BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - humas …humas-protokol.papua.go.id/LAKIP 2016.pdf · Humas...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - humas …humas-protokol.papua.go.id/LAKIP 2016.pdf · Humas...
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and
clean government) merupakan prasyarat bagi pemerintah terutama Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat serta upaya pencapaian tujuan dan cita-cita Bangsa dan
Negara.
Dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan satu sistem
pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja yang meliputi Penyusunan Rencana
Strategik (RENSTRA), Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja secara
terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok,
fungsi yang terkait dengan visi dan misi organisasi.
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah atau
laporan kinerja instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi
serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja
dan capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka
peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dimasa mendatang, mewujudkan instansi pemerintah
yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif
terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
LAKIP pada dasarnya merupakan Laporan pelaksanaan RENSTRA dan Renja
SKPD yang sudah ditetapkan. Kinerja yang diukur bertitik tolak dari Renstra SKPD tahun
2013-2018 yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama dan pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun 2016.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua maka Kedudukan Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Papua adalah sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor : 41 Tahun 2015 Pasal 39 Ayat 1 Biro
Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua mempunyai tugas: “Merumuskan bahan
pembinaan dan penyelenggaraan urusan kehumasan dan keprotokolan”.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Biro Humas dan Protokol mempunyai
fungsi:
1. Penyiapan, bahan perumusan pembinaan kehumasan, dokumentasi dan publikasi, protokol,
tata upacara dan pelayanan umum.
2. Pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan publikasi, protokol, tata upacara dan
pelayanan umum.
3. Pelaksanaan ketatausahaan.
Biro Humas dan Protokol terdiri dari:
a. Bagian Humas;
b. Bagian Protokol; dan
c. Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
1. Bagian Humas;
Bagian Humas mempunyai tugas melakukan tugas-tugas kehumasan dan kerjasama
dengan media massa, hubungan antar lembaga dan analisis informasi serta tugas lainnya.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Humas dan Media Massa
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan di bidang penyelenggaraan kehumasan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pembinaan di bidang kerja sama media,
hubungan antar lembaga, dan analisis informasi;
c. Penyiapan bahan perumusan pembinaan di bidang kehumasan; dan
d. Pelaksanaan ketatausahaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 3
Bagian Humas terdiri dari:
a. Sub Bagian Kerjasama Media; mempunyai tugas melakukan pengaturan dan
pembinaan di bidang kerjasama media. Uraian tugas Sub Bagian Kerjasama Media
sebagai berikut :
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Kerjasama Media
berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan
program dan kegiatan SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
2) Melakukan pengumpulan dan penyiapan data, serta memberikan pelayanaan media
massa.
3) Melakukan pemeliharaan hubungan kerjasama dengan media.
4) Melakukan klarifikasi atau bantahan terhadapan pemberitaan media yang tidak
sesuai fakta terkait pemerintahan.
5) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pers dan kerjasama
media.
6) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Kerjasama
Media, dan.
7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; Mempunyai tugas: mengumpulkan bahan
pembinaan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga. Uraian Tugas Sub Bagian
Hubungan Antar Lembaga:
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga
berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan
program dan kegiatan SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
2) Melakukan pengumpulan bahan dan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan
teknis pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainya, Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.
3) Melakukan pengelolaan administrasi dalam penyelenggaraan pengembangan
kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya
baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengembangan kerjasama dan
pelayanan hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 4
lainnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri
maupun luar negeri.
5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Antar
Lembaga, dan.
6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Sub Bagian Analisis Informasi ; Mempunyai tugas melakukan analisis informasi
terkait pemerintahan Provinsi. Uraian Tugas Sub Bagian Analisis Informasi :
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Analisis Informasi
berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan
program dan kegiatan SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
2) Melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam penyelenggaraan analisis informasi.
3) Melakukan penyiapan bahan perumusan analisis informasi.
4) Melakukan analisis informasi terkait pemerintahan Provinsi.
5) Menyerahkan hasil analisis informasi kepada atasan untuk diteruskan kepada
pejabat dan unit kerja yang berwenang.
6) Melakukan pengelolaan informasi sesuai dengan mekanisme kerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
7) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Analisis
Informasi, dan.
8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bagian Protokol.
Bagian Protokol mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan protokol,
perjalanan dan pelayanan tamu pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas diatas
Bagian Protokol mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan penyelenggaraan urusan keprotokolan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pembinaan di bidang pelayanan
perjalanan, tamu, dan acara pimpinan;dan
c. Penyiapan bahan perumusan pembinaan penyelenggaraan keprotokolan.
Bagian Protokol terdiri:
a. Sub Bagian Perjalanan; Sub Bagian Perjalanan Mempunyai tugas: melakukan
pengaturan dan fasilitasi perjalanan dinas Pimpinan. Uraian tugas Sub Bagian
Perjalanan:
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 5
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perjalanan berdasarkan
tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan
kegiatan SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
2) Melakukan pengkoordinasian tugas terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan
perjalanan Pimpinan.
3) Melakukan pengaturan perjalanan Pimpinan.
4) Melakukan penyusunan dan pengaturan jadwal acara perjalanan Pimpinan.
5) Melakukan konsultasi dengan instansi terkait mengenai pengaturan perjalanan
Pimpinan selama berada di daerah.
6) Melakukan pengumpulan permasalahan dalam penanganan perjalanan Pimpinan
untuk mencapai pemecahan.
7) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perjalanan,
dan.
8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sub Bagian Acara; Mempunyai tugas: melakukan pengaturan dan pelaksanaan acara-
acara Pimpinan. Uraian tugas Sub Bagian Acara:
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Acara berdasarkan tugas,
permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan
SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
2) Melakukan penyiapan dan pengaturan tata pelaksanaan upacara pelantikan, rapat
dinas, dan pertemuan resmi.
3) Melakukan penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan upacara.
4) Melakukan pengaturan pelaksanaan acara dengan bagian lain yang berhubungan
dengan kegiatan penyambutan dan akomodasi.
5) Melakukan pengaturan dan penyiapan pengurusan pengawalan tamu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Melakukan pemberian bantuan keprotokolan kepada instansi lain yang
membutuhkan.
7) Melakukan pemeriksaan persiapan penyambutan tamu dan akomodasi.
8) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Acara, dan.
9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 6
c. Sub Bagian Tamu; Sub Bagian Tamu mempunyai tugas: melakukan pengaturan dan
pelaksanaan penerimaan dan pelayanan tamu Pimpinan. Uraian tugas Sub Bagian
Tamu:
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tamu berdasarkan tugas,
permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan
SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
2) Melakukan pengkoordinasian tugas terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan
dan penerimaan tamu Pimpinan.
3) Melakukan pengaturan pelayanan dan penerimaan tamu Pimpinan.
4) Melakukan penyusunan dan pengaturan jadwal acara tamu Pimpinan.
5) Melakukan konsultasi dengan instansi terkait mengenai pengaturan pelayanan tamu
Pimpinan.
6) Melakukan pengumpulan permasalahan dalam penaganan pelayanan tamu
Pimpinan untuk mencapai pemecahan
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tamu, dan.
8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas: mengkoordinasikan
penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi aktivitas Pimpinan. Untuk menyelenggarakan
tugas-tugas sebagaimana di maksud Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai
fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi
aktivitas Pimpinan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pembinaan di bidang dokumentasi dan
publikasi aktivitas Pimpinan, serta penyelenggaraan ketatausahaan Biro; dan
c. Penyiapan bahan perumusan pembinaan di bidang dokumentasi dan publikasi.
Bagian Dokumentasi dan Publikasi terdiri dari:
a. Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas: melakukan dokumentasi dan pengarsipan
berita dan kegiatan Pimpinan. Uraian tugas Sub Bagian Dokumentasi;
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi berdasarkan
tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan
kegiatan SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 7
2) Melakukan pemeliharaan dan penyimpanan sarana dan prasarana serta alat-alat
penerbitan dan dokumentasi.
3) Melakukan penyusunan dan dokumentasi naskah-naskah pidato Pimpinan.
4) Melakukan pengumpulan dan mendokumentasikan informasi terkait aktifitas
Pimpinan.
5) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi,
dan
6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sub Bagian Publikasi;
Sub Bagian Publikasi mempunyai tugas: melakukan pengolahan dan publikasi kegiatan
Pimpinan. Sub Bagian Publikasi mempunyai uraian tugas:
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Publikasi berdasarkan tugas,
permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan
SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
2) Melakukan pengumpulan bahan dan informasi.
3) Melakukan pengolahan bahan dan informasi menjadi bahan publikasi.
4) Melakukan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi.
5) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Publikasi, dan
6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Tata Usaha Biro; Mempunyai tugas
menyelenggarakan, melaksanakan koordinasi perencanaan umum, keuangan,
perlengkapan, asset, kepegawaian, program dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian
Tata Usaha Biro:
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan
tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan
kegiatan SETDA sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SETDA.
2) Melakukan penatausahaan koordinasi perencanaan program Biro.
3) Melakukan pengelolaan adminstrasi keuangan, pengkajian anggaran belanja,
pengendalian administrasi belanja, dan pengelolaan asset.
4) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional,
penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
5) Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 8
6) Melakukan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan.
7) Melakukan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
8) Melakukan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
9) Melakukan pengkajian bahan Rencana Strategis, rencana kerja, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
11) Melakukan pengelolaan informasi Biro.
12) Melakukan sinkronisasi, koordinasi, evaluasi monitoring Biro.
13) Melakukan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan Biro.
14) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
Biro, dan
15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Struktur Organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua terdiri dari:
Kepala Biro Humas dan Protokol, membawahi :
a. Bagian Humas;
1) Sub Bagian Kerjasama Media
2) Sub Bagian Hubungan Antarlembaga
3) Sub Bagian Analisis Informasi
b. Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
1) Sub Bagian Dokumentasi
2) Sub Bagian Publikasi
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro
c. Bagian Protokol
1) Sub Bagian Perjalanan
2) Sub Bagian Tamu
3) Sub Bagian Tata Acara
d. Fungsional tertentu (Pranata Humas dan Arsiparis)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 9
Lampiran IV : Perda Prov. Papua
Nomor : 11 Tahun 2015
Tanggal : 7 November 2015
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV. PAPUA
C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang
dihadapi Biro Humas dan Protokol. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa
hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan
kekuatan yang dimiliki, Biro Humas dan Protokol berusaha untuk memanfaatkan berbagai
peluang yang ada untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.
Adapun kondisi dan persoalan tersebut di antaranya sebagai berikut :
a. Internal SKPD
1) Lemahnya disiplin pegawai dan etos kerja.
2) Minimnya data dan informasi yang tersedia.
3) Kurangnya koordinasi/kerjasama antar bagian.
4) Kompetensi pegawai yang kurang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan
(kompetensi/ kualitas pegawai (SDM) rendah). Seperti fotografer, cameramen, penulis
naskah dan press realese, broadcast, layout, pengelola web, perencana program dan
kegiatan, pranata humas.
5) Sarana dan prasarana operasional belum memadai (misalnya: ruang kerja yang kurang
luas, minimnya peralatan antara lain: meja kursi, komputer, laptop, kamera, alat
perekam, dan peralatan teknologi informasi lain, kendaraan).
KEPALA BIRO
KABAG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
KABAG PROTOKOL
KABAG HUMAS
KELOMPOK JAB FUNGSIONAL
KASUBBAG ANALISIS INFORMASI
KASUBBAG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
KASUBBAG KERJASAMA MEDIA
KASUBBAG DOKUMENTASI
KASUBBAG PERJALANAN
KASUBBAG PUBLIKASI
KASUBAG TAMU
KASUBBAG TATA USAHA BIRO
KASUBBAG ACARA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 10
6) Sering berubahnya jadwal acara, menyebabkan terhambatnya pelayanan.
b. Eksternal SKPD
1) Adanya tupoksi yang mirip dengan SKPD lain.
2) Minimnya koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemprov Papua.
3) Tuntutan publik akan penyediaan informasi yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi
oleh birokrasi/badan publik.
4) Kebebasan pers yang berkembang, sehingga perlu adanya counter yang aktif dan
berimbang dari humas pemda.
5) Tuntutan akan penyediaan layanan pengaduan masyarakat terkait kerja dan kinerja
pemda.
6) Kurangnya daya dukung regulasi yang mengatur tentang pedoman pelayanan informasi.
7) Belum terwujudnya koordinasi dan integrasi yang baik dalam pengelolaan dan
pemanfaatan data dan informasi strategis, pengembangan sistem informasi dan jaringan
komunikasi, media layanan informasi publik, fasilitas layanan pengamanan kelancaran
berita dan informasi yang dikecualikan
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi SKPD, setidaknya terdapat 7 (tujuh) strategi
yang dapat dilakukan agar kinerja Biro Humas dan Organisasi bisa ditingkatkan dalam kurun
lima tahun ke depan, yaitu:
1. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai
kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
2. Peningkatan kualitas SDM dengan dukungan dana yang cukup memadai.
3. Peningkatan sarana dan prasarana operasional.
4. Membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi public dengan memanfaatkan media.
5. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kerjasama dengan media.
6. Memelihara kerjasama yang telah terjalin dengan media (Pemanfaatan media local
dengan muatan lokal sehingga informasi dapat diterima dengan mudah dan baik oleh
public).
7. Pemanfaatan website/homepage dengan tenaga yang profesional/ terlatih.
8. Tersedianya layanan publik yang sesuai dengan SOP dan SPM.
9. Penyediaan dan pendistribusian bahan kontak media berliterasi rendah untuk daerah
terpencil dan terisolir.
10. Membangun dan melihara koordinasi dengan instansi lain terutama dengan DPTIK yang
tupoksinya hampir sama.
11. Membentuk dan mengembangkan jaringan pelayanan informasi di Prov. Papua
(mengoptimalkan kinerja PPID Provinsi Papua).
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 11
12. Membuat inovasi sehingga penyebarluasan informasi dapat mencakup seluruh wilayah
Provinsi Papua sampai ke pedalaman, daerah terluar dan terpencil.
13. Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
seremonial yang melibatkan pimpinan daerah.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya laporan akuntabilitas ini memberikan penkjelasan atas pencapaian kinerja Biro
Humas dan Protokol selama tahun 2016. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan
penetapan kinerja tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja
bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan umum organisasi denga penekanan pada aspek strategis organisasi
serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini berisi uraian singkat/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian
kinerja.
Bab IV Penutup
Bab ini berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa
mendatang yang akan dilakukan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 12
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara.
Sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor : 41 Tahun 2015 Pasal 39 Ayat 1, Biro
Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua mempunyai tugas pokok yaitu: “Merumuskan bahan
pembinaan dan penyelengaraan urusan kehumasan dan keprotokolan”.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Biro Humas dan Protokol mempunyai
fungsi :
1. Penyiapan, bahan perumusan pembinaan kehumasan, dokumentasi dan publikasi, protokol, tata
upacara dan pelayanan umum.
2. Pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan publikasi, protokol, tata upacara dan
pelayanan umum.
3. Pelaksanaan ketatausahaan.
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua berpedoman pada dokumen
perencanaan yang terdapat pada:
1. RPJMD 2013-2018;
2. Renstra Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua;
3. Penetapan Kinerja tahun 2016.
A. RENCANA STRATEGIS BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Dokumen Rencana Strategis Biro Humas dan Protokol mengacu pada RPJMD
Provinsi Papua tahun 2013-2018. Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas dan Protokol
disusun berdasarkan penjabaran penjabaran dari Visi Gubernur Papua yaitu: “Papua Bangkit,
Mandiri dan Sejahtera”, yang disesuikan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan
Protokol. Hal ini sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang didalamnya mengatur tentang tata hubungan kebijakan pembangunan pada Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah serta kebijakan pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah
Daerah.
Dokumen kebijakan Renstra Biro Humas dan Protokol ini juga berlandaskan pada
prinsip-prinsip good governance, paradigma otonomi khusus dan dinamika demokrasi yang
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 13
terus berkembang. Oleh karena itu Rencana Strategis Biro Humas dan Protokol ini juga
berupaya secara optimal turut menciptakan pelayanan masyakarat yang prima pada semua
aspek pelayanan publik sebagai salah satu bentuk implementasi “kontrak politik kepala
daerah dengan masyarakat” sesuai visi dan misi Kepala Daerah. Substansi Rencana Strategis
Biro Humas dan Protokol, sesuai dengan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya lebih
banyak mendukung keseluruhan agenda dan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua.
Seiring dengan diimplementasikannya Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan dokumen RPJMD yang merupakan perencanaan
stratejik Pemerintah Provinsi Papua melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-
2018, maka kedudukan Biro Humas dan Protokol sangat strategis, selain menyampaikan
informasi dan komunikasi pada masyarakat dan sebaliknya (memberikan kanalisasi/saluran
terhadap tuntutan/input dan kepentingan masyarakat), juga ikut memberdayakan potensi
masyarakat dan stakeholders lain pada sektor informasi dan komunikasi dalam arti luas
sehingga terjalin suatu sinergi dalam menjalankan sistem informasi dan komunikasi yang
berkualitas. Pada posisi ini, Biro Humas dan Protokol berfungsi sebagai corong dan fasilitator
Pemerintah Daerah.
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua sebagai lembaga dilingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Papua dengan tugas pokok dan fungsi “Merumuskan bahan
pembinaan dan penyelenggaraan urusan kehumasan dan keprotokolan”, secara
struktural dan fungsional bertugas menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dan
Pembangunan dibidang Informasi, Komunikasi dan pelayanan keprotokolan.
Sesuai dengan misi ke 2 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa serta penguatan otonomi khusus, Biro Humas dan Protokol
mempunyai peranan penting dalam membangun mekanisme komunikasi pemerintah daerah
dengam masyarakat dan stake holder lain agar tetap terjaga sehinga program dan kebijakan
pembangunan akan lebih tepat sasaran. Perkembangan informasi disegala aspek terutama
dinamika pemerintahan dan demokrasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada
tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan
akuntabel. Publik semakin mengerti, kritis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan
pemerintahan. Oleh karena itu lembaga pemerintah dituntut untuk berkinerja baik dan dekat
dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut sistem good governance
dan clean government ini menuntut adanya komunikasi antara pemerintah dan msyarakat
sehingga mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 14
pemerintahan, lebih terjaminnya arus aspirasi dan tersampaikannya kebijakan dan program
pemerintah ke masyarakat. Hal ini juga berkonsekuensi pada perlunya keterbukaan informasi.
Layanan informasi pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain
dengan menggunakan media, baik media cetak, media elektronik maupun media lain yang
dapat diterima oleh publik. Pola komunikasi yang dijalankan pada publik di Provinsi Papua
adalah memanfaatkan berbagai media baik media konvensional maupun tradisional karena
dipandang paling efektif untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan publik juga untuk
menerima input dari stake holders pemerintah daerah selain juga tetap menggunakan media-
media lain sesuai dengan tuntutan arus komunikasi dan informasi di era globalisasi seperti
sekarang ini.
Mengacu pada pemahaman seperti tersebut di atas maka Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Papua menyusun dan menetapkan RENSTRA (Rencana Strategis) Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun (2013-2018) yang
disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Papua dan tupoksi Biro Humas dan Protokol sendiri.
Renstra Biro Humas dan Protokol ini disusun dengan memperhatikan Potensi, Hambatan,
Peluang dan Tantangan serta menggambarkan juga Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program serta
Kegiatan Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua.
Dengan Visi, Misi, dan Strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan dapat
meningkatkan kualitas dan akses Informasi dan Komunikasi yang pada akhirnya mengarah
pada meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran Informasi serta berjalannya Komunikasi dari
dan kepada public melalui satu pintu. Renstra ini juga sekaligus merupakan pedoman umum/
arahan dalam penyelenggaraan segala tugas dan tanggung jawab Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Papua dalam periode 5 (lima) tahun.
Berikut adalah visi misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran,
serta program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua.
1) VISI DAN MISI
Visi adalah cara pandang yang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus
dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran masa depan
yang sifatnya menantang, realistis dan dibutuhkan oleh organisasi.
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua merumuskan visi sebagai berikut :
‘Terdepan dan Profesional dalam Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan menuju
Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 15
Maksud dari visi ini adalah setiap pegawai Biro Humas dan Protokol dituntut untuk
lebih mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tupoksi
yang diembankan kepada Biro Humas dan dan Protokol, sehingga dapat menentukan
bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan menuju apa yang
diamanatkan dalam Visi Pemerintah Provinsi Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan
Sejahtera.
Dalam upaya untuk mencapai Visi sebagaimana tersebut diatas, maka perlu
dijabarkan dalam Misi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua yang bertujuan
untuk mempertajam arah kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan
sebagai kerangka untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan/kebijakan sesuai
kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman.
Misi Biro Humas dan Protokol yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun,
ditetapkan sebagai berikut :
1) Memantapkan tata kerja organisasi dalam penerapan prinsip manajemen Good
Governance dan Clean Government.
2) Menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi, publikasi dan
dokumentasi daerah sebagai pelayan masyarakat.
3) Mensukseskan berbagai program dan kegiatan pemerintah agar terwujud papua
bangkit, mandiri dan sejahtera
2) TUJUAN DAN SASARAN
Untuk menjabarkan atau mengimplementasikan pernyataan Misi maka ditetapkan
suatu tujuan yang harus dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai lima
tahun. Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam lima tahun kedepan adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kinerja Biro Humas dan Protokol dengan meningkatkan prasarana dan
sarana, kualitas SDM, Kebijakan dan Manajemen.
2. Meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan citra
Pemerintah Propinsi Papua dimata masyarakat sehingga akan meningkatkan
kepercayaan kepada pemerintah dan mendorong partisipasi aktif semua pihak
3. Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas pimpinan Pemerintahan Propinsi Papua.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 16
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih
terperinci dan terukur dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai atau dihasilkan.
Sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka menengah adalah sebagai berikut:
1. Terbangunnya kinerja yang baik dan terukur dengan peningkatan Sarana dan
Prasarana penunjang, kualitas SDM dan kebijakan dan manajemen internal
2. Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah Propinsi dengan
masyarakat dan stake holder lainnya.
3. Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program/ kegiatan, dan hasil-
hasil pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Papua serta penyebarluasannya
kepada Publik di Provinsi Papua.
4. Terselenggaranya pelaksanaan suatu acara/upacara yang tertib dan lancar sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 17
Secara visual, visi, misi, tujuan dan sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi Misi Tujuan Sasaran
Terdepan dan
Profesional
dalam
Pelayanan
Kehumasan dan
Keprotokolan
menuju Papua
Bangkit,
Mandiri dan
Sejahtera
1) Memantapkan tata
kerja organisasi
dalam penerapan
prinsip manajemen
Good Governance
dan Clean
Government.
1. Meningkatkan Kinerja Biro
Humas dan Protokol dengan
meningkatkan prasarana dan
sarana, kualitas SDM,
Kebijakan dan Manajemen.
1. Terbangunnya kinerja yang
baik dan terukur dengan
peningkatan Sarana dan
Prasarana penunjang, kualitas
SDM dan kebijakan dan
manajemen internal
2. Meningkatnya nilai SAKIP
2) Menyelenggarakan
tugas dan fungsi
pelayanan
komunikasi,
publikasi dan
dokumentasi
daerah sebagai
pelayan
masyarakat.
2. Meningkatkan komunikasi
dua arah yang efektif dan
efisien dalam mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
transparan dan akuntabel.
3. Terciptanya hubungan timbal
balik yang harmonis antara
Pemerintah Propinsi dengan
masyarakat dan stake holder
lainnya.
3. Meningkatkan citra
Pemerintah Propinsi Papua
dimata masyarakat sehingga
akan meningkatkan
kepercayaan kepada
pemerintah dan mendorong
partisipasi aktif semua pihak,
Mendorong pemanfaatan
Teknologi Informasi untuk
meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan yang lebih
efektif dan efisien.
4. Terciptanya basis data dan
pusat informasi kebijakan,
program/ kegiatan, dan
hasil-hasil pemerintahan dan
pembangunan di Propinsi
Papua serta
penyebarluasannya kepada
Publik di Provinsi Papua.
3) Mensukseskan
berbagai program
dan kegiatan
pemerintah agar
terwujud papua
bangkit, mandiri
dan sejahtera
4. Meningkatkan tertib
pelaksanaan tugas pimpinan
Pemerintahan Propinsi
Papua.
5. Terselenggaranya
pelaksanaan suatu
acara/upacara yang tertib
dan lancar sesuai dengan
ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 18
3) CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Dengan demikian maka diharapkan
akan terwujud kinerja lembaga yang optimal dengan melalui proses yang sistematis dan
terencana. Strategis dan kebijakan disusun berdasarkan factor internal dan eksternal
lembaga, sehingga upaya-upaya yang dilakukan mampu mengeliminir berbagai
permasalahan yang mungkin muncul.
Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan;
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai
kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya;
3. Peningkatan kualitas SDM dan jumlah staf khusus;
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional;
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi;
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup
memadai;
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM;
Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Humas dan Protokol adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal biro dan eksternal;
3. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung kinerja;
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media
kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung
suksesnya kebijakan dan program pembangunan;
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan
terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan lembaga pemerintahan
sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Biro Humas dan Protokol telah menetapkan Indikator Kinerja Utama secara berjenjang,
sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran strategis organisasi.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 19
Penetapan IKU mengacu pada Renstra Biro Humas dan Protokol Tahun 2013-2018. IKU
ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja dalam Renstra yang berfokus pada
perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas organisasi
(internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator
Kinerja Biro Humas dan Protokol yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan
Otonomi Khusus
1. Meningkatnya Kinerja dengan
peningkatan prasarana dan sarana, kualitas
SDM, Kebijakan dan Manajemen.
a. Persentase tersedianya Peralatan gedung kantor
b. Persentase jumlah SDM yang terlatih
2. Terciptanya hubungan komunikasi yang
harmonis, efektif dan intens antara
Pemerintah Daerah dengan publik.,
tersampaikannya kebijakan, program,
kegiatan dan hasil-hasil pemerintahan dan
pembangunan kepada masyarakat sehingga
lebih tepat sasaran
a. Jumlah Berita tentang Papua pada media Online
b. Persentase SKPD yang memanfaatkan media
dalam menyebarkan informasi
1. Cetak
2. Elektronik
c. Jumlah informasi pembangunan daerah yang
disampaikan melalui media
1. Cetak
2. Elektronik
3. Terbangunnya kerjasama dengan media-
media dalam upaya penyebarluasan
informasi pemerintahan dan pembangunan
berbasis keterbukaan informasi yang
akurat, tepat, sederhana dan terjangkau.
a. Jumlah media yang bekerjasama dalam penyebar
luasan informasi
1. Cetak
2. Elektronik
b. Persentase SKPD yang membentuk PPID dan
melaksanakan fungsi PPID
c. Jumlah Pelayanan Informasi oleh PPID Provinsi
1. Jumlah Pemohon Informasi
2. Jumlah Informasi yang dilayani
3. Jumlah Informasi yang tidak dilayani
4. Jumlah sengketa informasi
5. Jumlah Sengketa Informasi yang telah
diselesaikan
4. Terselenggaranya pelaksanaan
acara/upacara yang tertib dan lancar sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku.
a. Jumlah tamu Pemerintah Daerah dalam setahun
b. Jumlah kegiatan/acara yang terselenggara dalam
lingkup Pemerintah Provinsi Papua dalam setahun
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja a. Hasil evaluasi SAKIP
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Perencanaan dan penetapan kinerja merupakan cerminan dari setiap langkah yang
perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 20
dokumen yang akan memberikan gambaran nyata mengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan.
Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi diharapkan akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan SKPD dapat fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan
instansi yang tidak terarah.
Rencana Kinerja Tahunan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun
2016 merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan
daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta indikasi kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud
secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan
kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
Rencana Kinerja ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah
instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar
pencapaian target yang telah ditetapkan.
Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian
kinerja pemerintah pada akhir tahun 2016 karena dapat segera dilakukan perbandingan antara
rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2015
mengacu pada DPA SKPD tahun 2015.
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua telah menetapkan Penetapan
Kinerja Tahunan Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua
TAHUN : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
1. Meningkatnya Kinerja dengan
peningkatan prasarana dan sarana,
kualitas SDM, Kebijakan dan
Manajemen.
a. Jumlah Tersedianya Peralatan gedung kantor 30 unit
b. Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan
41 orang
2. Terciptanya hubungan komunikasi yang
harmonis, efektif dan intens antara
Pemerintah Daerah dengan publik,
a. Jumlah Kabar Papua dan Poster yang tersebar
kepada public
▪ Kabar Papua
1800 explr
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 21
tersampaikannya kebijakan, program,
kegiatan dan hasil-hasil
pememerintahan dan pembangunan
kepada masyarakat sehingga lebih tepat
sasaran
▪ Buku Kliping Pemda
▪ Kliping Khusus Bulanan
▪ Majalah dinding
b. Jumlah kerjasama dengan media cetak dan
elektronik dalam penyediaan space untuk
ekspose paket prospek
▪ TVRI
▪ Papua TV
▪ RRI
▪ Jaya TV
▪ CEPOS
c. Jumlah publikasi program pemerintah di media
▪ Televisi
▪ Radio
d. Jumlah publikasi melalui media lain
▪ Baju kaos
▪ Baliho
▪ Leaflet
▪ Brosur
▪ Poster
▪ Kalender duduk/notes
▪ Tas
▪ Kumpulan peraturan KIP
▪ Agenda Kerja
▪ Profil 3 Tahun Kepemimpinan
▪ Teropong Papua Bangkit tahun ke-3
e. Jumlah peserta yang mengikuti Raker PPID
f. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
penguatan peran bakohumas
g. Jumlah bahan sosialisasi yang tersebar ke
publik
▪ Baju kaos
▪ Baliho
▪ Brosur
▪ Booklet
▪ Tas
▪ Spanduk
▪ Kalender duduk
▪ Baju kaos kerah
▪ Papan Reklame 1 Sisi
h. Jumlah Kliping Media cetak dan Online
i. Jumlah SKPD yang diadvokasi
120 buku
168 buku
960 explr
12 edisi
12 edisi
22 edisi
10 edisi
250 edisi
13 kali
10 kali
4500 buah
150 buah
1000 exp
1800 exp
1000 buah
500 buah
300 buah
700 buku
400 buku
200 buku
200 buku
80 orang
125 orang
4500 buah
100 buah
3300 exp
3000 buah
3000 buah
250 buah
4000 buah
2500 buah
5 buah
12 kali/bulan
12 SKPD
3. Terbangunnya kerjasama dengan media-
media dalam upaya penyebarluasan
informasi pemerintahan dan
pembangunan berbasis keterbukaan
informasi yang akurat, tepat, sederhana
dan terjangkau.
a. Jumlah pidato/Sambutan Gubernur Papua
b. Jumlah Iklan, Ucapan, Advertorial dan Ulasan
Berita di media cetak
▪ Cendrawasih pos
▪ Papua Pos
▪ Pasific Pos
▪ Papua times
▪ Media cetak lain
▪ Bisnis papua
▪ Bintang papua
c. Jumlah kerjasama dengan media cetak
170 buku
14 kali
10 kali
11 kali
10 kali
28 kali
32 kali
32 kali
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 22
Sesuai dengan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dokumen RKT telah selaras
dengan dokumen Renstra yang telah ditetapkan SKPD. Sasaran dalam RKT berorientasi minimal
(output). Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dan
dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah juga telah
digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK) dan telah digunakan sebagai
acuan untuk menyusun anggaran (RKA) tahun berikutnya.
▪ Papua Pos
▪ Pasific Pos
▪ Bisnis Papua
▪ Papua Times
▪ Bintang Papua
▪ Harian Papua
▪ Jubi
▪ Suluh Papua
▪ Papua Bangkit
▪ Papua Baru
▪ Deteksi Pos
▪ Boda Post
▪ Papua News
▪ Kabar Kampung
▪ Lani
▪ Media Suaka
▪ Tabloid Papua Bangkit
▪ Media Pembaruan
▪ Majalah Sindo
▪ Topik
▪ Majalah Pamong Readers
d. Jumlah paket siaran langsung
▪ RRI
▪ TVRI
▪ Jaya TV
250 edisi
250 edisi
250 edisi
250 edisi
250 edisi
100 edisi
100 edisi
100 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
50 hal
20 hal
3000 explr
1 pkt/thn
1 pkt/thn
1 pkt/thn
1 pkt/thn
15 kali
5 kali
5 kali
4. Terselenggaranya pelaksanaan
acara/upacara yang tertib dan lancar
sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku.
a. Persentase meningkatnya Fasilitasi Kegiatan
Protokol Pemerintah Provinsi Papua
b. Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda
Protokol se-Papua
100 %
100 orang
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
6.
7.
a. Hasil evaluasi sakip B
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Adanya Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja.Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Pasal 10 Ayat 1: Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran
pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Biro
Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan visi dan misinya sesuai
dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran pertama yang dijabarkan dalam
sasaran tahunan sangat ditentukan oleh sasaran yang harus dicapai telah dilaksanakan sesuai
dengan perencanaannya atau tidak. Sedangkan pengukuran jenjang selanjutnya adalah untuk
menentukan apakah sasaran yang dicapai sudah mengarah pada tujuan yang akan dicapai.
Pengukuran pencapaian tujuan, baru dapat dilakukan setelah beberapa sasaran tahunan yang
sudah ditentukan telah dicapai.
Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja berorientasi minimal
adalah keluaran (output) atau hasil (outcome). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data
pendukung yang ada. Dalam menentukan hasil evaluasi/capaian kinerja digunakan rumus:
Capaian indikator kinerja = (realisasi/rencana) x 100 %
Hasil capaian indikator tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala ordinal sebagai
berikut:
• 85 s/d 100 = sangat berhasil/baik
• 70 s/d 85 = berhasil/baik
• 55 s/d 70 = cukup berhasil
• 55 = kurang berhasil
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 24
B. Hasil Pengukuran Kinerja
Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung menitikberatkan pada sejauh mana
program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi publik. Dengan indikator
kinerja yang ditetapkan secara mandiri.
Hasil perhitungan kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegaiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Humas dan
Protokol. pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang
sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan,
keluaran dan hasil.
Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran
yang meliputi indikator makro dan mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan
pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat
mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang
bersangkutan.
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:
1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing
kelompok indikator kegaatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran meripakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam RKT, dimana tingkat
pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kegiatan.
Upaya pengukuran kinerja diakui tidak mudah karena hasil capaian suatu indikator
tidak semata mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan
akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program dan kegiatan. Dengan demikian
keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh
satu pihak saja.
Tingkat pencapaian kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua tahun
2016 digambarkan dengan membandingkan tingkat pencapaian indikator program
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKT Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Papua tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut:
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 25
Tabel 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2016 Capaian
(%) Target Realisasi
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya
Kinerja dengan
peningkatan
prasarana dan
sarana, kualitas
SDM, Kebijakan
dan Manajemen.
a. Jumlah Tersedianya Peralatan gedung
kantor
30 unit 25 unit 65
b. Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
41 orang
21 orang
2. Terciptanya
hubungan
komunikasi yang
harmonis, efektif
dan intens antara
Pemerintah Daerah
dengan publik.,
tersampaikannya
kebijakan,
program, kegiatan
dan hasil-hasil
pememerintahan
dan pembangunan
kepada masyarakat
sehingga lebih
tepat sasaran
a. Jumlah Kabar Papua dan Poster yang
tersebar kepada public
▪ Kabar Papua
▪ Buku Kliping Pemda
▪ Kliping Khusus Bulanan
▪ Majalah dinding
b. Jumlah kerjasama dengan media cetak
dan elektronik dalam penyediaan space
untuk ekspose paket prospek
▪ TVRI
▪ Papua TV
▪ RRI
▪ Jaya TV
▪ CEPOS
c. Jumlah publikasi program pemerintah
di media
▪ Televisi
▪ Radio
d. Jumlah publikasi melalui media lain
▪ Baju kaos
▪ Baliho
▪ Leaflet
▪ Brosur
▪ Poster
▪ Kalender duduk/notes
▪ Tas
▪ Kumpulan peraturan KIP
▪ Agenda Kerja
▪ Profil 3 Tahun Kepemimpinan
▪ Teropong Papua Bangkit tahun ke-3
e. Jumlah peserta yang mengikuti Raker
PPID
f. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
penguatan peran bakohumas
g. Jumlah bahan sosialisasi yang tersebar
ke publik
▪ Baju kaos
▪ Baliho
▪ Brosur
▪ Booklet
▪ Tas
▪ Spanduk
▪ Kalender duduk
▪ Baju kaos kerah
▪ Papan Reklame 1 Sisi
1800 explr
120 buku
168 buku
960 explr
12 edisi
12 edisi
22 edisi
10 edisi
250 edisi
13 kali
10 kali
4500 buah
150 buah
1000 exp
1800 exp
1000 buah
500 buah
300 buah
700 buku
400 buku
200 buku
200 buku
80 orang
125 orang
4500 buah
100 buah
3300 exp
3000 buah
3000 buah
250 buah
4000 buah
2500 buah
5 buah
1800 explr
120 buku
168 buku
960 explr
12 edisi
12 edisi
22 edisi
10 edisi
250 edisi
13 kali
10 kali
4500 buah
150 buah
1000 exp
1800 exp
1000 buah
500 buah
300 buah
700 buku
400 buku
200 buku
200 buku
82 orang
125 orang
4500 buah
100 buah
3300 exp
3000 buah
3000 buah
250 buah
4000 buah
2500 buah
5 buah
100
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 26
Dari tabel diatas, jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) dengan kategori
capaian sasaran 1 cukup berhasil, sasaran 2, 3 dan 4 sangat berhasil. Hal ini menunjukkan
bahwa capaian seluruh sasaran program, sasaran 1 tidak mencapai target. Sasaran 2, 3, dan 4
h. Jumlah Kliping Media cetak dan Online
i. Jumlah SKPD yang diadvokasi
12 kali/bulan
12 SKPD
12 kali/bulan
12 SKPD
3. Terbangunnya
kerjasama dengan
media-media
dalam upaya
penyebarluasan
informasi
pemerintahan dan
pembangunan
berbasis
keterbukaan
informasi yang
akurat, tepat,
sederhana dan
terjangkau.
a. Jumlah pidato/Sambutan Gubernur
Papua
b. Jumlah Iklan, Ucapan, Advertorial dan
Ulasan Berita di media cetak
▪ Cendrawasih pos
▪ Papua Pos
▪ Pasific Pos
▪ Papua times
▪ Media cetak lain
▪ Bisnis papua
▪ Bintang papua
c. Jumlah kerjasama dengan media cetak
▪ Papua Pos
▪ Pasific Pos
▪ Bisnis Papua
▪ Papua Times
▪ Bintang Papua
▪ Harian Papua
▪ Jubi
▪ Suluh Papua
▪ Papua Bangkit
▪ Papua Baru
▪ Deteksi Pos
▪ Boda Post
▪ Papua News
▪ Kabar Kampung
▪ Lani
▪ Media Suaka
▪ Tabloid Papua Bangkit
▪ Media Pembaruan
▪ Majalah Sindo
▪ Topik
▪ Majalah Pamong Readers
d. Jumlah paket siaran langsung
▪ RRI
▪ TVRI
▪ Jaya TV
170 buku
14 kali
10 kali
11 kali
10 kali
28 kali
32 kali
32 kali
250 edisi
250 edisi
250 edisi
250 edisi
250 edisi
100 edisi
100 edisi
100 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
50 hal
20 hal
3000 explr
1 pkt/thn
1 pkt/thn
1 pkt/thn
1 pkt/thn
15 kali
5 kali
5 kali
170 buku
14 kali
10 kali
11 kali
10 kali
28 kali
32 kali
32 kali
250 edisi
250 edisi
250 edisi
250 edisi
250 edisi
100 edisi
100 edisi
0 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
40 edisi
50 hal
0 hal
3000 explr
1 pkt/thn
1 pkt/thn
1 pkt/thn
0 pkt/thn
15 kali
5 kali
5 kali
99.4
4. Terselenggaranya
pelaksanaan
acara/upacara
yang tertib dan
lancar sesuai
dengan ketentuan
dan perundang-
undangan yang
berlaku.
a. Persentase meningkatnya Fasilitasi
Kegiatan Protokol Pemerintah Provinsi
Papua
b. Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda
Protokol se-Papua
100 %
100 orang
100 %
100 orang
100
5. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
6.
7.
a. Hasil evaluasi sakip B B 100
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 27
telah mencapai target. Hasil pencapaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2015,
pencapaian ke empat sasaran termasuk dalam kategori sangat berhasil.
Pada tahun 2016, penurunan kinerja terutama pada sasaran 1 disebabkan oleh
pengurangan anggaran pada DPA Perubahan TA 2016 dimana Biro Humas dan Protokol
diminta untuk mengurangi anggaran sebesar 10% yang merupakan ekses dari kebijakan
secara nasional. Dengan demikian, untuk mendukung kebijakan tersebut, diambil keputusan
untuk mengurangi anggaran pada program/kegiatan yang berkaitan dengan sasaran 1 yang
berakibat pada berkurangnya target dari yang telah ditetapkan sebelumnya.
C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Evaluasi dilakukan dengan melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan
pencapaian kinerja tahun berjalan. Dengan melakukan evaluasi atas indikator kinerja dari
mulai kebijakan, program sampai dengan kegiatan, maka diharapkan dapat memberikan
informasi sebagai berikut:
• Penyebab tidak tercapainya target baik yang menyangkut kendala, permasalahan atau
hambatan.
• Pertanggungjawaban penggunaan sumber daya.
• Tingkat efektifitas dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya.
Pencapaian kinerja tersebut dapat digambarkan dan dianalisa sesuai kelompok
sasaran pada tabel 3.2. Sesuai tabel tersebut, data menunjukkan bahwa ada penurunan kinerja
yang signifikan pada sasaran 1. Terjadinya penurunan disebabkan karena pengurangan
anggaran pada tahun berjalan sehingga berdampak pada pengurangan volume kegiatan
terutama kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur. Pada kenyataannya, Biro Humas dan
Protokol sangat membutuhkan peningkatan kualitas SDM dimana kemampuan teknis yang
ada pada saat ini belum dapat memenuhi ritme, volume dan kualitas kerja SKPD. Adapun
kebutuhan peningkatan kualitas SDM tersebut terutama tenaga teknis editing foto/video,
teknologi informasi, penulisan naskah (untuk pemberitaan maupun naskah pidato), layout dan
lainnya. Kebutuhan teknis tersebut tentunya membutuhkan dana yang cukup besar.
Pada sasaran 3, terjadi sedikit penurunan kinerja namun tetap masih dalam kategori
sangat berhasil. Penurunan tersebut terjadi disebabkan karena ada beberapa media yang
sedianya akan bekerja sama dalam pemberitaan yang telah dianggarkan pada DPA namun
kenyataannya karena masalah internal pada media tersebut sehingga tidak dapat terbit.
Dengan demikian, berita/informasi yang seharusnya dapat dicover oleh media tersebut untuk
tersebar ke publik tidak terjadi.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 28
Tabel 3.2 Perbandingan dengan Capaian Sasaran Tahun Sebelumnya
Seperti disampaikan sebelumnya bahwa hasil capaian suatu indikator tidak semata
mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi,
korelasi dan sinergi antara berbagai program dan kegiatan. Dengan demikian keberhasilan
pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh satu pihak
saja. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, hasil pelaksanaannya dapat
disajikan data pada tabel 3.3.
Berdasarkan data tabel 3.3, setelah melakukan advokasi secara intens ke SKPD,
SKPD yang telah membentuk perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID
sebanyak 41 SKPD dari 48 SKPD yang ada. Dengan dibentuknya PPID ini, diharapkan setiap
badan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat membuka informasi seluas-
luasnya kepada publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang
Keterbukaan Infomasi Publik dan peraturan perundangan lain turunan dari Undang-undang
tersebut, termasuk Pergub. Selama 2 tahun terakhir, SKPD dilingkungan Pemerintah dinilai
oleh Komisi Informasi Papua terhadap ketersediaan dan pelayanan infomasi baik secara
manual maupun melalui teknologi informasi (website). Penilaian tersebut juga dilakukan oleh
Komisi Informasi Pusat terhadap PPID Provinsi Papua dimana Biro Humas dan Protokol
sebagai PPID Utama.
Data pada tabel juga menunjukkan bahwa semua SKPD telah menggunakan media
yang bekerja sama dengan Biro Humas dan Protokol dalam mempublikasikan setiap program
dan kegiatan yang dilaksankan baik rutin maupun yang bersifat seremonial. Penggunaan
media tersebut dapat berupa liputan khusus, siaran langsung, publikasi melalui media
cetak/elektronik, iklan/ucapan, advertorial, maupun dialog interaktif melalui RRI dan TVRI.
Sasaran Strategis Capaian Kinerja
tahun 2015
(%)
Capaian Kinerja
tahun 2016
(%)
1 2 3
1. Meningkatnya Kinerja dengan peningkatan prasarana dan sarana,
kualitas SDM, Kebijakan dan Manajemen.
94,23 63
2. Terciptanya hubungan komunikasi yang harmonis, efektif dan intens
antara Pemerintah Daerah dengan publik., tersampaikannya kebijakan,
program, kegiatan dan hasil-hasil pememerintahan dan pembangunan
kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran.
100 100
3. Terbangunnya kerjasama dengan media-media dalam upaya
penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis
keterbukaan informasi yang akurat, tepat, sederhana dan terjangkau.
100 99,4
4. Terselenggaranya pelaksanaan acara/upacara yang tertib dan lancar
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
100 100
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja CC B
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 29
Tabel 3.3 Hasil Capaian dari awal tahun pelaksanaan Renstra
NO DATA SATUAN TAHUN
Keterangan 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah SKPD yang membentuk PPID
1. SKPD SKPD 0 3 11 41 Data akumulasi
tahunan
2. Kab/Kota Kab/Kota 0 0 0 11 Data akumulasi
tahunan
2 Jumlah SKPD yang memanfaatkan
media dalam menyebarkan informasi
SKPD Semua Semua Semua Semua Data akumulasi
tahunan
3 Jumlah media yang bekerjasama untuk
penyebarluasan informasi
Media - 19 19 24 Data akumulasi
tahunan
4 Jumlah wartawan/media yang meliput
dilingkungan pemprov. Papua
Orang - 25 25 26 Data akumulasi
tahunan
5 Jumlah informasi pembangunan daerah
yang disampaikan melalui media dalam
1 tahun
Informasi - 884 1.095 2.084 Data pertahun
6 Jumlah SDM terlatih dibidang protokol Orang - 3 5 0 Data pertahun
7 Jumlah SOP keprotokolan Buah - 0 2 0 Data pertahun
8 Jumlah SDM terlatih dibidang Humas Orang - 3 9 0 Data pertahun
9 Jumlah SOP Humas Buah - 0 1 0 Data pertahun
10 Jumlah Tamu Pemprov Papua dalam
setahun
1. Dalam negeri Orang - 20 56 57 Data pertahun
2. Luar negeri Orang 21 6 12 Data pertahun
11 Jumlah media cetak yang masuk ke
Papua
1. Lokal Media - 12 15 17 Data akumulasi
tahunan
2. Nasional Media - 2 2 3 Data akumulasi
tahunan
3. Internasional (cetak dan elektronik) Media - - 1 0 Data pertahun
12 Jumlah berita tentang Papua melalui
media online dalam setahun
1. Positif Buah 0 1.104 4.112 12.340 Data pertahun
2. Negatif Buah 0 786 10.762 32.914 Data pertahun
3. Netral Buah 0 391 190 11.043 Data pertahun
13 Jumlah pelayanan informasi
1. Jumlah pemohon informasi Orang 1 0 29 47 Data pertahun
2. Jumlah informasi yang dilayani Buah 0 0 690 3422 Data pertahun
3. Jumlah informasi yang tidak
dilayani
Buah 0 0 0 0 Data pertahun
4. Jumlah sengketa informasi Buah 1 0 0 0 Data pertahun
5. Jumlah sengketa informasi yang
telah diselesaikan
Buah 0 1 0 0 Data pertahun
Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kondisi yang ada saat ini Biro
Humas dan Protokol sangat memerlukan tenaga teknis yang handal dibidang IT dan penulisan
naskah publikasi, kameraman/fotografer, MC, editing/layout dan tenaga fungsional pranata
humas. Dengan keterbatasan tersebut, Biro Humas dan Protokol berupaya menyelesaikan
tugas pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan tenaga yang sudah ada, juga menggunakan
beberapa tenaga dari pihak luar. Tentunya kedepan diharapkan bisa memenuhi target
kemampuan SDM sehingga pelaksanaan tupoksi dapat berjalan lebih baik lagi.
Sejak tahun 2014, di Biro Humas dan Protokol dikembangkan sebuah sistem media
online dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Sistem ini dinamakan “Media Monitoring
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 30
Online”, dimana sistem ini bekerja secara otomatis meng-“capture” dan menganalisis berita-
berita online kemudian dikelompokkan menjadi berita yang bernada positif, negatif maupun
netral tentang pemerintahan di Provinsi Papua. Hasil dari Media Monitoring Online
dilaporkan dalam bentuk kliping media kepada Pimpinan untuk dijadikan sebagai bahan
masukan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat dilakukan counter terhadap
pemberitaan media tersebut terutama terhadap berita yang negatif.
Dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2016, tidak banyak kendala berarti
yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan. Pada umumnya, kendala/masalah yang
dihadapi berkaitan dengan kendala teknis dilapangan yang segera diselesaikan sehingga
pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu,
tentunya permasalahan utama tetap berkaitan dengan sumber daya, baik dana, sarana dan
prasarana maupun SDM. Namun Biro Humas dan Protokol tetap berupaya maksimal untuk
pencapaian yang telah dilaksanakan. Kedepan, diharapkan dapat lebih baik lagi.
D. REALISASI ANGGARAN
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, aspek
keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator tersebut. Operasionalisasi kegiatan
dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sumber
pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pada tahun 2016, belanja pada Biro humas dan Protokol terdiri atas belanja tidak
langsung dan belanja langsung.
Realisasi Keuangan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016
sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun
Belanja Langsung (BL) secara keseluruhan mencapai Rp. 31.092.855.456,- (tiga puluh satu
milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh
enam rupiah lima puluh sen) atau 94,91% dari Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
(BTL) dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 32.760.412.170,- (tiga puluh dua milyar tujuh
ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2016, dapat disajikan sebagai berikut:
1. Belanja Langsung
Berdasarkan DPAP Biro Humas dan Protokol Tahun Anggaran 2016, dapat diuraikan
pembiayaan pada tabel berikut :
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 31
Tabel 3.4 Belanja Langsung Tahun 2016
NO URAIAN
PAGU
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN %
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.483.922.000,- 2.416.484.400,- 97,29
1 Penyediaan jasa surat menyurat 48.294.500,- 45.702.500,- 94,63
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
35.750.000,- 6.914.200,- 19,34
3 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 82.480.000,- 82.480.000,- 100
4 Penyediaan alat tulis kantor 367.210.000,- 367.178.500,- 99,99
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
163.250.000,- 163.181.700,- 99,96
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
79.380.000,- 79.200.000,- 99,77
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 118.557.500,- 85.697.000,- 72.28
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000,- 250.000.000,- 100
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar Daerah dalam daerah
1.339.000.000,- 1.336.130.500,- 99,79
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.293.025.000,- 2.073.231.180,- 90,41
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
90.850.000,- 89.191.500,- 98,17
2 Pengadaan peralatan gedung kantor 170.000.000,- 138.160.000,- 81,27
3 Pengadaan Mebeleur 57.500.000,- 57.381.500,- 99,79
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
dinas/Operasional
140.785.000,- 95.680.680,- 67,96
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
144.450.000,- 143.731.000,- 99,50
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabtan 1.689.440.000,- 1.549.086.500,- 91,69
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 179.400.000,- 179.313.400,- 99,95
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
perlengkapannya
179.400.000,- 179.313.400,- 99,95
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
70.000.000,- 65.000.000,- 92,86
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 70.000.000,- 65.000.000,- 92,86
5. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 173.500.000,- 173.500.000,- 100
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
20.000.000,- 20.000.000,- 100
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 40.000.000,- 40.000.000,- 100
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
43.500.000,- 43.500.000,- 100
4 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan
APBD
70.000.000 70.000.000 100
6. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
10.412.727.500,- 10.144.898.477,50 97,43
1 Penerbitan Kabar Papua dan Poster 579.880.000,- 577.168.000,- 99,53
2 Pengumpulan Data dan Penyebaran
Informasi Melalui Website
231.570.000,- 224.370.000,- 96,89
3 Ekspos Paket PROSPEK di Media
Massa
2.325.000.000,- 2.324.978.977,50 100
4 Publikasi Berbagai Kebijakan Pemda 419.880.000,- 415.880.000,- 99,05
5 Publikasi Media Luar Ruang 1.160.470.000,- 1.147.615.000,- 98,89
6 Raker PPID Kabupaten/Kota se Provinsi
Papua
297.157.500,- 297.157.500,- 100
7 Penguatan Peran BAKOHUMAS
Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota
265.690.000,- 194.596.000,- 73,24
8 Pengembangan Hubungan Kerjasama
dengan Unsur Pers dan Lembaga
Lainnya
220.880.000,- 206.880.000,- 93,66
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 32
9 Sosialisasi Program dan Kebijakan
Pembangunan Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua
4.000.000.000,- 3.850.699.000,- 96,27
10 Pengelolaan Analisis Informasi Melalui
Media Cetak dan Online
339.000.000,- 337.785.000,- 99,64
11 Pengembangan Kesekretariatan PPID
Provinsi Papua
416.450.000,- 411.100.000,- 98,72
12 Temu Bakohumas Tingkat Nasional 156.750.000,- 156.669.000,- 99,95
7. Program Kerjasama Informasi dengan
Mas Media
7.156.070.000,- 6.831.988.900,- 95,47
1 Pendokumentasian Sambutan Gubernur 243.750.000,- 243.750.000,- 100
2 Iklan, Ucapan, Advetorial dan Ulasan
Berita Provinsi Papua di Media Cetak
849.400.000,- 847.780.000,- 99,81
3 Pameran Bakohumas dan Komunitas 294.113.000,- 294.113.000,- 100
4 Pengembangan Pengetahuan Jurnalistik
dalam Menunjang Kegiatan Pemerintah
Daerah
290.950.000,- 289.950.000,- 99,66
5 Kerjasama Media Cetak 3.416.400.000,- 3.135.315.000,- 91,77
6 Temu Wicara Pimpinan Daerah dengan
Publik melalui para-para Publik
237.350.000,- 219.350.000,- 92,42
7 Penyebarluasan Visi Misi Gubernur
(Pemprov Papua) Kepada Masyarakat
388.457.000,- 368.357.000,- 94,83
8 Peliputan dan Dokumentasian Kegiatan
Pemprov Papua
367.200.000,- 365.050.000,- 99,41
9 Iklan Layanan di Media Elektronik 470.950.000,- 470.825.900,- 99,97
10 Paket Siaran Langsung di Media
Elektronik
597.500.000,- 597.498.000,- 100
8. Program Peningkatan Pelayanan Protokol
dan Perjalanan
649.560.000,- 646.382.000,- 99,51
1 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
Pemerintah Provinsi Papua
325.080.000,- 322.730.000,- 99,28
2 Rapat Koordinasi Daerah Protokol Se-
Papua
324.480.000,- 323.652.000,- 99,74
TOTAL 23.418.204.500,- 22.530.798.357,50 96,21
Pagu Dana : Rp 23.418.204.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 22.530.798.357.50,- (96,21 %)
UP/GU : Rp 7.668.500.523,-
LS : Rp 15.749.703.977,-
Sisa Dana Disetor/SPD Mati : Rp 887.406.142.50,-
2. Belanja Tidak Langsung
Adapun Realisasi Keuangan pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut:
Pagu Dana : Rp 9.342.207.670,-
Realisasi Keuangan : Rp 8.562.057.099,- (91,65 %)
Sisa Dana per 31 Desember 2016 : Rp 780.150.571,-
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 33
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang dinilai berdasarkan capaian kinerja yang berorientasi
minimal output atau outcome. Dilihat dari hasil evaluasi kinerja yang diperoleh, sasaran 1 cukup
berhasil, sasaran 2, 3 dan 4 sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dari capaian seluruh
sasaran program, sasaran 1 tidak mencapai target sedang sasaran 2, 3, dan 4 telah mencapai
target.
Hasil pencapaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2015, pencapaian 3 sasaran
termasuk dalam kategori sangat berhasil. Sedang penurunan kinerja pada sasaran 1 disebabkan
oleh pengurangan anggaran pada DPA Perubahan TA 2016 dimana Biro Humas dan Protokol
diminta untuk mengurangi anggaran sebesar 10% yang merupakan ekses dari kebijakan secara
nasional.
Dari hasil pencapaian kinerja, hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan
terus guna merespon tuntutan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin tinggi. Hal tersebut
tentu tak terlepas dari dukungan dan kerja keras semua pihak di lingkungan Biro Humas dan
Protokol maupun stake holder secara luas sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Secara umum,
tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun secara responsif telah dilakukan upaya-
upaya yang maksimal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
Setelah melakukan review atas capaian kinerja Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Papua tahun anggaran 2016 atas sejumlah permasalahan/kendala yang dihadapi dan
berbagai upaya pemecahan yang telah dilakukan, seiring dengan problematika yang terus
berkembang, merupakan tantangan bagi Biro Humas dan Protokol untuk meningkatkan kinerja
dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, diklat,
bimtek, kursus, dan lain sejenis.
2. Perlu memperkuat fungsi koordinasi dan komunikasi dengan stake holder;
3. Diperlukan terobosan-terobosan dalam memanfaatkan media-media dalam upaya
penyebarluasan informasi kepada publik
4. Pengembangan jaringan data dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik
sehingga terciptanya good governance dan clean government.
5. Peningkatan dan pengembangan fungsi keprotokolan.
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | LAKIP TAHUN 2016 34
Dengan demikian, harapannya adalah kinerja Biro Humas dan Protokol dapat terus
ditingkatkan dengan melaksanakan tupoksi dan penggunaan sumberdaya serta sumberdana secara
maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak.