BAB I Omnipage

5/10/2018 BAB I Omnipage - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-omnipage 1/27

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan

nasional diarahkan untuk mencapai kesadaran, kemauan dan

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untul, mencapai

tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengelolaan berbagai sumber

daya pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat disediakanpelayanan kesehatan yang berkesinambungan, efektif, efisien,

bermutu dan terjangkau. Hal ini perlu didukung komitmen dan

semangat yang tinggi dengan prioritas terhadap upaya kesehatan

dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan

penyakit (preventi f) , penyembuhan (kurat i f) dan pemulihan

(rehabilitatif).

Menyelenggarakan pembangunan kesehatan diperlukanperanan daerah dalam mengelola berbagai sumber daya baik

pemerintah maupun masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No.

32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 23 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonomi, maka terjadi perubahan kebijakan tentang

penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik di t ingkat pusat

maupun daerah.

Berpi jak pads Undang -Undang No. 23 tahun 1992

tent ang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996tentang T ena ga Ke se ha t an , Ke pu t usa n Men t e r i

Ke se ha t an R I No.1363/Menkes/SK/X11/2001 tentang Registrasi

dan Izin Praktik Fisioterapi, Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara No. Kep/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan

Fungsional Fisioterapi dan Angka Kreditnya, Keputusan Bersama

Menteri Kesehatan RI.



9. Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam

praktikfisioterapi.

10.Kemampuan melaksanakan penelitian11.Kemampuan melakukan tanggung jawab dan tanggung gugat

praktikfisioterapi.

D. PERAN DAN FILINGS] FISIOTERAPI

Peran dan fungsi umum fisioterapis :

Seorang fisioterapis dengan berbekal kemampuan dari berbagai

jenjang tingkat kedalaman kompetensi dapat berperan sebagaipelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti fisioterapi.

1. Peran pelaksana.

Menjalankan fungsi

a. Asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi

b. Diagnosa fisioterapi

c. Perencanaan fisioterapi

d. Intervensi fisioterapi

e. Evaluasi/re-evaluasi/re-asesmen

f. Rekam Fisioterapi

2. Peran pengelola.

Menjalankan fungsi

a. Menerapkan keterampilan manajemen dalam melakukan pelayanan

fisioterapi.

b. Menunjukkan sikap professional sebagai seorang pengelola

fisioterapi.

a. Berperan Berta dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan,

perancanaan dan pelaksanaan upaya kesehatan, sebagai tim terpadu

sesuai dengan sistem upaya kesehatan.



I Peran Pendidik.

Menjalankan fungsi

a. Melakukan pendidikan kepada pasien/klien, keluarga can

masyarakat agar berperilaku hidup sehat.

b. Memberikan informasi tentang fisioterapi kepada tenaga kesehatan

lain.

c. Melakukan pendidikan calam rangka pengembangan din dan

sejawat.

4. Peran Peneliti.

Menjalankan fungsi

a. Merencanakan penelitian

b. Melakukan penelitian

c. Mepresentasikan dan sosialisasi hasil penelitian

d. Menerapkan hasil penelitian

E. TANGGUNG JAWAB FISIOTERAPIS.

Fisioterapis bertanggung jawab sebagai pelaksana, pengelola

pendidik dan peneliti, seperti disebut dalam peran dan fungsi di alas,

sesuai jenis dan jenjang upaya fisioterapi.

Seorang fisioterapis dalam melakukan interaksi profesi berdasarkan

pads standar kompetenst, sumpah profesi, etika profesi, standar

prakt ik (standar asuhan), standar pendidikan dan legislasi

fisioterapi, sehingga aktifitas, kegiatan dan perilakunya dapat

cipertanggung jawabkan baik secara moral, etik maupun hukum.

B A B I I IPENATALAKSANAAN PELAYANAN



Kebutuhan masyarakat akan pelayanan fisioterapi perlu disediakan

dengan jaminan kualitas yang optimal, perlindungan keamanan bagi

masyarakat pengguna, penyelenggara dan praktisi pelayanan, sertapenyelenggaraan yang efektif dan efisien. Pelayanan fisioterapi harus

tersedia secara berkesinambungan, dapat diterima secara wajar,

mudah dicapai, mudah dijangkau, dan mampu menghadapi tantangan

serta peluang globalisasi. Pelayanan fisioterapi dikembangkan denganpertimbangan sebagai berikut:

A. MASUKAN.

1. Perangkat Hukum Profesi Fisioterapi

a. SesuaiUUNo.23Tahunl992tentang Kesehatan, Peraturan

Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,Keputusan Menteri PAN No. KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang

Jabatan Fungsional Fisoterapi dan Angka Kreditnya,

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1363/MENKES/

SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Ijin Praktik Fisioterapi,

Keputusan Menter i Kesehatan RI No. 376fMenkes/

Sk/111/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi, makapenyelenggaraan pelayanan fisioterapi diatur sebagai

berikut

1) Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi

masyarakat, diselenggarakan upaya pelayanan fisoterapi

dengan pendeka tan peme l iha raan, peningka tan

kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan

pemulihan yang dilaksanakan secara menyeluruh,

terpadu dan berkesinambungan.

2) Sebagaitenagakesehatan,fisioterapis:

a ) Be r tugas menye lengga rakan a tau me lakukan

kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian

can atau kewenangannya.

b) Berhak memperoleh perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.



c) Dalam melakukan tugasnya berkewaji ban untuk

mematuhi standar profesi dan menghormati hak

pasien.

3) F is io terap is yang melakukan kesa lahan dan a tau

ke la laian da lam melaksanakan pro fes inya dapat

dikenakan tindakan disiplin. Ada tidaknya kesalahan atau

kela laian d i tentukan o leh Maje l is Disip l in Tenaga

Kesehatan.

4) Perlindungan hukum diberikan kepacla:

a) Fis io terapis yang melakukan upaya kesehatan

setelah memiliki izin dari Menteri Kesehatan.

b) Fisioterapis yang dalam melakukan tugasnya

melaksanakankewajilban mernatuhistandarprofesi.

c ) F is io terap is yang da lam melakukan tugasnya

melaksanakan kewajiban

(1) Menghormati hak pasien;

(2) Menjaga kerahas iaan, ident i tas dan data

kesehatan pribadi pasien;

(3) Memberikan informasi yang berkaitan dengan

kondisi dan tindakan yang dilakukan;(4) Meminta persetujuan terhadap tindakan yang

akan dilakukan:

(5) Membuatdan memelihara rekam medis;

(6) Melaksanakan tugas sesuai profesinya.

5) Fisioterapisyangdengansengaja:

a) Melakukanupayakesehatanlanpaizin.

b) Melakukanupayakesehatantanpaadaptasi.

c) Melakukan upaya kesehatan tidal, sesuai Standar profesi.

d) Tidal, melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur

huruf4)c)butir(1)sampaidengan(6).

Diancam pidana paling banyak Rp. 10.000.000,-



2. Standar Praktik Fisioterapi :

Standar Praktik Fisioterapi Indonesia mengacu kepada hasil

konggres ke 16 World Confederation for Physical Theraphy (WCPT, 2007) memuat secara garis besarsebagai berikut:

a. Administrasican manajemenb. Komunikasi

c. Tanggungjawabterhadapkomunitas

d. Dokumentasi

e. Perilaku etis

f Informed Consent

g. Hukum

h. Manajemen pasien/klien

L Pengembangan personal dan professional

j. Menjaga mutu

k. Tenaga penunjang

3. Ketenagaan

Ketenagaan pelayanan fisioterapi terdiri dari fisioterapis dan

tenaga penunjang pelayanan fisioterapi.

a. Fisioterapis

Fisioterapis terdir i dari f isioterapis lulusan pendidikan

fisioterapi jenjang Diploma III, Diploma IV, Strata-l/Profesi, Strata-

2/Spesialisasi, dan Strata-3.

a. Tenaga penunjang pelayanan fisioterapi adalah tenaga

administrasi dan tenaga multifungsi (care giver).

4. Pasien dan klien

Pasien /k l ien adalah ind i vidu dan a tau popu las i yang

membutuhkan umuk mengembangkan, memelihara dan

memulihkan kemampuan gerak dan fungsi fisik sepanjang

rentang kehidupan.



Adanya fenomena transisi epidemologi, transisi demografi,

emerging dan re-emerging deseases, kecelakaan lalulintas dan

kerja, perilaku hidup menunjukkan peningkatan kebutuhan

pelayanan fisioterapi.

4. Sarana, Prasarana dan Alat Fisioterapi

Kebutuhan akan sarana, prasarana dan alai dikembangkan

menurut jenis dan kelas sarana kesehatan serta kekhususan

pelayanan fisioterapi dengan memperhatikan jenis, jumlah,

kualitas, keamanan dan keakuratan. Peralatan fisioterapi sesuai

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 363/Menkes/PER/IV/1998

harus dikalibrasi. Untuk menjamin kualitas, keamanan dan

keakuratan peralatan fisioterapi dilakukan pemeliharaan,

perbaikan dan kalibrasi secara berkala.Sarana, prasarana dan alai fisioterapi sesuai jenis, kelas dan

kekhususan pelayanan diaturtersendid.

B. PROSES FISIOTERAPI

Fisioterapis melakukan asuhan fisioterapi dengan pendekatan

penye lesa ian masalah dan a tau pemenuhan kebutuhan ,

menggunakan metode ilmiah, berpegang teguh pada Sumpah dan

Kode Etik Profesi Fisioterapi, mengacu pada standar profesi serta

standar pelayanan, sesuai dengan kewenangannya dalam siklus

kegiatan proses fisioterapi.

1. Rujukan Fisioterapi:

Sesuai SK Menkes No. 1363/MENKES/SK/Xil/2001 tentang

Registrasi dan Ij in Praktek Fisioteapis, pasien/klien bisa

mendapatkan pelayanan fisioterapi dengan rujukan dan tenaga

medisdan atau tanpa rujukan. Pelayanan fisioterapi t idak

memerlukan rujukan hanya boleh dilaksanakan terhadap

pelayanan yang bersifat promotif dan preve mif, pelayanan untuk

pemeliharaan kebugaran, ugaran, memperbaiki postur, memelihara

sikap m buh dan an melatih irama pernapasan normal

Bertapelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah bertujuan untuk

pemeliharaan.

2. Asesmen Fisioterapi:



Asesmen fisioterapi yaitu pemeriksaan pads perorangan atau

kelompok untuk merumuskan keadaan nyata atau yang

berpotensi untuk terjadi kelemahan keterbatasan fungsi, ketidak

mampuan atau kondisi kesehatan lain dengan care pengambilan

perjalanan penyakit, atau history taking, sceeening, tes khusus,

pengukuran dan evaluasi dari hasil pemeriksaan melalui analisis

dan sintesis dalam sebuah proses pertimbangan klinik dalam

slander asesmen dikembangkan teknis pengukuran yang

dilakukan untuk proses pengumpulan data.

2. Diagnosa dan Prognosa Fisioterapi

Diagnosa adalah suatu label yang mengambarkan keadaan

multi dimensi pasien atau klien yang dihasilkan dari pemeriksaan

Jan pertimbangan klinis, yang dapat menunjukan adanya

disfungsi gerak mencakup gangguankkelemahan (impairmen)

l imitasi fungsi (functional l imitation), ketidakmampuan

(disabilities) sindroma (syndromes), mulai dari sistem Bel

dan biasanya pads level sistem gerak dan fungsi.

Prognosa ialah prediksi perkembangan keadaan diagnostik

pasien atau klien dimasa mendatang setelah mendapatkan

intevensi fisioterapi.

3. Perencanaan dan Persetujuan Tindakan Fisioterapi Perencanaandimulai dengan pertim bangan kebutuha n intervensi dan

biasanya menumun kepada pengembangan intervensi, termasuk

hasil sesuai dengan tujuan yang terukur yang disetujui pasien atau

klien, keluarga atau petugas

kesehatan la innya clan menjadi pemikiran perencanaan

alternatif untuk dirujuk kepada pihak lain bila dipandang

kasusnya tidak tepat untuk fisioterapi.

5. Intervensi Fisioterapi

Implementasi dan dimodifikasi perencanaan untuk mencapai

tujuan yang disepakati dan dapattermasuk penanganan secaramanual, peningkatan gerakan, peralatan f ists, peralatan



elektroterapuetis dan peralatan mekanis, pelatihan fungsional,

penentuan bantuan dan peralatan bantu, intruksi clan konseling,

dokumentasi, koordinasi dan komunikasi .

6. Evaluasi Fisioterapi

Keharusan untuk evaluasi atau re-asesmen untuk menetapkankeadaan diagnostik barn pasein atau klien setelah menjalani

periode intervensi dan untuk menetapkan kriteria penghentian

tindakan.

7. Rekam Fisioterapi

Bahwa setiap pemberian dan atau tindakan pelayanan fisioterapi

harus disertat dengan alai bukti yang disebut rekam fisioterapi

dengan sanks i pe langgaran yang menyer ta inya sesua i

Kepmenkes No. 1363/MENKES/ SK/X11/2001 tentang Registrasi

c l a n I z i n P r a k t i k F i s i o t e r a p i d a n P e r m e n k e s R I N o .

269/MENKES/Perllll/2008 tentang Rekam Medis.

Rekam fisioterapi dimulai sejak pasien/klien diterima di sarana

pelayanan fisioterapi, hingga berakhirnya rasa pelayanan.

Setiap pemberian pelayanan temebut di alas wajib disertakan

bukti pemberian pelayanan yang tertuang dalam berbagai jenis

formulir. Pengisian rekam fisioterapi dilakukan oleh fisioterapis

yang melaksanakan pelayanan terhadap pasien/klien.

Sebagai acuan disusun formulir-formulir rekam fisioterapi,

antara lain *

a. Rujukanmasukdankeluar.

b. Persetujuan/penolakanintewensifisioterapi.

c Catatan pnosesd an perkembangan.

d. Hasil pem enksaan dan pengukuran khusus

e. Catatan hasil asesmen ulang Berta asesmen akhir padspenyelesaian pelayanan.

f. Rekomendast tindak lanjut pelayanan untuk pasien/klien.

g. Ringkasan riwayat keluar (discharge summary).

S. Terminasi Pelayanan Fisioterapi

Terminasi (penghent,anpelayananfisioterapi)dilakukanbila



a. Berakhirnya proses pelayanan fisioterapi (discharge) yang telah

diberikan selama periode tunggal pelayanan fisioterapi atau

tujuanyangdiharapkantelahtereapai.

a. Terjadi diskontinuasi, yaitu penghentian karena

1) Fistoterapis menentukan bahwa tidak ada manfaat positip terhadappasien/klien oleh tindakan pelayanan tersebut.

2) Pasien/klien tidak mau melanjutkan program pelayanan fisioterapi

karena menyangkut permasalahan komplikasi medik atau psikososial.

3) Pasien/klien keberatan alas pelayanan fisioterapi yang

disebabkan oleh permasalahan dana/pembiayaan.

9. Koordianasi, Komunikasi, Pendidikan dan Instruksi

Fisioterapi

a. Koordinasi adalah kerja sama semua bagian yang terkatt

dengan pasien/klien.

a. Komunikasi termasuk administrasi merupakan pertukaran

informasi balk dengan pasien/klien maupun sesama pemberi pelayanan

untuk menjamin pemberian pe layanan yang tepat, aman,

komprehensif, efisien dan efektif mulai dari kedatangan sampai selesai.

b. Pendidikan pasien/klien adalah proses pemberian informasi, pendidikan

atau pelatihan kepada pasien/klien/keluarga.

b. Instruksi berkaitan dengan kondisi, rencana, hasil yang

diharapkan dan faktor resiko. Fisioterapis bertanggung

jawab alas instruksi- instruksi yang diberikan kepadapasien/klien dan atau keluarganya.

10.Administrasi BlayaPelayananFisloterap!

Pemerintah bertugas menyelenggarakan dan menggerakkan

pecan serta masyarakat, dalam upaya kesehatan dengan

merata dan terjangkau, serta memperhatikan fungsi sosial bagi

masyarakat yang kurang mampu. Dengan semangat tersebut

diatur pembiayaan pelayanan fisioterapi sebagai berikut :

a. Proses pembiayaan (Billing Process):



1) Fee forservice

2) Asuransi

3) Jaminan Kesehatan Masyarakat

b. Sumberbiaya:

1) Biayasendiri

2) Swasta

3) Pemerintah

4) Pemerintah Daerah

c. Pemanfaatan jasa pelayanan f is ioterapi diatur sesuai

ke ten tuan yang ber laku dengan memasukkan jasa

pelayanan profesional fisioterapi sebagai komponen jasa

pelayanan dengan bobot sesuai kepatutan.

C. KELUARAN PELAYANAN FISIOTERAPI

Keluamn pelayanan fisioterapi diindikasikan dengan:

1. Secara umum diukur dan hasil survey kepuasan pasien/klien

sedikitnya setahun due kali.

2. Secara khusus diukur dalam prosentase terhadap pasien/klien

yargmemperoleh manfaat sebagaiberikut:

a. Mencapaitujuanyangdiharapkan

b. Mengalami statusquo (flat)

______

clan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.

209/ Menkes/ SK13/111120K No. 07 tahun 2004 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fis ioterapi

danAngka Kreditnya, Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.376/Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Pr o f e s i

F is io te ra p i , P er a t ur an M en te r i K es eha ta n R I

No.1205/MENKES/Per/X/2004 tentang Pedoman

Persyaratan Kesehat an Pe layanan Spa , ma ka

pe layanan f is io terap i dikembangkan kearah

profesionalisme dan tuntutan globalisasi. Search denganperkembangan World Trade Organization (WTO) khususnya

Dokumen General Agreement on Trade and Services (GAYS)tahun 2000 Fisioterapi tercatat Sebagai jasa profesional dalam



perdagangan bebas clunia, mengacu kepada kongres World

Confederation forPhysical TherapyXVI tahun 2007.

B.TUJUAN

1. Umum

Tersed ianya pedoman bag i penye lenggara

pe layanan kesehatan dan tenaga f is io terap i dalam

mengembangkan pelayanan yang efekt i f dan efisien

sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat pengguna

jasa pelayanan fisio terapi di sarana kesehatan, sehingga

terselenggara pelayanan fisioterapi yang optimal dalam

mendukung pencapaian upaya pelayanan kesehatan prima.

2. Khususa. Bagipenyelenggarapelayanankesehatan.

1) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana

pengembangan pelayanan fisioterapi di sarana

kesehatan.

2) Sebagai acuan dalam melaksanakan bimbmgan teknis

(clinical supervision) pelayanan fisioterapi.

3) Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoringclan evaluasi pelayanan fisioterapi.

b. Bagitenagafisioterapi.

c. Mengalami kemunduran kondisi

d. Tidakterindentifikasi

D. DAMPAK

Pelayanan fisioterapi memberikan konstribusi terhadap

peningkatan k iner ja pel ayanan kesehatan secar a

ke se lur uh an ba lk bagi pasien/klien, institusi maupun tenaga

fisioterapi.

1. Terhadap pasien/khen.

a. Lama (Length ofstay) pasien rawat map

b. Menurunkan biaya kesehatan



c. Meningkatkan kemandirian

d. Lama pasien/klien istirahat kerja

e. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

f. Meningkatkan produktifitas kerja

g. Meningkatkan prestasi olah raga

h. Menurunkan angka kesakitan masayarakat

I. Meningkatkan usia harapan hidup

j. Meningkat Human Development Index

2. Terhadap institusi pelayanan:

a. Meningkatan jumlah pasien/klien (tum over)

b. Meningkatkan pendapatan

c. Mengembangkan organisas i dan meningkatkan c i t ra

institusi.

3. Terhadap fisioterapis:

a.

Meningkatkanketerampilan,ilmudanteknologidanetika.

b Meningkatkankesejahteraanfisioterapis.

c. Meningkatkannilai-nilaipengabdianprofesionalfisioterapi.

B A B IV

PELAPORAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan institusi, pemerintah,

pasien/klien can fisioterapis untuk kepentingan peningkatan

mutu, keakurasian, keamanan, pene l i t ian c lan

pengembang an, b imbi ngan dan pengawasan diperlukan

laporan berkala pelayanan fisioterapi oleh sarana kesehatan

meliputi unsur masukan, proses, keluaran clan dampak.



A. Masukan:

1. Kelengkapan perangkat hukum yaitu izin fisioterapis dan

izin sarana pelayanan.

2. Jumlah dan jenis tenaga pelayanan

3. Jumlah, jenis clan kualitas sarana, prasarana dan peralatan4. Jenistinclakan clan tarifpelayanan

5. Jumlah dan pengelompokanjenis Berta usia pasien/klien

B. Proses:

1. Pengorganisasian tenaga, sarana clan peralatan

2. Proseclurkerja dan SOP profesi

3. Jumlah pasien/klien rujukan dan non rujukan

4. Jumlah pasien/klien berclasarkan pengelompokan diagnosis

clan intervensi.

5. Kelengkapan rekam medis

C. Keluaran:

1. HasilanalisissuNeikepuasanpasien/kiien

2. Prosentasikemajuankondisipasien

3. Pendapatandanperuntukankeuangan

D. Dampak:

Parameter manfaat terhadap pasien/klien, institusi dan fisioterapis.



BAB

V

PENUT

UP

Temujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat dicapai

melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk

pelayanan fisioterapi dengan standarisasi don akreditasi pelayanan

fisioterapi di saran kesehatan.

Pedoman pelayanan f isioterapi ini dapat menjadi acuan

dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan,

pembinaan clan pengawasan bagi semua pihak terkait termasuk

organisasi profesi di berbagai tingkatan administrasi untuk

mencapai pelayanan fisioterapi yang tepat, aman, akurat,

komprehensif , terpadu , merata clan terjangkau.

Pedoman pelayanan fisioterapi ini dapat dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan msyarakatdan kemajuan IPTEK.



r

D A F TA R R U J U K A N

1. Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Binampa Aksara,

Jakarta, 1996.

2. Departemen Kesehatan RI, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992,

tentang Kesehatan.

3 Departemen Kesehtan RI, Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehtan

4. Departemen Kesehatan RI, Rencana Pembangunan Menuju

Indonesia Sehat201 0, Jakarta, 1999.

5. Departemen Kesehatan RI, Kebijakan Pengembangan

Tenaga Kesehatan Tahun2000-2010, Jakarta, 2000.

6. Departemen Kesehatan RI, Profit Kesehatan Indonesia 2001

Menuju Indonesia Sehat 2010, Pusat Data & Informasi, Jakarta,

2002

7. Departemen Kesehatan RI, Stat ist i l , RS di Indonesia Seri 2

Ketenagaan Edisi Tahun 2001, Ditjen Pelayanan Medik, Jakarta,

20018 . D e p ar t e m e n K e se h a t an R I , I n v e s t a si K e s e h a t a n Un t u k

Pembangunan Ekonomi, Jakarta, 2003

9. Departemen Kesehatan RI, Rencana Strategi Pembangunan

Kesehatan 2001-2004, Jakarta, 2001.

10. Departemen Kesehatan RI, Sistem Kesehatan Nasional,

Jakarta, 2003,

11. Departemen Kesehatan RI, Studi Morbiditas danDisabi li tas, Laporan SKIRT 2001, Baden Pene li tian dan

Pengembangan Kesehatan, Jakarta, 2001

12.Departemen Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1277/Menkes/SK111/2001, tentang Organisasi dan Tate Kerja

Departemen Kesehatan, Jakarta, 2001.

13.Departemen Kesehatan RI, Kepmenkes RI No. 131/Menkes/



SK/11/2004tenlang Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta, 2004.

14. Departemen Kesehatan RI, Kepmenkes 1333/Menkes/SKIXII/1999,

tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, Jakarta, 1999,

15, Departemen Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan nomor

1363/Menkes/SKJXII/2001, tentang Registrasi can IzinPraktik fisioterapi.

16 . De par teme n Ke seh at an RI , Ke put us an M en ter i

Ne ga ra Penclayagunaan Aparatur Negara NO 04 /KEP/

M.PAN/ 1/ 2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapi

can Angka Kreditnya, Jakarta, 2004.

17. Departemen Kesehatan RI, Kep. Bersama MENKES can Ka.Badan

Kepeg. Negara No. 209/MENKES/SKB/III/2004 can No. 07 tahun

2004 , tentang Pe tun juk Pe laksanaan Jaba tan Fungs iona l

Fisioterapis.

18. Ditjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, Rencana

Strategic Ditjen Pelayanan Medil<2001 2004.

19.Donabedian, Hospital Quality Assurance, 1983.

20. Gasperz, Vincent, Manajemen Kualitas dalam Inclustri Jasa, Strategi

untuk Memenangkan Persaingan Global , Cetakan Pertama,

Jakarta, 1997.21. Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara Rl, Kepmenpan RI

No. KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Tenaga

Fisioterapis.

22.Lembaga Administrasi Negara, Rencana Strategik, Pusat

Diklat SPIMNAS Bidang TMKP, Jakarta, 2001

23,Lembaga Administrasi NegaraRl, AKIP dan Pengukuran

Kinerja, Bahan ajar Diklatpim 111, 2001.

24. Lembaga Administrasi Negara, Operasionalisasi Pelayanan Prima,

Bahan Ajar IDIKLATPIM Tingkat IV, Jakarta, 2001

25.Ontoseno M. Oepojo, Kepemimpinan Yang Visioner, 1998



1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana pengembangan

berbagai jenis can jenjang pelayanan f isioterapi di sarana kesehatan.

2) Sebagai acuan dalam melaksanakan konsep asuhan

fisioterapi di sarana kesehatan.

3 ) S e b ag a i a c u a n d a i a m e v a l u a s i p e l a k s a n a anpengembangan dan konsep asuhan fisioterapi.

C. PENGERTIAN FISIOTERAPI

1. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang

ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan

fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan.

2. Dimensi pelayanan f isioterapi me lipu ti upaya

peningkatan k es eh at an , p en ce ga ha n p en ya ki t ,

pen ye mbuh an da n pemulihan gangguan sistim gerak

dan fungsi dalam rentang kehidupan dari praseminasi

sampai alai, yang terdin can upayaupaya :

a. pe nin gk at an d an c ega ha n ( pr o mo t if d an p re ve nt i f) ,

pe l ay ana n f is io t er ap i dapa t d il aku ka n pa ds p usa t

kebugaran/spa, pusat kesehatan kerja, sekolah, kantor,pusat/panti usia lanjut, pusat olah raga, tempat kerja/industri dan

pace pusat-pusat perbelanjaan/ pusat-pusat pelayanan umum.

b. penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan rehabil itative),

pelayanan fisioterapi dapat dilakukan pads rumah sakit, rumah

perawatan, panti asuhan, pusat rehabilitasi, tempat praktik, klinik

privet, klinik rawat jalan, puskesmas, rumah tempat tinggal, pusat

pendidikan dan penelitian.

3. Berdasarkan ruang lingkup pelayanan fisioterapi dan

tuntutan kebutuhan masyarakat Ber ta g loba lisasi

make pelayanan fisioterapi dikembangkan sesuai

kebutuhan masyarakat balk yang bersifat umum ataupun

kekhususan seperti berikut ini:

a. Fisioterapi Kesehatan Wanita

b. Fisioterapi Tumbuh Kembangc. Fisioterapi Kesehatandan Keselamatan Kerja



a. Fisioterapi Usia Lanjut

b. Fisioterapi Olahraga

d. Fisioterapi Kesehatan Msyarakat

e. Fisioterapi Pelayanan Medik:

Pengembangan pelayanan f is ioterapi pelayanan

medik didasari pads spesifikasi problem kesehatan pasien,

seperti F isio terapi M u s k u I o s k e I e t a 1 ,

F is ioterapi Kardiovasku lopu lmona l, F is io terap i

Neur omusku lar, Fisioterapi I ntegumen dan lain-lain.

4. F is ioterapis adalah seseorang yang te lah lu lus

pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5. Fisioterapis dapat melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana

kesehatan, praktik perseorangan dan/atau berkelompok.

6. Fisioterapis dalam melaksanakan praktik fisioterapi

berwenang untuk melakukan :

a. Asesmenfisioterapi;

lb. Diagnose fisioterapi;

c. Perencanaan fisioterapi;

c. Intewensi fisioterapi;

d. Evaluasi/re-evaluasi/re-asesmen.

7.

Fisioterapisdalammelakukanpraktikfisioterapidapatmeneri

ma pasien/klien dengan atau tanpa rujukan.

D. RUANG LINGKUP PEDOMAN PELAYANAN FISIOTERAPIPendekatan penyusunan pedoman ini berclasarkan hasil

kajian terhadap penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan

tenaga fisioterapi seat ini dan kajian terhadap kebijakan pelayanan

kesehatan se rta kecenderungan pengembangan

pelayanan kesehatan yang akan datang balk secara

nas iona l maupun internasional. Memperhattkan hal

tersebut maka ruang lingkup pedoman pelayanan fisioterapi di



saran@ kesehatan meliputi:

1. Pendahuluan

2. Falsafah, etika profesi, kompetensi, peran dan fungsi serta

tanggung jawab fisioterapi

3. Penatalaksanaan pelayanan fisioterapi

4. Pelaporan

5, Penutup

E. LANDASAN HUKUM

Pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan ini disusun

berdasarkan:

1. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. UU No. 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah.

4. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan.

6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

7. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

8. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 94 No.

22 tambahan Lembaran Negara No. 3547).

9. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaandan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2001 tentang Penyeleng-



garaan Dekonsentrasi.

11. Instruksi Presiders No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Pe ra t uran Men ter i Keseha ta n RI

No .1575/ MENK ES / SK/X1/2005 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Kesehatan.



13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 104/MENKES/

PER/11/1999 tentang Rehabilitasi Medik.

14.Pera turan Menter i Kesehatan RI No.

1598/MENKES/ Per/11/1988tentang Rumah Sakit.

15.Kepmenkes RI No. 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

16.Kepmenkes RI No. 131/MENKES /SK/II/2004 tentang Sistem

Kesehatan Nasional.

17.Kepmenkes RI No.1363/MENKES/SK/X11/2001

tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis.

18.Kepmenpan RI No. KEP/04/M.PAN/112004 tentang

Jabatan Fungsional Fisioterapidan Angka Kreditnya.

1 9. Ke pu tu sa n B er sa ma M EN KE S R I d an K ep al a

Badan Kepegawaian Negara No.

209/MENKES/SKB/111/2004; No. 07 tahun 2004, tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapi dan

Angka Kreditnya.

20. Pernnenkes RI No.1205/MENKES/Per/X/2004tentang

Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Spa.

21 . Kepmenkes RI No. 376/MENKES/SK/III/2007 tentangStandar Profesi Fisioterapi.

22.Permenkes RI No. 269/MENKES/Per/111/2008 tentang

Rekam Medis.

BAB 11

FALSAFAH, ETIKA PROFESI, KOMPETENSI,PERAN DAN FUNGSI SERTA

TANGGUNG JAWAB FISIOTERAPI

A. FALSAFAH FISIOTERAPI



1. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjujung tinggi

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu

dan sebagai titik sentral pembangunan menuju

masyarakat adil makmur, profesi fisioterapi memandang

kapasitas gerak ran fungsi tubuh adalah hak asasi manusia

sebagai esensi dasar untuk hidup sehat dan sejahtera.

2 Kapasi tas gerak adalah e lemen esensia l dar i sehat

da n sejahtera. Gerak tergantung dari integritas dan fungsi

koordinasi dari berbagai jenjang pads tubuh dan

dipengaruhi oleh faktorfaktor internal maupun eksternal.

Fisioterapi diarahkan langsung pads kebutuhan dan potensi

gerak fungsional balk individu dan populasi.

3. Setiap individu mempunyai kapasitas untuk mengubah akibatrespon terhadap faktor-faktor fisik, psikologi, social, lingkungan. Tubuh,

jiwa dan semangatnya berperan dalam mengembangkan kesadaran

tentang kebutuhan dan tujuan geraknya.

4. Fisioterapi memberikan intervensi pads populasi tertentu.

Populasi meliputi lingkup kebangsaan, regional dan daerah, Berta

kelompok khusus, seperti anak sekolah, wanita hamil, usia lanjut dan

sebagainya.

5. Interaksi merupakan bagian integral pelayanan fisioterapi.Interaksi merupakan prasarat untuk perubahan positif tentang

kesadaran tubuh dan peri laku gerak, yang memungkinkan

peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Interaksi jugs

dimaksudkan untuk meningkatkan Baling pengertian antara

fisioterapis dengan pasien/klien/ keluarga/pengasuh dan tenaga

kesehatan lain. Interaksi melibatkan tim inter disiplin guns

___________________________________________________ menentukan kebutuhan can tujuan intervensi

f isioterapi, mengikutsertakan pasien/klien/keluarga/

pengasuh dalam proses pencapaian tujuan intervensi

fisioterapi. Interaksidengan l e m b a g a p e m e r i n t a h a n

d i l a k u k a n d a l a m r a n g k a menginformasikan,

mengembangkan can atau implementasi kebijakan dan

strategi kesehatan yang tepat.

6. Otonomi profesional fisioterapis diperoleh melalui

pendidikan profesi yang menyiapkan tenaga



fi siote rap is yang mampu prakt ik secara o tonom.

Fisioterapis mampu melakukan keputusanprofesional untuk menetapkan diagnosis yang

diperlukan sebagai casar intervensi, rehabilitasi dan

pemulihan dari pasien/klien dan populasi. Prinsip etika

diperlukan untuk mengenali otonomi praktik, guns melindungi

pasien/klien dan pelayanannya.

T Diagnosis f isioterapi adalah hasil proses kajian klinis

yang menghasi lkan identi fikasi adanya gangguan

ataupun potensi timbulnya gangguan, keterbatasar fungsi

dan ketidak mampuan atau kecacatan. Tujuan diagnosis

mengarahkan fisioterapis untuk menetapkan prognosis dan

strategi intervensi yang paling tepat bagi pasien/klien dan

untuk memberikan informasi. Dalam pro ses diagnos is

f isioterap is d imungk inkan memer lukan informasi

tambahan dari profesi lain. Dalam proses diagnosis, bila

ditemukan hal-hal di luar pengetahuan, pengalaman atau

keahlian, fisioterapis akan merujuk pasien/klien kepada

profesi lain yang tepat.

8. Sebagai suatu profesi, fisioterapi memiliki perangkat

profesional yaitu standar kompetensi, sumpahp

rofesi, etikaprofesi, standar asuhan (standar praktik), standar

pendidikan dan legislasi fisioterapi.

B. ETIKAPROFIESIFISIOTERAPI

Seperti prinsip-prinsip etika pads umumnya yang

ber is ikan berkebajikan, tidak merugikan, menghormati otonomi

pasien dan

aci l, a like f isioterapi sebagai Kode Et ik Fisioterapi

dirumuskan dalam SK Menkes No.

376/Menkes/SK/III/2007, berisikan garisgaris besar. *

1. Melayani siapapun yang membutuhkan tanpa diskriminasi.

2. Memberikan pelayanan professional secara jujur, berkompeten

can berlanggungjawab.

3. Menghargai hubungan multicisiplinerdengan profesi pelayanan

kesehatan lain dalam merawat pasien/klien.



4. Mengaku i ba tasan can kewenangan pro fes i can hanya

memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi.

5. Menjaga rahasia pasien/klien yang dipercayakan kepadanya

kecuali untuk kepentingan hukum/pengadilan.

6 S e l a l u m e m e l i h a r a s l a n d e r k o m p e t e n s i c a ns e l a l u meningkatkan pengetahuaniketerampilan

7. Memberikan kontribusi dalam perencanaan can pengembanganpelayanan untuk meningkatkan derajad kesehatan,

martabat individu can masyarakat.

C. KOMPETENSI FISIOTERAPI

Kompetensi fisioterapis seperti dirumuskan dalam SK Menkes No.376 /Menkes/SK/I II /2007 tentang Standar Profest

Fis io terapi, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan menganalisis ilmu sebagai dasar praktik.

2. Kemampuan menganalisis kebutuhan pasien/klien.

3. Kemampuan merumuskan diagnosis fisioterapi.

4. Kemampuan merencanakan tindakan fisioterapi.

5. Kemampuan melakukan intervensi fisioterapi.6. Kemampuan melakukan evaluasi den re-evaluasi.

7. Kemampuan berkomunikasi clan berkoordinasi yang efisien can

efektif.

8. Kemampuan melakukan pencidikan (edukasi pasien/klien).

D A F T A R I S I

Kata Sambutan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

vi

BAB I PENDAHULUAN I

A. Latar Belakang

1



B. Tujuan2

C. Pengertian Fisioterapi3

D. Ruang Lingkup Pedoman Pelayanan Fisioterapi

4E. Landasan Hukum5

BAB II FALSAFAH, ETIKA PROFESI, PERAN DAN

FUNGSI SERTA TANGGUNG JAWAS FISIOTERAPI

7A. Falsafah Fisioterapi

7B. Etika Profesi Fisioterapi

8C. Kompetensi Fisioterapi

9D. Peran dan Fungsi Fisioterapi

10E. Tanggung Jawab Fisioterapi

11

BAB III PENATALAKSANAAN PELAYANAN FISIOTERAPI

13A. Masukan

13B. Profesi Fisioterapi

16

C. Keluaran Pelayanan Fisioterapi

20D. Dampak

21

BAB IV PELAPORAN

23

A. Masukan

23B. Proses



23C. Keluaran

23D. Dampak

24

BAB V PENUTUP

25

DAFTAR RUJUKAN

26

ix

BAB I Omnipage

Documents

Transcript of BAB I Omnipage