BAB I -...
Transcript of BAB I -...
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 I-1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung atau yang
selanjutnya disebut Renstra DISHUB Kab. Bandung adalah dokumen perencanaan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra DISHUB Kab.
Bandung ini adalah Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung 2011 – 2015
menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015. Fungsi
Renstra Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk
mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui perumusan visi, misi, tujuan,
strategi dan kebijakan bidang perhubungan.
Sebagaimana Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/65-Bappeda Tanggal 24
Januari 2014, menimbang:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015;
bahwa penyusunan Perubahan Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD berikut
perubahannya. Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 ini tetap
menimbang pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra DISHUB Provinsi Jawa
Barat. Perubahan Renstra ini akan berdampak besar pada dokumen perencanaan
DISHUB Kab. Bandung untuk periode Tahun 2015 (Renja 2015).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 I-2
B. LANDASAN HUKUM
Struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DISHUB Kab. Bandung serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
urusan perhubungan di Kabupaten Bandung dilandasi oleh peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 I-3
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade
Aksi Keselamatan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu
Lalu Lintas Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi
Isyarat Lalu Lintas;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan
Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan,
Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan
Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas
Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir
untuk Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif
Penumpang dan Barang di Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan
Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan
Transportasi Jalan;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 I-4
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus
dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran
Sungai dan Danau;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
Trayek;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015;
40. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 –
2015 ini adalah penyesuaian Renstra 2011 – 2015 dengan perubahan RPJMD Kabupaten
Bandung, dengan tujuan agar rumusan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan bidang
perhubungan di Kabupaten Bandung lebih akuntabel dan realistis optimis sehingga
dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 I-5
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun pokok bahasan dalam penulisan Perubahan renstra DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2011 – 2015 serta susunan garis besar isi dokumen perencanaan ini adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Mengemukakan latar belakang penyusunan Renstra terkait dengan pengertian
dan fungsi Renstra, terkait dengan RPJMD dan penyelenggaraan pembangunan
di daerah, provinsi, serta pada tingkat pemerintah pusat.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DISHUB Kab. Bandung
dalam penyelenggaraan urusan perhubungan dan pos telekomunikasi,
mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DISHUB Kab. Bandung periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DISHUB Kab. Bandung
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan
mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu
diatasi melalui Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung ini.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi,
misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,
memaparkan juga faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
DISHUB Kab. Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah, perumusan isu strategis pelayanan
SKPD, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, serta memaparkan
implikasi RTRW dan telaahan isu strategis yang akan ditangani melalui
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 I-6
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DISHUB Kab. Bandung,
tujuan, strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran jangka menengah DISHUB Kab.
Bandung.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISHUB KAB. BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai DISHUB Kab. Bandung sampai dengan
Tahun 2015 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG
Pada BAB II ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DISHUB Kab.
Bandung dalam penyelenggaraan urusan perhubungan dan pos telekomunikasi,
mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra DISHUB Kab. Bandung 2005 – 2010, mengemukakan capaian
program prioritas DISHUB Kab. Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD 2005 – 2010, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung ini.
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berdasarkan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun
2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung,
mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika.
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung membawahkan:
1. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan;
dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi
serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi:
koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara
terpadu;
pelayanan administratif Dinas, pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-2
pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
pengelolaan administrasi kepegawaian;
administrasi pengelolaan keuangan;
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas Dinas.
2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
dengan fungsi:
penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan
lalu lintas;
penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;
penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan
selain untuk kepentingan lalu lintas;
penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan
penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas,
alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di
wilayah kabupaten;
penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten;
penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu
lintas di jalan kabupaten;
penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten;
penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu
lintas di jalan kabupaten;
penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;
penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan
mengemudi;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-3
penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan
selektif;
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas.
3. Bidang Angkutan, membawahkan:
a. Seksi Angkutan Orang;
b. Seksi Angkutan barang;
c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP).
dengan fungsi:
penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan
angkutan;
penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan
untuk angkutan dalam trayek dan angkutan perintis;
penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang
wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;
penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi;
penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi;
penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang;
penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek;
penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau;
penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring
terapung dan kerambah di sungai dan danau;
penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;
penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan
danau;
penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;
penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor;
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-4
4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan:
a. Seksi Terminal;
b. Seksi Parkir;
c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
dengan fungsi:
penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana;
penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
untuk umum;
pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;
penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan
Tipe C;
penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;
penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;
penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk
keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum
frekuensi radio;
penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan
jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end);
penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan
kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan
telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung
seluler atau sejenisnya;
penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-5
penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi
sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
penetapan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel
telekomunikasi;
pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder
ordonantie (ordonansi gangguan);
penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset;
penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos
dan telekomunikasi;
penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana.
5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan:
a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Seksi Teknik Perbengkelan;
c. Seksi Penyuluhan.
dengan fungsi:
penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan;
penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan
bermotor;
pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor;
pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta
numpang uji kendaraan bermotor;
pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor;
pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan
kendaraan tidak bermotor;
penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan
pengelolaan teknik perbengkelan;
pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;
pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan
bermotor;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-6
pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan,
kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan
teknis kendaraan bermotor;
pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan
penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada
mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum;
pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan
profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan
dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan;
pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan;
pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
penyuluhan perhubungan;
pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan
perhubungan;
pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan;
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan.
Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa Dinas
Perhubungan juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor:
1. Retrbusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah.
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor
air.
3. Retribusi Terminal;
Retribusi atas pelayananan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang
dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum;
Retribusi pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-7
Gambar II-1: Bagan Struktur Organisasi DISHUB Kab. Bandung
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-8
B. SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG
Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di DISHUB Kab. Bandung pada posisi
Tanggal 31 Desember 2013 adalah seperti tergambar pada Tabel I-1 dan Tabel I-2.
Tabel II-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan
No. Status Kepegawaian /
Golongan Esselon
JAFUNG JFU Jml. II b III a III b IV a
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 1 4 15 15 137 173
a Golongan IV 1 1 3 3 - - 8
b Golongan III - - 1 12 6 27 46
c Golongan II - - - - 9 98 107
d Golongan I - - - - - 12 12
2 PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) - - - - - 16 16
3 PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) - - - - - 767 767 a Kategori I - - - - - 46 46
b Kategori II - - - - - 525 525
c Non Kategori - - - - - 196 196
J U M L A H 1 1 4 15 15 920 956
Tabel II-2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No. Pendidikan
Status Kepegawaian Jml.
PNS PTT PHL
Kategori I Kategori II Non
Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SD 1 - - 19 - 20 2 SMP 7 - 2 86 196 291
3 SMA 114 12 32 319 - 477
4 D 1 - - - - - 0
5 D 2 4 - - 7 - 11
6 D 3 7 2 4 31 - 44
7 D 4 2 - - - - 2
8 S 1 25 2 8 63 - 98 9 S 2 13 - - - - 13
J U M L A H 173 16 46 525 196 956
Dari Tabel II-1 dapat terlihat bahwa kebutuhan pegawai di DISHUB Kab. Bandung
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh jumlah PNS yang
tersedia. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk menangani wilayah
Kabupaten Bandung yang luas, terutama dalam hal pengendalian lalu lintas, terminal
dan parkir, banyak memanfaatkan tenaga PHL.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-9
PHL Non Kategori ditugaskan di sekretariat sejumlah 23 orang, terminal 49 orang
dan yang bertugas sebagai juru parkir sebanyak 124. Sampai dengan saat ini, data
tingkat pendidikan tenaga PHL Non Kategori masih belum ada. Di dalam Tabel I-2, untuk
sementara ditempatkan pada tingkat pendidikan rata-rata SMP.
Tabel II-1 dan Tabel II-2 di atas menunjukkan kekuatan SDM DISHUB Kab. Bandung
yang cukup memprihatinkan, di mana jumlah PTT dan PHL (81,9%) jauh lebih besar dari
jumlah PNS (18,1%). Sampai dengan 31 Desember 2013, hanya sebagian kecil SDM yaitu
sebesar 17,57% yang sudah mengenyam pendidikan perguruan tinggi, walaupun
meningkat dibanding Tahun 2012 yang hanya mencapai angka 15,12%.
Sumber daya lainnya yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya adalah:
1. Kendaraan Dinas dan Operasional.
Inventaris kendaraan dinas dan operasional DISHUB Kab. Bandung berdasar kondisi
dan umur ekonomis adalah sebagai berikut:
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-10
Tabel II-3: Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional
Uraian Nomor Kendaraan Tahun Usia
Kendaraan
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Pejabat Eselon II 2013 1 tahun
PATWAL D 1111 S 1996 18 tahun
D 1163 V 2007 7 tahun
Unit PKB Keliling D 8117 V 2004 10 tahun Kendaraan Operasional D 1164 V 2007 7 tahun
D 1137 V 2003 11 tahun
D 1038 V 2003 11 tahun
D 1263 V 2003 11 tahun
D 54 S 2000 14 tahun
D 1213 V 1998 16 tahun
D 1345 V 1997 17 tahun D 1169 V 1995 19 tahun
D 1244 V 1992 22 tahun
D 8454 S 1992 22 tahun
Kendaraan Roda 2
PATWAL D 4430 V 2011 3 tahun
D 3026 V 2007 14 tahun D 3027 V 2007 14 tahun
D 2205 V 2005 9 tahun
D 2206 V 2005 9 tahun
D 2207 V 2005 9 tahun
D 2564 S 2001 13 tahun
Kendaraan Operasional 2013 1 tahun
2013 1 tahun D 3028 V 2007 7 tahun
D 2110 S 2004 10 tahun
D 4818 S 2004 10 tahun
D 2562 V 2001 13 tahun
D 2563 V 2001 13 tahun
2. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Unit pelayanan PKB yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung adalah sebanyak 2 (dua) unit
yang terdiri dari 1 (satu) unit pelayanan statis di kantor induk, dan 1 (satu) unit
pelayanan keliling yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor di kantor
layanan Cileunyi dan Baleendah, serta untuk pelayanan PKB di daerah lainnya
terutama dalam rangka Pelayanan Terpadu Sabilulungan. Memperhatikan petunjuk
teknis standar pelayanan minimal bidang perhubungan, bahwa Kabupaten Bandung
optimalnya memiliki 6 (enam) unit pelayanan PKB – unit statis dan/atau unit keliling.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-11
3. Prasarana Terminal Penumpang Umum.
Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda
transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
Terminal penumpang dikelompokkan menjadi:
a. Terminal Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota
antar propinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar
kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan.
b. Terminal Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk AKDP, angkutan
kota dan angkutan pedesaan.
c. Terminal Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
Sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/Kep.129-Dishub/2013 Tanggal
19 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Wilayah Kabupaten Bandung, bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 9 (sembilan)
terminal dengan rincian sebagai berikut:
Tabel II-4: Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung
No. Nama
Terminal Tipe Lokasi Pemilik Lahan Keterangan
1. Cileunyi B Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi
Ds. Cileunyi Wetan
Direncanakan untuk peningkatan fungsi sebagai Terminal Tipe A
2. Cicalengka B Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka
Pemkab Luas tanah: 5.670 m2
3. Baleendah B Kel. Baleendah Kec. Baleendah
Pemkab Luas tanah: 7.196,35 m2
4. Ciparay B Ds. Pakutandang Kec. Ciparay
Ds. Pakutandang
5. Majalaya B Ds. Majakerta Kec. Majalaya
Pemkab Luas tanah: 3.526 m2
6. Soreang B Ds. Soreang Kec. Soreang
Pemkab Luas tanah: 1.902,89 m2
7. Banjaran B Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran
Pemkab Luas tanah: 3.420 m2
8. Pangalengan B Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan
Pemkab Luas tanah: 5.000 m2
9. Ciwidey B Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey
PT. Primatama
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-12
Terminal Cileunyi terbangun di atas lahan Pemerintah Desa. Terminal ini ditetapkan
sebagai Terminal Tipe B, walaupun luasan lahan dan fasilitas di dalamnya sangat
tidak memenuhi standar operasional Terminal Tipe B. Sementara itu, kawasan
Cileunyi merupakan titik temu jalur transportasi dari Jakarta dan sekitarnya yang
menuju arah selatan (Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya, terus ke arah Jawa
Tengah/Timur) dan yang menuju arah utara (Sumedang, Cirebon dan sekitarnya
terus ke arah Jawa Tengah/Timur). Memperhatikan potensi dan aktifitas real AKAP
yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Kawasan Cileunyi, bahwasanya
Kawasan Cileunyi sangat tepat untuk pengembangan Terminal Tipe A. Dengan
demikian, beban bagi Kota Bandung dalam konteks Bandung Metropolitan Area
(BMA) dapat dikurangi. Namun pun demikian, penunjukkan Kawasan Cileunyi
sebagai lokasi Terminal Tipe A di BMA tidaklah mudah, dikarenakan masih belum
tercapainya kata sepakat antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan
Kabupaten/Kota di BMA terkait kepentingan masing-masing tingkat pemerintahan,
pertimbangan keilmuan, kajian, administrasi serta perencanaan.
Kecamatan Soreang merupakan Ibukota Kabupaten Bandung. Untuk ukuran ibukota,
Kecamatan Soreang tidak memiliki Terminal Tipe B yang layak.
Tabel II-5: Data Terminal Soreang
Luas Tanah 1902,89 m2
Daya Tampung 35 kendaraan
Luas Bangunan Kantor 63 m2
Luas Ruang Tunggu Tidak ada
Luas Toilet 2 buah, 21 m2
Status Kepemilikan Milik Pemkab Bandung Potensi kendaraan berdasarkan pengisian jalur trayek 1698 angkot, 75 L300, 15 bus
Jumlah kendaraan beroperasi per hari 534 angkot, 8 L300, 8 bus Sumber: Studi Kelayakan Pengembangan Terminal Penumpang di Soreang (DISHUB Kab. Bandung, 2012)
Memperhatikan data Terminal Soreang (Tabel I-3), jelas terlihat bahwa luasan
terminal tidak mampu menampung sejumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari
keluar/masuk terminal. Hal ini mengakibatkan aktifitas kendaraan umum dan
penumpang yang seharusnya dilakukan di dalam terminal, menjadi tumpah ruah ke
ruas jalan di sekitar terminal. Menindaklanjuti kondisi eksisting dan urgensitas
kebutuhan prasarana terminal, serta potensi pengembangan jaringan trayek AKDP
menuju Ibukota Kabupaten Bandung, sangatlah tepat dilaksanakan pengembangan
terminal penumpang di Kawasan Soreang.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-13
Pembangunan Terminal Tipe B tentunya membutuhkan anggaran yang jumlahnya
sebanding (bahkan lebih untuk beberapa terminal) dengan seluruh anggaran belanja
langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun 2013.
Beberapa lintasan dalam jaringan trayek lokal Kabupaten Bandung masih belum
terlayani oleh Terminal Tipe C. Pengembangan Terminal Tipe C di Kabupaten
Bandung direncanakan tidak kaku berwujud seperti bangunan terminal pada
umumnya, tetapi bisa saja berwujud seperti fasilitas U-Turn (fasilitas untuk berputar
arah) yang dilengkapi dengan shelter yang berjumlah lebih dari 1 (satu) sehingga
memiliki ukuran yang lebih panjang. Rencana lokasi pengembangan terminal tipe ini
menyesuaikan dengan ujung dan pangkal lintasan trayek.
Selain ke-9 terminal tersebut di atas, DISHUB Kab. Bandung memiliki lahan di Ds.
Cingcin Kec. Soreang seluas 29.288 m2 yang pernah dioperasionalkan sebagai relokasi
Terminal Soreang, namun sampai dengan Januari 2014 tidak difungsikan sebagai
terminal penumpang umum dikarenakan kendala teknis operasional dalam
implementasinya.
4. Prasarana Posko Pengamanan Lebaran.
DISHUB Kab. Bandung memiliki fasilitas posko pengendalian dan pengamanan lalu
lintas di Nagreg (luas tanah: 112 m2) dan Cijapati (luas tanah: 227 m2) yang
digunakan terutama pada Masa Angkutan Lebaran setiap tahunnya.
C. KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG
Pencapaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung beserta anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan Renstra periode sebelumnya (2005 –
2010) adalah sebagaimana terangkum dalam Tabel II-6 dan Tabel II-7 berikut ini. Namun
pun demikian, target-realisasi-rasio capaian kinerja yang ditampilkan hanya untuk tahun
ke-5 (Tahun 2010), dikarenakan pada renstra periode dimaksud belum menggunakan
indikator SPM sebagai indikator kinerja.
SPM Bidang Perhubungan baru mulai diaplikasikan di Kabupaten Bandung per
Tahun 2012, menindaklanjuti Permen Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permen Perhubungan Nomor
PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-14
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Sampai dengan Laporan Teknis Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang
Perhubungan Tahun 2013 dibuat, masih terdapat beberapa perbedaan persepsi tentang
cara pengukuran capaian kinerja untuk beberapa indikator.
Memperhatikan Tabel II-6 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja
Renstra 2005 – 2010 sebagaimana disesuaikan dengan indikator kinerja Renstra 2010 –
2015 tercapai 100%, dan dicapai angka rata-rata rasio capaian kinerja Tahun 2010
sebesar 99,83%.
Sementara berdasarkan Tabel II-7, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bandung dalam hal pengelolaan hasil retribusi daerah memiliki
trend yang sangat baik, di mana rata-rata pertumbuhan angka realisasi mencapai Rp.
1.074.960.233,- jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan target
yang hanya mencapai Rp. 123.605.00,-. Dari perbandingan angka tersebut dapat dilihat
bahwa upaya yang dilakukan oleh DISHUB Kab. Bandung setiap tahunnya membuahkan
hasil yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan retribusi daerah bidang perhubungan.
Angka rata-rata pertumbuhan diperoleh dari rumusan sebagai berikut:
Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung
berada pada kisaran Rp. 1 Milyar dengan realisasi yang seimbang.
Rata-rata Rp. Tahun n – Rp. Tahun (n-1) + Rp. Tahun (n-1) – Rp. Tahun (n-2) + ...
pertumbuhan n
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-15
Tabel II-6:
Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Berdasar Renstra 2005 – 2010
NO Indikator Kinerja Target SPM
(2014) Target IKK
Target Renstra 2005-2010 Realisasi Capaian Rasio Capaian
Tahun ke-5 (2010) Tahun ke-5 (2010) Tahun ke-5 (2010) (1) (2) (3) (4) (6) (11) (16)
1 Capaian target PAD Bidang Perhubungan (%) N/A N/A 90,00% 88,59% 98,43%
2 Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji (%)
60% N/A 33,33% 33,33% 100,00%
3 Tingkat ketersediaan terminal angkutan penumpang (%)
40% N/A 66,67% 66,67% 100,00%
4 Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan kabupaten (%)
75% N/A 38,52% 38,52% 100,00%
5 Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
N/A 1:15 1:12 1:12 100,00%
6 VCR dan LoS N/A N/A 0,84 (D) 0,84 (D) 100,00%
7 Tingkat ketersediaan halte pada wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)
100% N/A 0,37% 0,37% 100,00%
8 Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (% rata-rata dariapada rambu, marka, dan guardrill)
60% N/A 0,35% 0,35% 100,00%
9 Persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor
N/A N/A 100,00% 99,83% 99,83%
10 Tingkat pengendalian komunikasi dan informasi (%) N/A N/A 40,00% 40,00% 100,00%
Rata-rata rasio capaian kinerja Tahun 2010 99,83%
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-16
Tabel II-7:
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Periode Renstra 2005 – 2010
Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi pada Tahun
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Hasil Retribusi Daerah 4.600.000.000 4.022.000.000 4.710.000.000 4.970.815.000 4.395.895.800 3.034.300.300 3.224.880.700 3.412.621.600
BELANJA
Belanja Tidak Langsung 5.148.780.000 5.930.398.000 6.258.036.000 8.152.351.750 4.984.126.260 5.332.566.179 7.379.274.711 7.870.351.959
Belanja Langsung 7.913.576.000 5.642.875.000 3.758.842.025 4.652.875.950 7.574.915.025 4.914.693.500 3.566.539.060 4.492.583.631
Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2007 2008 2009 2010 Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)
(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Hasil Retribusi Daerah 95,56% 75,44% 68,47% 68,65% 123.605.000 1.074.960.233
BELANJA
Belanja Tidak Langsung 96,80% 89,92% 117,92% 96,54% 1.001.190.583 2.459.758.237
Belanja Langsung 95,72% 87,10% 94,88% 96,55% 1.086.900.017 1.188.846.353
Commented [i1]: Sumber: keu
Ada beda dengan lakip
Commented [i2]: Renstra RJP the biggest
Commented [i3]: Renstra RJP the biggest
Commented [i4]: Sumber: keu
Ada beda dengan lakip
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-17
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, pada Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Renstra SKPD, bahwa pada bagian ini seharusnya dikemukakan hasil analisis terhadap
Renstra Kementerian dan Renstra DISHUB Prov. Jawa Barat, hasil telaahan RTRW, dan
hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini kemudian harus
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan
arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Namun pun demikian, pada
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung ini akan difokuskan pada analisis Renstra
Kementerian Perhubungan dan RTRW Kabupaten Bandung, dengan asumsi bahwa
analisis terhadap kedua hal tersebut cukup mengakumulasi dari keseluruhan hal yang
seharusnya ditelaah.
Membaca Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, pada BAB II
Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2005 – 2009,
berikut adalah beberapa yang dapat disimpulkan terkait beberapa kewenangan yang
ada pada Pemkab Bandung.
1. Transportasi Jalan
a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Fasilitas
Transortasi Jalan
Selama kurun waktu Renstra 2005 – 2009 realisasi yang dicapai tidak sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Hal yang patut digarisbawahi di sini adalah
terkait ketidaktercapaiannya target rehabilitasi terminal serta target peningkatan
pelayanan angkutan umum.
Bahwa sampai dengan tahun 2008 rasio pencapaian target kinerja hanya berkisar
pada angka 37,04%, hal ini menunjukkan betapa sulitnya pengembangan
terminal penumpang umum yang representative di Indonesia – termasuk di
Kabupaten Bandung. Jikalaupun alokasi anggaran tersedia, ternyata
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-18
permassalahan non teknis, sosial dan budaya menjadi kendala yang sangat
mendominasi.
Upaya peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum – terutama terkait
pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan, kendala yang bersumber
dari keterbatasan kewenangan serta keterlibatan berbagai unsur stakeholders
dalam kepengusahaan angkutan, juga dihadapi oleh Pemerintah Pusat, tidak saja
oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
Selama kurun waktu Renstra 2005 – 2009, Kementerian Perhubungan tidak dapat
merealisasikan satu pun upaya peningkatan pelayanan angkutan DAMRI
dikarenakan secara kewenangan dan tugas pokok merupakan bagian dari
kegiatan Kementerian BUMN melalui Perum Damri. Peningkatan pelayanan
angkutan umum massal yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan
dalam hal ini adalah kebijakan/program pengadaan bus baru untuk keperintisan
angkutan jalan, bus kota/mahasiswa/pelajar, dan BRT, serta bus bantuan untuk
Damri.
Satu-satunya kegiatan yang berjalan sesuai dengan target adalah kegiatan yang
bersifat operasional terhadap penanganan muatan lebih, yaitu rehabilitasi
jembatan timbang. Hal ini bisa jadi dikarenakan lokus kewenangan utuh berada di
Kementerian, sehingga tidak perlu melibatkan banyak stakeholders dan tingkat
kebutuhan koordinasi tidak terlalu tinggi.
b. Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Transportasi Jalan
Satu-satunya kegiatan dalam program ini yang dinilai sangat berhasil melebihi
yang ditargetkan adalah Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional, hal
ini tentu saja dikarenakan kewenangan utuh berada di Kementerian.
Kegiatan yang mendukung isu global tentang pembangunan yang berwawasan
lingkungan serta sistem transportasi berkelanjutan, ternyata memang sulit untuk
diaplikasikan. Kegiatan pengembangan prototipe sarana ramah lingkungan dan
kawasan percontohan, sama sekali tidak dapat direalisasikan. Kegiatan lain yang
tidak terealisasi pun adalah pengembangan data dan SIM, dan kesulitan
pendataan ini juga menjadi cerminan betapa sulitnya pengembangan data yang
baik untuk pembangunan sistem transportasi berkelanjutan di Indonesia,
termasuk di Kabupaten Bandung.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-19
Hal yang lebih mudah tampaknya untuk direalisasikan adalah kegiatan
sosialisasi/kampanye ketertiban lalin dan angkutan perkotaan, serta
pengembangan kota percontohan, walaupun rasio capaian kinerjanya tidak
begitu tinggi (diperkirakan hanya dua dari 18 target, atau 11,11%). Kegiatan ini
pun baru bisa dlaksanakan di akhir tahun periode Rentra. Hal ini menunjukkan
bahwa upaya pembenahan sistem transportasi agar menjadi berkelanjutan,
dengan paradigma yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sangatlah
sulit. Pengusungan paradigma dengan fokus optimalisasi pelayanan angkutan
penumpang umum, peningkatan moda share angkutan penumpang umum, serta
pembatasan mobilitas kendaraan bermotor pribadi yang diimbangi dengan
peningkatan aksesibilitas bagi jenis moda lainnya; bertolak belakang dengan
paradigma masyarakat dan stakeholders pada umumnya.
c. Program Pelayanan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Jalan
Kegiatan dalam program ini yang berupa kegiatan dengan output baru seperti
pengadaan bus rintisan, terlihat lebih mudah untuk direalisasikan. Namun untuk
pengembangan sarana dan prasarana angkutan massal sebagai pengganti
angkutan yang sudah berjalan, terlihat sangat sulit dengan rasio angka capaian
NIHIL. Pengadaan bus sedang dan bus besar meraih rata-rata rasio angka capaian
sebesar 32,30%. Walaupun tidak terlalu besar, namun dapat disimpulkan bahwa
pengadaan bus besar dan bus sedang untuk angkutan yang memang sudah
terlayani dengan jenis moda dimaksud ataupun angkutan yang sama sekali baru
jauh lebih mudah dibanding pengadaan sarana massal pengganti moda angkutan
kecil yang sudah beroperasi sebelumnya.
d. Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Angkutan Jalan.
Sebagian besar kegiatan yang terealisasi dengan cukup baik dalam program ini
adalah pengadaan perlengkapan jalan.
2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
Hampir seluruh program untuk ASDP dan kegiatan di dalamnya, realisasi kegiatannya
yang optimal tampak bertitikberat pada jenis angkutan penyeberangan.
Pengembangan angkutan sungai dan danau yang terealisasi hanya di akhir periode
Renstra yaitu di Tahun 2009 berupa pengadaan fasilitas keselamatan seperti rambu
sungai dan danau, serta pembangunan prasarana ASDP (dermaga danau).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-20
Sebagaimana dimaklumi bahwa di Kabupaten Bandung tidak memiliki angkutan
penyeberangan, sementara potensi angkutan sungai yang ada belum
dikembangkan, dan angkutan danau yang sudah ada cenderung berupa angkutan
wisata, bukan angkutan dalam trayek.
Adapun menelaah RTRW Kabupaten Bandung sebagaimana Perda Kabupaten
Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027, terdapat beberapa hal yang perlu diakomodir
dalam Perda dimaksud terkait kewenangan yang ada pada DISHUB Kab. Bandung
sebagai berikut:
1. Penetapan koridor-koridor utama penghubung Kota dengan Kabupaten Bandung (Jl.
Kopo, Jl. M. Toha, Jl. Buahbatu-Bojongsoang, Jl. Cileunyi-Cinunuk-Cileunyi) sebagai
jalur angkutan massal berbasis jalan, sehingga hal ini dapat dijadikan dasar
pengembangan infrastruktur jalan. Selebihnya, diharapkan penetapan jalur angkutan
massal ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membina
AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan massal
(minimal bentuk bus menggantikan angkot seperti AKDP Soreang – Leuwipanjang).
2. Penetapan target pengembangan jaringan jalan dan pertumbuhan kapasitas jalan
dengan angka tingkat pertumbuhan (%) secara eksplisit tiap tahun, untuk
mengakomodir pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor.
3. Penetapan 9 kecamatan sebagai lokasi terminal (minimal type B), yaitu Soreang,
Ciwidey, Banjaran, Pangalengan, Baleendah, Ciparay, Majalaya, Cicalengka, dan
Cileunyi. Diarahkan untuk ditetapkan minimal Type B, agar tidak menutup rencana
pengembangan Terminal Type A di Cileunyi (FS sudah dilaksanakan Tahun 2012). Hal
ini juga berarti tidak menutup kemungkinan pengembangan Terminal Type C
(terminal angkutan lokal/shelter terpadu) di kecamatan yang sama pada desa yang
berbeda, maupun kecamatan/desa yang lain.
4. Penetapan tahun rencana pengembangan terminal barang (termasuk salah satu di
dalamnya adalah terminal stockpile batubara, FSsudah dilaksanakan Tahun 2012).
5. Penetapan tahun rencana pengembangan Terminal Terpadu Alamendah (FS sudah
dilaksanakan Tahun 2012) sebagai tindak lanjut penanganan daerah rawan
kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-21
6. Penetapan wilayah-wilayah pengembangan serta koridor-koridor utama (Jl. Kopo, Jl.
M. Toha, Jl. Buahbatu-Bojongsoang, Jl. Cileunyi-Cinunuk-Cileunyi) sebagai wilayah
yang harus memaksimalkan peran angkutan umum sebagai solusi kemacetan. Hal ini
selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis, yang menetapkan
beberapa kriteria wilayah yang memaksimalkan fungsi angkutan umum, di
antaranya:
a. jenis tata guna lahan (mixed use dan batasannya);
b. jenis permukiman (horizontal dan/atau vertikal);
c. jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) pada radius
layanan optimal angkutan umum.
Hal-hal tersebut di atas telah disampaikan dalam proses review Perda Kabupaten
Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027, yang pada saat penyusunan Perubahan
Renstra ini proses review masih berlangsung.
Mengingat isu global tentang pembangunan berwawasan lingkungan dan
pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, memperhatikan angka rasio
capaian kinerja Kementerian Perhubungan pada Renstra periode sampai dengan 2009,
dapat disimpulkan bahwa jenis pelayanan yang harus dikembangkan adalah optimalisasi
pelayanan angkutan penumpang umum, peningkatan moda share angkutan penumpang
umum, serta pembatasan mobilitas kendaraan bermotor pribadi yang diimbangi dengan
peningkatan aksesibilitas bagi jenis moda lainnya.
Menimbang fakta daya dukung alam yang semakin menurun serta sumber daya
alam (terutama bahan bakar minyak) semakin terbatas, maka jenis pelayanan tersebut
di atas sangat diperlukan dalam volume yang besar serta intensitas yang sangat tinggi,
untuk mengimbangi kesulitan pelaksanaan kegiatan dikarenakan multi kepentingan,
ragam stakeholders, sistem kepengusahaan angkutan penumpang umum yang sekarang
berjalan, tingkat kesulitas koordinasi horizontal dan vertikal, serta kendala sosial dan
budaya dalam pelaksanaan manajemen perubahan.
Sementara arahan lokasi pengembangan pelayanan sebagaimana tersebut di atas,
adalah di seluruh kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Bandung. Namun pun demikian, mengingat bahwa kelemahan internal dan tantangan
maupun hambatan dari lingkungan eksternal yang masih sangat tinggi, maka dalam
Perubahan Renstra ini inti dan fokus program maupun kegiatan (setidaknya untuk
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 II-22
Tahun 2014 dan 2015) masih harus berupa penguatan internal DISHUB Kab. Bandung,
baik dari sisi perencanaan, penyusunan dasar legalitas bertindak, serta pembenahan
SDM. Jika kekuatan internal sudah lebih baik, maka tindakan pengembangan pelayanan
ke arah eksternal dapat dilaksanakan secara lebih siap dengan target terealisasi 100,00%
dan menghasilkan outcome yang baik.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi,
serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selebihnya juga diuraikan
tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung
yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah, perumusan isu strategis pelayanan SKPD, telaahan Renstra Kementerian
Perhubungan, implikasi RTRW serta telaahan isu strategis yang akan ditangani melalui
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung.
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Identifikasi permasalahan pada bagian ini dipaparkan berdasarkan pada kekuatan
dan kelemahan yang ada lingkungan internal DISHUB serta potensi, peluang, hambatan
serta tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal. Inventarisasi kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada adalah sebagaimana Tabel III-1 berikut.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-2
Tabel III-1: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan DISHUB Kab. Bandung
Kekuatan (Strengths) Kelemahan
(Weaknesses) Peluang (Opportunities)
Hambatan dan Tantangan (Threaths and Challenges)
Tugas dan fungsi yang luas dalam hal perencanaan dan manajemen angkutan, pembinaan angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek, serta kendaraan tidak bermotor
Tugas dan fungsi yang luas dalam hal pembinaan terminal, parkir dan postel
Hasil kajian TA. 2012: feasibility study Terminal Type A di Wilayah Cileunyi, terminal barang di Wilayah Rancaekek, Terminal Angkutan Wisata Ciwidey di Alamendah sebagai mitigasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
Keberadaan Terminal Angkutan Penumpang di Cingcin memungkinkan penataan simpul transportasi di ibukota Kabupaten
Tersedianya tenaga penguji yang cukup
Tugas fungsi penyuluhan menjadi gerbang pembangunan SDM di lingkungan internal DISHUB dan lingkungan eksternal (masyarakat luas) yang tertib dan menjaga keselamatan lalu lintas
UU 22/2009 belum secara menyeluruh ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya
Keterbatasan SDM secara kualitatif (non-kuantitatif)
Lahan dan bangunan terminal penumpang umum yang ada belum secara representative memadai dan mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya
Keterbatasan jumlah unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Pemahaman global dan nasional tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi
Operasional angkutan umum di lapangan masih cukup potensial (terlihat dari realisasi PAD Retribusi Terminal yang sangat baik setiap tahunnya)
Bangkitan kebutuhan angkutan taksi mulai ada di Kabupaten Bandung
Pertumbuhan kegiatan pariwisata di Kabupaten Bandung mendorong perkembangan angkutan pariwisata
Geliat Jaringan Logistik dan Angkutan Barang
Pemahaman global dan nasional tentang global warming dan climate change merupakan peluang bagi peningkatan peran Bidang Teknik Keselamatan di masa depan dalam hal uji emisi gas buang
Jumlah kendaraan yang terus meningkat drastis merupakan potensi PKB
Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan
Belum terciptanya koordinasi yang baik antar SKPD untuk pengembangan transit oriented development sebagai salah satu bagian inti daripada pembangunan yang berkelanjutan
Kebutuhan angkutan yang tinggi direspon kurang tepat (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran ojeg, serta penggunaan kendaraan pribadi, sementara okupansi angkutan umum semakin menurun)
Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak beroperasi
3 terminal (Cileunyi, Ciwidey, Ciparay) dari 9 terminal tipe B di Kabupaten Bandung masih berdiri di atas lahan milik non-Pemkab Bandung (desa dan/atau swasta), yang disewa dengan sistem bagi hasil retribusi terminal, dan terkadang muncul silang kepentingan antara pemilik lahan dengan kepentingan pelayanan terminal
Klasifikasi perbengkelan di Kabupaten Bandung masih terbatas pada bengkel terdaftar, belum ada bengkel tertunjuk (ditunjuk untuk melaksanakan perbaikan kendaraan agar memenuhi syarat teknis laik jalan) maupun bengkel pelaksana (bengkel yang mendapat izin sebagai pelaksana uji emisi kendaraan)
Fungsi bidang lalu lintas dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas cenderung beririsan dengan tugas fungsi Kepolisian, (Perbup tentang tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung diterbitkan Tahun 2008, sementara UU LLAJ diterbitkan Tahun 2009). Hal tersebut dapat dianggap dan dikembangkan sebagai peluang (oppotunities) maupun menjadi suatu hambatan (threats) dalam berkinerja
Luas wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha sebagai peluang (opportunities) maupun tantangan dalam menciptakan pelayanan angkutan yang optimal
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-3
B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG
Visi yang diarahkan oleh Bapak Bupati Bandung yang kemudian ditetapkan sebagai
visi Pemerintah Kabupaten Bandung dan dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015
adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Yang dimaksud dengan maju adalah kondisi sumber daya manusia Kabupaten
Bandung yang memiliki kepribadian baik, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan
yang tinggi. Mandiri, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi
kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar
dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan
dan kekuatan sendiri. Berdaya saing, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun
nasional, yang mencakup berbagai aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan
pembangunan Kabupaten Bandung.
Tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Bandung yang dilakukan secara terpadu dan bertanggung jawab, dengan
menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu
pemerintah, swasta dan masyarakat, serta memperhatikan tingkat efisiensi, efektivitas,
partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi,
transparan, responsif, serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.
Pemantapan pembangunan perdesaan, kondisi pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap
pengembangan perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan,
peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi
perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing,
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-4
Religius, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai, norma,
semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi
karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai
dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk
penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap
menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. Kultural, kondisi
masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik,
melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan
laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial.
Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas
kehidupan masyarakat secara proporsional.
Berwawasan lingkungan, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki
pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian
lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap
keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi
acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang
seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
Misi Kabupaten Bandung dirumuskan sebanyak 7 (tujuh) misi dalam rangka
pencapaian Visi Kabupaten Bandung. Misi pertama: “meningkatkan profesionalisme
birokrasi” dengan meneladani 4 (empat) karakter kepemimpinan Rasulullah SAW siddiq
(benar), tabligh (menyampaikan), amanah (jujur), fathonah (cerdas). Misi kedua:
“meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan
takwa serta melestarikan budaya sunda”, karakter masyarakat sunda yang boga wani,
wanoh, wiwaha tur wijaksana bekerja secara sabilulungan, dengan pengertian
sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampag gawe
babarengan (kerjasama satu tujuan). Misi ketiga: “memantapkan pembangunan
perdesaan”. Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh karena itu
tumpuan pembangunan, salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan melalui
peningkatan infrastruktur perdesaan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas
pemerintahan desa, peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa,
peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, perkuatan lembaga-lembaga
keuangan mikro di desa, peningkatan pendapatan asli daerah desa, peningkatan peran
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-5
serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses
pangan, serta pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras. Perwujudan
tersebut akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan
sistem pelayanan.
Misi keempat : “meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”. Misi kelima:
“meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”.
Ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang utama pencapaian visi, akan
mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu,
ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang
lainnya. Upaya untuk melaksanakan misi ini di anataranya adalah peningkatan kualitas
dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah, pengaturan pola penggunaan lahan pada
wilayah yang berkembang pesat, peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan
ruang kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM perhubungan serta peningkatan
sarana dan prasarana perhubungan. Misi keenam: “meningkatkan ekonomi kerakyatan
yang berdaya saing”, di antaranya penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One
Village One Product (OVOP), pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan;
pembangunan dan pengembangan kawasan wisata serta penataan pedagang kaki lima
dan asongan.
Misi ketujuh: “memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan
pembangunan berkelanjutan”. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang rawan
bencana, baik bencana banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa. Pemulihan
keseimbangan lingkungan setelah terjadinya bencana serta penerapan pembangunan
yang berkelanjutan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Kegiatan-kegiatan
penunjang misi ini di antaranya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup, peningkatan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan, pengembangan
sistem informasi lingkungan, penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi
dan interpretasi daerah potensi bencana.
Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut.
1. Perencanaan dan pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Bandung sebagai
tugas fungsi pokok DISHUB Kab. Bandung menjadi pendukung utama untuk
pencapaian visi Kabupaten Bandung yang mandiri dan berdaya saing, pemantapan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-6
pembangunan perdesaan melalui penyediaan sistem transportasi perdesaan yang
memadai.
2. Sejalan dengan isu global tentang climate change dan sustainable development
(pembangunan yang berkelanjutan), maka paradigma sustainable transport system
(sistem transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan) dan transit
oriented development (pembangunan yang berorientasi kepada optimalisasi
pelayanan angkutan umum), seharusnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan
tugas fungsi bidang perhubungan di Kabupaten Bandung, agar tercipta tatanan
kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
3. Data kepegawaian yang tersaji di BAB I menunjukkan bahwa DISHUB Kab. Bandung
kurang memiliki strength (kekuatan) untuk melaksanakan misi pertama:
“meningkatkan profesionalisme birokrasi” dengan meneladani 4 (empat) karakter
kepemimpinan Rasulullah SAW siddiq (benar), tabligh (menyampaikan), amanah
(jujur), fathonah (cerdas).
4. Budaya sunda yang boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana bekerja secara
sabilulungan, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug
jukung sauyunan, rampag gawe babarengan (kerjasama satu tujuan) merupakan
solusi bagi isu multi stakeholders yang menuntut intensif kooordinasi.
5. Target misi ketiga: “memantapkan pembangunan perdesaan”, akan mengurangi
beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan. Hal
ini sejalan dengan solusi permasalahan transportasi, di mana untuk meminimalisir
perjalanan maka setiap wilayah termasuk perdesaan harus mampu melayani
kebutuhan dasar penduduknya, sehingga tidak harus menempuh perjalanan menuju
wilayah lain, terutama perkotaan.
6. Misi kelima: “meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang
wilayah” menjadi penguat tugas fungsi pelayanan DISHUB Kab. Bandung dalam
penyediaan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan sebagai katalisator
pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.
7. Target sasaran misi keenam: “meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya
saing”, seperti konsep ekonomi perdesaan One Village One Product, pengembangan
kawasan agropolitan, pembangunan dan pengembangan kawasan wisata serta
penataan pedagang kaki lima dan asongan, menjadi faktor penghambat sekaligus
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-7
pendorong pelaksanaan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung dalam hal manajemen
rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Secara eksplisit, target pelaksanaan misi ketujuh: “memulihkan keseimbangan
lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan” cenderung
menitikberatkan pada interpretasi potensi bencana yang kerap terjadi di Kabupaten
Bandung (banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa). Namun pun demikian, faktor
pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung berupa pemahaman global dan nasional
tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan,
serta solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi, dapat mempengaruhi
pencapaian misi ini.
C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Visi Kementerian Perhubungan adalah “terwujudnya pelayanan transportasi yang
handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”. Pelayanan transportasi yang
handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat
(safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi
kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung
pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan
transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan
masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional,
mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah
diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong
pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya
peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi
melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air,
sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi
nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang
mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.
Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan
pelayanan jasa transportasi.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-8
Upaya bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju
kondisi zero to accident.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk
mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
Yang menajadi fokus perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan
pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil
terluar.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat
berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat
beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan
dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana
yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan
belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan,
kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.
Sesuai dengan prinsip good governance telah dilaksanakan restrukturisasi dan
reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara
peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan,
menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan
sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk
dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi
(regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan
swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan
hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa
transportasi.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk
mengantisipasi perubahan iklim.
Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa
transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-9
transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi
transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global
warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat.
Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa
berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam
rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.
Adapun tujuan Renstra Kementerian Perhubungan adalah mewujudkan
penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi
yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan
dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.
Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan
aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam
pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan
kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan
kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan
minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.
Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah:
a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana
transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal.
b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana
transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.
c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi
backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.
d. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan
reformasi regulasi.
e. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah
lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.
Secara lebih terinci sasaran pembangunan transportasi diwujudkan dalam sasaran
sub sektor perhubungan. Menimbang tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung, sasaran sub
sektor Kementerian Perhubungan yang ditelaah di sini hanya meliputi bidang
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-10
transportasi jalan, bidang keselamatan transportasi darat, bidang transportasi perkotaan
dan bidang transportasi SDP.
1. Bidang Transportasi Jalan:
a. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran
lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian
ekonomi yang diakibatkannya.
b. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ.
c. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta
meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan
kenyaman transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan
dan antarkota.
d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas
manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional
dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional.
e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat
luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan
perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.
f. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui:
1) Desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama
antarlembaga dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan
transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, pedesaan dan
antarkota dalam provinsi.
2) Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
transportasi jalan (angkutan perkotaan, pedesaan, dan antarkota).
3) Memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta
BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik.
g. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan
penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang
ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.
h. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan
penyelenggaraan LLAJ.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-11
i. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis
masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi
masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang
terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan
permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan
pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (penyeberangan tidak
ditelaah):
a. Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana pelayanan ASDP.
b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayanan ASDP.
c. Meningkatnya pelayanan angkutan perintis.
d. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan
dan pengelolaan ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP.
3. Bidang Transportasi Perkotaan:
a. Mewujudkan tata cara dan konsep pembinaan transportasi perkotaan agar dapat
dipahami seluruh pengguna jasa transportasi.
b. Meningkatnya partisipasi dan peranserta institusi terkait dalam penyelenggaraan
transportasi perkotaan.
c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan perkotaan.
d. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan
berbasis angkutan massal.
e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan tertib lalu lintas.
f. Meningkatnya tertib lalu lintas dan keselamatan angkutan perkotaan.
g. Meningkatnya inovasi pengembangan dan teknologi transportasi perkotaan yang
ramah lingkungan.
4. Bidang Keselamatan Transportasi Darat:
a. Terwujudnya prioritas kebijakan keselamatan jalan.
b. Terwujudnya keselamatan bagi pengguna jalan dan pengguna ASDP.
c. Terwujudnya penyediaan fasilitas jalan yang aman guna mengurangi tingkat
fatalitas kecelakaan.
d. Terwujudnya penyediaan kendaraan yang lebih aman.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-12
e. Meningkatkan pelaksanaan sistem keselamatan dan manajemen keselamatan
termasuk pelaksanaan mekanisme pengawasan.
f. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan guna mengurangi tingkat kecelakaan
transportasi darat.
Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan DISHUB Kab. Bandung ditinjau dari sasaran jangka menengah
Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
a. Visi Kementerian Perhubungan “pelayanan transportasi yang handal (aman, selamat,
nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan), berdaya saing (efisien,
harga terjangkau, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang
profesional, mandiri dan produktif) dan memberikan nilai tambah (mampu
mendorong pertumbuhan produksi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran
mobilitas orang dan distribusi barang, memberikan kontribusi bagi percepatan
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja pada sektor-sektor andalan
yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi)” merupakan faktor
pendorong eksternal yang kuat sebagai motivasi dan arahan ideal sistem transportasi
di Kabupaten Bandung, walaupun memang faktor penghambat dan kelemahan yang
dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung cukup besar dalam menginterpretasikan visi ini.
b. Upaya bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju
kondisi zero to accident membutuhkan kerjasama yang baik antara DISHUB Kab.
Bandung, Kepolisian, masyarakat pengguna jalan, serta masyarakat pada umumnya.
Beberapa kendala untuk mewujudkan zero to accident di antaranya adalah kondisi
sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang masih jauh dari optimal,
pengetahuan dan pemahaman pengguna jalan yang masih rendah tentang tata tertib
berlalu lintas dan menggunakan angkutan (walaupun Pemkab Bandung belum
melaksanakan kajian formal tentang tingkat pemahaman dimaksud), disiplin berlalu
lintas yang semakin mengalami penurunan.
6. Faktor pendorong inti untuk melaksanakan misi Kementerian Perhubungan untuk
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
terutama aksesibilitas di kawasan pedesaan, adalah visi dan misi Bupati Bandung
terkait pemantapan pembangunan pedesaan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-13
7. Satu-satunya faktor pendorong untuk mendukung misi “meningkatkan kinerja
pelayanan jasa transportasi” adalah pemahaman bersama tentang betapa urgen-nya
pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, baik pemahaman global,
nasional sampai dengan tingkat Kabupaten Bandung. Berbagai tantangan dan
hambatan jauh lebih besar dalam mewujudkan misi dimaksud baik dari lingkungan
internal maupun eksternal.
8. Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, SDM,
dan penegakan hukum dalam rangka penciptaan good governance tentunya
membutuhkan waktu yang panjang, dengan dilematis sistem perencanaan yang
mengusung demokratisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.
Sistem perencanaan sebagaimana dimaksud tentunya memiliki sisi positif maupun
negatif untuk mewujudkan sistem transportasi yang baik. Dilematis dimaksud di atas
adalah bahwa di titik-titik tertentu sebagian paradigma top-down dan sentaralisasi
masih perlu diaplikasikan.
9. Adapun poin-poin sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014
yang menjadi fokus telaahan adalah:
a. Pengurangan backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.
Faktor pendorong dan penghambat terkait kapasitas infrastruktur transportasi
sangat tergantung pada SKPD lain yang berwenang dalam pembangunan
insfrastruktur terutama jalan, baik di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa
Barat, maupun Pemerintah Pusat.
b. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ.
Salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan kelaikan sarana LLAJ adalah
bahwa DISHUB Kab. Bandung hanya memiliki 2 unit alat PKB, untuk melayani lebih
dari 20.000 kendaraan wajib uji dan kendaran pribadi dalam rangka sosialisasi
wajib lulus uji emisi gas buang untuk konservasi lingkungan.
c. Keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia,
barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan
wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional.
Faktor penghambat utama di sini adalah belum adanya simpul distribusi barang
(terminal barang) serta keterbatasan kapasitas dan kualitas layanan angkutan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-14
penumpang umum yang mengakibatkan trend alih moda ke angkutan pribadi,
sehingga mobilitas manusia, barang dan jasa menjadi inefisien.
d. Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya keterjangkauan
pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan
serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk
mendukung pengembangan wilayah, adalah bahwa sistem kepengusahaan
angkutan umum sepenuhnya diserahkan kepada swasta yang bersifat profit
oriented. Sementara penyediaan angkutan perintis di pedesaan lebih bersifat
kepada service oriented dan yang memiliki orientasi pelayanan adalah
pemerintah, bukan swasta.
e. Faktor pendorong untuk pencapaian sasaran meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan penanganan dampak polusi udara
terutama di wilayah perkotaan adalah tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung terkait
penyuluhan transportasi serta program Bupati Bandung terkait pelaksanaan uji
emisi gas buang sebagai bagian dari pelayanan terpadu Sabilulungan.
j. Faktor pendorong untuk sasaran meningkatnya SDM profesional dalam
perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ adalah tawaran diklat untuk
aparatur dan non-aparatur yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan
untuk SDM di daerah.
k. Faktor pendorong untuk sasaran perencanaan transportasi perkotaan yang
terpadu dengan pengembangan wilayah serta mengantisipasi perkembangan
permintaan pelayanan yang didukung oleh kesadaran dan kemampuan
pemerintah daerah maupun masyarakat adalah RTRW Kabupaten Bandung. Salah
satu hambatan dan tantangan adalah multi stakeholders yang terlibat menuntut
koordinasi yang intensif (walaupun seharusnya intensitas koordinasi yang
dibutuhkan tidak menjadi faktor penghambat, tetapi merupakan konsekwensi
kelembagaan yang harus tersolusikan).
e. Faktor pendorong sasaran meningkatnya pelayanan angkutan perintis, kelaikan,
keselamatan dan keamanan sarana pelayanan ASDP adalah implementasi SPM
Bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung per Tahun 2013, dan salah satu
kegiatan untuk pencapaian indikator SPM ASDP direncanakan untuk dilaksanakan
di Tahun 2014.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-15
f. Salah satu faktor pendorong yang dimiliki Kabupaten Bandung untuk mewujudkan
tata cara dan konsep pembinaan transportasi perkotaan yang dapat dipahami
seluruh pengguna jasa transportasi adalah keberadaan Forum LLAJ Kabupaten
Bandung yang melibatkan seluruh SKPD dan stakeholders di sektor LLAJ.
h. Faktor pendorong utama untuk sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan transportasi perkotaan berbasis angkutan massal adalah
program Pemprov Jawa Barat dalam rangka mewujudkan angkutan massal di
wilayah Bandung Raya atau BMA serta review RTRW Kabupaten Bandung di
Tahun 2013-2014 yang menambahkan pointer terkait koridor-koridor utama di
Kabupaten Bandung sebagai lokus pengembangan sarana angkutan massal
berbasis jalan.
D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
Menyimpulkan uraian dalam BAB II pada sub bab D, bahwa DISHUB Kab. Bandung
memerlukan beberapa poin tentang perencanaan ruang transportasi terutama untuk
angkutan jalan di dalam RTRW Kabupaten Bandung sebagai faktor pendorong
pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membina lalu lintas dan angkutan jalan sebagai
berikut:
1. Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan, agar dapat mendorong
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membina AKDP yang memasuki wilayah
Kabupaten Bandung menjadi angkutan massal.
2. Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan pembangunan
terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor.
3. Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang
representative serta pengembangan terminal barang.
4. Pengembangan Terminal Terpadu Alamendah sebagai tindak lanjut penanganan
daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata.
5. Aplikasi transit oriented development pada wilayah-wilayah pengembangan serta
koridor di Kabupaten Bandung, melalui penetapan kriteria jenis tata guna lahan
(mixed use dan batasannya), jenis permukiman (horizontal dan/atau vertikal), serta
jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) pada radius
layanan optimal angkutan umum.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-16
E. TELAAHAN TEKNIS SISTEM TRANSPORTASI DARAT DI KABUPATEN
BANDUNG (KAJIAN DATABASE LLAJ TAHUN 2013)
Kabupaten Bandung dihuni oleh 1.620.274 jiwa penduduk laki-laki dan 1.558.269
jiwa penduduk perempuan. Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung
Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung di sebelah utara; dengan Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Garut di sebelah selatan; dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
di sebelah timur; dengan Kabupaten Bandung Barat di sebelah barat; yang mana terdiri
dari 31 Kecamatan, 9 Kelurahan, 267 Desa. Gambaran sistem transportasi darat di
Kabupaten bandung adalah sebagai berikut:
1. BIDANG PERENCANAAN
Interaksi antara tata guna lahan dan jaringan jalan, menimbulkan aktifitas sosial
ekonomi yang mendorong timbulnya perjalanan yang difasilitasi oleh adanya
aksesibilitas jalan. Bangkitan perjalanan tertinggi muncul di kawasan Banjaran dan
sekitarnya (dominasi kawasan perumahan), sementara tarikan perjalanan tertinggi
muncul di kawasan Majalaya dan sekitarnya (kawasan industri dan lahan kegiatan sosial
ekonomi lainnya). Trip rate di Kabupaten Bandung mencapai angka 2,35 dalam artian
bahwa per orang di Kabupaten Bandung rata-rata melakukan perjalanan sebanyak 3 kali
per hari.
Gambar III-1: Interaksi Land Use, Jaringan Jalan dan Perjalan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-17
Jumlah perjalanan internal di dalam wilayah Kabupaten Bandung mencapai
5.695.598 trip/hari, sementara perjalanan dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung
mencapai 513.873 trip/hari. Perjalanan dari Kota bandung ke Kabupaten Bandung
ternyata melebihi angka perjalanan dari Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung,
yaitu mencapai 535.740 trip/hari. Perjalanan keluar masuk Kota Bandung dari dan ke
Kabupaten Bandung didominasi pada wilayah perbatasan di sebelah utara.
Sementara perjalanan dari luar Kabupaten Bandung menuju luar Kabupaten
Bandung namun melintas ke Kabupaten Bandung, didominasi di wilayah perbatasan
sebelah timur dengan angka 172.451 trip/hari.
Gambar III-2: Interaksi Land Use, Jaringan Jalan dan Perjalan
Dari hasil pemodelan, diperkirakan di Tahun 2018 VCR Jl. Kopo – Soreang mencapai
0,93 (volume lalu lintas mendekati kapasitasnya sehingga berpotensi stuck or jammed –
terkunci tidak bergerak). Dari sisi aksesibilitas, Kec. Arjasari, Kec. Baleendah, Kec.
Cimenyan dan Kec. Rancaekek merupaka daerah-daerah dengan jalan akses terburuk
(berdasar rasio jarak sebenarnya terhadap jarak langsung/lurus).
2. BIDANG REKAYASA LALU LINTAS
Mengevaluasi data kecepatan (Gambar III-3), kepadatan (Gambar III-4) dan rasio
volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (Gambar III-5) di Kabupaten Bandung, didapat
ruas-ruas jalan dengan tingkat pelayanan terburuk sebagaimana terdeskripsikan dalam
Gambar III-6.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-18
Gambar III-3: Pemetaan Kecepatan Lalu Lintas
Gambar III-4: Pemetaan Kepadatan Lalu Lintas
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-19
Gambar III-5: Pemetaan VCR
Gambar III-6: Pemetaan Tingkat Pelayanan Jalan (LoS)
Kecepatan lalu lintas rata-rata di Kabupaten Bandung adalah 25,47 km/jam
dengan klasifikasi rata-rata jalan arteri 27,7 km/jam, jalan kolektor rata-rata 23,4
km/jam, jalan lokal rata-rata 32,8 km/jam. Kepadatan lalu lintas rata-rata di
Kabupaten Bandung adalah 29,64 smp.menit/km dengan klasifikasi rata-rata jalan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-20
arteri 55,6 smp.menit/km, jalan kolektor rata-rata 12,3 smp.menit/km, jalan lokal
rata-rata 3,9 smp.menit/km.
Tingkat pelayanan jalan rata-rata di seluruh Kabupaten Bandung dapat
dikatakan masih rendah, di mana LoS (level of service)berada pada level D menuju
E, dengan karakteristik volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan, arus tidak stabil
sehingga terkadang kecepatan terhenti. Bahkan LoS jalan arteri 91% berada pada level F
dan 100% jalan kolektor berada pada LoS F (arus dipaksakan atau macet, kecepatan
rendah, volume di atas kapasitas, antrian panjang dan hambatan yang besar).
Gambar III-7: Pemetaan Kinerja Persimpangan
Memperhatikan Gambar III-7, bahwa Simpang Siliwangi dan Simpang Alun-alun
Soreang terinventarisir sebagai dua simpang dengan kinerja terburuk di Kabupaten
Bandung. Titik konflik pada beberapa simpang berpotensi mengakibatkan kemacetan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-21
dan terjadinya kecelakaan, sehingga hal ini menjadi dasar untuk meminimalisir jumlah
maupun luasan wilayah konflik di persimpangan.
3. BIDANG ANGKUTAN UMUM
Gambaran tentang sarana dan prasarana angkutan umum yang melayani wilayah
Kabupaten Bandung adalah sebagaimana Tabel III-2 berikut ini:
Tabel III-2: Sarana dan Prasarana Angkutan Umum di Kabupaten Bandung
SARANA JUMLAH
Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan 41 trayek
Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 16 trayek Angkutan Pariwisata 70 armada
Angkutan Paratransit
Delman 424 unit
Becak 2316 unit
Ojeg 1230 unit
PRASARANA JUMLAH
Terminal 9 unit
Halte dan/atau shelter 30 unit (5 rusak)
Adapun gambaran kinerja angkutan umum dalam trayek lokal di wilayah
Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
a. Analisa Kinerja Terburuk
Faktor muat dinamis: Pangalengan – Pintu (31%).
Kecepatan rata-rata: Soreang – Rahayu (15,2 km/jam).
Rata-rata penumpang per perjalanan: Palasari – Sayati (7 orang).
Tingkat perpindahan: Soreang – Banjaran (12%).
b. Analisa Segi User (Penumpang), yang terburuk berdasarkan:
Faktor muat: Ciwidey – Cipelah.
Frekuensi kendaraan: Ciwidey – Cipelah (1 kendaraan per hari).
Umur rata-rata kendaraan: Ciwidey – Cipelah (14 tahun).
Tingkat perpindahan: Ciwidey – Cipelah.
c. Analisa Segi Operator, yang terburuk berdasarkan:
Penumpang tiap perjalanan: Banjaran – Madur.
Kemerataan penumpang: Banjaran – Madur.
Pendapatan: Soreang – Ciwidey (Rp. 1.138,- per pnp/km).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-22
Tingkat perpindahan: Banjaran – Madur (Rp. 638,- per pnp/km).
d. Analisa Segi Regulator (Pemerintah), yang terburuk berdasarkan:
Tingkat operasi: Ciwidey – Balegede (4%).
Tingkat penyimpangan: Soreang – Cibodas (48%).
Tumpang tindih: Ciwidey – Balegede (89%).
Cakupan pelayanan jaringan trayek lokal dalam wilayah Kabupaten Bandung adalah
sebesar 20,33% dan Kecamatan Cimenyan merupakan daerah dengan tingkat
aksesibilitas terburuk terhadap layanan angkutan umum (Gambar III-8).
Gambar III-8: Cakupan Pelayanan Angkutan Umum dalam Trayek Lokal Kabupaten Bandung
Me-review data tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
a. Banyaknya angkutan paratransit yang menjadi pesaing angkutan umum dalam
trayek, namun patut diakui di beberapa wilayah memang masih diperlukan.
b. Tingkat operasi angkutan umum di Kabupaten Bandung cukup rendah.
c. Belum tersedianya layanan angkutan masal, yang mana sangat diperlukan terutama
untuk jaringan trayek AKDP.
d. Kapasitas terminal rendah, kurangnya pemeliharaan dan perawatan terminal, serta
disfungsi terminal, menyebabkan tingkat pelayanan terminal kurang optimal.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-23
4. BIDANG KESELAMATAN
Titik-titik rawan kecelakaan berdasarkan data POLRES Bandung dan POLSEK di
bawahnya adalah sebagaimana terpetakan dalam Gambar III-9. Yang paling berbahaya
adalah sepanjang ruas jalan Banjaran – Pameungpeuk, karena titik rawan kecelakaan
sudah membentuk suatu area yang berdekatan, sehingga disebut daerah rawan
kecelakaan. Berdasarkan survey responden, terdapat 5 ruas jalan dengan responden
tertinggi sebagai titik rawan kecelakaan yaitu Jl. Kopo, Jl. Cileunyi, Jl. Raya Soreang, Jl.
Raya Ibun, dan Jl. Raya Sukajadi.
Gambar III-9: Daerah Rawan Kecelakaan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-24
5. BIDANG MULTIMODA
Gambar III-10: Pemetaan Lokasi Multimoda
Memperhatikan gambar III-10, jelas terlihat bahwa lokasi stasiun kereta api dengan
lokasi terminal angkutan penumpang cukup berjauhan. Walaupun secara ideal lokasinya
berdekatan, lokasi yang berjauhan tidak menjadi masalah jika akses menuju dan dari
stasiun terlayani oleh angkutan umum dalam trayek, dan difasilitasi dengan halte ber-
shelter. Dengan adanya halte ber-shelter, penumpang kereta api akan dengan mudah
dan nyaman mengakses angkutan umum dalam trayek walaupun membawa barang yang
cukup banyak.
Namun pun demikian, gambaran aksesibilitas dari setiap stasiun di Kabupaten
Bandung adalah sebagaimana Tabel III-3 yang mana akses menuju angkutan penumpang
umum dari stasiun tidaklah dekat dan memakan waktu cukup lama. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa integrasi pelayanan antar moda masih belum baik, aksesibilitas
menuju stasiun masih buruk. Sementara dari Gambar III-11 dapat terlihat bahwa
penumpang naik turun kereta api di stasiun paling dominan menggunakan angkutan
umum, selain menggunakan sepeda motor.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-25
Hal ini sejatinya merupakan potensi peningkatan moda share angkutan umum, jika
para pengguna layanan angkutan umum difasilitasi dengan aksesibilitas yang
mempermudah tingkat koneksitas antara stasiun dan layanan angkutan umum berbasis
jalan.
Tabel III-3: Aksesibilitas Stasiun Kereta Api di Kabupaten Bandung
Stasiun Cicalengka
Fasilitas prasarana penghubung ke tempat peralihan moda Belum ada
Jarak menuju titik simpul terdekat 1 km
Waktu menuju titik simpul (rata-rata) 10 – 20 menit
Stasiun Haurpugur Fasilitas prasarana penghubung ke tempat peralihan moda Belum ada
Jarak menuju titik simpul terdekat 2 – 3 km
Waktu menuju titik simpul (rata-rata) 1 – 2 jam
Stasiun Rancaekek
Fasilitas prasarana penghubung ke tempat peralihan moda Belum ada
Jarak menuju titik simpul terdekat 2,5 km Waktu menuju titik simpul (rata-rata) 1 – 1,5 jam
Gambar III-11: Intermodality di Stasiun Rancaekek
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-26
Gambar III-12: Desire Line Penumpang Kereta Api
Sementara pemetaan sebaran penumpang kereta api di setiap stasiun adalah
sebagaimana terlihat dalam Gambar III-12. Menimbang jalur lintasan kereta api
membentang dari barat ke timur, maka penumpang cenderung menyebar ke utara dan
selatan. Sebaran penumpang ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi jaringan trayek
maupun jaringan dan kapasitas jalan di Kabupaten Bandung.
6. BIDANG ANGKUTAN BARANG
Sebagaimana pemetaan jaringan lintas angkutan barang di Gambar III-13, dapat
dilihat bahwa angkutan barang menggunakan akses Gerbang Toll Kopo, M. Toha dan
Buahbatu menuju dan beraktifitas di daerah-daerah berikut ini dalam wilayah Kabupaten
Bandung (mulai dari daerah dengan aktifitas tertinggi):
a. Majalaya, Ciparay dan sekitarnya.
b. Rancaekek dan Cicalengka.
c. Banjaran.
d. Soreang.
Salah satu yang sangat diperlukan adalah penetapan jaringan lintas angkutan
barang sebagai dasar pengendalian angkutan barang (berdasar kelas jalan dan
pewaktuan).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-27
Gambar III-13: Pemetaan Jaringan Lintas Angkutan Barang
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-28
F. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali faktor-faktor dari
DISHUB Kab. Bandung yang mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Faktor-faktor
dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut.
1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.
a. Penyeimbangan pelaksanaan tugas yang melekat dalam hal pemberian layanan
dan pembinaan keselamatan transportasi dengan tugas selaku pengelola PAD
Bidang Perhubungan.
b. Rendahnya kekuatan SDM DISHUB Kab. Bandung yang mana jumlah PTT dan PHL
(81,9%) jauh lebih besar dari jumlah PNS (18,1%). Sampai dengan 31 Desember
2013, hanya sebagian kecil SDM (17,57%) yang sudah mengenyam pendidikan
perguruan tinggi, walaupun meningkat dibanding Tahun 2012 (15,12%).
c. Tingkat ketersediaan unit pelayanan PKB yang hanya mencapai angka 33,33%
yaitu 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit pelayanan statis di kantor induk,
dan 1 (satu) unit pelayanan keliling dibanding jumlah kebutuhan optimal
sebanyak 6 (enam) unit pelayanan PKB.
d. Luas lahan dasar, luasan operasional terminal, fasilitas utama maupun pendukung
di terminal yang ada di Kabupaten Bandung (seluruhnya Tipe B) masih jauh di
bawah standar, dan belum secara representative memadai serta mampu
melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya. Selebihnya masih
terdapat terminal yang dibangun di atas lahan milik non-Pemkab Bandung yang
berdampak pada kinerja pengembangan dan pengelolaan terminal.
Pengembangan terminal tipe C menjadi salah satu hal yang mendesak untuk
dikembangkan menimbang aturan dalam UU 22/2009 terkait pangkal hulu
lintasan trayek.
e. Indikator yang digunakan dalam Perubahan Renstra 2010 – 2015, berbeda dengan
indikator dalam Renstra 2006 – 2010 dan Renstra 2010 – 2015, menyesuaikan
indikator SPM Bidang Perhubungan menindaklanjuti Permen Perhubungan Nomor
PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Permen Perhubungan Nomor
PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-29
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
f. Kekuatan (strengths) yang dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung di antaranya:
Tugas dan fungsi luas dalam hal perencanaan dan manajemen angkutan,
pembinaan angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek, serta
kendaraan tidak bermotor.
Tugas fungsi penyuluhan menjadi gerbang pembangunan SDM di lingkungan
internal DISHUB dan lingkungan eksternal (masyarakat luas) yang tertib dan
menjaga keselamatan lalu lintas.
g. Kelemahan (weaknesses) yang dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung di antaranya:
UU 22/2009 belum secara menyeluruh ditindaklanjuti dengan peraturan
perundangan di bawahnya.
Keterbatasan SDM secara kualitatif (non-kuantitatif).
h. Peluang (opportunities) yang dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung di antaranya:
Pemahaman global dan nasional tentang peran penting angkutan umum
dalam pengembangan sustainable transport system serta transit oriented
development.
Operasional angkutan umum di lapangan masih cukup potensial (berdasar
realisasi PAD Retribusi Terminal yang cukup baik).
Bangkitan kebutuhan angkutan taksi mulai ada di Kabupaten Bandung.
Pertumbuhan kegiatan pariwisata di Kabupaten Bandung yang mendorong
perkembangan angkutan pariwisata.
Geliat Jaringan Logistik dan Angkutan Barang.
Pemahaman global dan nasional tentang global warming dan climate change
merupakan peluang bagi peningkatan peran Bidang Teknik Keselamatan di
masa depan dalam hal uji emisi gas buang.
Jumlah kendaraan yang terus meningkat drastis merupakan potensi PAD PKB.
i. Hambatan dan tantangan (threaths and challenges) yang dimiliki oleh DISHUB
Kab. Bandung di antaranya:
Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem transportasi
berkelanjutan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-30
Belum terciptanya koordinasi yang baik antar SKPD untuk pengembangan
transit oriented development sebagai salah satu bagian inti daripada
pembangunan yang berkelanjutan.
Kebutuhan angkutan yang tinggi direspon kurang tepat (meningkatnya jumlah
dan lokasi sebaran ojeg, serta penggunaan kendaraan pribadi, sementara
okupansi angkutan umum semakin menurun).
Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak beroperasi di
kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan.
Klasifikasi perbengkelan di Kabupaten Bandung masih terbatas pada bengkel
terdaftar, belum ada bengkel tertunjuk (ditunjuk untuk melaksanakan
perbaikan kendaraan agar memenuhi syarat teknis laik jalan) maupun bengkel
pelaksana (bengkel yang mendapat izin sebagai pelaksana uji emisi
kendaraan).
j. Faktor yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelayanan DISHUB Kab.
Bandung adalah fungsi bidang lalu lintas dalam hal manajemen dan rekayasa lalu
lintas yang beririsan dengan tugas fungsi Kepolisian. Selain itu, luas wilayah
Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha juga merupakan peluang maupun tantangan
dalam menciptakan pelayanan angkutan yang optimal.
2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian
Perhubungan.
a. Visi “pelayanan transportasi yang handal (aman, selamat, nyaman, tepat waktu,
terpelihara, mencukupi kebutuhan), berdaya saing (efisien, harga terjangkau,
ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri
dan produktif) dan memberikan nilai tambah (mampu mendorong pertumbuhan
produksi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan
distribusi barang, memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat
dari kelancaran pelayanan transportasi)” merupakan faktor pendorong eksternal
yang kuat sebagai motivasi dan arahan ideal sistem transportasi di Kabupaten
Bandung.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-31
b. Upaya bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi
menuju kondisi zero to accident membutuhkan peran serta yang baik di antara
stakeholders.
c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
terutama aksesibilitas di kawasan pedesaan, sebagai misi yang sejalan dengan
adalah visi dan misi Bupati Bandung terkait pemantapan pembangunan pedesaan.
f. Urgensitas pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan masih
dibayangi oleh berbagai tantangan dan hambatan yang sangat besar dari
lingkungan internal maupun eksternal. Keterbatasan kapasitas dan kualitas
layanan angkutan penumpang umum yang mengakibatkan trend alih moda ke
angkutan pribadi yang mengakibatkan inefisiensi mobilitas manusia.
d. Dilematis penciptaan good governance dalam sistem perencanaan yang
mengusung demokratisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.
Dilematis antara sisi positif dan negatif sistem perencanaan tersebut adalah
bahwa di titik-titik tertentu sebagian paradigma top-down dan sentaralisasi masih
perlu diaplikasikan.
g. Pengurangan backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi sangat
tergantung pada SKPD lain yang berwenang dalam pembangunan insfrastruktur
terutama jalan, baik di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, maupun
Pemerintah Pusat.
h. Kabupaten Bandung belum memiliki simpul distribusi barang (terminal barang)
sehingga mobilitas barang dan jasa menjadi inefisien.
i. Sistem kepengusahaan angkutan umum di Indonesia sepenuhnya diserahkan
kepada swasta yang tentunya bersifat profit oriented. Sementara penyediaan
angkutan umum lebih bersifat kepada service oriented dan yang memiliki
orientasi pelayanan adalah pemerintah, bukan swasta.
j. Pelaksanaan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung terkait pelaksanaan uji emisi gas
buang sebagai bagian dari pelayanan terpadu Sabilulungan menjadi salah satu
faktor pendorong untuk pencapaian sasaran penanganan dampak polusi udara di
wilayah perkotaan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-32
l. Salah satu hambatan dan tantangan perencanaan transportasi perkotaan yang
terpadu dengan pengembangan wilayah serta yang mengantisipasi
perkembangan permintaan pelayanan, adalah keterlibatan multi stakeholders
yang menuntut koordinasi intensif (walaupun seharusnya intensitas koordinasi
yang dibutuhkan tidak menjadi faktor penghambat, tetapi merupakan
konsekwensi kelembagaan yang harus tersolusikan).
g. Salah satu implementasi SPM Bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung per
Tahun 2014 adalah pelaksanaan kegiatan peningkatan keselamatan dan
keamanan sarana pelayanan ASDP.
h. Forum LLAJ Kabupaten Bandung ditargetkan mampu mewujudkan tata cara dan
konsep pembinaan transportasi perkotaan yang dapat dipahami seluruh
pengguna jasa transportasi.
i. Program Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Bina Sistem Transportasi
Perkotaan serta Pemprov. Jawa Barat melalui DISHUB dan BAPPEDA untuk
mengembangkan angkutan massal di wilayah Bandung Raya atau BMA menjadi
pendorong sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
transportasi perkotaan berbasis angkutan massal.
3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.
a. Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan di Kabupaten Bandung
diperlukan agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera
membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan
massal.
b. Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan
pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor perlu
ditindaklanjuti dengan penetapan target pembangunan secara kuantitatif.
c. Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang
representative serta pengembangan terminal barang perlu digarisbawahi sebagai
salah satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung.
d. Pengembangan Terminal Terpadu Alamendah perlu ditetapkan sebagai salah satu
rencana penggunaan ruang transportasi untuk mitigasi daerah rawan kecelakaan,
rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-33
e. Aplikasi transit oriented development melalui penetapan kriteria jenis tata guna
lahan, jenis permukiman, serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki
pada radius layanan optimal angkutan umum harus ditetapkan sebagai salah satu
program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung.
4. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten
Bandung.
a. Rekomendasi Awal Perencanaan Sistem Transportasi Darat.
1) Pembangunan jalan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama
pengembangan jalan yang menghubungkan langsung wilayah barat ke timur.
2) Peningkatan kapasitas ruas Jalan Kopo.
3) Mengembangkan sistem angkutan massal yang mencakup daerah demand
perjalanan.
4) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal
dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan
trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung.
5) Peningkatan ruas jalan Majalaya – Gedebage di mana terdapat potensi
industri.
Gambar III-14: Ruas Jalan Majalaya – Gedebage
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-34
b. Rekomendasi Awal Rekayasa Lalu Lintas
1) Manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di sepanjang ruas Jalan Kopo –
Soreang.
2) Peningkatan kecepatan jalan arteri untuk meningkatkan LoS.
3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang
perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan.
4) Perlunya peningkatan jenis pengendalian simpang menjadi APILL (alat
pengendali isyarat lalu lintas, atau traffic light) untuk Simpang Siliwangi,
Palasari dan Andir.
5) Penertiban pedagang kaki lima di sekitar simpang alun-alun.
6) Penertiban gerakan membelok dan hambatan samping di Simpang Bundaran
Tugu Soreang.
c. Rekomendasi Awal Angkutan Umum.
1) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal
dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan
trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung.
2) Peningkatan manajemen operasional angkutan umum.
3) Perbaikan terminal dan halte.
4) Perencanaan angkutan massal yang menghubungkan Soreang – Banjaran –
Majalaya, serta angkutan massal pada jaringan trayek AKDP yang melayani
keempat koridor utama di wilayah Kabupaten Bandung.
5) Pengembangan pelayanan angkutan taksi dan wisata.
d. Keselamatan
1) Manajemen lalu lintas untuk menekan jumlah korban kecelakaan yang
dikarenakan faktor perilaku manusia.
2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang
perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 III-35
e. Multimoda
1) Menyediakan angkutan pemadu moda di simpul transportasi, khususnya
stasiun.
2) Perencanaan jaringan trayek yang dapat melayani stasiun.
3) Menyediakan fasilitas integrasi moda baik secara fisik, jadwal, informasi serta
tiket yang terpadu.
4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sesuai dengan kelas jalan.
5) Perencanaan terminal terpadu untuk meningkatkan kemudahan integrasi
moda.
6) Menetapkan rute lalu lintas untuk angkutan barang yang memasuki
Kabupaten Bandung atau membangun suatu kawasan perindustrian sehingga
tidak merusak jalan yang tidak seharusnya dilalui angkutan barang.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 IV-1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DISHUB Kab.
Bandung, tujuan, strategi, kebijakan, tujuan serta sasaran jangka menengah yang ingin
dicapai.
A. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Visi DISHUB Kab. Bandung dalam Renstra 2010 – 2015 adalah “Terciptanya Sistem
Perhubungan yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar, Terpadu, Berkualitas, Maju, Efektif
dan Efisien”. Memperhatikan Visi Bupati Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung
yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan
Lingkungan” serta Visi Kementerian Perhubungan “Terwujudnya Pelayanan Transportasi
yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”, maka dirasakan perlu untuk
merevisi visi DISHUB Kab. Bandung dalam Perubahan Renstra ini.
Rumusan visi dalam Perubahan Renstra 2010 – 2015 memiliki keterkaitan dengan
visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung, dengan menindaklanjuti hasil analisis isu-isu
strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Visi ini merupakan rumusan tentang
wujud nyata kondisi, keadaan dan impian DISHUB Kab. Bandung di Tahun 2015 dengan
menggunakan bahasa yang singkat, lugas dan jelas.
Menindaklanjuti hal tersebut di atas, visi baru DISHUB Kab. Bandung adalah
“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan
Lingkungan”. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-
pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya sebagaimana Tabel IV-1.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 IV-2
Tabel IV-1: Perumusan Penjelasan Visi Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2010 – 2015
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
Pelayanan Perhubungan Sebagaimana Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa pelayanan perhubungan meliputi bidang transportasi darat dan sebagian bidang komunikasi dan informatika
Handal Penyelenggaraan perhubungan yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung (accessibility)
Berdaya Saing Penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif
Berwawasan Lingkungan Penyelenggaraan perhubungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis sustainable transport system untuk keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan
Memperhatikan fungsi Kabupaten Bandung bagi Kota Bandung selaku Ibukota
Provinsi Jawa Barat, memperhatikan intensitas kegiatan di dalam dan di wilayah
perbatasan kota wilayah Bandung Metropolitan Area, pertumbuhan wilayah
perkotaannya, isu strataegis lokal, regional, nasional dan isu strategis global,
bahwasanya sistem transportasi sangat berperan besar sebagai tulang belakang
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, yang dituntut dapat tetap mengusung
kesetaraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sistem transportasi di
Kabupaten Bandung dituntut untuk memiliki keunggulan yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi, memberikan kehandalan layanan transportasi bagi penyedia
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 IV-3
jasa layanan maupun penggunanya, serta menjaga kesejahteraan hidup penduduk
Kabupaten Bandung secara berkelanjutan dan lestari.
Isu-isu strategis bidang perhubungan dan/atau transportasi terkait masalah
kemacetan serta potensi peran angkutan penumpang umum massal sebagai salah satu
solusinya; persilangan kepentingan antara mobilitas dengan aksesibilitas, pertumbuhan
ekonomi dengan kesetaraan sosial maupun kelestarian lingkungan; pentingnya integrasi
antara perencanaan sistem transportasi dengan pengendalian tata guna lahan;
pentingnya urban design yang mendorong sistem transportasi yang ramah lingkungan;
menggarisbawahi bahwasanya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung
adalah peningkatan aksesibilitas transportasi melalui penyediaan layanan angkutan
umum yang handal, pengembangan manajamen rekayasa lalu lintas dan angkutan,
mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, serta menjamin
keselamatan, keamanan dan kenyamanan sistem transportasi di Kota Bandung.
Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi DISHUB Kab. Bandung adalah sebagaimana tertuang di dalam 5 (lima)
Misi DISHUB Kab. Bandung.
Misi Pertama: “Mengembangkan sistem perhubungan yang handal”.
Misi Kedua: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan
perhubungan”.
Misi Ketiga: “Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan”.
Misi Keempat: “Mengoptimalkan peran serta stakeholders dalam pengembangan sistem
perhubungan”.
Misi Kelima: “Memantapkan fungsi pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian
sistem perhubungan”.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 IV-4
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISHUB KAB. BANDUNG
Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis stratejik, tujuan instansi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran
instansi merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan
yang lebih spesifik dan terukur dibanding tujuan. Memahami konsep tersebut, rumusan
pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kab. Bandung 2010 –
2015 beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel IV-2. Angka
kinerja untuk Tahun 2011 s.d. 2013 merupakan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan.
Sementara angka kinerja untuk Tahun 2014 dan 2015 merupakan kinerja yang
ditargetkan.
Indikator kinerja sasaran pada Perubahan Renstra ini berbeda dengan Renstra
DISHUB Kab. Bandung 2010 – 2015, dikarenakan menyesuaikan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015, yang mengadopsi penetapan SPM
Bidang Perhubungan menindaklanjuti Permen Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota serta Permen Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra ini adalah strategi dan kebijakan
DISHUB Kab. Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang
selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
Perubahan RPJMD. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Tabel IV-3 merangkum strategi dan kebijakan untuk
mencapai sasaran sesuai target indikator yang ditetapkan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 IV-5
Tabel IV-2: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52%
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:15
Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57%
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 7,70%
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,35
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,84
LoS D
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 539
kasus/th 461
kasus/th 429
kasus/th 248
kasus/th 248
kasus/th
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%
Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
95,84% 92,03% 88,22% 100,00% 100,00%
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang Perhubungan 88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00%
Mengembangkan pembinaan sistem angkutan sungai & danau
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika
Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00%
Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan
Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00%
Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 97,64% 90,01% 98,87% 85,00% 85,00%
Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08
tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal
(seandainya datanya benar)
Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake
jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya
benar)
Commented [i3]: Bab III laptah hal 28
Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada
Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian
100,05 average
Commented [i6]: laptah hasil prog cakir
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 IV-6
Tabel IV-3 Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2010 – 2015
No Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
1
Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
Perencanaan jaringan trayek yang merespon kebutuhan
Memantapkan fungsi PAD sebagai alat pengendalian jaringan trayek
Sistem perencanaan angkutan dengan prinsip sustainable transport system dan transit oriented development
Akurasi data perizinan trayek
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
Penetapan standar operasional angkutan umum
Monitoring, evaluasi dan pengendalian layanan jasa angkutan umum
Pengendalian layanan melalui prosedur administratif
2
Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Inventarisasi kantung-kantung penumpang
Perencanaan titik-titik halte dengan walkable distance
Integrasi manajemen rekayasa lalu lintas dengan manajemen angkutan jalan
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Perencanaan kebutuhan terminal penumpang (jumlah, lokasi, kapasitas, lay out dan fasilitas)
Perencanaan kebutuhan pemeliharaan terminal
Optimalisasi sumber daya yang dimiliki (lahan terminal)
3
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
Penetapan prioritas daerah rawan kemacetan dan kecelakaan
Integrasi teknokratik analysis dan bottom up planning
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)
Perencanaan, koordinasi antara stakeholders, implementasi nyata
Integrasi manajemen dan rekayasa LLAJ (stakeholders, perencanaan tata ruang dengan transportasi, mobilitas dengan aksesibilitas)
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
Penyuluhan disiplin berlalu lintas dan mengunakan angkutan kepada pengguna jalan
Optimalisasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Koordinasi dengan Kepolisian RI
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 IV-7
No Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
4 Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
Perencanaan kebutuhan unit pelayanan PKB (jenis, jumlah dan lokasi)
Perencanaan kebutuhan pemeliharaan unit pelayanan PKB
Optimalisasi sumber daya yang dimiliki (unit pelayanan PKB)
5 Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
Memantapkan fungsi PAD sebagai alat pengendalian keselamatan angkutan jalan
Memaksimalkan kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan
Pengendalian keselamatan angkutan jalan melalui prosedur administratif
6 Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
Monitoring dan evaluasi realisasi target PAD
Pengecekan silang data output dan rupiah Intensifikasi dan ekstensifikasi
7
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung.
Penetapan standar keselamatan angkutan sungai dan danau
Sosialisasi keselamatan angkutan sungai dan danau
Pengendalian keselamatan angkutan sungai dan danau melalui prosedur administratif
8
Persentase Tingkat Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
Penyusunan perangkat pengendalian komunikasi dan informasi
Pengendalian komunikasi dan informasi melalui prosedur administratif
9
Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
Optimalisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pembinaan SDM
10 Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
Optimalisasi program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pembinaan SDM
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam Bab V dikemukakan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan
indikatif untuk mencapai target sasaran yang diindikasikan. Mengingat bahwa dokumen
ini adalah Perubahan Renstra, maka terdapat beberapa hal yang harus digarisbawahi
sebagai berikut:
1. Target kinerja program dan kegiatan yang dicantumkan untuk Tahun 2011 s.d. 2013
adalah realisasi target kinerja, dengan indikator yang disesuaikan kepada Perubahan
RPJMD.
2. Kerangka pendanaan indikatif yang dicantumkan untuk Tahun 2011 s.d. 2013 adalah
anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Tahun
2011.
3. Target kinerja program dan kegiatan Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.
4. Kerangka pendanaan indikatif untuk Tahun 2014 adalah berdasarkan hasil evaluasi
gubernur terhadap RKA Tahun 2014.
5. Kerangka pendanaan indikatif untuk Tahun 2015 adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Perubahan RPJMD.
Menimbang bahwa untuk mencapai satu tujuan dan satu sasaran yang ditargetkan,
boleh jadi harus diwujudkan melalui lebih dari satu jenis kegiatan dalam program yang
berbeda ataupun program yang sama, maka tabel rencana program dan kegiatan dalam
rangka pencapaian sasaran sebagaimana indikator yang ditetapkan, dituangkan ke dalam
2 (dua) tabel. Tabel V-1 menyajikan jenis program dan kegiatan untuk mencapai suatu
tujuan dan sasaran. Indikator kinerja program (outcome) adalah sama dengan indikator
sasaran. Sementara pendanaan indikatif yang berorientasi pada setiap jenis kegiatan dan
program disajikan di dalam Tabel V-2, berikut indikator kinerja output dan outcome
kegiatan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-2
Tabel V-1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Kelompok Sasaran
SKPD: DISHUB Kab. Bandung
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kodering Program
Program dan Kegiatan
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
1.07.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
1.07.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
1.07.15
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
1.07.16 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-3
Tabel V-1 (lanjutan)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kodering Program
Program dan Kegiatan
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Pengadaan marka jalan
Pengadaan pagar pengaman jalan
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)
1.07.15
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
1.07.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
1.07.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 1.25.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-4
Tabel V-1 (lanjutan)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kodering Program
Program dan Kegiatan
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
1.07.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
1.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
1.07.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 1.20.17 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Mengembangkan pembinaan sistem angkutan sungai & danau
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika
Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-5
Tabel V-1 (lanjutan)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kodering Program Program dan Kegiatan
Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan
Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
1.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
1.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-6
Tabel V-2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
SKPD: DISHUB Kab. Bandung
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-7
Memperhatikan Tabel V-2 di atas, dapat ditelaah bahwa terdapat beberapa
perbedaan antara ketetapan dalam RKPD 2014 (perkiraan maju untuk Tahun 2015),
dengan revisi RPJMD, dan dengan kebutuhan Renja SKPD 2015 menindaklanjuti sasaran
Rancangan Awal RKPD 2015 maupun DPA 2014. Perbedaan-perbedaan dalam Tabel V-2
adalah terangkum sebagai berikut:
1. Jumlah pagu indikatif belanja langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015
ditetapkan dalam revisi RPJMD adalah sebesar Rp. 13.298.761.000,-. Sementara
berdasar analisis kebutuhan Renja SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014
maupun sasaran RKPD 2015 (mengendalikan kemacetan di empat koridor utama
dalam wilayah Kabupaten Bandung), bahwa Tahun 2015 DISHUB Kab. Bandung
membutuhkan anggaran sebesar Rp. 17.524.000.000,-.
2. Perbedaan pagu indikatif di Tahun 2015 (Rp. 4.225.239.000,-) ditargetkan untuk
meningkatkan capaian indikator sebagai berikut:
a. VCR 0,84 LoS D menjadi VCR 0,74 LoS C; menindaklanjuti salah satu sasaran
dalam Rancangan Awal RKPD 2015 terkait pembangunan infrastruktur yaitu
pengendalian kemacetan di 4 (empat) koridor utama dalam wilayah Kabupaten
Bandung.
b. Peningkatan jumlah pengguna angkutan penumpang umum yang merupakan
penentu IKK (indikator kinerja kunci), yaitu nisbah jumlah layanan angkutan
terhadap jumlah penumpang dari 1:15 menjadi 1:54.
c. Peningkatan salah satu capaian indikator SPM Bidang Perhubungan, yaitu
ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) per populasi 4000 (empat
ribu) kendaraan wajib uji, dari 2 (dua) unit atau 33,33% menjadi 3 (tiga) unit atau
50%. Adapun kebutuhan unit PKB di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 6
(enam) unit.
d. Peningkatan SPM sebagaimana tersebut pada poin c, akan mendukung
ketercapaian target PAD dan tercapainya pemenuhan standar keselamatan bagi
di Kabupaten Bandung (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan
pengujian kendaraan bermotor), yang juga merupakan indikator kinerja program
Bidang Perhubungan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-8
3. Beberapa kegiatan di Tahun 2015 yang dianalisa perlu untuk dirubah output maupun
pagu indikatifnya daripada Revisi RPJMD adalah:
a. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran.
Revisi RPJMD: Rp. 221.400.000,- (belum mengalokasikan anggaran untuk
tenaga security, pengamanan barang quasi dan bahan baku pengujian, serta
barang berharga lainnya).
DPA 2014: Rp. 519.600.000,- (sudah mengalokasikan anggaran tenaga
security).
Kebutuhan 2015: Rp. 520.000.000,-.
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Revisi RPJMD: Nihil.
Kebutuhan 2015: Rp. 135.000.000,- (menindaklanjuti rehabilitasi berat
gedung kantor Tahap I di Tahun 2014, memerlukan pengadaan interior kantor
di Tahun 2015).
c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur.
Revisi RPJMD: Rp. 50.000.000,-.
2015: dihilangkan, diakumulasikan pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor pada poin b di atas.
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
Revisi RPJMD: Rp. 60.000.000,-.
2015: dihilangkan, diakumulasikan pada kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat
Gedung Kantor.
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
Revisi RPJMD: Rp. 634.500.000,-.
Kebutuhan 2015: Rp. 650.000.000,- (penyesuaian kebutuhan BBM kendaraan
PATWAL di Tahun 2015 dengan harga pertamax dan Keputusan Bupati
Bandung Nomor 027/Kep.516-Pemb/2013 Tanggal 1 November 2013 Tentang
Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-9
f. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Revisi RPJMD: Rp. 100.000.000,- (belum mengalokasikan anggaran Forum
SKPD untuk penyusunan Renja dan Renstra serta pemantapan analisis data
capaian kinerja sebagai bahan penyusunan LAKIP).
DPA 2014: Rp. 131.794.900,- (sudah mengakomodir Forum SKPD Penyusunan
Renja 2015).
Kebutuhan 2015: Rp. 150.000.000,- (mengakomodir kebutuhan anggaran
Forum SKPD Penyusunan Renstra 2015 – 2020, Forum SKPD Penyusunan
Renja 2016, serta pemantapan analisis data capaian kinerja sebagai bahan
penyusunan LAKIP 2014).
g. Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan.
Revisi RPJMD: Nihil.
Kebutuhan 2015: Rp. 400.000.000,- (penyusunan MoU stakeholders untuk
penurunan angka kemacetan, peningkatan LoS di Tahun 2015 sesuai sasaran
RKPD 2015).
h. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
Revisi RPJMD: Rp. 218.861.000,-.
DPA 2014: Rp. 218.861.400,- (sewa terminal dengan sistem bagi hasil retribusi
terminal kepada lima pemilik lahan terminal selama satu tahun).
Kebutuhan 2015: Rp. 500.000.000,- (Output 1: sewa terminal Tahun 2015
dianggarkan naik 10% dari Tahun 2014, berdasar trend peningkatan target
retribusi terminal. Output 2: kajian kebutuhan jumlah dan lokasi terminal,
menindaklanjuti Sidang Kelompok Forum SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun
2014 serta isu relokasi terminal dan pasar di Kabupaten Bandung).
i. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan.
Revisi RPJMD: Rp. 250.000.000,-.
DPA 2014: Rp. 75.000.000,-.
2015: Rp. 75.000.000,- (penurunan volume menyesuaikan dengan evaluasi
Tahun 2013 dan DPA Tahun 2014).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 V-10
j. Kegiatan Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
Revisi RPJMD: Rp. 220.000.000,- (pengadaan alat automatic traffic counter).
2015: Nihil, pengalihan anggaran untuk output kegiatan lain dalam rangka
untuk peningkatan LoS menindaklanjuti item Sasaran RKPD 2015, serta
pengadaan alat automatic traffic counter ditunda menunggu hasil kalibrasi
alat sebelumnya di Tahun 2014.
k. Kegiatan Pembangunan Balai PKB.
Revisi RPJMD: Rp. 200.000.000,- (tidak mencukupi untuk pembangunan balai
pengujian kendaraan bermotor).
Pagu Indikatif 2015 dalam RKPD 2014: Rp. 200.000.000,- (direncanakan untuk
FS Balai PKB di Cileunyi, dengan asumsi pembangunan Balai PKB di Baleendah
diakomodir dalam DPA 2014, tapi dalam DPA 2014 akhirnya tidak dapat
diakomodir).
Kebutuhan 2015: Rp. 3.500.000.000,- (Pembangunan Balai PKB Baleendah dan
alat uji portable).
l. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.
Revisi RPJMD: Rp. 100.000.000,- (pelaksanaan uji petik angkutan lebaran dan
PKB di DISHUB Kab. Bandung).
Kebutuhan 2015: Rp. 250.000.000,- (penambahan output kegiatan berupa
penetapan kawasan wajib lulus uji emisi dan sosialisasi, tindaklanjut
penyusunan kajian kawasan wajib lulus uji emisi di Tahun 2014).
m. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi.
Revisi RPJMD: Rp. 50.000.000,- (pendataan tingkat pelayanan jasa pos
dan/atau titipan; pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi
bersama).
Kebutuhan 2015: Rp. 150.000.000,- (pengalihan output pengawasan menara
telekomunikasi bersama menjadi penyusunan kajian fiber optic untuk
telekomunikasi).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 VI-1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJMD
Bab VI mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DISHUB Kab. Bandung dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD. Indikator dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel VI-1 berikut ini.
Adapun kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diusulkan untuk
ditingkatkan melalui penambahan pagu indikatif di Tahun 2015 dari pagu indikatif dalam
Revisi RPJMD adalah sebagaimana cell dalam Tabel VI-1 dengan warna biru.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 VI-2
Tabel VI-1: Indikator Kinerja SKPD DISHUB Kab. Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Sasaran
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
RPJMD Tahun 0 (2010)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2011 (Tahun 1)
2012 (Tahun 2)
2013 (Tahun 3)
2014 (Tahun 4)
2015 Revisi
RPJMD (Tahun 5)
2015 Analisis
Kebutuhan (Tahun 5)
Revisi RPJMD
Analisis Kebutuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52%
2 Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:12 1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:15 1:54 1:15 1:54
3 Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0,37% 0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57%
4 Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
0,35% 1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70%
6 VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84 LoS
D VCR 0,84
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,35
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,74
LoS C VCR 0,84
LoS D VCR 0,74
LoS C
7 Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 330 kasus/th 539
kasus/th 461
kasus/th 429
kasus/th 248
kasus/th 248
kasus/th 248
kasus/th 248
kasus/th 248
kasus/th
8 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00% 33,33% 50,00%
9 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
99,83% 95,84% 92,03% 88,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
10 Capaian target PAD Bidang Perhubungan 68,65% 88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
12 Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 40,00% 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%
13 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
50,00% 50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
14 Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 75,00% 97,64% 90,01% 98,87% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08
tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal
(seandainya datanya benar)
Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya
benar)
Commented [i3]: Bab III laptah hal 28
Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada
Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian
100,05 average
Commented [i6]: laptah hasil prog cakir
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan publik
bidang perhubungan
50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00%
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00% 95,00%
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi
Penggunaan pesawat telephone,
media massa dan alat
komunikasi untuk 1 tahun
51.000.000
100 buah materai Rp. 3000; 102
buah materai Rp. 6000; 12 bulan
biaya repeater 12 bulan biaya wi-
fi 51.912.000
• 100 buah materai Rp. 3000,-
• 102 buah materai Rp. 6000,-
• 12 bulan biaya repeater
• 12 bulan biaya wi-fi
51.912.000
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi dan informasi
berupa: repeater selama 12
bulan dan wi-fi selama 12 bulan,
perluasan jaringan wi-fi
sebanyak 1 titik
51.912.000 Penyediaan jasa komunikasi dan
sumber daya lainnya 55.000.000
Penyediaan jasa komunikasi dan
sumber daya lainnya 261.736.000 Kantor Induk
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa administrasi
keuanganPemutakhiran data keuangan 29.088.000
12 bulan honorarium Non PNS
(operator komputer)
620 jam lembur PNS untuk
penyelesaian dokumen
keuangan SKPD 23.697.000
• 4 OB Operator website portal
DISHUB
• 1 OB Operator SIMAPU
• 3 OB Asisten Operator SIMDA
Keuangan dan E-Monev
• 2 OB Operator SIM PKB
• 390 Jam Lembur
24.906.000
Terpenuhinya kebutuhan
pelaksanaan standar akuntansi
publik berupa operator SIMDA
sebanyak 10 OB, pengadaan
materai sebanyak 100 buah,
pengadaan cek sebanyak 5 buku,
dan kebutuhan penggandaan
sebanyak Rp. 2,1 juta
18.000.000 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 35.000.000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan 130.691.000 Kantor Induk
Penyediaan jasa kebersihan
kantorTersedianya jasa kebersihan
Tersedianya jasa kebersihan
untuk 1 tahun 29.415.000
4 orang x 12 bulan Petugas
Kebersihan, tersedianya
kebutuhan peralatan kebersihan
dan bahan pembersih untuk 1
tahun 26.473.500
• 60 OB Honor petugas
Kebersihan
• 1 Paket Peraatan Kebersihan
dan Bahan pembersih
• 1 Buah vacum wash
• 1 Set Perlengkapan Peralatan
Dapur)
44.835.000
Tersedianya alat kebersihan
sebanyak 28 item dan petugas
kebersihan sebanyak 60 OB
43.200.000 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 45.000.000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor 188.923.500 Kantor Induk
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja 13.725.000
Pemeliharaan 9 unit mesin tik
dan 2 unit mesin potong rumput.
Perbaikan 20 unit komputer, 8
unit printer dan 2 unit AC
14.100.000
• Pemeliharaan 8 unit mesin tik
• Pemeliharaan 2 unit mesin
potong rumput.
• Perbaikan 20 unit komputer
• Perbaikan 2 unit AC
• Perbaikan 7 unit printer
• Perbaikan 1 Unit Tester Emisi
24.080.000 Pemeliharaan 6 item alat kerja 27.100.000 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 30.000.000
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 109.005.000
Kantor Induk,
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantor
untuk 1 tahun 47.900.000
Tersedianya kebutuhan alat tulis
kantor untuk 1 tahun 39.565.000
Kebutuhan alat tulis kantor
untuk 1 tahun 45.756.500
Tersedianya alat tulis kantor
untuk 1 tahun 48.500.000 Penyediaan alat tulis kantor 55.000.000 Penyediaan alat tulis kantor 236.721.500
Kantor Induk,
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan
quasi, non quasi, bahan baku
pengujian dan belanja
penggandaan untuk 1 tahun
889.019.350
Tersedianya kebutuhan barang
cetakan non quasi, barang
cetakan quasi, dan bahan baku
pengujian kendaraan bermotor
(buk uji, stiker, tanda uji) serta
kebutuhan penggandaan untuk
1 tahun pelayanan
1.363.236.890
1Paket Cetakan non quasi;
46.132 Set stiker tanda samping
uji; 6.321 Buku uji; 19.790 Stiker
uji emisi gas buang; 70.000
Lembar karcis TPR Rp. 1.500;
297.000 Lembar karcis TPR Rp.
1.000; 2.104.200 Lembar karcis
TPR Rp. 500; 3.000 Lembar karcis
toilet Rp. 1.000; 13.000 Lembar
karcis toilet Rp. 500; 1.000
Lembar karcis usaha penunjang
Rp. 3000; 219.000 Lembar karcis
parkir Rp. 350; 596.000 Lembar
karcis parkir Rp. 500; 305.000
Lembar karcis parkir Rp. 1.200;
27.000 Lembar karcis parkir Rp.
1.500; 21.000 Lembar karcis
parkir Rp. 2.000; Belanja
Penggandaan Rp. 13.086.150
1.213.191.150
Tersedianya kebutuhan belanja
penggandaan untuk 1 tahun Rp.
9.057.000; cetakan non quasi
sebanyak 49 item, tand auji dan
stiker tanda samping 50.092 set,
buku uji 4.000 jilid, stiker uji
emisi gas buang 1.376 lembar,
cetakan quasi retribusi terminal
2.600.000 lembar, cetakan quasi
retribusi usaha penunjang
terminal 17.000 lembar, cetakan
quasi retrbusi parkir 1.351.500
lembar
1.156.875.100
Penyediaan barang cetakan
quasi, cetakan non quasi, bahan
baku pengujian, dan belanja
penggandaan untuk 1 tahun
1.410.000.000
Penyediaan barang cetakan
quasi, cetakan non quasi, bahan
baku pengujian, dan belanja
penggandaan
6.032.322.490
Kantor Induk,
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan untuk 1 tahun 19.655.000
Terpenuhinya kebutuhan alat
listrik/penerangan bangunan
kantor selama 1 tahun
17.824.500
• Kebutuhan alat listrik dan
elektronik untuk 1 tahun (DPPA :
penambahan pengadaan lampu
penerangan halaman kantor)
18.480.600
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik, elektronik dan
penerangan untuk 1 tahun
6.800.000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
5.000.000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
67.760.100
Kantor Induk,
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Pengadaan 2 unit PC, 1 unit
projector, 1 unit kamera digital,
1 unit handycam
84.282.000
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor berupa 4
unit PC, 1 unit laptop, 3 unit
printer, 1 unit kamera digital, 3
unit pengeras suara dan 1 set
Perangkat Repeater
136.130.000
• 1 Unit AC
• 2 Unit PC Core i3
• 2 Unit Laptop
• 1 Unit printer desk jet
• 1 Set Projector permanen 3000
lumens
• 1 Faximili
• 8 Set pesawat RIG (DPPA
penambahan Set alat pemadam
kebakaran, 1 unit printer dot
matriks, 1 set sound system)
146.600.000
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kerja berupa 6
buah UPS, 4 unit PC, 2 unit
laptop, 5 unit printer, 1 buah
kamera DSLR , 3 unit radio
70.335.000 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 45.000.000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 482.347.000
Kantor Induk,
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
2.835.000.000 12.431.728.963
1.07.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2.039.231.850 2.512.617.890 2.503.197.123 2.541.682.100
Kodering
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan
Analisis
Kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan)Lokasi2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015
menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015
dan Forum SKPD 2014)
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kodering
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan
Analisis
Kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan)Lokasi2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015
menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015
dan Forum SKPD 2014)
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan
majalah untuk 1 tahun, CD
interaktif, DVD profil dan booklet
24.850.000
Tersedianya kebutuhan bahan
bacaan (media cetak, peta dan
CD interaktif)
84.217.000
• 12 Bulan belanja surat
kabar/majalah
• 800 Booklet DISHUB
• 1 Set display informasi
• 1 Set miniatur APILL
86.016.000
Tersedianya bahan bacaan untuk
12 bulan, dan 1 paket buku
peraturan perundang-undangan
25.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 25.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 245.083.000 Kantor Induk
Penyediaan bahan logistik
kantorTersedianya bahan logistik kantor N/A - N/A - N/A -
Tersedianya 1 paket database
kepegawaian, dan 16 OB
operator database kepegawaian
50.000.000 N/A - Penyediaan bahan logistik
kantor 50.000.000 Kantor Induk
Penyediaan makanan dan
minuman
Terpenuhinya belanja makanan dan
minuman
Mamin 17 orang TKK, mamin
piket kantor, rapat dan tamu
untuk 1 tahun
383.297.500
Tersedianya kebutuhan
makanan dan minuman 17 orang
TKK dan 2520 HOK piket kantor,
serta makanan minuman tamu
dan rapat
176.812.000
• 2.328 HOK Mamin TKK
• 2.545 HOK Mamin Rapat
• 1.200 HOK Mamin Tamu
• 2519 HOK Mamin Piket
180.292.750
Tersedianya mamin tamu,
mamin rapat dan mamin TKK
sebanyak 5.899 HOK
135.960.000 Tersedianya mamin tamu,
mamin rapat dan mamin TKK 185.000.000
Tersedianya mamin tamu,
mamin rapat dan mamin TKK 1.061.362.250 Kantor Induk
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya belanja perjalanan
dinas luar daerah
Belanja perjalanan dinas luar
daerah untuk 1 tahun 168.650.000
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah selama 1 tahun
216.250.000 Rp. 270.100.000,- Belanja
perjalanan dinas luar daerah 269.752.123
Tersedianya kebutuhan belanja
perjalanan dinas luar daerah
dalam rangka rapat koordinasi
dan konsultasi sebanyak 272
HOK
213.400.000
Tersedianya kebutuhan belanja
perjalanan dinas luar daerah
dalam rangka rapat koordinasi
dan konsultasi untuk 1 tahun
250.000.000
Tersedianya kebutuhan belanja
perjalanan dinas luar daerah
dalam rangka rapat koordinasi
dan konsultasi
1.118.052.123 Kantor Induk
Penyediaan Tenaga Pendukung
Teknis dan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya tenaga pendukung
teknis dan administrasi perkantoran
Honorarium 17 orang tenaga
kontrak kerja untuk 1 tahun 86.350.000
Tersedianya kebutuhan 17
orang tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
selama 1 tahun
212.400.000
• 50 OB PTT S-1
• 24 OB PPT DIII
• 120 OB PTT SMA/D.1
• 14 OB tenaga ahli
perhubungan/teknis data
222.400.000
Tersedianya tenaga pendukung
teknis dan administrasi
perkantoran sebanyak 312 OB
519.600.000
Tersedianya tenaga pendukung
teknis dan administrasi
perkantoran untuk 1 tahun
520.000.000
Tersedianya tenaga pendukung
teknis dan administrasi
perkantoran
1.560.750.000
Pemenuhan
kebutuhan
tenaga security
barang berharga
(quasi dan bahan
baku PKB)
Kantor Induk
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terpenuhinya belanja perjalanan
dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah untuk 1 tahun 212.000.000
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah selama 1 tahun
150.000.000 • Rp. 175.000.000,- belanja
perjalanan dinas dalam daerah 174.975.000
Tersedianya kebutuhan belanja
perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka rapat koordinasi
dan konsultasi sebanyak 895
HOK
175.000.000
Tersedianya kebutuhan belanja
perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka rapat koordinasi
dan konsultasi untuk 1 tahun
175.000.000
Tersedianya kebutuhan belanja
perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka rapat koordinasi
dan konsultasi
886.975.000 Kantor Induk
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan publik
bidang perhubungan
50,00% 816.538.000 50,00% 871.798.000 70,00% 1.295.381.151 75,00% 3.333.963.000 80,00% 1.985.000.000 80,00% 8.302.680.151
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan sepeda motor
PATWAL 750 CC 299.500.000 N/A -
• 1 Unit Kendaraan roda 4
Pejabat Esselon II
• 2 Unit Kendaraan Operasional
Roda 2
351.325.000
1 unit mobil derek dan
pemeliharaan perlengkapan
jalan, 4 unit mobil operasional, 3
unit motor patwal, 3 unit motor
operasional
1.405.175.000 N/A - Pengadaan kendaraan
dinas/operasional 2.056.000.000 Kantor Induk
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorN/A - N/A - N/A -
Pengadaan interior prasarana
gedung pelayanan dan 5 buah
kipas angin
133.300.000
Pengadaan interior kantor
(tindak lanjut output rehab
gedung kantor Tahun 2014)
135.000.000 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor 268.300.000
Pengadaan
interior kantor
Tahun 2015
(tindak lanjut
output rehab
gedung kantor
Tahun 2014)
Kantor Induk,
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
Pengadaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeleur
Pengadaan 1 set kursi sofa, 4
buah kursi putar, dan 174 kursi
lipat
63.588.000 N/A -
• 1 Buah Lemari Besi Kaca
• 1 Buah Lemari Besi Kaca
• 30 Buah Meja Kerja
• 78 Buah Kursi Kerja
• 20 Buah Kursi Rapat
• 3 Unit Lemari Besi
80.203.450
Tersedianya kebutuhan
mebeleur berupa 7 unit lemari
besi, 4 buah filling cabinet, 25
buah meja kerja, 10 buah meja
letter L, 40 buah kursi kerja
98.500.000 N/A - Pengadaan mebeleur 242.291.450
Dihilangkan di
Tahun 2015,
diakumulasikan
pada kegiatan
'Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor'
Kantor Induk,
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor
Pemeliharaan rutin gedung
kantor untuk 1 tahun 45.000.000
Perbaikan Posko Induk PAM
Lebaran, perbaikan Gedung Unit
Pengujian Kendaraan Bermotor,
perbaikan kanopi parkir motor,
serta pelaburan gedung kantor
DISHUB
250.938.000
• 1 Paket Pelaburan Gedung
Kantor
• 1 Paket Pembangunan Toilet
• 1 Paket Perbaikan Gedung
• 1 Paket Perbaikan Benteng
232.796.300 N/A - N/A - Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 528.734.300
Dihilangkan di
Tahun 2015,
diakumulasikan
pada kegiatan
'Rehabilitasi
Sedang / Berat
Gedung Kantor'
Kantor Induk,
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan 11 kendaraan
operasional R4 dan 11
kendaraan R2
366.720.000
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional selama 1
tahun, tersedianya BBM untuk
kendaraan pejabat struktural,
kendaraan operasional dinas dan
generator set
620.860.000
• Rp 202.899.901 ,- Belanja jasa
Service
• 12 OB Belanja BBM Eselon II
• 60 OB Belanja BBM Eselon III
• 180 OB Belanja BBM Eselon IV
• Rp. 163.558.000 ,- Belanja BBM
Kendaraan Operasional
• Rp. 24.174.000 ,- Belanja BBM
Generator Set
• Rp 11.069.500 ,- Belanja STNK
631.056.401
Belanja jasa service 13
kendaraan roda 4, jasa service
12 kendaraan roda 2, jasa
service 2 unit service genset, 12
bulan BBM kendaraan
dinas/operasional, 12 bulan BBM
genset (solar dan bensin), 252
OB BBM pejabat struktural,
perpanjangan STNK 28
kendaraan
638.173.000
Pemeliharaan rutin kendaraan
dinas / operasional; service
genset; BBM kendaraan dinas /
operasional; BBM untuk pejabat
struktural; BBm genset; belanja
STNK untuk1 tahun
650.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 2.906.809.401
Penyesuai
kebutuhan BBM
kendaraan
PATWAL di
Tahun 2015
dengan harga
pertamax dan
Kepbup tentang
standar harga
Kantor Induk
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantorTerehabilitasinya gedung kantor N/A - N/A - N/A -
Rehabilitasi berat gedung kantor,
rehabilitasi gedung pelayanan,
rehabilitasi posko nagreg
1.058.815.000 Rehabilitasi berat gedung kantor
(tahap II) 1.200.000.000
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor 2.258.815.000 Kantor Induk
Pengadaan Kelengkapan PAM
Rutin, PAM Lebaran dan PAM
Natal Tahun Baru
Tersedianya kelengkapan PAM
Rutin, PAM Lebaran dan PAM Natal
Tahun Baru
Pengadaan Kelengkapan PAM
Rutin 2011, PAM Lebaran 2011
dan PAM Natal Tahun Baru 2012
41.730.000 N/A - N/A - N/A - N/A -
Pengadaan Kelengkapan PAM
Rutin, PAM Lebaran dan PAM
Natal Tahun Baru
41.730.000
Terminal dan
Pos
Pengendalian
Lalu Lintas
1.07.02
1.07.01
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kodering
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan
Analisis
Kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan)Lokasi2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015
menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015
dan Forum SKPD 2014)
Program peningkatan disiplin
aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan publik
bidang perhubungan
50,00% 238.895.000 50,00% 48.950.000 70,00% - 75,00% 269.155.000 80,00% 271.000.000 80,00% 828.000.000
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya bagi pegawai
Pengadaan dan distribusi 265
PDH, 7 PDUB, 33 PDUK, 150 PDL
kepada pegawai
238.895.000 N/A - N/A -
Pengadaan dan distribusi PDH
265 stel, PDL 180 stel, Topi 427
buah, PDUB 6 stel, PDUK 21 stel,
training PDO 50 stel, kaos PDO
200 buah
269.155.000 Pengadaan dan distribusi
pekaian dinas 271.000.000
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 779.050.000 Kantor Induk
Pengadaan pakaian kerja
lapanganTersedianya pakaian dinas lapangan N/A -
Tersedianya 300 stel (pakaian,
atribut, topi) untuk petugas
parkir
48.950.000 N/A - N/A - N/A - Pengadaan pakaian kerja
lapangan 48.950.000 Kantor Induk
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan
keuangan97,64% 118.244.000 90,01% 94.298.000 98,87% 111.548.000 85,00% 149.794.900 85,00% 168.000.000 85,00% 641.884.900
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan laporan capaian
kinerja
Penyusunan 12 buku laporan
capaian kinerja 94.946.000
Terlaksananya penyusunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
selama 1 tahun
70.000.000
• 1832 OJ Lembur
• 12 Laporan capaian kinerja
bulanan 2013
• 4 Laporan capaian kinerja
triwulan 2013
• Pelaksanaan SKPD
• RKA Perubahan 2013
• DPA Perubahan 2013
• Rancangan RENJA 2014
• RENJA 2014
• RKA 2014
• Survey dan Laporan Capaian
Kinerja
97.250.000
Pelaksanaan forum SKPD 2014,
penyusunan laporan bulanan
2014, laporan triwulan 2014,
laporan semester 2014, RENJA -
RKA - DPA Perubahan 2014,
Renja 2015, RKA dan DPA 2015
131.794.900
Pelaksanaan forum SKPD 2015,
penyusunan laporan bulanan
2015, laporan triwulan 2015,
laporan semester 2015, RENJA -
RKA - DPA Perubahan 2015,
monitoring evaluasi capaian
kinerja 2015; Renja 2016, RKA
dan DPA 2016
150.000.000
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
543.990.900
Pemantapan
data dan analisa
cakir untuk
LAKIP; forum
SKPD 2015 untuk
Renstra 2015 -
2020 dan Renja
2016
Kantor Induk
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya dokumen laporan
semesteran
Penyusunan 2 buku laporan
semesteran 6.220.000
Terlaksananya 2x penyusunan
laporan keuangan semesteran 7.220.000 2 Laporan Semester 2013 7.220.000 N/A - N/A -
Penyusunan laporan keuangan
semesteran 20.660.000 Kantor Induk
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya dokumen laporan
prognosis realisasi
Penyusunan 4 buku laporan
prognosis keuangan 10.000.000
Terlaksananya penyusunan
laporan prognosis realisasi
anggaran selama 1 tahun
10.000.000 N/A - Penyusunan laporan prognosis
realisasi anggaran 10.000.000
Penyusunan laporan prognosis
realisasi anggaran 10.000.000
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran 40.000.000 Kantor Induk
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya dokumen laporan
akhir tahun, LAKIP, LKPJ dan LPPD
Penyusunan 2 buku laporan
akhir tahun 7.078.000
Terlaksananya penyusunan 2
laporan keuangan akhir tahun
(laporan tahunan dan LAKIP)
7.078.000 • 1 Laporan Tahunan 2012
• 1 LAKIP 2012 7.078.000
Penyusunan laporan tahunan
2013, LAKIP 2013, bahan LPPD
dan LKPJ Bupati Bandung 2013
8.000.000
Penyusunan laporan tahunan
2014, LAKIP 2014, bahan LPPD
dan LKPJ Bupati Bandung 2014
8.000.000 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 37.234.000 Kantor Induk
Tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan untuk
38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52%
Rasio jumlah pelayanan angkutan
terhadap penumpang1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:54 1:54
Peningkatan
jumlah pengguna
angkutan
penumpang
umum
Tersedianya terminal angkutan
penumpang di wilayah yang telah
dilayani angkutan umum dalam
trayek
66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
VCR (volume capacity ratio ) dan LoS
(level of service )VCR 0,84 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,35 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,74 LoS C VCR 0,74 LoS C
Peningkatan LoS
menjadi C (sesuai
sasaran RKPD
2015)
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00% 95,00%
Terpenuhinya tahapan
pengendalian komunikasi dan
informasi
40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%
Perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan terlaksananya
tahapan pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
N/A -
Terlaksananya FS Terminal Tipe
A, FS Terminal Terpadu
Alamendah, FS Stockpile
Batubara, FS Termnal Ibukota
Kab. Bandung
784.593.500
• Pengumpulan Database LLAJ
• Kajian Potensi PAD
• Rp. 1.200.000,- Mamin Rapat
• Rp. 24.750.000,- Belanja
Perjalanan Dinas
322.295.000 N/A - N/A -
Perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
1.106.888.500
Soreang,
Rancaekek,
Cileunyi, dan
seluruh wilayah
Kab. Bandung
Penyusunan norma, kebijakan,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
Tersusunnya norma, kebijakan,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
N/A - N/A -
• Evaluasi Jaringan Trayek dan
Analisis Wilayah Operasi dan
Kebutuhan Angkutan Taksi
• Rp.24.840.000,- Honor tim
teknis
• 286 OJ Lembur
• Rp. 5.400.000,- Mamin rapat
• Rp. 23.650.000,- Belanja
Perjalanan Dinas
• Kajian teknis angkutan
karyawan
• Kajian teknis angkutan
kawasan tertentu
136.298.000
Penyusunan RILLAJ, penyusunan
kajian akademik pembatasan
umur kendaraan angkutan
umum, penyusunan draft
kepbup dan perbup bidang
perhubungan, evaluasi laporan
dan pelaksanaan SOP Bidang
Perhubungan, publikasi NSPK di
portal DISHUB, pengadaan dan
distribusi 2500 set stiker jurusan
angkutan umum, 1500 lembar
stiker registrasi perizinan
angkutan
570.724.000
Penyusunan norma, kebijakan,
standar dan prosedur
penanganan kemacetan di 4
koridor utama
400.000.000
Penyusunan norma, kebijakan,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
1.107.022.000
Penyusunan
MoU
stakeholders
untuk
penurunan
angka
kemacetan,
peningkatan LoS
di Tahun 2015
sesuai sasaran
RKPD 2015
Kantor induk, 4
koridor utama
di Kab.
Bandung
4.580.665.832 939.935.260 853.186.400 1.065.000.000
1.07.03
1.07.06
1.07.15
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
420.823.400 1.301.720.772
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kodering
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan
Analisis
Kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan)Lokasi2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015
menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015
dan Forum SKPD 2014)
Koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Terlaksananya koordinasi dalam
rangka pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
Keikutsertaan dalam lomba tata
tertib lalu lintas (WTN) 124.997.000
Keikutsertaan Kabupaten
Bandung dalam Rakornis Tingkat
Provinsi dan Tingkat Nasional,
serta Lomba Tertib Lalu Lintas
(Wahana Tata Nugraha)
157.415.160
• 4 Kali Rakornis Tingkat Provinsi
• 1 Kali Rakornas
• Pelaksanaan WTN
• 120 OJ Lembur
113.218.320 Pelaksanaan WTN, rakornis
tingkat provinsi, rakornas 63.601.000
Pelaksanaan WTN dan perluasan
kawasan tertib lalu lintas (revisi
Kepbup), rakornis tingkat
provinsi, rakornas
165.000.000
Koordinasi dalam pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
624.231.480
Soreang,
wilayah dalam
Provinsi Jawa
Barat dan lokasi
rakor nasional
Sosialisasi Kebijakan di Bidang
Perhubungan
Terlaksananya sosialisasi kebijakan
di bidang perhubungan
Pembinaan terhadap 300 orang
juru parkir 50.000.000
Terlaksananya penyuluhan
terhadap 300 juru parkir 74.000.000
• 510 Buah penampung kotoran
kuda
• Rp. 310.000,- Mamin rapat
• Rp. 9.075.000,- belanja
perjalanan dinas
• 12 Set papan informasi tarif
parkir
57.815.000 N/A - N/A - Sosialisasi Kebijakan di Bidang
Perhubungan 181.815.000
Lokasi target
retribusi parkir
di tepi jalan
umum
Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Darat
Terlaksananya sewa lahan terminal
dengan sistem bagi hasil retribusi
terminal
Sewa lahan dengan sistem bagi
hasil retribusi terminal untuk 1
tahun kepada 10 pemilik lahan
terminal
195.826.400
Terlaksananya bagi hasil
retribusi terminal kepada pemilik
lahan 6 terminal (non Pemkab
Bandung)
181.012.112
• 12 Bulan bagi hasil retribusi
terminal Ibun
• 12 Bulan bagi hasil retribusi
Terminal Sayati
• 12 Bulan bagi hasil retribusi
Terminal Pangalengan
• 12 Bulan bagi hasil retribusi
Terminal Ciwidey
• 12 Bulan bagi hasil retribusi
Terminal Ciparay (Ds. Gunung
Leutik dan Ds. Pakutandang)
• `12 Bulan bagi hasil retribusi
Terminal Cileunyi
• Rp. 12.375.000 ,- Belanja
Perjalanan Dinas
209.886.640
Sewa terminal (bagi hasil
retribusi terminal) kepada 5
pemilik lahan terminal selama 12
bulan
218.861.400
Peningkatan pengelolaan
terminal (sewa terminal naik 10%
dari Tahun 2014, kajian
kebutuhan terminal hasil forum
SKPD serta rencana relokasi
terminal dan pasar di Kabupaten
Bandung)
500.000.000 Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Darat 1.305.586.552
Perencanaan
utuh kebutuhan
terminal yang
disepakati oleh
seluruh
stakeholder,
bahan Renstra
2015 - 2020
Ibun; Sayati;
Pangalengan;
Ciwidey;
Ciparay;
Cileunyi; dan
seluruh lokasi
terminal
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya monitoring evaluasi
PAD Bidang Perhubungan dan
urusan telekomunikasi
Pendataan potensi parkir 50.000.000
Tersedianya 1 portal website
DISHUB Kab. Bandung dan 1
Database Radio Komunikasi
104.700.000
• 80 OJ Lembur
• Updating Cell Plan dan
Penataan zonasi lokasi menara
telekomunikasi
• Rp.3.000.000,- Mamin Rapat
• Rp. 13.000.000,- belanja
perjalanan dinas
100.422.300 N/A - N/A - Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 255.122.300 Kantor Induk
Tersedianya terminal angkutan
penumpang di wilayah yang telah
dilayani angkutan umum dalam
66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per populasi
kendaraan wajib uji 4000 (empat
ribu)
33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00% 50,00%
Peningkatan
angka SPM
(outcome
kegiatan
Pembangunan
Balai PKB)
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Terlaksananya rehabilitasi /
pemeliharaan sarana alat PKBKalibrasi alat PKB 149.044.000
Terlaksananya pemeliharaan 13
item alat pengujian kendraaan
bermotor; tersedianya 501
lembar stiker, tersedianya 1
buah alat ukur ketebalan kaca
film
118.435.800
• Rp. 850.000.000,- Mamin Rapat
• RP. 15.875.000,- Belanja
perjalanan dinas
• Pemeliharaan dan Kalibrasi alat
PKB
• 2 Buah alat ukur ketebalan
kaca film
120.240.000 Kalibrasi 13 item alat uji
kendaraan bermotor 125.000.000
Kalibrasi 13 item alat uji
kendaraan bermotor 130.000.000
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian kendaraan
bermotor
642.719.800 Kantor Induk
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Terlaksananya rehabilitasi /
pemeliharaan terminal
Rehabilitasi Terminal Cicalengka,
Baleendah dan banjaran 134.750.000
Terlaksananya rehabilitasi 4
terminal (Majalaya, Cicalengka,
Banjaran, Baleendah)
419.360.000
• Rp. 2.100.000,- Mamin Rapat
• Rp. 8.200.000,-Belanja
Perjalanan Dinas
• Pemeliharaan Terminal
Pangalengan
• Pemeliharaan Terminal
Cileunyi
234.040.000
Perbaikan terminal Ciparay,
Cileunyi, dan Sayati serta
perencanaan kebutuhan
prasarana terminal
454.151.900 N/A - Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan 1.242.301.900
Terminal di
wilayah Kab.
Bandung
1.07.16
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
283.794.000 537.795.800 354.280.000 579.151.900 130.000.000 1.885.021.700
1.07.15
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kodering
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan
Analisis
Kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan)Lokasi2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015
menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015
dan Forum SKPD 2014)
Tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan untuk
jaringan jalan kabupaten
38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52%
Rasio jumlah pelayanan angkutan
terhadap penumpang1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:54 1:54
Peningkatan
jumlah pengguna
angkutan
penumpang
umum
VCR (volume capacity ratio ) dan LoS
(level of service )VCR 0,84 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,35 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,74 LoS C VCR 0,74 LoS C
Peningkatan LoS
menjadi C (sesuai
sasaran RKPD
2015)
Jumlah maksimal penanganan kasus
kecelakaan lalu lintas539 kasus/tahun 461 kasus/tahun 429 kasus/tahun 248 kasus/tahun 248 kasus/tahun 248 kasus/tahun
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00% 95,00%
Terpenuhinya standar keselamatan
bagi kapal sungai dan danau yang
beroperasi di Kabupaten Bandung
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%
Kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
Terlaksananya kegiatan penyuluhan
tertib lalu lintas dan menggunakan
angkutan kepada masyarakat
Penyuluhan kepada 720 siswa
sekolah, masyarakat di lokasi
TMMD dan TMMS
95.000.000
Terlaksananya pembinaan
disiplin menngunakan angkutan
di 2 SD, 2 SMP, 2 SMA, lokasi
TMMD dan lokasi BSMSS
50.000.000
• Penyuluhan ke 4 SD, 4 SMP, 4
SLTA
• Penyuluhan ke lokasi TMMD,
BSMSS, Terminal Penumpang,
Desa Layak Anak
• Penyuluhan dalam rangka
BBGRM
• 1 paket bahan baku kegiatan
penyuluhan
• 6000 lembar sticker
• 8000 lembar brosur
• Rp. 12.000.000,- mamin rapat
• Rp. 44.500.000,- belanja
perjalanan dinas
• 2 set miniatur rambu lalu lintas
• 2 buah rambu lalu lintas
portable mini
• 1 set maket manajemen LLAJ
224.197.500
Penyuluhan disiplin
menggunakan angkutan dan
berlalu lintas ke SD, SLTP, SLTA,
Lokasi TMMD, Lokasi BSMSS,
Desa Layak Anak dan pada Hari
Jadi BBGRM
75.000.000
Penyuluhan disiplin berlalu lintas
dan angkutan jalan kepada
masyarakat
75.000.000
Kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
519.197.500 Penurunan
volume kegiatan
Wilayah Kab.
Bandung
Kegiatan uji kelayakan sarana
transportasi guna keselamatan
penumpang
Tersedianya alat PKB
Pengadaan 1 buah kompresor, 1
buah mesin cuci kendaraan, 1
buah las listrik, 2 buah dongkrak
buaya, 1 buah bor listrik, 1 set
pompa stempet listrik, 1 set
kunci-kunci
49.400.000 N/A - N/A - N/A - N/A -
Kegiatan uji kelayakan sarana
transportasi guna keselamatan
penumpang
49.400.000 Kantor Induk
Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum
di jalan raya
Terlaksananya pengendalian disiplin
lalu lintas sepanjang tahun
Terlaksananya PAM rutin ruas Jl.
Kopo Sayati, PAM Lebaran di 7
pos koordinasi lapangan, PAM
Natal dan Tahun Baru 2012
700.000.000
Terlaksananya PAM Lalin Rutin
selama 237 hari, PAM Lebaran
selama 16 hari, PAM Tahun Baru
selama 8 hari, Operasi Wasdal
sebanyak 2 kali, dan Tonsus
Upacara sebanyak 6 kali
836.945.000
• 19.740 HOK PAM Rutin
• 1.600 HOK PAM Lebaran 2013
• 480 HOK PAM Natal 2013 dan
Tahun Baru 2014
• 266 HOK Tonsus
Upacara/Kegiatan Insidentil
• 1 Paket bahan baku kegiatan
PAM
• Rp. 177.400.000,- Belanja
perjalanan dinas
• 2 Buah tenda komando
• 8 Buah pengeras suara
• 1 Set Automatic traffic counter
1.381.160.000
PAM Rutin; PAM Lebaran 2014;
PAM Tahun Baru 2015; Operasi
wasdal di jalan, tonsus upacara
hari bersejarah/insidentil 266
HOK
1.127.420.000
PAM Rutin; PAM Lebaran 2015;
PAM Natal Tahun Baru 2016;
Operasi wasdal di jalan
1.600.000.000
Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum
di jalan raya
5.645.525.000 Wilayah Kab.
Bandung
Kegiatan penciptaan layanan
cepat, tepat, murah dan mudah
Terlaksananya pelayanan terminal
dan parkirN/A - N/A -
• Pembinaan petugas terminal
• 144 OJ lembur
• Rp. 600.000,- Mamin Rapat
• Rp. 3.075.000,- Belanja
perjalanan dinas
79.900.000
Pengadaan 200 paket jas hujan,
kartu tanda pengenal juru parkir
dan name tag; pengadaan dan
pemasangan 9 set papan
informasi tarif parkir; 5 buah
tenda pos TPR
89.495.000 Pembinaan petugas terminal dan
juru parkir 80.000.000
Kegiatan penciptaan layanan
cepat, tepat, murah dan mudah 249.395.000
Terminal di
Kab. Bandung
dan lokasi
target retribusi
parkir di tepi
jalan umum
Pengumpulan dan analisis data
base pelayanan jasa angkutan
Tersedianya database dan analisa
kinerja pelayanan jasa angkutan
Tersusunnya dokumen asal
tujuan perjalanan OD Matriks 121.580.000
Terlaksananya analisis angkutan
penumpang umum dalam trayek
dan tidak dalam trayek
120.000.000 N/A - N/A - N/A - Pengumpulan dan analisis data
base pelayanan jasa angkutan 241.580.000
Wilayah Kab.
Bandung
Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
Terlaksananya pengembangan
sarana dan pelayanan jasa angkutanN/A -
Terlaksananya studi banding
perencanaan pembangunan
stockpile batubara
90.016.000
• 96 OJ Lembur
• Pemetaan Jaringan Lintas
Angkutan Barang
• Rp. 3.000.000,- Mamin Rapat
• Rp. 16.025.000,- Belanja
Perjalanan Dinas
79.182.000
Pemetaan panduan jalur
pelayaran dan standar
keselamatan angkutan danau;
pengembangan database
angkutan berbasis RFID;
pendistribusian 50 buah jacket
life guard
153.865.000
Penetapan standar keselamatan
bagi kapal sungai dan danau
serta sosialisasi; penetapan
pengendalian ojeg dan andong
200.000.000
Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
523.063.000
Lokasi
angkutan
danau dan
wilayah operasi
andong dan
ojeg
2.120.000.000 8.041.839.500
1.07.17
Program peningkatan
pelayanan angkutan 965.980.000 1.241.961.000 2.118.118.500 1.595.780.000
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kodering
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan
Analisis
Kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan)Lokasi2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015
menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015
dan Forum SKPD 2014)
Sosialisasi / Penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Terlaksananya sosialisasi ketertiban
lalu lintas dan angkutanN/A - N/A -
• 96 OJ Lembur
• SIM angkutan tidak dalam
trayek
• Rp. 4.800.000,- mamin rapat
• Rp. 18.125.000,- belanja
perjalanan dinas
138.677.000 N/A - N/A -
Sosialisasi / Penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
138.677.000 Kantor Induk
Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum
teladan
Terlaksananya pemilihan dan
pemberian penghargaan AKUTN/A -
Terlatihnya 180 Sopir/Juru
Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum
145.000.000
• Penyuluhan 120 Orang Sopir
Angkutan Umum
• Partisipasi 3 Orang AKUT Kab.
Bandung di Pemilihan AKUT Kab.
Bandung di pemilihan AKUT
tingkat provinsi
• 252 OJ Lembur
• Bahan Baku penyuluhan dan
pemilihan AKUT
• Belanja perjalanan dinas Rp.
6.600.000,-
88.678.000
Penyuluhan 75 awak kendaraan
umum, penilaian 20 awak
teladan, pengiriman 3 awak
teladan ke lomba AKUT provinsi,
penilaian 30 pengusaha teladan
dan 30 mitra teladan
85.000.000 AKUT 2015 90.000.000
Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum
teladan
408.678.000 Kantor Induk
Koordinasi dalam peningkatan
pelayanan angkutan
Terlaksananya koordinasi dalam
peningkatan pelayanan angkutanN/A - N/A -
• 6 Kali pertemuan Forum LLAJ
• 198 OJ Lembur
• Rp. 6.000.000,- Mamin Rapat
• Rp. 96.750.000,- Belanja
perjalanan dinas
126.324.000 Pelaksanaan Forum LLAJ Tahun
2014 (80 HOK) 65.000.000 Forum LLAJ 75.000.000
Koordinasi dalam peningkatan
pelayanan angkutan 266.324.000 Kantor Induk
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya halte di lokasi yang
telah dilayani angkutan umum
dalam trayek
0,37% - 0,37% - 1,10% - 1,47% 213.309.000 2,57% 3.600.000.000 2,57% 3.813.309.000
Pembangunan Gedung
TerminalN/A - N/A - N/A - N/A - N/A - Pembangunan Gedung Terminal - N/A
Pembangunan halte bus, taxi
gedung terminal
Tersedianya halte di lokasi yang
telah dilayani angkutan umum
dalam trayek
N/A - N/A - N/A - Pembangunan 4 unit shelter 213.309.000 Pembangunan 30 unit shelter 3.600.000.000 Pembangunan halte bus, taxi
gedung terminal 3.813.309.000
Wilayah Kab.
Bandung
Pembangunan jembatan
penyeberangan orang
Tersedianya halte di lokasi yang
telah dilayani angkutan umum
dalam trayek
N/A - N/A - N/A - N/A - N/A - Pembangunan jembatan
penyeberangan orang - N/A
Tersedianya halte di lokasi yang
telah dilayani angkutan umum
dalam trayek
0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57% 2,57%
Tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan (rata-rata rambu, marka, dan
guardrill) pada jalan Kabupaten
1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 7,70% 7,70%
VCR (volume capacity ratio ) dan LoS
(level of service )VCR 0,84 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,35 LoS D VCR 0,84 LoS D VCR 0,74 LoS C VCR 0,74 LoS C
Peningkatan LoS
menjadi C (sesuai
sasaran RKPD
2015)
Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas
Terlaksananya pengadaan,
pemasangan dan pemeliharaan
perlengkapan jalan
Pengadaan dan pemasangan 30
buah rambu portable, 87 buah
rambu biasa, 5 buah RPPJ, 20
beam guardrail, 4 unit
counterdown, warning light 2
aspek 4 mata
354.875.000
Terpasangnya 238 buah rambu
lalin, 13 buah rambu portable, 13
buah RPPJ, 25 beam guardrail.
Terpeliharanya 30 rambu lalu
lintas dan RPPJ, 16 buah lampu
traffic light, 1 unit warning light,
3 unit shelter (APBD dan DAK)
397.331.200
• Rp. 850.000,- Mamin Rapat
• Rp. 8.800.000,- Belanja
perjalanan dinas
• Pemeliharaan 60 Rambu lalu
lintas
• Pemeliharaan 16 buah lampu
traffic light
• Pemeliharaan 3 Unit warning
light
• Pemeliharaan 2 Unit Shelter
56.044.000 N/A - N/A - Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas 808.250.200
Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan marka jalan
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan marka jalan dan zebra
cross
Pemasangan 800 m2 marka jalan
dan zebra cross 119.000.000
Terpasangnya 1815,7875 m2
marka jalan & zebra cross (APBD
dan DAK)
293.668.000
Pemasangan 129,62 m² marka
jalan dan zebra cross
Rp. 680.000,- Mamin rapat
Rp. 8.800.000,- belanja
perjalanan dinas
33.499.000 N/A - N/A - Pengadaan marka jalan 446.167.000 Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan pagar pengaman
jalan
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan guardrailN/A - N/A -
• Rp. 850.000,- Mamin rapat
• Rp. 8.800.000,- Belanja
perjalanan dinas
• Pemasangan 3 beam guardrail
28.975.000 N/A - N/A - Pengadaan pagar pengaman
jalan 28.975.000
Wilayah Kab.
Bandung
Manajemen dan rekayasa lalu
lintas dan angkutan jalan di
kawasan
Terlaksananya manajemen dan
rekayasa lalu lintas dan angkutan
jalan di kawasan
N/A - N/A -
• 460 lembar leaflet
• Rp. 3.600.000,- mamin rapat
• Rp. 12.000.000,- belanja
perjalanan dinas
• Perencanaan Manajemen KTL
• Pemasangan 23 rambu halte
dan papan tambahan (nomor
halte)
• Pemasangan 26 rambu lalu
lintas
• Pemasangan 230m² marka
jalan
• Pemasangan 1 unit APILL
• Pemasangan 4 buah counter
down
• Pemasangan 4 buah running
text
• Pembangunan 1 unit shelter
• Pemasangan 1 unit warning
light
539.872.000
Survey LHR di 30 titik survey;
perencanaan manajemen
rekayasa LLAJ di persimpangan
Jl. Kopo (batas Kota s.d. Lanud
Sulaeman); kalibrasi automatic
traffic counter; pengadaan dan
pemasangan tiang penyangga
kamera automatic traffic
counter; pengadaan dan
pemasangan kamera pantau arus
lalu lintas
380.060.000
Survey LHR di 30 titik survey;
manajemen rekayasa LLAJ di Jl.
Kopo (lanjutan)
250.000.000
Manajemen dan rekayasa lalu
lintas dan angkutan jalan di
kawasan
1.169.932.000 Jl. Kopo -
Soreang
1.450.000.000 5.442.290.045
1.07.18
1.07.19
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas 473.875.000 946.999.200 1.236.890.000 1.334.525.845
1.07.17
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kodering
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan
Analisis
Kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan)Lokasi2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015
menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015
dan Forum SKPD 2014)
Manajemen dan rekayasa lalu
lintas dan angkutan jalan di
kawasan (DAK)
Terlaksananya manajemen dan
rekayasa lalu lintas dan angkutan
jalan di kawasan
N/A - N/A - • Pemasangan 1 Unit APILL 199.500.000 N/A - N/A -
Manajemen dan rekayasa lalu
lintas dan angkutan jalan di
kawasan (DAK)
199.500.000 Jl. Kopo -
Soreang
Pengadaan marka jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan marka jalan dan zebra
cross
N/A - N/A -
• Pemasangan 1139,94 m² marka
jalan dan zebra cross
• Pengadaan 25 buah water
barrier
207.000.000 N/A - N/A - Pengadaan marka jalan (DAK) 207.000.000 Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan pagar pengaman
jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan guardrailN/A - N/A - • Pemasangan 30 beam guardrail 172.000.000 N/A - N/A -
Pengadaan pagar pengaman
jalan (DAK) 172.000.000
Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan dan pemasangan
perlengkapan jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan perlengkapan jalanN/A - N/A - N/A -
Pengadaan dan pemasangan
280,6 m' marka jalan; 32 beam
guardrail; 22 buah rambu
overhead; 242 rambu 60x60 cm;
9 buah RPPJ
598.960.000 N/A - Pengadaan dan pemasangan
perlengkapan jalan (DAK) 598.960.000
Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas (bantuan gubernur)
Terlaksananya pengadaan,
pemasangan dan pemeliharaan
perlengkapan jalan
N/A -
Terpasangnya 218 buah rambu
lalu lintas 185.000.000 N/A - N/A - N/A - Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas (bantuan gubernur) 185.000.000
Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan marka jalan
(bantuan gubernur)
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan marka jalan dan zebra
cross
N/A - Tersedianya 235 traffic cone 71.000.000 N/A - N/A - N/A - Pengadaan marka jalan (bantuan
gubernur) 71.000.000
Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan pagar pengaman
jalan (bantuan gubernur)
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan guardrailN/A - NIHIL - N/A - N/A - N/A -
Pengadaan pagar pengaman
jalan (bantuan gubernur) -
Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan dan pemasangan
perlengkapan jalan
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan perlengkapan jalanN/A - N/A - N/A -
Pengadaan dan pemasangan
180,25 m' marka jalan
(pendamping DAK);
pemeliharaan perlengkapan
jalan Tahun 2014; pengadaan
dan pemasangan warning light 7
buah; warning light 1 buah
(pendamping DAK); cermin
tikungan 8 buah (pendamping
DAK)
355.505.845 Pengadaan dan pemasangan
perlengkapan jalan 1.200.000.000
Pengadaan dan pemasangan
perlengkapan jalan 1.555.505.845
Wilayah Kab.
Bandung
Pengadaan alat pengendalian
dan pengamanan lalu lintas
Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan perlengkapan jalanN/A - N/A - N/A - N/A - N/A -
Pengadaan alat pengendalian
dan pengamanan lalu lintas -
Pengalihan
output kegiatan
untuk
peningkatan LoS
sesuai sasaran
RKPD 2015
N/A
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per populasi
kendaraan wajib uji 4000 (empat
ribu)
33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00% 50,00%
Peningkatan
angka SPM
(outcome
kegiatan
Pembangunan
Balai PKB)
Terpenuhinya standar keselamatan
bagi angkutan umum yang melayani
trayek di dalam Kabupaten/Kota
(persentase kendaraan wajib uji
yang melaksanakan pengujian
kendaraan bermotor)
95,84% 92,03% 88,22% 100,00% 100,00% 100,00%
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00% 95,00%
Pembangunan Balai PKB Tersedianya Balai PKB N/A - N/A - N/A - N/A - Pembangunan Balai PKB di
Baleendah (dan alat portable) 3.500.000.000 Pembangunan Balai PKB 3.500.000.000
Pembangunan
Balai PKB di
Baleendah (dan
alat portable) di
Tahun 2015
Baleendah
Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotorTersedianya alat PKB N/A - N/A - N/A -
Penyusunan database pengujian
kendaraan bermotor;
pengadaan 1 unit alat uji emisi
gas buang solar; 2 unit alat uji
emisi gas buang bensin; 3 unit
brake meter; 1 unit timbangan
kendaraan portable; 1 unit head
light tester
846.570.000 N/A - Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor 846.570.000 Kantor Induk
Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
Terlaksananya PKB, uji petik
angkutan lebaran dan layanan uji
emisi gas buang
N/A - N/A -
• 32 kali uji emisi gas buang
• 16 hari uji petik angkutan
lebaran
• 12 OB operasional E-PKB
• Rp. 1.000.000,- mamin rapat
• Rp. 53.200.000,- belanja
perjalanan dinas
163.140.000
Kajian teknis wilayah wajib uji
emisi; pelayanan terpadu
sabilulungan (uji emisi gas buang
kendaraan); keur daerah; uji
emisi gas buang insidentil; 16
hari uji petik kelaikan angkutan
umum pada masa lebaran;
update database PKB selama 12
bulan
203.520.000
Pelaksanaan uji petik angkutan
lebaran dan pengendalian PKB di
DISHUB Kab. bandung;
penetapan kawasan wajib lulus
uji emisi dan sosialisasi
250.000.000 Pelaksanaan uji petik kendaraan
bermotor 616.660.000
Penambahan
output
penetapan
kawasan wajib
lulus uji emisi
dan sosialisasi di
Tahun 2015
Wilayah Kab.
Bandung dan
Komplek
Pemkab
Bandung
Program peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan88,59% 171.660.000 78,47% - 91,16% - 93,00% - 95,00% - 95,00% 171.660.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
Tersusunnya kajian dan
perencanaan intensifikasi
ekstensifikasi sumber PAD bidang
perhubungan
Terlaksananya studi banding dan
tersusunnya kajian tentang
intensifikasi ekstensifikasi PAD
bidang perhubungan
171.660.000 N/A - N/A - N/A - N/A -
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
171.660.000 Jawa Timur
1.20.17
3.750.000.000 4.963.230.000
1.07.19
1.07.20
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
- - 163.140.000 1.050.090.000
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kodering
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Keterangan
Analisis
Kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(berdasar analisis kebutuhan)Lokasi2011 (Realisasi) 2012 (Realisasi) 2013 (Realisasi) 2014 (Target)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015
menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015
dan Forum SKPD 2014)
Terpenuhinya tahapan
pengendalian komunikasi dan
informasi
40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per populasi
kendaraan wajib uji 4000 (empat
ribu)
33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00% 50,00%
Peningkatan
angka SPM
(outcome
kegiatan
Pembangunan
Balai PKB)
Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan
informasi
Terlaksananya pembinaan jaringan
komunikasi dan informasiPendataan warung internet 35.000.000 N/A - N/A - N/A - N/A -
Terlaksananya pembinaan
jaringan komunikasi dan
informasi
35.000.000 Kantor Induk
Pengkajian dan pengembangan
sistem informasi
Tersedianya sistem informasi
bidang perhubungan
Tersusunnya kajian dan
tersedianya 1 set software
database PKB
84.100.000 N/A - N/A - N/A -
Pendataan tingkat pelayanan
jasa pos dan/atau titipan; kajian
fiber optic untuk telekomunikasi
150.000.000 Tersedianya sistem informasi
bidang perhubungan 234.100.000
Pendataan
tingkat
pelayanan jasa
pos dan/atau
titipan; kajian
fiber optic untuk
telekomunikasi
Tahun 2015
Kantor Induk
Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
Terlaksananya tahapan
pengendalian komunikasi dan
informasi
N/A - N/A - N/A - Kajian perhitungan retribusi
pengendalian menara seluler 80.000.000 N/A -
Terlaksananya tahapan
pengendalian komunikasi dan
informasi
80.000.000 Kantor Induk
51.451.410.091 J U M L A H 5.648.141.250 7.556.140.662 8.722.490.034 12.000.638.145
1.25.15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
119.100.000 - -
17.524.000.000
80.000.000 150.000.000 349.100.000