BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · 2020. 5. 13. · pada akhirnya bisa dikembalikan kepada...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · 2020. 5. 13. · pada akhirnya bisa dikembalikan kepada...
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perbankan disuatu negara sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian
serta menjadi tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju
suatu negara, semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara
tersebut, yang berarti bahwa perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan
masyarakatnya. Secara Sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang
kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan
kembali dana tersebut ke masyarakat.1
Kegiatan bank tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, yaitu :
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.
Dari pengertian diatas, salah satu kegiatan bank adalah menyalurkan dana
ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman atau kredit kepada
masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian
yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Pengertian kredit disebutkan dalam
ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu
1 Kamsir, 2004, Pemasaran Bank, Kencana, Jakarta, hlm. 8.
-
2
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.
Pelaksanaan kegiatan Bank menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-
hatian. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam
keadaan sehat menjalankan usahanya. Mengingat bank bekerja dengan dana
masyarakat yang disimpan bank atas dasar kepercayaan, sehingga bank wajib
memiliki pengawasan dalam menjamin proses pengambilan keputusan dalam
pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.2
Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan landasan yang paling
luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Itu berarti bahwa peraturan hukum itu
pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum yang
berkaitan dengan kegiatan perbankan meliputi asas demokrasi ekonomi, asas
kepercayaan atau fiduciary principle, asas kerahasiaan atau confidentiality
principle, dan asas kehati-hatian atau prudential principle.3 Terhadap asas
prudential principle diterapkan dalam rangka melindungi dana masyarakat yang
dipercayakan kepada bank. Bank memiliki aturan tersendiri yang menjadi
pedoman kredit bagi permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah atau debitur,
untuk terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam memberi pinjaman kredit kepada
2 Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan.
3 Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14-19.
-
3
nasabah. Berdasarkan analisis kredit yang dilakukan, bank akan memberikan
keputusan menolak atau menyetujui permohonan calon debitur karena setiap
analisis kredit harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
internal bank dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan pedoman
perkreditan bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian, kebijakan persetujuan
kredit, dokumentasi dan administrasi, pengawasan serta penyelesaian kredit
bermasalah.4 Bank juga harus mempunyai keyakinan terhadap kredit yang
diberikannya kepada debitur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan :
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah
Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Penjelasan Pasal 8 menyebutkan untuk memperoleh keyakinan sebelum
memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap
watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor.
Dengan demikian, agunan merupakan salah satu aspek penilaian untuk
memperoleh keyakinan bank agar dapat memberi pinjaman kredit. Agunan
menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah
jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka
pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Jaminan
tambahan ini lahir karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan
4 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia.
PT. Raja Grafindo, Jakarta Hlm. 80-82.
-
4
debitur. Jaminan yang lahir karena perjanjian dapat berbentuk hak tanggungan,
hak gadai, jaminan fidusia dan jaminan penanggungan. Jaminan tambahan
kemudian akan dilakukan pengikatan jaminan yang terpisah dari perjanjian kredit
dan dibuat dalam bentuk akta Notaris.5 Perjanjian jaminan terhadap agunan
tambahan merupakan perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya
yaitu perjanjian kredit.
Agunan tambahan yang diminati oleh bank adalah agunan tanah dan
bangunan karena secara ekonomis harga tanah akan semakin tinggi. Tanah dan
bangunan akan diikat dengan perjanjiang pengikatan hak tanggungan. Hak
Tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan
tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Penguasaan
secara khusus yang diberikan kepada kreditor, memberi wewenang kepadanya
untuk menjual tanah jika debitor cedera janji. Kreditor pemegang hak jaminan
berhak mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.6
Pemberian hak tanggungan diberikan dengan akta otentik sesuai Pasal 10
Ayat (2) UUHT. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) oleh Pejabat Pembuat
5 Irma Devita Purnamasari, 2011, Hukum Janinan Perbankan, Kaifa, Bandung,
hlm. 21. 6 Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 56-
57.
-
5
Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). APHT yang dibuat oleh PPAT
merupakan akta otentik untuk membebankan hak atas tanah. Pengertian akta
otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :
Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang
untuk itu ditempat akta itu dibuat.
Bagi kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan, yang terpenting adalah
berlakunya hak-hak istimewa atau hak mendahulu daripada kreditor lainnya untuk
mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda yang ditunjuk
secara khusus sebagai obyek Hak Tanggungan dalam hal debitor cidera janji.
Berlakunya hak-hak istimewa kreditur tergantung pada kapan Hak
Tanggungannya lahir yang ditentukan oleh tanggal yang tertera dalam Buku
Tanah Hak Tanggungan. Untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan dalam
pendaftaran hak tanggungan, membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan
kendala-kendala dilapangan seperti objek jaminan masih berapa pada bank lain
sehingga diperlukannya proses pemindahan jaminan (take over). Diterbitkannya
sertifikat Hak Tanggungan juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya
karena dilakukan oleh instanis lain yaitu Badan Pertanahan Nasional.
Untuk mempercepat pemberian kredit yang telah disetujui, Bank akan
menggunakan surat keterangan (cover note) dari Notaris yang juga selaku PPAT
dalam pengurusan pengikatan agunan kredit. Cover note tersebut merupakan
pegangan bagi bank terhadap penundaan dokumen-dokumen kredit yang masih
dalam proses penyelesaian. Pengertian cover note menurut Kamus Bank Indonesia
adalah surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan yang berdasarkan
-
6
perjanjian tertentu.7 Penggunaan cover note juga dapat dilihat dalam Surat Edaran
Bank Indonesia No. 12/ 38 /DPNP tanggal 31 Desember 2010, yang
menyebutkan bahwa salah satu pelaksanaan akad kredit Bank wajib memastikan
terdapatnya surat keterangan resmi (cover note) dari Notaris yang menyatakan
bahwa seluruh berkas agunan asli yang belum diterima masih digunakan dalam
proses administrasi di instansi Pemerintah yang berwenang dan akan diserahkan
kepada Bank pada waktu yang sudah disepakati setelah proses administrasi
dimaksud selesai dilakukan.
Penundaan pengikatan hak tanggungan dikemudian hari dapat menimbulkan
permasalahan jika terjadi kredit macet sehingga bank tidak mempunyai hak untuk
dapat melakukan eksekusi terhadap agunan kredit tersebut. Permasalah-
permasalahan hukum dalam praktek pemberian kredit perbankan inilah yang
menjadi fokus perhatian penulis yang mencoba mengangkat permasalahan
penggunaan cover note dalam pencairan kredit terhadap prinsip kehati-hatian
bank. Penulis melakukaan penelitian hukum pada Kantor Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk cabang Pekanbaru Sudirman karena penulis menemukan data awal
penggunaan cover note sebagai dokumen pencairan kredit pada bank tersebut.
Sebagai bahan perbandingan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam
pemberian kredit di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukit Tinggi dimana prinsip
kehati-hatian diterapkan pada tahapan proses pemberian pembiayaan murabahah
dengan tahapan pengajuan surat permohonan pembiayaan, investigasi, analisa
pembiayaan, persetujuan pemutusan pembiayaan, dokumentasi dan realisasi
7 Kamus Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx, diakses pada
tanggal 15 Desember 2016, Pukul 19.35 WIB.
http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx
-
7
pembiayaan.8 Terhadap proses tersebut tidak menyebutkan adanya penggunaan
cover note sebagai dokumen yang diperlukan dalam proses pencairan kreditnya.
Sedangkan pencairan kredit BRI Cabang Pekanbaru menggunakan cover note
sebagai syarat pencairan kredit.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya
perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun
permasalahan yang penulis temukan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan kredit
yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Pekanbaru Sudirman?
2. Apakah penggunaan cover note dalam pencairan kredit yang dilakukan oleh
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru Sudirman
merupakan pengenyampingan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian?
Untuk dapat menjelaskaan rumusan masalah tersebut diatas, penulisan
tesis ini akan menguraikan beberapa persoalan berikut:
1. Prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk memperkecil resiko kredit.
Oleh karena itu, setiap Bank harus menegaskan prinsip kehati-hatian yang
dimuat dalam Kebijaksanaan Perkreditan Bank. Penerapan prinsip kehati-
hatian dapat dilihat dari terlaksananya Kebijakan Perkreditan Bank serta
ketajaman analisis yang dilakukan oleh pejabat kredit terhadap kemampuan
8 Mardhatillah, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah
Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukit Tinggi. (Tesis Magister Kenotariatan
Universitas Andalas, Padang) Hal 79-84.
-
8
nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Beberapa kebijakan yang
akan diuraikan dalam tulisan ini diantaranya mengenai organisasi dan
manajemen kredit, proses pemberian kredit dan dokumentasi kredit.
2. Agunan merupakan salah satu cara menerapkan prinsip kehati-hatian untuk
dapat memperkecil resiko kredit. Agunan dapat memberi kepastian hukum
jika dilakukan pendaftaran pengikatan agunan. Adanya sertifikat pengikatan
agunan merupakan salah satu dokumen kredit sebagai bentuk penerapan
prinsip kehati-hatian. Namun dalam pelaksanaannya, kredit dapat dicairkan
sebelum bank menerima sertifikat pengikatan agunan dengan menggunakaan
cover note sebagai salah satu dokumen saat pencairan kredit yang
menerangkan bahwa pengikatan agunan sedang dalam proses pendaftaran.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagi
berikut :
1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan
kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Pekanbaru Sudirman?
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan cover note dalam pencairan kredit
yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Pekanbaru Sudirman merupakan pengenyampingan terhadap penerapan
prinsip kehati-hatian?
-
9
D. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada
Program Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas ditemukan
sedikitnya 3 (tiga) judul tesis terkait tentang covernote notaris yakni:
1. Tesis atas nama Rahmat Safri dengan judul Tanggung Jawab Notaris Dalam
Pembuatan Cover Note Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Nagari Cabang
Payakumbuh, dengan rumusan masalahnya yaitu apa yang melatar belakangi
notaris membuat cover note dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak
tanggungan, bagaimana kedudukan hukum cover note dalam perjanjian kredit
dengan jaminan hak tanggungan, dan bagaimana tanggung jawab notaris
sehubungan dengan pembuatan cover note dalam perjanjian kredit dengan
jaminan hak tanggungan jika debitur melakukan wanprestasi.
2. Tesis atas nama Atika Dewi Utami, Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Andalas yang berjudul Kedudukan Cover Note Sebagai
Persyaratan Pencairan Kredit Perbankan, dengan rumusan masalah
Bagaimanakah kedudukan hukum cover note dalam hal Notaris menjalankan
tugas dan jabatannya sebagai Notaris/PPAT dan Bagaimanakan
pertanggungjawaban Notaris jika terjadi permasalahan terkait dengan
pencairan kredit atas dasar cover note yang dikeluarkannya.
Bahwa tesis-tesis yang diuraikan diatas berbeda dengan penulisan tesis ini
yang berjudul “Pencairan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Pekanbaru Berdasarkan Cover Note Yang Dikeluarkan Oleh
Notaris/PPAT”, dengan rumusan masalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam
pencairan kredit dan penggunaan cover note terhadap prinsip kehati-hatian PT.
-
10
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.
Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai
dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu rasional, orisinalitas,
objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi dari proses menemukan
kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-
jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang
sifatnya konstruktif (membangun).
E. Manfaat Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan mengenai pencairan kredit atas dasar
Covernote ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat menambah pengetahuan dan literatur dibidang hukum pada
umumnya dan khususnya tentang produk-produk Notaris/PPAT, yang
menyangkut cover note, pencairan kredit, serta prinsip kehati-hatian
bank.
b. Penulisan tesis ini semoga dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau
pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu
hukum khususnya dibidang kenotariatan.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna
dan dapat menjadi masukan bagi Notaris serta pihak perbankan atau yang
berkepentingan dengan pembuatan cover note dalam pencairan kredit .
-
11
F. Kerangka Konseptual
1. Notaris
Notaris berasal dari kata Notarius yang berasal dari bahasa Romawi
yang ditujukan kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan menulis,
selain itu notaris juga berasal dari kata Nota Literaria yaitu yang menyatakan
sesuatu perkataan.9 Jabatan Notaris lahir karena masyarakat
membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru
disosialisasikan kepada khalayak.10
Pengertian Notaris dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik
dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud Undang-Undang ini. Istilah
Pejabat umum adalah terjemahan dari openbare ambtenaren yang terdapat
pada Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 Burgerlijk wetboek. Menurut kamus hukum,
salah satu arti dari ambtenaren adalah pejabat. Dengan demikian openbare
ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan
kepentingan masyarakat. Openbare ambtenaren diartikan sebagai pejabat
yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan
masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Istilah atau
kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan
(unsur pimpinan) atau orang yang memegang jabatan.11
9Soegono Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12. 10
Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di
Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 40. 11
Badudu dan Zain, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, hlm. 543.
-
12
2. Cover Note
Covernote berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yang
terpisah, yakni cover dan note, dimana cover berarti penutup dan note berarti
catatan. Melihat dari kedua kata tersebut, maka cover note berarti catatan
penutup. Dalam artinya cover note merupakan akta atau dokumen yang
sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris akan tetapi belum selesai
pengurusannya, sedangkan klien (pihak yang berkepentingan) membutuhkan
akta atau dokumen tersebut maka Notaris dapat mengeluarkan surat
keterangan yang menyatakan bahwa akta atau dokumen sedang dalam
pengurusan di kantor Notaris tersebut.12
3. Kredit
Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Perbankan menyebutkan kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang
diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya
bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk
mengurangi resiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan
oleh bank.
12
Santi Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, Panduan Teori dan Praktik
Notaris, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 86.
-
13
G. Kerangka Teoritis
Teori adalah suatu cara untuk mengklasifikasikan fakta, sehingga semua
fakta tersebut dapat dipahami sekaligus. Teori dalam ilmu-ilmu sosial bertujuan
untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.13
Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Prinsip Kehati-hatian
Prinsip ini disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yaitu
“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” hal tersebut juga
disebutkan kembali pada pasal 8 UU Pebankan yaitu “dalam pemberian
kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan. Prinsip ini ditekankankan kembali dalam Pasal 29 ayat (3) UU
Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha
sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Menurut Hermansyah, penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilihat
dari bagaimana bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya membuat
kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan
usaha itu, mereka wajib menjalankan tugas dan wewenang masing-masing
secara cermat, teliti, dan profesional, selalu mematuhi seluruh peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara konsisten didasari dengan itikad
baik.14
Dengan menjalankan kegiatan usaha seperti itu, diharapkan bank dapat
13
Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm.
127. 14
Hermansyah, 2007,Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada
Media, Jakarta, hlm. 19.
-
14
menghindari diri dari praktik yang tidak sehat, dan meminimalkan kerugian
yang mungkin terjadi.
2) Pemberian Kredit
Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank, dan sekaligus
merupakan sumber pendapatan untuk menutup biaya bunga yang dibayarkan
kepada para deposan atau masyarakat penyimpan dana dan biaya-biaya
operasional, sedangkan kelebihannya merupakan keuntungan bagi bank. Oleh
karena itu, pemberian kredit merupakan kegiatan bisnis bagi bank dan berada
dalam lalu lintas bisnis bank.15 Untuk mempertimbangkan pemberian kredit,
bank menerapkan prinsip penilaian yaitu:16
a. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon
debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank,
bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit
benar-benar dapat dipercaya.
b. Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam
membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis
serta kemampuan mencari laba.
c. Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang
dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
d. Collateral, merupakam jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang
bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah
kredit yang diberikan.
15
O. C. Kaligis, 2011, Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 6, Penerbit Alumni,
Bandung, hlm. 282. 16
Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2009, Manajemen Perkreditan Bank
Umum, Alfabeta, Bandung, hlm. 83-85.
-
15
e. Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi
sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor
masingmasing.
H. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan Masalah
Metodologi penelitian hukum menguraikan tentang tata cara
bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Metode yang
dipergunakan merupakan pendekatan yang sekiranya akan diterapkan dalam
penelitian yang akan dilakukan.17
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
sosiologis untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk
proses penegakan hukum (law enforcement). Karena penelitian ini dapat
mengungkapkan permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan
hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penyusunan suatu
peraturan perundang-undangan.18
dengan melakukan penelitian pada BRI
Cabang Pekanbaru karena BRI merupakan Bank Pemerintah pertama dan
merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Republik
Indonesia19
dan dilakukan pada cabang Pekanbaru dikarenakan Kota
Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, dimana Kota
ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan
17
Bambang Waluyo, 2008, Penelitoan Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 7. 18
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134. 19
Bank BRI, Sejarah BRI, Bank http://bri.co.id/subpage?id=14, diakses Pukul
20.15 WIB, tanggal 28 Januari 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kotahttps://id.wikipedia.org/wiki/Riauhttp://bri.co.id/subpage?id=14
-
16
tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.20
Tujuan
dilakukannya penelitian adalah untuk menggambarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan dilapangan.
Kaitannya terhadap penggunaan cover note dalam proses pencairan kredit
yang dalam pelaksanaannya harus mengutamakan prinsip kehati-hatian.
2. Jenis Pendekatan
Pendekatan dalam penelitian sosiologis dilakukan dengan pendekatan
kualitatif dimana cara analisis hasil penelitian akan menghasilkan data
deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis
atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari
sebagai sesuatu yang utuh.21
3. Lokasi Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi
lokasi penelitian adalah kota Pekanbaru pada PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru.
4. Sumber dan Jenis Data
Sumber dalam penelitian ini melalui :
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku,
karangan ilmiah, literatur-literatur peraturan perundang-undangan yang
ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan
Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Putra Indonesia, dan
20
Wikipedipedia, Kota Pekanbaru,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, diakses Pukul 20.15 WIB, tanggal 28
Januari 2017. 21
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum.
Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru
-
17
Perpustakaan Soeman Hasibuan Kota Pekanbaru Sudirman.
b. Penelitian lapangan (field Research)
Penelitian yang dilakukan langsung melalui wawancara secara semi
terstruktur dengan pihak yang berkaitan dalam pemberian pembiayaan
dari tempat penelitian.
Jenis data dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui :
a. Data Primer
Data penelitian ini diperoleh langsung dari tempat penelitian yang
bersumber dari hasil penelitian lapangan (field research) guna
memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang
diteliti untuk memperoleh data ini maka akan dilakukan wawancara
secara semi terstruktur dengan pejabat kredit BRI Cabang Pekanbaru
Sudirman dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun
terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.
b. Data Sekunder
Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku,
kerangka ilmiah, literatur-literatur peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penulisan ini. Adapun data dan bahan yang penulis
peroleh adalah melalui kepustakaan, antara lain berasal dari :
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
judul dan permasalahan yang dirumuskan, yaitu :
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
-
18
b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah
f) Peraturan Bank Indonesia
g) Surat Edaran Bank Indonesia
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal
dari literatur-literatur yang berkaitan dan memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer dengan penelitian yang diperoleh
dari :
a) Milik pribadi.
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Unand.
c) Perpustakaan Universitas Putera Indonesia
d) Perpustakaan Kota Pekanbaru .
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
penjelasan atau terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder, misalnya Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus-kamus
hukum.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen
Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan langkah awal dari setiap
-
19
penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian
hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi
penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.22
Dalam penelitian ini dokumen tersebut seperti : cover note, prinsip
kehati-hatian.
b. Wawancara
Selain melakukan pengumpulan data penulis juga melakukan tanya
jawab secara lisan dengan pihak yang terkait dalam pemberian pinjaman
kredit dengan melakukan wawancara yang dilakukan semi terstruktur,
yaitu disamping menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan
pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara
ini dilakukan di kantor BRI Cabang Pekanbaru dengan pihak-pihak yang
terkait dalam pelaksanaan pemberian kredit yaitu Bapak Tri Hardi
Wijaya selaku Meneger Pemasaran, Bapak Raja Erwi Saputra selaku
Account Officer, dan Ibu Erlina Safitri selaku Administrasi Kredit.
6. Teknik Analisa dan Pengolahan Data
a. Teknik Analisa Data
Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian
yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan
memberikan penafsiran terhadap hasilnya23
berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berkenaan dengan Pencairan Kredit Pada BRI
22
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68. 23
Tajul Arifin, 2009, Metode Penelitiaan Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung,
hlm. 100.
-
20
Cabang Pekanbaru Berdasarkan Covernote Yang Dikeluarkan Oleh
Notaris/PPAT.
b. Teknik Pengolahan Data
Penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data yang dilakukan dengan
editing, yaitu memilih data yang betul-betul berkaitan dengan penulisan.
I. Sistematika Penulisan
Agar penulisan proposal ini lebih terarah dan teratur, maka penulis merasa
sangat perlu merumuskan sistimatika penulisan. Adapun sistematika dalam
penulisan proposal ini akan dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian,
metode penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, serta
sistimatika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab
selanjutnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bagian ini menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang
Notaris dan PPAT, Cover Note, prinsip kehati-hatian dan Kredit Bank.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian
yang penulis dapatkan melalui penelitian yang telah dilakukan, yaitu
mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pencairan kredit dan
penggunaan cover note terhadap prinsip kehati-hatian pencairan kredit
-
21
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.
BAB IV PENUTUP
Pada Bagian ini akan diberikan suatu kesimpulan dari penelitian yang
telah penulis lakukan, serta saran-saran yang perlu dari penulis sebagi
penutup tulisan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu penulis
juga akan mencantumkan beberapa daftar kepustakaan yang berkaitan
dengan penelitian, serta beberapa lampiran.