90%-100% 7.80%

36 bulan 45%-50% 29.00%

50%-60% 28.50%

60%-70% 24.00%

70%-80% 20.00%

80%-90% 15.00%

90%-100% 8.60%

Sumber : Diklat Penaksir Muda Perum Pegadaian 2009, Divisi Syariah

Berdasarkan Tabel 2, maka margin keuntungan yang ditetapkan oleh pihak

pegadaian syariah pada prakteknya ditetapkan berdasarkan besarnya uang muka

yang diberikan oleh nasabah, serta lamanya angsuran pembayaran MULIA.

Besarnya uang muka minimal 20% sedangkan jangka waktu pembayaran

maksimal 36 bulan.

4. Prosedur pelunasan MULIA

Seorang nasabah yang melakukan transaksi pembelian MULIA di Perum

Pegadaian Syariah, ia berhak untuk melakukan pembelian dengan proses

pelunasaan secara angsuran atau tunai. Di bawah ini digambarkan mengenai

proses pelunasan pembelian MULIA.

a. Nasabah

1. Menyerahkan uang angsuran atau uang pelunasan dan buku pembiayaan

MULIA (form MULIA-9 ke loket kasir)

2. Menerimaan form MULIA-8 (form pelunasan MULIA) dan

menandatanganannya.

3. Menerimaan form MULIA-8 dan form MULIA-9 dan fisik emas logam

MULIA.

63

b. Kasir

1. Menerima uang angsuran dan form MULIA-9

2. Menghitung uang yang seharusnya dibayar oleh nasabah

3. Membuat form MULIA-8 dan menandatanganinya

4. Menyerahkan form MULIA-9 dan form MULIA-8 ke pimpinan cabang

untuk ditandatanganinya.

5. Menerima kembali form MULIA-9 dan form MULIA-8 untuk

diserahkan ke nasabah.

c. Pimpinan cabang

1. Menerima dan memverifikasi form MULIA-9 dan form MULIA-8

2. Menandatanganinya form MULIA-8 dan form MULIA-9 dan

menyerahkan kembali ke kasir dan penyimpanan.

d. Penyimpanan

1. Menerima form MULIA-1

2. Menyerahkan form MULIA-8 ke bagian adminstrasi

3. Menyerahkan fisik emas ke nasabah

4. Membukukan pengeluaran barang pada buku gudang

e. Bagian adminstrasi keuangan

1. Menerima form MULIA-8 dari penyimpanan dan membuat bukti

penerimaan kas (Kas Debet)

2. Membukukan pada buku kas

Nasabah yang telah memenuhi seluruh kewajiaban didalam pembayaran

mulai akan memperoleh form berita acara pengiriman barang dari kurir barang

64

jaminan MULIA. Penyerahan fisk emas logam MULIA dari Pegadaian Syariah

Cabang Sukabumi diserahkan setelah nasabah memenuhi seluruh kewajiban atau

setelah masa angsuaran MULIA lunas disebabkan logam MULIA dijadikan

jaminanan gadai oleh pihak pegadaian syariah dengan menggunakan akad rahn.

Sedangakn nasabah yang membeli secara tunai di KCMP akan memperoleh logam

MULIA beserta sertifikatnya setelah dua miggu dari penandatanganan akad.

Keterlambatan penyerahan logam MULIA beserta sertifiaktnya tersebut

disebabkan pihak Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi selaku KCPM harus

menunggu kiriman logam MULIA dari KCDM yang prosesnya membutuhkan

waktu kurang lebih hingga 2 minggu. Dalam mekanisme KCDM harus mengikuti

prosedur pembelian emas logam mulai PT. ANTAM dimana pihak KCDM

terlebih dahulu harus menyerahkan uang muka logam MULIA ke Unit Balai

Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) logam MULIA setelah emas berada di KCPM

maka no sertikatnya diinput dan nasabah akan dihubungi via telepon (Wawancara

dengan Ibu Putri).

Apabila nasabah membatalakan transaksi pembiayaan MULIA secara

sepihak sebelum objek pembiayaan sampai kantor cabang pelaksana mulia, maka:

1. Biaya-biaya adminstrasi, biaya distribusi maupun biaya asurasi pengiriman

yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh nasabah.

2. Nasabah harus menunggu datangnya objek pembiayaan samapi di KCPM,

selanjutnya nsabah yang bersangkutan mencari pembeli objek pembiayaan

dan dijual ke KCPM

65

3. Hasil penjualan objek pembiayaan digunakan untuk melunasi seluruh

kewajiban nasabah (melunasi sisa hutang murabahah). Sisanya

dikembalikan kepada nasabah.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Murabahah Logam

MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi

Transaksi jual beli sangat banyak sekali macamnya, pada umumnya

mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau mengangsur. Jual beli

logam MULIA di Pegadaian Syariah menggunakan akad murabahah dapat

terlaksana apabila sudah ada pemesanan dalam transaksi ini ba’i murabahah dapat

dilaksanakan apabila sudah ada pemesanan salah datu bentuk transaksi (aqad).

Semua transaksi/akad dalam bidang muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil

yang melarang sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

ةلإلاأا لفال ملعااماالاتاإلبااحا ا.الاص ها عالاىتا ري لي دا يادللا ن “Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya.” (A.Djajuli, 2006:130).

1. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Akad Murabahah Logam MULIA

Akad dalam bahasa arab العقد atau perikatan, perjanjian dan pemufakatan.

Akad dalam pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan

menerima ikatan) (M. Ali Hasan, 2003:101). Dalam terminologi hukum Islam

akad didefisinikan sebagai pertalian antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh

syara yang menimbulkan akibat hukum (Ghufro A. Mas‟adi, 2002:76).

66

Ijab adalah ungkapan atas pernyataan kehendak melakukan perikatan

(akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagi pihak pertama, sedangkan qobul

adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain,

biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Akad yang dilakukan baik pelaksanaan akad, tujuan akad objek akad tidak boleh

bertentangan dengan syariat. Jika berbertentangan akan mengakibatkan akad itu

tidak syah. Sebagai contoh suatu perikatan yang mengandung unsur riba atau

objek perikatan yang tidak halal mengakibatkan tidak sah nya suatu perkara

menurut hukum Islam. Selain itu, akad merupakan salah satu objek hukum yang

diperjanjikan oleh pihak dan juga mempunyai konsekuensi hak dan kewajiban

yang mengikat para pihak (Gemal Dewi ,dkk, 2005:48).

Menurut Hendi Suhendi (2008:46), secara terminologi akad adalah

ارتباطالجيابيقبولعلىوجومشروعيتبتالثراضى

“Perikatan Ijab dan Qobul yang dibenarkan syara yang menetapakan

keridhoan kedua belah pihak “

An Taradin merupakan salah satu prinsip bermuamalah yang berlaku

untuk semua muamalah antar individu atau antar kelompok, oleh kerena itu dalam

menjalankan aktivitas muamalah harus didasarkan kepada kerelaan masing-

masing. (Juhaya S .Praja, 1998:114).

Suatu akad baru dapat diakatakan sah apabila rukun dan syaratnya

terpenuhi. Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk MULIA di

Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi. Merupakan akad dengan prinsip jual beli,

67

akad jual beli antara pihak nasabah dengan Pegadaian baru dapat dikatakan sah

apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam transaksi sedangkan syarat

adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Akan tetapi syarat tidak

boleh menghalalkan yang haram, mengaharamkan yang halal, menggugurkan

rukun, bertentangan dengan rukun dan mencegah berlakunya rukun. Menurut

Madzhab Hanafi apabila rukun telah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka

rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut rusak atau fasid

(Adiwarman A. Karim, 2008:47). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat

Al-Maidah yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum

menurut yang dikehendaki-Nya”

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam ba’i

murabahah sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli, dan hal itu identik

dengan rukun dan syarat yang harus ada ada dalam akad, yaitu aqid (orang yang

yang bertransaksi dalam hal ini penjual dan pembeli ), sighat (ijab dan qobul), dan

ma’qud alaih (objek transaksi) yakni harga dan barang). Menurut Hanafiyah

rukun dan syarat terdapat dalam jual beli hanya satu yaitu sighat (ijab dan kabul )

(Dimyati Djuwaini, 2008:111)

68

Sedangkan menurut Ahmad Ifham Solihi (2009:1010 rukun Murabahah

ada lima yaitu: penjula (ba’i) yaitu pihak yang memilki barang, pembeli

(mustasri) yaitu pihak yang membeli barang, objek, barag (mabi’) yaitu barang

yang diperjualbelikan, harga (tsaman) dan ijab kabul (shigat) yaitu pernyataan

serah terima.

Jual beli katakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yaitu pelaku

akad, barang yang diakadkan atau tempat berakad, artinya yang akan dipindahkan

kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain baik berupa harga atau

barang yang ditentukan dengan nilai harga. Bagi pelaku akad diisyaratkan berakal

dan memilki kemampuan memilih serta melakukan akad sesuai kehendak atau

tidak ada paksaaan. Sedangkan syarat barang yang diakadkan diantaraya suci,

bermanfaat, milik orang yang melakukan akad mampu diserahkan oleh pemilik

akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain) barang

tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. (Sayyid Sabiq,

2006:123).

Sighat akad merupakan unsur terpenting di dalam akad, bahkan dalam

pandangan Fuqaha Hanafiyah satu akad identik dengan sighat. Sighat akad terdiri

dari ijab dan kabul merupakan ekspresi kehendak yang menggambarkan

kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang

melakukan ikatan dari si penjual dan kabul adalah pernyataan penerimaan ikatan

dari si pembeli. Seluruh madzhab sepakat bahwa ijab dan kabul harus

dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduaya terdapat persesuaian dan tidak

terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan

69

periode waktu tertentu. Pertanyaan ijab dan kabul selain dilakukan dengan lisan

dapat pula dilakukan dengan tulisan dalam fungsinya yang sama dengan lisan.

Artinya kehendak, tulisan dipandang mempunyai fungsi yang sama dengan lisan.

Artinya kehendak yang dinyatakan dengan ungkapan langsung melalui tulisan

yang jelas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ungkapan langsung

melalui lisan. (Gufran A.Mas‟adi, 2002:90-91) sebuah kaidah fiqh menyebutkan:

كلخطابة الكتاب

“Tulisan adalah sama dengan lisan” (A.Djajuli, 2006:23)

Sedangkan menurut Hendi Suhendi (2008:49-50) syarat-syarat terjadinya

akad ada dua macam yaitu :

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna

wujudnya dalam berbagai akad yaitu

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak syah

akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang

berada di bawah pengampunan karena boros atau yang lainnya. Dan

melakukan transaksi tanpa adanya paksaan atau atas kehendak sendiri

2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

3. Akad itu diijinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak

melakukan walaupun dia bukan aqid yang memilki barang.

4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara seperti jual beli

mulasamah

5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap

sebagai imbalan amanah.

70

6. Ijab itu berjalan terus,tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka batallah

ijabnya.

7. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab

sudah terpisah sebelum adanya kabul maka ijab tersebut menajdi batal.

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada

dalam sebagian akad.syarat khusus ini disebut syarat idhafi (tambahan) yang

harus ada disamping syarat-syarat yang umum.

Adapun syarat-syarat khusus yang harus ada di dalam bai’murabahah

diantaranya adalah :

a. Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan

pembeli). Dalam akad ba’i murabahah penjual wajib menyampaikan

secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan ia jual kepada

pembeli.

b. Besarnya keutungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah

pihak, penjual wajib menyampaikan keutungan yang diinginkkan dan

pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyampaikan

keutungan yang diperoleh penjual.

c. Harga pokok dapt diketahui secara pasti satuannya.

d. Murabahah tidak boleh mencampurkan dengan transaksi ribawi

e. Akad pertama dalam murabahah harus shahih, jika pada pembeli pertama

tidak dilakukan denga cara yang shahih, maka transaksi murabahah

dianggap batal (M. Yazid Afandi, 2009:91)

71

Sedangkan Syafi‟i Antonio (2001:102) menetapkan persyaratan

murabahah sebagai berikut:

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah

b. Kotrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

c. Kontrak harus bebas riba

d. Penjual harus menjelaskan kepada nasabah apabila terjadi cacat barang

sesudah pembelian

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Pada prinsipnya beberapa persyaratan tersebut harus ditetapakan agar

transaksi dianggap sah jika persyaratan (a), (b), dan (e) tersebut tidak terpenuhi,

pembelian mempunyai pilihan; yaitu melanjutkan pembelian apa adanya, kembali

kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang ia jual atau

membatalkan kontrak. Hak memilih tersebut merupakan jaminan kepada pembeli.

Jika dikaitkan dengan ketentuan rukun dan syarat tersebut, maka ketentuan

murabahah yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah dan nasabah MULIA

Pegadaian Syariah dan nasabah merupakan pihak-pihak yang telah jelas baligh

dan berakal serta melakukan kad jual beli murabahah tersebut diatas kehendak

sendiri tanpa ada paksaaan dari pihak manapun dimana sebelum pembeli/nasabah

mengajukan pembiayaan MULIA terlebih dahulu harus memenuhi beberapa

persyaratan salah satunya harus cakap hukum atau secara hukum sudah mampu

untuk melakukan suatu transaksi hal tersebut dibuktikan dengan harus adanya

KTP (Kartu Tanda Penduduk).

72

Kedua sighat akad pembiayaan murabahah pada produk MULIA antara

pihak Pegadaian Syariah dan nasabah dilaksanakan dalam satu majelis/tempat

yaitu Kantor Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi, kedua belah pihak berhadapan

langsung, kesepakatan akad ini berbentuk persetujuan tertulis antara kedua belah

pihak yang meliputi harga emas, besarnya pembiayaan dan jumlah margin

keuntungan, jangka waktu angsuran, besarnya angsuran, cara pembayaran dan

syarat lainnya (seperti agunan dan sebagainya sesusi kesepakatan). Kesepakatan

ini dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun

dan siapapun, dilakukan dengan lisan dan di akhiri dengan tulisan

(penandatanganan perjanjian pembiayaan MULIA oleh kedua belah pihak).

Ketiga objek barang (mabi‟) yang diperjualbelikan pada produk MULIA di

Pegadaian Syaraih Cabang Sukabumi yaitu emas batangan logam MULIA yang

berkaratase 99.99% dan bersertifikat merupakan harta yang jelas dan dapat

dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang baik untuk

tabungan haji, tabungan hari tua, biaya sekolah dan sebagainya.

Keempat tsaman atau harga yang disepakati dalam pembiayaan

murabahah logam MULIA antara pihak pegadaian adalah harga pokok ditambah

dengan margin keuntungan di dalam produk MULIA ditetapakan berdasarkan

besarnya jumlah uang muka yang diberikan nasabah dalam akad pembiayaan

muarabahah ini tsaman diketahui oleh kedua belah pihak, karena tertulis jenis di

dalam akad. Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

menyebutkan bahwa‟harga jual murabahah adalah harga beli plus dengan

keuntungan “ Menurut hemat penulis berdasarkan tinjaun fqh Mumalah terhadap

73

akad ba’i murabahah yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah pada produk

MULIA telAh sesuai dengan konsep murabahah yang ada dalam prisip Islam

yaitu menjaul suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, adanya penambahan

terhadap harga pokok pada pembiayaan murabahah logam MULIA tidak dapat

dikategorikan sebagai bunga (riba yang diharamkan dalam Al-Qur‟an dan Hadist),

karena di sini transaksasinya jual beli barang bukan peminjam dana (uang), maka

otomatis pihak Pegadaian Syariah selaku penjual akan mengambil keuntungan.

Harga yang telah disepakati tetap dan tidak berubah selama masa angsuran.

2. Analisa Fiqih Mumalah Terhadap Objek Murabahah Logam MULIA

Mahalul’ aqdi atau al mau’qud a’alaih adalah sesuatu yang dijadikan

objek akad menimbulkn akibat hukum. Menurut Dimyaudin Djuwaini (2008)

mau’qud a’alaihi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: pertama,

objek transasksi harus ada ketika akad/kontrak dilaksanakan, tidak diperbolehkan

melakukan transaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam akad.

Kedua objek transaksi harus berupa mal muttaqowin (harta yang diperbolehkan

oleh syara‟) dan memiliki penuh oleh pemiliknya. Ketiga objek transaksi bisa

diserah terimakan waktu terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari,

jika walaupun barang tersebut ada dan dimiliki akid, maka transaksi dinyatakan

batal. Keempat adanya kejelasan tentang objek, dalam arti barang tersebut

diketahui dengan sejelas-jelasnya oleh kedua belah, hal ini dimaksudkan untuk

menghindari tejadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak boleh

74

bersifat mazhul dan mengandung unsur gharar. Kelima objek tersebut harus suci,

tidak najis dan bukan barang-barang najis.

Objek murabahah pada produk MULIA di Pegadaian Syariah Cabang

Sukabumi merupakan emas batangan yang berkaratase 99,9% serta bersertifikat

merupakan barang yang jelas suci, tidak najis, dan bukan barang najis serta

diperbolehkan oleh syara. Menurut Al-Magribi di dalam syarah Bulugul Maram

menyebutkan bahwa menjual barang ribawi dengan barang ribawi lainnya yang

tidak memiliki kesamaan ilat, baik dengan berlebih maupun dengan tempo, seperti

menjual emas dengan gandum dan perak dengan syair dan lainnya dari barang

biasa dijual dengan takaran. (Dikutip kembali oleh A. Kodir Hasan, dkk,

2001:1732). Emas yang diperjualbelikan bukan merupakan alat tukar, akan tetapi

suatu komoditas yang digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti biaya

hari tua, biaya sekolah, biaya ibadah haji, dan biaya lainnya.

Mekanisme penyerahan barang dalam akad murabahah diserahkan diawal

akad baik pembayaran dilakukan secara tunai maupun angsuran. Murabahah

merupakan jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli

musyawwamah (tawar-menawar). Dan jual beli murabahah pembeli mengetahui

harga asli barang dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Sedangkan dalam

jual beli musyawwamah penjual tidak memberitahukan harga asli dari barang

yang dijual dan keuntungannya. Syarat utama dalam murabahah adalah adanya

pemberitahuan harga asal barang, mark-up atau margin keuntungan yang

diperoleh penjual dan penjelasan secara pembayaran. Sehingga pembeli dapat

membatalkan atau menyetujui jual beli murabahah yang dimaksudkan. Dalam

75

transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan

secara tanguh. (Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008:24).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alenia Putri, penyerahan fisik

emas dan sertifikatnya pada produk MULIA di Pegadaian Syariah diserahkan

diakhir akad. Setelah nasabah memenuhi kewajibannya atau setelah masa

angsuran lunas disebabkan, fisik emas dijadikan marhum atau jaminan gadai

dengan menggunakan akad rahn sebagaimana yang tertulis dalam pembiayaan

akad MULIA. Sedangkan nasabah yang membayar secara tunai di kantor cabang

Pegadaian Syariah akan memperoleh Logam MULIA beserta sertifikatnya setelah

dua minggu dari akad.

Menurut hemat penulis berdasarkan ketentuan fiqh muamalah pelaksanaan

akad rahn pada produk MULIA diperbolehkan sebagaimana pendapat Adiwarman

A. Karim (2008:106). Pelaksanaan akad pelengkap seperti rahn dan lain

sebagainya dalam pembiayaan diperbolehkan selama digunakan untuk

mempermudah suatu transaksi atau jual beli seperti murabahah. Akad pelengkap

tidak ditujukan untuk mencari keuntungan naun ditujukan untuk mempermudah

pelaksanaan pembiayaan walaupun demikian Lembaga Keuangan Syariah bisa

meminta pengganti biaya-biaya yang digunakan untuk melaksanakan akad ini.

Menurut bahasa rahn atau gadai adalah tetap dan berkesinambungan.

Mnurut syariat Islam, gadai berarti menjadi barang yang dimiliki nilai menurut

syariat sebagai jaminan hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.

Jika berhutang kepada orang lain, maka ia menjadikan barang miliknya bergerak

atau tidak bergerak untuk diberikan kepada debitor sehingga ia melunasi

76

utangnya. (Syaid Sabiq, 2006:187). Mengenai jaminan telah diatur dalam Al-

Quran surat Al-Baqarah ayat 283:

QS Al-Baqarah (2) ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikan-

nya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Soenarjo dkk,

1989:71)

Memberikan barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan

kata lain menggadaikan dalam Al-Quran diperbolehkan. Barang yang dijaminkan

dapat berupa barang yang dibiayai karena kepemilikannya telah berpindah ke

tangan nasabah. Dalam pelaksanaannya pembiayaan murabahah pada produk

MULIA nasabah harus memberikan jaminan/agunan berupa fisik emas batangan

logam MULIA yang dibiayai oleh pegadaian syariah dengan menggunakan akad

rahn.

Penyerahan fisik emas beserta sertifikatnya diakhir akad merupakan salah

satu bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah apabila

nasabah melakukan wanprestasi, karena emas merupakan komoditas yang

77

memiliki nilai tinggi serta merupakan salah satu investasi jangka panjang

(wawancara dengan Ibu Alenia Putri tanggal 20 Mei 2011).

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pihak Pegadaian Syariah sesuai

dengan pasal 21 bab II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2009:20) mengenai

asas, salah satunya ikhtiati/kehati-hatian; bahwa setiap akad dilakukan dengan

mempertimbangkan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat, serta

setiap akad dilakukan dengan cara memberi kemudahan kepada masing-masing

pihak sehinga dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan dalam rangka

menegakan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk

lainnya.

Menurut penulis pelaksanaan akad rahn pada produk Mulia merupakan

akad pelengkap yang bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran MULIA

kepada pihak pegadaian syariah. Fatwa no.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April

2000 tentang murabahah poin ketiga menyebutkan bahwa jaminan dalam

murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Sedangkan

pelaksanaan fisik emas logam MULIA dan sertifikat dijadikan sebagai jaminan

hutang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang

rahn emas bahwa “rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn dan Fatwa

Dewan Syariah No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tafsili yaitu jaminan

dalam bentuk barang atas utang tetapi jaminan tersebut (marhun) tetap berada

dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan

kepada murtahin.

78

Pada intinya jaminan barang yang diberlakukan pada produk MULIA

bukan sebaga jaminan murni, yaitu dapat digadaikan seandainya nasabah

mengalami kerugian. Akan tetapi memberlakukan jaminan tersebut sebagai upaya

untuk lebih meningkatkan dan mengingatkan nasabah agar serius dalam

pinjaamannya. Hal tersebut diberlakukan agar terciptanya kemaslahatan umat.

Menurut M. Yazid Afandi (2009:94-95) murabahah dapat diberlakukan dengan

barang yang belum ada sebagaimana jual beli pada umumnya. Akad murabahah

dapat berlangsung apabila objek barang sudah ada ditangan penjual. akan tetapi

dalam perkembangannya murabahah dilakukan dengan kondisi barang belum

dapat di tangan penjual maka cara yang ditempuh adalah penjual

memesan/mencari barang yang diinginkan oleh pembeli, Ulama fiqh modern

menetapkan bahwa seorang pembeli yang sudah membeli sebuah barang

sementara penjual masih mencari barang karena belum ada di tangan penjual saat

pembeli datang dengan bersifat mengikat. Hal ini semata untuk menghindari

mudharat, jika sewaktu-waktu pembeli meninggalkan barang begitu saja tanpa ada

alasan, perkembangan tersebut indikasi bahwa fiqh muamalah, transaksi bisa

sangat dinamis sesuai dengan dinamika zaman. Hal tersebut sesuai dengan kaidah

fiqh.

تغريالحكامبتغريالزمنةوالمكنةوالحوال“Perubahan hukum itu berdasrkan perubahan zaman, tempat dan

keadaan” (Muhlis Usman, 1999:145).

Kaidah tersebut menunjukan bahwa hukm dapat berubah sesuai dengan

perkembangan zaman, temapt dan keadaan hal tersebut dilakukan untuk

79

memperoleh kemaslahatan. Begitupula dengan penyerahan objek mrabahah

berupa fisik emas batangan pada produk MULIA yang diserahkan di akhir akad

untuk dijadikan jaminan gadai adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan

menghindari kemudorotan sehingga nasabah serius dalam pesanannya dan tidak

melakukan wanprestasi sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan

sebagaimana asas muamalah salah satunya asas tadabul manafi bahwa setiap

transaksi harus memberikan manfaat agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Selain itu keadaan menjadi faktor penyerahan fisik emas setelah dua minggu dari

penandatanganan akad kepada nasabah yang membeli secara tunai di KCPM

disebabkan KCPM harus menunggu kiriman emas dari KCDM. Berdasarkan

uraian tersebut, maka penulis melaksanakan murabahah logam MULIA di

Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi telah sesuai dengan murabahah di dalam

prinsip Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat adapun penyerahan fisik

emas di akhir akad disebabkan dijadikan jaminan dengan menggunakan akad rahn

diperbolehkan sebagai bentuk kehati-hatian dari pihak Pegadaian Syariah

menghadapi resiko wanprestasi nasabah mengingat barang yang dijadikan objek

murabahah merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yaitu

emas logam MULIA yang berkaratase 99,9% sedangkan pelaksanaan akad rahn

dan murabahah pada produk MULIA bukanlah pelaksanaan dua akad dalam satu

transaksi dengan dua harga yang menyebabkan ketidakpastian misalnya menjual

barang dengan harga seribu secara kontan atau dengan dua ribu dengan secara

tempo. Akan tetapi akad rahn merupakan akad pelengkap yang digunakan untuk

memperlancar pembiayaan murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi.

80

Serta selama masih dalam ketentuan yang wajar dan kedua belah pihak telah

menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi (saling rela) maka

hukum jual beli menjadi sah sebagaimana yang disebutkan dalam asas muamalah

bahwa setiap bentuk muamalat harus berdasarkan kerelaan.

81

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis fiqh muamalah mengenai jual

beli murabahah logam MULIA di pegadaian syariah cabang Sukabumi dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Murabahah Logam MULIA di Pegadaian Syariah Cabang

Sukabumi menggunakan murabahah menggunkan pesanan. Pelaksanaan

MULIA dilakukan dengan beberapa proses yaitu: proses pertama

pemesanan logam MULIA. Proses pemesanan dilaksanakan setelah

nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pembiayaan

MULIA dan membayar uang muka MULIA. Kedua proses pemberian atau

pembuatan akad MULIA memuat mengenai hak dan kewajiban kedua

belah pihak baik pihak pegadaian syariah maupun pihak nasabah serta

mengenai jumlah pembiayaan MULIA jangka waktu pembayaran, jumlah

unit emas batangan logam MULIA dan jumlah angsuran MULIA. Ketigas

pembayaran MULIA dapat dilakukan dengan tunai atau mengangsur. Dan

keempat proses pelunasan MULIA akan tetapi penyerahaan fisik emas

diserahkan diakhir akad setelah nasabah memenuhi seluruh kewajibannya

atau setelah masa angsuran lunas. Nasabah yang melakukan pembayaran

secara tunai di KCPM akan memperoleh fisik emas setelah dua minggu

setelah penandatangannan akad MULIA.

82

2. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah Mekanisme Bi Murabahah Logam

MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi telah memenuhi rukun

dan syarat murabahah sesuai dengan prinsip Islam, diantaranya pihak

pegadaian syariah melakukan pembiayaan dalam bentuk pengadaan emas

batangan logam MULIA memberitahukan harga pokok, dan keuntungan

yang ingin diperoleh kepada nasabah, komuditi yang dijual berupa emas

batangan berkaratase 99,9% dan bersertifikat merupakan barang yang sah

dan halal menurut syariat semua syarat-syarat tersebut tertuang jelas dalam

akad. Sedangkan mekanisme penyerahan objek murabahah diakhir akad

disebabkan dijadikan jaminan gadai dengan menggunakan akad rahn

diperbolehkan sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah No.4/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah poin ketiga dan pelaksanaan emas

beserta sertifikatnya sebagai jaminan hutang diperbolehkan sebagamana

fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn tafsili.

pelaksanaan akad rahn pada produk MULIA merupakan akad pelengkap

yang bertujuan untuk memperlancar pembiayaan murabahah bukan

merupakan dua akad dalam dalam satu transaksi yang menimbulkan

ketidakpastian. Dengan demikian akad murabahah yang dilaksanak npada

produk MULIA di pegadaian syariah cabang Sukabumi telah sesuai

dengan ketentuan-ketentuan fiqh murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim

2007 Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Rodoni

2008 Lembaga Keuangan Syariah. Zikrul Hakim, Jakarta

Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asy Qolani

1995 Terjemahan Bulgul Maram (H. Mahrus Ali). Mutiara Ilmu, Surabaya

Ahmad ifham soloihin

2008 Lembaga Keuangan Syariah.Zikrul Hakim.Jakarta

A.Djajuli 2006 Kaidah-Kaidah Fiqh. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Cik Hasan Bisri 2006 Penuntutn Penyusunan Skripsi. PT. Grafindo Persada. Jakarta

Buku Saku Pengenalan Prosuk Perum Pegadaian Tahun 2009

Dimyaudin Djuwaini 2007 Fiqh Muamalah. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia

2006 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Ed 4 DSN MUI Dan

Bank Indonesia, Jakarta.

Gemala Dewi,Dkk. 2003 Hukum Perikatan Islam. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Ghufron A. Mas‟adi 2002 Fiqh Muamalah Konstektual. PT. Grafindo Persada, Jakarta

Hendi Suhendi

2008 Fiqh Muamalah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

H.Muhlis Usman

1999 Kaidah-Kaidahh Ushuliyah Dan Fiqhiyah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Juhaya S.Praja 1995 Filsafat Hukum Islam. LPM Universitas Islam Bandung, Bandung

Heri Sudarsono

2009 Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia. Yogyakarta

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2010 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.Fokus Media Jakarta.

M.Ali Hasan

2003 Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam. PT. Grafindo Persada

Jakarta.

Lexi j. Moleong,M.A. 2008 Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosada Karya, Bandung

M.Syafi‟i Antonio 2001 Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Gema Insani, Jakarta.

M.Yazid Afandi

2009 Fiqih Muamalah.Agung Pustaka,Yogjakarta

Rahmat Syafe‟i.

2004 Fiqih Muamalah.Pustaka Setia,Bandung

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000

2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Suharsimi Arikunto 1992 Prosedur Penelitian.Rineka Cipta, Jakarta

Sayyid Sabiq 2006 Fiqih Sunah (Terjemahan Fiqih Sunah,Jilid Iv)(Nor Hasanudin).

Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan

Sasli Rais

2008 Pegadaian Syariah. Ui-Press, Jakarta.

Wiiliam Tanuwidjadja 2009 Cerdas Investasi Emas. PT. Buku Kita. Jakarta.

Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Mimbari Al-Fanani 2008 Terjemahan Fathul Muin (Diterjemahkan oleh K.H Moch

Anwar,dkk). Sinar Baru Algensindo, Bandung

Zainudin Ali

2008 Hukum Gadai Syariah. Sinar Gafika.Jakarta.