BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Umum - lumajangkab.go.id 2015/KELURAHAN/2015... · Kabupaten Lumajang Tahun...

RENJA Kelurahan Ditotrunan tahun 2015 1

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan

Kelurahan Ditotrunan untuk periode 2015, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,

potensi,permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang

tumbuh berkembang di Kabupaten Lumajang dan berorientasi pada

hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja

Kelurahan Ditotrunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang

1.2. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah harus membuat sebuah konsep dokumen perencaan strategis

dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan

kurun waktu 1 (satu )Tahun sesuai dengan Renstra ( Rencana Kerja

Strtategis ) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan,

Program, dan Kegiatan Pembangunan yang di susun sesuai dengan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta ber pedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dalam hal penyusunan

Renja ( Rencana Kinerja ).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja SKPD adalah memberikan arah

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan

pelayanan publik serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah

Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang atau dengan kata lain


sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kelurahan Ditotrunan. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan visi

SKPD Kelurahan Ditotrunan dalam waktu 1 ( satu ) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelurahan dalam pembangunan

daerah;

2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang akuntabel,

partisipatif dan tepat sasaran;

3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna

dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai visi dan misi Kelurahan Ditotrunan

1.4. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang


Pemerintah Daerah,menjadi Undang-Undang (Lembaran negara

Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :

050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

13. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang.


14. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

15. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

publik di Kabupaten Lumajang;

16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang

pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumjang;

17. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang

Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009

tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan

pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang.

1.5. HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA .

Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan

Kelurahan Ditotrunan dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan

faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan

yang realistis yang dapat dicapai, RENJA Kelurahan Ditotrunan

mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dan RENSTRA

Kelurahan Ditotrunan 2015 - 2019, dengan diagram alir yang dijelaskan

sebagai berikut :


1.6. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Kelurahan Ditotrunan Tahun 2015

disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi uraian tentang Umum, Latar Belakang,

Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum Renstra 2015 -

2019 dan Hubungan dengan dokumen Perencanaan

Lainya serta sistematika

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

Bab II Menjelaskan tentang Visi Misi , Tupoksi, Kondisi

lingkungan organisasi, dan Faktor – faktor kunci

keberhasilan;

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015

BAB V PENUTUP

Perencanaan Penganggaran

Jangka Menengah Jangka panjang Jangka pendek

RPJP

Nasional RPJP

Nasional

RPJP

Nasional RAPBN

Renstra

KL Renja

KL

RPJM

DAERAH

RKPD

Renja

SKPD

RAPBN

Renstra

SKPD

RPJP

DAERAH


BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Kondisi Umum Kelurahan Ditotrunan

2.1.1. Visi dan Misi Kelurahan Ditotrunan

Visi dan Misi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

a. Visi

” TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG BAIK DAN BERMARTABAT ”

b. Misi

Guna menunjang Visi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang,

maka misi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang lima Tahun ke depan

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan melalui peran serta

masyarakat:

2. Menyelenggarakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat;

3. Pemberdayaan RT / RW dalam mewujudkan dan meningkatkan

tertib pelayanan masyarakat;

4. Mengadakan pembinaan terhadap generasi muda;

5. Mengadakan pembinaan semua unsur kelembagaan masyarakat

yang ada di Kelurahan Ditotrunan;

6. Mengadakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dengan

memberdayakan unsur PKK;

7. Mengadakan monitoring posyandu gerbangmas;

8. Mengadakan monitoring pokja desa / kelurahan siaga;


2.1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kelurahan Ditotrunan

Tugas pokok dan fungsi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati

Lumajang Nomor: 02 Tahu 2009 tentang Penjabaran Tugas pokok dan

Fungsi Organisasi Kelurahan di Kabupaten Lumajang.tentang Tugas,

Fungsi dan Kewenangan Kelurahan. Kedudukan, tugas, fungsi dan

kewenangan Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan : Merupakan Unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang

dipimpin oleh seorang Lurah dan berkedudukan di

wilayah kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat .

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan serta

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati.

Fungsi : 1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan

2) pemberdayaan masyarakat ;

3) pelayanan masyarakat ;

4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

6) pembinaan lembaga kemasyarakatan.

2.1.3. Susunan organisasi Kelurahan Ditotrunan

1. Susunan organisasi Kantor Kelurahan Ditotrunan terdiri dari :

a. Kepala Kantor Kelurahan ( Lurah )

b. Sekretariat ( Sekretaris Kelurahan )


c. Kasi Pemerintahan

d. Kasi Ekonomi Pembangunan.

e. Kasi Pelayanan Umum

f. Kasi Pemberdayaan Masyrakat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan masing -

masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Sekretaris dan Kepala

Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung

kepada Lurah. Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai

berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :

Gambar

Struktur Organisasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang

LURAH

SUGENG,S.Sos

SEKKEL

GATOT HARIYANTO

KASI PEMERINTAHAN

KASI PMD

-

KASI EKBANG

ISNANIYAH

KASI PEL. UMUM

HASAN BISRI


Berdasarkan Struktur Organisasi dimaksud, maka nama-nama Pejabat di

Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang sebagai berikut :

1. Lurah : EDY IRIANTO,S.Sos

2. Sekretaris Kelurahan : J U F R I, SE

3. Kasi Pemerintahan : S U S I L O,SH

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat : HARRY PURWANTO

5. Kasi Perekonomian dan pembangunan : ENDANG PURWATI

6. Kasi Pelayanan Umum : S R I A N A

A. Lurah

Lurah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemrintahan, pembangunan dan

pembinaan kehidupan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupan kemasyarakatan di Kelurahan berdasarkan pedoman dan

kebijakan;

b. Pemipin pelaksanaan fungsi Kelurahan;

c. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan

d. Pemberdayaan masyarakat;

e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;


i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Camat.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam

menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan

pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan;

b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana

kegiatan Kelurahan;

c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kelurahan;

d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;

e. Pelaksanaan urusan Keuangan;

f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;

g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan

kehumasan;

h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;

i. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;

j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Lurah.

C. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam

melaksanakan urusan pemerintahan Kelurahan dan administrasi


kependudukan, ketenaga kerjaan, pertanahan dan ketentraman serta

ketertiban di Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang

Pemerintahan ;

c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja,

keluarga berencana, keluarga sejahtera dan catatan sipil;

e. Pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban wilayah

Kelurahan;

f. Pelaksanaan pembinaan dibidang pertanahan / keagrariaan;

g. Pelaporan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah ;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tuagsnya yang diberikan oleh

Lurah.

D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas

membantu Lurah dalam meningkatkan taraf hidup melalui kebijakan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan & program kerja Seksi Pemberdayaan

Masyarakat & Desa ;



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

c. Pemantapan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;

d. Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan ;

e. Pemantapan pola keterpaduan pembangunan Kelurahan;

f. Peningkatan partisipasi & pendayagunaan masyarakat dalam

pembangunan Kelurahan;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah ;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Lurah.

E. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

Lurah dalam melaksanakan urusan Perekonomian dan Pembangunan

Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian

dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan

Pembangunan ;


Perekonomian dan Pembangunan ;

c. Pelaksanaan analisa sarana prasarana ekonomi, pendidikan, Kesehatan

kelurahan;

d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan

pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan ;


e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan

fasilitasi tata administrasi anggaran subsidi Kelurahan;

f. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana perekonomian dan

pembangunan;

g. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbangdes ;

h. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan ;

i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan

Pembangunan ;

j. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan


k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Lurah.

F. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam

melaksanakan urusan Pelayanan Umum Kelurahan serta sarana dan

prasarana Kelurahan dan menangani perijinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan

Umum ;


Pelayanan Umum ;

c. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan,

pertamanan dan sanitasi lingkungan;

d. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;

e. Pelaksanaan pelayanan perijinan;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan

Umum ;


g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan


h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Lurah.

2.1.4. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Metode Analisis SWOT memerlukan adanya masukan berupa.

Faktor Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor –

factor ini bersifat subyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan

analisis yang tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari

anggota kelompok analisis.

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor

Kelemahan, sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

• Jumlah dan kualitas Personil;

• Jumlah dan tingkat SDM penduduk;

• Pemahaman / pengetahuan staf dalam melaksanakan tugas dan

fungsi;

• Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan

pemerintahan yang baik;

• Kondisi pengelolaan keuangan Kelurahan;

b. Kelemahan (Weaknes)

• Jumlah dan kondisi fisik pegawai masih belum memenuhi

kebutuhan standart

• Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi

masing-masing bidang;


• Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan

pemerintahan yang baik;

• Masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur

pembangunan sehingga masih tertumpu pada Kelurahan

terutama kegiatan dilingkungan

• Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar

masyarakat.

C. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

• Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;

• Sistem Pengelolaan keuangan sesuai prosedur;

• Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya

masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat

banyak.

b. Ancaman / hambatan (Threats)

• Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat

maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;

• Kondisi Kelurahan Ditotrunan yang berada diwilayah perkotaan

dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat

sekitar;

2.1.5. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi, kondisi

lingkungan organisasi dan nilai -nilai dasar untuk menetapkan dan

menyusun Rencana Strategis. Analisis SWOT terhadap faktor-faktor

Lingkungan Internal dan Eksternal


Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah

diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan sumber daya yang memadai;

2. komunikasi / interaksi atasan dan bawahan, serta kerjasama antar seksi

dan personil yang sinergis;

3. Dukungan dari Mayarakat yang ada di Wilayah Lingkungan Kelurahan

Ditotrunan Khususnya dan Masyarakat Kabupaten Lumajang pada

umumnya

4. kerjasama antara Pusat – Daerah, antar instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara Pemerintah Kabupaten

Lumajang dengan Perguruan Tinggi, swasta, LSM dan masyarakat;

5. mantapnya penataan kelembagaan Kelurahan dan instansi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

.


BAB. III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan .Rencana Kinerja Tahun 2015 sesuai Renstra 2015-

2019 sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui

kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini

Program Utama dan Kegiatan

Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Tahun 2015.

No. PROGRAM KEGIATAN

1 Perencanaan pembangunan

Daerah

1. Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan, Desa dan Kelurahan

2 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (Kat) Dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (Pmks)

Lainnya

2. Koordinasi dan Fasilitasi program

Raskin

3 Peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

3. Pengendalian Keamanan

Lingkungan

4 Pelayanan administrasi dan

operasional perkantoran

4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

6. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang Daerah

7. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


8. Penyediaan Alat Tulis Kantor

9. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

10. Penyediaan Komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan

kantor

11. Penyedian Bahan Logistik Kantor

12. Penyediaan makan dan minuman

5 Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

13. Pengadaan perlengkapan dan

peralatan kantor

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

15. Pemeliharaan rutin / berkala

Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari

– hari tertentu

6 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

17. Pengiriman Aparatur Dalam

Rangka Diklat / Sosiaalisasi

/Bintek/ dan sejenisnya.

7 Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

18. Penyusunan RKA SKPD

8 Peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan

19. Peningkatan Kapasitas dan

Pemberdayaan RT / RW

20. Monitoring dan pembinaan

Posyandu Gerbangmas

9 Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

21. Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)


pembangunan desa

10 Peningkatan peran perempuan

di pedesaan

22. Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK)


B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

SKPD KELURAHAN DITOTRUNAN TAHUN 2015

No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1. Perencanaan

pembangunan Daerah

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

Tahapan

Musrenbang

Hasil musrenbang

sesuai kondisi

masyarakat

2 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (Kat)

Dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (Pmks) Lainnya

Tercukupinya

Sarana

Pendistribusian

Raskin ke titik bagi Tersdianya Raskin

Ketepatan Sasaran

Pendistribusian

Raskin

3

Peningkatan keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

Terwujudnya rasa

aman bagi

masyarakat dalam

kehidupan

bermasyarakat

Kesadaran

masyarakat dalam

melaksanakan

menjaga keamanan

lingkungan

Rendahnya angka

gangguan sosial

4 Pelayanan administrasi

dan operasional

perkantoran

Meningkatkan

pelayanan

administrasi dan

menyediakan

operasional

Tersediannya

kebutuhan kantor

Tertib administrasi

4 Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Peningkatan

kualitas pelayanan Terpenuhinya

kebutuhan

pelayanan

Tersedianya sarana

dan prasarana

kantor yang

memadai

5 Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

Terwujudnya

penyusunan

anggaran

RKA mencerminkan

semua kegiatan yang

menjadi prioritas

RKA sesuai dengan

kebutuhan

6 Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan desa

Terwujudnya

partisipasi

masyarakat

Swadaya

masyarakat

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam


segala bidang

7 Peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan

Terwujudnya

pelayanan

kesehatan

lingkungan dan

kesehatan

masyarakat

Mendekatkan pos

pelayanan

kesehatan

Fungsi posyandu

gerbangmas

10 Peningkatan peran

perempuan di pedesaan

Terciptannya peran

dan fungsi ibu

dalam keluarga dan

lingkungan

Berfungsinya TP

PKK dan pengurus

PKK RT/RW

Meningkatkan

aktifitas ibu dalam

menunjang keluarga

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan

Program dan Kegiatan SKPD Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang

Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 718.202.151,- yaitu untuk

Belanja Langsung sebesar Rp. 277.940.000,- dan untuk Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 440.262.151,- adapun untuk perincian kegiatan

sebagaimana lampiran RKT Tahun 2015.


RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Instansi : Kelurahan Ditotrunan

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

Hasil musrenbang

sesuai kondisi

masyarakat

100 % Perencanaan

pembangunan

Daerah

Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan,

Desa, dan Kelurahan

Hasil musrenbang

sesuai kondisi

masyarakat

3.500.000.

100 %

Terdistribusinya Raskin

dari titik distribusi ke titik

bagi

Tersedianya Raskin 100% Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas

Adat Terpencil

(Kat) Dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (Pmks)

Koordinasi dan Fasilitasi

Program Raskin

Ketepatan Sasaran

Pendistribusian

Raskin

6.540.000 100 %


Lainnya

Rakat dalam kehidupan

bermasyarakat rasa aman

bagi masyarakat

Rendahnya angka

gangguan sosial

100 % Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Pengendalin Keamanan

Lingkungan

Rendahnya angka

gangguan sosial

13.500.000

100 %

Terpenuhinya kebutuhan

materai dan tenaga kerja

administrasi bulanan

Pelayanan

Administrasi

perkantoran yang

optimal

100 % Pelayanan

administrasi

perkantoran

Terselenggarannya surat

menyurat

Pelayanan

Administrasi

perkantoran yang

tertib dan lancar

20.370.000.

100 %

Terwujudnya penyediaan

jasa komunikasi, sumber

daya air listrik secara

optimal

Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

secara optimal

100 % Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Terselenggarannya

kegiatan dengan baik

5.858.000. 100 %

Tersediannya jasa

administraasi keuangan

dan barang daerah

Terciptanya jasa

administrasi yang

mumpuni dan tertib

administrasi

100 % Terwujudnya

penyelenggaraan jasa

administrasi keuangan dan

barang daerah

Terselenggarannya

kegiatan

denganbaiak.

5.500.000. 100 %

Terwujudnya kebersihan Terwujudnya 100 % Penyediaan jasa Terjagannya 5.400.000. 100 %


dan kenyamanan kebersihan dan

kesehatan

lingkungan

kebersihan kantor kebersihan,

kesehatan ,

kenyamanan dan

keindahan kantor

Terwujudnya kelengkapan

peralatan yang memadai

Terselenggarannya

kegiatan secara

optimal

100 % Penyediaan alat tulis

kantor

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi secara

optimal

5.560.000. 100 %

Me;laksanakan upaya

peningkatan pelayanan

Terwujudnya

kelancaran kegiatan

100 % Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya

kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan yang

memadai

3.539.500. 100 %

Terwujudnya pelaksanaan

kegiatan yang optimal

Tersediannya

sarana dan

prasarana yang

memadai

100 % Penyediaan Komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor

Tersedianya sarana

prasarana dan

terselenggarannya

pelaksanaan kegiatan

yang memadai

1.956.000. 100 %

Terwujudnya Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang

Undangan

Terselenggaranya

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang

100 % Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang

Undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan dan

Peraturan Perundang

Undangan

1.320.000. 100%


Undangan

Terwujudnya

penyelenggaraan vahan

logistik kantor yang

memadai

Terselenggarnya

bahan logistik

kantor yang

memadai

100 % Tersediannya bahan

logistik kantor

Terwujudnya

penyelenggaraan

bahan logistik kantor

dengan baik

1.620.500. 100 %

Terwujudnya operasional

perkantoran

Terciptanya

penyelenggaraan

makanan dan

minuman kegiatan

100 % Penyedian makanan dan

minuman

Terselenggaranya

kegiatan dengan baik

danlancar

21.625.000. 100%

Peningkatan kwalitas

pelayanan

Tersediannya

sarana dan

prasarana kantor

yang memadai

100 % Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

Tersediannya sarana

dan prasarana kantor

yang memadai

22.300.000.

100 %

Terlaksananya

Pengadaan Pakaian

Khusus hari – hari tertentu

Tersediannya

Pengadaan Pakaian

Khusus hari – hari

tertentu

100 % Peningkatan

Pengadaan

Pakaian Khusus

hari – hari

tertentu

Pengadaan Pakaian

Khusus hari – hari tertentu

Tersediannya sarana


yang memadai

2.700.000. 100 %

Tersediannya kualitas

pelayanan

Tersediannya

sarana dan

prasarana kantor

100 % Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas /

Tersediannya sarana


yang memadai

3.046.000.

100 %


yang memadai Operasional

Tersediannya kualitas

pelayanan

Tersediannya

sarana dan

prasarana kantor

yang memadai

100 %

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersediannya sarana


yang memadai

2.000,000.

100 %

Terwujudnyapengiriman

aparatur dalam rangka

diklat / sosialisasi/Bintek

dan sejenisnya

Terlaksananya

pengiriman aparatur

dalam rangka diklat

/ sosialisasi/Bintek

dan sejenisnya

100 % Peningkatan

sisiplin

aparatur

Pengiriman aparatur dalam

rangka diklat /

sosialisasi/Bintek dan

sejenisnya

Terlaksananya

pengiriman aparatur

dalam rangka diklat /

sosialisasi/Bintek dan

sejenisnya

6.680.000 100 %

Terwujudnya penyusunan

anggaran

RKA sesuai dengan

kebutuhan

100 % Peningkatan

dan

pengembanga

n pengelolaan

keuangan

daerah

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD

RKA sesuai dengan

kebutuhan

2.018.000.

100 %

Terwujudnya partisipasi

masyarakat

Meningkatkan

partisipasi

masyarakatdalam

segala bidang

100 % Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

pedesaan

Peningkatan Kapasitas dan

Pemberdayaan Lembaga

RT/RW

Meningkatkan

partisipasi

masyarakatdalam

segala bidang

72.000.000

100 %


Terwujudnya pelayanan

kesehatan lingkungan dan

kesehatan masyarakat

Fungsi posyan

Gerbangmas

100 % Monitoring dan Pembinaan

Posyandu Gerbangmas

Fungsi posyandu

Gerbangmas

6.100.000.

100 %

Terwujudnya partisipasi

masyarakat

Meningkatkan

partisipasi

masyarakatdalam

segala bidang

100 % Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

desa

Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

(BBGRM)

Meningkatkan

partisipasi

masyarakatdalam

segala bidang

5.500.000.

100 %

Terciptanya peran dan

fungsi ibu dalam keluarga

dan lingkungan

Meningkatkan

aktifitas ibu dalam

menunjang

keluarga

100 % Peningkatan

peran

perempuan di

perdesaan

Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga

(PKK)

Meningkatkan

aktifitas ibu dalam

menunjang keluarga

7,500,000.

100 %


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kelurahan Ditotrunan tahun 2015 merupakan

acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Ditotrunan tahun

2015’ sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Lumajang tahun 2015, dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang

Tahun 2010-2015.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai

visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam

institusi Bappeda, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan

pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja

pemerintahan yang baik dan akuntabel

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Umum - lumajangkab.go.id 2015/KELURAHAN/2015... · Kabupaten Lumajang Tahun...

Documents

Transcript of BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Umum - lumajangkab.go.id 2015/KELURAHAN/2015... · Kabupaten Lumajang Tahun...