1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Public relations (PR) memiliki peranan penting baik untuk lembaga maupun

untuk publik eksternal. PR berperan untuk memberikan informasi secara tepat, akurat

sehingga mampu diterima dan dapat dipahami dengan baik oleh publik. Saat

informasi tersebut diterima oleh publik dan sudah dapat dipahami akan membuat

setidaknya ada rasa peduli terhadap suatu lembaga atau program yang mampu

memberikan citra yang positif. PR memiliki peran kunci untuk menciptakan

ketertarikan publik dengan cara menarik simpati melalui strategi dan program PR

secara efektif dan dijalankan sesuai dengan situasi yang ada tentu akan mampu

menciptakan sikap simpati tersebut kepada lembaga atau perusahaan.

Aktivitas PR berkaitan dengan dua hal, yaitu aktivitas yang berhubungan

dengan manajemen dan aktivitas yang berhubungan dengan teknis. Dalam

menjalankan fungsi manajemen, PR menjadi bagian manajemen dari suatu instansi,

lembaga, atau perusahaan yang memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan

komunikasi antara pihak internal dan eksternal instansi tersebut.

Oleh karena itu PR dalam instansi pemerintahan juga memiliki kewajiban

untuk membangun hubungan baik, saling pengertian dan kerjasama antar instansi

dengan publiknya agar tercipta iklim organisasi yang baik, maka pada akhirnya PR

2

harus dapat membangun citra instansi yang positif dengan melakukan komunikasi

yang baik dimata publik.

PR harus mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang dapat

menjembatani penyebaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta

dengan seluruh stakeholder-nya. Terutama dalam penyebaran informasi kepada

publik atau khalayak tentang program-program pemerintahan yang telah dan akan

dijalankan. Hal itu salah satunya bertujuan untuk mempertahankan citra positif

instansi. Setiap aktivitas dan kegiatan PR dalam membangun hubungan baik dengan

masyarakat akan memiliki pengaruh besar pada peningkatan kepedulian terhadap

instansi dan akan berdampak pada peningkatan reputasi instansi tersebut.

Begitu pula dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

yang merupakan salah satu dari lembaga yang bekerja dibawah Kementerian Hukum

dan HAM yang bertugas secara umum untuk memberikan pelayanan publik. Sebagai

sebuah lembaga instansi pemerintahan, Ditjen AHU selalu berupaya memberikan

pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Beragam upaya selalu dilakukan untuk

meningkatkan kepuasan publik kepada pelayanan lembaga pemerintahan, khususnya

Ditjen AHU yang memang bertugas dan berinteraksi langsung dengan publik.

Apa lagi selama ini masih ada yang beranggapan bahwa pelayanan di instansi

pemerintahan masih kurang baik, dan pelayanan yang terkesan berbelit. Disinilah

tantangan PR Ditjen AHU untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai

pelayanan hukum. PR harus merancang sebuah program atau strategi untuk

menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, dan menyenangkan, serta bisa

dikemas dengan baik.

3

Fungsi PR di berbagai instansi pemerintah mungkin masih terbilang kalah

jauh jika dibandingkan dengan humas di perusahaan atau organisasi bisnis lainnya.

Pekerjaan humas pemerintah dianggap pekerjaan yang mudah. Namun, tugas humas

pemerintah tidaklah kalah penting dengan humas disebuah perusahaan. Humas di

instansi pemerintah dituntut untuk mampu merespon cepat setiap perubahan yang

tejadi terkait dengan reputasi di instansi pemerintahan. Selain itu, memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menyebarkan informasi yang cepat demi

memberikan pelayanan yang optimal juga merupakan suatu hal yang penting.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bagian Hubungan

Masyarakat (Humas) mempunyai salah satu kegiatan humas yang nyata dengan

tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti kepengurusan notaris, badan

hukum, legalisasi, kewarganeraan serta parpol melalui kegiatan mal pelayanan

publik. Mal pelayanan publik sendiri merupakan mal yang berisikan berbagai

pelayanan publik yang dibuat untuk kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan

yang berhubungan dengan administrasi kepemerintahan.

Hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam seputar kegiatan

humas yang dilaksanakan oleh humas Ditjen AHU. Laporan Tugas Akhir ini nantinya

akan mendeskripsikan lebih dalam mengenai kegiatan apakah yang dilakukan oleh

humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk meningkatkan

pelayanannya terhadap masyarakat.

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, maka judul Tugas Akhir ini adalah

:“Strategi Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam

Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik”

4

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, maksud dan tujuan dalam penulisan Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut :

1.2.1. Maksud

Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memahami strategi

humas Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dalam meningkatkan

pelayanan publik. Selain itu, maksud dari penelitian ini adalah untuk

mengembangkan wawasan serta pengalaman penulis tentang dunia kehumasan serta

memperdalam kajian mengenai strategi dan taktik yang digunakan dalam kegiatan

humas di kantor Ditjen AHU.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penulis dalam penyusunan dan pelaksanaan penulisan tugas akhir ini

adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga program

studi Hubungan Masyarakat Akademi Komunikasi BSI Jakarta.

1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian program Humas

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam meningkatkan pelayanan

publik oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi

pustaka, dan dokumentasi.

5

Pengumpulan data atau informasi penelitian kualitatif yang penulis lakukan

secara langsung dengan menggunakan teknik penelitian, sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Ardianto dalam Mayasari & Angguntiara (2018:26) mendefinisikan

observasi adalah “kemampuan seseorang untuk melakukan pengamatannya melalui

hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra yang lainnya”.

Menurut Spradley dalam Djaelani (2013:85) mengungkapkan bahwa “tujuan

dari observasi adalah memahami pola, norma dan makna perilaku yang diamati, serta

penulis belajar dari informan dan orang yang diteliti”.

Menurut Nawawi dalam Prianto & Suhartini (2015:56) mengatakan bahwa:

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan percatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya, peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak langsung, karena

peneliti tidak langsung mengamati di tempat berlangsungnya kegiatan, melainkan

mengamati melalui rangkaian foto.

2. Wawancara

Menurut Krisyanto dalam Baskoro (2018:18) menyatakan bahwa :

Wawancara adalah percakapan antara (periset) seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan (informan) seorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan

6

metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Primantoro & Muhsin (2015:367) mengemukanan bahwa wawancara secara

garis besar dibagi 2 (dua), yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara

terstruktur.

a. Wawancara tak terstruktur sering disebut dengan wawancara mendalam,

wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka.

wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang

bukan baku dan sifatnya lebih bebas dan mendalam. Subjek biasanya

terdiri atas orang-orang yang terpilih karena sifatnya yang

khas.Pertanyaan biasanya tidak disusun lebih dahulu dan disesuaikan

dengan keadaan serta ciri-ciri yang unik dari informan. Pelaksanaan tanya

jawab antara pewawancara dengan subjek seperti percakapan dalam

sehari-hari.

b. Wawancara terstruktur sering disebut juga dengan wawancara baku yang

susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis)

dengan pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Wawancara

terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini

dilakukan jika sejumlah subjek ditanyai dengan pertanyaan yang sama.

Semua subjek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk

menjawab pertanyaan yang diajukan.

7

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara tak terstruktur

karena peneliti melakukan wawancara dengan pihak Key Informan yaitu bapak Andri

Irwan selaku kepala bagian Humas Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum

secara lebih bebas dan mendalam dan Informan yaitu Bapak Moh.Nabawy seorang

advokat.

3. Studi Pustaka

Menurut Nazir dalam Mayasari & Angguntiara (2018:27) pengertian studi

kepustakaan adalah “teknik pengumpulan data dengan dengan mengadakan studi

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan-laporan yang

ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.

Penulis menggunakan metode studi pustaka dalam penelitian ini untuk

memberikan deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti. Diperlukan adanya

kajian-kajian yang mendalam. Bahan-bahan kajian pustaka yang penulis angkat ialah

dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal penelitian, disertasi, tesis, skirpsi, laporan

penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar dan diskusi ilmiah serta terbitan-

terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

4. Dokumentasi

Menurut Riyanti dalam Ilmiyah & Ati (2013:6) metode dokumentasi berarti

“cara pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada”.

Sedangkan menurut Basrowi & Suwandi dalam Alvizuhra, dkk (2018:93)

mengemukakan bahwa metode dokumentasi adalah “suatu cara pengumpulan data

8

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan

perkiraan”.

Moleong dalam Mayasari & Angguntiara (2018:27) membagi dokumen atas

dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi, antara lain :

a. Tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Diantaranya buku harian, surat

pribadi dan otobiografi.

b. Dokumen resmi, dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang

secara tertulis tentang berbagai atas dokumentasi internal dan dokumen

eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan

suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam karangan sendiri.

Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan

oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan dan berita

yang disiarkan kepada media massa.

Pada dasarnya dokumen tertulis atau tercetak dapat digunakan sebagai suatu

bukti sebagai keterangan tertulis. Bentuk dari dokumen bisa berupa surat, akta

penting, piagam penghargaan dan rekam foto atau elektronik dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi terhadap rekaman

wawancara, kegiatan saat peneliti melakukan penelitian, dan juga dokumentasi

berupa surat-surat keperluan penelitian sebagai bukti bahwa peneliti telah benar-benar

9

melakukan penelitian serta foto-foto kegiatan yang penulis dapatkan dari Key

Informan.

1.3.2. Metode Analisa Data

1. Penelitian Kualitatif

Menurut David William dalam Yuniani (2017:64) mendefinisikan penelitian

kualitatif adalah “pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan

metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah”.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Purwanti (2018:66)

mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati”.

Karakteristik penelitian kualitatif merupakan suatu unggulan. Menurut

Daymon dan Holloway dalam Baskoro (2018:18) karakteristik metode penelitian

sebagai berikut :

a. Kata-kata atau kalimat

b. Keterlibatan peneliti

c. Sudut pandang partisipan

d. Studi skala kecil

e. Fokus pada holistic

f. Fleksibilitas

g. Procedural

10

h. Pengaturan alami

i. Induktif kemudian deduktif.

2. Metode Deskriptif

Menurut sugiyono dalam Giantika (2016:48) menyatakan bahwa metode

deskriptif adalah “suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan

yang lebih luas”.

Sedangkan menurut Hasan dalam Suherman (2018:134) menyatakan bahwa

metode deskriptif yaitu “melakukan penelitian dengan melukiskan secara sitematis

fakta atau karakteristik tertentu secara aktual dan cermat”.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan tipe metode deskriptif.

Metode deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di

dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan

menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini terjadi.

Dari definisi penelitian kualitatif deskriptif yang telah dijabarkan oleh

beberapa ahli, memungkinkan penelitian kualitatif deskriptif ini dapat amat

mendalam dan tepat sasaran dikarenakan kedalama data yang menjadi pertimbangan

dalam penelitian model ini. Tentunya hal ini disebabkan karena waktu yang

11

dibutuhkan oleh peneliti relatif lebih lama untuk mencapai maksud dan tujuan

penelitian tersebut.

Dengan pendekatan kualitatif deksriptif pada penelitian untuk tugas akhir ini

diharapkan penulis mampu menggambarkan mengenai proses kegiatan humas

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara objektif, terbuka, dan wajar.

1.3.3. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada 30 April hingga 30 Mei 2018. Penelitian

dilakukan di gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang beralamat

di Gedung Sentra Mulia, jalan. HR. Rasuna Said kav, x-6/8, RT 16/RW 4 Karet

Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pada Tugas Akhir yang dilakukan penulis

berfokus kepada program humas Ditjen AHU dalam meningkatkan pelayanan publik.

Strategi yang digunakan melalui kegiatan Mal Pelayanan Publik yang mempermudah

masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Adapun konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Definisi

Humas, Tugas dan Fungsi Humas, Peran Humas, Ruang Lingkup Humas, Strategi

Humas, Humas Pemerintahan, Pelayanan Publik, Event/Kegiatan Humas, Publik

Eksternal.

12

1.5. Permasalahan Pokok

Permasalahan yang penulis angkat dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana

strategi humas Ditjen AHU dalam meningkatkan pelayanan publik melalui kegiatan

mal pelayanan publik?

Permasalahan diatas didasari oleh latar belakang yaitu masih banyak

masyarakat yang merasa pelayanan di instansi pemerintahan terlalu berbelit dan

terkadang bisa memakan waktu yang lama, serta banyaknya masyarakat yang kurang

tertarik dengan kegiatan Ditjen AHU dalam meningkatkan pelayanan publik.

1.6. Sistematiika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, dengan tujuan untuk

mendapatkan suatu gambaran yang lebih jells mengenai isi dari pembahasan laporan

Tugas Akhir ini serta mempermudah pembaca, maka dalam laporran Tugas Akhir ini

penulus membagi materi yang ada kedalam bentuk beberapa bab pembahasan seperti

dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang kegiatan penulis dalam memilih judul

“STRATEGI HUMAS DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM DALAM MENINGKATKAN

PELAYANAN PUBLIK MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK”,

maksud dan tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir, metode

13

penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan dan

menganalisa data yang telah penulis dapatkan, ruang lingkup dari

penulisan Tugas Akhir ini, permasalahan pokok yang menjadi garis

besar laporan Tugas Akhir ini dibuat serta sistematika penulisan

laporan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi landasan teori hubungan masyarakat pada umumnya. Memuat

hal-hal umum yang berkaitan dengan hubungan masyarakat,

pengertian hubungan masyarakat dan peranannya dalam suatu

perusahaan, organisasi atau institusi. Pada bab ini juga berisi studi

literatur yang berkaitan dengan pengertian, konsep, dan teori yang

berkaitan dengan judul dan masalah yang penulis angkat, serta

memberikan jawaban secara teoritis tentang permasalahan yang

dibahas.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang tinjauan perusahaan, mulai dari sejarah dan

perkembangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, logo

dan makna Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, visi dan

misi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, struktur

organisasi, struktur bagian hubungan masyarakat Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum serta tugas dan fungsinya. Pada bab ini

14

juga berisi proses kerja hubungan masyarakat yang memuat

pembahasan masalah yang diangkat sesuai ruang lingkup

permasalahan. Serta menjabarkan langkah-langkah penulis

mendapatkan data, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,

hingga kendala dan pemecahannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang ada. Serta memuat

saran yang ditulis oleh penulis yang ditujukan kepada tempat

observasi atau riset berkaitan dengan permasalahan yang yang

diobservasikan.