BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id · 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ... yang...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id · 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ... yang...
BAB – I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung disusun dalam rangka penyediaan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dibuat setiap semester dan tahunan.
Dalam hal ini, Laporan Keuangan Kecamatan Cimenyan pada dasarnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi (gabungan) dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung sebagai BUD sehingga SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan memiliki beberapa tujuan :
1.1.1. Akuntabilitas Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kepala Daerah dan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
1.1.2. Manajemen Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
1.1.3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
1.1.4. Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.2.1 Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
1.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
1.2.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
1.2.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
1.2.5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeruntah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
1.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
1.2.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
1.2.10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29. Seri D);
1.2.11 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Perecanaan Pembangunan Daerah;(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D) ;
1.2.12 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah No.2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007) ;
1.2.13 Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah ;
1.2.14 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 8 Januari
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bandung ;
1.2.15 Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 11 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
1.2.16 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemerintah Kabupaten Bandung ;
1.2.17 Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan 1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Kebijakan Keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD 2.1 Kebijakan Keuangan 2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kecamatan Cimenyan
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Kecamatan Cimenyan Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Belanja-LRA 5.1.3 Pembiayaan
5.2 Laporan Operasional (LO)
5.2.1 Pendapatan-LO 5.2.2 Beban 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
5.2.4 Pos Luar Biasa
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5.3.1 Perubahan Ekuitas
5.4 Neraca
5.4.1 Aset 5.4.2 Kewajiban 5.4.3 kuitas
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Bab VII Penutup
BAB – II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Kebijakan Keuangan
2.1.1 Pendapatan Daerah
Sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Yaitu : Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), meliputi Sewa Alat berat, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 2.1.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah TA 2017
Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Pada tahun anggaran 2017 PAD Kecamatam Cimenyan menurun dari Sewa Alat berat, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai dengan PAD yang telah ditentukan dari tahun sebelumnya.
2.1.1.2 Target Pendapatan
Penerimaan Retribusi Daerah direncanakan meningkat dari Retribusi Sewa Alat-alat Berat (stoom Wals), Retribusi IMB. 2.1.1.3 Upaya-upaya pencapaian target
Pencapaian target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2017 akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
a. Melakukan evaluasi terhadap Pengelolaan Alat Berat dan IMB ; b. Mengoptimalkan kinerja dan pengawasan secara signifikan terhadap PAD; c. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja langsung agar dapat
mendorong peningkatan penerimaan dari sektor retribusi PAD; d. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan akses kepada masyarakat
dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi daerah; e. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi
sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah. f. Mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib retribusi dalam rangka
meningkatkan kesadaran wajib retribusi.
2.1.2 Belanja Daerah
2.1.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2017 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan mengambil langkah Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan Tahun 2017 dan telah ditetapkan dalam RPJM. Perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.
Kebijakan belanja Kecamatan tahun anggaran 2017 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif, dan produktif.
2.1.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Kebijakan belanja tidak langsung tahun anggaran 2017 diarahkan dari mengalokasikan belanja pegawai secara cermat dan tepat untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih.
2.1.2.3 Belanja Langsung
Belanja Langsung Kebijakan belanja langsung Kecamatan Cimenyan sebagai berikut:
• Belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung- jawab;
• Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), pemenuhan standar pelayanan Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2017 Kecamatan Cimenyan sebagai berikut :
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output
Kinerja
%
Target Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik
1 tahun, modem 1 buah dan
jasa internet, listrik
jasa Air dan listrik
52.17
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terselenggranya Kebersihan Kantor
6 orang (72 OB)
6 orang (72 OB) 98,09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Terpeliharanya Peralatan Kerja
10 jenis 10 jenis 97,38
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
39 Jenis 39 Jenis 58,62
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
15 Jenis 15 Jenis 61,64
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
17 jenis 17 jenis 96,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8 jenis 8 jenis 99,77
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
40 Lusin 40 Lusin 76
Penyediaan Makan dan Minum Terselenggaranya Rapat Koordinasi
1340 OK 1340 OK 99,63
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Tingkat Kabupaten
206 HOK 206 HOK 99,51
Program peningkatan sarana dan Prasarana
- - -
Pengadaan Meubelair Jumlah mebeuler
3 Jenis 3 Jenis 99,62
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanga Kendaraan Dinas /Operasional
2 unit roda 4 dan 8 unit
roda 2
2 unit roda 4 dan 8 unit roda
2 58,36
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah
1 Paket 1 Paket 98,08
Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls
Terpeliharanya Alat Berat/Stoom Walls
1 Unit 1 Unit 100
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasioanl
3 Unit 3 Unit 98,58
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Jenis 5 Jenis 99,65
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terawat dan Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor
1 Paket 1 Paket 99,28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- - -
Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian dinas beserta Perlengkapannya
20 Stel 20 Stel 100
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari tertentu
24 Stel 24 Stel 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- - -
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah kegiatan pesosialisasi peraturan perundang-undangan
1 Keg. 1 Keg. 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselenggaranya 5 Jenis Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Dokumen 2 Dokumen 75
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semster 1 dan 2
1 Dokumen 1 Dokumen
100
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Terselenggaranya Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1 Dokumen 1 Dokumen 100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terselenggaranya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen 1 Dokumen
100
Penataan Administrasi Kependudukan
Pendataan Keluarga Berbasis NIK
Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Pendataan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 83,33
kependudukan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat Pedesaan
Terselenggaranya Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat Pedesaan
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
Jumlah pelatihan keterampilan bagi pemuda
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan
Terselenggarnya Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
Terselenggaranya Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
600 OK 600 OK 90
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama
Terselenggaranya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama
1 Keg 1 Keg 100
Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Pembinaan Organisasi perempuan
Terselenggaranya Pembinaan Organisasi perempuan
4 Kegiatan 4 Kegiatan 96,03
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang managemen Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang managemen Pemerintahan Desa
1 kegiatan 1 kegiatan 100
Program Peningkatan sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
- - -
Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH
Terselenggaranya Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH
13 kegiatan 13 kegiatan 93,39
Program perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Partisifasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan RTH publik
Terselenggaranya Pengembangan Partisifasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1 kegiatan 1 kegiatan 97,71
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
Pemeliharaan RTH Terselenggaranya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
1 Paket 1 Paket 99,44
JUMLAH
- - 93,68
BAB – III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, diukur sampai tingkat output dari kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur.
Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
413.535.190,00 377.351.940,00 91,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik
31.640.000,00
16.507.649,00 52,17
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
62.650.000,00 61.452.000,00 98,09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
19.512.019,00 19.000.000,00 97,38
Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.840.000,00 11.044.150,00 58,62
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.968.000,00 13.540.805,00 61,64
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
12.580.000,00 12.106.336,00 96,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.465.171,00 48.465.171,00 99,77
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.000.000,00 5.320.000,00 76,00
Penyediaan Makan dan Minum 67.000.000,00 66.750.000,00 99,63
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
77.180.000,00 76.800.000,00 99,51
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
603.126.977,00 562.637.900,00 93,29
Pengadaan Meubelair 30.000.000,00 29.885.900,00 99,62
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18.510.000,00 16.902.300,00 91,31
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
120.000.000,00 117.700.000,00 98,08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Stoom Walls
7.000.000,00 7.000.000,00 100
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
63.300.000,00 62.400.000,00 98,58
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
124.760.000,00 124.322.000,00 99,65
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
172.816.977,00 171.580.000,00 99,28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16.500.000,00 16.500.000,00 100
Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya
7.500.000,00 7.500.000,00 100
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu
9.000.000,00 9.000.000,00 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
42.000.000,00 36.000.000,00 85,71
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24.000.000,00 18.000.000,00
75,00
Penyusunan laporan keuangan
semesteran 6.000.000,00 6.000.000.00 100
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 6,000,000.00 6,000,000.00 100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6,000,000.00 6,000,000.00 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
15.000.000,00 15.000.000,00 100
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
15.000.000,00 15.000.000,00 100
Penataan Administrasi Kependudukan
30.000.000,00 25.000.000,00 83,33
Pendataan Keluarga Berbasis NIK 30.000.000,00 25.000.000,00 83,33
Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
30.000.000,00 30.000.000,00 100
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda
30.000.000,00 30.000.000,00 100
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal
60.000.000,00 57.000.000,00 95,00
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan
30.000.000,00 30.000.000,00 100
Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
30.000.000,00 27.000.000,00 90,00
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
15.000.000,00 15.000.000,00 100
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
79.250.000,00 79.250.000.000,-
Pembinaan Organisasi perempuan
79.250.000,00 76.100.000,00 96,03
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
30.000.000,00 30.000.000,00
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang managemen Pemerintahan Desa
30.000.000,00 30.000.000,00 100
Program Peningkatan sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
1.208.119.897,00 1.128.319.560,00 -
Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH
1.208.119.897,00 1.128.319.560,00 93,39
Program perencanaan Pembangunan Daerah
50.000.000,00 48.854.500,00
Pengembangan Partisifasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
50.000.000,00 48.854.500,00 97,71
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
124.000.000,00 123.300.000,00
Pemeliharaan RTH 124.000.000,00 123.300.000,00 99,44
JUMLAH 2.776.532.064,00 2.601.063.900,00 93,68
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Dari hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2017, masih terdapat hambatan dan/atau kendala dalam upaya pencapaian target, antara lain berkenaan dengan :
3.2.1 Terbatasnya ketersediaan pegawai (37 orang PNS) dibandingkan dengan
kebutuhan ideal yang diperlukan yaitu sebanyak 45 orang pegawai. 3.2.2 Terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi yang memadai yang acapkali
mengakibatkan terlambatnya penerimaan/ penyampaian informasi. 3.2.3 Letak geografis yang relative jauh dari Ibu kota Kabupaten.
Untuk mengeliminasi hambatan dan/atau kendala tersebut, telah diambil langkah antisipasi, diantaranya :
• Optimalisasi upaya peningkatan SDM melalui diklat dan pelatihan / bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung ;
• Optimalisasi upaya pemeliharaan sarana mobilitas ;
• Optimalisasi upaya koordinasi dengan seluruh Kecamatan sekitar sebagai salah satu cara untuk menindaklanjuti seluruh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
BAB – IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Pelaporan
Laporan Keuangan Kecamatan Cimenyan disusun berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017, dalam rangka penyediaan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. ( Bulan Januari dan sampai dengan Desember 2017) Entitas pelaporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Sebagai bagian dari entitas Akuntansi, setiap SKPD wajib menyusun Laporan Keuangan yang materinya antara lain menyangkut tentang Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini, periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah satu tahun anggaran. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk pos atau rekening pendapatan artinya: pendapatan diakui pada saat kas diterima di Bendahara Umum Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk pos atau rekening aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan mata uang Rupiah.
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerbitkan Peraturan Bupati No.10 tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi. Peraturan Bupati tersebut mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam pelaksanaan akuntansi SKPD mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut. pencatatan/pembukuan mengacu kepada pedoman sistem akuntansi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
(1) PENDAPATAN- LRA
• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima.
• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(2) PENDAPATAN- LO
• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. (3) BELANJA
• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemda.
• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh DPPK Kab.Bandung
• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(4) BEBAN
• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(5) ASET Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk rupiah
• Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
• Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
▪ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; ▪ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ▪ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
lainnya.
b. Aset Tetap
• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
• Pengakuan aset tetap Tahun 2017 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
• Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
c. Penyusutan Aset Tetap
• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
d. Piutang Jangka Panjang
• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
e. Aset Lainnya
• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
(6) KEWAJIBAN
• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
(7) EKUITAS
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
BAB – V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Gambaran umum mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Cimenyan Kabupaten Kabupaten Bandung sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah sebagai berikut :
5.1.1 Pendapatan
Realisasi pendapatan di SKPD Kecamatan Cimenyan periode 01 Januari 2017 sampai dengan 29 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 40.358.050,00 (yang berasal dari perolehan pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah atau sekitar 92,56 % dari nilai anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 43.598.439,76 yaitu dengan rincian sebagai berikut :
PENDAPATAN
Per
31 Desember 2017
Per
31 Desember 2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH
40.358.050,00
62.842.150,00
dalam rupiah
U R A I A N TAHUN 2017 TAHUN 2016
TARGET REALISASI % REALISASI %
PENDAPATAN 43.598.439,76 40.358.050,00 92,56 62.842.150,00 125,68
PENDAPATAN ASLI DAERAH
43.598.439,76 40.358.050,00 92,56 62.842.150,00 125,68
RETRIBUSI DAERAH
43.598.439,76 40.358.050,00 92,56 62.842.150,00 125.68
Retribusi Jasa Usaha
6.319.200,00 4.100.000,00 64,88 3.900.000,00 61,71
Sewa Alat Berat (Stoom Walsh)
6.319.200,00 4.100.000,00 64.88 3.900.000,00 61,71
Retribusi Perijinan Tertentu
37.279.239,00 36.258.050,00 97,26 49.956.050,00 134
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
37.279.239,00 36.258.050,00 97,26 49.956.050,00 134
Retribusi Izin Gangguan (HO)
- - - 8.986.100,00 140,37
Secara keseluruhan realisasi penerimaan daerah belum mampu melampaui target yang ditetapkan dalam anggaran yaitu sebesar Rp. 40.358.050,00 atau ekuivalen dengan 92,56 % dari target senilai Rp. 43.598.439,76.
Dari 2 (dua) jenis Pendapatan yang dikelola oleh Kecamatan Cimenyan ternyata realisasi pendapatan untuk Alat berat (Stoom Wals) (ekuivalen dengan 64,88 %) dikarenakan, kebanyakan Pembangunan Infastruktur jalan di desa desa menggunakan sistem betonisasi, Kondisi Stoom tidak layak untuk dioperasikan karena sudah tua dan terlalu besar bobotnya sedangkan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (ekuivalen dengan 97,26 %) pencapaian penerimaannya kurang dari target yang ditetapkan berhubung Wilayah Kecamatan Cimenyan merupakan Wilayah KBU dan kebanyakan para pemohon IMB bukan kewenangan Kecamatan.
5.1.2 Belanja Realisasi Belanja Kecamatan Cimenyan tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 6.519.440.071,00 dengan rincian sebagai berikut :
BELANJA
Per
31 Desember 2017
Per
31 Desember 2016
BELANJA
6.519.440.071,00
3.012.942.962,00
5.1.2.1 Belanja Operasi
dalam rupiah
Belanja 6.519.440.071,00
Belanja Langsung 5.993.996.171,00
Belanja Pegawai 3.758.926.171,00
Belanja Barang dan Jasa 2.235.070.000,00
Belanja Modal 525.443.900,00
JUMLAH 6.519.440.071,00
a) Belanja Pegawai
BELANJA PEGAWAI
Per
31 Desember 2017
Per
31 Desember 2016
BELANJA
3.758.926.171,00
1.628.786.962,00
Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung mencapai nilai sebesar Rp. 3.758.926.171,00 yang terdiri dari :
dalam rupiah
Belanja Pegawai 3.758.926.171
Belanja Pegawai 3.758.926.171,00
Gaji dan Tunjangan 2.434.874.321,00
Tambahan Penghasilan PNS 1.323.125.800,00
Pembulatan Gaji 26.050,00
Secara keseluruhan realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 ada kenaikan dikarenakan :
1) Untuk Gaji Pegawai : Adanya kenaikan Gaji Pokok PNS, Kenaikan Tunjangan beras, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala PNS yang sudah waktunya untuk dinaikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan penambahan karyawan baru.
2) Untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ada peningkatan yang signifikan.
b) Belanja Barang dan Jasa
BELANJA BARANG
DAN JASA
Per
31 Desember 2017
Per
31 Desember 2016
Belanja Barang dan Jasa
2.235.070.000,00
879.044.000,00
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.235.070.000,00 atau 61,08% dari anggaran (setelah Perubahan) yang ditargetkan sebesar Rp. 2.246.289.916,00 yang terdiri dari
dalam rupiah
Belanja Barang dan Jasa 2.235.070.000,00
Belanja Bahan Habis Pakai 11.044.150,00
Belanja Jasa Kantor 96.959.649,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 49.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.540.805,00
Belanja Makan Minum 66.750.000,00
Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 9.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 76.800.000,00
Belanja kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek 341.954.500,00
Belanja Pemeliharaan 294.880.000,00
Belanja Jasa Konsultasi 24.000.000,00
Belanja Honorarium Non PNS 363.300.000,00
Jumlah 2.235.070.000,00
5.1.2.1 Belanja Modal
BELANJA MODAL
Per
31 Desember 2017
Per
31 Desember 2016
Belanja Modal
525.443.900,00
505.112.000,00
Realisasi Belanja Modal Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 525.443.900,00 atau 99,26 % dari anggaran (setelah perubahan) yang ditargetkan sebesar Rp. 529.342.148,00 yang terdiri dari :
dalam rupiah
BELANJA MODAL 529.342.148,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 264.963.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
260.480.000,00
Surplus / Defisit
Surplus / Defisit Per
29 Desember 2017 (Rp)
Per 29 Desember 2016
(RP)
Surplus/Defisit (6.479.082.021,00) (2.950.100.812,00)
Nilai realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya mencapai Rp. (6.479.082.021,00), sedangkan perolehan pendapatan pada tahun anggaran yang sama terdata sebesar Rp. 40.358.050,00, sehingga pada Tahun Anggaran 2017 ini realisasi anggaran Kantor Kecamatan Cimenyan mengalami (defisit) sebesar Rp. (6.519.440.071,00).
5.2 Laporan Operasional
5.2.1 Pendapatan – LO
Realisasi pendapatan di SKPD Kecamatan Cimenyan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 29 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 40.358.050,00 atau mencapai 97,3 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 43.598.440,00 dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan
Per
31 Desember 2017
Per
31 Desember 2016
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
40.358.050,00
62.842.150,00
Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Cimenyan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 40.358.050,00 dengan rincian sebagai berikut :
U R A I A N TAHUN 2017
TARGET REALISASI %
PENDAPATAN 43.598.440,00 40.358.050,00 97,30
PENDAPATAN ASLI DAERAH
43.598.440,00 40.358.050,00 97,30
RETRIBUSI DAERAH 43.598.440,00 40.358.050,00 97,30
Retribusi Jasa Usaha 6.319.200,00 4.100.000,00 64,88
Sewa Alat Berat (Stoom Walsh) 6.319.200,00 4.100.000,00 64,88
Retribusi Perijinan Tertentu 37.279.240,00 36.258.050,00 97,26
Retribusi IMB 37.279.240,00 36.258.050,00 97,26
5.2.2 Beban
5.2.2.1
Beban – LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
7.342.107.964,00 2.701.405.084,00
Jumlah Beban-LO pada Tahun 2017 sebesar Rp 7.342.107.964,00 tidak ada selisih antara LO dengan LRA.
5.2.2.1
Beban Pegawai – LO
Beban Pegawai– LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
3.758.926.171,00 1.628.786.962,00
Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian sebagai berikut :
dalam rupiah
Belanja Pegawai 3.758.926.171
Belanja Pegawai 3.758.926.171,00
Gaji dan Tunjangan 2.434.874.321,00
Tambahan Penghasilan PNS 1.323.125.800,00
Pembulatan Gaji 26.050,00
5.2.2.2 Beban Persediaan – LO
Beban Persediaan – LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
1.095.550.351,00 328.043.000,00
Beban Persediaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.095.550.351,00 dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Debet
1 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 30.020.785,00
2 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering )
12.506.336,00
3 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2.250.000,00
4 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8.702.000,00
5 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
1.600.000,00
6 Beban Persediaan Perlengkapan Komputer 5.320.000,00
7 Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya
98.925.000,00
8 Beban Persediaan Barag Cetakan 44.691.230,00
9 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan 567.500.000,00
10 Beban Dokumentasi 1.150.000,00
11 Beban Makanan dan Minuman Rapat 125.100.000,00
12 Beban Makanan dan Minuman Kegiatan 181.285.000,00
13 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.500.000,00
14 Beban Pakaian Olah Raga 9.000.000,00
Jumlah 1.095.550.351,00
5.2.2.3 Beban Jasa – LO
Beban Jasa – LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
733.028.649,00 243.453.000,00
Beban Jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 733.028.649,00 dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Debet
1 Beban Jasa Air 4.320.000,00
2 Beban Jasa Listrik 20.284.061,00
3 Beban Jasa Surat Khabar dan Majalah 1.380.000,00
4 Beban Jasa Kawat Faximille, Internet 5.283.588,00
5 Beban Jasa Pengamanan 30.000.000,00
6 Beban Jasa Profesi 15.250.000,00
7 Beban Jasa Lainnya 70.410.000,00
8 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.526.000,00
9 Beban Sewa Meja Kursi 250.000,00
10 Beban Sewa Tenda 2.900.000,00
11 Beban Sewa Panggung 1.000.000,00
12 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 12.200.000,00
13 Beban Jasa Kunsultansi pengawasan 6.100.000,00
14 Beban Bimbingan Teknis 65.000.000,00
15 Beban Moderator 340.215.000,00
16 Beban Uang Saku Peserta 53.600.000,00
17 Beban Uang Transportasi 5.000.000,00
18 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – LO
59.850.000,00
19 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa – LO
11.420.000,00
20 Beban Honorarium Tenaga Akhli Dari Instruktur/Narasumber - LO
5.640.000,00
21 Beban Honorarium Tenaga Akhli/Instruktur/Narasumber – LO
16.400.000,00
Jumlah 733.028.649,00
5.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas – LO
Beban Perjalanan Dinas – LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
195.450.000,00 142.600.000,00
Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Pejalanan Dinas Dalam Daerah sebasar Rp. 195.450.000,00 yang termasuk program administrasi umum maupun program kegiatan (zona I dan zona II).
5.2.2.4 Beban Pemeliharaan – LO
Beban Pemeliharaan - LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
211.300.000,00 164.614.000,00
Beban Pemeliharaan per 31 Desember tahun 2017 sebesar Rp. 211.300.000,00 pada tahun ini meningkat pada beban pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 106.300.000,00 dan Beban Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau sebesar Rp. 105.000.000,00, adapun perinciannya sebagai berikut :
No Uraian Debet
1 Beban Pemeliharaan peralatan dan Mesin 19.500.000,00
2 Beban Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau
105.000.000,00
3 Beban Jasa Service 31.690.000,00
4 Beban Penggantian Suku Cadang 55.110.000,00
Jumlah 211.300.000,00
5.2.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
1.393.552.197,00 193.908.122,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Kecamatan Cimenyan Tahun 2017 Gedung Bangunan sebesar Rp. 1.393.552.197,00 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan bahwa ada penambahan aset dari Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cibeunying dan Kendaraan Dinas dari Setda dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Debet
1 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat 295.000,00
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 121.938.001,00
3 Beban Penyusutan Alat Ukur 1.730.000,00
4 Beban Penyusutan Alat Kantor 22.721.478,00
5 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 36.927.639,00
6 Beban Penyusutan Komputer 39.049.641,00
7 Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
4.750.000,00
8 Beban Penyusutan Alat Studio 3.569.000,00
9 Beban Penyusutan Alat Komunikasi 1.152.800,00
10 Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
2.398.000,00
11 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.141.378.741,00
12 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
15.387.272,00
13 Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa 2.254.625,00
Jumlah 1.393.552.197,00
5.2.3 4 Surplus (Defisit) LO
Surplus (Defisit)-LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
(7.347.449.318,00) (2.638.562.934,00)
Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp (7.347.449.318,00) dan Rp (2.638.562.934,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1 Ekuitas Awal
Ekuitas Awal
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
2.836.823.261,00 2.331.335.383,00
Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 2.836.823.261,00, Nilai ekuitas tersebut merupkan perpindahan dari saldo aset tahun 2017 yang senilai dengan saldo kewajiban dan ekuitas tahun 2017.
5.3.2 Surplus (Defisit) – LO
Surplus (Defisit)-LO
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
(7.347.449.318,00) (2.638.562.934,00)
Jumlah Depisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. (7.301.749.914,00), Defisit LO merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan beban.
5.3.3 Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Tanah
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
208.000.000,00 NIHIL
Jumlah Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Tanah untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 208.000.000,00, hal tersebut dikarenakan
ada pengalihan atas aset tanah Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cibeunying.
Saldo Awal per 01 Januari 2017 Penambahan
-
1. Perolehan belanja modal tahun 2017 - 2. Kapitalisasi belanja
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
-
-
3. Belanja lainnya
208.000.000,00
Jumlah (a)
208.000.000,00
Pengurangan
1. Belanja modal tahun 2017 yang tdk dikapitalisasi 0 2. Kapitalisasi belanja
0
- Belanja Pegawai
0
- Belanja Barang Jasa
0
- Belanja dari SKPD lainnya
0
3. Reklas ke Peralatan dan mesin
0 4. Belanja lainnya
0
Jumlah (b)
Net Perolehan Belanja (c = a-b)
Saldo akhir per 31 Desember 2017
208.000.000,,00
5.3.4 Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
1.206.743.800,00 1.700.000,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.206.743.800,00, hal
tersebut dikarenakan ada pengalihan atas aset peralatan dan mesin berupa kendaraan
dinas dari Setda untuk Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cibeunying.
Saldo Awal per 01 Januari 2017 Penambahan
1.003.955.284
1. Perolehan belanja modal tahun 2017 - 2. Kapitalisasi belanja
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
422.780.000,00
3. Belanja lainnya
783.963.800,00
Jumlah (a)
1.206.743.800,00
Pengurangan
1.
Belanja modal tahun 2017 yang tdk dikapitalisasi -
2. Kapitalisasi belanja
-
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
-
3.
Reklas ke Peralatan dan mesin
-
4. Belanja lainnya
-
Jumlah (b)
Net Perolehan Belanja (c = a-b)
Saldo akhir per 31 Desember 2017
1.206.743.800,00
5.3.6 Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Gedung & bagunan
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
3.694.149.307,00 200.000.000,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Bangunan & Gedung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.694.149.307,00 hal ini karena adanya penambahan aset tetap Bangunan & Gedung dari 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Cimenyan yang berdasarkan SOTK baru menjadi perangkat Kecamatan.
Saldo Awal per 01 Januari 2017 Penambahan
2.463.746.650
1. Perolehan belanja modal tahun 2017 - 2. Kapitalisasi belanja
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
3.694.149.307,00
3. Belanja lainnya
-
Jumlah (a)
3.694.149.307,00
Pengurangan
1.
Belanja modal tahun 2017 yang tdk dikapitalisasi -
2. Kapitalisasi belanja
-
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
-
3.
Reklas ke Peralatan dan mesin
-
4. Belanja lainnya
-
Jumlah (b)
Net Perolehan Belanja (c = a-b)
Saldo akhir per 31 Desember 2017
3.694.149.307,00
5.3.7 Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
670.476.250,00 NIHIL
Jumlah Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 670.476.250,00, hal tersebut dikarenakan ada pengalihan atas aset tanah Kelurahan
Padasuka dan Kelurahan Cibeunying.
Saldo Awal per 01 Januari 2017 Penambahan
90.185.000
1. Perolehan belanja modal tahun 2017 - 2. Kapitalisasi belanja
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
670.476.250,00
3. Belanja lainnya
-
Jumlah (a)
670.476.250,00
Pengurangan
1.
Belanja modal tahun 2017 yang tdk dikapitalisasi -
2. Kapitalisasi belanja
-
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
-
3.
Reklas ke Peralatan dan mesin
-
4. Belanja lainnya
-
Jumlah (b)
Net Perolehan Belanja (c = a-b)
Saldo akhir per 31 Desember 2017
670.476.250,00
5.3.8 Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Lainnya
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
14.348.000,00 NIHIL
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Cimenyan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.348.000,00, hal ini berasal dari penambahan aset tetap lainnya di Kelurahan Cibeunying dan Padasuka
Saldo Awal per 01 Januari 2017 Penambahan
-
1. Perolehan belanja modal tahun 2017 - 2. Kapitalisasi belanja
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
14.348.000,00
3. Belanja lainnya
-
Jumlah (a)
14.348.000,00
Pengurangan
1.
Belanja modal tahun 2017 yang tdk dikapitalisasi -
2. Kapitalisasi belanja
-
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
-
3.
Reklas ke Peralatan dan mesin
-
4. Belanja lainnya
-
Jumlah (b)
Net Perolehan Belanja (c = a-b)
Saldo akhir per 31 Desember 2017
14.348.000,00
5.3.9 Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Lainnya
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
41.901.333,00 NIHIL
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Lainnya Kecamatan Cimenyan per 31
Desember 2017 sebesar Rp. 41.901.333,00, hal ini berasal dari penambahan
aset lainnya di Kelurahan Cibeunying dan Padasuka
Saldo Awal per 01 Januari 2017 Penambahan
1.331.000,00
1. Perolehan belanja modal tahun 2017 - 2. Kapitalisasi belanja
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
41.901.333,00
3. Belanja lainnya
-
Jumlah (a)
41.901.333,00
Pengurangan
1. Belanja modal tahun 2017 yang tdk -
dikapitalisasi
2. Kapitalisasi belanja
-
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
-
3.
Reklas ke Peralatan dan mesin
-
4. Belanja lainnya
-
Jumlah (b)
Net Perolehan Belanja (c = a-b)
Saldo akhir per 31 Desember 2017
41.901.333,00
5.3.10 Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Peralatan & Mesin
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
( 102.250.000,00 ) NIHIL
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kecamatan Cimenyan periode 31 desember 2017 sebesar Rp. (102.250.000,00) dari mutasi kurang kendaraan dinas Roda empat sebesar Rp. 88.000.000,00 dan Ekstra komtable Kursi Rapat sebesar Rp. 14.250.000,00
Saldo Awal per 01 Januari 2017 Penambahan
1.003.955.284,00
1. Perolehan belanja modal tahun 2017 - 2. Kapitalisasi belanja
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
-
3. Belanja lainnya
-
Jumlah (a)
-
Pengurangan
1.
Belanja modal tahun 2017 yang tdk dikapitalisasi -
2. Kapitalisasi belanja
-
- Belanja Pegawai
-
- Belanja Barang Jasa
-
- Belanja dari SKPD lainnya
-
3.
Reklas ke Peralatan dan mesin
14.250.000,00
4. Belanja lainnya
88.000.000,00
Jumlah (b)
Net Perolehan Belanja (c = a-b)
Saldo akhir per 31 Desember 2017
102.250.000,00
5.3.11 Kewajiban Untuk dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
6.479.082.021,00 2.950.100.812,00
Kewajiban yang dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 6.479.082.021,00 yang merupakan saldo surplus/Defisit Realisasi anggaran pada tahun berjalan.
5.3.12 Ekuitas Akhir
Ekuitas Akhir
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
7.701.824.654,00 2.836.823.261,00
Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 Rp. 7.701.824.654,00 yang merupakan hasil dari Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya.
5.4 Neraca
5.4.1 Aset Lancar
Jumlah Aset Lancar
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
600.000,00 859.000,00
Jumlah Aset Lancar Tahun 2017 sebesar Rp. 600.000,00 adalah merupakan barang persediaan berupa Alat Tulis Kantor
Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(RP)
NIHIL NIHIL
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Cimenyan per 31 Desember 2017 NIHIL dikarenakan semua Pendapatan baik itu dari Stoom walls, HO maupun IMB telah disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2017.
Kas Lainnya
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
NIHIL NIHIL
Per 31 Desember 2017 tidak terdapat piutang lainnya.
Persediaan
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
600.000,00 859.000,00
Persediaan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 600.000,00 yaitu dari persediaan ATK sebesar Rp. 600.000,00. 5.4.2 Aset Tetap
Aset Tetap
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
7.657.992.321,00 2.834.633.261,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 7.657.992.321,00 yang terdiri dari :
Aset Tetap Per
31 Desember 2017 (RP)
Tanah 324.000.000,00
Peralatan dan Mesin 2.373.412.984,00
Gedung dan Bangunan 6.418.375.957,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 760.661.250,00
Aset tetap lainnya 28.052.400,00
Akumulasi Penyusutan (2.246.510.270,00)
Jumlah 7.657.992.321,00
5.4.2.1 Tanah
Tanah
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
324.000.000,00 116.000.000,00
Nilai tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 324.000.000,00 tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang terdiri atas bangunan Kantor, Rumah Dinas dan Aula Kantor Kecamatan Cimenyan, Kelurahan Cibeunying dan Kelurahan Padasuka, Untuk Tahun 2017 Tanah Milik Kantor Kecamatan Cimenyan ada penambahan dari Kelurahan Cibeunying dan Kelurahan Padasuka dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Awal 116.000.000,00
a. Penambahan
1. Perolehan Belanja Modal tahun
2017
-
2. Mutasi Penambahan Aset
Tahun 2017
324.000.000,00
3. Jumlah Belanja lainnya -
Jumlah (a) 324.000.000,00
b. Pengurangan
1. Belanja Modal tahun 2017
yang Extra Comtable
-
2. Mutasi Mobil Katana ke Setda -
Belanja Lainnya
Jumlah (b) -
Net perolehan belanja (c= (a-b)
324.000.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2017
324.000.000,00
5.4.2.2 Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
2.269.662.984,00 1.003.955.284,00
Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 senilai Rp. 2.269.662.984,00 Berasal dari Saldo Awal 2017 sebesar Rp. 1.787.919.084,00, Belanja Modal sebagai hasil pengadaan tahun 2017 berupa Peralatan Kantor dan Kendaraan Roda dua sebesar Rp. 264.963.900,00, di tahun 2017 terdapat Penambahan sebesar Rp. 422.780.000,00 terdiri dari : Mutasi antar SKPD 3 (tiga) buah Kendaraan roda empat dari Setda. Adapun penjelasan nilai akhir aset tersebut adalah sebagai berikut :
Saldo Awal 1.787.919.084,00
a. Penambahan
1. Perolehan Belanja Modal tahun
2017
264.963.900,00
2. Mutasi Penambahan Aset
Tahun 2017
422.780.000,00
3. Jumlah Belanja lainnya -
Jumlah (a) 2.475.662.984,00
b. Pengurangan
1. Belanja Modal tahun 2017
yang Extra Comtable
14.250.000
2. Mutasi Mobil Katana ke Setda 88.000.000
Belanja Lainnya
Jumlah (b) 102.250.000,00
Net perolehan belanja (c= (a-b)
2.373.412.984,00
Saldo akhir per 31 Desember 2017
2.373.412.984,00
5.4.2.3 Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
6.418.375.957,00 2.463.746.650,00
Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.418.375.957,00. Berasal dari Saldo Awal 2017 senilai Rp. 2.463.746.650,00, Pada tahun 2017 terdapat penambahan aset gedung dan bangunan yang berasaI dari Kelurahan Cibeunying dan Kelurahan Padasuka senilai Rp. 3.694.149.307, Belanja Modal, yaitu sebesar Rp. 260.480.000,00, tidak terdapat penghapusan atas gedung dan bangunan. Adapun penjelasan nilai akhir aset tersebut adalah sebagai berikut :
Saldo Awal 2.463.746.650,00
a. Penambahan
1. Perolehan Belanja Modal Tahun 2017
260.480.000,00
2. Mutasi Tambah (Kelurahan Cibeunying dan Kelurahan Padasuka
3.694.149.307,00
3. Jumlah
Belanja Lainnya
Jumlah (a) 6.418.375.957,00
b. Pengurangan
1. Belanja Modal tahun 2017 yang tidak dikapitalisasi
2. Kapitalisasi Belanja
Belanja Pegawai -
3. Belanja Lainnya -
Jumlah (b)
Net perolehan belanja (c)=(a-b)
Saldo akhir per 31 Desember 2017
6.418.375.957,00.
5.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
760.661.250,00 90.185.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 senilai Rp. 760.661.250,00 berasal dari Saldo Awal Tahun 2017, Rp. 90.185.000,00 merupakan milik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Pada tahun 2017 terdapat penambahan dari Kelurahan Cibeunying dan Kelurahan Padasuka sebesar Rp. 670.476.250,00 Adapun penjelasan nilai akhir aset tersebut adalah sebagai berikut :
Saldo Awal 90.185.000,00
a. Penambahan
1. Mutasi Tambah dari Kelurahan Cibeunying dan Kelurahan Padasuka
670.476.250,00
Jumlah (a) -
b. Pengurangan
Jumlah (b)
Net perolehan belanja (c= (a-b) 760.661.250,00
Saldo akhir per 31 Desember 2017
760.661.250,00
5.4.2.5 Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap lainnya
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
28.052.400,00 13.704.400,00
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 28.052.400,00 berupa Barang bercorak kesenian/kebudayaan. Tidak terdapat penghapusan maupun penambahan aset tetap lainnya di tahun 2017.
5.4.2.6 Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2017 (Rp)
Per 31 Desember 2016 (RP)
(2.246.510.270,00) (852.958.022,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Kecamatan Cimenyan Tahun 2017 sebesar Rp. (2.246.510.270,00) dengan rincian sebagai berikut :
dalam rupiah
No Nama Aset Nilai Perolehan
(Rp)
Akumulasi Penyusutan 1 Jan
2017 (Rp)
Penyusutan semester 1 dan 2
(2017) (Rp)
Akumulasi Penyusutan 31
Des 2017
1 Tanah 324.000.000.00
0,00
0,00 0,00
2 Peralatan dan Mesin
2.373.412.984,00
1.105.129.704,00
337.758.718,00 1.442.888.422,00
3 Gedung dan Bangunan
6.418.375.957,00
414.620.034,00
91.455.680,00 506.075.714,00
4 Jalan Irigasi dan Jaringan
760.661.250,00
239.224.750,00
58.321.384,00
297.546.134,00
5 Aset Tetap lainnya
28.052.400,00
-
- -
6 Konstruksi dalam Pengerjaan
-
- - -
Jumlah 9.904.502.591,00 1.758.974.488,00 487.535.782,00 2.246.510.270,00
5.4.2.6 Aset lain-lain
Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2017 (RP)
Per 31 Desember 2016 (RP)
43.232.333,00 1.331.000,00
Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 43.232.333,00 Yaitu Aset yang rusak berat.
5.2.1 Ekuitas
1) Ekuitas
Per 31 Desember 2017
( Rp. )
Per 31 Desember 2016
( Rp. )
7.701.824.654,00 2.836.823.261,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Per 31 Desember 2017 Rp. 7.701.824.654,00.
BAB – VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
Dalam bab ini dimuat informasi tentang hal- hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu sebagai berikut : 6.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat tersebut berada
Domisili : Jl. Terusan Padasuka No.35 Cimenyan Telp. /
Fax (022-7273666) Kode Pos 40197 Bentuk Hukum : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yuridiksi tempat entitas : Kecamatan Cimenyan
Wilayah Kecamatan Cimenyan yang terletak pada ketinggian 700-1.200 m diatas permukaan laut - memiliki luas sekitar 4.057,70 Ha. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah penduduk - yang tersebar pada 7 (tujuh) Desa dan 2 (dua) Kelurahan yang meliputi 23 Dusun, 139 RW dan 581 RT - tercatat sebanyak 115.576 jiwa terdiri dari 58.761 jiwa laki-laki dan 56.715 jiwa perempuan.
6.2 Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 126 Ayat 2 bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai makna memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Makna pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah memuat tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam kerangka melaksanakan Pemerintahan di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah. Adapun peranan tersebut pada dasarnya melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kewenangan Bupati sesuai Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung - yang dalam hal ini - pada tatanan implementatif, semua pelaksanaannya senantiasa berpedoman pula pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung. a. Tugas Pokok
Melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan sesuai dengan kebutuhan pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
Pelaksana Pemerintah Daerah di lingkungan Kecamatan. 6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam kegiatan operasional
a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 126
Ayat 2
b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
f) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi
dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29. Seri D);
g) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perecanaan
Pembangunan Daerah;(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); h) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007); i) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 27 Januari
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 jo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 Nomor 45 Tahun 2017 tanggal 4 Nopember 2017
j) Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
k) Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung. l) Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manual Sistem dan
Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.
B A B – VII
PENUTUP
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disusun untuk menyediakan informasi yang dinilai
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan
Cimenyan sebagai entitas Akutansi selama 2 periode yaitu dengan membandingkan jumlah
anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pada tahun anggaran berjalan dengan
periode sebelumnya, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
suatu entitas akutansi disamping membantu dalam menentukan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Sebagai akhir kata, kami beserta aparat daerah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
berharap dapat kiranya CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) tahun anggaran 2017
sebagai bagian dari laporan keuangan Kecamatan Cimenyan ini, dapat memenuhi
akuntabilitas kami kepada Pemerintah Kabupaten Bandung serta mampu menjadi sumber
informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan dimasa
yang akan datang.
Sangat disadari masih terdapat banyak kekurangan dalam laporan ini, sehingga bimbingan
dan arahan serta saran untuk perbaikan, sangat kami harapkan.
Cimenyan, 29 Januari 2018 CAMAT CIMENYAN
Achmad Rizky Nugraha, S.IP
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196708151987031001