BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar...
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Periode tahun 2014-2018 merupakan masa yang penuh tantangan bagi
Kabupaten Majalengka sebab pada saat masa kepemimpinan Bupati yang baru di
tengah tantangan situasi regional, nasional, serta global yang semakin kompetitif.
Tantangan tersebut harus bisa diatasi bahkan jadi pemicu dan pemacu bagi
keberhasilan aparatur pemerintah untuk memberikan tenaga, pikiran yang maksimal
bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Majalengka periode lima tahun ke
depan, sehingga visi dan misi yang dicanangkan Bupati bisa tercapai sesuai dengan
harapan semua pihak.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa, perencanaan adalah suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam sistem ini untuk
membuat suatu perencanaan dilakukan mencakup lima pendekatan dalam seluruh
rangkaian perencanaan yaitu :
1. Pendekatan Politik, yaitu merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan
jenjang pemerintahan berdasarkan kebijakan kepala daerah dan aspirasi
masyarakat melalui DPRD.
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan
kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor
dan lintas pelaku.
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang
berkepentingan terhadap pembangunan.
4. Pendekatan atas-bawah (top-down) atau bawah-atas (Bottom-up), yaitu
dilaksanakan secara berjenjang hasil proses atas bawah dan bawah atas melalui
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 2
musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat nasional, provinsi,
kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majalengka
sebagai institusi berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. mempunyai tugas
pokok merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang
meliputi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Sarana dan Prasarana Wilayah serta
Monitoring dan Evaluasi.
Berdasarkan kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka Bappeda Kabupaten
Majalengka harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) bidang perencanaan
pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, program dan strategi yang jelas,
terarah dan terukur terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Substansi Bappeda Kabupaten Majalengka harus mampu mengakomodir
setiap isu-isu strategis, paradigma baru, inovatif sekaligus mampu mengimbangi
keinginan dan harapan-harapan masyarakat serta apresiasi terhadap pembangunan
di Kabupaten Majalengka sebagai rasa tanggung jawab terhadap suksesnya visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Rencana strategis Bappeda Kabupaten Majalengka mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun
2014-2018 diharapkan ada kesesuaian dengan arah, tujuan, fokus yang jelas tidak
tumpang tindih (over laving) dengan visi dan misi RPJMD.
Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka merupakan penjabaran visi, misi dan
program Bappeda. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Majalengka
yang selanjutnya setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Bappeda
Kabupaten Majalengka.
1.2. Landasan Hukum
Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka 2014-2018 disusun dengan
berlandaskan :
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 3
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 4
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 5
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4663);
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 6
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 7
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 8
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 9
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 21);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013, Seri E Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ru(ang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 10
49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014
Nomor 1).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka adalah untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran untuk lima
tahunan Bappeda Kabupaten Majalengka, termasuk strategis dan arah kebijakan
yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka
mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi serta sebagai pertejemahan dari
visi, misi Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2014-
2018 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang
tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, melalui
perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan
nasional.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, makud
dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KAB. MAJALENGKA
Rencana Strategis
BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal I- 11
Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program
Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Rensta Renstar Bappenas dan
Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-
Isu Strategis
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Bappeda, Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah Bappeda serta Strategi dan Kebijakan
Bappeda.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menggambarkan Indikator Kinerja Bappeda yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan
dan sasaran RPJMD.
BAB VII : PENUTUP
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 1
BAB II
GAMBARAN PELAYAN BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
2.1.1. Tugas
Memahami tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda, maka perlu kiranya
memahami Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dan dirubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka bahwa, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dipimpin oleh Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan
penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan
pembangunan daerah.
2.1.2. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Perecanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan daerah;dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Ranah perencanaan pembangunan daerah yang sampai saat ini dilaksanakan
oleh Bappeda Kabupaten Majalengka meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya,
sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring dan evaluasi.
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 2
2.1.3. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok Bappeda, Kepala Bappeda Kabupaten
Majalengka didukung oleh unsur organisasi sebagai berikut :
a. Unsur Organisasi Badan terdiri atas :
1. Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Sekretaris dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang dan Sub Bidang;
4. Jabatan Fungsional;.
b. Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
a) Kepala Sub Bagian Umum
b) Kepala Sub Bagian Keuangan
c) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ekonomi
a) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan
b) Kepala Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya
a) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan
b) Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
a) Kepala Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Pertambangan
b) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
6. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data
a) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
b) Kepala Sub Bidang Data dan Statistik.
7. Jabatan Fungsional.
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 3
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN. FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG KOPERASI DAN
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
SUB BIDANG PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI
DAN PELAPORAN
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
WILAYAH
BIDANG MONITORING, EVALUASI
DAN DATA
SUB BAGIAN UMUM
SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PENDIDIKAN
SUB BIDANG TATA RUANG DAN
PERHUBUNGAN
SUB BIDANG SARANA PRASARANA DAN
PERTAMBANGAN
SUB BIDANG DATA DAN STATISTIK
SUB BIDANG MONITORING DAN
EVALUASI
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 4
2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Majalengka
Organisasi Bappeda dapat berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya apabila
didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya pada Bappeda
Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sumber daya aparatur
dan sumber daya sarana dan prasarana perkantoran.
2.2.1. Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Majalengka
Sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Majalengka sebanyak 47 Aparatur
Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan struktural (Esselon II, III dan IV), fungsional
umum dan untuk pegawai tidak tetap berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.1
Pegawai Bappeda berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2014
NO Jabatan Struktural
dan Fungsional Jumlah
Pegawai Tingkat Diklat
Jml Pegawai yg mengikuti %
1. Esselon II 1 Pim II 1 100 2. Esselon IIIa 1 Pim III 1 100 3. Esselon IIIb 4 Pim III 2 50 4. Esselon Iva 11 Pim IV 11 100 5. Fungsional/Arsiparis 1 Perencana/
Arsiparis 1 100
6. Fungsional Umum 29 Jumlah 47
Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2014
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Kelompok Kerja Tahun 2014
N0 Kelompok Kerja
Laki-laki
Perempuan Jumlah PTT
Penjaga Malam
/Cleaning Service
Total
1 Sekretariat 13 5 18 - 7 25 2 Ekonomi 5 3 8 - - 8 3 Sosial
Budaya 6 2 8 - - 8
4 Sarpraswil 4 3 7 - - 7
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 5
N0 Kelompok Kerja
Laki-laki
Perempuan Jumlah PTT
Penjaga Malam
/Cleaning Service
Total
5 Monev & Data
4 2 6 - - 6
Jumlah 32 15 47 7 54 Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2014
Tabel 2.3 Jumlah PNS, CPNS, TKK Bappeda Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014
N0 Pendidikan Status Kepegawaian
Total % PNS CPNS TKK 1 SD - - - - - 2 SMP - - - - - 3 SMA 12 - - 12 25,53 4 D3 - - - - - 5 S1 27 - - 27 57,45 6 S2 8 - - 8 17,02
Jumlah 47 - - 47 100 Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2014
2.2.2. Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Majalengka
Bappeda Kabupaten Majalengka memiliki gedung kantor berlantai 1 (satu)
dengan luas lahan 2,575 m2 dan luas bangunan 726 m2 didalamnya terdiri dari ruang
sekretariat, ruang-ruang bidang, terdapat 2 ruang rapat dan satu buah mushola.
Untuk kelancaran aktifitas perkantoran pada Bappeda Kabupaten Majalengka telah
difasilitasi 6 (enam) mobil, 18 motor, 31 komputer PC, 26 laptop, serta sarana
perkantoran lainnya. Untuk mengakses informasi juga telah dilengkapi dengan
jaringan internet yang dapat diakses oleh sekretariat dan bidang-bidang. Untuk lebih
jelasnya Sarana dan Prasarana pada Bappeda dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.4
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 6
Saranan dan Prasarana Bappeda Berdasarkan Laporan Inventaris Barang perlengkapan kantor
No. Nama Barang Jumlah Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
Kendaraan roda 4 (empat) Kendaraan roda 2 (dua) Mesin Potong Rumput Gunting Potong Rumput Meja Tulis Kursi Tamu Kursi Putar Filing Kabinet Kipas Angin Kursi Kayu Kursi Besi Kulkas Kotak Kunci Bingkai Photo Kursi Lipat Dispenser Photo Mantan Kepala Buffet Pendek Buffet Panjang Brankas Board Standar Jam Dinding Karaoke Gambar Presiden dan Wakil Presiden Mesin Tik Rak Besi Sistem Arsip Elektronik Standar bingkai photo White Board Data Sruktur Pemda Rak Koran Rak Kayu Tangga Besi Podium Lemari Kayu Lemari Kabinet Lambang Garuda Pancasila Meja Panjang Meja Komputer Meja Kecil Meja Kabinet Meja Jaga
6 buah 18 buah 1 buah 1 buah
54 buah 9 buah
27 buah 47 buah 8 buah
14 buah 5 buah 1 buah 1 buah 5 buah
133 buah 5 buah 7 buah 2 buah 2 buah 1 buah 2 buah
10 buah 1 buah 4 buah 7 buah 5 buah 1 buah 6 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah
15 buah 10 buah 2 buah 5 buah 5 buah 2 buah 2 buah 1 buah
Baik baik
rusak baik
42 baik 12 rusak 7 baik 2 rusak
20 baik 7 rusak 13 baik 34 rusak
3 baik 5 rusak baik baik baik baik baik
99 baik 34 rusak baik baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
4 baik 3 rusak 2 baik 3 rusak
Baik Baik baik baik baik baik baik baik
10 baik 5 rusak 6 baik 4 rusak
Baik 5 rusak
2 baik 3 rusak rusak
1 baik 1 rusak baik
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 7
No. Nama Barang Jumlah Keterangan 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
Meja Gambar Lemari Kayu Penyekat Ruangan CPU Scaner Mic Layar Faximile Infocus Laptop/Note Book Warles Televisi Kamera Digital Kamera Komputer Handycame Printer Monitor AC Telepon UPS Sound System GPS/Alat Ukur Monitor Display LCD 17 in Tabung Pemadam Kebakaran Instalasi Listrik Jaringan Telepon
1 buah 1 buah 1 buah 4 buah 4 buah 2 buah 1 buah 2 buah
13 buah 1 buah 1 buah 8 buah 1 buah
25 buah 6 buah
25 buah 1 buah
10 buah 8 buah
15 buah 3 unit 1 buah 1 buah 2 buah 1 unit 1 unit
rusak baik
rusak baik baik
1 baik 1 rusak baik
1 baik 1 rusak 10 baik 3 rusak
baik baik
7 baik 1 rusak rusak
12 baik 13 rusak 2 baik 4 rusak
10 baik 15 rusak rusak
8 baik 2 rusak 7 baik 1 rusak
13 baik 2 rusak baik baik baik baik baik baik
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8), maka jenis pelayanan yang dilakukan
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 8
oleh Bappeda Kabupaten Majalengka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
adalah sebagai berikut :
Untuk menjaga konsistensi dalam kualitas perencanaan khususnya
perencanaan tahunan, Bappeda Kabupaten Majalengka telah bersertifikat ISO
9001:2008 ruang lingkup Penyusunan RKPD. Hal tersebut diantaranya dalam rangka
perwujudan good governance dan clean goverment.
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 9
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Majalengka
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD
Target SPM Target IKK Target Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Program Pengembangan Data dan Informasi
- Tersusunnya evaluasi
laporanpelaksanaan program/kegiatan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Tersusunnya dokumen perencanaan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Tersusunnya laporan
perencanaan pembangunan rawan bencana
1 - - - - 1
- - - - 100% - - - -
- Tersusunnya profil daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
Program Kerjasama Pembangunan
- Terselenggaranya koordinasi
yang dinamis dengan wilayah perbatasan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Musrenbang kabupaten,
bakorwil III, Propinsi Jabar dan pusat
9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 55,55% 55,55% 55,55% 55,55% 55,55%
- Masuknya investor ke
Kabupaten Majalengka sebanyak 25 investor
5 5 5 5 5 - - - - - - - - - -
- Koordinasi dengan Bakorwil III,
Propinsi Jawar dan pusat sebanyak 2 kali/tahun
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 10
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD
Target SPM Target IKK Target Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Stretegis dan cepat tumbuh
- Adanya sosialisasi kebijakan Pemerintah 0 1 2 3 4 - - - - - - - - - -
- Adanya koordinasi penetapan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 2 3 3 3 - - - - - - - - - -
- Menyusun perencanaan
pembangunan iwlayah strategis dan cepat tumbuh
- - - - - - - - - - - - - - -
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan, latihan atau kursus perencanaan (Pendidikan S1/S2/Diklat Kursus)
2/2/1 2/1/3 2/1/3 2/1/3 2/1/3 - - 1/1/3 - - - - 0/50/ 100 - -
- Perda RTRW, LKPJ, RPJPD,
Perbup RKPD, RPJMD, Lakip 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% - Jafung Perencanaan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Program Perencanaan ekonomi
- Dokumen masterplan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Validasi data indicator ekonomi per kecamatan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Dokumen perencanaan
pengembangan ekonomi kerakyatan
1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -
- Peta kemiskinan 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 100% 100% 100% 100%
Program Perencanaan Sosial Budaya
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 11
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD
Target SPM Target IKK Target Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
- Penyususnan Masterplan Pendidikan
- - 1 - - - - 1 - - - - 100% - -
- Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan pengembangan bidang kesehatan
- - 1 - - - - 1 - - - - 100% - -
- Terlaksananya kegiatan
koordinasi perencanaan bidang soaial dan budaya
4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 50% 50% 50% 50% 50%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Terlaksananya koordinasi
sistem perhubungan 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - -
- Tersusunnya koordinasi sumberdaya alam 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - -
Program Perencanaan Pengembangan Daerah Rawan Bencana
- Penyusunan profil daerah
rawan bencana 1 - - - - 1 - - - - 100% - - - -
- Terlaksananya kegiatan
koordinasi daerah rawan bencana
4 4 4 4 4 - - - - - - - - - -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Adanya dasar hukum
perencanaan pembangunan (RPJMD)
- - - - 1 - - - - 0 - - - - 0%
- Sebagai pedoman dan arah
kebijakan pimpinan daerah (RPJMD)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Sebagai pedoman SKPD
(RPJMD) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 12
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD
Target SPM Target IKK Target Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
- Meningkatnya kinerja program/kegiatan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Meningkatnya efesiensi dan efektifitas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan (LKPJ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Perkembangan indikator
makro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
- Laporan realisasi dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN tugas pembantuan dan dana sektoral
- Meningkatnya koordinasi antar PEP SKPD
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100%
- Tersedianya laporan
evaluasinya (evaluasi midterm RPJMD)
- - 1 - - - - 1 - - - - 100% - -
- Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perkembangan makro (LKPJ-AMJ)
- - - - 1 - - - - 1 - - - - 100%
- Adanya dasar hukum perencanaan satu tahun (RKPD)
- Pedoman SKPD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 13
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Majalengka
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- (Dalam Jutaan)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2009 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja
Belannja Tidak Langsung
Belanja Pegawai 2,926 2,926 2,402 2,803 2,786 2,640 2,640 2,388 2,730 2,649 0.90 0.90 0.99 0.97 0.95 -1.62 -0.21
Belanja Langsung
Belanja Pegawai 996 1,095 1,408 2,420 2,963 700 770 1,307 2,345 2,712 0.70 0.70 0.93 0.97 0.92 18.28 4.5
Belanja barang dan Jasa 3,007 3,308 3,064 5,165 4,410 2,824 3,106 2,943 4,877 4,040 0.94 0.94 0.96 0.94 0.92 4.94 4.5
Belanja Modal 136 150 305 425 324 130 144 302 422 322 0.96 0.96 0.99 0.99 0.99 11.40 11.76
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Bappeda sebagai salah satu OPD yang melaksanakan salah satu urusan
pemerintahan, dalam melaksanakan dan upaya meningkatakan pelayanan perlu
menidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantang yang dihadapai terdiri
dari dua kategori yaitu permasalahan yang merupakan faktor kelemahan dan potensi
yang merupakan faktor kekuatan.
Sebagaimana hal tersebut di atas dalam upaya peningkat kuantitas dan kualitas
pelayanan yan akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Majalengka untuk lima tahun ke
depan, teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :
1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai kebutuhan unit kerja.
2. Masih terdapatnya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum
sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Tingkat pekerjaan pada waktu-waktu tertentu cukup tinggi.
4. Belum adanya Fungsional Perencana yang diharapkan akan lebih fokus dan
optimal terhadap perencanaan.
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik secara kuantitas
maupun kualitasnya.
6. Dalam proses perencanaan kabupaten terkadang terhambat dalam proses
penganggaran karena berada pada kewenangan OPD lain.
7. Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan belum sepenuhnya menjadi bahan
kebijakan dan sebagai bahan tindaklanjut.
8. Dalam proses perencanaan, ketersediaan data dan informasi belum optimal.
9. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan
dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
10. Perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam waktu yang relatif
singkat dan juga antara perundangan yang satu dan yang lainnya kadang
berbenturan.
11. Masih adanya multi tafsir terhadap perundang-undangan yang menimbulkan
terjadi bias dalam proses perencanaan.
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 15
Sedangkan faktor potensi yang dimiliki Bappeda Kabupaten Majalengka pada
saat ini yang merupakan sebagai kekuatan dalam melaksanakan pelayanan adalah
sebagai berikut :
1. Jumlah SDM secara struktural dan fungsional umum dengan rata-rata
berpendidikan sarjana yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang
dioptimalkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Pengelolaan keuangan organisasi secara otonomi diharapkan dapat memfasilitasi
tugas pokok dan fungsi sebagaimana volume kebutuhan dan waktu yang
ditentukan.
4. Sudah banyak produk perencanaan yang dihasilkan, diharapakan dapat menjadi
referensi dalam perencanaan lainnya.
5. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi.
6. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi yang
lancar secara horisontal maupun vertikal.
Selain itu dalam menghadapi pelayanan ke depan perlu diidentifikasi faktor-
faktor peluang yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Majalengka. Peluang-peluang
yang perlu dimanfaatkan oleh Bappeda Kabupaten Majalengka diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Peran Bappeda sebagai unit perencana dan sebagaimana amanat perundang-
undangan dalam perencanaan pembangunan daerah akan semakin strategis.
Dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan serta mempercepat
dalam proses pencarian maupun transfer data dan informasi yang dibutuhkan
dalam perencanaan.
Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka
Hal II- 16
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap keinginan pembangunan
daerah yang optimal.
4. Transfaransi dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan daerah
merupakan peluang dibangunnya sinergitas antara pelaku perencana baik secara
politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.
5. Terbukanya kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam
bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun informal.
6. Era otonomi daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam perencanaan
pembangunan dan perlu meningkatkan sinergi dan komunikasi antara pusat,
provinsi dan daerah.
Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda
Kabupaten Majalengka maka perlu disusun strategi untuk menghadapi pelayanan
Bappeda dalam perencanaan untuk lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan dan pemanfaatan teknologi dan informasi;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Implentasi perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT);
4. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
5. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima yaitu
yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence),
peduli (care) dan berwujud (tangible).
6. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM didukung dengan kemampunan
3 C, yaitu : kreatif (creatif), siap menghadapi tantangan (corage) dan siap
menghadapai perubahan (leave change) ;
7. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya;
8. Penerapan sistem reword and punishment yang berkeadilan;
9. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme perencanaan
dan penganggaran;
10. Mengoptimalkan pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top down dan
Bottom up dalam proses perencanaan;
11. Menjaga kondusifitas dalam rangka kelancaran proses perencanaan.
Hal III- 1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-
tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu
menyesuaiakan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi
pengguna layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta
lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan.
Sebagaimana identifikasi permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya,
bahwa hal-hal tersebut apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada akan
menjadi suatu ancaman dan peluang-peluang untuk lima tahun ke depan dalam upaya
peningkatan peran dan pelayanan Bappeda akan terkendala.
Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappeda Kabupaten Majalengka
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan OPD
INTERNAL (KEWENANGAN
OPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perencanaan Pembangunan
Tersedianya Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD,
Permendagri 54 Tahun 2010
Merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi
Analisis kebutuhan anggaran yang dipadukan
Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan
Hal III- 2
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan OPD
INTERNAL (KEWENANGAN
OPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Renja OPD penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan terkait perencanan pembangunan
dengan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja
antar pusat dan daerah belum optimal
Penataan Ruang
Tersusunnya RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Menyusun dan melakukan pengendalian ketataruangan wilayah secara makro
Melakukan koordinasi dengan wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dalam mensinergikan ketetataruangan
Belum adanya regulasi untuk menetapkan rencana induk (masterplan) dari setiap kawasan
Belum disusunnya penegasan ruang secara substansial untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan
Hal III- 3
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan OPD
INTERNAL (KEWENANGAN
OPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Belum sinergisnya perencanaan kawasan strategis terutama di wilayah rencana BIJB Kecamatan Kertajati
Statistik Tersedianya buku data dan website
Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Kebijakan anggaran dan personil yang kurang memadai
- Kebijakan anggaran
- Pola kerja sama dengan BPS dan OPD lain
Belum tersedianya data informasi statistik secara optimal
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Penelaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima
tahun dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
Hasil identifikasi Bappeda terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, serta program Bupati dan
Wakil Bupati, merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan Bappeda. Dengan
demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan
pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat
dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program
Bupati dan Wakil Bupati.
Hal III- 4
Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Visi: Majalengka Makmur
No Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati terpilih
Permasalahan Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Misi 2: Membangun
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur
1. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal;
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah.
1. Belum optimalnya keseragaman tingkat ketepatan dalam pelaporan dari OPD;
2. Belum optimalnya pengelolaan data pembangunan;
3. Penegmabangan SDM bagi para perencana masih terbatas;
4. Belum terealisasinya pengakuan jabatan fungsional perencana
1. Dukungan anggaran yang cukup memadai;
2. Sarana dan kelengkapan pekerjaan yang cukup memeadai;
3. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bagi upaya peningkatan kualitas perencanaan
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
c. Program Perencanaan Sosial Budaya;
d. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah;
e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
f. Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
Hal III- 5
dan Cepat Tumbuh;
g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana;
h. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat
Pada dasarnya sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan sebagai leading sector
dalam perencanaan pembangunan daerah, antara Bappeda Kabupaten Majalengka dan
Bappeda Provinsi Jawa Barat harus mampu merumuskan dan mewujudkan ketersediaan
dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan
dokumen perencanaan tahunan serta dokumen yang bersifat kajian-kajian bidang
pembangunan. Parameter yang dapat dianalisis secara nyata bahwa baik dokumen
perencanaan tahunan berupa RKPD maupun dokumen perencanaan lima tahunan
(RPJMD) telah mampu disusun, sebagai pendoman utama pelaksanaan pembangunan
daerah. Kemudian dalam merealiasikan renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappeda
Kabupaten Majalengka berperan untuk mampu mensinergikan capaian indikator
kinerjanya. Sehingga terjadi kolaborasi antar lembaga perencanaan yang akhirnya
berdampak positif terhadap proses dan hasil yang diharapkan dari seluruh perencanaan
pembangunan.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 2031. Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar
dalam pelayanan Bappeda tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana
fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga
konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu
Hal III- 6
memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat
menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
perlu untuk dipedomani.
Tabel 3.3. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Majalengka
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
pada Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
a. Penyediaan rumah sakit tipe B;
b. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
c. Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan tinggi;
d. Penyediaan kawasan olah raga;
e. Penyediaan mesjid wilayah; dan
f. Penyediaan taman wilayah.
a. Perencanaan bidang kesehatan untuk penyediaan RSUD Cideres menjadi RSUD tipe B
b. Perencanaan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang ekonomi, bidang tata ruang untuk pengembangan perdagangan dan jasa skala regional.
c. Perencanaan bidang
pendidikan untuk penyediaan SD sampai dengn perguruan tinggi
d. Perencanaan bidang olahraga untuk penyediaan kawasan olahraga/SOR
e. Perencanaan bidang
keagamaan, cipta karya (bangunan) untuk penyediaan mesjid wilayah
Bappeda/ Dinas Bina
Marga Cipta Karya/ Dinas
Pendidikan/ Dinas Kesehatan
Lokasi PKW (Kecamatan Kadipaten, Dawuan)
Hal III- 7
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
pada Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) f. Perencanaan bidang
lingkungan hidup untuk penyediaan taman kota
2 Pusat
Kegiatan Lokal (PKL)
a. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa;
b. Pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten;
c. Peningkatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B;
d. Penyediaan rumah sakit tipe C dan pengembangan mesjid kabupaten;
e. Pengembangan pendidikan skala kabupaten;
f. Pengembangan taman kabupaten; dan
g. Pengembangan stadion olah raga kabupaten.
a. Perencanaan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang ekonomi, bidang tata ruang untuk Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa.
b. Perencanaan bidang Sosial dan budaya Pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten
c. Perencanaan
bidang kesehatan untuk Peningkatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B
d. Perencanaan
bidang pendidikan untuk Pengembangan pendidikan skala kabupaten.
e. Perencanaan
bidang olahraga
Kec. Majalengka,.
Cigasong, Panyingkiran,
Kertajati, Jatiwangi,
Talaga, Cikijing, dan Argapura
Bappeda/ Dinas Bina
Marga Cipta Karya/ Dinas
Pendidikan/ Dinas
Kesehatan
Hal III- 8
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
pada Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) untuk penyediaan stadion olahraga kabupaten
f. Perencanaan bidang keagamaan, cipta karya (bangunan) untuk penyediaan mesjid kabupaten
g. Perencanaan bidang lingkungan hidup untuk penyediaan taman kabupaten.
3 Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK)
a. Penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan
b. Penyediaan puskesmas.
a. Perencanaan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang ekonomi untuk penyediaan fasilitas pasar kecamatan.
b. Perencanaan bidang kesehatan untuk penyediaan puskesmas.
Kec. Kasokandel, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Maja, Rajagaluh, Bantarujeg, Cikijing, Banjaran, Sukahaji, dan Lemahsugih Bappeda/ Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas Kesehatan
4 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
a. Penyediaan pasar desa; dan
b. Penyediaan puskesmas
a. Perencanaan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang ekonomi
Kec. Sindang, Cingambul, dan Malausma
Hal III- 9
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
pada Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) pembantu. untuk penyediaan
pasar desa. b. Perencanaan bidang
kesehatan untuk penyediaan puskesmas pembantu.
Bappeda/ Dinas Bina
Marga Cipta Karya/ Dinas
Pendidikan/ Dinas
Kesehatan
Sedangkan hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah Kabupaten
Majalengka, pengaruhnya terhadap kebutuhan layanan BAPPEDA, sebagai
berikut:
Tabel 3.4.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Kawasan Lindung
1. Kawasan hutan lindung
a. Penetapan kawasan hutan lindung;
b. Pemantauan dan pengendalian kawasan;
c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
d. Pengembangan
Perencanaan dan pengendalian kawasan hutan lindung sesuai RTRW
Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja; Kecamatan Bantarujeg; dan Kecamatan Banjaran. SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Hutbunak/BPLHD
Hal III- 10
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
f. Pengawasan. 2. Kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
a. Penetapan kawasan hutan lindung;
b. Pemantauan dan pengendalian kawasan;
c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
f. Pengawasan.
Perencanaan dan pengendalian kawasan hutan lindung sesuai RTRW
Seluruh Kecamatan (26 Kecamatan), SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Hutbunak
3. Kawasan perlindungan setempat
a. Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk,
Perencanaan dan pengendalian Kawasan
WS Cimanuk - Cisanggarung DAS di Sungai Cimanuk; Sungai Cilutung; Sungai
Hal III- 11
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) situ, dan mata air;
b. Penetapan batas kawasan lindung;
c. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
d. Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air;
e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
f. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
g. Pengawasan kawasan lindung;
h. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan
i. Pemeliharaan
perlindungan setempat sesuai RTRW
Cideres; Sungai Cikeruh; Sungai Ciherang; Sungai Ciwaringin; Sungai Cilongkrang; Sungai Ciawi; Sungai Cihikeu; Sungai Cihieum; dan Sungai Cisampora Waduk Sindangpano; Situ Anggrahan; Situ Rancabeureum; SituTarisi Baru; Situ Belik; Situ Cicabe; Situ Cimaneuh; Situ Citamiang; Situ Jawura; dan Situ Sangiang Mata air di Kecamatan Argapura; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Malausma; Kecamatan Leumahsugih; Kecamatan Leumahsugih; Kecamatan Majalengka; dan Kecamatan Talaga. Pengembangan RTH Kawasan Perkotaan SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas PSDAPE/BPLHD/Dinas Hutbunak
Hal III- 12
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS;
j. Pengembangan RTH.
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
a. Penetapan batas kawasan lindung;
b. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
c. Pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam; dan
d. Penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
Perencanaan dan pengendalian suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sesuai RTRW
Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, meliputi : Kecamatan Rajagaluh, Argapura, Sindangwangi, Banjaran, Cikijing, Talaga dan Sindang. SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas Hutbunak
5. Kawasan rawan bencana alam
a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat;
b. Pemetaan kawasan bencana alam;
c. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam;
Perencanaan dan pengendalian Kawasan rawan bencana alam sesuai RTRW
Kawasan rawan bencana longsor meliputi: KecamatanLeuwimunding;Talaga;Maja;Sukahaji;Majalengka;Sindang;Banjaran; Sindangwangi; Argapura; Bantarujeg; Malausma; dan Lemahsugih. Kawasan rawan banjir berada di sepanjang tanggul Desa Pakubeureum atau Sungai Cimanuk sampai
Hal III- 13
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) d. Melakukan
upaya untuk mengurangi/ mentiadakan resiko bencana alam;
e. Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana;
f. Peningkatan kapasitas masyarakat;
g. Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal;
h. Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan;
i. Penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan
j. Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.
Bendung Rentang melalui Kecamatan Kertajati – Kecamatan Jatitujuh SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/BPBD
6. Kawasan a. Identifikasi dan Perencanaan Kawasan gerakan tanah di
Hal III- 14
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) lindung geologi
inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana geologi dan kawasan kars;
b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
c. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
d. Pengawasan kawasan lindung;
e. Sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana; dan
f. Imitigasi kebencanaan.
dan pengendalian Kawasan lindung geologi sesuai RTRW
Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cingambul; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Malausma; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Cikijing;Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja dan Kecamatan Sukahaji Kawasan gunung berapi di Kecamatan Argapura; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Maja; Kecamatan Talaga; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindang dan Kecamatan Banjaran Kawasan gempa bumi di Kecamatan Argapura; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Talaga; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; dan Kecamatan Sindangwangi Perlindungan air tanah berupa jaringan CAT di Kecamatan Majalengka
Hal III- 15
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/BPBD/BPLHD
7. Kawasan lindung lainnya
Perlindungangan alam plasma nutfah
Perencanaan dan pengendalian Kawasan lindung lainnya sesuai RTRW
Desa Gunungsari, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Hutbunak/BPLHD
B Kawasan Budidaya
1. Kawasan peruntukan hutan produksi
a. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
b. Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari;
c. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi;
d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
e. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
f. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;
g. Pengembangan hasil hutan bukan kayu;
Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan hutan produksi sesuai RTRW
Kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Rajagaluh dan Kecamatan Bantarujeg Kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Talaga; Kecamatan Cingambul dan Kecamatan Leumahsugih. SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Hutbunak
Hal III- 16
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) h. Pengembang-
an tanaman hutan; dan
i. Peningkatan pemasaran hasil produksi.
2. Kawasan peruntukan pertanian
a. Pengembang-an sarana dan prasarana;
b. Pengembang-an agroindustri;
c. Pengembang-an usaha tani terpadu berwawasan agropolitan;
d. Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
e. Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
f. Penggembang-an fasilitas dan infrastruktur pendukung;
g. Pengembang-an pusat
Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di seluruh kecamatan Kawasan peternakan di Kecamatan Majalengka; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Leumahsugih; dan Kecamatan Panyingkiran Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan
Hal III- 17
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) pengumpul dan distribusi peternakan;
h. Pengembang-an perkebunan besar dengan perlibatan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR);
i. Pengembang-an perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR;
j. Peningkatan pemasaran hasil produksi;
k. Pengembang-an kawasan tanaman tahunan;
l. Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan
m. Penyusunan masterplan pertanian.
Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Bantarujeg, dan Kecamatan Leumahsugih. SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Pertanian dan Perikanan/ Dinas Hutbunak
3. Kawasan peruntukan perikan-
a. Pengembang-an infrastruktur;
b. Pengembang-
Perikanan tangkap Sungai di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kertajati; dan Kecamatan Kadipaten.
Hal III- 18
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) an an balai benih
dan pengembang-an produksi ikan (BBPPI);
c. Pengembang-an unit kolam air deras;
d. Pengembang-an usaha pembenihan rakyat (UPR);
e. Pengembang-an pasar ikan;
f. Pengembang-an industri pengolahan perikanan;
g. Pengembang-an pusat pengumpul dan distribusi; dan
h. Penyusunan masterplan perikanan.
Perikanan tangkap situ dan rawa di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh. Perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; dan Kecamatan Jatitujuh Perikanan budidaya sungai di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kertajati; dan Kecamatan Kadipaten Perikanan budidaya situ dan rawa di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Rajagaluh Perikanan budidaya sawah di Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Sindangwangi Pengembangan pengolahan perikanan di Kecamatan Jatitujuh SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Pertanian dan Perikanan/Bappeda
4. Kawasan peruntukan pertambangan
a. Penyusunan penelitian deposit mineral per-tambangan
Tersebar di beberapa kecamatan, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas PSDAPE
Hal III- 19
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) b. Pengembang-
an kawasan pertambangan
c. Pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan
d. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan
e. Pengembang-an informasi sumber daya mineral dan energi;
f. Peningkatan produksi dengan tetap memperhati-kan kelestarian lingkungan;
g. Peningkatan peran serta masyarakat;
h. Pendataan ulang izin pertambangan
i. Reboisasi tanaman;
j. Pengembang-an kegiatan pertambangan umum lainnya; dan
Hal III- 20
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) k. Reklamasi
lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.
5. Kawasan peruntukan industri
a. Penyusunan masterplan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro;
b. Penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil;
c. Pengembang-an IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi;
d. Peningkatan sistem pemasaran;
e. Pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri;
f. Pengembang-an klaster-klaster Industri menengah;
g. Membuka peluang sebesar-
Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan industri sesuai RTRW
Industri besar di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah. Industri menengah di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah. Industri kecil dan mikro di seluruh wilayah Industri terpadu di Kecamatan Kertajati SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Bappeda
Hal III- 21
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) besarnya bagi industri yang ramah lingkungan;
h. Menempatkan produk usaha pada rest-rest area dengan pola kemitraan;
i. Pengembang-an aneka produk olahan; dan
j. Peningkatan kemampuan teknologi industripengelolaan IKM dan UMKM.
6. Kawasan peruntukan pariwisa-ta
a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;
b. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata;
c. Tata batas obyek- obyek wista;
d. Pengembangan satuan kawasan wisata;
e. Pengembangan obyek wisata utama;
Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan industri sesuai RTRW
Kawitwangi (di Kec. Sindangwangi/KSK Kawitwangi), yang lainnya tersebar di setiap kecamatan, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Disporabudpar
Hal III- 22
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) f. Pengkaitan
kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan
g. Peningkatan akomodasi dan infrastruktur
7. Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan Perkotaan: a. Pengembang-
an dan pena-taan kawasan;
b. Penyusunan masterplan pengembang-an permu-kiman;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman;
d. Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru;
e. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh;
f. Peningkatan penyehatan
Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan permukiman sesuai RTRW
Perkotaan: PKW, PKL, PPK Perdesaan : PPL SKPD penanggungjawab dan pelaksana Bappeda/Dinas Bina Marga Cipta Karya
Hal III- 23
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) lingkungan permukiman;
g. Pengembang-an prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan
h. Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA.
Kawasan Perdesaan: a. Penyediaan
sarana listrik; b. Program
penyediaan air bersih secara sederhana;
c. Pengembang-an Jaringan jalan desa;
d. Pengembang-an sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan
e. Penyediaan fasilitas kesehatan.
8. Kawasan peruntukan lainnya
a. Penyediaan dan pengembang-an sarana perdagangan jasa;
b. Penyediaan
Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan lainnya sesuai RTRW
Tersebar di kawasan perkotaan, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Bappeda/ Dinas Bina Marga Cipta Karya/Dishubkominfo/ Dinas Perindustrian dan
Hal III- 24
No Rencana
Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) sarana dan prasarana kawasan bandara; dan
c. Pengembang-an pertahanan dan keamanan.
Perdagangan
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD
Permasalahan Pelayanan OPD
Faktor Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) 1 tugas pokok yaitu :
merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan evaluasi.
Kompleksitas pekerjaan dalam Tata Ruang
Keterbatasan kebutuhan aparatur yang ideal sesuai basic keilmuannya
Koordinasi yang baik dengan berbagai sektor
Fungsi: 2 perumusan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan
Hal III- 25
No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD
Permasalahan Pelayanan OPD
Faktor Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) evaluasi
3 pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan evaluasi
4 pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan evaluasi
Dalam hal analisis terhadap KLHS, penyusunan dokumen renstra Bappeda ini
diselaraskan dengan hasil analisis KLHS bagi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun
2014-2018.
Tabel 3.6.
Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
1. Ketersediaan Air Bersih
a. Kondisi Hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Cimanuk
Perlunya kajian ketersediaan air bersih terutama menysongsong pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka
Hal III- 26
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian
b. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang, dan Talagaherang. Air Tanah, berdasarkan kondisi potensi yang ada secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik.
c. Saat ini terdapat 7 sistem suplai air bersih perkotaan. Kota Majalengka dilayani oleh sistem dengan sumber air bersih dari air tanah dan mata air. Sistem suplai air bersih di wilayah Kadipaten berasal dari air sungai Cimanuk, Kecamatan Ligung sumber air bersihnya berasal dari air tanah dan
Hal III- 27
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
permukaan, sedangkan sumber air bersih empat Kecamatan lainnya yaitu Maja, Talaga, Rajagaluh, dan Cikijing mengambil sumber air bersihnya dari mata air.Pada saat ini sumber mata air yang dipergunakan untuk keperluan air bersih masyarakat diantaranya:Mata air Situ Cipadung dengan dengan debit air 650 liter/detik yang digunakan oleh PDAM untuk melayani Kecamatan Sukahaji, Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran., mata air Situ Janawi, Situ Cipeundeuy, Cisadane, dan Talaga Herang, digunakan sebagai sumber air bersih yang melayani Kecamatan Rajagaluh dan Leuwimunding.
Hal III- 28
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
2. Pencemaran Air a. Dilihat dari nilai BOD dari air limbah domestik pada tahun 2013, total mencapai 51.662 mg/l sedangkan nilai COD mencapai 61.809,38 mg/l
b. Dilihat dari data ju- mlah usaha dan atau kegiatan skala kecil yang mempunyai sarana pengelolaan air limbah sendiri maupun terpusat, 1) untuk industri tahu, baru ada dua dari 231 pabrik tahu di tahun 2013; 2) usaha pencelupan jeans, Cuma dua dari 11 usaha yang ada di 2013; 3) 0 untuk pabrik tapioka ; 4) ada 3 unit dari 51 untuk pemotongan batu alam.
c. Penyumbang terbesar nilai BOD dan COD adalah limbah industri pembuatan tahu. Industri pemotongan batu alam juga salah satu penyumbang terbesar nilai COD dan BOD.
Perlunya Kajian pencegahan dan pengendalian pencemaran air
3. Sampah a. Terjadi peningkatan volume sampah/hari dari tahun 2011 hingga saat ini, yaitu
Penyediaan dokumen masterplan pengelolaan
Hal III- 29
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
124,32 m3 (2011), 126,32 m3 (2012), dan 250 m3 (2013). Ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2013.
b. Kabupaten Majalengka memiliki tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) seluas 2,9482 Ha berlokasi di Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten. Luas TPA yang sudah terpakai 2,5 Ha. Akan tetapi tahun mulai beroperasionalnya TPA ini pada tahun 1994 dan umur TPA hanya 19 tahun, jadi TPA ini sudah hampir habis masa pakainya. Di dalam RUTR/RTRW direncanakan perluasan TPPAS di Desa Heuleut Kadipaten dan pembangunan TPPAS yang baru di Kecamatan Talaga dan/atau Cingambul (Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun
sampah
Hal III- 30
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
2011-2031) dan master plan Persampahan Kabupaten Majalengka tahun 2007
c. Terdapat 3 kelompok bank sampah, yaitu 1) paguyuban TPA di Desa Heuleut dengan jumlah sampah yang dikelola 12 m3 / bln; 2) di SMPN 2 Majalengka, 6 m3/bln; 3) Green Economic Studio (GES) di Kelurahan Babakan Jawa Kecamatan Majalengka, 12 m3/bln.
4. Alih Fungsi Lahan
a. Hingga saat ini, konversi lahan terbangun semakin meluas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural ataupun terencana. Semakin tinggi jumlah penduduk, disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan.
b. Penggunaan
Hal III- 31
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2012 terdiri atas lahan pertanian seluas 84.703 Ha dengan rincian lahan sawah seluas 51.428 Ha dan lahan bukan sawah seluas 33.275 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian seluas 35.721 Ha dengan sektor dominan pada hutan Negara seluas 17.203 Ha. Khusus untuk lahan sawah, terjadi penurunan luas lahan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang pada saat itu seluas 51.896, berarti ada penurunan luas sawah sebesar 468 Ha
5. Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Berfungsi Lindung
a. Luas kawasan hutan lindung pada tahun 2012, yaitu 5.813 Ha. Berarti luasannya hanya 4.82 % dari luas Kabupaten Majalengka yang berarti masih jauh dari harapan memenuhi amanat RTRW bahwa luas kawasan lindung harus 30 % dari luas kabupaten.
Pengendalian pemanfaatan terhadap kawasan hutan lindung dan kawasan berfungsi lindung secara baik
Hal III- 32
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
b. Ada beberapa wilayah yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan dengan fungsi lindung akan tetapi belum menjadi kawasan hutan lindung karena menjadi daerah pemukiman, yaitu di Kecamatan Bantarujeg, Banjaran, Maja dan Majalengka.
6. Lahan Kritis Dari luas wilayah Kabupaten Majalengka sebesar 120.420 Ha, luas lahan kritis pada akhir tahun 2012 seluas 12.543 Ha atau 10,42 % dari luas Kabupaten Majalengka. Persentase ini telah berkurang sekitar 5 % dalam kurun waktu tiga tahun, karena pada akhir tahun 2009, luas lahan kritis adalah 18.795 Ha atau 15,61 % dari luas Kabupaten Majalengka. Lahan kritis tersebut berada tersebar di 25 kecamatan, yaitu seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka kecuali Kecamatan Leuwimunding. Sementara itu luasan
Hal III- 33
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
lahan yang terkategori potensial kritis sebanyak 3.218,35 Ha yang tersebar di 24 kecamatan yaitu di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka kecuali Kecamatan Argapura dan Leuwimunding.
7 Konflik Sosial Kebutuhan lahan untuk khusus bandara adalah 1.800 Ha dan untuk aerocity 3.200 Ha. Saat ini lahan yang sudah dibebaskan sekitar 800 Ha. Target sampai awal 2014 ketersediaan lahan sudah mencapai 1.200 Ha. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembebasan lahan, konflik sering terjadi baik antara warga desa dengan tim pemerintah atau pun antar warga sendiri menyangkut nilai ganti rugi tanah. karena nilai ganti rugi yang dulu disepakati sudah tidak relevan lagi dengan nilai saat ini. Selain itu warga juga meminta kepastian atas lokasi pemindahan dari desa asalnya.
8 Pengangguran Tingkat pengangguran mengalami fluktuasi dalam kurun waktu
Perlunya kajian dalam upaya penurunan
Hal III- 34
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan
Program dan Kegiatan
SKPD (1) (2) (3) (4) (5)
lima tahun terakhir. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran adalah 7,98 % dan turun hingga 5,82 % pada tahun 2010, akan tetapi meningkat lagi pada tahun 2011 mencapai 7,80 %. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran turun kembali menjadi 6,71 %.
angka pengangguran
9 Longsor a. Terjadi penurunan frekuensi longsor sejak tahun 2010 (76x), 2011 (50x), 2012 (28 x). Bencana longsor yang terakhir terjadi, yaitu di Cigintung, Malausma pada 2013.
b. Secara nasional, Majalengka berada pada urutan ke-16 dalam frekuensi bencana longsor dan ke-7 di Provinsi Jawa Barat.
Adanya masterplan bencana alam
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum
dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka
panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara
Hal III- 35
berkala. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaah lainnya,
maka isu strategis yang berkembang di Bappeda Kabupaten Majalengka antara lain :
1. Peningkatan kemampuan sumberdaya perencana yang berkualitas;
2. Sinergitas dan koordinasi antar OPD yang semakin baik dalam upaya perencanaan
pembangunan daerah;
3. Ketersediaan data pembangunan yang valid;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perencanaan;
5. Peran Bappeda dalam mewujudkan Pengembangan Wilayah di Kabupaten
Majalengka selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan
Pemerintah.
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka merujuk
kepada Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka 2005-2025 yaitu ”Kabupaten
Majalengka Maju dan Sejahtera berlandaskan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa ” dan
Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018, yaitu ”Terwujudnya suatu
tatanan masyarakat, pemerintah, dan pembangunan Majalengka yang Maju, Aman,
Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius“. Selain itu juga mengedepankan prinsip directive
planning ke participatory planing yang lebih menonjolkan peran pemerintah sebagai
fasilitator, mediator dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, maka visi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan sebagai berikut :
”MEWUJUDKAN BAPPEDA YANG ANDAL DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK KEMAKMURAN MAJALENGKA“.
Makna visi tersebut adalah :
1. Andal, suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara profesional (kreatif, inovatif,
adaptif, akomodatif, transparantif, terpercaya) yang didukung dengan sistem yang baik,
sarana prasarana yang lengkap dan terbaru (software, hardware, brainware) serta
proporsional.
2. Perencanaan, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.
3. Pembangunan Daerah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.
4. Kemakmuran, terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, berkecukupan
secara material dan agamis.
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 2
Dalam rangka pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Majalengka telah ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.
2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana.
3. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis Teknologi.
5. Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata Ruang.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah
sebagai berikut :
Misi 1 ” Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. ”.
Tujuan : Mewujudkan SDM Perencanaan yang professional.
Sasaran : Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif,
afektif dan psikomotorik.
Misi 2 “Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana”.
Tujuan : Mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman.
Sasaran : Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
pekerjaan.
Misi 3 ” Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah”.
Tujuan : Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang
akuntabilitas dan responsibilitas.
Sasaran : Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
Misi 4 “Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis Teknologi”.
Tujuan : Optimalnya perencanaan daerah berbasis data dan informasi.
Sasaran : Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan
daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini.
Misi 5 “Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata
Ruang”.
Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yang akuntabel.
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 3
Sasaran : 1. Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya
pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah.
2. Koordinasi antar wilayah.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Mewujudkan SDM
Perencanaan yang profesional
Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik
Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal
70 70 70 70 75
2 Mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan
Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD
100% 100% 100% 100% 100%
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representative
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya LKIP OPD
1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD
100% 100% 100% 100% 100%
Menciptakan Sinergitas Tingkat capaian
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 4
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan responsibel
dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Tersedianya Evaluasi RPJPD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan kondisi terkini perencanaan kabupaten serta kebijakan Pusat dan Provinsi
- - 1 Dok - -
Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten
1 Dok - - - -
Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten
1 Dok
Tersedianya Dokumen
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 5
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten
1 Dok - - - -
Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 6
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dan RTRW Kabupaten
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Mewujudkan SDM Yang Profesional
Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik
Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal
70 orang
70 orang
70 orang 70 orang
70 orang
Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yang akuntabel
Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah
Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 3 Dok 2Dok 2Dok 2Dok
Tingkat Ketaatan terhadap RTRW
99,1% 99,2% 99,3% 99,4% 99,5%
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- 1 Dok - - -
Koordinasi antar wilayah
Terwujudnya Koordinasi Kerjasama
- 1 kali 1 kali 1 kali -
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 7
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dan Sinkronisasi Antar Daerah
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prsarana Wilayah
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok
Optimalnya
perencanaan daerah berbasis data dan informasi
Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini
Tersedianya Data/informasi/statistik daerah
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok
4.3. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA
Dalam mengawal perencanaan lima tahunan BAPPEDA Kabupaten Majalengka, visi
yang akan dicapai ditopang dengan penjabaran beberapa misi, dan begitu pula memiliki
ikatan simpul yang kuat dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilakukan.
Keterkaitan elemen-elemen tersebut dapat kami sajikan dalam tabel berikut:
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 8
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Majalengka
VISI : Mewujudkan Bappeda Yang Andal Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Kemakmuran Majalengka
MISI I : Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan SDM Perencanaan yang profesional
Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik
Menyelenggarakan pembinaan bagi peningkatan kapasitas sumber daya perencana
Pelaksanaan bimbingan teknis perencana
MISI II : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
Dilakukannya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor secara bertahap
MISI III : Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang akuntable dan responsible
Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
Mengembangkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, akomodatif, dan koordinatif
Dilakukannya proses tahapan perencanaan pembangunan yang tepat waktu
MISI IV : Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis Teknologi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Optimalnya perencanaan daerah berbasis data dan informasi
Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini
Manipulasi data perencanaan pembangunan dan publikasi data
Penyusunan media data dan publikasi melalui buku dan website
MISI V : Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata Ruang Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan pelaksanaan ketetaruangan yang akuntabel
Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah
Penguatan pengandalian dan pengawasan pembangunan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW
Adanya pemantapan eksistensi kelembagaan BKPRD
Koordinasi antar wilayah Pelaksanaan koordinasi antar wilayah baik secara internal dan eksternal
Penguatan antar wilayah secara internal dan koordinasi antar wilayah perbatasan
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal V- 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan
Kebijakan maupun program Bappeda yang secara langsung maupun tidak langsung
akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Program
dan kegiatan Bappeda yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program
Pembangunan Kabupaten Majalengka yang berisi program prioritas terpilih dalam
pencapaian Visi dan Misi tersebut.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan indikatif pada Bappeda Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai oleh setiap unit
kerja, berdasarkan setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang
ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan ukuran
untuk menjamin dan meningkatnya akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus
merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (ex ente), tahapan
pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).
Sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen
pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi
kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Salah satu kendala pemerintah dalam sistem
akuntabilitas kinerja adalah sulitnya mengukur kinerja dan mennetukan indikator kinerja yang
tepat. Hal tersebut diantaranya dikarenakan sektor pelayanan publik memiliki karakteristik
terutama capaian output dan outcome yang sebagian besar berupa jasa pelayanan publik,
sangat berbeda dengan sektor bisnis yang berorientasi kepada keuntungan sehingga lebih
mudah diukur.
Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah
indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam
lima tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 2
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Tingkat capaian
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
100 100 100 100 100 100 100
2 Tersedianya Evaluasi RPJPD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan kondisi terkini perencanaan kabupaten serta kebijakan Pusat dan Provinsi
1 - 1 1 1 1 1
3 Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten
1 1 1 1 1 1 1
4 Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten.
- - - 1 1 1 1
5 Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan
1 1 1 1 1 1 5
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 3
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
6 Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
1 1 1 1 1 1 5
7 Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah
1 1 1 1 1 1 1
8 Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah
1 1 1 1 1 1 5
9 Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten
53 53 53 53 53 53 53
10 Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten
53 53 53 53 53 53 53
11 Tingkat Ketaatan terhadap RTRW
99 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.5
12 Tersedianya 60 70 70 70 70 75 75
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 4
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal
13 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8 8 8 8 8 8 40
14 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 3 3 4 4 4 18
15 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
8 8 8 8 8 8 40
16 Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya
1 2 2 2 3 3 12
17 Terwujudnya Koordinasi Kerjasama dan Sinkronisasi Antar Daerah Perbatasan
0 0 1 1 1 0 3
18 Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0 0 3 2 2 2 9
19 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prsarana Wilayah
12 12 12 12 12 12 60
20 Terwujudnya Perencanaan
2 4 4 4 4 4 20
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal IV- 5
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
21 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
0 0 1 0 0 0 1
22 Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah
5 5 5 5 5 5 25
Rencana Strategis BAPPEDA
Hal VI- 1
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 berguna sebagai pengatur arah, tujuan, pedoman yang
jelas pada sebuah organisasi agar tujuan yang hendak dicapai pada kurun lima tahun
ke depan bisa tercapai. Adanya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Majalengka ini maka diharapkan adanya partisipasi dan respon dari semua
pelaku pembangunan (stakeholders).
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pada
tantangan kondisi lingkungan yang semakin kompetitif, baik internal maupun
eksternal yang berubah cepat sehingga memerlukan pengamatan dan analisis yang
komprehensif.
Pada akhirnya untuk mencapai selirih target indikator dalam Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018,
harus didukung oleh semua pegawai Bappeda agar visi, misi, tujuan, sasaran dan
program sehingga secara nyata akan terwujud prestasi, dedikasi, loyalitas dan
tanggungjawab menuju profesinalisme kerja pegawai.
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)
BELANJA TIDAK LANGSUNGBelanja Pegawai Jumlah pegawai yang
mendapat gaji dan tunjangan
Jiwa 47 47 3.216.486.000 49 3.409.475.160 49 3.614.043.670 49 3.830.886.290 49 4.060.739.467 49 4.304.383.835 Bappeda
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PADA SETIAP OPD
Mewujudkan
lingkungan pekerjaan
yang nyaman
Pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan
pekerjaan
x x 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persen 100 100 1.011.513.100 100 1.112.664.410 100 1.223.930.851 100 1.346.323.936 100 1.480.956.330 100 1.480.956.330 Bappeda
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 1 1 5.500.000 1 6.050.000 1 6.655.000 1 7.320.500 1 8.052.550 1 8.052.550 Bappeda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tahun 1 1 91.000.000 1 100.100.000 1 110.110.000 1 121.121.000 1 133.233.100 1 133.233.100 Bappeda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tahun 1 1 239.739.500 1 263.713.450 1 290.084.795 1 319.093.275 1 351.002.602 1 351.002.602 Bappeda
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 1 1 12.000.000 1 13.200.000 1 14.520.000 1 15.972.000 1 17.569.200 1 17.569.200 Bappeda
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tahun 1 1 35.000.000 1 38.500.000 1 42.350.000 1 46.585.000 1 51.243.500 1 51.243.500 Bappeda
Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tahun 1 1 88.000.000 1 96.800.000 1 106.480.000 1 117.128.000 1 128.840.800 1 128.840.800 Bappeda
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tahun 1 1 60.780.000 1 66.858.000 1 73.543.800 1 80.898.180 1 88.987.998 1 88.987.998 Bappeda
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tahun 1 1 24.700.000 1 27.170.000 1 29.887.000 1 32.875.700 1 36.163.270 1 36.163.270 Bappeda
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tahun 1 1 30.000.000 1 33.000.000 1 36.300.000 1 39.930.000 1 43.923.000 1 43.923.000 Bappeda
Penyediaan Makanan dan Minuman. Tahun 1 1 75.987.500 1 83.586.250 1 91.944.875 1 101.139.363 1 111.253.299 1 111.253.299 Bappeda
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Tahun 1 1 220.486.100 1 242.534.710 1 266.788.181 1 293.466.999 1 322.813.699 1 322.813.699 Bappeda
Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran
Administrasi Perkantoran
Tahun 1 1 125.520.000 1 138.072.000 1 151.879.200 1 167.067.120 1 183.773.832 1 183.773.832 Bappeda
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 1 1 2.800.000 1 3.080.000 1 3.388.000 1 3.726.800 1 4.099.480 1 4.099.480 Bappeda
x x 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persen 100 100 777.055.500 100 948.686.000 100 980.028.600 100 474.831.460 100 1.221.614.606 100 3.472.170.106 Bappeda
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Unit - 6 160.000.000 6 160.000.000 - - - - - - 12 320.000.000 Bappeda
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Paket - 1 119.867.750 1 125.000.000 1 25.000.000 - - 1 25.000.000 4 294.867.750 Bappeda
Pengadaan peralatan gedung kantor Paket - 1 119.867.750 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 5 599.867.750 Bappeda
Pengadaan mebeleur Paket - 1 20.000.000 1 22.000.000 1 24.200.000 1 26.620.000 1 29.282.000 5 122.102.000 Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Persen - 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 5 60.000.000 Bappeda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Persen - 100 12.000.000 100 13.200.000 100 14.520.000 100 15.972.000 100 17.569.200 100 17.569.200 Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Paket - 100 131.660.000 100 144.826.000 100 159.308.600 100 175.239.460 100 192.763.406 100 192.763.406 Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Paket - 1 131.660.000 1 131.660.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 90.000.000 Bappeda
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016)
Tersedianya kendaraan operasional R2
Dipertahankannya kondisi kendaraan
operasional yang memadaiDipertahankannya kondisi
perlengkapan gedung kantor yang
memadai
Dipenuhinya perlengkapan gedung
kantor
Dipenuhinya peralatan gedung kantor
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Terpenuhinya peralatan rumah tangga
kantor
Meningkatnya sinergitas perencanaan
daerahLancarnya aktivitas pekerjaan kantor
Dipenuhinya kebutuhan benda-benda
pos dan pendistribusian surat.Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi,
Air dan Listrik kantorDipenuhinya kebutuhan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Dipeliharanya kebersihan kantor guna
meningkatkan pelayananDipertahankannya kondisi peralatan
kerja yang memadaiLancarnya aktivitas pekerjaan kantor
Dipenuhinya sarana pelayanan
perkantoranDipenuhinya sarana dan prasarana
penerangan kantor Dipenuhinya prasarana kantor
Penunjang kinerja dan pelayanan
kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana
yang representatif
Dipenuhinya Mebeleur penunjang
kinerja aparatur
Tujuan Sasaran
(3) (5)
Terpenuhinya kebutuhan
operasional OPD
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Dipertahankannya kondisi peralatan
gedung kantor yang memadai
Tabel 5.1Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
BAPPEDA Kabupaten Majalengka
OPD
Penanggung
Jawab
Tahun 1 (2014)
Dipertahankannya kondisi gedung
kantor yang memadai
Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
V - 2
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDTujuan Sasaran
(3) (5)
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
OPD
Penanggung
Jawab
Tahun 1 (2014) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Paket - 1 20.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 5 115.000.000 Bappeda
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Unit - - - - - 1 500.000.000 - - 1 500.000.000 2 1.000.000.000 Bappeda
Penataan lingkungan tempat kerja Kegiatan - - - 1 200.000.000 - - - - 1 200.000.000 2 400.000.000 Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan media komunikasi
Paket - - - - - 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 Bappeda
DED Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kantor
Dokumen - 1 50.000.000 - - - - - - - - 1 50.000.000 Bappeda
x x 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100 100 45.000.000 100 49.500.000 100 54.450.000 100 59.895.000 100 65.884.500 100 65.884.500 Bappeda
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
Persen 100 100 45.000.000 100 49.500.000 100 54.450.000 100 59.895.000 100 65.884.500 100 65.884.500 Bappeda
x x 4 Program Peningkatan Peng. Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Dokumen 1 1 13.250.000 1 - 1 - 1 - 1 - 5 13.250.000 Bappeda
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
SKPD
Dokumen 1 1 13.250.000 - - - - - - - - 1 13.250.000 Bappeda
x x 6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Dokumen 1 1 15.800.000 1 17.380.000 1 19.118.000 1 21.029.800 1 23.132.780 5 96.460.580 Bappeda
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Dokumen 1 1 15.800.000 1 17.380.000 1 19.118.000 1 21.029.800 1 23.132.780 5 96.460.580 Bappeda
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
Dokumen 1 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 5 1.500.000.000 Bappeda
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 5 25.000.000 Bappeda
Penyusunan Lakip OPD Dokumen 1 1 13.250.000 1 13.250.000 1 13.250.000 1 13.250.000 1 13.250.000 5 66.250.000 Bappeda
x x 12 Program Sinergitas Perencanaan
Daerah
Persen 100 100 48.555.000 100 53.410.500 100 58.751.550 100 64.626.705 100 71.089.376 100 296.433.131 Bappeda
Penyusunan Renja OPD Dokumen 1 1 15.800.000 1 17.380.000 1 19.118.000 1 21.029.800 1 23.132.780 5 96.460.580 Bappeda
Penyusunan RKA Dokumen 1 1 15.940.000 1 17.534.000 1 19.287.400 1 21.216.140 1 23.337.754 5 97.315.294 Bappeda
Penyusunan DPA Dokumen 1 1 16.815.000 1 18.496.500 1 20.346.150 1 22.380.765 1 24.618.842 5 102.657.257 Bappeda
1 URUSAN WAJIB
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Menciptakan
perencanaan
pembangunan daerah
yang akuntabel dan
responsibel
Sinergitas dalam
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
(1) Tingkat capaian pelaporan
dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan
Persen 100 100 1.859.980.000 100 1.344.788.000 100 2.219.266.800 100 1.501.193.480 100 1.791.312.828 100 5.647.540.628 Bappeda
Koordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersampaikannya LKPJ pada
sidang Paripurna DPRD
Bulan Maret Maret 248.600.000 Maret 273.460.000 Maret 300.806.000 Maret 330.886.600 Maret 363.975.260 Maret 363.975.260 Bappeda
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya sinergitas
antara perencanaan dan
pelaksanaan
OPD 53 53 93.280.000 53 102.608.000 53 112.868.800 53 124.155.680 53 136.571.248 53 136.571.248 Bappeda
Penyusunan AKIP / LAKIP Terkirimnya dokumen LAKIP
pada pemerintah Provinsi dan
Pusat
Bulan Maret Maret 200.000.000 Maret 220.000.000 Maret 242.000.000 Maret 266.200.000 Maret 292.820.000 Maret 292.820.000 Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Tugas
Pembantuan
Sinergisnya pembangunan di
Kabupaten Majalengka
Persen 100 100 44.400.000 100 48.840.000 100 53.724.000 100 59.096.400 100 65.006.040 100 65.006.040 Bappeda
Meningkatnya kualitas pelaporan
kinerja dan keuangan
Tersedianya LAKIP OPD
Dokumen Lakip Tahun n-1
Tersedianya Laporan Keuangan tiap
semester
Tersedianya Laporan Keuangan akhir
tahun
Dokumen Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja OPD
Dokumen Renja dan perubahan renja
OPDDokumen RKA dan RKA Perubahan
OPDDokumen DPA dan DPA Perubahan
OPD
Terlaksananya stimulan bagi
peningkatan kinerja aparatur
Dipertahankannya kondisi mebeleur
yang memadaiTerlaksananya perbaikan gedung
kantorDiwujudkannya kenyamanan
lingkungan tempat kerja
Meningkatnya kualitas perencanaan
OPD
Dipertahankannya kondisi layak pakai
media komunikasiTersedianya DED Kantor Bapopeda
Tersedianya pakaian seragam olah
raga dan batik pegawai
Dokumen Lakip Tahun n-1
V - 3
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDTujuan Sasaran
(3) (5)
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
OPD
Penanggung
Jawab
Tahun 1 (2014) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian
Bantuan Keuangan Provinsi
Fasilitasi Pelaporan dan
Pengendalian Bantuan
Keuangan Provinsi
Buku 40 40 75.000.000 40 82.500.000 40 90.750.000 40 99.825.000 40 109.807.500 40 109.807.500 Bappeda
(2) Tersedianya Evaluasi RPJPD
ditetapkan dengan Perda
yang selaras dengan kondisi
terkini perencanaan
kabupaten serta kebijakan
Pusat dan Provinsi
Dokumen 1 - - 1 500.000.000 - - 1 500.000.000 Bappeda
Evaluasi RPJPD Kabbupaten Majalengka Dokumen evaluasi RPJPD
Kabupaten Majalengka
Dokumen - - - - - 1 500.000.000 - - - - 1 500.000.000 Bappeda
(3) Tersedianya Dokumen RPJMD
ditetapkan dengan Perda
yang selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD Provinsi,
RPJMN dan RTRW Kabupaten
Dokumen 1 1 500.000.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 500.000.000 Bappeda
Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
Dokumen - 1 500.000.000 - - - - - - - - 1 500.000.000 Bappeda
(4) Tersedianya Evaluasi
Midterem RPJMD ditetapkan
dengan Perda yang selaras
dengan RPJPD Kabupaten,
RPJMD Provinsi, RPJMN dan
RTRW Kabupaten
Dokumen - - - - - 1 300.000.000 1 - 1 - 1 300.000.000 Bappeda
Evaluasi Midterem Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2014-2018
Dokumen Evaluasi Midterem
RPJMD
Dokumen - - - - 1 300.000.000 - - - - 1 300.000.000 Bappeda
(5) Tersedianya Dokumen RKPD
ditetapkan dengan Perkada
yang selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD
Kabupaten, RPJMD Provinsi
dan RTRW Kabupaten
Dokumen 1 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 450.000.000 5 1.850.000.000 Bappeda
Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka Dokumen 1 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 450.000.000 5 1.850.000.000 Bappeda
(6) Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD ditetapkan
dengan Perkada yang selaras
dengan RPJPD Kabupaten,
RPJMD Kabupaten, RPJMD
Provinsi dan RTRW Kabupaten
Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000 5 600.000.000 Bappeda
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka
Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000 5 600.000.000 Bappeda
(7) Tersedianya Indikator Kunci
Utama (IKU) Pemerintah
Daerah
Dokumen 1 1 50.000.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 50.000.000 Bappeda
Penyusunan Indikator Kunci Utama (IKU) Perpub tentang IKU
Pemerintah Kabupaten
Majalengka
Dokumen 1 1 50.000.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 50.000.000 Bappeda
(8) Tersedianya Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Pemerintah
Daerah
Dokumen 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 5 750.000.000 Bappeda
Adanya Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018
Perencanaan Pembangunan Daerah
yang Efektif dan Efisien
Perencanaan Pembangunan Daerah
yang Efektif dan Efisien
V - 4
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDTujuan Sasaran
(3) (5)
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
OPD
Penanggung
Jawab
Tahun 1 (2014) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
(10) Tersedinya Dokumen Renstra
OPD yang selaras dengan
RPJMD, RKPD dan RTRW
Kabupaten
Dokumen 1 1 32.900.000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 32.900.000 Bappeda
Penyusunan Renstra Bappeda Dokumen 1 1 32.900.000 - - - - - - - - 1 32.900.000
(11) Tersedinya Dokumen Renja
OPD yang selaras dengan
Renstra OPD, RPJMD, RKPD
dan RTRW Kabupaten
Dokumen 1 1 15.800.000 1 17.380.000 1 19.118.000 1 21.029.800 1 23.132.780 5 96.460.580 Bappeda
Penyusunan Rencana Kerja OPD Dokumen 1 1 15.800.000 1 17.380.000 1 19.118.000 1 21.029.800 1 23.132.780 5 96.460.580 Bappeda
Menciptakan
perencanaan
pembangunan daerah
yang akuntabilitas dan
Sinergitas dalam
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
kali 12 8 333.245.000 8 322.050.000 8 334.980.000 8 360.478.000 8 388.525.800 40 1.739.278.800 Bappeda
Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Kali 4 4 74.020.000 4 75.000.000 4 82.500.000 4 90.750.000 4 99.825.000 20 422.095.000 Bappeda
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi
Kali 4 4 159.750.000 4 156.800.000 4 172.480.000 4 189.728.000 4 208.700.800 20 887.458.800 Bappeda
Sinergitas Perencanaan Program
Ketahanan Pangan
Kali 4 4 99.475.000 3 90.250.000 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 13 429.725.000 Bappeda
1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Dokumen 1 3 302.525.000 3 600.000.000 4 800.000.000 4 200.000.000 4 800.000.000 18 2.702.525.000 Bappeda
Penyusunan Masterplan Pembangunan
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten
Majalengka
Dokumen 0 1 2.525.000 - - - - - - - - 1 2.525.000 Bappeda
Kajian Tematik Ekonomi Kewilayahan
Kabupaten Majalengka
Dokumen 0 1 200.000.000 - - - - - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun
2014
Dokumen 0 1 100.000.000 - - - - - - - - 1 100.000.000 Bappeda
Kajian Peningkatan Ekonomi Koperasi
Pesantren (Pontren)
Dokumen 0 - - 1 230.000.000 - - - - - - 1 230.000.000 Bappeda
Pemetaan Kawasan Lindung Kabupaten
Majalengka
Peta 0 - - 31 160.000.000 - - - - - - 31 160.000.000 Bappeda
Updating Data Masterplan Agro Ekologi
Zona
Dokumen 0 - - 1 210.000.000 - - - - - - 1 210.000.000 Bappeda
Grand Desain Pembangunan Daerah
Aliran Sungai di Kabupaten Majalengka
Dokumen 0 - - - - 1 200.000.000 - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Kajian Potensi Perdagangan Kabupaten
Majalengka
Dokumen 0 - - - - 1 200.000.000 - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Kajian Ekonomi Sekitar BIJB, Aero City,
dan PKW Kadipaten
Dokumen 0 - - - - 1 250.000.000 - - - - 1 250.000.000 Bappeda
Revisi Masterplan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Dokumen 1 - - - - 1 150.000.000 - - - - 1 150.000.000 Bappeda
Grand Desain Perekonomian PKW
Kadipaten
Dokumen 0 - - - - - - 1 200.000.000 - - 1 200.000.000 Bappeda
Grand Desain Penataan Pedagang Kaki
Lima
Dokumen 0 - - - - - - 1 200.000.000 - - 1 200.000.000 Bappeda
Feasibility Study Pengembangan
Perhotelan
Dokumen 0 - - - - - - 1 200.000.000 - - 1 200.000.000 Bappeda
Kajian Peningkatan Status Kelembagaan
Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)
Dokumen 0 - - - - - - 1 200.000.000 - - 1 200.000.000 Bappeda
Terwujudnya perencanaan
pembangunan ekonomiTerwujudnya perencanaan
pembangunan ekonomiTerwujudnya Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Dilaksanakannya Grand Desain
Penataan Pedagang Kaki Lima
Strategi Perencanaan Lima Tahun
sebagai acuan Penyusunan Renja OPD
Dilaksanakannya Grand Desain
Perekonomian PKW Kadipaten
Dilaksanakannya Penyusunan
Masterplan Pembangunan Daerah
Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Dilaksanakannya Penyusunan Kajian
Tematik Ekonomi Kewilayahan
Dilaksanakannya Penyusunan Kajian
Peningkatan Ekonomi Koperasi
PesantrenTerpetakannya Kawasan Lindung
Kabupaten Majalengka
Dilaksanakannya Kajian
Pengembangan PerhotelanDilaksanakannya Kajian Pengangkatan
Status Kelembagaan Unit Pelaksana
Kegiatan (UPK)
Dilaksanakannya penyusunan
Updating Data Masterplan Agro
Ekologi ZonaTersusunnya Grand Desain
Pembangunan Daerah Aliran Sungai
di Kabupaten MajalengkaDilaksanakannya Penyusunan Kajian
Potensi Perdagangan Kabupaten
Majalengka
Terwujudnya perencanaan
pembangunan ekonomi
Dilaksanakannya penyusunan Kajian
Ekonomi Sekitar BIJB, Aero City, dan
PKW KadipatenDilaksanakannya Revisi Masterplan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dokumen Renja OPD
Dilaksanakannya Penyusunan
Analisis Kerangka Ekonomi Daerah
Terwujudnya perencanaan
pembangunan ekonomi
V - 5
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDTujuan Sasaran
(3) (5)
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
OPD
Penanggung
Jawab
Tahun 1 (2014) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
Kajian Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Dokumen 0 - - - - - - - - 1 300.000.000 1 300.000.000 Bappeda
Pemetaan Kawasan Tembakau Kabupaten
Majalengka
Dokumen 0 - - - - - - - - 1 100.000.000 1 100.000.000 Bappeda
Kajian Olahan Tanaman Perkebunan Dokumen 0 - - - - - - - - 1 200.000.000 1 200.000.000 Bappeda
Kajian Pengembangan Industri Perberasan Dokumen 0 - - - - - - - - 1 200.000.000 1 200.000.000 Bappeda
Menciptakan
perencanaan
pembangunan daerah
yang akuntabilitas dan
responsibilitas
Sinergitas dalam
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya kali 8 8 811.760.000 8 887.541.750 8 1.111.295.925 8 1.192.425.518 8 1.306.668.069 40 5.309.691.262 Bappeda
Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten
Majalengka
Kali 4 4 255.800.000 4 281.380.000 4 309.518.000 4 340.469.800 4 374.516.780 20 1.561.684.580 Bappeda
Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial
Budaya
Kali 10 10 160.437.500 10 176.481.250 10 194.129.375 10 213.542.313 10 234.896.544 50 979.486.981 Bappeda
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
di Kabupaten Majalengka
Kali 4 4 254.255.000 4 279.680.500 4 307.648.550 4 338.413.405 4 372.254.746 20 1.552.252.201 Bappeda
Fasilitasi Koordinasi Pengendalian dan
Evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa
Desa 330 - - 330 150.000.000 330 150.000.000 330 150.000.000 330 175.000.000 330 175.000.000 Bappeda
Pembinaan Perencanaan Pembangunan
Desa/Kelurahan Berbasis Database
Desa/Kelurahan - 343 141.267.500 - - - - - - - - - 141.267.500 Bappeda
Pembinaan Pembangunan Desa
Kabupaten Majalengka
Desa - - - - - 330 150.000.000 330 150.000.000 330 150.000.000 330 150.000.000 Bappeda
1 06 23 Program Perencanaan Sosial BudayaDokumen
1 2 650.000.000 2 600.000.000 2 200.000.000 3 700.000.000 3 600.000.000 12 2.750.000.000 Bappeda
Penyusunan Masterplan KetenagakerjaanDokumen
- - - - - 1 200.000.000 - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Kajian Formulasi Anggaran untuk
Pembangunan Desa Dokumen - 1 200.000.000 - - - - - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Bimbingan Teknis Perencanaan
Pembangunan Desa Desa - 330 450.000.000 - - - - 330 450.000.000 - - 330 900.000.000 Bappeda
Kajian Program Kewilayahan Kabupaten
Majalengka Dokumen - - - 1 150.000.000 - - - - - - 1 150.000.000 Bappeda
Grand Design Desa Mandiri Kabupaten
Majalengka Dokumen - - - 1 200.000.000 - - - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Perencanaan Pemetaan KetenagakerjaanDokumen
- - - 1 250.000.000 - - - - - - 1 250.000.000 Bappeda
Kajian Kelangsungan Hidup Dokumen
- - - - - - - 1 250.000.000 - - 1 250.000.000 Bappeda
Masterplan KesehatanDokumen
1 - - - - - - - - 1 300.000.000 1 300.000.000 Bappeda
Masterplan PendidikanDokumen
1 - - - - - - - - 1 300.000.000 1 300.000.000 Bappeda
Masterplan KemiskinanDokumen
- - - - - - - - - 1 300.000.000 1 300.000.000 Bappeda
Dokumen Masterplan Pendidikan
Dilaksanakannya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial BudayaAdanya Koordinasi dan Sinergitas
serta Evaluasi Program
Penanggulangan Kemiskinan
Dilaksanakannya Bimtek Perencanaan
Pembangunan Desa
Terwujudnya Perencanaan Sosial
Budaya
Dokumen Masterplan Kemiskinan
Tersedianya dokumen perencanaan
dan evaluasi pelaksanaan DAK
Terwujudnya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
Evaluasi Pembangunan Desa
Tersedianya Program Pembangunan
Kawasan Kecamatan dan Perdesaan
Tersediannya Dokumen Design Desa
Mandiri
Tersusunnya Kajian Perencanaan
Pemetaan Ketenagakerjaan
Tersusunnya Kajian Kelangsungan
Hidup untuk Meningkatkan AKI dan
AKBDokumen Masterplan Kesehatan
tersusunnya Dokumen RPJM Desa dan
RKP Desa sesuai ketentuan
Dilaksanakannya Pembinaan
Perencanaan Pembangunan
Desa/Kelurahan dan Updating
Database
Adanya Kajian Perencanaan dan
Pemetaan Ketenagakerjaan
Tersusunnya Kajian Formulasi
Anggaran untuk Pembangunan Desa
dan Kelurahan
Dilaksanakannya Kajian
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Dilaksanakannya Pemetaan Kawasan
Tembakau di Kabupaten MajalengkaDilaksanakannya Kajian Olahan
Tanaman PerkebunanDilaksanakannya Kajian
Pengembangan Industri Perberasan
V - 6
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDTujuan Sasaran
(3) (5)
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
OPD
Penanggung
Jawab
Tahun 1 (2014) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
Kajian Model Penanganan Masalah
Kesejahteraan Sosial Berbasis Kewilayahan Dokumen - - - - - - - 1 250.000.000 - - 1 250.000.000 Bappeda
Kajian Anggaran Berbasis GenderDokumen
- - - - - 1 150.000.000 - - - - 1 150.000.000 Bappeda
Mewujudkan SDM
Yang Profesional
Penguatan kemampuan
teknis para perencana
secara kognitif, afektif
dan psikomotorik
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
pegawai 60 70 245.250.000 70 269.775.000 70 296.752.500 70 326.427.750 75 359.070.525 355 1.497.275.775 Bappeda
Optimalisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
pegawai 60 70 245.250.000 70 269.775.000 70 296.752.500 70 326.427.750 75 359.070.525 355 1.497.275.775 Bappeda
Mewujudkan
pelaksanaan
ketataruangan yang
akuntabel
Tersedianya dokumen
RTRW dan terlaksananya
pengendalian serta
pengawasan tata ruang
wilayah
1 06 18 Program Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh Dokumen
- 1 75.000.000 3 600.000.000 2 800.000.000 2 350.000.000 2 400.000.000 10 2.225.000.000 Bappeda
Fasilitasi Penyusunan Rencana Program
Investasi dan Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2JM)
Dokumen/Buku - 40 75.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 240 475.000.000 Bappeda
Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perubahan dan Kawasan
Pemukiman (RP3KP) Kab. MajalengkaDokumen
- - - 1 100.000.000 - - - - - - 1 100.000.000 Bappeda
Penyusunan Masterplan Perencanaan
TransportasiDokumen - - - - - 1 300.000.000 - - - - 1 300.000.000 Bappeda
Penyusunan Rencana Pengembangan
Hinterland Kawasan industri dan BIJB Dokumen - - - - - - - 1 250.000.000 - - 1 250.000.000 Bappeda
Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Dokumen - - - - - 1 200.000.000 - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Masterplan Penataan Koridor Jl. Abdul
Halim dan Jl. Siti ArmilahDokumen - - - - - 1 200.000.000 - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Penyusunan Perencanaan Pengembangan
Alih Fungsi Lahan sebagai Dampak
Pembangunan BIJB
Dokumen - - - 1 200.000.000 - - - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Kajian Penetapan Lokasi Pembangunan
Wilayah TerpaduDokumen - - - 1 200.000.000 - - - - - - 1 200.000.000 Bappeda
Rencana Induk Perkeretaapian di
Kabupaten MajalengkaDokumen - - - - - - - - - 1 300.000.000 1 300.000.000 Bappeda
Koordinasi antar wilayah 1 06 23 Program Perencanaan Sarana dan
Prasarana Wilayah
Persentase 99 99 525.000.000 99 400.000.000 99 400.000.000 99 550.000.000 100 400.000.000 100 2.275.000.000 Bappeda
Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD)
Persentase 100 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 Bappeda
Fasilitasi Pembangunan Wilayah Terpadu
Jangka Panjang (PWTJP)
Dokumen - 4 200.000.000 - - - - - - - - 4 200.000.000 Bappeda
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah
Buku - 10 75.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 50 675.000.000 Bappeda
Up Dating Database Jaringan Jalan dan
Jembatan Berdasarkan SIG
Buku - - - - - - - 40 150.000.000 - - 40 150.000.000 Bappeda
Tersedianya dokumen
RTRW dan terlaksananya
pengendalian serta
pengawasan tata ruang
wilayah
1 06 25 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah Rawan Bencana
Dokumen
- - - 1 300.000.000 - 300.000.000 - - - - 1 600.000.000 Bappeda
Tersedianya Database Jaringan Jalan
dan Jembatan
Kapasitas aparatur dalam
penyususnan dokumen perencanaan
program yang efektif dan akurat
Tersediannya dokumen kajian
fomulasi anggaran berbasis gender
Tersedianya dokumen Kajian Model
Penanganan Masalah Kesejahteraan
Sosial Berbasisi Kewilayahan
Tersedianya Rencana Induk
Perkeretaapian
Koordinasi Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)Tersedianya Kajian Penetapan Lokasi
Pembangunan Wilayah Terpadu
Jangka Panjang (PWTJP)
Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
Tersedianya Sumber Daya Aparatur
Perencanaan yang handal
Tingkat Ketaatan terhadap RTRW
Masterplan penataan koridor jl. Abdul
Halim dan Jl. Siti Armilah
Tersedianya Kajian Penetapan Lokasi
Pembangunan Wilayah Terpadu
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Alih Fungsi Lahan di
wilayah Pembangunan BIJB
Terwujudnya Dokumen RPI2JM
Tersedianya Dokumen Rencana
Pembangunan dan Pengembangan
Perubahan dan Kawasan Pemukiman
(RP3KP)Tersediannya Dokumen Masterplan
Perencanaan TransportasiDokumen Perencanaan
Pengembangan Hinterland Kawasan
Cepat Tumbuh
Terwujudnya Penyusunan
Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Kegiatan koordinasi perencanaan
Bidang Sarana Prasarana Wilayah
Dokumen Kawasan Perkotaan
Kabupaten Majalengka
V - 7
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20) (21)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDTujuan Sasaran
(3) (5)
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
OPD
Penanggung
Jawab
Tahun 1 (2014) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
Pemetaan Kawasan-Kawasan Rawan
Bencana dan Operasional Prosedur
Penanganan Rawan Bencana di
Kabupaten Majalengka
Dokumen 1 - - 1 300.000.000 - - - - - - 1 300.000.000 Bappeda
Pemetaan Wilayah/Kawasan Rawan
Bencana Kabupaten Majalengka
Dokumen 1 - - - - 1 300.000.000 - - - - 1 300.000.000 Bappeda
Koordinasi antar wilayah 1 06 17 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasankali - - - 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 - - 3 500.000.000 Bappeda
Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Antar Wilayah Perbatasan kali - - - 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 - - 3 300.000.000 Bappeda
Penyusunan Rencana Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Dokumen - - - - - - - 1 200.000.000 - - 1 200.000.000 Bappeda
Koordinasi antar wilayah 1 06 24 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam Dokumen2 4 1.170.000.000 4 500.000.000 4 100.000.000 4 900.000.000 4 800.000.000 20 3.470.000.000 Bappeda
Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB
KertajatiKali/Dokumen
- 1 270.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 49 670.000.000 Bappeda
Penyusunan Masterplan Drainase di
Kabupaten MajalengkaBuku
- 40 250.000.000 - - - - - - - - 40 250.000.000 Bappeda
Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan Nasional
Konservasi Penyelamatan Air (GN-KPA) di
Kabupaten MajalengkaBuku
- 40 125.000.000 - - - - - - - - 40 125.000.000 Bappeda
Penyusunan Masterplan Irigasi di
Kabupaten MajalengkaBuku
- 40 275.000.000 - - - - - - - - 40 275.000.000 Bappeda
Penyusunan Masterplan Irigasi di Wilayah
Selatan Kabupaten Majalengka Buku - - - 40 200.000.000 - - - - - - 40 200.000.000 Bappeda
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)Buku
- 40 250.000.000 - - - - - - 40 250.000.000 80 500.000.000 Bappeda
Penyusunan Masterplan Prasarana
Perhubungan DaerahBuku - - - 40 200.000.000 - - - - - - 40 200.000.000 Bappeda
Penyusunan Masterplan Pertambangan
Galian CBuku - - - - - - - 40 300.000.000 - - 40 300.000.000 Bappeda
Masterplan Kawasan Wisata Situ Sangiang Buku - - - - - - - 40 200.000.000 - - 40 200.000.000 Bappeda
Masterplan Persampahan Kabupaten
MajalengkaBuku - - - - - - - 40 300.000.000 - - 40 300.000.000 Bappeda
1 23 STATISTIK
Optimalnya
perencanaan daerah
berbasis data dan
informasi
Tersedianya Data dan
Informasi perencanaan
pembangunan daerah
yang baik sebagaimana
aturan dan terkini
1 23 15 Program pengembangan
data/informasi
Dokumen 5 5 750.000.000 5 625.000.000 5 652.500.000 5 682.750.000 5 716.025.000 25 3.426.275.000 Bappeda
Pendataan dan Penyusunan Data Sektoral
Kab. Majalengka
OPD 53 53 250.000.000 53 250.000.000 53 250.000.000 53 250.000.000 53 250.000.000 53 250.000.000 Bappeda
Penyusunan Profil OPD OPD 53 53 - 53 100.000.000 53 100.000.000 53 100.000.000 53 100.000.000 53 100.000.000 Bappeda
Penyusunan Database Jaringan Irigasi
Berdasarkan Sistem Informasi Geografis
(SIG) di Kabupaten Majalengka
Dokumen - 1 250.000.000 - - - - - - - - 1 250.000.000 Bappeda
Software/Paket 1
Updating data website Bappeda Software/Paket 1 1 100.000.000 1 110.000.000 1 121.000.000 1 133.100.000 1 146.410.000 5 610.510.000 Bappeda
Penyusunan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah
1 paket 1 1 150.000.000 1 165.000.000 1 181.500.000 1 199.650.000 1 219.615.000 5 915.765.000 Bappeda
Tersedianya Dokumen Masterplan
Prasarana Perhubungan
Fasilitasi Kegiatan Antar Wilayah
Perbatasan
Tersedianya Dokumen Masterplan
Prasarana PerhubunganTersedianya Dokumen Masterplan Situ
Sangiang
Tersedianya peta rawan bencana
Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah
Tersusunnya Dokumen KLHS di
Kabupaten Majalengka
Tersusunnya Masterplan Jaringan
Irigasi di Wilayah Selatan Kabupaten
Majalengka
Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan
Nasional Konservasi Penyelamatan Air
(GN-KPA) di Kabupaten Majalengka
Dokumen Masterplan Drainase di
Kabupaten Majalengka
Terumuskanya program
pembangunan BIJB Kertajati
Dokumen Pengembangan Wilayah
Perbatasan
Tersedianya Dokumen Masterplan
Persampahan
Tersusunnya Masterplan irigasi di
Kabupaten Majalengka
Terlaksananya update data dan
informasi perencanaan pada Website
Tersusunnya data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah
Tersusunnya data base perencanaan
pembangunanTersusunnya Dokumen Data
Perencanaan PembangunanTersusunannya Dokumen dan
Software (Aplikasi) Database Jaringan
Irigasi Berdasarkan Sistem Informasi
Geografis (SIG)
Tersedianya
Data/informasi/statistik daerah
Buku/CD Pemetaan Kawasan-
Kawasan Rawan Bencana di
Kabupaten Majalengka
Terwujudnya Koordinasi Kerjasama
dan Sinkronisasi Antar Daerah
V - 8