BAB I PENDAHULUAN A. Kasus...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Kasus...
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kasus Posisi
PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang kita kenal
dengan TPI ini terlilit hutang ke berbagai pihak dengan nominal Rp 1,7
Triliun, karena hutang tersebut hampir jatuh tempo memaksa Ny. Siti
Hadiyanti Rukmana untuk meminta bantuan kepada Investor dalam hal ini
PT. Berkah Karya Bersama untuk mengatasi hutang PT. Cipta Televisi
Pendidikan Indonesia.
Pada Tanggal 23 Agustus 2002 PT. Berkah Karya Bersama, PT.
Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Ny. Siti Hadiyanti Rukmana atas
nama pemegang saham dan Sebagai kuasa untuk mewakili seluruh
pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melakukan
Perjanjian yang dituangkan dalam Investment Agreement / Perjanjian
Investasi, dalam Investment Agreement Pasal 13.4 terdapat Klausula
Arbitrase yang mengikat Para Pihak untuk menyerahkan sengketa kepada
Arbitrase bersifat final di dalam Perjanjian ini.
Kesepakatan Para Pemegang Paham PT. Cipta Televisi Pendidikan
Indonesia terhadap syarat yang diajukan investor dalam hal ini PT. Berkah
Karya Bersama dapat dilihat pada butir B dari Preambule Investor
Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai
berikut:“Para pemegang saham sekarang telah setuju dengan investor
2
bahwa investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di
TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di TPI
dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa hutang dari
TPI seperti diuraikan dalam Perjanjian ini1”.
Mengacu pada Investment Agreement yang mana para pihak
sepakat bilamana PT. Berkah Karya Bersama menyediakan dana untuk
pelunasan hutang PT. Cipta Televisi Pendidikan sebagai imbalannya maka
PT. Berkah Karya Bersama akan mendapat 75% saham yang akan
diterbitkan baru dan para pemegang saham lama hanya mendapat 25%
saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.
Dalam Perjanjian PT. Berkah Karya Bersama tidak diharuskan
melunasi seluruh Utang PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan
sebagai investor hanya disepakati menyediakan dana US$55,000,000.00,
maka sisa Utang PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tersebut menjadi
tanggung jawab Para Pemegang Saham TPI pada waktu itu.
Kesepakatan ini ada dalam Investment Agreement tanggal 23
agustus 2002 pasal 3.1. Dalam investment agreement disepakati antara
lain bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi TPI hingga
sejumlah US$55,000,000.00 yaitu2:
a. hingga sejumlah US$25,000,000.00 untuk mengambil bagian saham mayoritas di TPI(hingga maksimum sebesar
1 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 238PK/PDT/2014, hal. 52. 2 Ibid, hal. 35.
3
75% dari seluruh modal saham yang ditempatkan dan disetor diTPI) sesuai syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan share subscription agreement yangakan ditandatangani oleh dan antara TPI, Para pemegang saham eksisting TPI dan Berkah, dan;
b. hingga US$ 30,000,000.00 untuk kembali pengambilalihan dan hutang - hutang TPI
Kesepakatan para pihak juga tercantum pada pasal 3.1. investment
agreement tanggal 23 agustus 2002 tentang Pengeluaran/Penerbitan
Saham pasal 3.1.1 Dengan tunduk pada share subscription agreement,
investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh PT. TPI
sebesar 75% (bagian awal saham akan dimiliki investor) dari total seluruh
saham yang diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian dengan
dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang dikeluarkan)3.
Pada tanggal 3 juni 2003 Ny. Siti Hadiyanti Rukmana sebagai atas
nama pribadi dan mewakili PT. Tridan, PT. Citra Lamtoro dan Yayasan
Purna Bhakti sebagai Pemegang Saham PT. CTPI memberikan Surat
Kuasa (power of attorney) tertanggal 3 Juni 2003 kepada PT. Berkah
Karya Bersama untuk memanggil atau menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dipergunakan PT. Berkah Karya
Bersama untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 21 Juli 2003 untuk
Pergantian penggurus yang tertuang dalam pernyataan keputusan rapat PT.
3 Ibid., hal. 52.
4
Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 34 tanggal 30 desember 2003 yang
dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
Pada tanggal 16 Maret 2005, Para Penggugat menyatakan telah
mencabut surat kuasa (power of attorney) tertanggal 3 Juni 2003 yang
nantinya akan dipergunakan oleh PT. Berkah Karya Bersama untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18
Maret 2005.
Pada tanggal 17 maret 2005 PT. Cipta Televisi Pendidikan
Indonesia melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan di
hadiri seluruh pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
dan menghasilkan keputusan untuk merubah direksi, memberhentikan
dengan hormat seluruh anggota direksi, dewan komisaris dan mengangkat
direksi dan dewan komisaris baru.
Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini
teruang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham nomor
114 tanggal 17 maret 2005 dan dibuat dihadapan Notaris Buntario Trigis
Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta dan telah dilaporkan
kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi ketika
pendaftaran dilakukan oleh Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H.,
S.E., M.H., secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum
(Sisminbakum) dibawah Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sistem tersebut tidak bekerja semestinya,
5
karena hal tersebut Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H.,
mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar keputusan RUPSLB
tanggal 17 Maret 2005 secara manual, tetapi karena sesuatu hal pencatatan
tersebut gagal dilakukan karena ada dugaan permainan yang sengaja
dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama dengan operator sisminbakum
PT. Sarana Rekatama Dinamika.
Pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang di hadiri
PT. Berkah Karya Bersama atas diberikannya surat kuasa (power of
attorney) oleh Ny. Siti Hadiyanti Rukmana dan para pemegang saham PT.
Televisi Pendidikan Indonesia tertanggal 3 Juni 2003 kepada PT. Berkah
Karya Bersama, dengan diberiknnya surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003
tersebut maka PT. Berkah Karya Bersama melakukan pengambilan
keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada tanggal
18 Maret 2005.
Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada tanggal
18 maret 2005 adalah persetujuan tentang cara transaksi antara Ny. Siti
Hadiyanti Rukmana yang diwakili PT. Berkah Karya Bersama,
persetujuan perubahan penggurus dan Perubahan Komposisi Pemegang
Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia serta telah sah mengubah
hasil keputusan RUPSLB sebelumya. Kemudian hasil Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2005 dicatatkan pada
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 dan 17 tanggal 18 Maret
6
2005 yang keduanya dibuat dihadapan Bambang Wiweko S.H., M.H.,
Notaris di Jakarta dan berhasil didaftarkan di Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa ada kendala.
RUPSLB kembali dilakukan PT. Berkah Karya Bersama pada
Tanggal 19 Oktober 2005 dan dituangkan pada Akta Pernyataan
Keputusan Rapat nomor 128 pada tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat
dihadapan Sujipto S.H., Notaris di Jakarta dan pada tanggal 19 Oktober
2005. Kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta
Televisi Pendidikan Indonesia selanjutnya terjadi pada tanggal 23
Desember 2005.
1. Kasus Posisi Pada Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pada tanggal 11 januari 2010 Ny. Siti Hadiyanti Rukmana, PT. Tridan
Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada dan Yayasan
Purna Bhakti Pertiwi melaui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor Gugatan
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang
ditujukan kepada PT. Berkah Karya Bersama (T-I), PT. Sarana Rekatama
Dinamika (T-II), PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TT-I), Artine
Savitri Utomo (TT-II), Sang Nyoman Suwisma (TT-III), Bambang
Wiweko SH, MH. (TT-IV), Sujipto SH (TT-V), Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia (TT-IV).
Sebagai pihak yang merasa dirugikan Para Penggugat mengajukan
Pokok Gugatan berdasarkan:
7
1. Dilakukannya pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa tanggal 18 maret 2005 oleh PT. Berkah Karya
Bersama (Tergugat I) dengan merubah komposisi susunan pemegang
saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I).
2. Diduga adanya sabotase pada pendaftaran secara online sehingga
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 maret
2005 gagal dicatatkan yang dilakukan PT. Sarana Rekatama Dinamika
selaku operator Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaPT.
Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II).
Pada tanggal 18 agustus 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengeluarkan Putusan Sela nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst :
Pertimbangan hakim didasarkan pada klausul nomor 13 Invesment
Agreement yaitu tentang hukum yang berlaku dan yuridiksi disebutkan
bahwa segala sengketa yang timbul antara para pihak dari atau perjanjian
ini termasuk namun tidak terbatas pada kenyataan yang berhubungan
dengan penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan perjanjian ini dan
pengakhiran hak-hak dan kewajiban setiap pihak akan diselesaikan secara
musyawarah dan jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh
para pihak, maka akan diselesaikan secara ekskusif dan berkekuatan
hukum tetap oleh Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan
Arbitrase Nasional Indonesia.
8
Para pihak yang terkait dengan gugatan a quo dan para pihak yang
terdapat dalam invesment agreementterdapat perbedaan dimana para pihak
yang terdapat dalam gugatan a quo selain tergugat-I, tergugat-II dan turut
tergugat-I juga terdapat pihak turut tergugat-II sampai dengan turut
tergugat-VI.
Bahwa pihak tersebut tidak terikat dengan invesment agreementyang
diadakan oleh tergugat-I, turut tergugat-I dan para penggugat.
Bahwa sehubungan dengan kewenagan Badan Arbitrase terdapat
ketentuan pada Pasal 4 undang-undang arbitrase dan aternatif penyelesaian
sengketa :
(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di
antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para
pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang
menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban
para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu
dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
Bahwa dengan demikian apabila dalam dokumen tidak terdapat pihak-
pihak yang termaksud dalam perjanjian maka pihak tersebut tentu saja
tidak terikat dengan ketentuan tentang Arbitrase.
9
Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Menolak Eksepsi
kompetensi absolute dari Tergugat I (PT. Berkah Karya Bersama), Turut
Tergugat I (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) dan Turut Tergugat
III (Sang Nyoman Suwisma), dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menyatakan berwenang mengadili perkara No. 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst,
untuk itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan.
Pada tanggal 23 september 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengeluarkan Putusan Sela Intervensi nomor
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst:
Bahwa majelis hakim mencermati permohonan intervensi majelis
berkesimpulan, pemohon intervensi adalah pihak yang berkepentingan
dengan perkara yang sedang berjalan antara Penggugat dan Tergugat,
Pemohon Intervensi adalah Direktur Utama dari PT. Sarana Rekatama
Dinamika (Tergugat-II) pada saat kejadian tahun 2005 sebagaimana
alasan-alasan yang diajukan oleh para penggugat sebagai dasar gugatan.
Dengan demikian Majeis Hakim Mengabulkan Permohonan Intervensi
dari Pemohon Intervensidan menetapkan Pemohon Intervensi (Yohanes
Waworuntu S.E.) sebagai pihak dalam perkara No.
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., sehingga biaya perkara ditangguhkan hingga
putusan akhir.
10
Pada tanggal 10 maret 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengeluarkan Putusan Sela Intervensi nomor
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst :
Pemohon Intervensi dalam permohonannya adalah Hendry Suparman
selaku pemegang 1.500.000 lembar saham pada Media Nusantara Citra,
Tbk. Bahwa menurut pasal 98 nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
terbatas bahwa yang berhak mewakili perseroan baik didalam maupun
diluar adalah direksi perseroan dengan demikian Hendry Suparman selaku
pemegang 1.500.000 lembar saham pada Media Nusantara Citra, Tbk.
Dengan demikian Majelis Hakim Menolak Permohonan Intervensi
Hendry Suparman terhadap perkara a quo sehingga biaya perkara
ditangguhkan hingga putusan akhir.
Pada tanggal 14 april 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengeluarkan Putusan nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang
amarnya sebagai berikut :
Pertimbangan Majelis Hakim bahwa penyelenggaraan RUPLSB
tanggal 17 maret 2005 yang dilaksanakan oleh Para Penggugat telah
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. Cipta Televisi Pendidikan
Indonesia dan ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas dan dengan demikian menurut hemat Majelis
penyelenggaraan RUPLSB tanggal 17 maret 2005 sah menurut hukum.
11
Bahwa tanggapan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) bahwa pembukaan akses
dilakukan dengan tanpa hak oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika
(Tergugat II) sehingga akta nomor 114 tanggal 17 maret 2005 yang dibuat
dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., menjadi tehalang
atau terblokir oleh sistem pada Sitem Administrasi Badan Hukum
(sisminbakum).
Bahwa wewenang pemblokiran dan pembukaan akses hanya terdapat
pada pejabat berwenang yang seharusnya persetujuan di Direktorat Jendral
Administrasi Hukum Umum.
Bahwa Adanya pelampauan wewenang bahwa yang seharusnya
menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum maka seluruh proses dan fungsi hukum dalam rangka persetujuan
angka perubahan anggaran dasar perseroan terbatas menjadi batal.
Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum proses
pengesahan Akta nomor 16 tanggal 18 maret 2005 yang dibuat dihadapan
Notaris Bambang Wiweko menjadi tidak sah memiliki cacat hukum secara
materiil (substansi hukum RUPLSB yang tidak memenuhi ketentuan
Undang-undang) dan cacat hukum secara formiil (proses RUPLS tidak
sah).
12
Selanjutnya muatan dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang merupakan syarat dipenuhi dalam hak Perbuatan Melawan
Hukum yaitu :
a. Adanya tindakan yang melawan hukum
b. Adanya kesalahan pada pihak yang melakukan
c. Adanya Kerugian yang diderita
Dalam Provosinya Pengadian Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh
tuntutan para penggugat.Dalam Eksepsi Pengadian Negeri Jakarta Pusat
menolak seluruh eksepsi PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I), PT.
Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I), Sang Nyoman
Suwisma (Turut Tergugat III).
Dalam Pokok Perkara Pengadian Negeri Jakarta Pusat mengabulkan
gugatan Para pengggat untuk sebagian danmenyatakan Para Tergugat telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehinggasah sesuai dengan hukum
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 maret 2005.
Menyatakan batal dan tidak sah segala perikatan hukum dan akibat hukum
dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini tanggal 18
maret 2005, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19
oktober 2005 dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
tanggal 23 desember 2005. Menghukum Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) untuk
mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cipta
13
Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) tanggal 17 maret 2005
tertuang dalam akta nomor 114 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris
Darmawa Ng, SH., Notaris di Jakarta.
Dalam IntervensiPengadian Negeri Jakarta Pusat menolak pencabutan
keterangan Tergugat Intervensi (Yohanes Waworuntu S.E.) pada
persidangan sebelumnya.
2. Kasus Posisi Pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jakarta
Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Sang Nyoman Suwisma (Turut
Tergugat III), PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I),
PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I) mengajukan banding terhadap
Putusan Sela tanggal 18 agustus 2010.
PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I) mengajukan banding
terhadap Putusan Sela Intervensi tanggal 23 september 2010.
PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I), Sang
Nyoman Suwisma (Turut Tergugat III), PT. Berkah Karya Bersama
(Tergugat I), PT. Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II), Para
Penggugat, Sutjipto,S.H. (Turut Tergugat V) mengajukan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 april 2011.
Menimbang, Bahwa Permohonan Banding dari para Pembanding telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal Dapat Diterima.
14
Pada Tingkat Banding Pegadilan Tinggi Jakarta Hakim memberi
pertimbangan bahwa Gugatan Para penggugat berdasar pada sengketa
yang berhubungan dengan invesment agreement, bahwa alasan PT. Berkah
Karya Bersama melakukan RUPSLB tanggal 18 maret 2005 adalah
dengan adanya Surat Kuasa (Power of Attoerney) tanggal 3 juni 2003.
Bahwa Gugatan Para penggugat berdasar pada sengketa yang
berhubungan mengenai pelaksanaan Perjanjian Investasi,bahwa Gugatan
Para penggugat berdasar pada sengketa yang berhubungan dengan bidang
perdagangan. Menimbang bahwa adanya pemblokiran yang dilakukan PT.
Sarana Rekatama Dinamika dalam perkara aquo adalah gugatan tentang
keabsahan RUPSLB tanggal 18 maret 2005 adalah kewenagan Badan
Arbitrase Nasional Indonesia untuk mengadilinya. Bahwa yang menjadi
pokok gugatan adalah kaitannya dengan invesment agreement tanggal 23
agustus 2002 dan pihak lain yang diikutsertakan dalam perkara bukanlah
pihak yang mempunyai kepentingan terhadap masalah sengketa pokok
tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perjanjian dalam arbitrase
ini tidak dapat diterapkan.
Bahwa Pada hari Jum,at tanggal 20 April 2012 Pengadian Tinggi
Jakarta mengeluarkan Putusan Banding yang amarnya Menerima
permohonan-permohonan banding dari PT. Berkah Karya Bersama, PT.
Cipta Televisi Pendidikan Indonesia,Sang Nyoman Suwima, PT. Sarana
Rekatama Dinamika, Sutjipto, SH., dan Para Penggugat dalam hal ini
15
Nyonya Siti Hadiyati Rukmana, PT. Tridan Satria Putra Indonesia, PT.
Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi.
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat terhadap
Putusan Sela Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst,tanggal 18 Agustus 2010,
Putusan Sela Intervensi Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 23
September 2010 dan Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal
14 April 2011.
Dalam Eksepsinya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menerima Eksepsi
PT.BerkahKarya Bersama, PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan
Sang Nyoman Suwima tentang Kompetensi Absolut dan Menyatakan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili
perkara ini.
Dalam Pokok Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menyatakan
GugatanPara Penggugat dalam hal ini Nyonya Siti Hadiyati Rukmana,
PT. Tridan Satria Putra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada,
Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dalam perkara ini tidak dapat diterima dan
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
16
3. Kasus Posisi Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia
Para Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung
dengan nomor kasasi 862 K/Pdt/2013.
Pokok Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi adalah:
a. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melanggar hukum karena
lalai atau tidak memeriksa atau melanggar ketentuan Pasal 5 Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
b. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan
pertimbangan hukum yang cukup dalam memberikan putusan tentang
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo
karena Judex Factimendasarkan pada Pasal 13.2investment agreement
dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 dan 3 serta Pasal 3 Undang Undang
Nomor 30 Tahun 1999.
c. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan atau tidak
memberikan pertimbangan hukum sama sekali tentangperbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika
(Tergugat II), sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
salah menerapkan Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang Undang 30 Tahun
1999.
17
Para Pemohon Kasasiberalasan pertimbangan hukum dan Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2012 Nomor
629/Pdt/2011/PT.DKIkarena hakim telah salah menerapkan hukum dan
melanggar hukum dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para
para tergugat termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada
diluar isi kesepatakan investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002,
sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum.
Bahwa pertimbangan Mahakamah Agung Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sudah tepat dan diambil-alih menjadi pertimbangan
Mahkamah Agung, kecuali mengenai tuntutan tentang gantikerugian
karena tanpa perincian yang jelas.
Pada Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia
hari rabu, tanggal 2 Oktober 2013 diputuskan Mengabulkan permohonan
kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012
yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. tanggal 14 April 2011.
18
4. Kasus Posisi Pada Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Pada tanggal 20 januari 2014 PT. Berkah Karya Bersama melakukan
upaya hukum Peninjauan Kembali dengan termohon peninjauan kembali
Para Penggugat dan PT. Sarana Rekatama Dinamika.
Pemohon Peninjauan Kembali beralasan dalam Putusan Kasasi Majelis
kasasi melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan sengketa ini
kewenangan Peradilan Umum dan bukan Kewenangan Arbitrase, majelis
hakim langsung mengambil alih pertimbangan tingkat pertama yang telah
keliru mempertimbangkan eksepsi kurang pihak, menyatakan sah
RUPLSB 17 maret 2005 dengan hanya kehadiran dan pertimbangan Para
Penggugat tanpa melihat keterikatan pada Investment Agreement dan Surat
Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, menyatakan tidak sah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 maret 2005 karena surat
kuasa telah dicabut dan pemblokiran Sisminbakum yang dilakukan PT.
Sarana Rekatama Dinamika atas suruhan Hary Tanoesoedibjo.
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 29
november 2014 menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemohon atau
PT. Berkah Karya Bersama dengan alasan permohonan Peninjauan
Kembali PT. Berkah Karya Bersama tidak beralasan dan harus ditolak.
Hakim dalam mempertimbangkan menolak Permohonan Peninjauan
Kembali dengan alasan karena ada pihak yang tidak terkait dengan
19
investment agreement dan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon
hanya mengenai beda pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dan
Judex Facti (Pengadilan Negeri) juga Judex Juris.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan analisis kasus
tersebut dengan judul “Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam
Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian
Investasi (Investment Agreement) Berklausula Artbitrase (Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor:
862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara
Kompetensi Absolut antara Pemegang Saham PT. Cipta Televisi
Pendidikan Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT.
Sarana Rekatama Dinamika
a. Putusan Sela Pegadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 18 agustus 2010
b. Putusan Akhir Pegadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 14 april 2011
c. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor
628/PDT/2010/PT.DKI tanggal 20 april 2012
20
d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2013
tanggal 2 oktober 2013
e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 238
PK/Pdt/2014 tanggal 29 oktober 2014
2. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan
mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst dilihat dari
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara
Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian investasi berklausula
arbitrase antara Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan
Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana
Rekatama Dinamika.
3. Mengetahui Kewenagan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum antara antara
Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan
PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah
wawasan terkait bidang ilmu hukum bisnis dan terkait dengan sejauhmana
kompetensi absolute Pengadilan Negeri dalam kasus antara antara
21
Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT.
Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika khususnya.
Penelitian ini berguna bagi para pihak terkait untuk lebih memahami
pokok sengketa sehingga dapat menentukan kompetensi dari lembaga
peradilan, bagi saya sebagai peneliti berguna sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Akademik Srata Satu Sarjana Hukum.
E. Metode Penulisan
Dalam hal ini penulis mengambil kasus yang diperoleh dari
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta dan Mahkamah Agung Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang
dilakukan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika
yang diajukan oleh Ny. Siti Hadiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra
Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada dan Yayasan Purna Bhakti
Pertiwi pemilik sebagian saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.
Peneliti menggunakan “Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal
Research) dengan Metode Teknik Pengumpulan bahan Hukum: Studi
Dokumen, Studi Pustaka”4. Dalam literatur lain Peneliti juga dapat
dikatakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kajian studi
pustaka, “Metode pendekatan yurisis normatif yaitu suatu metode
pendekatan yang menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan”5.
4 Fakultas Hukum, 2012, Pedoman Penulisan Hukum, Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. hal. 19. 5 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 102.
22
F. Jenis Bahan Hukum
Dalam menulis skripsi ini Penulis menggunakan beberapa bahan
hukum diantaranya:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 862K/Pdt/2013 dan Nomor : 238PK/PDT/2014 Tentang
Perbuatan Melawan Hukum antara Pemegang Saham PT. Cipta
Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama
dan PT. Sarana Rekatama Dinamika.
b. Bahan Hukum Sekunder
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang nomor 1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas dan bahan hukum yang
mendukung jenis bahan hukum primer.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang didapat dari studi pustaka, berbagai jurnal
ilmiah, dan dari pendapat para ahli hukum nasional.
23
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penulis menggunakan metode Studi Dokumen dan Studi Pustaka
dalam melakukan teknik pengumpulan bahan hukum terkait dengan
Kasus yang peneliti angkat menjadi karya tulis ilmiah.
G. Rencana Sistematika Penulisan
Untuk sekilas memberikan gambaran terhadap isi skripsi penulis,
secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari beberapa bagian :
a. BAB I
Pada bab ini menerangkan mengenai kasus posisi pada skripsi ini
secara garis besar dan menyajikan bagaimana asal mula sengketa
dan kenapa penulis tertarik mengangkat masalah perbuatan
melawan hukum terkait dengan kompetensi absolute lembaga
peradilan.
b. BAB II
Pada bab ini akan menerangkan kajian-kajian teoritis atau studi
kepustakaan dari berbagai sumber data dan rujukan untuk
pembahasan agar selanjutnya menemukan jawaban dari
permasalahan yang penulis teliti di bab selanjutnya sehingga
menemukan analisis hukum yang tepat pada permasalahan yang
diangkat pada skripsi penulis.
24
c. BAB III
Pada bagian bab ini menyajikan analisis terkait kompetensi
absolute dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pertimbangan
Hakim dari Tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung
terkait kasus yang peneliti angkat sebagai skripsi.
d. BAB IV
Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penjelasan
dan penjabaran terkait masalah ini pada bab sebelumnya. Serta
pemberian saran dari penulis untuk masalah sengekta ini bagi
pihak terkait.