BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahthesis.umy.ac.id/datapublik/t14836.pdf · A. Latar...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahthesis.umy.ac.id/datapublik/t14836.pdf · A. Latar...
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Serangan Israel terhadap objek-objek sipil di Lebanon berlangsung
satu bulan sepanjang bulan Juli 2006 dan awal Agustus 2006. Dengan
demikian, penulis membahas masalah ini karena beberapa alasan:
Pertama, pada 2006 pemerintah zionis Israel melakukan
serangan ke Lebanon tanpa alasan yang kuat atau yang dapat dibenarkan
menurut aturan hukum Internasional dan hukum humaniter (misalnya ada
alasan dan bukti bahwa keamanan Israel terancam). Dalam serangan yang
dilancarkan oleh Israel terhadap Lebanon, menimbulkan korban terhadap
warga sipil di Lebanon dan kehancuran bangunan serta infrastruktur yang
terdapat di Lebanon seperti Bandara Internasional Beirut (Rafiq A1-Hariri),
Rumah Sakit di Zafed, Jembatan yang menghubungkan Beirut dan
Damascus, pembangkit tenaga listrik, tempat pengungsian di kota Qana
yang telah menewaskan tidak kurang dari 54 orang penduduk sipil, 37
diantaranya adalah anak-anak. Sekitar 800 orang tewas, belum termasuk
yang luka-luka, kehilangan tempat tinggal, dan yang mengungsi. Tindakan
ini melanggar aturan hukum humaniter seperti yang terdapat dalam
Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 pasal 48 protokol I yang
berbunyi “pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setiap saat harus dapat
membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, antara objek sipil dan
1
2
objek militer dan karena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik
harus mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek-
objek militer”.
Kedua, serangan Israel tidak didukung oleh masyarakat
Internasional. Masalah yang melibatkan beberapa negara baik yang dapat
menimbulkan konflik atau tidak tentunya mendapat perhatian masyarakat
Internasional. Oleh karena itu, otoritas maupun dukungan yang tidak
diberikan tentunya bermakna bahwa tindakan negara itu bertentangan
dengan norma-norma maupun kesepakatan masyarakat secara
Internasional.
Ketiga, serangan yang dilancarkan banyak menggunakan alat-alat
perang seperti bom, terutama senjata pemusnah masal (Weapon Mass
Destruction) yang mengakibatkan banyak korban di Lebanon.
Hukum Humaniter terdiri atas peraturan-peraturan perlindungan
korban perang dan peraturan-peraturan tetang alat dan cara berperang.
Sedangkan ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk
menjamin hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial maupun
budaya. bagi setiap orang.1
Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) disertai
pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam hukum humaniter, telah
menjadi isu sentral dunia dewasa ini, seharusnya menjadi tolak ukur bagi
negara dalam berinteraksi. dengan negara lain. Atas dasar alasan-alasan
1 Arlina Permanasari dkk l999, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, ICRC, , h1m.333.
3
itulah penulis tertarik untuk membahas topik ini dengan judul Pelanggaran
Hukum Humaniter pada serangan Israel ke Lebanon tahun 2006.
“Perang antara Israel dengan Lebanon tejadi bermula ketika
pasukan Hizbullah melakukan serangan udara (dengan nama
Operasi True Promise) ka wilayah kota Shlomi perbatasan Israel
Utara dan menembakkan roket: kearah Angkatan Pertahanan Israel
IDF (Israeli Defence Force). IDF yang sedang melakukan patroli di
perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara
IDF tewas serta ditangkapnya dua tentara lainnya (Ehud
Goldwasser dan Elgad Regev). Tentara Hizbullah juga
menembakkan roket dan mortir secara beruntun ke wilayah utara
Israel lainnya (Kota Shlomi) sebagai suatu pengalihan perhatian
pada waktu yang sama.”2
Israel membalas menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan
penawanan dua tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas
perbatasan. Menurut pejabat Israel, diduga kedua tentara itu dibawa ke
Iran. Hizbullah berercana menggunakan tawanan ini untuk melakukan
pertukaran tawanan dalam membebaskan warga Lebanon dan Palestina
yang ditahan oleh Israel. Serangan besar Israel ini diluar dugaan Hizbullah,
yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan membalasnya dengan
operasi komando untuk balas menculik anggota Hizbullah, seperti yang 2"Lebanon Tolak Draf Resolusi", dalam http://www.suara
merdeka.com/harian/0608/07.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli. 2009, 15:15.
4
sebelumnya pernah dilakukan. Tampaknya, Israel telah lama
mempersiapkan serangan ini atas dukungan dari AS, sebagai penjajakan
untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas kembali dengan
meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.
“Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan
akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel.
Israel menuduh Hizbullah telah meluncurkan 130 roket dalam waktu
48 jam yang menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya
luka-luka. Pada 28 Juni 2006, milisi Hizbullah mengklaim telah
menculik Kopral Gilad Shalit yang berusia 19 tahun untuk
mendesak pamerintah lsrael melepaskan seribu orang tahanan.”3
“Milisi Hizbullah meminta Israel segera menghentikan
agresi militernya di wilayah Palestina. Israel yang sejak awal
menolak berkompromi, melancarkan serangan ke sejumlah kamp
milik Fatah dan Hamas. Termasuk beberapa lokasi yang dicurigai
pontensial untuk melarikan kopral Gilad Shalit dari tempat
penyergapannya di selatan Gaza. Militer Israel memasuki wilayah
Lebanon setelah Kabinet Israel memerintahkan angkatan perangnya
memperluas wilayah operasi hingga ke Tepi Barat dan Jalur Gaza
untuk menghentikun serangan Hamas dan menyelamatkan tentara
yang ditawan oleh pasukan Hizbullah.”4
3 "Perang Lebanon 2006", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon 2006, diakses
26 Juni 2009. 19:00 4 Ibid.
5
“Dalam tujuh malam berturut-turut sejak penculikan
tentaranya, Jalur Gaza digempur serangan udara. Israel berusaha
akan meningkatkan aksi militer untuk membebaskan anggotanya.
Selain dari darat, militer Israel juga menggempur Beirut dari udara.
Sebuah kawasan pinggiran kota yang banyak dihuni. kelompok
Hizbullah hancur. Jembatan di wilayah Akkar, beberapa tempat di
Lembah Bekaa, serta ruas jalan di dekat perbatasan Suriah juga
tidak luput dari serangan peluru kendali Israel.5 Akibatnya,
distribusi makanan dan obat-obatan bagi warga sipil sulit
disalurkan. Menurut Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora,
dalam serangan itu sepertiga dari jumlah korban tewas berusia di
bawah 12 tahun. Satu juta warga Lebanon atau seperempat
populasinya kini kehilangan tempat tinggal.”6
“Selain itu, Israel juga menyerang Lebanon pada tanggal 5-6
Agustus 2006. Israel antara lain menggempur kota Tirus, Nakoura
dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Israel juga menyerang markas
Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) di Lembah
Bekaa. Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya lima
penduduk sipil dan 12 lainnya luka-luka di desa A1-Ansar dekat
Nabatiyeh. Menurut laporan AFP, kelimanya tewas ketika rudal 5 "Israel Bombardir Lebanon", dalam http://student.stttelkom.ac.id/web/break
newa.php?mod=view&id=383, diakses tanggal 12 November 2009 20:10 6 "900 Tewas dalam Serangan Israel ke Lebanon", dalam
http://swaramuslim.net/berita/more.pnp?id=A5288-0-12_-0-_M, diakses tanggal 27 Agustus
2009.12:10.
6
Israel jatuh di sebuah rumah. Selain itu, tiga orang tewas di
Nakoura, Lebanon selatan. Mereka juga tewas akibat tembakan
rudal Israel.”7
“Dari paparan di atas tampak bahwa Israel jelas telah
melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dalam berbagai tindakan
atau aksi militemya terhadap Lebanon. Dalam memperjuangkan
kepentingan nasionalnya, Israel telah menggunakan cara-cara yang
tidak berperikemanusiaan, seperti secara sengaja menghancuran
secara besar-besaran instalasi listrik dan air di samping
infrastruktur, transfortasi yang vital untuk bantuan makanan dan
kemanusiaan.8 Tindakan ini melanggar HAM dan mengabaikan
aturan hukum humaniter seperti yang terdapat dalam Protokol
Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 Pasal 48. Protokol I yang
berbunyi “pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setiap saat harus
dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, antara
objek sipil dan objek militer dan karena itu pula pihak-pihak yang
terlibat dalam konflik harus mengarahkan operasinya semata-mata
hanya untuk menyerang objek-objek militer”.9
“Tindakan Israel juga tidak sesuai dengan doktrin Just War
yang bermakna bahwa ada justifikasi atau alasan pembenaran untuk 7 Ibid. 8 "Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon", dalam
htt.p://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/23/brk,20060823-82461,id.html
diakses 10 Agustus 2009.12:20. 9 Arlina Permanasari dkk,2009, Hukum Humaniter Intemasional, Jakarta, ICRC, hlm.8.
7
melaksanakan serangan, bahwa perang dilakukan berdasarkan
alasan-alasan yang logis dan dapat dibenarkan, bahwa perang
berlangsung secara adil dan seimbang, bahwa perang dilakukan
terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan untuk
menghancurkan atau memusnahkan pihak lawan (suatu negara,
suatu bangsa, etnis dan suku-bangsa, kelompok/oposisi, dll.).”10
“Pada dasamya hukum humaniter bertujuan melindungi
masyarakat dan membatasi akibat yang tidak perlu atau yang
berlebihan, yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa konflik dan
perang seperti pembatasan penggunaan senjata dalam perang dan
adanya perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat maupun
tidak terlibat dalam peperangan seperti penduduk sipil, kombatan,
wanita dan anak-anak. Pada dasamya Hukum humaniter merupakan
sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan
penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata.”11
Dengan demikian, dari sudut pandang ini, bahwa Israel telah
melakukan bentuk-bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam hukum
humaniter sehingga mengakibatkan kehancuran terhadap wilayah dan
kesengsaraan terhadap warga Lebanon. 10 "Serangan Israel ke Lebanon: Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia",
dalam http://conformeast.mul.tiply.com/-joumal (pelanggaran hukum humaniter), diakses 21
Juli 2009. 23:15. 11 "pokok_pokok_HAM_Intl", dalam http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Pokok-pokok
HAM Intl, diakses 17 Juli 2008. 20:26
8
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah di atas, maka
penulis membuat rumusan masalah yaitu:
1. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan
Israel dalam serangannya ke Lebanon tahun 2006?
2. Bagaimana resolusi yang dilakukan PBB terhadap konflik Israel-
Lebanon tahun 2006?
C. Tinjauan Pustaka
Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut international
humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum
perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa
bersenjata (laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini dikenal.
dengan istilah hukum humaniter.12
Menurut Jean-Jacques Rouseau, dijelaskan prinsip-prinsip
perkembangan perang antar negara, diartikan sebagai perang bukanlah
suatu hubungan antar negara, dimana secara individual, karena individu
yang menjadi musuh hanya karena kebetulan, tidak sebagai manusia atau
sebagai warga negara, tetapi sebagai prajurit. Karena tujuan perang adalah
menghancurkan negara musuh, adalah sah secara hukum apabila
membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka
membawa senjata, tetapi segera setelah mereka meletakkannya dan
12 Arlina Permanasari dkk, op.cit., hlm.117.
9
menyerah, mereka bukan lagi musuh, menadi orang biasa, dan tidak lagi
sah secara hukum untuk mengambil kehidupan mereka.13
Selain itu, Rouseau dan Marents menyusun prinsip - prinsip
kemanusiaan dengan memformulasikan prinsip - prinsip pembedaan,
prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip kepentingan
kemanusiaan dan keperluan militer. Bahwa satu-satunya objek yang paling
sah untuk dicapai oleh suatu negara selama masa perang adalah
melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.14 Menurut prinsip ini
objek tersebut akan dilampaui dengan penggunaan yang secara tidak perlu
memperburuk penderitaan orang-orang yang tidak berdaya, atau membawa
kematian tak terhindarkan bagi mereka.
Protokol Tambahan 1977 merinci dan manegaskan kembali prinsip-
prinsip ini, khususnya mengenai prinsip pembedaan, yang berisi pihak-
pihak yang teribat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan
antara penduduk sipil dan kombitan dan antara objek sipil dan objek militer
dan kerena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus
mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek
militer.15
Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum humaniter adalah” bagian
dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban 13 Delegasi ICRC Jakarta, 2009 "Hukum Humaniter Intemasional, ,Jakarta, ICRC, Indonesia, ,
hlm.7. 14 Prinsip Hukum Humaniter", -http://andinur.blogspot.com/2007/09/prinsip-dasar-hukum-
humaniter.html, diakses tanggal 12 November 2009.21:15 15 Ibid.
10
perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri
dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”16
Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-
aturan pokok, yaitu:17
1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai
untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws), cara berperang
yang tercantum dalam Pasal 23 (b) Hague Regulations (HR) yang
melarang membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara
curang atau berkhianat (treacherously). Larangan membunuh atau
melukai musuh yang telah berstatus hors de combat atau yang telah
menyerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23(c) serta
ketentuan dalam Pasal 25 HR mengenai larangan pemboman terhadap
kota, pedesaan, daerah-daerah atau daerah yang tidak dipertahankan.
Konvensi Den Haag tahun 1899 menghasilkan tiga Deklarasi yaitu:
Pertama, melarang penggunaan peluru-peluru. Kedua, peluncurun
proyektil - proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon selama jangka
waktu lima tahun yang berakhir tahun 1905. Ketiga, penggunaan
proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun
dilarang.
16 "Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia”, dalam http: ///www. elsam. or.
id/pdf/kursusham/Hukum diakses tanggal 23 Agustus 2009.12:40 17 Haryomataram, 1994 Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Surakarta Sebelas Maret
University, Press, hlm.1.
11
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan
penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/The Geneva Laws).18
Berkaitan dengan kedudukan dan perlakuan orang-orang yang
dilindungi dalam konflik, mereka berhak akan:19
a. Penghormatan atas diri pribadi,
b. Hak kekeluargaan, keyakinan, praktek keagamaan,
c. Adat-istiadat dan kebiasaan.
Selanjutnya, dalam Pasal 27-34 Konvensi Jenewa ditentukan
tindakan-tindakan yang dilarang yaitu:20
a. Memaksa baik jasmani maupun rohani, untuk memperoleh
keterangan,
b. Menimbulkan penderitaan jasmani,
c. Menjatuhkan hukuman kolektif,
d. Mengadakan intimidasi, terorisme, perampokan,
e. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil,
f. Menangkap penduduk sipil untuk ditahan sebagai sandera.
Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1929 yang disebut sebagai
konvensi Mini,21 pada ayat (1) memerintahkan para pihak yang
bersengketa untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif atau
18 Mochtar Kusumaatmadja dkk, op.cit., hlm.23. 19 Ibid, hlm. 96 20"Sekilas tentang Konvensi Jenewa", dalam http://kelana-tambora.
blogspot.com/2007/03/sekilas-tentangkonvensi-jenewa.html, diakses tanggal 17-November
2009. 22 :30. 21 Frits Kalshoven 1987, Constrain on the Waging of War,Jakarta , ICRC, h1m.59.
12
tidak lagi ikut serta dalam tindakan permusuhan, secara manusiawi
tanpa perbedaan yang merugikan dalam segala keadaan.22 Pasal 3
melarang:
1. Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua
jenisnya,
2. Penyanderaan,
3. Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat
menghina dan merendahkan martabat,
4. Penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang
diumumkan terlebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan secara
lazim yang memberikan jaminan hukum yang diakui karena sangat
dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab.
Pasal ini juga mengharuskan pihak-pihak peserta
memperlakukan korban konflik bersenjata dalam negeri sesuai dengan
prinsip-prinsip yang tercantum dalam ayat (11), dan Pasal 3 ini. bagi
Mahkamah Internasional merupakan asas umum Hukum Internasional.
Pasal ini melarang penjatuhan dan pelaksanaan hukuman tanpa proses
hukum.23
Perlu ditekankan bahwa di dalam Hukum Humaniter
Internasional ada suatu prinsip atau asas yang membedakan atau
membagi penduduk dari suatu negara yang terlibat konflik bersenjata ke
dalam dua golongan, yakni kombatan (combatan) dan penduduk sipil 22 Arlina Permatasari dkk, op.cit., h1m.174. 23 F.Sugeng istanto dkk, ibid, hlm.115.
13
(civilan) . Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut
serta dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah
golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.24
Sedangkan menurut F. Sugeng Istanto, penduduk sipil ialah mereka
yang tidak tergolong kombatan. Penduduk sipil tidak berhak ikut serta
dalam permusuhan. Penduduk sipi1 juga tidak boleh dijadikan sasaran
serara langsung perbuatan perang.25 Menurut Konvensi IV Jenewa
tahun 1949 ada perlindungan umum (general protection), diatur dalam
bagian II. Sedangkan dalam Protokol Tambahan II diatur dalam Bagian
IV tentang penduduk sipil. Bagian ini mengatur tentang perlindungan
umum, bantuan terhadap penduduk sipil, serta perlakuan orang-orang
yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa,
termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pengungsi, orang yang
tidak memiliki kewarganegaraan, anak-anak, wanita dan wartawan.
Selain itu terdapat perlindungan khusus bagi penduduk sipil yaitu
mereka yang umumnya tergabung dalam suatu organisasi sosial yang
melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial, membantu penduduk
sipil lainnya pada waktu terjadinya sengketa bersenjata. Mereka
terhimpun dalam Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota
24 Haryomataram, 1999 "Hukum Humaniter", dalam Arlina Permanasari dkk, Pengantar
Hukum Humaniter" Jakarta, Rajawali Press, h1m.73. 25 F. Sugeng Istanto,1994, Hukum Internasional,Yogyakarta Universitas Atma Jaya, hlm.110.
14
Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan
Sipil.26
Pada tahun 1980 terdapat konvensi yang berisi tentang larangan
atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang
dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat
memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata
Konvensional/Certain (Conventional Weapons/CCW), yang meliputi:27
1. Protokol (I) tentanq fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat
terdeteksi.
2. Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau
darat, booby trap dan alat-alat lain.
3. Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-
senjata pembakar.
Selain menggunakan teori hukum humaniter, penulis juga
menggunakan Doktrin Just War (Perang yang Sah).28 Doktrin Just War
adalah upaya untuk membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan
dengan yang tidak dapat dibenarkan dalam penggunaan angkatan bersenjata
yang terorganisasi. Teori doktrin tentang perang yang sah berupaya untuk
memahami bagaimana penggunaan senjata dapat dikendalikan, dilakukan
26 Arlina Permanasari dkk, op.cit., h1m.170-177. 27 Delegasi ICRC Jakarta, op. cit., hlm. 10‐11. 28 "Doktrin tentang Perang yang Sah", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin tentang
Perang yang Sah, diakses tanggal 12 November 2009. 21:00
15
dengan cara yang lebih manusiawi, dan pada akhimya ditujukan pada
upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang abadi. Tradisi
perang yang sah membahas moralitas penggunaan kekuatan dalam dua
bagian, yaitu: pertama, kapan suatu pihak dapat dibenarkan dalam
menggunakan angkatan bersenjatanya (keprihatinan tentang Jus ad bellum)
dan kedua, cara-cara apa yang harus dilakukan dalam menggunakan
angkatan bersenjata itu (keprihatinan tentang Jus in bello).29
Serangan Israel ke Lebanon dengan melakukan pengeboman lewat
udara ternyata diarahkan terhadap basis-basis Hizbullah serta infrastruktur
penting lainnya di Lebanon, seperti Bandara Internasional Beirut (Rafiq Al-
Hariri), Rumah Sakit di Zafed, penyerangan terhadap tingkat pengungsian
di kota Qana, jembatan yang menghubungkan Beirut dan Damascus,
pembangkit tenaga listrik, tangki-tangki minyak hingga pemukiman
(termasuk kediaman pemimpin Hizbullah).30 Israel juga mengebom
stasiun televisi milik Hizbullah (Al-Manar) di Distrik Harey Hreik, daerah
pinggiran kota Beirut serta kota-kota besar di Lebanon lainnya seperti
wilayah utara Lebanon, (Irus, Tripoli, serta perkampungan nelayan Abdeh),
wilayah timur (Baakbek), wi1ayah barat (Zahleh), serta pemblokadean
terhadap wilayah darat dan udara Lebanon. Banyak bangunan, rumah, dan
sarana pelayanan publik hancur di Lebanon, penduduk meninggal dan luka-
luka, ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Serangan pesawat
29 "Doktrin tentang Perang yang Sah", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin tentang
Perang yang sah, diakses tanggal 10 September 2009. 19:56 30 “Perang Lebanon 2006",op.cit.,
16
tempur Israel ke kota Qana (29 Juli 2006) telah menewaskan tidak kurang
dari 54 orang penduduk sipil, 37 diantaranya adalah anak-anak. Sekitar 800
orang tewas, belum termasuk yang luka-luka, kehilangan tempat tinggal,
dan yang mengungsi. 31
Tindakan Israel ini dibalas kelompok Hizbullah dengan
menembakkan roket buatan Iran ke kota-kota utara Israel, akibatnya dalam
perang ini kedua pihak menderita korban jiwa mencapai 198 orang (pihak
Lebanon) dan 25 orang (pihak Israel). Pada tanggal 26 Juli 2006 Israel
menyerang dan menghancurkan pos PBB, yang menurut Israel sebagai
salah target penyerangan.32
Serangan Israel ini tidak membawa keuntungan bagi Israel sendiri
tetapi malah mengalami kekalahan, bahkan tujuan yang sebenamya untuk
membebaskan kedua tentaranya tidak bisa tercapai. serangan Israel banyak
yang tidak tepat sasaran, sehingga banyak jatuh korban jiwa. Persoalan ini
yang kemudian mendapat kecaman masyarakat internasional.
Selain menyangkut pelanggaran terhadap aturan di dalam Hukum
Humaniter, serangan Israel ke Lebanon itu memiliki tujuan otolitis yaitu
untuk melemahkan kekuatan Hizbullah yang cenderung anti barat,
khususnya Israel yang dianggap sebagai negara Zionis, yang terlebih
sebagai musuh negara-negara Islam. Selain itu, dengan di lumpuhkannya
Hizbullan, Israel diduga juga akan berusaha untuk melemahkan kekuatan
31 Seragan Israel ke Lebanon: "Pelanggaran Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia",
dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon 2006, diakses tanggal 12 Juni 2009.20:15 32 Ibid.
17
Iran dan Hamas yang juga merupakan negara dan kelompok yang anti
Israel di Timur Tengah. Iran, terutama paska lemahnya kekuatan Irak
setelah Sadam Husein terguling telah menjadi kekuatan terdepan dalam
menentang hegemoni AS di Timur Tengah. Melalui isu nuklir, AS berusaha
memojokan Iran agar Negara tersebut menjadi lemah. Tetapi dengan
berjalannya waktu, setelah terbukti Iran tidak menggunakan nuklir untuk
kepentingan militer, kirli AS berusaha menggunakan isu perdamaian
Palestina-Israel untuk mengucilkan pemerintahan negara itu. Iran dan
sekutu-sekutunya (Suriah, Hamas, Hizbullah, Gerakan perlawanan Syi'ah
Irak) yang dipersepsikan telah riiengganggu perluasan dominasi AS di
Timur Tengah.
D. Tujuan Penelitian
Agar dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang diajukan
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran Hukum
Humaniter yang dilakukan Israel dalam serangannya ke Lebanon tahun
2006?
2. Untuk mengetahui resolusi yang dilakukan PBB terhadap konflik
Israel-Lebanon tahun 2006?
18
E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan hukum, khususnya Hukum Internasional dalam bidang
Humaniter.
2. Bagi Pembangunan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PBB
melalui pemerintah Indonesia, dalam melaksanakan konvensi atau
perjanjian yang berkaitan dengan Hukum Internasional, khususnya Hukum
Humaniter Internasional.
19
BAB II
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN DESKRIPSI
SENGKETA ISRAEL-LEBANON PADA SERANGAN ISRAEL KE
LEBANON TAHUN 2006
A. Sengketa Israel-Lebanon
1. Sejarah awal Israel
Dalam Memoar Theodor Hertzel, pemimpin Zionis pertama
sebagai figur pioneer (pelopor) Zionisme yang telah merancang dasar-
dasar berdirinya negara Israel di awal abad ini, secara spesifik
menyebutkan Lebanon Selatan dan Pegunungan Cheik (Lebanon Timur)
yang memiliki sumber air yang melimpah akan menunjang kehidupan
ekonomi dan sosial Israel. 33 Di dalam Buku “The Land of Israel” karya
David Ben Gurion dan David Ben Jevi, 34 dijelaskan tentang kepentingan
Yahudi di kawasan Lebanon dan harapan mereka terhadap negara Israel
Raya yang juga meliputi Lebanon. Pada tahun 1919, Memorandum yang
dibuat oleh gerakan Zionis kepada Majelis Tertinggi Konferensi
Perdamaian di Eropa tertanggal 3 Februari 1919 mendefinisikan garis-
garis demarkasi negara Yahudi yang meliputi kawasan-kawasan Lebanon
secara jelas. Salah satu bagian penting dari memorandum itu memastikan 33 “Sejarah Israel-Lebanon Selatan”, dalam http//www.mail-
achieve.com/[email protected]/msg11289.html, diakses tanggal 12 November
2009.22:30
34 Ibid.
19
20
bahwa Pegunungan Cheik, yang merupakan pusatnya sumber air, menjadi
bagian negara Yahudi.35
Sementara itu Konferensi di Saint Remo April 1920, memberikan
mandat kepada Perancis dan Inggris untuk menjajah kawasan Timur
Tengah. Perancis memegang mandat atas Syiria (yang dulu secara politis
juga melingkupi Lebanon), sedangkan Inggris menguasai Palestina dan
Iraq, tanpa kejelasan masalah perbatasan. Konferensi di Iraq, tanpa
kejelasan masalah perbatasan. Konferensi di Iraq ini di kemudian hari
menjadi landasan kuat yang memuluskan berdirinya negara Yahudi yang
bernama Israel. Pada tahun 1921 Perancis memisahkan Lebanon dari
Syiria dan sampai sekarang menjadi dua negara yang terpisah. Perancis
juga memperluas kekuasaan pemerintahan propinsi gunung di Lebanon ke
kawasan Lebanon Selatan, Lebanon Utara dan Beqa.36 Dibawah ini akan
ditunjukkan peta negara Timur Tengah yang menunjukkan wilayah
Lebanon, Israel.37
35 Ibid. 36 Ibid. 37 http://images.google.co.id/imglanding?q=gambar%20peta%20lebanon,israel
21
Berikut peta yang menunjukan batas-batas negara Timur Tengah
Berdasarkan peta Timur Tengah di atas, dapat dilihat wilayah
Israel yang kecil dibanding negara-negara Timur Tengah lainnya. Atas
dasar itu, Israel akan berusaha memperluas wilayahnya kearah utara yaitu
wilayah Lebanon.
Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan wilayah Israel terletak di
bagian selatan Lebanon. Wilayah Shaba yang dikuasai oleh Israel dan
upaya untuk menguasai Pegunungan Cheik di wilayah Timur Lebanon.
Tindakan ini dilakukan karena Israel telah mengambil wilayah dataran
22
tinggi Golan di wilayah Syria. Dengan demikian, Israel akan terus
mencoba untuk memperluas wilayahnya ke arah utara Lebanon.
Berikut adalah peta Lebanonon:38
Tahun 1948, Negara Israel berdiri. Lebanon menjadi negara yang
paling menderita sesudah Palestina. Perjanjian, gencatan senjata, maupun
resolusi internasional tidak sedikit juga berpengaruh pada tindakan Israel
terhadap Lebanon. Kemudian pada tahun 1968 Pemerintah Lebanon
membolehkan terbentuknya milisi-milisi rakyat Palestina bersenjata untuk
melancarkan perlawanan terhadap Israel. Tindakan Israel terhadap warga
sipil Palestina di Lebanon, maupun rakyat Lebanon tidak bisa tertahankan
lagi. Sejak diduduki Israel, warga di 456 kota kecil dan desa-desa di
kawasan Lebanon selatan berbondong-bondong pindah baik ke tempat lain
di Lebanon maupun menguasai ke luar negeri. Sampai tahun 1970, 38 http://images.google.co.id/imglanding?q=gambarpeta lebanon,israel&imgurl
23
prosentase penduduk yang meninggalkan kawasan itu berkisar antara 40-
45%.39
Pemerintah Lebanon secara resmi menyatakan menghentikan
pertikaian di perbatasan selatan. Lebanon berharap dengan begitu Israel
tidak bisa tidak menarik mundur semua pasukannya yang masuk negeri
itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan Israel masuk semakin
jauh ke dalam kawasan Lebanon. Perang ini adalah sebuah perang antara
Israel dan Lebanon yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1982, ketika Angkatan
Bersenjata Israel menyerang Lebanon Selatan. Pemerintahan Israel
melancarkan invasi sebagai respon dari usaha pembunuhan Duta Besar
Israel kepada Inggris, Shlomo Argov oleh Organisasi Abu Nidal.40
Pada tahun 1982, Hizbullah didirikan di lembah Bekha, Lebanon
Selatan oleh sekelompok ulama Syifah yang menjadi anggota dewan
tertinggi Syifah Lebanon. Tokoh-tokohnya adalah Syaikh Abbas Musawi,
Syaikh Subhi Thufaili, Syaikh Ibrahim Amimi, Syaikh Hasan Nasrallah
dan Husain Fadhallah. Tahun 1985 diberlakukan zona keamanan yang
disetujui oleh Sekjen PBB yang dijabat oleh Perez de Cuellar. 41 Zona
39 “Perang Lebanon 2006”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 2006?t=2, diakses
tanggal 09 Agustus 2009.3:15 7 “Perang Lebanon 1982”, dalam http:/wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 1982, diakses tanggal 12
Agustus 2009.2:00
41 “Serangan Israel ke Lebanon Pukulan bagi Proses Perdamaian”, dalam
http://chaidarabdullah.wordpress.com/2008/06/16/serangan-israel-ke-lebanon-pukulan-baru-bagi-
proses-perdamaian/, diakses tanggal 12 November 2008.21:37
24
keamanan ini membuat pendudukan Israel diresmikan oleh dunia. Pasukan
Israel pada tanggal 18 April 1996 melakukan operasi militer besar
terhadap Lebanon Selatan, yang dimaksudkan untuk mengusir gerilyawan
Hizbullah. Dalam serangan tersebut, pasukan Israel memborbardir Shelter
yang berisi ratusan keluarga Lebanon yang sedang berlindung.
Kebanyakan dari pengungsi tersebut adalah wanita dan anak-anak.42
Dari paparan sejarah awal sengketa Israel-Lebanon diatas, tampak
jelas bahwa sebelum berdirinya negara Israel, negara ini tidak memiliki
wilayah yang defenitif di Timur Tengah. Keinginan kuat paska adanya
gerakan Zionisme untuk seluruh masyarakat Yahudi sleuruh dunia,
menjadikan warganya untuk mendirikan negara. Gerakan ini sudah
dipersiapkan secara matang sehingga pengklaiman Israel atas wilayah
Lebanon Selatan dan pegunungan Cheik sebagai wilayah yang menjadi
bagian wilayah negara Israel, karena wilayah ini memiliki sumber air yang
penting.
Pertentangan antara Israel dan Lebanon timbul karena bagi
Lebanon wilayah selatan adalah wilayahnya yang sah dan tidak bisa
diambil oleh Israel. Usaha diplomsi yang diusahakan Pemerintah Lebanon
tidak ditanggapi positif oleh Israel, tetapi Israel justru memperluas
wilayahnya ke arah Lebanon. Karena usaha diplomasi ini gagal, maka
pemerintah Lebanon melakukan upaya dengan menempuh jalur konflik
42 “Wajah Lain Beirut”, dalam http://swaramuslim.net/berita/more.php?id=A5334 12 0 M, diakses
tanggal 12 November 2008.23:31
25
melalui perlawanan oleh milisi-milisi di Palestina, hingga kemudian
muncul perlawanan dari Hizbullah sampai sekarang. Semua perlawanan
ini justru dianggap sebagai tantangan bagi Israel untuk terus menjadikan
wilayah ini sebagai wilayahnya. Ketidakpedulian Israel iniyang
menjadikan keinginannya untuk terus menguasai wilayah Lebanon Selatan
dan Pegunungan Cheik dan menimbulkan konflik berkepanjangan hingga
sekarang.
2. Perang Israel dan Lebanon tahun 2006
Konflik Israel dan Lebanon tahun 2006 adalah serangkaian
tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon
yang melibatkan angkatan bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan
Israel (Israeli Defence Force atau IDF). Konflik ini berawal pada tanggal
12 Juli 2006, ketika Hizbullah menyerang kota Shlomi di Israel utara
dengan rudal Katyusha, kemudian pasukan Hizbullah menyusup ke
wilayah Israel.
Dalam serangan tersebut, tiga pasukan Israel dibunuh, dua luka-
luka, dan dua diculik. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan
Hizbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara
Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang.43 Israel kemudian membalas
dengan Operasi “Just Reward” (Balasan yang Adil), yang kemudian
namanya diubah menjadi Operasi “Change of Direction” (Perubahan
43 “Agresi Israel ke Lebanon”, dalam
http://www.esamarinda.com/forum/lofiversion/index.php?t1657.html, diakses tanggal 11
November 2008.23:53
26
Arah). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke
arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF). 44
Operasi “Just Reward” merupakan sebuah serangan balasan adil
yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon seharusnya sama seperti
yang dilakukan oleh Lebanon, bukan membalas serangan yang lebih besar
seperti adanya operasi “Change of Direction”, yang merupakan suatu
serangan perubahan arah dari serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap
Lebanon, dengan alasan ingin membalas serangan yang dilakukan oleh
Lebanon. Serangan “Change of Direction” ini lebih besar dan membabi
buta dari seragnan sebelumnya. Serangan seperti ini sangat merugikan
bagi Lebanon, karena alat yang digunakan Israel dapat menghancurkan
wilayah Lebanon dan menimbulkan banyak korban jiwa. Alat-alat yang
digunakan oleh Israel meliputi bom yang memiliki daya ledak tinggi,
mortir-mortir, roket penghancur, zat kimia dan beracun serta alat-alat
militer berbahaya lainnya. Serangan ini mengakibatkan kehancurkan di
wilayah Lebanon karena sasarannya mengenai penduduk sipil, kombatan,
anak-anak dan wanita. Selain itu, juga mengakibatkan kehancuran
terhadap infrastruktur dan bangunan-bangunan yang terdapat di Lebanon.
Pada tanggal 13 Juli 2006, Israel mengebom udara internasional di
Lebanon, Bandara Internasional Rafik Hariri dan juga sebuah stasiun
televisi. Keinginan Israel menumpas kelompok Hizbullah ditunjukkan
dengan mengerahkan semua pasukannya ke wilayah perbatasan Lebanon.
44 “Perang Lebanon 2006”, op.cit.,
27
Pasukan Israel bersiap melancarkan serangan darat di basis-basis kekuatan
Hizbullah. Selain itu, Beirut kembali menjadi sasaran serangan udara
Israel dan bom pesawat tempur Israel dijatuhkan ke wilayah pemukiman
Danieh dan Quzai. Sasaran serangannya adalah bangunan milik kelompok
Hizbullah dan Hamas. Serangan ini menewaskan tiga orang yang
mengundang reaksi keras pemimpin Hizbullah, Syekh Sayyed Hassan
Nasrallah yang kemudian menanggapinya dengan berniat akan menyerang
Ibu Kota Tel-Aviv.45 Namun Hassan Nasrallah juga menawarkan gencatan
senjata jika Israel menghentikan serangannya ke Lebanon.
Serangan Israel terhadap Lebanon sampai hari ke-24, gempuran
Israel di Lebanon diperkirakan telah menewaskan lebih dari 900 orang. Di
lain pihak, upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
merumuskan resolusi untuk menghentikan agresi Israel berjalan lambat.
Resolusi yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Prancis ini telah
mempersiapkan dua rancangan, yakni menciptakan gencatan senjata
permanen dan solusi jangka panjang konflik di Timur Tengah. Namun
kedua negara ini berbeda pendapat dalam masalah gencatan senjata, serta
perlunya Israel membela diri dari serangan kelompok Hizbullah.46
Menanggapi konflik yang terus mamanas, PM Lebanon Fouad
Siniora menyerukan diadakannya gencatan senjata di bawah pengwasan 45 “Rakyat Sipil Menjadi Korban Kekejaman Serangan Israel”, dalam
http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejaman-serangan-israel/, diakses
tanggal 12 November 2008.3:15 46 “Hezbollah nyatakan Perang terhadap Israel”, dalam http//: www.kompas.com-
Hezbollah.nyatakan.perang.terhadap.israel.htm, diakses tanggal 15 Februari 2008.4:15
28
Pbb, tetapi kedua belah pihka tidak mematuhi dan terus melancarkan
serangan.47 Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang kawasan Beirut
tngah. Sebagai balasan, roket-roket Hizbullah menghujani Israel. Sebuah
kapal perang Israel dirusak oleh serangan yang dilancarakan Hizbullah.
Tanggal 18 Juli 2006, Sekjen PBB Kofi Annan menyerukan dibentuknya
sebuah pasukan internasional di Lebanon untuk mengakhiri krisis.48
Upaya-upaya untuk meredam konflik tidak membuahkan hasil hingga
puncaknya ketika Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan
untuk mengutuk tindakan Israel, karena AS memveto setiap upaya-upaya
yang mengkritik Israel atas serangannya terhadap Lebanon.
Upaya-upaya gencatan senjata terus dilakukan yang berujung pada
Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 untuk mengakhiri konflik
ini. Tanggal 13 Agustus 2006, Kabinet Israel mengesahkan gencatan
senjata dengan 24 suara mendukung, tidak ada yang menentang dan 1
suara abstain.49
Dari paparan di atas, perang yang berlangsung antara Israel dan
Lebanon dapat ditegaskan bahwa tindakan penculikan dua tentara Israel
oleh Hizbullah sebagai awal dari terjadinya serangan Israel ke Lebanan
47 “PM Lebanon Desak Gencatan Senjata”, dalam
http:/ /www.myimneus.com/internasional/index.php?q=news&id=1355, diakses tanggal 12
November 2008.4:15 48 Ibid. 49 “Israel Sahkan Gencatan Senjata”, dalam
http: / /www.Detiknet.com/read/2006/08/14/080645/655414/Israel-sahkan-genjatan-senjata,
diakses tanggal 12 November 2008.4:20
29
adalah suatu bentuk tindakan dari Israel yang tidak terpuji, karena tindakan
ini tidak perlu dibalas dengan agresi militer tetapi melalui jalur diplomasi
yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Serangan yang
dilancarkan Israel sebagai bentuk balasan terhadap penculikan itu dengan
dalih membebaskan kedua tentara yang ditangkap justru berjalan tidak
sesuai dengan tujuan serangan itu, melainkan berakibat lebih luas yaitu
menimbulkan korban sipil baik jiwa maupun material. Serangan Israel
yang menghancurkan bandara Internasional dan stasiun televisi ini sangat
tidak bisa diterima oleh semua pihak karena target serangan ini salah dan
merugikan masyarakat umum, khususnya jalur transportasi di Lebanon.
Selain itu, kehancuran stasiun televisi menunjukkan Israel juga ingin
menghancurkan obyek-obyek vital yang sangat berpengaruh bagi rakyat
dan pemerintah Lebanon. Selain itu, yang terpenting dalam serangan ini
adalah banyaknya korban jiwa, baik sipil maupun kombatan yang
merupakan tindakan melanggar Hukum Humaniter Internasional dan hak-
hak asasi manusia.
B. Hukum Humaniter Internasional
1. Sekilas Perkembangan Hukum Humaniter
Pada abad pertengahan, Hukum Humaniter dipengaruhi oleh
ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip-prinsip kesatriaan.
Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep
“perang yang adil” (Just War). Ajaran Islam tentang perang bisa dilihat
30
dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 190-191, surat Al-Anfal ayat 39,
surat At-Taubah ayat 5, dan surat al-Haj ayat 39, yang memandang perang
sebagai sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran. Adapun
prinsip-prinsip kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini
misalnya, mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan
penggunaan senjata-senjata tertentu.50
Hukum Humaniter mencapai tahap perkembangan yang sangat
maju ketika memasuki abad ke-19, yaitu ketika perang yang dilakukan
oleh tentara nasional menggunakan senjata-senjata baru dan lebih merusak
dan membiarkan sejumlah prajurit yang terluka, tergeletak tanpa bantuan
apapun di daerah pertempuran. Bukanlah suatu peristiwa yang kebetulan
bahwa perkembangan ini terjadi pada waktu ketika negara-negara menjadi
semakin berkepentingan dalam prinsip umum penghormatan manusia.
Kecenderungan umum ini memberikan momentum yang menentukan
dengan pendirian Palang Merah Internasional dan ditandatanganinya
Konvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Keadaan yang Luka di Medan
Perang, dimana dalam konvensi ini mengharuskan para pihak yang
perjanjian untuk merawat orang-orang yang terluka, baik dari pihak musuh
dengan perlakuan yang sama. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Anggota
Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat,
50 “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”. op.cit.,
31
mempunyai sejarah yang tertua. Konvensi 1864 ini merupakan hasil yang
dirintis oleh Henry Dunant.51
Pada waktu itu Henry Dunant, menulis buku tentang pengalaman-
pengalamannya di medan pertempuran antara Austria dengan tentara
gabungan Perancis-Sardinia, yang berjudul “Un Souvenir de Solferino”
tahun 1861. Isi buku ini menggambarkan penderitaan prajurit yang luka
dan sakit di medan pertempuran Solferino. Buku ini sangat menggugah
penduduk kota Jenewa, sehingga warga kota yang tergabung dalam
“Societe d’Utilite Publique” dibawah pimpinan Gustave Moynier
membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang pada tanggal 17
Februari menjadi sebuah badan yang dinamakan “Comite international et
permanent de secours aux militaries blesses”.52 Panitia yagn terdiri dari
lima warga kota Jenewa ini mengambil inisiatif untuk mengadakan sebuah
konferensi internasional tidak resmi untuk membahas kekurangan-
kekurangan perawatan kesehatan tentara di medan pertempuran di darat.
Konferensi yang dihadiri oleh 16 negara berhasil membentuk
sebuah badan yang dinamakan Palang Merah dalam bulan Oktober 1963.53
Karena merupakan suatu konferensi yang tidak resmi, konferensi tidak
dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat negara-negara
51 “Apakah Hukum Humaniter Internasional?”, dalam
http://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxelwJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid
%3D134+definisi+teori+Just+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 21 September
2008.2:20 52 Ibid. 53 Ibid.
32
peserta. Namun demikian, konferensi menyarankan dalam suatu draf yang
dilampirkan pada resolusi-resolusi bahwa anggota Dinas Kesehatan dan
yang luka-luka dalam pertempuran dilindungi dengan jalan menetralisir
mereka. Pada tahun 1864, Dewan Federal Swiss Melaksanakan saran-
saran ini dengan mengadakan suatu konferensi internasional yang dihadiri
oleh wakil-wakil berkuasa penuh dari negara-negara yang mengikuti
konferensi sebelumnya. Konferensi ini menghasilkan apa yang kemudian
dikenal dengan Konvensi Jenewa 1864.54 Konvensi ini didalamnya
mengandung asas-asas bagi perlakuan korban perang yang hingga kini
masih berlaku.
Konvensi 1864, yaitu Konvensi untuk Perbaikan Keadaan yang
Luka di Medan Perang Darat, dipandang sebagai konvensi-konvensi yang
mengawali Konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan
perlindungan korban perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama
dalam mengkondisikan ketentuan perang di darat. Berdasarkan konvensi
ini, maka unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh
diserang dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Begitu pula penduduk setempat yang membantu pekerjaan kemanusiaan
bagi yang luka dan mati, baik kawan maupun lawan, tidak boleh dihukum.
Konvensi memperkenalkan tanda Palang Merah di atas dasar putih sebagai
tanda pengenal bagi bangunan dan personil kesehatan. Tanda Palang
Merah ini merupakan lambang dari “International Committee of the Red
54 “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”, op.cit.,
33
Cross”, yang sebelumnya bernama “International Committee for the Aid
the Wounded”, yang didirikan oleh beberapa orang warga Jenewa dan
Henry Dunant pada tahun 1863.55
Peristiwa penting lainnya adalah rancangan Kode Leiber
(Instructions for Government of Armies of the United States, 1863), di
Amerika Serikat, yang mencantumkan instrumen-instrumen panjang dan
serba lengkap dari semua hukum dan kebiasaan perang, dan juga
menggarisbawahi asas-asas kemanusiaan tertentu yang tidak begitu jelas
sebelumnya. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua
tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap
penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok-kelompok orang tertentu,
seperti tawanan perang dan orang yang luka-luka.56 Dengan demikian,
tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses
hukum kebiasaan, maka pada masa kini perkembangan-perkembangan
yang sangat penting bagi Hukum Humaniter dikembangkan melalui
traktat-traktat yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah
tahun 1850.
Uraian berikut akan memaparkan dan menelusuri perkembangan
Hukum Humaniter internasional dan memberi gambaran tentang ruang
lingkup dan pengertian Hukum Humaniter internasioanal bagi tentara
maupun masyarakat sipil, terutama yang terperangkap dalam pertikaian
bersenjata. Kerangka hukum ini dapat diartikan sebagai prinsip dan 55 Ibid. 56 Ibid.
34
peraturan yang memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat
pertikaian bersenjata.
Perkembangan hukum internasional yang berhubungan dengan
perlindungan bagi korban perang dan dengan hukum tentang perang sangat
dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan hak asasi manusia
setelah Perang Dunia II. Penetapan instrumen internasional yang penting
dalam bidang hak asasi manusia, seperti Konvensi Eropa tentang Hak
Asasi Manusia (1950) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan
Politik (1966),57 memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan
bahwa semua orang berhak menikmati hak asasi manusia, baik dalam
keadaan damai maupun perang. Selama keadaan perang atau keadaan
darurat berlangsung, pemenuhan hak asasi tertentu mungkin dibatasi
berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Pasal 4 Konvensi Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik mengijinkan negara melakukan upaya-upaya
yang bersifat sementara serta mengabaikan beberapa kewajiban negara
berdasarkan konvensi ketika terjadi keadaan darurat yang mengancam
keselamatan bangsa, tetapi hanya sejauh yang sangat dibutuhkan oleh
keadaan yang bersifat darurat.58
Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia berisi aturan
yang sama. Secara berkala, Sub-Komisi pencegahan diskriminasi dan
perlindungan bagi kaum minoritas melakukan pembahasan tentang negara
dalam keadaan darurat dan penghormatan hak asasi manusia dalam situasi 57 Ibid. 58 Arlina Permanasari dkk, op.cit hlm. 12.
35
demikian.59 Pasal 3 dari empat Konvensi Jenewa tentang Hukum
Humaniter 1949, menyatakan bahwa pada masa pertikaian bersenjata
seseorang yang dilindungi konvensi “dalam kondisi apapun diperlakukan
secara manusiawi, tanpa pembedaan yagn merugikan berdasarkan ras,
warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau
kekayaan, atau kriteria sejenis lainnya”. 60
Dengan demikian, kebutuhan tentang hak asasi manusia didalam
kehidupan harus tetap terjaga walaupun dalam keadaan perang maupun
dalam keadaan damai, karena adanya perlindungan dan pengakuan
mengenai hak asasi manusia telah mendapat pengakuan sepenuhnya.
Adanya peraturan-peraturan hukum dan hak asasi manusia didalam
kehidupan sangat penting, karena memiliki aturan-aturan yang sah dan
dapat dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Definisi, Doktrin dan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter
a. Definisi dan Tujuan Hukum Humaniter
Hukum yang mengatur konflik bersenjata lazim disebut
sebagai hukum perang, kemudian setelah Perang Dunia II diubah
menjadi Hukum Humaniter. Penggantian istilah tersebut dalam rangka
memanusiakan manusia dalam perang. Perang biasanya ditandai oleh
59 Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”, op.cit., 60 “Hukum Humaniter Internasional dan HAM”, dalam
http://209.85.175.104/search?q=cache:1iNMqgnuC5gJ:komnasham.go.id/portal/files/Lembar
Fakta 13 Hukum Humaniter Internasioanal %26 HAM.pdf+hukum+humaniter+-
+HAM&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 23 Oktober 2008.23:01
36
konflik disuatu wilayah dengan intensitas penggunaan kekuatan
bersenjata cukup tinggi dan terorganisasi.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Humaniter
Internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-
ketentuan perlindungan korban perang. Berlainan dengan hukum
perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang
menyangkut cara-cara perang itu sendiri.61 Menurut panitia tetap
Hukum Humaniter, Depatemen Hukum dan perundang-undangan
dirumuskan hukum Humaniter sebagai berikut: Hukum Humaniter
sebagai segala ketentuan internasional yang tertulis maupun tidak
tertulis yang mencakup hukum perang dan hak-hak asasi manusia,
yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan
martabat seseorang.62
Tujuan hukum humaniter yang dirumuskan oleh perserikatan
bangsa-bangsa adalah sebagai berikut :63
1) Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat
dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang
terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan penduduk
sipil.
61 Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum Humaniter Internasional” dalam Arlina Permanasari dkk,
op.cit, hlm. 9. 62 Ibid, hlm. 10. 63 “Perang, Hukum Humaniter dan Perkembangan Internasional”, dalam
http://www.propatria.or.id/download/positions%20 paper/perang-hukum-humaniter-
ep.pdf.diakses-tanggal 16 November 2008.22:09
37
2) Untuk membatasi akibat buruk penggunaan senjata dan kekerasan
dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya
konflik tersebut.
Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk melindungi
martabat manusia dan membatasi penderitaan yang terjadi di masa
perang. Instrumen Hukum Humaniter Internasional utama adalah
Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu bagi perlindungan
korban perang. Instrumen ini telah diterima secara universal.
Selengkapnya instrumen ini berisi :64
1) Konvensi Jenewa tentang perbaikan kondisi yang terluka dan sakit
dalam konflik bersenjata di lapangan.
2) Konvensi Jenewa tentang perbaikan kondisi yang terluka, sakit dan
korban konflik bersenjata di laut.
3) Konvensi Jenewa yang berhubungan dengan perawatan tawanan
perang.
4) Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil
saat terjadinya perang.
Konvensi-konvensi ini mengandung kelemahan dalam
beberapa aspek seperti perilaku pertempuran dan perlindungan orang
sipil akibat pertempuran. Kelemahan-kelemahan ini dikoreksi dengan
diadopsinya dua Protokol pada 1977 yaitu Protokol Tambahan I,
untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu tentang
64 Arlina Permanasari dkk, op.cit, hlm.32.
38
Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol
Tambahan II, untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949
tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional.
Hingga tahun 2007 ada 167 negara yang telah meratifikasi
Protokol Tambahan I, yang berisi tentang perlindungan terhadap
korban sengketa bersenjata Internasional. Sedangkan untuk protokol
Tambahan II, yang berisi perlindungan terhadap korban sengketa
bersenjata non-internasional ada 163 negara. Selain itu, terdapat 194
negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa.65
Pada prinsipnya masyarakat internasional memang mengakui
bahwa peperangan antar negara (international armed conflict) dan
bahkan secara internal/domestik dalam suatu negara (non-
international armed conflict) dalam banyak kasus yang pernah terjadi
memang sulit atau tidak dapat dihindari. Kemudian, dalam situasi
perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan
hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan tetapi orang-orang yang
tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi
korban. Oleh karena itu semua orang harus tetap dilindungi HAM-
nya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Inilah urgensi dari
Protokol tambahan 1977 yang terdiri dari 2 klausula-klausula tersebut.
65 “Internasional Humanitarian Law and The Protection of War Victims”, dalam
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JM93, diakses tanggal 20 Oktober 2008.19:00
39
b. Doktrin-Doktrin Perang dan Hukum Humaniter.
Berikut ini tinjauan doktrin-doktrin masa lampau yang berlaku
hingga kini dalam hukum humaniter internasional, antara lain doktrin
mengenai dua kategori perang yaitu Just War dan Unjust War. Just
War bermakna bahwa ada justifikasi atau alasan pembenaran untuk
melaksanakan serangan, bahwa perang dilakukan berdasarkan alasan-
alasan yang logis dan dapat dibenarkan, bahwa perang berlangsung
secara adil dan seimbang, bahwa perang dilakukan terbatas untuk
mencapai tujuan tertentu dan bukan untuk menghancurkan atau
memusnahkan pihak lawan (suatu negara, suatu bangsa, etnis dan
suku-bangsa, kelompok/operasi/pemberontak).66
Bedasarkan doktrin Just War ini, sepanjang perang tidak
terhindarkan dalam rangka memperjuangkan sesuatu atau
mempertahankan sesuatu, dibolehkan melakukan tindakan untuk
menghancurkan/mengaklukkan lawan, tetapi bukan untuk
menghancurkan. Boleh memperjuangkan sesuatu, mencakup hal-hal
kepentingan nasional atau mencegah berlanjutnya agresi, tetapi bukan
dengan cara-cara teror yang menimbulkan kesengsaraan bagi
penduduk sipil. Contoh Just War antara lain : Membeala hak-hak
publik atau hak-hak rakyat, menggulingkan pemerintah yang dzalim,
guna menghapus perbudakan seperti civil war di AS (1861-1865),
guna memberantas peredaran narkoba. Untuk mempertahankan
66 Haryomataram, op.cit., hlm.2-3.
40
sesuatu, contohnya mempertahankan keutuhan wilayah,
mempertahankan sumber-sumber daya alam, dan sebaginya.67
Just War doctrine meliputi lima kriteria yaitu : a) Just Cause
(sebab atau alasan yang wajar), b) Right Authority (berdasar
kewenangan yang tepat atau sesuai), c) Right Intention (tujuan atau
niat dengan iktikad baik), d) Proportionality (berlangsung secara
wajar, proporsional, seperlunya saja), dan e) Last Resort (tidak ada
jalan lain atau sebagai upaya terakhir, hanya ditempuh sebagai
keputusan terakhir atau pamungkas, karena cara lain sudah buntu).68
Selain yang diatur berdasar doktrin, perkembangan di jaman
modern diadakan pula aturan-aturan berdasarkan konvensi-perjanjian
internasional dan ketetapan dari badan perlengkapan organisasi
internasional. Sehingga ketentuan-ketentuan Hukum Perang atau
Hukum Humaniter ini dibagi ke dalam tiga cabang, yaitu: 69
1) Hukum The Hague (Law of the Hague), Merupakan hukum yang
lebih terkait dengan peraturan mengenai cara dan sarana bertempur
dan memusatkan perhatiannya pada tindakan operasi militer. Oleh
karena itu, maka jenis Hukum The Hague sangat penting bagi
67 “Doktrin tentang Perang yang Sah”. op.cit., 68 Ibid. 69 Prasetyo Hadi Purwandoko, Hukum Humaniter; Internasional (International humanitarian
Law), dalam
http://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxelwJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid
%3D134+definisi+teori+Just+War&hI=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 24 Oktober
2008.10:04
41
komandan militer di darat, laut, dan udara. Hukum ini dilandasai
oleh hasil Konferensi Perdamaian yang diselenggarakan di The
Hague (Den Haag, Belanda) pada tahun 1899 dan 1907, yang
utamanya menyangkut sarana dan metode perang yang
diperkenankan. Hukum The Hague ini mencakup Konvensi-
konvensi berikut:
a) Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan
internasional,
b) Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan di darat,
c) Konvensi III tentang adaptasi asas-asas konvensi Jenewa
tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. Ketiga
Konvensi ini terdapat dalam Konvensi The Hague tahun 1899.
2) Sedangkaan konvensi The Hague tahun 1907 meliputi :
a) Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan
internasional,
b) Konvensi II tentang pembatasan kekerasan bersenjata dalam
menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian
perdata,
c) Konvensi II tentang cara memulai perang,
d) Konvensi IV tentang hukum dan kebiaan perang di darat
dilengkapi dengan peraturan Den Hague,
e) Konvensi V tentang hak dan kewajiban negara dan warga
negara netral dalam perang di darat,
42
f) Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada saat
permulaan peperangan,
g) Konvensi VII tentang kapal dagang menjadi kapal perang,
h) Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis,
i) Konvensi IX tentang pemboman oleh angkatan laut di waktu
perang,
j) Konvensi X tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa
tentang perang di laut,
k) Konvensi XI tentang pembatasan tertentu terhadap penggunaan
hak penangkapan dalam perang di laut,
l) Konvensi XII tentang Mahkamah barang-barang sitaan,
m) Konvensi XIII tentang hak dan kewajiban negara netral dalam
perang di laut.
3) Hukum Jenewa (Law of Geneva)
Merupakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan
korban perang. Mereka yang dilindungi adalah militer maupun
sipil, di darat maupun di air. Hukum Jenewa melindungi semua
orang yang hers de combat, yakni yang luka-luka, sakit, korban
karam atau tenggelam, dan tawanan perang. Hukum Jenewa ini
mencakup Konvensi Jenewa 1929, Konvensi Jenewa 1949, dan
juga Protokol Jenewa 1977.
43
4) Hukum New York (New York Rules)
Merupakan aturan-aturan baru yang berkaitan dengan
hukum humaniter atau yang mengatur ketentuan yang berlaku
dalam peperangan atau pertempuran. Ketentuan ini dihasilkan
melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations
Organization) yang bermarkas besar di New York. Lazimnya
hukum yang digolongkan sebagai “New York Rules” adalah yang
dibuat setelah tahun 1980. Ada yang berupa Konvensi, Protokol,
maupun berupa resolusi antara lain: Resolusi Majelis Umum dan
Resolusi Dewan Keamanan PBB. Contoh-contohnya adalah:
Convention on the prohibition of the development, production,
stock-pilling and the use of chemical weapons and on their
destructions (1993), Protocol on Binding Laser Weapons (1995),
Protocol on the Explosive Remnants of War (2003), dan New York
Rules juga mencakup yang sebelum tahun 1970-an yaitu Konvensi
PBB tentang Genosida (Genocide Convention) tahun 1948 yang
merupakan pengembangan dari Resolusi PBB No 96 (11 Desember
1946), serta Resolusi Majelis Umum PBB No 2444 Tahun 1968
(Respect for Human Right in Armed Conflict).
3. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter
Perkembangan perang menurut Jean-Jacques Roussau, memiliki
prinsip-prinsip sebagai berikut : Perang bukanlah suatu hubungan antara
44
orang dengan orang tetapi hubungan antar negara, dimana secara
individual, individu-individu yang dianggap menjadi musuh hanya karena
kebetulan, dipandang tidak sebagai manusia, atau sebagai warga negara,
tetapi sebagai prajurit. Karena tujuan perang adalah menghancurkan
negara musuh, adalah sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang
menjadi pertahanan terakhir, sejauh musuh mereka membawa senjata,
tetapi segera setelah mereka meletakkannya dan menyerah, mereka bukan
lagi sebagai musuh, tetapi mereka kembali menjadi orang biasa, dan tidak
lagi sah secara hukum untuk mengambil kehidupan mereka.70
Pada tahun 1889, Fyodor Martens meletakkan prinsip-prinsip
Hukum Humaniter yaitu: Penduduk sipil dan kombatan tetap berada
dibawah perlindungan dan kewenangan dari prinsip-prinsip hukum
internasional yang dibentuk dari kebiasaan yang ada dan dari prinsip-
prinsip kemanusiaan serta dari suara hati nurani publik.71
Selain itu, Rousseau dan Martens,72 menyusun prinsip-prinsip
kemanusiaan yang menjelaskan prinsip pembedaan, prinsip-prinsip
pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip-prinsip kepentingan
kemanusiaan dan keperluan militer seperti mempertimbangkan bahwa
satu-satunya obyek yang paling penting untuk dicapai oleh suatu negara
selama masa perang adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak
lawan.
70 Delegasi ICRC Jakarta, “Hukum Humaniter Internasional, op.cit., hlm.7. 71 Ibid. 72 Ibid.
45
4. Kategori Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter (Grave Breaches)
Beberapa kategori tindakan kejahatan atau pelanggaran berat
(Grave Breaches) dalam hukum humaniter yang bisa kita simpulkan dari
isi Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut:73
a. Willful killing.
Willful Killing merupakan tindakan pembunuhan dengan sengaja.
b. Torture or in human treatment, including biological experiment.
Merupakan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang
memang tidak dijumpai secara eksplisit dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi menurut konvensi-konvensi yang
ada, tindakan yang menentang penyiksaan telah diratifikasi. Tindakan
ini mencakup perilaku yang cukup luas, tidak hanya berkenaan dengan
penderitaan jasmani belaka, yakni: “Setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan
yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk
memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang
ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah
dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga,
atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk
suatu alasan yang didasarkan pada bentuk dikriminasi apapun, apabila
rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan atas hasutan, dengan
persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik”. 73 Fadillah Agus, 1997 “Hukum humaniter”, Jakarta,Pusat studi Hukum humaniter Fakultas
Hukum Trisakti, hlm. 17 – 18.
46
c. Willfully causing suffering or serious injury to body health.
Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka yang serius pada
kesehatan atau tubuh seseorang. Ketentuan ini dapat memakai pasal
351 dari KUHP yang berkenaan dengan penganiyaan.
d. Extensive destruction or appropriation of property.
Perusakan atau penghancuran atau perampasan harta benda seseorang.
Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan
salah satu contoh ketentuan domestik yang dapat digunakan
sehubungan dengan perilaku ini.
e. Compelling a prisoner of war or protected person to serve in the
armed force of hostile power.
Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi (oleh
hukum) untuk bekerja bagi angkatan bersenjata pihak musuh.
f. Willyfully depriving a prisoner of war of protected person of the right
to a fair and regular trial.
Dengan sengaja menghalang-halangi tawanan perang untuk
mempergunakan haknya untuk memperoleh peradilan yang bebas dan
tidak memihak.
Serangan Israel ke Lebanon yang terjadi pada bulan Juli sampai
awal Agustus 2006 adalah serangan yang dilancarkan Israel dengan alasan
penawaran dua tentara Israel yang diculik kelompok Hizbullah. Penculikan
ini dilakukan ketika Hizbullah melancarkan serangan udara yang diberi
nama Operasi “True Promise”. Alasan penculikan ini adalah sebagai
47
tawanan yang akan ditukar dengan warga Palestina dan Lebanon yang
ditahan Israel. Atas dasar inilah Israel kemudian melancarkan serangan
balasan yang targetnya bukan saja markas-markas Hizbullah dan Hamas
yang dianggap sebagai tempat kedua tentaranya disembunyikan tetapi juga
wilayah-wilayah sipil.
Serangan yang tidak beraturan ini tidak hanya menghancurkan
pemukiman warga, tetapi juga mengahncurkan fasilitas umum seperti
Rumah Sakit, Jembatan, stasiun Televisi, serta fasilitas umum lainnya.
Israel menembakkan roket-roket yang berhulu ledak besar. Akibat dari
serangan Israel ini banyak jatuh korban jiwa masyarakat sipil baik orang
dewasa maupun anak-anak. Di samping itu, upaya-upaya gencatan senjata
terus diupayakan tetapi menemui jalan buntu karena kedua belah pihak
terus saling menyerang. Jika dilihat dari serangan Israel ini dapat
dikatakan serangan ini bernuansa politis, karena wilayah-wilayah yang
diserang Israel adalah wilayah selatan Lebanon yang berbatasan langsung
dengan Israel di mana jika dikaitkan dengan senjata konflik kedua negara
merupakan wilayah yang diperebutkan yaitu pegunungan Cheik di selatan
Lebanon.
Israel menemukan a;asan kuat untuk menyerang Lebanon dan
berusaha menguasai wilayah itun karena sebelum serangan tahun 2006,
Israel tidak memiliki alasan kuat untuk menyerang Lebanon khususnya
Hizbullah yang menjadi kelompok yang anti Israel di Timur Tengah.
Selain itu, dapat dikatakan serangan Israel ini untuk meningkatkan
48
dominasi Israel sebagai mioritas terhadap bangsa Arab yang merupakan
bangsa mayoritas di Timur Tengah. Israel sebagai mitra strategis Amerika
Serikat (AS) di Timur Tengah berusaha memaksimalkan pengaruhnya
terutama dominasi militer dengan berusaha melemahkan kekuatan
Hizbullah, apalagi kekuatan lain seperti Saddam Hussein di Irak sudah
berhasil digulingkan pada invasi AS ke Irak tahun 2003.
Tindakan Israel ini menuai kecaman dari masyarakat internasional.
Serangan ini melanggar Hukum Humaniter baik dari segi alat dan metode
yang dipakai, serta perlakuan terhadap korban masyarakat sipil.
Serangan Israel ke Lebanon sebagai bentuk serangan untuk
membebaskan tentaranya ditawan berubah menjadi serangan yang
membabi buta dengan tidak mempertimbangkan akibat dari serangan itu.
Meskipun tanpa didukung oleh suatu aturan yang kuat maupun mandat
dari masyarakat internasional, Israel tetap menyerang dengan senjata yang
canggih yang berakibat pada jatuhnya korban baik fisik maupun material.
Hukum humaniter Internasional seharusnya menjadi aturan dasar
dalam setiap serangan militer terhadap negara lain. Hukum Humaniter
yang mengatur aturan tentang perang baik yang berupa tata cara berperang
maupun perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan. Aturan ini
menjadi pertimbangan setiap negara yang mengikat dan harus dipatuhi
sehingga dalam setiap serangan dapat dihindari serangan-serangan yang
tidak perlu bahkan bisa mengurangi adanya korban dari serangan itu.
49
Serangan yang dilakukan Israel ini dikaitkan dengan aturan Hukum
Humaniter Internasional akan banyak terdapat pelanggaran, baik yang
berupa pelanggaran terhadap cara dan metoda berperang serta aturan
tentang perlindungan terhadap korban perang yang akan dibahas pada bab-
bab selanjutnya.
50
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, dititikberatkan pada penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan
menganalisis data sekunder yang terdapat didalam konvensi,Perjanjian
Internasional dan hukum humaniter, buku-buku literature, referensi, dokumen-
dokumen dan hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok materi
yang diteliti
B. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau
tertulis yang terdiri atas :
1. Bahan hukum primer, terdiri dari konvensi atau perjanjian internasional,
undang-undang, dokumen hukum dan peraturan hukum lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum, berita-berita,
media internet, media massa dan press release.
C. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi
pustaka, dengan perolehan data secara keseluruhan merupakan bahan-bahan
50
51
tertulis yang telah tersedia. Upaya untuk memperoleh data tersebut
dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita, baik melalui media cetak,
media audio visual, ataupun internet yang menjadi objek penelitian, yang
berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter dari perspektif Hukum
Humaniter Internasional. Data yang diperoleh tersebut, dikumpulkan dalam
suatu catatan.
D. Teknik Pengolahan Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara
sistematis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang
pelanggaran Hukum Humaniter pada serangan Israel ke Libanon tahun 2006.
E. Teknik Analisis Data
Penelitian ini akan dipaparkan dengan teknik analisis diskriptif
kualitatif, menggunakan analisis data secara yuridis. Analisis yuridis ini
digunakan karena beberapa alasan, pertama, proses yuridis lebih dapat
menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat didalam data. Kedua,
analisis yuridis lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang
mempertajam hubungan-hubungan antar variabel. Ketiga, analisis
demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai
bagian dari struktur analitik. Dengan demikian, dapat ditarik hubungan-
hubungan antar data dan variabel yang ada, di interpretasi dan
selanjutnya ditarik kesimpulan
52
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Ketentuan utama tentang metoda dan sarana berperang terdapat dalam
Konvensi Den Haag ke-IV (1907), terutama Lampirannya yang berjudul
“Regulations respecting the laws and customs of war on land”, atau yang disebut
dengan “Hague Regulations” (peraturan-peraturan Den Haag) peraturan ini
mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta tentang metoda dan
sarana berperang.
A. Peraturan Den Haag Mengenai Sarana (alat) Berperang dan Pelanggaran
Israel
Peraturan yang terdapat didalam hukum Den Hague mengandung
prinsip-prinsip umum yang melarang penggunaan senjata yang menimbulkan
luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan senjata yang
pada hakikatnya bersifat tidak pandang bulu (membabi buta) yang merupakan
kebiasaan dalam setiap jenis konflik bersenjata seperti perang antar Israel dan
Lebanon, dimana Israel telah menggunakan cara dan alat yang seharusnya
tidak boleh digunakan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap
Lebanon melanggar aturan yang terdapat dalam hukum internasional.
Hukum Den Hague mengatur mengenai cara dan alat yang boleh
dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws), cara berperang
yang tercantum dalam pasal 23 (b) Hague Regulations (HR) yang melarang
52
53
membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau
berkhianat (treacherously). Larangan membunuh atau melukai musuh yang
telah berstatus hors de combat atau yang telah menyerah, sebagimana yang
tercantum dalam pasal 23 (c) serta ketentuan dalam pasal 25 Hague
Regulations (HR) mengenai larangan pemboman terhadap kota, pedesaan,
daerah-daerah atau daerah yang tidak dipertahankan. Konvensi Den Haag
1899 menghasilkan tiga Deklarasi yaitu:74 Pertama, melarang penggunaan
perluru-peluru. Kedua, peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan
peledak dari balon selama jangka waktu lima tahun yang berakhir tahun 1905.
Ketiga, penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan
beracun dilarang.
Disamping itu, peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum Den
Hague terutama yang berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, didalam
praktik negara melarang penggunaan alat atau cara-cara tertentu pada
penggunaan sejumlah senjata tertentu dalam Hukum Humaniter Internasional
mengenai kebiasaan, seperti:75 Penggunaan racun atau senjata beracun, senjata
biologi, senjata kimia, zat-zat kendali huruhara sebagai cara berperang,
herbisida sebagai cara dalam berperang, peluru yang mengembang atau merata
dengan mudah di dalam tubuh manusia, penggunaan peluru yang meledak di
dalam tubuh manusia sebagai senjata anti personil, senjata-senjata yang
dampak utamanya adalah melukai dengan cara pecah menjadi serpihan-
serpihan yang tidak terdeteksi oleh sinar-X didalam tubuh manusia, booby- 74 Arlina Permanasari dkk, op.cit, hlm. 23. 75 Ibid, hlm.66.
54
trap yang diletakkan atau dihubungkan dengan cara apapun pada benda atau
orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Hukum
Humaniter Internasional atau pada benda yang bverpotensi memikat orang
sipil untuk mendekat, dan senjata laser yang dirancang sedemikian rupa
sehingga satu-satunya fungsi tempurnya atau salah satu fungsi tempurnya
ialah menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan.
Sebagian senjata yang tidak dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional
mengenai kebiasaan dikenai pembatasan-pembatasan tertentu. Senjata-senjata
tersebut antara lain adalah ranjau darat dan senjata bakar.76
Adanya sikap berhati-hati harus dilakukan untuk memperkecil dampak
sikap yang membabi buta dalam penggunaan ranjau darat. Kehati-hatian
khusus ini mencakup antara lain:77 Pelaksanaan prinsip bahwa pihak-pihak
yang terlibat dalam konflik yang menggunakan ranjau darat harus membuat
catatan selengkap mungkin tentang dimana saja mereka telah menempatkan
ranjau-ranjau darat. Selain itu, sesuai dengan adanya permusuhan aktif, pihak
yang terlibat dalam konflik yang telah menggunakan ranjau darat harus
memindahkan ranjau-ranjau darat tersebut atau membuat ranjau-ranjau darat
tersebut tidak berbahaya bagi orang sipil atau harus memfasilitasi proses
pemindahan ranjau-ranjau darat tersebut.
Penggunaan senjata bakar untuk tujuan anti personil adalah dilarang,
kecuali jika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat orang
menjadi hors de combat dengan menggunakan senjata lain yang tidak begitu 76 Ibid, hlm. 68. 77 Ibid
55
mencelakakan dibandingkan dengan senjata bakar. Disamping itu, apabila
senjata bakar digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk
menghindari dan setidaknya untuk memperkecil timbulnya kerugian yang
terdapat di kalangan penduduk sipil, korban luka sipil, dan kerusakan pada
benda sipil.78
Konflik antara Israel dengan Lebanon yang berujung pada “perang
terbuka” dengan alasan menggempur Hizbullah yang telah menculik
serdadunya. Israel mengerahkan kekuatan militernya. Kuatnya tekad Israel
menumpas kelompok militernya. Kuatnya tekad Israel menumpas kelompok
Hizbullah ditunjukkan dengan mengerahkan segenap pasukannya ke wilayah
perbatasan Lebanon. Pasukan Israel bersiap melancarkan serangan darat di
basis-basis kekuatan Hizbullah. Tentara Israel melancarkan serangan udara
dan darat di selatan Lebanon. Israel mengerahkan ratusan ribu pasukan ke
perbatasan sebelah utara wilayahnya setelah penangkapan tersebut. Israel
mengerahkan pesawat tempur canggih F-161 9I dari Israel) dan Heli serang
AH-64 Apache. Kedua jenis alat utama sistem senjata (alutsista) jelajah Jet
tempur ini praktis bisa menjangkau seluruh ibukota Negara-negara Timur
Tengah. Belum lagi sistem persenjataannya, yang sebagian dikembangkan
sendiri oleh Israel, seperti rudal-rudal udara Python.79
78 Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi
pemahaman dan penghormatan terhadap terib hukum dalam konflik bersenjata, dalam
http://www/icrc.org/Web/eng/siteengo.nsf/htmlall/customary-law-translations res/$File/INDO-irrc
857 Henckaerts.pdf, diakses tanggal 12 Agustus 2008.10:08pm 79 ‘Perang Lebanon 2006”, op.cit.,
56
Pemboman yang membabi buta dilakukan Israel dengan F-161 Sufa
maupun tembakan roket Katyusha sebagai wujud perang dengan kemampuan
militer asimetri. Akibat yang paling menonjol dari Perang Lebanon terakhir
adalah jatuhnya korban warga sipil. Operasi juga disokong armada pesawat
dan heli tempur, mulai dari F-16c/D, F-161 Sufa, F-151, hingga heli AH-64D
Longbow. Sejak konflik pecah tercatat Angkatan Udara (AU) negeri ini telah
menggelar lebih dari 15.500 sorti penerbangan alat tempur. Sementara target
yang dituju ada lebih dari 7.000 titik.80
Dalam konflik ini, Angkatan udara (AU) Israel menampilkan sejumlah
arsenal yang tergolong baru. Untuk mengetahui posisi titik luncur Katyusha,
misalnya: TelAviv telah menggunakan perangkat sensor khusus berteknologi
laser. Jika bicara tentang sinar laser, bisa dikatakan teknologi ini bukanlah
barang baru di Israel. Beberapa tahun yang lalu negeri ini pernah
menggandeng AS untuk menciptkan perangkat laser perontok rudal balistik
berlabel “THEL” (Tactical High Energy Laser).81
Dalam konflik tahun ini, Angkatan Udara (AU) Israel menurunkan
bom jenis baru bernama Carpet. Secara umum, senjata hasil rekayasa pabrikan
RAFAEL ini merupakan arsenal anti ranjau. Berwujud seperti proyektil
berukuran mini, setiap unit Carpet berisi campuran bahan bakar udara yang
berdaya ledak tinggi. Saat dioperasikan pada wilayah yang dicurigai banyak
80 “Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon”, dalam
http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/23/brk,20060823-82461,id.html, diakses
tanggal 23 Oktober 2008.5:15 81 “Serangan Israel ke Lebanon”, op.cit.,
57
tertanam ranjau, arsenal ini akan meledak dan menghasilkan tekanan tinggi.
Efek dari tekanan tadi selanjutnya akan memicu setiap detonator. Dalam
pengoperasiannya lewat udara, Carpet bisa dilepaskan dari jarak yang aman
(stand off capability).82
Berkaitan dengan pelanggaran Huku Humaniter, Israel diduga
menggunakan senjata kimia dalam serangannya ke Lebanon. Dugaan itu
mengemukakan setelah Bachir Cham, seorang dokter di Beirut, Lebanon,
memeriksa luka-luka korban. Tubuh warga Lebanon yang tewas dalam
serangan Israel menghitam secara tidak normal. Dokter Bachir Cham
mendapati tubuh jenazah yang telah disemayamkan beberapa hari menghitam.
Namun, rambut dan kulit maupun tulang tidak hangus.83 Temuan itu
memunculkan pandangan Israel kini menggunakan senjata baru. Para dokter di
rumah sakit Al-Shifa, Gaza, mengatakan belum pernah meihat luka bakar
sangat spesifik seperti itu, yang terkonsentrasi sebagian besar di bagian bawah
tubuh korban, dan menyebabkan korban harus diamputasi untuk
menyelamatkan jiwanya.
Penilaian bahwa luka akibat bom itu adalah luka yang tidak biasa juga
disampaikan sebuah kelompok kemanusiaan Perancis. Salah seorang dokter
kelompok ini menyampaikan kemungkinan Israel menggunakan bom-bom
82 “Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon”, op.cit., 83 ‘Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target Warga Sipil”,
dalam http://209.85.175.104/search?q=cache:sp9
hyvtMwMJ:www.icmi.or.id/ind/index2.php%3Foption%3Dcom content%26do
pdf%3D1%26id%3D504+konvensi+Jenewa&hl=id&ct=clnk&cd=16&gl=id, diakses tanggal 23
Oktober 2008. 5:20
58
lapis (cluster bombs) Israel menjatuhkan ratusan bom cluster atau bom sebar
di wilayah permukiman penduduk Lebanon. Sekitar 90 persen diantaranya
diluncurkan 72 jam sebelum konflik berakhir. Bom cluster atau bom sebar
memencarkan bom-bom kecil ke segala penjuru saat menyentuh sasaran.
Bom-bom mini itu dapat menghancurkan tubuh manusia hingga tank.84 Ini
berlawanan dengan korban ledakan bom pada lazimnya hangus terbakar
hingga tulang. Dari 24 jasad korban, Bachir yakin kondisi tersebut diakibatkan
senjata kimia. Pada tanggal 28 Juli 2006, para pemantau perlindungan Hak
Asasi Manusia melaporkan Israel menggunakan amunisi cluster atau bom
pencar. Penggunaan bom ini dinilai menyalahi ketentuan Hukum
Internasional.85
Selain itu seorang anak yang berusia 9 tahun menderita luka bakar di
sebagian tubuhnya. Luka bakar di bagian dada, tangan, kaki dan
punggungnya, disebabkan oleh zat pospor yang terkandung dalam bom-bom
yang dijatuhkan pasukan Israel ke wilayah pemukiman sipil di selatan
Lebanon.86
Pelanggaran Hukum Humaniter dengan menggunakan senjata yang
dilarang, telah menimbulkan korban sipil yang parah. Hal ini tentunya
mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi korban yang masih
84 Ibid. 85 ‘Israel Diguga Menggunakan Senjata Kimia”, dalam http://conformeast.multiply.com/journal,
Israel Diduga Menggunakan Senjata Kimia, diakses pada tanggal 23 Oktober 2008.5:21 86 “Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target Warga Sipil”,
dalam http://www.sonermax.com/showtread.php?t=1368, diakses tanggal 14 November
2008.20:15
59
hidup, serta kondisi tubuh korban yang meninggal juga telah rusak akibat dari
penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Israel.
B. Peraturan Den Haag Mengenai Metoda Berperang dan Pelanggaran
Israel
Menurut Hague Regulations metoda berperang diatur dalam, pertama
ketentuan Pasal 23 (b) yang melarang : “membunuh atau melukai orang dari
pihak musuh secara curang atau khianat, serta dalam pasal 24 yang
menyatakan bahwa tipu muslihat serta pelaksanaan tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai musuh dianggap
diperbolehkan”. Pasal 23 (c) juga melarang membunuh atau melukai musuh
yang telah berstatus hors de combat atau yang telah menyerah.87 Selanjutnya
dalam protokol Tambahan berisi larangan perusakan lingkungan sebagai
sarana dan metoda berperang.
Jika melihat serangan Israel yang menggunakan peralatan militer yang
canggih yang berdaya ledak besar dan menjangkau radius yang besar, maka
Israel tentunya tidak hanya merusak obyek-obyek serangan yang dituju tetapi
juga menghancurkan lingkungan sekitar obyek-obyek tersebut.
Terkait dengan Pasal 23(b), tentang larangan membunuh dan melukai
orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, dalam hal ini Isreal dapat
dituduh telah melakukan pelanggaran karena dengan tanpa pandang bulu
serangan Israel membabi buta diarahkan pada desa-desa yang menimbulkan
87 Arlina Permanasari dkk, op.cit., hlm 65-66.
60
korban para wanita dan anak-anak. Hal ini seperti yang tampak pada serangan
ke desa Qana yang menewaskan sejumlah Lima puluh enam orang termasuk
tiga puluh tujuh anak-anak.88 Demikian pula secara Israel juga telah
menyerang rumah-rumah sakit yang berisi orang-orang yang dikategorikan
sebagai “Hors de Combat” atau telah tidak berdaya karena sakit (Pasal 23c) di
Zafed.89
Sementara itu terkait pasal 24, tentang cara memperoleh informasi dan
cara yang diperbolehkan dan tipu muslihat juga telah dilakukan Israel lewat
perubahan strateginya yang semula Just Reward yang hanya ditujukan sebagai
pembalasan yang adil menjadi metode serangan Change of Direction melalui
perubahan demikian, tampaknya Israel benar-benar ingin menghancurkan
Hizbullah dan tidak hanya sekedar mengukur kekuatan mereka di Lebanon. Di
sini dapat dikaitkan bahwa setelah Israel mengetahui informasi kekuatan nyata
Hizbullah dengan metode serangan pertama (yang lebih merupakan serangan
penjajakan), maka kemudian berubah menjadi serangan yang menggempur
besar-besaran.
Peraturan Den Haag 1899, yang tentang sarana dan metoda berperang
mengatur senjata yang digunakan tidak menimbulkan luka dan penderitaan
yang berlebihan dan tentang cara berperang yang tercantum dalam Pasal 23
(b). Hague Regulation menjadi dasar dari serangan Israel ke Lebanon, tetapi
88 “Korban Sipil akibat Serangan Israel”, dalam http://64.203.71.11/kompas-
cetak/0709/07/In/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008.00:13 89 “Perang Lebanon 2006”, op.cit.,
61
dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah pelanggaran baik dari cara berperang
maupun pelanggaran terhadap alat atau sarana yang dipakai dalam berperang.
Selain konvensi Den Haag, peraturan tentang metode berperang yang
terdapat dalam Pasal 23 (b), “Hague Regulation” yang isinya melarang
membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat,
dalam pelaksanaannya terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh
Israel terhadap aturan-aturann ini.
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa 1949 Junto
Protokol Tambahan I Dan II Atas Serangan Israel Ke Lebanon Tahun
2006
1. Pelanggaran Terhadap Kombatan dan Penduduk Sipil
Pihak yang terlibat dalam konflik harus dapat membedakan antara
penduduk sipil dan kombatan agar dapat menyelamatkan penduduk sipil.
Penduduk sipil tidak boleh diserang, karena yang menjadi target serangan
adalah obyek militer. Orang yang tidak terlibat dalam perang wajib
dilindungi sebagai penghormatan terhadap hidupnya, atas keutuhan jiwa
dan raganya. Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang
perang atau untuk mengadakan Undang-undang yang menentukan
permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan tentang perikemanusiaan
untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan
untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata
diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, Hukum humaniter disebut
62
sebagai “peraturan tentang perang yang berperi kemanusiaan”. Hukum
Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan
dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Situasi perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban,
bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan saja, akan tetapi orang-
orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut
menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi
HAM-nya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Pihak-pihak yang
dilindungi oleh konvensi ini harus “in all circumstances be treated
humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion
or faith, sex, birth, or wealth, or other similar criteria”. Padahal sebelum
tahun 1949, perlindungan hukum hanya diberikan pada personil militer.
Konvensi Genewa, yaitu Konvensi-konvensi dan protokol-protokol
Internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Komite Palang Merah
Intersional atau ICRC, dimana perlindungan bagi korban konflik menjadi
perhatian utama.
Protokol I dari konvensi Jenewa memberikan perlindungan bagi
orang-orang sipil yang jatuh ke tangan musuh. Sedangkan Protokol II
memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan korban konflik
bersenjata internal (bukan internasional). Konvensi Jenewa ini diterapkan
melalui kerjasama a Protecting Power, atau Negara ketiga yang menjadi
pihak netral dalam konflik tersebut, di bawah pengawasan ICRC.
63
Sengketa bersenjata juga wajib melindungi kombatan dan
penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus hors de combat harus
dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh
kepihak musuh mendapatkan status tawanan perang. Hak-hak dan
perlindungan tawanan perang diatur dalam konvensi jenewa IV dan
protocol tambahan 1977. Hukum Humaniter memformulasikan prinsip-
prinsip pembedaan, prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan
prinsip kepentingan kemanusiaan dan keperluan militer. Bahwa satu-
satunya objek yang paling sah dicapai oleh suatu Negara selama perang
adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.90
Berkaitan dengan konvensi jenewa 1929 dan 1949, serta protokol I
konvensi Jenewa 1977, yang berisi perlindungan terhadap korban perang
terutama tentang pembedaan antara kombatan, orang sipil, dan penolong
korban perang.91 Pelanggaran terhadap konvensi ini oleh Israel terbukti
dangan banyak korban tewas dari pihak sipil. Pada tanggal 14 Agustus
2008 enam orang tewas ketika sebuah bom menghantam sebuah rumah di
desa dekat kota Bint Jbeil di bagian selatan Libanon dekat perbatasan
Israel. Israel melakukan serangan udara di Lembah Beeka menewaskan
tujuh orang. Serangan lainnya menghancurkan tiga rumah di Desa Brital.
90 Delegasi Jakarta, ICRC “Hukun Humaniter Internasional, op cit. , hlm.7. 91 F Sugeng Istanto, 1997 “Penerapan hukum Humaniter pada orang sipil perlindungannya dalam
pertikaian Bersenjata” dalam Fadilah Agus, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, hlm.42.
64
Menewaskan 15 orang.92 Dua puluh delapan rakyat sipil Lebanon,
termasuk 10 anak-anak, tewas setelah Israel menyerang Bandar Udara
Internasional Rafiq Hariri di Lebanon.
Serangan udara militer Israel ke wilayah Lebanon pada tanggal 25
Juli 2008 menggunakan pesawat-pesawat tempur, Israel membombardir
basis kekuatan kelompok Hizbullah di Lebanon. Jet-jet Negeri Israel itu
melancarkan lebih dari seratus serangan ke kota dan desa di bagian selatan
Lebanon. Akibat serangan udara ini 12 orang tewas dan 20 lainnya
cedera.93 Laporan dari Human Rights Watch, telah melaporkan jumlah
korban tewas selama serangan Israel ke Lebanon sebanyak 800 warga
sipil, termasuk 300 perempuan dan anak-anak.94
Berdasarkan paparan di atas, maka pelanggaran Israel terhadap
Konvensi Jenewa terlihat begitu nyata dengan banyaknya korban jiwa dari
penduduk sipil. Israel menyerang secara membabi buta tanpa
mempertimbangkan penduduk sipil yang seharusnya dilindungi
sebagimana diatur dalam Konvensi tersebut. Seharusnya obyek dari
serangan Israel adalah obyek militer seperti tentara atau dalam konflik ini
adalah tentara Hizbullah.
92 “Lebanon Kian Membara”, dalam http://www.sinarharapan.co.id/berita /0608/14/sh02.html,
diakses tanggal 21 November 2008.23:05 93 “Rakyat Sipil Menjadi Korban Kekejaman Serangan Israel”, dalam
http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejaman-serangan-israel/, diakses
tanggal 21 November 2008. 23:07 94 “Korban Sipil akibat Serangan Israel”. op.cit.,
65
2. Pelanggaran Terhadap Infrastuktur Dan Fasilitas Umum Di Lebanon
Protokol Tambahan 1977 merinci dan menegaskan kembali
prinsip-prinsip ini khususnya prinsip pembedaan. Pihak-pihak yang
terlibat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan antara
penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan objek militer dan
karena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus
mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek
militer (Pasal 48 Protokol I dan Pasal 13 Protokol II).
Protokol Tambahan I dan II 1977 pada Konvensi Jenewa 1949
melarang kombatan menyamar sebagai orang sipil, penyerangan yang
membabi buta atau tidak pandang bulu dan penyerangan tempat ibadah
dan monumen serta penyerangan terhadap objek-objek yang mutlak
diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk.
Pasca penyanderaan dua tentara Israel menteang Lebanon.
Serangan ini telah membantai ribuan manusia tak berdosa, meratakan kota
dan desa dengan tanah. Sejarah mencatat peristiwa tersebut sebagai perang
terhebat dengan eskalasi serangan yang terus meningkat setiap harinya.
Serangan Israel dengan menggunakan pesawat tempur terhadap objek-
objek sipil di Lebanon telah berlangsung satu bulan sepanjang bulan Juli
2006 sampai Agustus 2006. Sasarannya bukan hanya sentra kegiatan
pasukan (milisi) Hizbullah di perbatasan Israel dan Lebanon, tetapi
termasuk pemboman ke Ibukota Beirut dan beberapa kota lain.
66
Serangan-serangan itu telah menewaskan serta melukai penduduk
sipil termasuk anak-anak. Alasannya untuk melumpuhkan pasukan atau
milisi Hizbullah yang anti Zionis dan menentang pendudukan Israel atas
wilayah Palestina. Namun yang ternyata menjadi korban adalah penduduk
sipil, termasuk wanita dan anak-anak.95 Serangan Israel menewaskan
ribuan warga sipil, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, melumpuhkan
jaringan transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih penduduk
Lebanon Israel mengerahkan puluhan ribu pasukan ke perbatasan sebelah
utara wilayahnya setelah penangkapan kedua tentara Israel oleh
Hizbullah.96
Ibu kota Beirut menjadi sasaran serangan udara Israel. Bom
dijatuhkan pesawat tempur Israel ke wilayah permukiman Danieh dan
Quzali. Sasaran serangan adalah bangunan milik kelompok Hizbullah dan
Hamas Israel tidak menghiraukan kecaman internasional dengan terus
menyerang Lebanon dari darat maupun udara. Sejumlah tank milik tentara
Israel melepaskan tambahan ke desa-desa di Lebanon Selatan dari
perbatasan Israel terus menggempur sejumlah kawasan Lebanon.
Pesawat bom tempur Israel menghancurkan dua jembatan di
daratan rendah Akkar, Lebanon utara yang menghubungkan kota utama d
Lebanon Utara, Tripoli, dengan perbatasan Suriah, sehingga melukai enam
orang. Serangan udara terhadap jembatan di Halba menghancurkan
95 “Serangan Israel ke Lebanon: ‘Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia”,
op.cit., 96 Ibid.
67
sejumlah rumah, merenggut korban jiwa sipil. Sejumlah prajurit Angkatan
Darat (AD) Lebanon yang ditempatkan di dekat lokasi pemboman juga
cidera dalam serangan itu. Tetapi tidak ada yang perlu menjalani rawat
inap. Jembatan di satu desa yang bersebelahan telah hancur. Delapan
jembatan lain di daerah tersebut juga hancur. Delapan jembatan lain di
daerah tersebut juga hancur. Jet Israel menembakkan satu rudal ke satu
lokasi di kamp Ain el-Hilwah yang sudah menjadi sasaran serangan.
Serangan sebelumnya yang menewaskan dua orang dan melukai 16 orang,
menghancurkan satu bangunan sekolah taman kanak-kanak yang dikelola
oleh Kolonel Munir Maqdah, pemimpin setempat gerakan moderat Fatah
pimpinan Presiden Mahmud Abbas.97 Dalam serangan udara dekat Tirus di
Selatan Lebanon sedikitnya 18 warga sipil tewas, sebagaian besar anak-
anak. Pasukan interiun PBB, menyampaikan kebanyakan korban tengah
berada dalam sebuah konvoi untuk menyelamatkan diri dari desa-desa di
perbatasan wilayah Lebanon dan terbakar dalam sebuah mini bus.98
Menurut petugas Palang Merah, serangan yang paling mematikan
sejak Israel melancarkan agresi ke Lebanon 12 Juli 2006, menyebabkan 56
orang tewas, 34 di antaranya anak-anak. Serangan Israel ke Lebanon
hingga kini telah menewaskan 500 lebih warga Lebanon.99
97 “Orang cidera Dalam Serangan Israel ke Lebanon, dalam
http://www.kapanlagi.com/h/0000129421.html diakses tanggal 12 November 2008.23 10 98 Ibid. 99 “Israel Masih Menggempur, Korban Terus Berjatuhan”, dalam http://eramuslim.com
68
Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Lebanon,
kerusakan infrastruktur transportasi serta adanya serangan Israel membuat
distribusi bantuan ke pengungsian terhambat, bahkan serangan Israel
menghantam ambulan milik Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di
Lebanon bagian selatan. Selain itu pesawat Jet tempur Israel
menghancurkan jembatan di Akkar, Lebanon bagian utara. Akibatnya
sejumlah pedesaan terisolasi. Yang berakibat pada berkurangnya
pemenuhan kebutuhan sehari-hari rakyat Lebanon.
Pada tanggal 2 Agustus 2008, Peluru kendali (rudal) Israel
menghantam tiga gedung di dekat Kota Nabatiyah. Serangan Israel ke
Kota Khiam, dekat perbatasan Lebanon juga menghantam pos pengamatan
pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di
Lebanon. Empat pengawas berkewarganegaraan Australia, Kanada,
Firlandia, dan Cina tewas dalam serangan itu. Padahal pasukan PBB di
Lebanon bagian selata itu sempat menghubungi pihak Israel sebanyak
sepuluh kali untuk menyatakan posisi mereka. Namun hal itu tidak
dipedulikan oleh Israel.100 Serangan Israel juga menghancurkan kantor
pejabat Hizbullah di selatan Lebanon Syaikh Nabiel Qawuq, kantor-kantor
Hizbullah di Ba’labak dan Shimsitar, yayasan al-Syahid di Ba’labak,
madrasah al-Hidayah dan markas penyuluhan pertanian yang juga di
100 “Israel Terus Menggempar Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel Semakin Gencar
Menyerang Lebanon/Berita Luar Negeri Liputan6/Aktual Tajam Terpercaya.htm, diakses tanggal
23 Sepetember 2008.20:08
69
Ba’labak. Sasaran serangan udara Israel juga mengahancurkan sejumlah
kantor Husainiyah dan masjid Imam Ali di Ba’labak.101
Di bidang perhubungan, sedikitnya seratus jembatan hancur
menjadi sasaran serangan Israel. Agresi Israel juga menghancurkan jalan-
jalan internal dan jalan-jalan tol di sebelah selatan dan timur Lebanon,
juga jalan internasional antara Beirut dan Damaskus. Serangan udara Israel
juga menghancurkan bandar udara internasional Beirut serta pelabuhan di
Beirut, Gunia dan Tripoli. Puluhan ribu gedung dan rumah menjadi
sasaran rudal-rudal pelumat Israel di sebelah selatan Libanon, pinggiran
Beirut Selatan, daerah Ba’labak dan timur Lebanon. Sementara itu tidak
kurang dari 450 truk dan kontainer hancur. Serangan juga menghancurkan
stasiun-stasiun BBM, pembangkit listrik, tower-tower air dan gudang
BBM di bandara Beirut. Serangan udara Israel juga menghancurkan
puluhan pabrik di tenggara Beirut, selatan Lebanon dan Sahl Baqa’,
termasuk pabrik susu terbesar di Lebanon. Gempuran Israel
menghancurkan stasiun-stasiun televisi dan radio serta jaringan telepon.
Semua itu menjadi target gempuran Zionis Israel yang berlangsung lebih
dari dua minggu sejak 12 Juli 2006 lalu.102
Hal seperti ini sesungguhnya bukan hanya tergolong kejahatan
perang (war crimes) tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan (crime
101 “Lebanon Kian Membara”, op.cit., 102 “Israel Melanjutkan Serangan Terhadap Sejumlah Sasaran di Kawasan Libanon”, dalam
http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-07/2006-07-18-
voa8.cfm?CFID=17578682&CFTOKEN=33795719, diakses tanggal 30 Oktober 2008.21:06
70
against humanity). Banyak bangunan, rumah, dan sarana pelayanan publik
hancur di Lebanon, penduduk meninggal dan luka-luka, ribuan penduduk
kehilangan tempat tinggal yang diakibatkan oleh serangan yang
dilancarkan Israel terhadap Lebanon. Serangan yang berlebihan dari Israel
ini telah menghancurkan banyak fasilitas umum yang seharusnya dijaga
untuk melindungi masyarakat sipil, justru di hancurkan oleh Israel.
Tindakan Israel jelas telah melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam
hukum internasional.
D. Resolusi PBB Atas Serangan Israel Ke Lebanon Tahun 2006
Krisis di Timur Tengah telah menjadikan jalan menuju perdamaian
kian sulit terwujud. Ini semua disebabkan oleh serangan membabi buta Israel
terhadap Lebanon. Tindakan brutal Israel tidak saja melanggar hukum
internasional maupun hukum perang, melainkan juga sudah berada di luar
batas perikemanusiaan. Gempuran Israel telah menambah kelam masa depan
Timur Tengah, yang sebelumnya telah memanas oleh masalah persenjataan
Iran, kerusuhan pasca perang Irak, dan terorisme.
Israel telah menjadikan Lebanon sebagai tempat paling berdarah dalam
sejarah konflik Timur Tengah. Sejak serangan digelar pertengahan Juli lalu,
sedikitnya telah menewaskan 750 orang yang sebagian besar adalah warga
sipil, 2000 orang lebih cedera dan ribuan lainnya mengungsi. Bahkan,
gempuran Israel ini lebih kejam dan brutal daripada yang pernah Israel
71
lakukan 10 tahun lalu (18 April 1996) yang memborbardir markas PBB yang
menjadi tempat perlindungan warga sipil Lebanon.
Serangan Israel adalah bentuk arogansi yang melanggar hukum
internasional karena menafikan kedaulatan Lebanon sebagai negara merdeka.
Sedangkan dari sisi hukum perang, Israel sudah melakukan pelanggaran berat
karena menyerang dan menewaskan warga sipil. Apapun motif dan tujuannya,
kekerasan bersenjata Israel tidak dapat dibenarkan dari aspek apapun.
Serangan itu merupakan kejahatan atas kemanusiaan yang harus dikecam,
ditentang dan dihentikan. Sikap keras kepala Israel yang tidak mau
menghentikan serangan dan segera melakukan gencatan senjata juga
menunjukkan hilangnya penghormatan Israel atas cita-cita perdamaian abadi,
Hak Asasi Manusia, hukum internasional.
Lemahnya fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa memang dikeluhkan
banyak pihak. PBB kini hanya menjadi alat untuk kepentingan negara
adikuasa saja. Banyak kebijakan yang dikeluarkan PBB terkesan tidak adil dan
tunduk pada kepentingan negara tertentu saja. Kebijakan PBB terkesan sangat
lamban dan tidak efektif dalam menghentiakan kebiadaban Israel membunuhi
rakyat sipil Libanon dengan alasan menghancurkan hizbullah.
Setelah negosiasi alot antara delegasi Arab dan Barat, Dewan
Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan
senjata segera antara militan hizbullah dan pasukan Israel.
Resolusi itu disetujui oleh 14 dari 15 negara anggota DK PBB. Namun
Amerika serikat memilih abstain dalam voting tersebut. Israel dan Hizbullah
72
tidak ikut serta dalam voting tersebut. Resolusi DK PBB No. 1701103 disahkan
dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk
mengakhiri konflik antara Israel dan Hizbullah di Libanon.
Dewan Keamanan PBB, Mengingat semua resolusi sebelumnya di
Lebanon, khususnya resolusi 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559
(2004), 1655 (2006), 1680 (2006) dan 1697 (2006), serta pernyataan dari
presiden tentang situasi di Lebanon, khususnya pernyataan 18 Juni, 2000, dari
19 Oktober 2004, dari 4 Mei 2005, dari 23 Januari 2006 dan dari 30 Juli 2006;
Mengungkapkan keprihatinan yang sangat atas berkelanjutannya
eskalasi permusuhan di Lebanon dan di Israel sejak serangan Hizbullah
terhadap Israel pada tanggal 12 Juli 2006, yang telah menyebabkan ratusan
kematian dan cedera di kedua belah pihak, kerusakan infrastruktur sipil dan
ratusan ribu pengungsi internal.
Menekankan kebutuhan untuk mengakhiri kekerasan, tapi pada saat
yang sama menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi penyebab yang
telah menimbulkan krisis saat ini, termasuk dengan pembebasan tanpa syarat
tentara Israel yang diculik.
Mengingat sensitivitas masalah tahanan dan mendorong upaya-upaya
yang ditujukan untuk mendesak penyelesaian masalah tawanan Lebanon yang
ditahan di Israel.
103 7 Maret 2010, http://www.johanes.org, 5.00.
73
Menyambut usaha perdana menteri Libanon dan komitmen pemerintah
Lebanon, dalam tujuh poin rencana, untuk memperluas kekuasaan atas
wilayahnya, melalui angkatan bersenjata sah sendiri, sehingga tidak akan ada
senjata tanpa persetujuan dari pemerintah Lebanon dan tidak ada otoritas
selain pemerintah Lebanon, juga menyambut komitmennya terhadap pasukan
PBB yang ditambah dan ditingkatkan dalam angka, peralatan, mandat dan
ruang lingkup operasi, dan mengingat permintaannya dalam rencana ini
penarikan segera pasukan Israel dari Lebanon selatan.
Bertekad untuk bertindak bagi penarikan ini terjadi di awal,
Mengambil catatan karena proposal yang dibuat dalam rencana tujuh poin
mengenai daerah pertanian Shebaa.
Menyambut keputusan dengan suara bulat oleh pemerintah Lebanon
pada 7 Agustus 2006 untuk mengerahkan kekuatan bersenjata Libanon 15.000
tentara di selatan Lebanon sebagai tentara Israel menarik diri di belakang Blue
Line dan meminta bantuan pasukan tambahan dari UNIFIL (United Nations
Interim Force in Lebanon) yang diperlukan, untuk memfasilitasi masuknya
angkatan bersenjata Libanon ke wilayah dan untuk menyatakan kembali
niatnya untuk memperkuat angkatan bersenjata Lebanon dengan bahan-bahan
yang diperlukan untuk memungkinkannya melaksanakan tugas.
Menyadari tanggung jawabnya untuk membantu mengamankan
gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang untuk konflik.
Menentukan bahwa situasi di Lebanon merupakan ancaman bagi
perdamaian dan keamanan internasional;
74
1. Panggilan untuk penghentian penuh permusuhan berdasarkan, khususnya,
penghentian segera oleh Hizbullah semua serangan dan penghentian
segera oleh Israel seluruh operasi militer ofensif;
2. Setelah penghentian penuh permusuhan, panggilan atas pemerintah
Lebanon dan UNIFIL otoritas oleh ayat 11 sampai mengerahkan pasukan
mereka bersama-sama di seluruh Selatan dan menyerukan kepada
pemerintah Israel, karena itu penggelaran dimulai, untuk menarik semua
pasukannya dari selatan Lebanon pada paralel;
3. Menekankan pentingnya perluasan kontrol pemerintah Lebanon atas
seluruh wilayah Lebanon sesuai dengan ketentuan resolusi 1559 (2004)
dan resolusi 1680 (2006), dan ketentuan-ketentuan yang relevan dari
Persetujuan Taif, karena untuk latihan kedaulatan penuh, sehingga tidak
akan ada senjata tanpa persetujuan dari pemerintah Lebanon dan tidak ada
otoritas selain dari pemerintah Lebanon;
4. Mengulangi dukungan yang kuat untuk menghormati penuh Blue Line;
5. Juga mengulangi dukungan yang kuat, sebagai kenang dalam semua
resolusi yang relevan sebelumnya, untuk keutuhan wilayah, kedaulatan
dan kemerdekaan politik Lebanon di dalam perbatasan yang diakui secara
internasional, sebagaimana dimaksud oleh Israel-Lebanon Perjanjian
Gencatan Senjata Jenderal tanggal 23 Maret 1949;
6. Panggilan pada masyarakat internasional untuk segera mengambil
langkah-langkah untuk memperluas keuangan dan bantuan kemanusiaan
kepada rakyat Lebanon, termasuk melalui fasilitasi yang aman kembalinya
75
pengungsi dan, di bawah kewenangan pemerintah Lebanon, membuka
kembali bandar udara dan pelabuhan, sesuai dengan paragraf 14 dan 15,
dan panggilan di juga untuk mempertimbangkan bantuan lebih lanjut di
masa depan untuk berkontribusi dalam rekonstruksi dan pembangunan di
Lebanon;
7. Menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa tidak ada tindakan yang diambil bertentangan dengan ayat 1 yang
mungkin mempengaruhi mencari solusi jangka panjang, kemanusiaan
akses ke penduduk sipil, termasuk perjalanan yang aman untuk konvoi
kemanusiaan, atau sukarela dan aman kembalinya orang terlantar, dan
meminta kepada semua pihak untuk memenuhi tanggung jawab ini dan
untuk bekerja sama dengan Dewan Keamanan;
8. Panggilan bagi Israel dan Libanon untuk mendukung gencatan senjata
permanen dan solusi jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip dan
unsur-unsur berikut:
9. Penuh hormat pada Blue Line oleh kedua belah pihak;
10. pengaturan keamanan untuk mencegah kembalinya permusuhan, termasuk
pendirian antara Blue Line dan Sungai Litani suatu wilayah bebas dari
personel bersenjata, aset dan senjata lain daripada pemerintah Libanon dan
UNIFIL otoritas dalam ayat 11, dikerahkan di daerah ini;
Penuh pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan
Taif, dan resolusi 1559 (2004) dan 1680 (2006), yang membutuhkan
perlucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon, sehingga,
76
sesuai dengan keputusan kabinet Lebanon 27 Juli 2006, tidak akan ada
senjata atau kekuasaan di Lebanon selain dari negara Lebanon;
Tidak ada pasukan asing di Libanon tanpa persetujuan dari pemerintah;
Tidak ada penjualan atau pasokan senjata dan bahan-bahan logistik ke
Lebanon terkait kecuali sebagaimana diizinkan oleh pemerintah;
Ketentuan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dari semua peta sisa ranjau
darat di Lebanon pada milik Israel;
11. Mengundang sekretaris jenderal untuk mendukung upaya-upaya untuk
mengamankan sesegera mungkin perjanjian pada prinsipnya dari
pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel untuk prinsip-prinsip dan
unsur-unsur untuk solusi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam
ayat 8, dan mengungkapkan niatnya untuk menjadi aktif terlibat;
12. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengembangkan, dalam hubungan
dengan aktor-aktor internasional yang relevan dan pihak-pihak yang
bersangkutan, usulan untuk menerapkan ketentuan yang relevan dari
Persetujuan Taif, dan resolusi 1559 (2004) dan 1680 (2006), termasuk
perlucutan senjata, dan untuk penggambaran internasional perbatasan
Lebanon, khususnya di daerah-daerah di mana perbatasan yang
dipersengketakan atau tidak pasti, termasuk oleh berurusan dengan daerah
pertanian Shebaa, dan untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan
proposal tersebut dalam waktu 30 hari;
13. Memutuskan, dalam rangka untuk melengkapi dan meningkatkan kekuatan
dalam angka, peralatan, mandat dan ruang lingkup operasi, untuk
77
mengotorisasi peningkatan kekuatan pasukan UNIFIL sampai maksimum
15.000 tentara, dan bahwa gaya akan, di samping melaksanakan mandat
dibawah resolusi 425 dan 426 (1978):
a. Memantau penghentian permusuhan;
b. Mendampingi dan mendukung angkatan bersenjata Libanon ketika
mereka mengerahkan seluruh Selatan, termasuk di sepanjang Blue
Line, seperti yang bersenjata Israel menarik pasukannya dari Lebanon
seperti yang diberikan dalam ayat 2
c. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan ayat 11 (b)
dengan pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel;
d. Memperluas bantuan untuk membantu memastikan akses kemanusiaan
ke penduduk sipil dan sukarela dan aman kembalinya pengungsi;
e. Membantu angkatan bersenjata Lebanon dalam mengambil langkah-
langkah menuju pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat 8;
f. Membantu pemerintah Lebanon, jika ia meminta, untuk menerapkan
ayat 14;
14. Bertindak untuk mendukung permintaan dari pemerintah Libanon untuk
mengerahkan pasukan internasional untuk membantu itu untuk
menjalankan wewenangnya di seluruh wilayah, kewenangan UNIFIL
untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan di daerah-daerah
penyebaran dari pasukan dan yang dianggap berada dalam kemampuan,
untuk memastikan bahwa daerah operasi tidak digunakan untuk kegiatan
78
bermusuhan apapun, untuk melawan berarti upaya keras untuk mencegah
pemakaian tugasnya di bawah mandat Dewan Keamanan, dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk melindungi personel, fasilitas, instalasi dan
peralatan, menjamin keamanan dan kebebasan gerakan dari personil PBB,
pekerja kemanusiaan, dan, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah
Lebanon, untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik;
15. Sekretaris jenderal permintaan mendesak untuk menempatkan langkah-
langkah untuk memastikan UNIFIL mampu melaksanakan fungsi-fungsi
yang termuat dalam resolusi ini, mendesak negara-negara anggota untuk
mempertimbangkan membuat kontribusi yang tepat untuk UNIFIL dan
untuk merespon secara positif permintaan bantuan dari tentara, dan
mengungkapkan kuat penghargaan kepada mereka yang telah memberikan
kontribusi untuk UNIFIL di masa lalu;
16. Menyerukan pemerintah Lebanon untuk mengamankan perbatasannya dan
titik masuk lain untuk mencegah masuknya di Libanon tanpa izin senjata
atau berhubungan dengan material dan permintaan UNIFIL otoritas dalam
ayat 11 untuk membantu pemerintah Lebanon pada permintaannya;
17. Memutuskan lebih lanjut bahwa semua negara harus mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencegah, oleh warga negara mereka atau
dari wilayah mereka atau menggunakan bendera mereka kapal atau
pesawat udara;
a. penjualan atau penawaran untuk setiap badan atau perorangan di
Lebanon terkait senjata dan alat-alat dari semua jenis, termasuk senjata
79
dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, paramiliter peralatan,
dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas, apakah atau tidak
berasal di wilayah mereka, dan;
b. ketentuan untuk setiap badan atau perorangan di Lebanon dari setiap
pelatihan atau bantuan teknis yang berkaitan dengan penyediaan,
pembuatan, pemeliharaan atau penggunaan item terdaftar dalam huruf
(a) di atas, kecuali bahwa larangan ini tidak berlaku untuk senjata,
bahan terkait, pelatihan atau bantuan resmi oleh pemerintah Lebanon
atau UNIFIL otoritas dalam ayat 11;
18. Memutuskan untuk memperpanjang mandat UNIFIL sampai 31 Agustus
2007, dan mengungkapkan niatnya untuk dipertimbangkan dalam resolusi
yang kemudian lebih lanjut dengan amanat tambahan dan langkah-langkah
lain untuk memberikan sumbangan pada pelaksanaan gencatan senjata
permanen dan solusi jangka panjang;
19. Permintaan sekretaris jenderal untuk melaporkan kepada Dewan dalam
waktu satu minggu mengenai pelaksanaan resolusi ini dan kemudian
secara teratur;
20. Menekankan pentingnya, dan kebutuhan untuk mencapai, yang
komprehensif, adil dan perdamaian abadi di Timur Tengah, yang
didasarkan pada semua resolusi yang relevan termasuk Resolusi 242
(1967) dari 22 November 1967 dan 338 (1973) dari 22 Oktober 1973;
21. Memutuskan untuk tetap aktif merebut dari masalah.
80
Namun dengan keluarnya resolusi DK PBB, tidak menyebutkan pihak
mana yang benar dan pihak mana bersalah. Dalam resolusi tersebut diserukan
adanya gencatan senjata segera dan penarikan sepenuhnya pasukan Israel dan
Hizbullah, dalam resolusi tersebut juga diserukan adanya penyaluran bantuan
kemanusiaan secara aman, termasuk makanan dan peralatan medis.
Resolusi gencatan senjata yang dikeluarkan PBB sangat terlambat,
sebab sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan, belum lagi kerusakan
infrastruktur yang menimbulkan kerugian besar bagi Lebanon seharusnya
PBB memberikan sanksi tegas dan langsung terhadap Israel yang terus
menyerang dan membombardir Lebanon, karena hal itu merupakan kejahatan
perang dan tidak cukup diselesaikan dengan resolusi saja. Tetapi selama
Amerika serikat masih terus memberikan dukungan politik dan ekonomi
terhadap Israel dengan hak veto maka Israel akan kebal dari sangsi-sangsi
yang di berikan oleh PBB atau dunia internasional.
81
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter dari serangan Israel ke Lebanon
meliputi pelanggaran terhadap konvensi Jenewa Tahun 1929,1949,1977
tentang perlindungan korban konflik bersenjata dan Hukum Den haag
Tahun 1899,1905,1907 tentang metode dan sarana berperang yang di
perkenan kan
2. Pelanggaran Israel terhadap konvensi Den Haag dilakukan dengan
menggunakan alat-alat dan cara-cara perang yang dilarang seperti Israel
menggunakan bom-bom yang berhulu ledak besar terlebih penggunaan
senjata laser dan senjata kimia.
B. Kritik dan Saran
1. PBB sebaik nya lebih berperan aktif untuk mencegah agar tidak terjadi
perang antara negara-negara di dunia ini khususnya Lebanon dengan
Israel.
2. PBB perlu bertindak lebih adil dengan memberikan sanksi kepada para
anggota PBB yang melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.
81
82
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agus, Fadillah, 1997 Hukum Humaniter, Pusat studi hukum Humaniter Fakultas
Jakarta, Hukum Trisakti,
Permanasari Arlina dkk, 1999,Pengantar Hukum Humaniter,Jakarta, ICRC
Haryomataram, 1994 Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Surakarta Sebelas
Maret University Press
Istanto, F. Sugeng, 1994 Hukum Internasional, Yogyakarta Penerbitan Universitas
Atma Jaya
Kalshoven Frits, 1987 Constrain on the Waging of War, Jakarta,ICRC
Moleong, Lexy J, 1995 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung Remaja
Rosadakarya
ICRC Jakarta,2004 Delegasi, Hukum Humaniter Internasional,Jakarta
ICRC,Indonesia
_________, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan
Hukum Internasional, Yogyakarta Andi Offset
Peraturan perundang undangan:
Piagam Liga Bangsa Bangsa
Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
Konvensi Denhaag 1899,1905,1907 Tentang Alat dan Cara Berperang
Konvensi Jenewa 1977 Tentang Pihak Pihak Yang Terlibat
83
Konvensi Jenewa 1929,Konvensi Mini Tentang Pembedaan Pihak Aktif
Konvensi Jenewa 1949,Tentang Perlindungan Korban Perang
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa
Internet :
NN
“AgresiIsraelKeLebanon”,dalamhttp://www.esamarinda.com/forum/lofiversion/in
dex.php?t1657.html, diakses tanggal 11 November 2008.
“Apakahhukumhumaniterinternasional?”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=ca
che:cTI0iqdxe1wJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D134+de
finisi+teori+Just+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 21
September 2008.
“Doktrin tentang Perang yang Sah”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin
tentang Perang yang Sah, diakses tanggal 10 September 2008.
“Hezbollah Nyatakan Perang terhadap Israel”, dalam http://www.kompas.com.
Hezbollah.nyatakan.perang.terhadap.israel.htm, diakses tanggal 15 Februari
2008.
“HukumHumaniterDanHakAsasiManusia”,dalamhttp://www.elsam.or.id/pdf/kurs
usham/Hukum Humaniter dan HAM.pdf. diakses tanggal 23 Agustus 2008.
“HukumHumaniterInternasionaldanHAM”,dalamhttp://209.85.175.104/searchq=c
ache:1iNMqgnuC5gJ:komnasham.go.id/portal/files/Lembar_Fakta_13_Huk
um_Humaniter_Internasional%26HAM.pdf+hukum+humaniter+HAM&hl=
id&ct=clnk&cd=4&gl=id diakses tanggal 23 Oktober 2008.
84
“Illusi Konferensi Timteng di Annapolis”, dalam http://dweb2.com/blog/ilusi-
konferensi-timteng-di-annapolis-205/, diakses tanggal 29 November 2007.
“International Humanitarian Law and The Protection of War Victims”, dalam
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JM93, diakses tanggal 20
Oktober 2008.
“Israel Bombardir Lebanon”, dalam http://student.stttelkom.ac.id/web/break
news.php?mod=view&id=3&3, diakses tanggal 12 November 2008.
“Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon”, dalam
http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/20060823-82461,id.html
diakses 10 Agustus 2008.
“Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target
WargaSipil”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=cache:Sp9hyvtMwMJ:w
ww.icmi.or.id/ind/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D
1%26id%3D504+konvensi+Jenewa&hl=id&ct=clnk&cd=16&gl=id, diakses
tanggal 23 Oktober 2008.
“Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target
Warga Sipil”, dalam http://www.sonermax.com/showthread.php?t=1368,
diakses tanggal 14 November 2008.
“Israel Terus Menggempur Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel
Semakin Gencar Menyerang Lebanon Berita Luar Negeri Liputan6/ Aktual
Tajam Terpercaya.html. diakses tanggal 23 September 2008.
85
“Israel Masih Menggempur, Korban Terus Berjatuhan”, dalam
http://eramuslim.com/news/int/44c445a5.htm, diakses tanggal 23 September
2008.
“IsraelSahkanGencatanSenjata”,dalamhttp://www.Detiknet.com/read/2006/08/14/
080645/655414/Israel-sahkan-gencatan-senjata, diakses tanggal 12
November 2008.
“Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam hukum humaniter”, dalam
http://www.sekitarkita.com/more.php?id=597 0 1 0 M63 Kejahatan berat
(Graves Breaches) dalam hukum humaniter, diakses tanggal 21 Oktober
2008.
“Korban Sipil akibat Serangan Israel”, dalam http://64.203.71.11/kompas-
cetak/0709/07/in/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008.
“LebanonTolakDrafResolusi”,online,http://www.suaramerdeka.com/harian/0608/
07.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli 2008.
‘LebanonKianMembara”,dalamhttp://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/14/sh0
2.html,diakses tanggal 21 November 2008.
‘Perang, Hukum Humaniter dan Perkembangan Internasional”, dalam
http://www.propatria.or.id/download/positions%20paper/perang-hukum-
humaniter-ep.pdf. diakses tanggal 16 November 2008.
“Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Telarang dengan Target
Warga Sipil”, dalam http://www.sonermax.com/showthread.php?t=1386,
diakses tanggal 14 November 2008.
86
‘Israel Terus Menggempur Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel
Semkin Gencar Menyerang Lebanon/Berita Luar Negeri Liputan6/ Aktual
Tajam Terpercaya.html. diakses tanggal 23 September 2008.
“Israel Masih Menggempur, Korban Terus Berjatuhan”, dalam
http://eramuslim.com/news/int/44c445a5.htm, diakses tanggal 23 September
2008.
“IsraelDidugaMenggunakanSenjataKimia”,dalamhttp://conformeast.multiply.com
/journal, Israel diduga Menggunakan Senjata Kimia, diakses pada tanggal
23 Oktober 2008.
“IsraelSahkanGencatanSenjata”,dalamhttp://www.detiknet.com/read/2006/08/14/0
80645/655414/Israel-sahkan-gencatan-senjata, diakses tanggal 12
November 2008.
“Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam Hukum Humaniter”, dalam
http://www.sekitarkita.com/more.php?id=597 0 1 0 M63 Kejahatan berat
(Graves Breaches) dalam hukum humaniter, diakses tanggal 21 Oktober
2008.
“Korban sipil akibat Serangan Israel”, dalam http://64.203.71.11/kompas-
cetak/0709/07/In/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008.
‘LebanonTolakDrafResolusi”,online,http:/www.suaramerdeka.com/harian/0608/0
7.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli 2008.
“LebanonKianMembara”,dalamhttp://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/14/sh0
2.html, diakses tangal 21 November 2008.
87
“Perang, Hukum Humaniter dan Perkembangan Internasional”, dalam
http://www.propatria.or.id/download/positions%20paper/perang-hukum-
humaniter-ep.pdf. diakses tanggal 16 November 2008.
“Israel Melanjutkan Serangan Terhadap Sejumlah Sasaran di Kawasan Libanon”,
dalam http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-07/2006-07-18-
voa8.cfm?CFID=17578682&CFTOKEN=33795719, diakses tanggal 30
Oktober 2008.
“Perang Lebanon 2006”, online, http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon
2006, diakses 26 Juni 2008.
‘Perang Lebanon 2006”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 2006?t=2,
diakses tanggal 09 Agustus 2008.
‘Perang Lebanon 1982”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 1982,
diakses tanggal 12 Agustus 2008.
“PMLebanonDesakGencatanSenjata”,dalamhttp://www.myimneus.com/internasio
nal/indek.php?q=news&id=1355, diakses tanggal 12 November 2008.
“pokok_pokok_HAM_Intl”,online,http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/pokok_
pokok_HAM_Intl, diakses 17 Juli 2008.
Prasetya Hadi Purwandoko, “Hukum Humaniter Internasional (International
HumanitarianLaw)”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxel
wJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D134+definisi+teori+Jus
t+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 24 Oktober 2008.
“Prinsip Hukum Humaniter”, http://andinur.blogspot.com/2007/09/prinsip-dasar-
hukum-humaniter.html, diakses tanggal 12 November 2008.
88
“Rakyat Sipil Menjadi Korban Kekejaman Serangan Israel”, dalam
http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejaman-
serangan-israel/, diakses tanggal 12 November 2008.
“SejarahIsraelLebanonSelatan”,dalamhttp://www.mailachieve.com/hidayahnet@y
ahoogroups.com/msg11289.html, diakses tanggal 12 November 2008.
“Sekilas tentang Konvensi Jenewa”, dalam http://kelana-
tambora.blogspot.com/2007/03/sekilas-tentang-konvensi-jenewa.html,
diakses tanggal 17 November 2008.
“Serangan Israel ke Lebanon; Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasai
Manusia”, online, http://conformeast.multiply.com/journal (pelanggaran
hukum humaniter), diakses 21 Juli 2008.
“Serangan Israel Ke Lebanon Pukulan bagi Proses Perdamaian”, dalam
http://chaidarabdullah.wordpress.com/2008/06/16/serangan-israel-ke-
lebanon-pukulan-baru-bagi-proses-perdamaian/, diakses tanggal 12
November 2008.
“Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah
sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum
dalamkonflikbersenjata”,dalamhttp://www.icro.org/Web/eng/siteeng0.nsf/ht
mlall/customary-law-translations res/$File/INDO-irrc 857 Henckaerts.pdf,
diakses tanggal 12 Agustus 2008. “Wajah Lain Beirut”, dalam
http://swaramuslim.net/berita/more.php?id=A5334 12 0 M, diakses tanggal
12 November 2008.
89
“9 Orang Cidera Dalam Serangan Israel ke Lebanon”, dalam
http://www.kapanlagi.com/h/0000129421.html diakses tanggal 12
November 2008.
“900TewasdalamSeranganIsraelkeLebanon”,dalamhttp://swaramuslim.net/berita/
more.php?id=A5288-0-12-0-M, diakses tanggal 27 Agustus 2008.
http://www.johanes.org, 2010.