BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - :: SAKIP …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN DITKESWAN...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - :: SAKIP …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN DITKESWAN...
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan TAP MPR No. XI/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999,
tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara
pemerintahan Negara serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 135/ Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, setiap instansi pemerintah sebagai
unsur Penyelenggaraan Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan
pelaksaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing
instansi dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).
Berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.
Direktorat Kesehatan Hewan merupakan salah satu Direktorat yang berada di
bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjamin
kesehatan hewan dapat terselenggara dengan baik di Indonesia. Untuk lebih
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memntapkan pelaksanaan
Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kesehatan Hewansebagai wujud dari pertanggung
jawaban dalam mencapai misi serta tujuan pemerintah serta dalam rangka
perwujudan Good Governance perlu dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja menyajikan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan
anggaran yang telah dialokasikan. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2015, maka Direktorat Kesehatan Hewan sebagai unit kerja
eselon II menyusun laporan pertanggung jawaban tersebut.
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan
Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
2
kebijakan di bidang peningkatan penyehatan kesehatan hewan secara individu dan
populasi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut: (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan
penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan
hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat
hewan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan,
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan,
kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
(3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengamatan
penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan
hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat
hewan; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan
penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan
hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat
hewan; (5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan
penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan
hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat
hewan; dan (6) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
C. Struktur Organisasi
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/8/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan
terdiri atas (1) Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan; (2) Subdirektorat
Pencegahan dan Pemberantasanan Penyakit Hewan; (3) Subdirektorat
Perlindungan Hewan; (4) Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya
Kesehatan Hewan; (5) Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan; (6) Subbagian
Tata Usaha dan (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengamatan penyakit hewan. Dalam melaksanakan tersebut, Subdirektorat
Pengamatan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan
penyusunan kebijakan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta
analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan; (2) penyiapan
pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta
analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan; (3) penyiapan
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans dan
pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi dan sistem informasi
kesehatan hewan; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
3
surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi dan sistem
informasi kesehatan hewan; (5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi dan
sistem informasi kesehatan hewan.
Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai
tugas melaksananan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
Dalam melaksanakan tersebut, Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan kebijakan
di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan; (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiagaan
darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
(3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiagaan darurat
penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
(5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesiagaan darurat dan
penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
Subdirektorat Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perlindungan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat
Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan
kebijakan di bidang analisis risiko, standardisasi dan biosekuriti; (2) penyiapan
pelaksanaan kebijakan di bidang analisis risiko, standardisasi dan biosekuriti;
(3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang analisis
risiko dan biosekuriti; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
analisis risiko, standardisasi dan biosekuriti; dan (5) pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang analisis risiko, standardisasi dan biosekuriti.
Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber
Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan
kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan;
(2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya
Kesehatan Hewan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan
Hewan; dan (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan
kesehatan hewan dan sumber daya kesehatan hewan; dan (5) pelaksanaan
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
4
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan
sumber daya kesehatan hewan.
Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengawasan obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat
Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan
kebijakan di bidang penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat
hewan; (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar mutu
obat hewan dan peredaran obat hewan; (3) penyiapan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di bidang penerapan standar mutu obat hewan dan
peredaran obat hewan; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan; dan
(5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan standar
mutu obat hewan dan peredaran obat hewan.
Subbagian Tata Usaha menpunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan
Direktorat Kesehatan Hewan
Kelompok Jabatan Fungsional mempuyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas
jabatan fungsional medik veteriner dan paramedik veteriner masing-masing
dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Kesehatan
Hewan, Direktur Kesehatan Hewan menempatkan pejabat fungsional medik
veteriner dan paramedik veteriner pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-
masing jabatan fungsional, Jumlah pejabat fungsional ditentukan bedasarkan
kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
5
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :
43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Kesehatan Hewan
DIREKTORAT
KESEHATAN
HEWAN
SUBBAGIAN TATA
USAHA
SUBDIREKTORA
T PENGAMATAN
PENYAKIT
HEWAN
SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT HEWAN
SUBDIREKTORAT
PERLINDUNGAN
HEWAN
SUBDIREKTORAT
KELEMBAGAAN
DAN SUMBER DAYA
KESEHATAN
HEWAN
SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN
OBAT HEWAN
SEKSI
SURVEILANS,
DAN PENGUJIAN
PENYAKIT HEWAN
SEKSI
ANALISIS
EPIDEMIOLOGIDAN
SISTEM INFORMASI
KESEHATANHEWAN
SEKSI
PENCEGAHAN
PENYAKIT
HEWAN
SEKSI
PEMBERANTASAN
PENYAKIT HEWAN
SEKSI
ANALISIS
RISIKO
SEKSI
STANDARISASI
DAN
BIOSEKURITI
SEKSI
KELEMBAGAAN
KESEHATAN
HEWAN
SEKSI
SUMBER DAYA
KESEHATAN
HEWAN
SEKSI
MUTU OBAT
HEWAN
SEKSI
PEREDARAN
OBAT HEWAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
6
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2015
sebanyak 80 orang. Rekapitulasi SDM Direktorat Kesehatan Hewan berdasarkan
pendidikan terakhir disampaikan pada Tabel 1 berikut.
No Gol/Ruang S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah
1 I - - - - - - -
2 II - - - 1 - 1 2
3 III - 5 31 1 12 - - 49
4 IV 1 11 18 - - - - 30
JUMLAH 81
Tabel 1. Rekapitulasi SDM Direktorat Kesehatan Hewan Berdasarkan
Pendidikan Terakhir Tahun 2015
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis Direktorat Kesehatan Hewan mengaju pada Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019.
1. Visi
Mewujudkan Direktorat Kesehatan Hewan yang profesional, modern, maju,
efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan hewan menuju status kesehatan
hewan yang ideal.
2. Misi
a. Meningkatkan jaminan kesehatan hewan untuk mendukung kestabilan
usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan
berkelanjutan dengan menggunakan sumberdaya lokal.
b. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan hewan yang maju dan terarah
bertumpu pada teknologi modern.
c. Meningkatkan profesionalisme, kesisteman, penganggaran, kelembagaan,
sarana dan prasarana.
3. Tujuan
a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan.
b. Meningkatkan status kesehatan hewan.
c. Meningkatkan jaminan mutu, keamanan dan ketersediaan komoditas
hewan dan obat hewan.
4. Sasaran
a. Meningkatkan perlindungan hewan dari ancaman penyakit hewan eksotik
dan penyakit menular dari luar negeri,
b. Meningkatkan pengamatan penyakit hewan menular,
c. Terkendalinya penyakit hewan menular dengan tetap mempertahankan
status bebas atau menurunkan angka kejadian penyakit hewan menular
suatu wilayah,
d. Meningkatkan jumlah wilayah bebas PHMS,
e. Meningkatknya penguatan kelembagaan dan sarana prasarana kesehatan
hewan,
f. Meningkatnya jumlah dan kompetensi petugas dan pelayanan kesehatan
hewan
g. Meningkatnya ketersediaan obat hewan yang bermutu, berkhasiat dan
aman
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
8
h. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan komoditas hewan dan produk
hewan
B. Strategi dan Kebijakan
Agar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan hewan dapat dicapai,
maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara menyeluruh sebagai
berikut:
1. Arah Kebijakan dan Strategi Umum
a. Mengoptimalkan peranan unit pelayanan teknis dibidang kesehatan
hewan, laboratorium kesehatan hewan dan puskeswan untuk
menghindari lemahnya koordinasi dalam penanggulangan PHMSZ
b. Mengoptimalkan tenaga kesehatan hewan dalam rangka
mempertahankan status bebas penyakit.
c. Advokasi kepada pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Khusus
a. Pengamatan Penyakit Hewan
1. Laboratorium Kesehatan Hewan
2. Program System Quality Assurance
3. Surveilens dan Monitoring
4. Sistem Informasi Kesehatan Hewan
Sistem informasiKesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)
Sistem Informasi Laboratorium (INFOLAB)
Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner
b Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
c Perlindungan Hewan
1. Pengamanan terhadap Penyakit Hewan Eksotik dan Penyakit
Hewan Menular dari Luar Negeri
2. Pengamanan Pengeluaran/eksportasi Hewan dan bahan biologis
3. Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik
d Pengawasan Obat Hewan
e Pelayanan Kesehatan Hewan
f Analisis Kesenjangan/Gap Analysis PVS (Performance of Veterinary
Service)
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Unit Satuan Kerja /UPT lingkup
Direktorat Kesehatan Hewan
a Penyidikan dan Pengujian Veteriner
b. Penyediaan vaksin dan antigen di Indonesia
c. Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
9
Sasaran Rencana Strategis (Renstra)
NO OUTCOME INTERMEDIETE
OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN
OUTPUT KEBUTUHAN ANGGARAN DAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
vol anggaran vol anggaran vol anggaran vol anggaran vol anggaran
Populasi, Produksi,Protein hewani
Kelahiran, Produktifitas
III PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN
1.Pengendalian,pencagahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ), Viral, Bakterial, parasit dan gangguan reproduksi
Kesiagaan Wabah PHM
KP 300.000 6.600.000.000 300.000 6.666.000.000 300.000 6.732.660.000 300.000 6.799.986.600 300.000 6.867.986.466
Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
KP/DK 1.732.900 77.980.800.000 2.079.480 93.576.600.000 2.495.376 112.291.920.000
2.994.451 134.750.304.000 3.593.340 161.700.364.800
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
10
Pengendalian dan Penanggulangan AI
KP/DK 15.000.000 22.500.000.000 20.000.000 30.000.000.000 20.000.000 30.000.000.000
20.000.000 30.000.000.000 15.000.000 22.500.000.000
Biosecurity Perunggasan
KP/DK 60.000 6.000.000.000 72.000 7.200.000.000 86.400 8.640.000.000 103.680 10.369.000.000 124.416 12.441.600.000
Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis
KP/DK 132.466 10.862.212.000 158.959 13.034.654.400 190.751 15.641.585.280
228.901 18.769.902.336 274.681 22.523.882.803
Pengendalian dan Penanggulangan Antrax
KP/DK 680.000 22.440.000.000 816.000 26.928.000.000 979.200 32.313.600.000
1.175.040 38.776.320.000 1.410.048 46.531.584.000
Pengendalian dan Penanggulangan Hog Cholera
KP/DK 633.000 23.421.000.000 759.600 28.105.200.000 911.520 33.726.240.000
1.093.824 40.471.484.000 1.312.589 48.565.785.600
Pengendalian dan Penanggulangan Jembrana
KP/DK 75.000 4.875.000.000 90.000 5.850.000.000 108.000 7.020.000.000 129.600 8.424.000.000 155.520 10.108.800.000
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
11
Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi / Kerbau
KP/DK 300.000 39.000.000.000 360.000 46.800.000.000 432.000 56.160.000.000
518.400 67.392.000.000 622.080 80.870.400.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter
KP/DK 550.000 35.750.000.000 660.000 42.900.000.000 792.000 51.480.000.000
950.400 61.776.000.000 1.140.480 74.131.500.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial lainnya
KP/DK 150.000 9.750.000.000 180.000 11.700.000.000 216.000 14.040.000.000
259.200 16.848.000.000 311.040 20.217.60.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Viral Lainnya
KP/DK 160.000 12.000.000.000 192.000 14.400.000.000 230.400 17.280.000.000
276.480 20.736.000.000 331.776 24.883.200.000
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
12
Kewaspadaan Penyakit Eksotik Lintas Perbatasan
KP/DK 34 6.800.000.000 34 6.800.000.000 34 6.800.000.000 34 6.800.000.000 34 6.800.000.000
2.Pengujian Penyakit Hewan dan sertifikasi obat hewan (sampel)
Penguatan, pengujian dan penyidikan veteriner
KD 130.000 138.726.750.000 143.000 154.125.419.250 157.300 171.233.340.787
173.030 190.240.241.614 190.333 211.356.908.433
Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan di BBPMSOH
KD 1.600 21.293.300.000 1.600 21.719.166.000 1.600 22.163.549.320
1.600 22.596.620.306 1.600 23.048.552.713
3.Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner
Pembinaan dan koordinasi Kesehatan Hewan
KP/DK/KD
34 3.400.000.000 34 3.434.000.000 34 3.468.340.000 34 3.503.023.400 34 3.538.053.634
Penguatan puskeswan
KP/DK/KD
850 59.500.000.000 860 60.200.000.000 870 60.900.000.000
880 61.600.000.000 890 62.300.000.000
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
13
Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan
KP/DK/KD
45 6.750.000.000 45 6.817.500.000 45 6.885.675.000 45 45.6.954.531.750 45 7.024.077.068
Penguatan Lab B/C
KP/DK/KD
15 1.125.000.000 20 1.500.000.000 25 1.875.000.000 30 2.250.000.000 35 2.625.000.000
SDM Kesehatan Hewan (THL)
KP 1.000 32.000.000.000 1.100 35.200.000.000 1.200 38.400.000.000
1.300 41.600.000.000 1.400 44.800.000.000
4.Produksi vaksin dan bahan biologik (dosis)
Peningkatan Produksi Vaksin, Obat hewan dan bahan biologik
KD 4.040.000 22.066.100.000 4.080.400 22.286.761.000 4.121.204 22.509.628.610
4.162.416 22.734.724.896 4.204.040 22.962.072.145
Peningkatan Produksi Vaksin, Obat hewan dan bahan biologik (BLU)
KD 4.337.775 6.546.085.000 4.381.153 6.611.545.850 4.424.964 6.677.661.309 4.469.214 6.744.437.922 4.513.906 6.811.882.301
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
14
5.Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS)
Sistim Kesehatan Hewwan Nasional (SISKESWANNAS)
KP 1 2.300.000.000 1 2.323.000.000 1 2.346.230.000 1 2.369.692.300 1. 2.393.389.223
Pengawasan obat Hewan
KP 16 1.760.000.000 16 1.777.600.000 16 1.795.376.000 16 1.813.329.760 16 1.831.463.058
Perlindungan Hewan
KP 12 1.630.000.000 12 1.646.300.000 12 1.662.763.000 12 1.679.390.630 12 1.696.184.536
Pengamatan Penyakit Hewan
KP 8 1.835.000.000 8 1.853.350.000 8 1.871.883.500 8 1.890.602.335 8 1.909.508.358
28.284.756 576.910.947.000 34.276.322 653.455.096.500 35.498.960 733.905.452.805
36.838.596 827.888.595.849 33.488.326 930.439.495.138
Tabel 2. Sasaran Rencana Strategis (Renstra)
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
15
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Biosekuriti Perunggasan 4.523.915.000
3.671.059.880 81,15
Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan 9.541.410.000
9.071.910.362 95,08
Operasional Pengujian Veteriner di Lab.Veteriner Daerah 1.148.625.000
1.013.160.790 88,21
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan 0,00 261.620.000
260.325.300 99,51
Pembinaan dan koordinasi Kesehatan Hewan 3.156.183.000
2.746.246.129 87,01
Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau 9.974.607.000
9.066.086.201 90,89
Pengamatan Penyakit Hewan 5.500.720.000
4.819.701.592 87,62
Pengawasan Obat Hewan 237.170.000
222.711.400 93,90
Pengendalian dan Penanggulangan AI 6.428.468.000
5.925.728.378 92,18
Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax 5.217.465.000
5.080.902.904 97,38
Pengendalian dan Penanggulangan Hog Cholera 7.085.717.000
6.791.266.690 95,84
Pengendalian dan Penanggulangan Jembrana 1.480.800.000
1.140.777.700 77,04
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya 11.006.240.000
9.563.233.798 86,89
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter 7.275.033.000
6.720.443.042 92,38
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Viral Lainya 0,00 70.000.000
70.000.000 100,00
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
16
Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 47.979.468.000
43.891.035.368 91,48
Pengendalian dan Penganggulangan Brucellosis 9.432.265.000
8.267.602.460 87,65
Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan 0,00 91.000.000
91.000.000 100,00
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax 0,00 516.400.000
485.328.700 93,98
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis 0,00 101.910.000
95.740.000 93,95
Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik 1.077.060.000
940.692.800 87,34
Unit Respon Cepat PHMS 4.752.191.000
4.279.090.875 90,04
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
17
D. Penetapan Kinerja (PK)
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR TARGET SATUAN
Meningkatnya status
Kesehatan Hewan
OUTPUT
1. Kesiagaan Wabah PHM 9.380.934 Dosis
2. Penanggulangan Gangguan
Reproduksi pada Sapi/Kerbau
dan Penyakit Parasiter
393.190 Dosis
3. Penguatan Kelembagaan dan
Sumberdaya Kesehatan Hewan
44 Unit
4 Peningkatan Produksi Vaksin,
Obat Hewan dan Bahan Biologik
8.377.775 Dosis
5. Penyidikan dan Pengujian PHM 265.928 Dosis
6. Dukungan Manajemen
Kesehatan Hewan (Pembinaan
dan Koordinasi Kesehatan
Hewan)
34 Wilayah
7. Penyusunan NSPK Dit. Keswan 10 Dokumen
OUTPU FUNGSI
1. Jumlah Wilayah Kejadian
Penyakit Berbasis Surveilans
34 Wilayah
2. Jumlah Wilayah Pencegahan dan
Pemberantasan PHMS
34
Wilayah
3. Jumlah Wilayah Penanganan
Gangrep
33 Wilayah
4. Jumlah Pembebasan Wilayah
PHMS
4 Wilayah
5. Jumlah Wilayah Bebas PHMS 93 Wilayah
6. Jumlah Sertifikat (CPOHB, no
pendaftaran OH, SPR,
Kompartemen AI)
3.300 Buah
7. Jumlah Export Obat Hewan 165.350 Ton
Tabel 4. Penetapan Kinerja
Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
Strategis dan Penyakit Zoonosis
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Nilai dan predikat ukuran keberhasilan pencapaian sasaran program tahun 2015
dengan merunjuk pada LAKIN Kementerian Pertanian, ke dalam empat kategori
yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2). Berhasil (80-100%), (3) cukup
berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%), terhadap
sasaran yang telah ditetapkan.
B. Realisasi, Evaluasi dan Analisa Capaian Sasaran Strategis
Program Direktorat Kesehatan Hewan pada tahun 2015 yang merupakan bagian
dari Rencana Stratejik (Renstra) Kesehatan Hewan tahun 2015-2019 sesuai
tugas pokok dan fungsinya terdiri atas Kesiagaan Wabah PHM, Penanggulangan
Gangguan Reproduksi pada sapi/kerbau, Penguatan Kelembagaan dan
Sumberdaya Kesehatan Hewan, Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan
Bahan Biologik, Penyidikan dan Pengujian PHM, dukungan manajemen
kesehatan hewan (Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan) dan
penyusunan NSPK Direktorat Kesehatan Hewan
Target dan realisasi penetapan kinerja tahun 2015 adalah:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
Meningkatnya status Kesehatan
Hewan
OUTPUT
1. Kesiagaan Wabah PHM Dosis 9.380.934 7.799.503 83
2. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada
Sapi/Kerbau dan Penyakit Parasiter
Dosis 393.190 363.626 92.48
3.Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya
Kesehatan Hewan
Unit 44 44 100
4.Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan
Bahan Biologik
Dosis 8.377.775 8.391.250 100,16
5.Penyidikan dan Pengujian PHM Dosis 265.928 395.159 148,60
6.Dukungan Manajemen Kesehatan Hewan
(Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan)
Wilayah 34 34 100
7.Penyusunan NSPK Dit. Keswan Dokumen 10 11 110
OUTPUT FUNGSI
8. Jumlah Wilayah Kejadian Penyakit Berbasis
Surveilans
Wilayah 34 34 100
9. Jumlah Wilayah Pencegahan dan
Pemberantasan PHMS
Wilayah 34
34 100
10. Jumlah Wilayah Penanganan Gangrep Wilayah 33 33 100
11. Jumlah Pembebasan Wilayah PHMS Wilayah 4 6 150
12. Jumlah Wilayah Bebas PHMS Wilayah 93
13. Jumlah Sertifikat (CPOHB, no pendaftaran OH,
SPR, Kompartemen AI)
Buah 3.300 4.422 134
14. Jumlah Export Obat Hewan Ton 165.350 211.308 127,79%
Tabel 5. Penetapan Kinerja Target dan Realisasi
Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
Strategis dan Penyakit Zoonosis
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
19
1. Kesiagaan Wabah PHMS-Z
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Penguatan Sistem Kesehatan Hewan (vaksin/obat dalam dosis). Kegiatan ini terdiri dari 9 komponen yaitu pengadaan vaksin Anthrax, Rabies, Brucellosis, Hog Cholera, Jembrana, Pemeriksaan identifikasi dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet, operasional desinfektan dan pengendalian AI. Dari target fisik vaksin dan pengobatan sejumlah 9.380.934 dosis terealisasi sebesar 7.799.503 dosis atau 83 %. Dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 11 %.
Vaksin/Obat
2014 2015
Realisasi Target Realisasi Presentase Realisasi
Rabies 1.119.020 1.103.700 1.103.700 100
Hog cholera 252.500 284.750 284.750 100
Jembrana 35.000 36.000 36.000 100
Anthrax 240.000 358.503 358.503 100
Brucellosis 80.400 82.200 82.200 100
Disinfektan 33.450 34.350 34.350 100
AI 5.000.000 5.620.000 5.620.000 100
6.760.370 7.519.503 7.519.503 100
Tabel 6. Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan Tahun 2015
Pada tahun 2015 target pengadaan vaksin dan obat meningkat dibandingkan
dengan tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya target terkait pembebasan
penyakit antara lain pembebasan rabies 2020, brucellosis 2025 dan CSF 2020.
Dibeberapa wilayah, ketersediaan vaksin masih dibawah target yang dibutuhkan
karena keterbatasan anggaran. Kendala lain yang ditemukan adalah masih
rendahnya realisasi vaksinasi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang
ada di masing-masing satuan kerja.
Kegiatan Pendukung pengendalian dan penanggulangan wabah yang
dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain penugasan staf untuk pelaksanaan
detasering pada wilayah wabah, stamping out ternak terancam, pemberian
kompensasi kepada peternak, penugasan staf untuk mentoring pelaksanaan
vaksinasi, pelatihan untuk tim petugas kesehatan hewan terkait penanganan
rabies, alokasi vaksin, obat maupun peralatan stok pusat, monitoring dan evaluasi
penanganan PHM, koordinasi.
Pelaksanaan Program pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan
Menular Strategis pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
20
a. Rabies
Hingga saat ini Rabies masih merupakan salah satu penyakit yang mendapatkan
prioritas di dalam pengendaliannya. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia
hanya ada 9 Provinsi yang bebas Rabies baik secara historis (yaitu Keulauan
Riau, Bangka Belitung, NTB, Papua dan Papua Barat ) maupun dibebaskan
dengan pemberantasan (DKI Jakarta, Jawa Tengah , DIY dan Jawa Timur) dan
24 Provinsi lainnya masih merupakan wilayah tertular (endemis).
Berdasarkan hasil surveilans yang dilakukan, pada tahun 2015 telah diterbitkan
Surat Keputusan Menteri Pertanian terkait pembebasan status bebas rabies
terhadap 4 (empat) wilayah yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Meranti
(Provinsi Riau), Pulau Enggano (Provinsi Bengkulu) dan Pulau Mentawai (Provinsi
Sumatera Barat).
Selain itu, berdasarkan hasil rekomendasi komisi ahli kesehatan hewan pada
Desember 2015 terhadap kajian hasil surveilans dan program pemberantasan,
dapat diberikan status bebas untuk Pulau Weh (Provinsi NAD) dan Pulau Pisang
(Provinsi Lampung). Pada saat ini sedang dilaksanakan proses administrasi untuk
mendapatkan SK Menteri Pertanian.
Pada periode tahun 2015 terdapat peningkatan kasus di Provinsi Bali, Kalimantan
Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku serta perubahan status bebas
menjadi KLB pada Kalimantan Barat.
Permasalahan terkait rabies:
Masih kurangnya jumlah ketersediaan vaksin di beberapa wilayah
Adanya keterlambatan pengadaan/penyediaan vaksin
Kurangnya SDM kesehatan hewan dikarenakan kurangnya tenaga teknis
yang ada maupun adanya mutasi staf
Penganggaran yang belum tepat
Kualitas vaksin yang kurang baik, salah satunya karena belum tersedianya
sarana rantai dingin yang sesuai.
Belum tersedianya vaksin anti rabies yang cukup bagi korban maupun
petugas dengan resiko tinggi
Target selanjutnya untuk tahun 2016 adalah pembahasan hasil surveilens
pernyataan status bebas di Provinsi NTB.
b. Brucellosis
Brucellosis telah berhasil dibebaskan dari beberapa wilayah Provinsi di Indonesia.
Provinsi Bali dan Pulau Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Pulau Sumbawa
(Provinsi Nusa Tenggara Barat), Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
21
Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan
Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi
Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Sehingga total Provinsi yang bebas
brucellosis hingga tahun 2015 adalah 14 Provinsi dan 2 wilayah.
Pada tahun 2015 terdapat 2 wilayah yang mendapatkan SK Menteri Pertanian
yang menyatakan status bebas terhadap brucellosis yaitu Pulau Sumba Provinsi
NTT dan Pulau Madura (Provinsi Jawa Timur).
Pada bulan November 2015, telah dilakukan kajian terhadap hasil surveilans dan
upaya pemberantasan yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara oleh
komisi ahli kesehatan hewan dan mendapatkan rekomendasi untuk pembebasan.
Pada saat ini sedang dilakukan penyelesaian administrasi untuk mendapatkan SK
Menteri Pertanian.
Target selanjutnya adalah pembebasan di Provinsi Banten yang saat ini sedang
menyelesaikan tahapan surveilans.
Pada tahun 2015 telah diselesaikan penyusunan road map pemberantasan
brucellosis nasional dengan target pembebasan di seluruh wilayah pada tahun
2015. Rencananya akan didistribusikan ke seluruh provinsi untuk acuan
pelaksanaan kegiatan terkait brucellosis sesuai situasi penyakit di masing-masing
wilayah.
c. Hog Cholera
Pengendalian dan penanggulangan penyakit yang dilaksanakan adalah vaksinasi
di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Diharapkan untuk Provinsi yang
memiliki populasi ternak babi tinggi agar lebih memperhatikan dan
memprioritaskan dalam penganggaran untuk pengendalian dan
pemberantasannya, karena sebenarnya ternak ini memiliki nilai ekonomi yang
sangat tinggi dan peluang untuk di ekspor .
Capaian yang diperoleh adalah dinyatakannya bebas dari penyakit CSF untuk
Provinsi Sumatera Barat.
Pada tahun 2015 telah diselesaikan penyusunan road map pemberantasan CSF
nasional yang rencananya akan didistribusikan ke seluruh provinsi untuk acuan
pelaksanaan kegiatan terkait CSF sesuai situasi penyakit di masing-masing
wilayah.
Beberapa provinsi dengan populasi ternak babi cukup besar, akan menyusun
rencana kegiatan pemberantasan misalnya saja provinsi Kalimantan Barat dan
Sumatera Utara.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
22
Pada tahun 2016 yang akan datang, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara
yang biasanya diberikan distribusi vaksin CSF, hanya ada 13 wilayah yang tetap
diberikan vaksin karena masih adanya laporan kasus. Untuk wilayah yang sudah
tidak ada laporan kasus CSF, dipersiapkan untuk tahapan pembebasan.
d. Anthraks
Anthraks adalah penyakit yang secara epidemiologis sulit untuk dibebaskan
apabila suatu wilayah telah tertular. Sehingga upaya yang dapat dilakukan
adalah hanya mengendalikan, meminimalisir kejadian atau kasus penyakit agar
tidak meluas ke wilayah Provinsi lain yaitu dengan vaksinasi, surveilans dan
pengawasan lalu lintas antar daerah.
Selama tahun 2014 – 2015 kasus Anthrak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan
yaitu di Kabupaten Takalar, Maros dan Bone, dan terakhir di Kabupaten Blitar di
Provinsi Jawa Timur. SSeellaammaa ttaahhuunn 22001155 kkaassuuss AAnntthhrraakk tteerrjjaaddii ddii PPrroovviinnssii
SSuullaawweessii SSeellaattaann yyaaiittuu ddii KKaabbuuppaatteenn MMaarrooss,, SSiiddrraapp ddaann KKoottaa PPaarree--ppaarree..
e. Avian Influenza (AI)
Berdasarkan Roadmap AI yang telah disusun target pembebasan AI tahun 2015
ada 4 (empat) wilayah Provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua
Barat. Dua provinsi belum dapat dibebaskan karena masih tingginya lalu lintas
unggas dan produk unggas di wilayah tersebut, minimnya tenaga medis yang
melakukan pengawasan terhadap pemasaran hewan karena daerah-daerah
tersebut merupakan daerah konsumen bukan daerah produsen sehingga terdapat
ketergantungan dari daerah luar.
Pada bulan Desember 2015 yang lalu telah dilakukan kajian terhadap hasil
surveilens AI di Provinsi Maluku Utara dan Maluku oleh komisi ahli kesehatan
hewan hasilnya adalah rekomendasi pembebasan untuk kedua wilayah tersebut.
Pada saat ini sedang dilakukan proses administrasi untuk mendapatkan SK bebas
dari Menteri Pertanian.
KKeebbeerrhhaassiillaann ppeennggeennddaalliiaann ddaann ppeennaanngggguullaannggaann sseerrttaa ppeemmbbeebbaassaann PPHHMMSS
pprriioorriittaass BBrruucceelllloossiiss,, RRaabbiieess,, AAvviiaann IInnfflluueennzzaa ((AAII)) ddaann HHoogg CChhoolleerraa.. SSeeddaannggkkaann
uunnttuukk AAnntthhrraaxx ddiillaakkuukkaann ppeennggeennddaalliiaann ppeennyyaakkiitt.. SSeelleennggkkaappnnyyaa ddiissaajjiikkaann ppaaddaa
TTaabbeell 77..
NNoo PPeennyyaakkiitt JJuummllaahh KKaabbuuppaatteenn//KKoottaa
22001100 22001111 22001122 22001133 22001144 22001155
11 BBrruucceelllloossiiss 112244 116699 116699 116699 116699 117777
22 RRaabbiieess 116633 116633 116633 117700 117733 119900
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
23
33 AAvviiaann IInnfflluueennzzaa -- -- -- -- -- 99
44 HHoogg CChhoolleerraa -- -- -- -- 1188 1188
TTOOTTAALL 228877 333322 333322 333399 336600 339944
PPEERRSSEENNTTAASSEE 5555..8833 6644..5599 6644..5599 6655..9955 7700..0000 7766,,6655
TTaabbeell 77.. PPeemmbbeebbaassaann PPHHMMSS PPrriioorriittaass TTaahhuunn 22001100--22001155
PPaaddaa ttaahhuunn 22001155 ttaarrggeett ppeemmbbeebbaassaann ppeennyyaakkiitt RRaabbiieess 22 wwiillaayyaahh ((PPrroovviinnssii
KKeeppuullaauuaann RRiiaauu ((1122 kkaabb//kkoottaa)) ddaann ppuullaauu MMeennttaawwaaii,, pprroovviinnssii SSuummbbaarr)) ddaann
BBrruucceelllloossiiss sseebbaannyyaakk 22 wwiillaayyaahh (( ppuullaauu MMaadduurraa ((44 kkaabbuuppaatteenn)) ddaann PPuullaauu SSuummbbaa
((44 kkaabbuuppaatteenn)))).. SSaammppaaii aakkhhiirr DDeesseemmbbeerr 22001155 tteellaahh ddiibbeebbaasskkaann 66 wwiillaayyaahh ((115500%%))
uunnttuukk ppeennyyaakkiitt rraabbiieess ddaann BBrruucceelllloossiiss.. WWiillaayyaahh bbeebbaass RRaabbiieess tteerrsseebbuutt aaddaallaahh
PPrroovviinnssii KKeeppuullaauuaann RRiiaauu,, PPuullaauu MMeerraannttii ((PPrroovv RRiiaauu)),, PPuullaauu EEnnggggaannoo ((PPrroovv..
BBeennggkkuulluu)),, ddaann PPuullaauu MMeennttaawwaaii ((PPrroovv.. SSuummaatteerraa BBaarraatt)),, sseeddaannggkkaann wwiillaayyaahh
bbeebbaass ppeennyyaakkiitt BBrruucceelllloossiiss aaddaallaahh PPuullaauu SSuummbbaa ((PPrroovv.. NNTTTT)) ddaann PPuullaauu MMaadduurraa
((PPrroovv.. JJaattiimm))..
UUnnttuukk ppeennyyaakkiitt AAnntthhrraaxx ttiiddaakk ddaappaatt ddiillaakkuukkaann ppeemmbbeebbaassaann ppeennyyaakkiitt ,, aakkaann tteettaappii
ddiillaakkuukkaann ppeennggeennddaalliiaann,, kkaarreennaa kkuummaann AAnntthhrraaxx ddii ttaannaahh aakkaann bbeerruubbaahh mmeennjjaaddii
bbeennttuukk ssppoorraa.. SSppoorraa AAnntthhrraaxx iinnii ddaappaatt hhiidduupp ssaammppaaii 4400 ttaahhuunn lleebbiihh ddaann ddaappaatt
mmeennjjaaddii ssuummbbeerr ppeennuullaarraann ppeennyyaakkiitt bbaaiikk kkeeppaaddaa tteerrnnaakk ddaann mmaannuussiiaa.. DDaaeerraahh
yyaanngg mmaassiihh mmeellaappoorrkkaann aaddaannyyaa kkaassuuss AAnntthhrraaxx ppaaddaa 1100 ttaahhuunn tteerraakkhhiirr yyaaiittuu JJaawwaa
TTeennggaahh,, NNTTTT,, SSuullaawweessii SSeellaattaann ddaann JJaawwaa TTiimmuurr..
PPeenniinnggkkaattaann ssttaattuuss kkeesseehhaattaann hheewwaann sseellaaiinn ddiillaakkuukkaann mmeellaalluuii ppeemmbbeebbaassaann
wwiillaayyaahh,, jjuuggaa ddiillaakkuukkaann sseeccaarraa kkoommppaarrtteemmeennttaalliissaassii uuttaammaannyyaa ppaaddaa ppeennyyaakkiitt
AAvviiaann IInnfflluueennzzaa ddaann ssaammppaaii ddeennggaann ttaahhuunn 22001155 ssuuddaahh bbeerrhhaassiill ddiibbeebbaasskkaann 4499
ffaarrmm..
2. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada sapi/kerbau dan penyakit
Parasiter
Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
mendapatkan alokasi anggaran APBN-P 2015 untuk program Percepatan
Peningkatan Populasi melalui Gertak Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan,
serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi Dan/Atau
Kerbau APBNP Tahun 2015 (GBIB dan Gangrep).
Pelaksanaan GBIB Gangrep telah dilakukan di 30 Provinsi dengan koordinator
pelaksana 10 UPT Perbibitan dan Pakan serta UPT Veteriner dengan mengacu
pada Pedoman Teknis Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak Berahi
dan Optimalisasi IB Serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Ternak
Sapi Dan/Atau Kerbau APBNP Tahun 2015. Pelaksanaan GBIB dan Gangrep
merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan untuk
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
24
mengoptimalkan tujuan akhir yaitu peningkatan produksi dan populasi sapi dan
kerbau.
Kegiatan yang dananya berasal dari APBN-Perubahan ini merupakan kegiatan
yang sudah biasa dilaksanakan secara reguler dan bukan kegiatan baru, namun
dengan pendanaan yang cukup besar, kegiatan GBIB Gangrep (APBN-P 2015)
mempunyai target yang cukup besar, untuk penanggulangan gangrep target yang
ditetapkan sejumlah 300.000 ekor ternak tertangani kasus gangguan reproduksi
dengan output kesembuhan pada ternak atau siklus dan organ reproduksi ternak
normal.
Adapun target dari output penanggulangan gangguan reproduksi baik reguler
maupun APBN-P pada sapi/kerbau dan penyakit parasiter sebesar 393.190 dosis
dengan realisasi 363.626 dosis atau senilai 92,48% dibandingkan dengan Tahun
2014 mengalami kenaikan dari target 672.181 dosis dengan realisasi 536.341
dosis atau senilai 79.49%.
Permasalahan dalam kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi adalah
sebagai berikut :
1. Waktu yang tersedia untuk pelaksanaan GBIB dan Gangrep hanya sekitar 6
(enam) bulan (Juli-Desember) dari rencana 12 bulan karena turunnya DIPA
APBNP baru pada bulan April 2015, dan dibutuhkan persiapan (sosialisasi di
Provinsi, Kabupaten sampai ke peternak, refreshing petugas seluruh
Indonesia), pelelangan, pengadaan barang sampai dengan akhir Juni 2015.
2. Pedoman Umum (PEDUM) GBIB dan Gangrep disyahkan pada April 2015
3. Pelaksanaan GBIB pada musim dimana sebagian besar sapi betina dalam
keadaan bunting (Juni-Oktober) sehingga akseptor yang tersedia kurang dari
target.
4. SDM teknis (Inseminator/PKB/ATR) di kabupaten/kota masih sangat kurang.
Solusi perbantuan tenaga dari daerah lain masih terkendala administrasi.
5. Penempatan kegiatan dan anggaran APBNP di UPT Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping beberapa manfaat juga terdapat
beberapa kelemahan yang berpengaruh terhadap realisasi yaitu:
a. Kendala koordinasi UPT dengan PEMDA (Dinas Propinsi, Kabupaten,Kota)
yang secara birokrasi tidak sejajar, terbukti pelaksanaan tidak bias sesuai
dengan rencana dan target UPT.
b. Daerah tidak memiliki anggaran pendamping dari APBNP untuk kegiatan
GBIB dan Penanganan Gangrep sehingga beberapa daerah terkendala
memaksimalkan sosialisasi ke peternak dan pendampingan provinsi ke
kabupaten/kota.
c. Upaya percepatan serapan oleh UPT sangat bergantung pada harmonisasi
percepatan pelaksanaan kegiatan dan penagihan oleh Dinas/daerah. Kendala
ini terutama pada Dinas yang menangani komoditas pertanian (bukan Dinas
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
25
Peternakan) dengan SDM yang terbatas pada saat yang sama berbagi
perhatian pada Upsus Pajale yang semestinya bisa sinergis pelaksanaannya.
Rekomendasi keberlanjutan kegiatan berdasarkan analisa masalah adalah
penetapan kegiatan prioritas, yaitu :
a. Pemetaan wilayah potensial dilakukan dengan pendataan ternak sembuh dari
gangguan reproduksi, kebuntingan, kelahiran dan bangsa/breed ternak.
b. Pemetaan ketersediaan SDM yang berkompeten dengan suatu sistem
pelatihan yang terstandar
c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana yang tepat
d. Pemetaan kelembagaan Puskeswan dan Pos IB
3. Peningkatan Kelembagaan Dan Sumberdaya Kesehatan Hewan
Pada tahun 2014 terdapat 1.229 unit Puskeswan dengan tenaga Dokter Hewan
sebanyak 878 orang dan Paramedik Veteriner sebanyak 2.423, yang tersebar di
411 Kabupaten/Kota dan 1.229 Kecamatan. Sampai dengan bulan Oktober 2015
terdapat 1.262 unit Puskeswan yang tersebar di 421 kabupaten/kota terbagi
dalam 1.262 Kecamatan dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 846 orang
dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 2.373 orang. Sehingga terdapat
peningkatan jumlah Puskeswan sebanyak 33 unit serta pertambahan cakupan
wilayah yaitu 10 Kabupaten dan 33 Kecamatan.
Standar minimal untuk setiap unit Puskeswan adalah 3 Kecamatan/2000 hewan
unit, jumlah Kecamatan di indonesia ada 7.160, minimal harus ada 2.387
puskeswan maka masih diperlukan minimal 1.125 puskeswan, drh 1.541,
paramedik veteriner 28 orang. Idealnya 1 Kecamatan dilayani 1 Puskeswan, 1
drh, 2 Paramedik Veteriner sehingga masih membutuhkan 5.898 Puskeswan,
6.314 drh dan 9.574 Paramedik Veteriner. Puskeswan yg ideal paling sedikit
mempunyai 1 dokter hewan, 2 paramedik veteriner, 1 asisten teknis reproduksi, 1
petugas pemeriksa kebuntingan, 1 inseminator, 1 vaksinator, 1 tenaga
administrasi
Berdasarkan analisis terhadap data tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah tenaga
Dokter Hewan belum mencukupi untuk seluruh Unit Puskeswan yang ada.
Sehingga kendala SDM masih menjadi permasalahan pada aspek kelembagaan
dan sumberdaya kesehatan hewan. Dalam mengatasi permasalahan yang timbul
akibat kurangnya SDM Dokter Hewan di unit-unit Puskeswan, maka Direktorat
Kesehatan Hewan telah melakukan rekruitmen Tenaga Harian Lepas untuk Medik
sejumlah 542 orang dan Paramedik Veteriner sejumlah 457 orang.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
26
4. Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan Bahan Biologik
NO Indikator
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Pengendalian
dan
Penanggulangan
PHMSZ
Produksi vaksin,
antigen dan bahan
biologik lainnya
8.377.775 8.391.250 100,16
Penjualan dan
alokasi vaksin
antigen dan bahan
biologis lainnya
8.377.775 7.271.893 86,80
Surveilens penyakit
mulut dan kuku
2000 2.680 134,00
Tabel 8. Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan Bahan Biologik
Produksi vaksin, antigen dan bahan biologik lain tercapai 100,16% karena masih
terdapat stok produk tahun 2014, vaksin Brucivet belum dapat di produksi karena
validasi alat produksi belum selesai. Jumlah dosis vaksin, antigen, antisera dan
bahan biologis yang didistribusi mencapai 7,271,893 (86,80%) karena alokasi
permintaan 990.750 dosis terealisasi 980.750 dosis hal ini karena vaksin Brucivet
belum dapat di produksi.Penjualan sesuai permintaan untuk BLU target 4.377.775
dosis dengan realisasi 6.291.143 dosis.Realisasi surveilens PMK telah melebihi
target baik dalam pengambilan sample maupun dalam pengujian sesuai dengan
sample yang di abil oleh pusvetma dan dilakukan dinas peternakan/BBVET/
BVET serta yang dikirim ke pusvetma.
5. Penguatan Pengujian dan Penyidikan Veteriner
Penyidikan dan pengujian PHM dilakukan dengan mengembangkan sistem
deteksi dini penyakit hewan menular, penyusunan pedoman surveilans dan
penataan laboratorium, pertemuan ilmiah dan laboratorium kesehatan hewan.
Kegiatan Penguatan Surveilans Penyakit Hewan berupa laporan surveilans
penyakit hewan menular antara lain Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza,
Hog Cholera, Jembrana, SE, Surra, dan parasit. Dari target 265.928 sampel
surveillans penyakit hewan menular terealisasi 395.159 sampel atau 148,60%.
Kegiatan Surveillans tersebut dilaksanakan oleh Balai Besar Veteriner atau Balai
Veteriner.
Pengendalian penyakit hewan di wilayah Indonesia diukur melalui kegiatan
pengamatan penyakit hewan. Kegiatan pengamatan ini melalui kegiatan
surveilans berkelanjutan dengan melakukan pengambilan dan pengujian
spesimen (sampel) yang dilakukan oleh Balai Veteriner dan Balai Besar Veteriner
di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil penyidikan dan pengujian penyakit hewan
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
27
menular (PHM) tahun 2015 diketahui bahwa diuji 395.159 sampel. Dari target
265.928 sampel surveillans penyakit hewan menular terealisasi 395.159 sampel
atau 148,60%. Hal ini melebihi target output sampel tahun 2015 yaitu 265.928
sampel atau 148,60% dari target output sampel tahun 2015. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa pengujian negatif pada sampel hasil pengamatan dan
pengujian PHM, sebagian besar telah melebihi target output per wilayah.
Pengujian dan pengambilan sampel didapat dari kegiatan surveilans aktif yang
dilakukan oleh Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner. Target output sampel
tahun 2015 melebihi target dikarenakan pengujian dan pengambilan sampel yang
dilakukan oleh Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner bukan hanya surveilans
aktif penyakit hewan menular saja tapi juga berasal dari surveilans pasif,
surveilans gangguan reproduksi surveilans penyakit eksotik perbatasan Negara
dan antar wilayah.
Pada tahun 2015, pengamatan penyakit hewan secara nasional melalui
surveilans pasif pelaporan perkembangan kasus dengan sistem infromasi
kesehatan hewan nasional yang terintegrasi (iSIKHNAS) menunjukkan bahwa
telah dilaporkan sejumlah 37.667 laporan yang berasal dari 34 provinsi di
Indonesia. Telah dilaporkan kasus pada 98.835 ekor, dimana 92,2% (91.129 ekor)
dilaporkan sembuh, 5,58% (5.519 ekor) dilaporkan mati, dan 2,21% (2.187 ekor)
masih dalam kondisi sakit. Apabila diasumsikan hewan yang dilaporkan masih
dalam kondisi sakit sebanyak 20% kemudian mati, maka diketahui 5,01% (437
ekor) mengalami kematian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian di
lapangan lebih rendah daripada target nasional sebesar 10%. Hal yang masih
perlu ditingkatkan adalah memperluas cakupan surveilans pasif ke semua
provinsi di Indonesia dan melakukan pemantauan aktif terhadap perkembangan
laporan kasus yang masih dalam kondisi sakit.
6. Dukungan Manajemen Kesehatan Hewan
Koordinasi pihak/instansi terkait dalam pengendalian wabah penyakit hewan
menular strategis yaitu Direktorat Kesehatan Hewan, UPT lingkup DitjenPKH
(BBV/BV/BPTU), BBlitvet, Direktorat Pemberantasan Penyakit Bersumber
Binatang (Dit. PPBB) Kementerian Kesehatan, Dinas yang membidangi fungsi
peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.
Pembahasan yang dilakukan yaitu mengenai perencanaan (workplan)
pengendalian dan pemberantasan PHM, pelaksanaan kegiatan, monitoring,
evaluasi dan sistem pelaporan. Selanjutnya semua program tersebut diupayakan
dapat dilaksanakan dalam kerangka konsep One Health yaitu terwujudnya status
kesehatan yang harmonis, sinergis dan terintegrasi antara hewan, manusia dan
lingkungan.
Pada tahun 2015, dalam melaksanakan pengendalian dan pemberantasan
penyakit hewan terutama yang bersifat zoonosis, selain dilaksanakan secara
internal di Kementerian Pertanian, pelaksanaan koordinasi juga dilakukan secara
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
28
multi sektoral antar kementerian. Sebagai contoh yaitu dalam pengendalian
penanggulangan wabah Rabies di Provinsi Kalimantan Barat, dimana Kemenko
PMK, Kemenkes, Kemhan bersama Kementan dan pemerintah Daerah setempat
melaksanakan pemberantasan Rabies di 4 kabupaten yang tertular, hingga kasus
menurun. Koordinasi dukungan management kesehatan hewan atau pembinaan
dan koordinasi tercapai 34 wilayah dari target 34 wilayah atau 100%.
7. Penyusunan NSPK Dit. Keswan
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Direktorat Kesehatan Hewan merupakan
kegiatan yang sangat penting dalam penolakan, pencegahan, pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan. Serta memiliki peranan dalam semua lini
kesehatan hewan. Dalam penolakan penyakit hewan untuk mencegah masuknya
penyakit hewan dari luar negeri maupun daerah tertular ke daerah bebas penyakit
hewan peran pengamatan sangat vital. Persyaratan pengujian sebelum masuk
dan juga pengujian pada saat masuk suatu negara/daerah merupakan hal mutlak
untuk dilaksanakan agar penyakit hewan tidak masuk ke wilayah tersebut.
Target Penyusunan NSPK Direktorat Kesehatan Hewan yaitu 10 dokumen, dan
yang terealisasi sebanyak 11 dokumen yaitu Pedoman Pengendalian dan
Penanggulangan Rabies, Pedoman Pengendalian dan Penanggulangan
Brucellosis, Pedoman Pengendalian dan Penanggulangan CSF, Pedoman
Pengendalian dan Penanggulangan Jembrana, Pedoman Pengendalian dan
Penanggulangan SE, Masterplan Brucellosis, Masterplan CSF, Pedoman Jabatan
Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner, Pedoman Pelayanan Pusat
Kesehatan Hewan, Pedoman Management Layanan Kesehatan Hewan dan
Pedoman Kiatvetindo Q. Fever.
8. Jumlah Wilayah Kejadian Penyakit Berbasis Surveilans
Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional
Penguatan sistem kesehatan hewan nasional dilakukan melalui penguatan
sumberdaya manusia untuk Sistem Kesehatan Hewan Nasional.
A. Sistem Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS)
Sistem informasi kesehatan hewan sebagai sumber data sangat diperlukan
untuk bahan pengambilan kebijakan dalam rangka pengendalian,
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan di semua tingkatan dari
Pusat hingga tingkat daerah. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi dan
pelaporan yang baik untuk pengumpulan, pengelolaan dan analisis data
sehingga mampu menyajikan laporan yang baik dengan data yang valid dan
akurat.
Dalam rangka penguatan sistem informasi kesehatan hewan nasional,
Direktorat Kesehatan Hewan telah mengembangkan sistem informasi yang
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
29
baru yaitu Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS).
iSIKHNAS menjadikan peternak dan petugas lapangan sebagai “jantung”
berjalannya sistem ini. Kejadian kasus penyakit hewan dilaporkan secara
langsung oleh para petugas kesehatan hewan di lapangan. Peneguhan
diagnosa penyakit hewan dilakukan di laboratorium kesehatan hewan
sehingga di dalam iSIKHNAS juga dikembangkan sistem informasi
laboratorium dan sistem integrasi data Infolab ke iSIKHNAS.
Selain itu iSIKHNAS telah dikembangkan tidak hanya untuk pelaporan
penyakit namun juga menyediakan data untuk identifikasi ternak, kegiatan
inseminasi buatan, lalu lintas hewan, dan lain-lain yang mencakup kegiatan
yang bersinggungan langsung dengan kesehatan hewan.
Adapun hasil evaluasi capaian kinerja iSIKHNAS dengan indikator kinerja:
a. Penambahan kemampuan petugas dinas kabupaten/kota sebagai
koordinator iSIKHNAS melalui bimbingan teknis iSIKHNAS telah diberikan
kepada 163 orang peserta. Bimtek ini terdiri dari 4 paket, paket satu diikuti
oleh 42 orang yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015 di Jogyakarta,
paket 2 diikuti oleh 41 orang yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015 di
Jogyakarta, paket 3 diikuti oleh 37 orang yang dilaksanakan pada bulan
Agustus 2015 di Jogyakarta dan paket 4 diikuti oleh 43 orang yang
dilaksanakan pada bulan September 2015 di Ciawi Bogor. Materi yang
diberikan terdiri dari pembagian deskripsi pekerjaan (Job description)
pelapor desa, Petugas dinas, koordinator regional/provinsi/kab/kota; Cara
Pendaftaran Pengguna; Persyaratan penyelenggaran pelatihan isikhnas
ditingkat provinsi/kab/kota; Pelaporan modul penyakit hewan; Pelaporan
modul Laboratorium; Pelaporan modul investigasi dan respon; pelaporan
populasi; pelaporan surveilans dan vaksinasi serta administrasi sistem
(software dan hardware).
b. Penambahan kemampuan koordinator iSIKHNAS regional (petugas
BBVet/BVet) dan koordinator iSIKHNAS provinsi (petugas dinas provinsi)
melalui bimbingan teknis Refresher Koordinator iSIKHNAS Regional dan
Provinsi telah diberikan kepada 58 orang peserta yang dilaksanakan pada
bulan November 2015 di Jogyakarta. Serta bimbingan teknis Refresher
Koordinator iSIKHNAS Kabupaten/Kota telah diberikan kepada koordinator
iSIKHNAS Kabupaten/Kota yang diikuti oleh 48 orang pada paket satu
yang dilaksanakan pada bulan Maret 2015 di Jakarta dan 50 orang peserta
pada paket dua yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 di Solo.
Materi yang diberikan terdiri dari Review Replikasi iSIKHNAS dan Review
perjalanan iSIKHNAS 2012 – 2015 oleh pusat, Review Replikasi
iSIKHNAS oleh UPT dan daerah, Review tugas koordinator, Pembangunan
sistem informasi zoonosis dan emerging infectious disease, Mobile
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
30
iSIKHNAS Apps, review pelaporan penyakit lapangan dan manajemen
kasus (modul investigasi dan respon), review pelaporan modul surveilans
dan vaksinasi, Review update lokasi isikhnas, Pelaporan Modul identifikasi
ternak individual, Pelaporan penyakit lapangan, dan manajemen kasus
individual, Membuat Spatial Data, dan Output laporan website iSIKHNAS.
c. Penambahan kemampuan koordinator iSIKHNAS regional (petugas
BBVet/BVet), koordinator iSIKHNAS Laboratorium provinsi (petugas
Laboratorium provinsi), koordinator iSIKHNAS Laboratorium
kabupaten/kota melalui bimbingan teknis iSIKHNAS modul Infolab telah
diberikan kepada 35 orang peserta yang dilaksanakan pada bulan
September 2015 di Ciawi Bogor.
d. Kualitas pemahaman SDM koordinator iSIKHNAS terkait materi dan
penerapan ISIKHNAS serta dalam melakukan pengolahan data dari output
laporan website iSIKHNAS meningkat melalui bimbingan teknis iSIKHNAS.
Kemampuan ini secara berkelanjutan akan ditingkatkan pada kegiatan
bimbingan teknis selanjutnya.
e. Pada tahun 2013 sejumlah 3 Provinsi sudah mengirimkan laporan ke
iSIKHNAS. 3 Provinsi ini merupakan pilot project dari iSIKHNAS. Pada
tahun 2014, 13 Provinsi sudah mengirimkan laporan ke iSIKHNAS. Pada
tahun 2015, sudah 34 provinsi mengirimkan laporan ke iSIKHNAS.
iSIKHNAS merupakan kegiatan yang memberikan outcome berupa
terselenggaranya alur pelaporan penyakit hewan antara daerah (Provinsi,
Kabupaten/Kota), Pemerintah pusat, tingkat ASEAN (ARAHIS) dan tingkat
dunia/OIE (WAHID/WAHIS).
Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah
pelaporan situasi penyakit hewan dari daerah (Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota) ke Pusat secara berkesinambungan dan
menggunakan fasilitas aplikasi program iSIKHNAS.
Hambatan/kendala yang dihadapi dalam Program iSIKHNAS ini adalah:
a. Kemampuan dan sumberdaya petugas di lapangan beragam sehingga
terkendala dalam pemberian diagnosa penyakit.
Oleh karena itu strategi pencapaian yang dilakukan yaitu :
a. Mendorong petugas iSIKHNAS untuk melakukan pelaporan secara
berkesinambungan dengan memberikan pengetahuan lebih dalam perihal
materi dan fitur-fitur baru iSIKIHNAS.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
31
b. Mensosialisasikan program iSIKHNAS yang akan digunakan secara
terintegrasi.
c. Koordinasi lebih lanjut antara tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sistem informasi dan pelaporan
kesehatan hewan serta perkembangannya.
B. Bimbingan Teknis (ToT) Surveilans
Kegiatan surveilans penyakit hewan di Indonesia sudah banyak dilakukan di
berbagai tingkatan wilayah. Kegiatan surveilans tersebut tentunya harus
dilakukan melalui upaya pengumpulan, analisis dan interpretasi data frekuensi
dan distribusi penyakit dalam suatu populasi yang dilakukan terus menerus,
kemudian diambil suatu tindakan lebih lanjut dalam rangka pengendalian dan
pemberantasan penyakit. Kebutuhan dan kemampuan surveilans setiap
wilayah tentunya berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya harus secara
tepat sesuai dengan kebutuhan, benar sesuai dengan prosedur operasional
yang baku, dan tepat waktu dalam penyampaian informasinya untuk
menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan komponen Penguatan Sistem
Informasi Kesehatan Hewan Indonesia. Secara umum, tujuan dari kegiatan
komponen Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia adalah
untuk meningkatkan pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan informasi
kesehatan hewan untuk menunjang peningkatan kapasitas dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit.
Para peserta yang mengikuti Bimtek diharapkan adalah dokter hewan yang
dianggap memiliki kemampuan untuk menjadi pelatih untuk melakukan
diseminasi materi Bimtek ini di Provinsi maupun regionalnya masing-masing.
Hasil evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja:
1. Penambahan kemampuan petugas BBVet/BVet, BBPMSOH, PUSVETMA
dan petugas dinas provinsi melalui bimbingan teknis surveilans yang diikuti
oleh 20 peserta. Modul pelatihan surveilans telah dikembangkan untuk
meningkatkan keterampilan dokter hewan atau staf bidang veteriner dalam
merencanakan pengumpulan data surveilans yang baik, dan untuk
membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dikumpulkan.
Hambatan/kendala yang dihadapi dalam Program dalam Bimtek ini adalah
kemampuan dan latar belakang akademis peserta cukup bervariasi. Beberapa
peserta tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga membutuhkan
waktu yang lebih lama untuk dapat menerima dan memahami materi Bimtek
dengan baik. Namun demikian peserta cukup antusias dalam mengikuti
Bimtek. Selain itu karena terbatasnya anggaran maka masih ada beberapa
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
32
provinsi (terutama dari Indonesia bagian Timur), UPT Ditkeswan, maupun
instansi lain yang relevan yang belum diikutsertakan dalam Bimtek kali ini.
Tahun depan direncanakan dapat dilakukan Bimtek serupa untuk memberi
kesempatan bagi yang belum mengikuti Bimtek.
C. Bimbingan Teknis (ToT) Investigasi
Kegiatan Bimtek Investigasi merupakan bagian dari kegiatan komponen
Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia terutama berkaitan
dengan sistem pelayanan kesehatan hewan di Indonesia.
Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) secara kelembagaan memiliki struktur
yang sesuai dengan fungsinya sebagai ujung tombak layanan kesehatan
hewan, memiliki satu dokter hewan dan beberapa paravet atau petugas
lapang kesehatan hewan. Mereka diharapkan mampu melakukan aktivitasnya
secara efektif dan mengelola sumberdayanya secara efisien.
Investigasi penyakit merupakan salah satu tugas dari puskeswan dan SDM
pengelola puskeswan harus memiliki pemahaman dan keterampilan dalam
melakukan investigasi penyakit. Staf Puskeswan (kebanyakan dibantu oleh
paramedik veteriner) harus memiliki keterampilan melakukan investigasi
penyakit di lapangan dan mampu memberikan informasi yang bermanfaat
untuk pembuatan diagnosa dan penanganan bagi pemilik ternak. Bimtek ini
merupakan acuan teknis dasar bagi staf yang melakukan investigasi penyakit
yang disampaikan terlebih dahulu kepada dokter hewan di Provinsi dan Balai
Besar/Balai Veteriner sebagai calon pelatih (master trainer) di wilayahnya
masing-masing. Bimtek ini mencakup kaidah teknis dan membantu petugas
memahami kondisi lapangan di daerahnya.
Hasil evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja:
1. Penambahan kemampuan petugas BBVet/BVet, BBPKH Cinagara dan
petugas dinas provinsi melalui bimbingan teknis investigasi yang diikuti
oleh oleh 39 orang peserta. Bimtek ini dikembangkan untuk meningkatkan
kapasitas petugas lapang kesehatan hewan dalam investigasi penyakit
hewan. Bimtek ini akan mengembangkan keterampilan petugas dalam
melakukan investigasi penyakit di lapangan. Namun pada penerapan
berikutnya di setiap Provinsi dan Balai Besar/Balai Veteriner, secara
khusus dapat memasukkan beberapa materi yang berkaitan dengan
manajemen penyakit pilihan yang disesuaikan dengan prioritas daerah
(provinsi/kabupaten/kota) dimana pelatihan akan dilaksanakan.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
33
D. Pertemuan Teknis dan Ilmiah (RATEKPIL)
Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (Ratekpil) Kesehatan Hewan merupakan
kegiatan yang dilakukan secara rutin tiap tahun dengan tujuan untuk
meningkatkan kemampuan penulisan karya ilimiah, menambah wawasan dan
ilmu pengetahuan, serta mewujudkan koordinasi yang baik antara pusat dan
daerah. Adapun sasarannya yaitu pemaparan hasil penyidikan dan penelitian
terbaru dari BBVet/BPPV, Pusvetma, BBPMSOH, Bbalitvet, serta
laboratorium kesehatan hewan type B.
Hasil evaluasi capaian kinerja Ratekpil dengan indikator kinerja yaitu :
b. Tersedianya dokumentasi pemaparan hasil penyidikan dan penelitian
laboratorium veteriner disusun dan dicetak dalam bentuk buku Prosiding
Penyidikan Penyakit Hewan tahun 2015 sebanyak 250 buah (100%). Buku
ini dapat dijadikan sebagai wacana ilmu pengetahuan dan acuan dalam
melakukan penyidikan dan penellitian lanjutan serta kebijakan dalam
penanggulangan penyakit hewan.
c. Tersusunnya rekomendasi hasil diskusi/rapat sebagai bahan evaluasi dan
upaya tindak lanjut bagi pusat, daerah dan laboratorium kesehatan hewan.
Kerjasama dan partisipasi aktif pihak-pihak yang terkait pada Rapat Teknis
dan Pertemuan Ilmiah merupakan faktor keberhasilan terlaksananya
kegiatan.
E. National Reference Coordinating Committee (NRCC) dan Jejaring
Laboratorium
Kapasitas laboratorium diagnostik sangat penting dan merupakan prasyarat
bagi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang efektif dan
efisien. Pengembangan kapasitas laboratorium veteriner merupakan salah
satu kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan ini
meliputi peningkatan kemampuan pengujian dan penerapan sistem jaminan
mutu.
Pertemuan NRCC dan Jejaring Laboratorium Veteriner bertujuan untuk
mengevaluasi kegiatan laboratorium rujukan nasional untuk penyakit hewan
menular tertentu dan jejaring laboratorium veteriner tahun 2014;
mengharmonisasi kegiatan laboratorium rujukan nasional untuk penyakit
hewan menular tertentu dan jejaring laboratorium veteriner tahun 2015;
diseminasi kebijakan/ NSPK Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan berkaitan dengan laboratorium veteriner umumnya dan laboratorium
diagnostik khususnya; serta menghimpun masukan dari laboratorium
veteriner sebagai bahan penyusunan kebijakan/ NSPK dan perencanaan
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
34
jangka pendek dan menengah. Output yang ingin dicapai adalah terbahasnya
dan terumuskannya hal-hal penting bidang kesehatan hewan serta
terkoordinasikannya fungsi jejaring laboratorium veteriner nasional dalam
rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan.
Hasil evaluasi capaian kinerja NRCC dan Jejaring Laboratorium dengan
indikator kinerja yaitu:
1. Pertemuan NRCC dan Jejaring Laboratorium dihadiri oleh 32 orang peserta
yang berasal dari instansi Direktorat Kesehatan Hewan, seluruh Unit
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, Direktorat Mutu dan
Standardisasi,Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor, Balai Besar Uji Standar
Karantina Pertanian (BBUSKP), Pusat Karantina Hewan dan Keamanan
Hayati Hewani, Direktorat Pakan, Direktorat Kesmavet dan Pasca Panen,
serta kerjasama dengan luar negeri yaitu FAO dan AIPEID.
2. Tersusunnya rekomendasi hasil diskusi/rapat sebagai bahan evaluasi dan
upaya tindak lanjut bagi pusat, daerah dan laboratorium kesehatan hewan
sebagai berikut:
- Arahan Direktur Kesehatan Hewan untuk meningkatkan jumlah
laboratorium veteriner yang menerapkan sistem penjaminan mutu formal
yang sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2008 serta meningkatkan ruang
lingkup pengujian yang terakreditasi.
- Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi BSN/ KAN
menyampaikan bahwa saat ini belum ada Penyedia Uji Profisiensi untuk
pengujian penyakit hewan yang terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010.
Beliau memandang laboratorium veteriner lingkup Kementerian Pertanian
memiliki potensi sebagai Penyedia Uji Profisiensi.
- Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) telah terkakreditasi
SNI ISO/IEC 17043:2010 dan menjadi Penyelenggara Uji Profisiensi untuk
7 parameter pengujian.
- Indonesia telah mengikuti penilaian OIE Performance of Veterinary
Services (PVS) pada tahun 2007 dan OIE PVS Gap Analysis pada tahun
2010 dan 2011. Laporan penilaian tersebut telah memetakan komponen
mendasar veterinary services termasuk kompetensi teknis terkait
laboratorium diagnosis dan penjaminan mutu laboratorium. Laporan
tersebut juga memberikan rekomendasi strategi bagi peningkatan
pencapaian kompetensi teknis.
- Indonesia telah mengikuti penilaian laboratorium menggunakan FAO
Laboratory Mapping Tools (LMT) pada tahun 2012 dan 2014. Laporan
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
35
penilaian tersebut telah memetakan kondisi 10 laboratorium veteriner di
Indonesia.
- Para Menteri Pertanian dan Kehutanan negara-negara anggota ASEAN
pada Sidang AMAF ke-35 di Kuala Lumpur tahun 2013 telah
mengesahkan Regional Strategic Framework for Laboratory Capacity
Building and Networking in ASEAN.
- Indonesia ikut serta di jejaring laboratorium kesehatan hewan ASEAN
dalam ASEAN Laboratory Director Forum (LDF). ASEAN LDF saat ini
adalah kelompok ad hoc di dalam Asean Working Group on Livestock
(ASWGL), dan akan menjadi komponen dalam ASEAN Coordination
Center on Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ).
- Dasar bagi jejaring kerja laboratorium veteriner adalah Keputusan Direktur
Jenderal Peternakan Nomor 166 tahun 2006 tentang Pembentukan
Jejaring Kerja Laboratorium Veteriner Indonesia. Saat ini laboratorium
veteriner yang tergabung dalam jejaring mencakup UPT pada DITJEN
PKH, BARANTAN dan BALITBANGTAN. KEPDIRJENNAK tersebut
dipandang tidak cukup kuat.
- PERMENTAN Nomor 51/Permentan/Ot.140/10/2006 tentang Pedoman
Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan
Perlakuan Penyakit Hewan Karantina merupakan acuan bagi
Laboratorium lingkup Karantina Pertanian dalam berjejaring kerja.
- Telah terbentuk Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia
(JLPPI) melibatkan kementerian/ lembaga terkait dalam rangka
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.
- Direktorat Mutu dan Standardisasi DITJEN PPHP mengelola Jejaring
Laboratorium Pengujian Lingkup Kementan.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP)
mengelola jejaring laboratorium deteksi dan penanggulangan zoonosis.
9. Pengawasan Obat Hewan (POH)
a Penerbitan Sertifikat dan SK Izin Usaha Obat Hewan
Penilaian kelayakan izin usaha obat hewan, telah dilaksanakan untuk 24
perusahaan obat hewan yang terdiri dari 6 produsen, 13 importir dan 5
eksportir.
b Pendaftaran Obat Hewan
Pelaksanaan rapat Verifikasi Pendaftaran Obat Hewan sebanyak 19 kegiatan,
memverifikasi sebanyak 1606 dokumen pendaftaran obat hewan baru dan
ulang.
Pelaksanaan rapat Penilai Pendaftaran Obat Hewan (PPOH) sebanyak 15
kegiatan dan menilai sebanyak 436 sediaan obat hewan.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
36
Pelaksanaan rapat Komisi Obat Hewan (KOH) sebanyak 3 kegiatan dan
mengkaji sebanyak 9 (sembilan) sediaan obat hewan.
c Penerbitan SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan
Penerbitan SK Pendaftaran Tetap Obat Hewan sebanyak 52 sediaan
farmasetik, 32 sediaan premiks, 16 sediaan biologik serta 3 lain-lain.
Penerbitan SK Pendaftaran Ulang Obat Hewan sebanyak 55 sediaan
farmasetik, 13 sediaan premiks, 32 sediaan biologik serta 4 lain-lain.
d Pengujian Mutu dan Sertifikasi obat Hewan
Penerbitan Surat Pengantar Pengujian Sampel Obat Hewan ke Balai Besar
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dalam rangka pendaftaran
sebanyak 276 surat.
e Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan dan Pengeluaran Obat
Hewan
Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan sebanyak 7.015 surat
yang diberikan kepada 307 perusahaan importir obat hewan. Surat
Keterangan Pemasukan yang diterbitkan terdiri dari 4 antigen, 2.093 vaksin, 1
virus, 2.494 sediaan farmasetik, 6.342 sediaan premiks, 208 alat kesehatan
hewan dan 22 untuk telur SPF.
Penerbitan Surat Keterangan Pengeluaran Obat Hewan sebanyak 1.601 surat
yang diberikan kepada 4 perusahaan eksportir obat hewan. Surat Keterangan
Pengeluaran yang diterbitkan terdiri dari 66 sediaan biologik, 56 sediaan
farmasetik dan 1479 sediaan premix
f Bimtek Pengawas Obat Hewan
Pada tanggal 25 – 28 Agustus 2015 telah dilakukan Bimbingan Teknis
Pengawas Obat Hewan, Taman Kencana-Bogor, yang pesertanya dari
seluruh dinas provinsi di Indonesia.
g Penilaian CPOHB
Pelaksanaan rapat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB)
sebanyak 7 kegiatan menilai sebanyak 31 (tiga puluh satu) pembahasan
CPOHB produsen obat hewan.
h Sertifikasi CPOHB
Jumlah Produsen Obat Hewan di Indonesia saat ini adalah sebanyak 75
perusahaan, sebanyak 43 diantaranya telah menerapkan CPOHB dalam
proses produksinya dan telah disertifikasi. Adapun daftar perusahaan obat
hewan yang telah memperoleh sertifikat CPOHB sampai dengan saat ini
adalah sebagai berikut:
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
37
NO NAMA PERUSAHAAN
1 AGRINUSA JAYA SANTOSA
2 AGRO MAKMUR SENTOSA
3 BERNOFARM
4 BIOTEK INDONESIA
5 CAPRIFARMINDO LABORATORIES
6 CHEIL JEDANG INDONESIA
7 DELTA PRIMA AGRINDO
8 EKA FARMA
9 IPB SHIGETA ANIMAL PHARMACEUTICALS
10 KALBE FARMA Tbk
11 KATRACO SANTIKA
12 MEDION FARMA JAYA
13 MEIJI INDONESIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
14 MITRAVET
15 MJPF FARMA INDONESIA
16 OTASINDO PRIMA SATWA
17 PFIZER INDONESIA TBK
18 PUSAT VETERINARIA FARMA
19 PYRIDAM VETERINER
20 ROMINDO PRIMAVETCOM
21 SANBE FARMA
22 SANBIO LABORATORIES
23 SATWA JAWA JAYA
24 SHS INTERNATIONAL
25 SONGGOLANGIT PERSADA
26 TEKAD MANDIRI CITRA
27 TROUW NUTRITION INDONESIA
28 USFA
29 VAKSINDO SATWA NUSANTARA
30 WONDERINDO PHARMATAMA
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
38
31 MULTIFARMA SATWA MAJU
32 VETINDO CITRA PERSADA
33 MITRA BHUWANA MANDIRI
34 NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA
35 AVINDO PERDANA BAHTERA MULIA
36 MULTIFARMA SARANA FARMA
37 SARANA VETERINARIA JAYA ABADI
38 MENSANA ANEKA SATWA
39 PETROKIMIA GRESIK
40 UNIVETAMA DINAMIKA
41 SADAJIWA NIAGA INDONESIA
42 INDO ACIDATAMA
43 KATRACO SANTIKA
Tabel 9. Daftar Perusahaan Obat Hewan Yang Telah Memperoleh
Sertifikat CPOHB
Permasalahan utama yang dihadapi:
1. Kekurangan alokasi anggaran dalam rangka pengawasan mutu obat
hewan melalui pendaftaran obat hewan dan CPOHB.
2. Alokasi pertemuan dalam rangka pembahasan peraturan obat hewan
sangat terbatas karena keterbatasan alokasi anggaran pertemuan.
3. Lamanya proses penyusunan peraturan obat hewan di tingkat Biro
Hukum Kementerian Pertanian, sehingga berbagai permasalahan dan
aspirasi dibidang obat hewan tidak memiliki payung hukum yang jelas.
4. Pengembangan database obat hewan lambat karena dana yang minim.
5. Minimnya kegiatan pengawasan peredaran obat hewan di daerah.
6. Alokasi perjalanan dinas dalam rangka penilaian kelayakan izin usaha
obat hewan yang sangat minim, tidak sebanding dengan banyaknya
permohonan yang masuk ke Direktorat Kesehatan Hewan.
Ekspor Obat Hewan
Lima tahun terakhir industri obat hewan Indonesia memasuki era baru
dengan telah berhasilnya beberapa perusahaan obat hewan
menembus pasar internasional, baik dikawasan Asia, Timur Tengah,
ataupun Afrika. Upaya mendorong peningkatan ekspor obat hewan ini telah
dilakukan dari tahun ke tahun dengan penerapan dan perbaikan regulasi
dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor, misalnya penerapan cara
pembuatan obat hewan yang baik dan pengujian mutu obat hewan.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
39
Hasil yang telah dicapai dari penerapan CPOHB dan pengujian mutu pada 5
tahun terakhir terlihat dari adanya perkembangan nilai ekspor obat hewan di
Kementerian Pertanian yang cukup signifikan yang mendatangkan devisa
negara yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa produk obat
hewan Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk
tersebut dapat diterima atau diekspor ke negara-negara di dunia
No. JenisSediaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Biologik 257.407,04 349.915,31 356.213,68 309.978,12 220.594,39 7.412.253,41
2. Farmasetik 9.557,78 1.184,40 1.340,14 1.807,75 5.910,65 129.985,58
3. Premiks 338.104,33 424.416,78 451.924,24 471.675,26 430.000,00 60.969.525,25
Total 605.069,15 775.516,49 809.478,06 783.461,13 656.505,04 68.511.764,24
Tabel. 10 Data Nilai Ekspor Obat Hewan Tahun 2010 – 2015 (Nilai 1000
USD) Sumber data : Rekapan surat keterangan ekspor
Negara tujuan ekspor obat hewan sebanyak 37 negara
Sediaan Biologik China, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Pakistan,
Nepal, Tanzania, Lebanon, Mesir, Nigeria,Rusia, Syria,
Thailand dan Timor Leste
Sediaan
Farmasetik
Bangladesh, China, Malaysia, Greece, Mesir, Pakistan,
Philiphine, Thailand, Vietnam, Nepal, Nigeria, Tanzania,
Kamboja dan Myanmar
Sediaan Premiks Belgium, Burgaria, Croatia, France, Georgia, germany, Greece,
Hungary, India, Italy, Lithuania, Montenegro, Morocco,
Netherlands, Norway, Poland, Serbi, Slovenia, Syria dan
Tunisia
4 perusahaan eksportir obat hewan adalah:
1. PT. Cheil Jedang Indonesia
2. PT. Vaksindo Satwa Nusantara
3. PT. Trouw Nutrition Indonesia dan
4. PT. Medion Farma Jaya
10. Perlindungan Hewan terhadap Penyakit Eksotik
Dalam rangka melindungi Negara Indonesia terhadap pemasukan penyakit
dari luar negeri yang dapat berdampak luas pada perekonomian masyarakat
khususnya masyarakat petani peternak, perlindungan kelestarian plasma
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
40
nuftah Indonesia dari pemusnahan akibat agen penyakit dari luar negeri atau
penyakit yang baru muncul (emerging animal diseases), turut menjaga
ketersediaan pangan asal hewan yang aman (food safety dan food security)
serta desakan arus globalisasi dan perdagangan bebas yang melarang
pemberlakuan kebijakan risiko nol (zero risk) terhadap importasi hewan dan
produk hewan ke suatu Negara sesuai perjanjian GATT dan SPS Agreement,
dan dengan mempertimbangkan bahwa perdagangan bebas tersebut dapat
berpotensi bagi penyebaran Penyakit Hewan Menular (PHM) dan penyakit
eksotik (penyakit yang tidak ada di Indonesia) maka Direktorat Kesehatan
Hewan melakukan Bimbingan Teknis KIATVETINDO PMK, Bimbingan Teknis
Analisa Risiko, penyusunan Permentan Lalu Lintas Hewan Dalam Wilayah
Indonesia, penyusunan Permentan Kesiagaan Darurat Veteriner, Emergency
Center, Kaji Ulang Health Protocol, Penilaian Persetujuan Pemasukan Hewan
dan Bahan Pakan Asal Hewan, Penilaian Biosekuriti Peternakan Orientasi
ekspor, Pengawasan Bahan Pakan Asal Hewan, penyusunan dan
pencetakan KIATVETINDO Q-Fever, penyusunan Permentan Lalu Lintas
Hewan Ke/Dari Luar Negeri, KIE Perlindungan Hewan, Kajian Analisa Risiko,
penyusunan Permentan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan dan
Koordinasi Luar Negeri.
Output Fungsi
a. Sertifikasi Kesehatan Hewan sebagai Penjaminan Status Kesehatan
Hewan
Pada tahun 2015 telah diterbitkan 656 sertifikat kesehatan untuk ekspor
hewan meliputi hewan kesayangan, satwa dan produk hewan. Dalam rangka
mendukung kegiatan ekspor tersebut telah dilakukan kegiatan Penilaian
Biosekuriti Peternakan Orientasi Ekspor sebagai salah satu upaya
penjaminan kesehatan hewan terhadap hewan yang akan diekspor.
b. Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagai upaya Perlindungan
Hewan terhadap Penyakit
Dalam rangka mengamankan Indonesia dari masuknya penyakit hewan
menular khususnya penyakit eksotik telah dibuat persyaratan teknis
kesehatan hewan untuk pemasukan hewan/produk asal hewan dari luar
negeri dalam bentuk Health Requirement (HR). Pada tahun 2015 telah
diterbitkan 5.120 buah HR yang terdiri dari HR impor hewan kesayangan,
satwa, hewan ternak, bahan pakan asal hewan dan produk biologis untuk
penelitian.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
41
c. Bimbingan Teknis Analisa Risiko
Pada tahun 2015 Bimbingan Teknis Analisa Risiko dilaksanakan di Bogor
dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang yang terdiri atas Direktorat
Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Pascapanen, Balai Veteriner Medan, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai
Veteriner Lampung, Balai Veteriner Subang, Balai Besar Veteriner Wates,
Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Banjar Baru, Balai Besar
Veteriner Maros, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), Balai Besar Pengujian
Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH), Balai Besar Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Produk Hewan (BBPMSPH) dan 6 provinsi yang berasal dari
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan Jawa Timur, Dinas
Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Banten dan Dinas Pertanian, Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI
Jakarta
d. Bimbingan Teknis KIATVETINDO PMK
Pada tahun 2015 Bimbingan Teknis KIATVETINDO PMK dilaksanakan di
Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 99 orang yang terdiri atas
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat
Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian yaitu Pusat Karantina
Hewan dan Keamanan Hayati, Balai Karantina Pertanian Daerah Istimewa
Yogyakarta, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY), Jawa Tengah dan Jawa Timur, Balai Besar Veteriner Maros, Balai
Besar Veteriner Wates, Pusat Veteriner Farma, Balai Besar Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).
e. Kajian Analisa Risiko
Kajian Analisa Risiko yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain:
1. Persyaratan pemasukan sapi indukan dari Australia terkait penyakit
Camphylobacter
2. Pemasukan DOC GGPS dan GPS Brown dari Denmark dan Spanyol
3. Pemasukan unggas dan produk unggas dari Belanda terkait HPAI
H5N8
4. Pemasukan MBM dari Kanada
5. Pemasukan unggas dan produk unggas dari Amerika Serikat terkait
HPAI H5N8
6. Pemaukan DOC GPS/GP dari Inggris, Belanda bdan Jerman terkait
HPAI H5N8.
7. Analisis Risiko Pemasukan Virus Avian Influenza Melalui Importasi
DOC Dari Amerika Serikat ke Indonesia terkait HPAI H5N8 dan H5N2
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
42
8. Analisis Risiko Impor Unggas, Produk Unggas dan Bahan Pakan Asal
Unggas Dari Australia Terkait Penyakit Highly Pathogenic Avian
Influenza (HPAI) subtipe H7N7 dan H7N2
11. Kinerja Lainnya
HIBAH LUAR NEGERI
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini sedang
melaksanakan beberapa proyek yang didanai oleh beberapa negara donor.
Khusus yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan
kesehatan hewan antara lain proyek – proyek “ Prevention And Control Of
Influenza In The Veterinary Sector” bantuan hibah KfW – Jerman, “ Project
on Capacity Development of Animal Health Laboratory and Enhancement of
Regional Animal Health Structure Toward Safer Community for Both Animal
And Human” bantuan hibah JICA – Jepang dan “ Australian Indonesia
Partnership For Emerging Infectious Diseases Animal Health Program – AIP-
EID “ bantuan Aus AID. Uraian secara singkat untuk masing-masing proyek
sebagai berikut :
1. Prevention And Control Of Influenza In The Veterinary Sector Project
Alokasi dana untuk proyek ini besarnya 3,300,000 EURO dengan proporsi
3,000,000 Euro merupakan bantuan hibah KfW Jerman dan 300,000 Euro
merupakan dana pendamping dari Pemerintah Republik Indonesia.
Bantuan hibah ini didasari oleh Naskah perjanjian Luar negeri (NPHLN) yang
ditanda tangani pada tanggal 28 Juni 2009 dan berlaku sampai dengan 30
Desember 2013, terdaftar di kementerian Keuangan dengan Nomor Register
2007 66 105;
Bantuan ini merupakan hibah langsung, tetapi dana hibah dialokasikan dalam
dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Republik Indonesia, sehingga
pelaksanaannya sesuai dengan siklus penganggaran APBN.
Bantuan hibah ini digunakan untuk pembangunan Laboratorium BSL-3 di
BBPMSOH Gunung Sindur – Bogor dalam rangka meningkatkan kemampuan
pengujian vaksin untuk penanggulangan penyakit Avian Influenza di
Indonesia;
Proyek ini telah mendapat persetujuan perpanjangan masa berlaku dari
negara donor, yang pertama dari tanggal 30 Desember 2013 menjadi 30
Desember 2014 dan yang kedua dari 30 Desember 2014 menjadi 30
Desember 2015, yang dituangkan dalam Amandemen NPHLN;
Pelaksanaan proyek ini mengalami beberapa hambatan teknis dan non
teknis, namun dengan kesepahaman yang sama bahwa bantuan hibah ini
harus terserap dan dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan lab.
BSL-3 tersebut, maka kedua belah pihak ( Donor dan Ditjen PKH) sepakat
untuk memperpanjang masa berlakuknya NPHLN;
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
43
Perkembangan terakhir sampai saat ini bahwa pembangunan fisik
Laboratorium BSL-3, Pengadaan peralatan Lab. BSL-3 dan Pelatihan-
pelatihan telah diselesaikan. Sisa waktu sampai dengan Desember 2015
hanya menyisakan pekerjaan Instalasi Isolator, Commissioning dan Sertifikasi
sebelum semua hasil pekerjaan diserah terimakan kepada Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Untuk memanfaatkan sisa waktu tersebut, maka pihak-pihak terkait yaitu KfW,
Ditjen PKH, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan secara intensif melakukan
koordinasi untuk menyelesaikan semua pekerjaan sebelum berakhirnya masa
berlaku NPHLN. Kesepakatan terakhir yang disanggupi oleh kontraktor
pelaksana dan konsultan bahwa pada akhir bulan Agustus 2015 dan
selambat-lambatnya minggu pertama September 2015 pekerjaan instalasi
isolator dan commissioning yang dialnjutkan dengan serah terima tahap
pertama dapat diselesaikan.
2. Australian Indonesia Partnership For Emerging Infectious Diseases Animal
Health Program – AIP-EID
Alokasi dana untuk proyek ini besarnya 22,000,000 Aus Dolar merupakan
bantuan hibah Aus AID dan tidak ada alokasi dana pendamping dari
Pemerintah Republik Indonesia
Bantuan hibah ini didasari oleh Naskah perjanjian Luar negeri (NPHLN) yang
ditanda tangani pada tanggal 18 Januari 2011 dan berlaku sampai dengan
Desember 2014 dan diperpanjang menjadi Desember 2015, terdaftar di
kementerian Keuangan dengan Nomor Register /Grant ID
71465701/LBAU0023;
Bantuan ini merupakan hibah langsung, dikelola sendiri oleh negara donor
dan danannya tidak dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
Pemerintah Republik Indonesia. namun sesuai dengan ketentuan yang
berlaku setiap tahun harus dilaksanakan pengesahan pendapatan hibah dan
pengesahan belanja hibah oleh Kementerian Keuangan.
Bantuan hibah ini digunakan untuk : 1) Strengthening Veterinary Systems
Within the MOA; 2) Strengthening InformationManagement, Laboratory and
Quarantine Function; 3) Support for Animal Health Services at the Sub-
national Level (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat) dan Program management.
Sampai dengan berakhirnya masa berlaku NPHL ternyata alokasi dana hibah
belum terserap secara keseluruhan, sehingga atas kesepakatan kedua belah
pihak untuk memanfaatkan sisa dana secara optimal maka masa berlaku
NPHL diperpanjang sampai dengan Desember 2015.
Perkembangan terakhir bahwa sampai akhir bulan Juni 2015 semua
kegiatan teknis yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik, dengan
demikian sisa waktu dari bulan Juni sampai dengan Desember 2015 akan
dimanfaatkan untuk penyelesaian administrasi bantuan hibah. Khususnya
penyelesaian pengesahan pendapatan dan belanja hibah tahun 2015.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
44
Sedangkan pengesahan pendapatan dan belanja hibah tahun sebelumnya
adalah :
Tahun 2014 sebesar AUD $ 860,813 Rp. 59.704.043.422,-
Tahun 2013 sebesar AUD $ 6,014,699 Rp. 64.606.708.867,-
Tahun 2012 sebesar AUD $ 4,534,718 Rp. 42.345.514.114,-
Berdasarkan pemantauan dilapangan diketahui bahwa kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan proyek ini mendapat respon positif dari para petugas di
daerah dan masyarakat dengan harapan proyek ini bisa diperpanjang lagi
bahkan perlu di replikasi lagi ke daerah – daerah lain. Untuk itu masih
dilakukan pembahasan – pembahasan lebih lanjut dengan pihak Aus AID
tentang kemungkinan perpanjangan proyek ini.
3. Project on Capacity Development of Animal Health Laboratory and
Enhancement of Regional Animal Health Structure Toward Safer Community
for Both Animal And Human” .
Alokasi dana untuk proyek ini besarnya 250,026,000 Yen Jepang merupakan
bantuan hibah langsung dari JICA Jepang ditambah dengan alokasi dana
pendamping sebesar Rp. 2.600.000 untuk 4 tahun anggaran.
Bantuan hibah ini didasari oleh Naskah perjanjian Luar negeri (NPHLN) yang
ditanda tangani pada tanggal 4 Juli 2011 dan berlaku sampai dengan Juni
2015, terdaftar di kementerian Keuangan dengan Nomor Register 71723301;
Bantuan ini merupakan hibah langsung, dikelola sendiri oleh negara
donor dan danannya tidak dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan
anggaran Pemerintah Republik Indonesia. namun sesuai dengan
ketentuan yang berlaku setiap tahun harus dilaksanakan pengesahan
pendapatan hibah dan pengesahan belanja hibah oleh Kementerian
Keuangan. Untuk pengesahan tahun 2014 dan 2015 masih dalam
proses, sedangkan tahun 2012 dan 2013 telah diselesaiakan
pengesahan pendapatan dan belanja hibah di Kementerian
Keuangan.Dalam rangka mendukung program pemerintah
memberantas penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis
seperti Avian Influenza, Brucellosis, Anthrax, Rabies, Leptospira dan
lainnya, BBPMSOH telah dilengkapi 2 unit laboratorium BSL-3 dan 2
unit laboratorium ABSL-4 agar dapat melakukan pengujian vaksin-
vaksin zoonosis. Keberadaan laboratorium ini sangat mendukung dalam
menjamin mutu produk vaksin hewan zoonosis sehingga vaksin yang
beredar di Indonesia terjamin mutunya, aman dan berkhasiat.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
45
12. Akuntabilitas Keuangan
Alokasi Anggaran
Anggaran kegiatan fungsi kesehatan hewan TA. 2015 dialokasikan
sebesar Rp. 400.432.801.000,- baik untuk pusat, Unit Pelaksanan Teknis
Lingkup Kesehatan Hewan maupun dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
Realisasi Keuangan
Realisasi anggaran kegiatan fungsi kesehatan hewan TA. 2015 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 319.962.866.569
atau 79,90 % dari total anggaran Rp 400.432.801.000. Realisasi anggaran
per Unit Kerja, Jenis Belanja adalah sebagai berikut :
(1) Realisasi Per Kewenangan
Berdasarkan kewenangan realisasi anggarannya sebagai berikut : realisasi
kantor pusat sebesar Rp. 59.149.487.487 atau tercapai 89,54% dari pagu
Rp. 66.062.651.000; Kantor daerah sebesar Rp. 260.813.379.082 atau
tercapai 78% dari pagu Rp 334.370.150.000.
Dekonsentrasi persatuan kerja sebesar Rp 124.214.044.369 atau tercapai
89,63% dari pagu Rp. 136.858.267.000., yaitu pada Dinas Pertanian Dan
Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, anggaran 569.429.000 Realisasi
273.996.479 atau 48,12%, Dinas Pertanian Dan Peternakan Propinsi
Sulawesi Barat anggaran 1.691.500.000 Realisasi 1.563.645.119 atau
92,44%, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat
anggaran 736.340.000 Realisasi 736.280.000 atau 99,99%, Dinas
Pertanian, Kehutanan, Dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau anggaran
823.445.000 realisasi 623.448.200 atau 75,71%, Dinas Perkebunan
Dan Peternakan Provinsi Gorontalo anggaran 1.350.829.000 realisasi
1.332.653.250 atau 98,65%, Dinas Pertanian, Dinas Pertanian,
Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
anggaran 1.029.820.000 realisasi 991.548.050 atau 96,28%, Dinas
Pertanian Dan Peternakan Provinsi Banten anggaran 1.869.865.000
realisasi 1.672.779.200 atau 89,46%, Dinas Pertanian Provinsi Maluku
Utara anggaran 2.022.530.000 realisasi 2.012.205.500 atau 99,49%, Dinas
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu anggaran
4.909.630.000 realisasi 4.463.197.978 atau 90,91%, Dinas Peternakan
Dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua anggaran 953.590.000 realisasi
946.445.815 atau 99,25%; Dinas Peternakan Prov. Nusa Tenggara Timur
anggaran 14.466.330.000 realisasi 14.267.821.429 atau 98,63%; Dinas
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
anggaran 4.489.369.000 realisasi 4.173.867.201 atau 92,97%; Dinas
Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta anggaran 1.240.590.000
realisasi 1.164.839.349 atau 93,89%; Dinas Peternakan Provinsi Jawa
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
46
Barat anggaran 4.921.380.000 realisasi 3.297.753.240 atau 67,01%; Dinas
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah anggaran
4.184.720.000 realisasi 3.814.880.624 atau 91,16%; Dinas Pertanian
Provinsi D.I. Yogyakarta anggaran 2.401.790.000 realisasi 2.269.102.198
atau 94,48%; Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur anggaran
4.973.820.000 realisasi 4.384.029.633 atau 88,14%; Dinas Kesehatan
Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh anggaran 5.526.084.000 realisasi
4.394.187.390 atau 79,52%; Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Sumatera Utara anggaran 5.855.418.000 realisasi 5.179.339.530
atau 88,45%; Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera
Barat anggaran 3.988.185.000 realisasi 3.740.740.127 atau 93,80%; Dinas
Pertanian Dan Peternakan Provinsi Riau anggaran 2.794.760.000 realisasi
2.494.670.100 atau 89,26%; Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Jambi anggaran 1.810.677.000 realisasi 1.736.545.800 atau
95,91%; Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan anggaran
1.848.360.000 realisasi 1.793.349.975 atau 97,02%; Dinas Peternakan
Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung anggaran 4.029.620.000
realisasi 3.834.824.175 atau 95,17%; Dinas Peternakan Dan Kesehatan
Hewan Propinsi Kalimantan Barat anggaran 1.609.890.000 realisasi
1.497.655.000 atau 93,03%; Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Tengah anggaran 1.934.340.000 realisasi 1.779.238.400 atau
91,98%; Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan anggaran
3.098.840.000 realisasi 1.505.753.892 atau 48,59%; Dinas Peternakan
Provinsi Kalimantan Timur anggaran 2.184.370.000 realisasi 2.111.412.070
atau 96,66%; Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
anggaran 5.504.020.000 realisasi 4.920.425.840 atau 89,40%; Dinas
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Tengah anggaran
4.641.420.000 realisasi 4.171.978.550 atau 89,89%; Dinas Peternakan
Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan anggaran
10.081.417.000 realisasi 8.953.985.925 atau 88,82%; Dinas Pertanian Dan
Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara anggaran 3.315.920.000 realisasi
3.026.388.200 atau 91,27%; Dinas Pertanian Provinsi Maluku anggaran
2.351.850.000 realisasi 2.281.284.750 atau 97,00%; Dinas Peternakan
Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali anggaran 4.692.420.000 realisasi
4.362.082.750 atau 92,96%; Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Nusa Tenggara Barat anggaran 4.489.369.000 realisasi
4.173.867.201 atau 92,97%; Dinas Peternakan Prov. Nusa Tenggara Timur
anggaran 14.466.330.000 realisasi 14.267.821.429 atau 98,63%.
Dekonsentrasi pada UPT Pusat adalah sebesar Rp. 278.760.763.363 atau
tercapai 91.47% dari pagu Rp. 304.908.075.000., yaitu Balai Penyidikan
Dan Pengujian Veteriner Subang anggaran 18.678.201.000 realisasi
17.456.350.215 atau 93,46%; Balai Besar Pengujian Mutu Dan Sertifikasi
Obat Hewan anggaran 18.384.033.000 realisasi 17.664.541.599 atau
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
47
96,09%; Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta anggaran
85.207.536.000 realisasi 78.139.801.697 atau 91,71%; Pusat Veteriner
Farma Surabaya anggaran 40.140.272.000 realisasi 36.842.143.591 atau
91,78%; Balai Veteriner Medan anggaran 25.354.220.000 realisasi
23.817.215.495 atau 93,94%; Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner
Regional II Bukittinggi anggaran 19.747.632.000 realisasi 17.524.643.249
88,74%; Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar
Lampung anggaran 21.060.622.000 realisasi 18.986.456.263 atau 90,15%;
Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional V Banjar Baru
anggaran 20.585.342.000 realisasi 18.720.117.559 atau 90,94%; Balai
Besar Veteriner Maros, Sulawesi Selatan anggaran 28.016.167.000
realisasi 25.821.266.896 atau 92,17%; Balai Besar Veteriner Denpasar
anggaran 27.734.050.000 realisasi 23.788.226.799 atau 85,77%.
(2) Realisasi Per Kegiatan
Realisasi anggaran per kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pengendalian dan penanggulangan rabies
2. Pengendalian dan penanggulangan AI
3. Biosekuriti perunggasan
4. Pengendalian dan penanggulangan Brucellosis
5. Pengendalian dan penanggulangan antrax
6. Pengendalian dan penanggulangan Hog Cholera
7. Pengendalian dan penanggulangan Jembrana
8. Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau
9. Pengendalian dan penanggulangan penyakit parasiter
10. Pengendalian dan penanggulangan penyakit bakterial lainnya
11. Sistem Kesehatan Hewan Nasional
12. Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik
13. Pengamatan Penyakit Hewan
14. Pengawasan Obat Hewan
15. Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan
16. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan
17. Operasional Pengujian Veteriner di Lab. Veteriner Daerah
18. Hibah dan Bantuan Luar Negeri
Hambatan dan Kendala
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
48
Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan
tahun 2015 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara
umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang
dijumpai antara lain:
a. Aspek Manajemen dan Administrasi
1) Revisi anggaran yang disebabkan adanya kebijakan penghematan
sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat;
2) Kebijakan penghematan anggaran, menyebabkan beberapa target
kegiatan tidak dapat tercapai;
3) Proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang
dilaksanakan di daerah (propinsi, kabupaten dan UPT) pada
beberapa kegiatan mundur dari jadwal dan tidak dapat dilaksanakan;
4) Proses pelelangan umum untuk pengadaan barang di daerah
dilaksanakan melalui pelayanan satu atap, bila terjadi gagal lelang
akan memerlukan waktu yang cukup panjang;
5) Persiapan daerah terlambat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan
baik penetapan pengelola keuangan dan pelaksanaan tender.
b. Aspek Teknis
PPeenniinnggkkaattaann ssttaattuuss kkeesseehhaattaann hheewwaann,, ppeerrmmaassaallaahhaann uuttaammaa yyaanngg ddii
hhaaddaappii tteerrkkaaiitt ppeemmbbeebbaassaann wwiillaayyaahh ppeennyyaakkiitt rraabbiieess aannttaarraa llaaiinn mmaassiihh
kkuurraannggnnyyaa kkeetteerrsseeddiiaaaann vvaakkssiinn ddii bbeebbeerraappaa wwiillaayyaahh kkaarreennaa
kkeetteerrllaammbbaattaann kkeetteerrllaammbbaattaann aattaauu ppeennyyeeddiiaaaann vvaakkssiinn ddaann kkuurraannggnnyyaa
SSDDMM kkeesseehhaattaann hheewwaann sseerrttaa bbeelluumm tteerrsseeddiiaannyyaa vvaakkssiinn aannttii rraabbiieess
yyaanngg ccuukkuupp bbaaggii ppeettuuggaass ddeennggaann rreessiikkoo ttiinnggggii mmaauuppuunn kkoorrbbaann,, kkuuaalliittaass
vvaakkssiinn yyaanngg kkuurraanngg bbaaiikk kkaarreennaa bbeelluumm tteerrsseeddiiaannyyaa rraannttaaii ddiinnggiinn yyaanngg
sseessuuaaii.. MMaassaallaahh ppeennggaannggggaarraann yyaanngg bbeelluumm tteeppaatt jjuuggaa mmeerruuppaakkaann
kkeennddaallaa uuttaammaa sseehhiinnggggaa aannttaarraa ppuussaatt ddaann ddaaeerraahh bbeelluumm aaddaa
ssiinnkkrroonniissaassii..
KKeennddaallaa yyaanngg ddiihhaaddaappaaii ddaallaamm ppeennaannggaannaa ddaann ttiinnddaakk llaannjjuutt tteerrkkaaiitt
ppeennyyaakkiitt AAvviiaann IInnfflluueennzzaa ((AAII)) yyaaiittuu bbeelluumm ddiitteerraappkkaannnnyyaa ssttrraatteeggii
bbiioosseeccuurriittii ddaann llaalluu lliinnttaass sseessuuaaii ddeennggaann SSOOPP ddaann ppeerrlluu aaddaannyyaa
ssuurrvveeiilleennss bbeerrkkeellaannjjuuttaann..
PPeerrmmaassaallaahhaann ddaallaamm kkeeggiiaattaann ppeennaannggaannaann ggaanngggguuaann rreepprroodduukkssii
tteerrkkeennddaallaa ppaaddaa kkuurraannggnnyyaa SSDDMM tteekknniiss ddii kkaabbuuppaatteenn// kkoottaa,, mmaassiihh
tteerrddaappaattnnyyaa sseebbaaggiiaann uunniitt--uunniitt ppuusskkeesswwaann yyaanngg bbeelluumm aaddaa ddookktteerr
hheewwaann ddaann aattaauu ppaarraammeeddiikk vveetteerriinneerr.. SSeeddaannggkkaann kkeennddaallaa uuttaammaa ppaaddaa
ppeenniinnggkkaattaann mmuuttuu oobbaatt hheewwaann yyaaiittuu kkuurraannggnnyyaa aallookkaassii aannggggaarraann bbaaiikk
uunnttuukk ppeennggaawwaassaann mmuuttuu,, ppeerreeddaarraann oobbaatt hheewwaann mmaauuppuunn ppaaddaa
ppeennyyuussuunnaann ppeerraattuurraann oobbaatt hheewwaann..
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
49
Upaya dan Tindak Lanjut
Alokasi perjalanan dinas dalam rangka penilaian kelayakan izin usaha obat
hewan yang sangat minim, tidak sebanding dengan banyaknya
permohonan yang masuk ke Direktorat Kesehatan Hewan
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana
diuraikan di atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain
a. Penanganan dan tindak lanjut permasalahan terkait rabies yaitu:
Alokasi vaksin rabies stok pusat pada daerah yang memerlukan
Perlunya monitoring dana dekon yang lebih efektif
Pelatihan bagi kader/tenaga penyuluh lapangan atau petugas
lainnya terkait penanganan rabies
Perlunya mentoring dan sinkronisasi terhadap penganggaran pusat
dan daerah
Koordinasi dengan kementerian kesehatan/dinas kesehatan terkait
penyediaan VAR bagi petugas ataupun sosialisasi tentang
perlunya penganggaran pembelian VAR
b. Penanganan dan tindak lanjut permasalahan terkait Avian Influenza
(AI) adalah Penerapan strategi biosekuriti rantai pasar unggas dan
pengawasan lalu lintas terus dioptimalkan sesuai dengan SOP
pengendalian AI. Surveilans penyakit secara berkelanjutan sampai
dengan bebas kasus penyakit.
c. Dalam mengatasi permasalahan, maka Direktorat Kesehatan Hewan
telah melakukan rekruitmen Tenaga Harian Lepas untuk Medik
sejumlah 542 orang dan Paramedik Veteriner sejumlah 457 orang.
d. Penanganan dan tindak lanjut permasalahan terkait Pengawasan Obat
Hewan yaitu:
Melalui usulan RKAKL TA 2016 sudah diusulkan peningkatan
anggaran terkait pengawasan mutu dan peredaran obat hewan
baik ditingkat pusat maupun daerah.
Pada tahun 2016 diusulkan untuk percepatan proses
pembangunan dan integrasi sistem secara terpadu.
Melalui revisi anggaran Ditkeswan dan alokasi anggaran oleh Tata
Usaha Ditkeswan.
Dialokasikan dana dekonsentrasi pengawasan obat hewan untuk
daerah tahun 2016
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
50
13. Akuntabilitas Keuangan
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
51
C. Akuntabilitas Keuangan
Realisasi berdasarkan sasaran strategis Direktorat Kesehatan Hewan
Sasaran strategis Indikator
Kinerja
Program Komponen Anggaran
Pagu (000) Realisasi (000) %
(1) (2) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya
pelaksanaan
pencegahan dan
pemberantasan
PHM
Pelaksanaan
vaksinasi dan
pengobatan
Penguatan
Sistem
Kesehatan
Hewan
(vaksin/obat
dalam dosis)
Kesiagaan
Wabah PHM
Kesiagaan Wabah PHM
15.906.290.000 12.214.737.940
84,26
Pengendalian dan Penanggulangan Antrax
2.867.465.000 1.732.867.652 60,43
Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
42.224.968.000 34.091.772.359 80,74
Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis
7.537.265.000 4.603.040.820 61,07
Pengendalian dan Penanggulangan Hog Cholera
5.572.717.000 3.895.760.040 69,91
Pengendalian dan Penanggulangan Jembrana
1.480.800.000 1.059.247.700 71,53
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter
6.379.983.000 5.274.847.542 82,68
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Viral Lainya
70.000.000 59.500.000 85,00
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya
8.870.245.000 6.821.363.718 76,90
Pengendalian dan Penanggulangan AI
10.434.561.958 77,55
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
52
13.429.483.000
Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan
Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan
2.702.609.000 1.808.119.757 66,90
Operasional Pelayanan
Kesehatan Hewan di Puskeswan
8.091.260.000 6.314.994.662 78,05
Sistim Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS)
20.752.236.000 15.764.372.776
66,98
Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi / Kerbau
Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau
110.755.838.000 92.252.003.396 83,29
Pengawasan
Obat Hewan
Pengawasan Obat Hewan
2.166.322.000 1.674.995.621 63,24
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
4.565.000.000 4.024.141.048 75,90
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Obat Hewan
2.650.000.000 2.639.990.090 99,40
Peningkatan Produksi,Obat Hewan dan bagan Biologik
4.927.164.000 4.588.731.670 93,13
Peningkatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik (BLU)
6.829.170.000 3.327.240.489 48,72
Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Obat Hewan
6.011.432.000 5.921.422.018
79,86577
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
53
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan hewan
Penye-diaan
tenaga/
petugas
lapang seperti
medik dan
para-medik
Tenaga Harian
Lepas Pelayanan Kesehatan Hewan
Tenaga Harian Lepas
Pelayanan Kesehatan Hewan
26.825.986.000 24.090.222.600 89,80
Penguatan
Surveillans
penyakit hewan
Surveilans Investigasi Wabah Penyakit Hewan Menular
4.433.777.000 3.978.363.605 91,61
Penguatan Pengujian dan Penyidikan Veteriner
15.952.826.000 13.773.828.107 88,62
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies
3.608.403.000 3.365.397.243 93,27
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza
4.611.739.000 4.280.659.971 92,82
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis
2.684.519.000 2.451.430.573 91,32
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax
1.374.763.000 1.075.573.030 78,24
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Cholera
2.303.235.000 2.092.615.168 90,86
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral
1.824.053.000 1.739.950.314 95,39
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial
970.550.000 935.642.678 96,40
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Parasiter
2.038.142.000 1.902.612.629 93,35
Penyidikan dan Pengujian Gangguan Reproduksi
5.834.364.000 4.805.646.529 82,37
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
54
Surveilans Penyakit Hewan di UPT
3.721.400.000 3.494.033.459 78,80
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Pengujian Veteriner
18.111.705.000 16.862.047.570 94,25
Pengamatan Penyakit Hewan
12.137.627.000 9.277.148.230 76,43
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Eksotik Perbatasan Negara dan Antar Wilayah
2.114.165.000 1.568.284.690 74,18
Operasional Pengujian Veteriner di Lab.Veteriner Daerah
1.098.625.000 838.860.790 76,36
Perlindungan
hewan terhadap
penyakit eksotik
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Eksotik Perbatasan Negara dan Antar Wilayah
2.156.769.000 1.983.179.278 91,95
Hibah dan Bantuan
Luar Negeri
Hibah dan Bantuan Luar Negeri
14.839.906.000 2.943.658.849 19,84
TOTAL
400.432.801.000
319.962.866.569 79,90
Tabel 11. Realisasi Pagu Anggaran Direktorat Kesehatan Hewan
Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 400.432.801.000 . Realisasi Pagu Anggaran Tahun : Rp. 319.962.866.569
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
55
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Secara umum kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan telah memenuhi tugas
pokok dan fungsi yang dibebankan pada tahun 2015. Kegiatan seperti
penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan perumusan standar, norma, kriteria
dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang
pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan,
Penguatan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan
obat hewan, telah dilaksanakan dengan baik. Demikian juga kegiatan teknis
yang menjadi tanggung jawab pusat terkait penanggulangan penyakit hewan
menular juga telah dilaksanakan dengan baik. Dari target kinerja Direktorat
Kesehatan Hewan telah terealisasi 108.11% sedangkan dari target anggaran
terealisasi sebesar 79,90%.
PPeenniinnggkkaattaann ssttaattuuss kkeesseehhaattaann hheewwaann yyaanngg ddiittaarrggeettkkaann 336600 kkaabbuuppaatteenn//kkoottaa ddaarrii
551144 kkaabbuuppaatteenn//kkoottaa ((7700%%)) tteerreeaalliissaassii 339944 kkaabbuuppaatteenn//kkoottaa ((7766,,6655%%)) yyaanngg
tteerrggaammbbaarrkkaann ddaarrii kkeebbeerrhhaassiillaann ppeennggeennddaalliiaann ddaann ppeennaanngggguullaannggaann sseerrttaa
ppeemmbbeebbaassaann PPHHMMSS pprriioorriittaass BBrruucceelllloossiiss,, RRaabbiieess,, AAvviiaann IInnfflluueennzzaa ((AAII)) ddaann HHoogg
CChhoolleerraa.. SSeeddaannggkkaann uunnttuukk AAnntthhrraaxx ddiillaakkuukkaann ppeennggeennddaalliiaann ppeennyyaakkiitt..
Disamping itu, prestasi yang telah dicapai Direktorat Kesehatan Hewan dalam
pelaksanaan kinerjanya, antara lain: pembebasan penyakit rabies di Provinsi
Bangka Belitung dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian tentang
Pernyataan Pulau Sumba NTT bebas dari penyakit hewan keluron menular
(brucellosis) pada sapi dan kerbau dengan nomor Kepmentan
52/Kpts/PD.630/1/2015 pada tanggal 19 Januari 2015; Pernyataan Pulau
Madura Jatim bebas dari penyakit hewan keluron menular (brucellosis) pada
sapi nomor Kepmentan 237/Kpts/PD.650/4/2015 pada tanggal 7 April 2015;
Pernyataan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau bebas dari penyakit
anjing gila (Rabies) nomor Kepmentan 239/Kpts/PD.650/4/2015 pada tanggal 7
April 2015; Pernyataan Puluau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi
Bengkulu bebas dari penyakit anjing gila (Rabies) nomor Kepmentan
241/Kpts/PD.650/4/2015 pada tanggal 7 April 2015; Pernyataan Provinsi
Kepulauan Riau bebas dari penyakit anjing gila (Rabies) Kepmentan
240/Kpts/PD.650/4/2015 pada tanggal 7April 2015; Pernyataan Kabupaten
Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat bebas dari penyakit anjing gila
(Rabies) nomor Kepmentan 238/Kpts/PD.650/4/2015 pada tanggal 7 April 2015
serta terbentuknya i-Sikhnas dengan metode sms gateway yang telah
berkembang untuk sarana pelaporan Penyakit Hewan Menular Strategis.
[Pick the date] [Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan
56
Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja meliputi
permasalahan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.
Dari segi Perencanaan :
1. Perencanaan yang belum sesuai
2. Pengalokasian anggaran yang tidak tepat
3. Proses revisi anggaran yang memerlukan waktu
Segi Pelaksanaan :
1. Sebagian besar anggaran merupakan dana dekonsentrasi dan dana tugas
pembantuan
2. Keterlambatan proses pengadaan
3. Kesulitan memenuhi spesifikasi barang tertentu.
Segi Monitoring dan Pelaporan :
1. Masih rendah dan kurang tertibnya penyampaian laporan realisasi fisik
maupun keuangan,
2. Monitoring belum berjalan sesuai dengan target dan belum adanya
mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang jelas.
B. Rencana Tindak Lanjut
Dari permasalahan yang ada maka rencana tindaklanjut yang akan dilakukan ke
depan dalam rangka menghadapi permasalahan yang ada akan dilakukan
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta pelaporan yang bersinergi
serta dengan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang
jelas.
Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2015
dibuat sebagai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Direktorat Kesehatan Hewan.