Bab 8 Rispal
-
Upload
asep-abah-nya-asya -
Category
Documents
-
view
86 -
download
13
description
Transcript of Bab 8 Rispal
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-1
VIII-1
BAB 8PERENCANAAN INDIKASI PROGRAM-
PROGRAM PENGEMBANGAN
8.1. Indikasi Program 5 Tahun Pertama
8.1.1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Aspek ekonomi juga merupakan hal yang akan menentukan dalam
pemilihan sistem pengelolaan air limbah. Hal terpenting pada aspek
ini adalah kelayakan secara ekonomis. Kelayakan ekonomis antara
biaya sanitasi off-site dan sistem sanitasi on-site terjadi pada titik
kepadatan sekitar 300 org/ha. Bila tingkat kepadatan penduduk lebih
dari 300 orang/ha maka pengolahan air limbah secara terpusat (off-
site) menjadi layak dilakukan.
Maksimum net benefit-cost tercapai bila terjadi marginal fungsi
benefit marginal fungsi cost sama dengan nol atau pada simpangan
terbesar antara dua fungsi tersebut. Artinya berapa besar biaya
pencemaran yang diperlukan dibandingkan dengan keuntungan
secara ekonomi yang diperoleh. Biaya pencemaran yang dimaksud
adalah biaya pengobatan untuk penyakit yang ditularkan melalui air,
biaya bahan kimia PDAM dengan semakin menurunnya konsentrasi
BOD pada air bakunya karena adanya instalasi pengolahan air
limbah tersebut dan lainnya.
Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan untuk mencapai biaya
efektif sangat bergantung pada tingkat objektivitas yang harus
dicapai. Penerapan teknologi pengolahan air limbah bergantung
pada standar effluent yang diperkenankan dan sampai tingkat mana
kondisi lingkungan yang akan diperbaiki. Misalnya, untuk kondisi
sistem komunal mungkin effluent pada jangka menengah diizinkan
di bawah 100 ppm.
Pemilihan kapasitas sistem pengelolaan harus memenuhi skala
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-2
VIII-2
ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa sistem yang dibangun harus
memberikan pengembalian keuntungan yang optimal baik
pengembalian secara ekonomis (benefit) maupun finansial. Dengan
demikian, jangan sampai biaya/kapita dari satu sistem menjadi tinggi
disebabkan oleh jumlah pelayanan yang tidak layak.
8.1.2. Program Pengembangan Kelembagaan
Penyusunan kelembagaan adalah untuk menentukan bentuk badan
pengelola air limbah yang efektif dan efisien, sedangkan dasar
pemilihan bentuk organisasi pengelola adalah dari dinas atau
lembaga yang sudah ada yang mempunyai banyak kesamaan atau
jika terpaksa membuat lembaga baru apabila dipandang lebih layak.
Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah (Dinas PU Kabupaten/Kota,
Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota, dll), Badan, Masyarakat atau
Kelompok Masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum atau
Perusahaan Daerah yang dibentuk khusus oleh Kabupaten/Kota
(seperti Perusahaan Daerah Air Limbah, BLU, UPTD, dll) dapat
melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah
domestik.
Pengembangan prasarana dan sarana air limbah selalu berdampak
pada kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya
pada lembaga operator yang bertanggung jawab mengelola
prasarana dan sarana terbangun tersebut. Kebutuhan peningkatan
kapasitas kelembagaan tersebut, umumnya berkorelasi langsung
dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi
yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah
dapat berbasis masyarakat (swadaya) untuk skala komunal didalam
kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala
pengelolaan.
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-3
VIII-3
8.1.3. Program Pengembangan Pengaturan
Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah di area studi,
maka harus didukung oleh peraturan-peraturan yang bersifat
mengikat dan mempunyai sanksi-sanksi hukum dan
merekomendasikan pada pemerintah daerah agar diatur dalam
peraturan daerah.
8.1.4. Program Pengembangan Peran-serta Masyarakat
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air
limbah maka dilakukan langkah - langkah berikut :
a. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan
sehat.
Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan
dari suatu kampanye publik adalah sebagai berikut:
Meningkatnya kesadaran (Awareness)
Meningkatnya minat (Interest)
Tumbuhnya kebutuhan (Demand)
Adanya partisipasi dan tindakan (Action)
Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara
berkesinambungan agar proses perubahan masyarakat tersebut
dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action)
masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnya sistem
pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien.
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
pengelolaan air limbah, melalui pemberian penghargaan dan
sanksi.
c. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam
pembangunan dan pengelolaan air limbah.
d. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja
di sembarang tempat (open defecation free)
Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam
pelayanan pengumpulan, penyaluran, pengolahan, maupun
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-4
VIII-4
pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan
barang khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip
pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain itu, swasta dapat
dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan,
operasional dan pemeliharaan melalui program community
development yang umumnya menjadi fokus utama untuk
perusahaan berskala besar.
Beberapa konsep pokok yang dapat
digunakan dalam penyusunan konsep
prosedur peran serta masyarakat meliputi:
peran serta masyarakat, stakeholders
dalam pengelolaan air limbah, kepentingan
umum (public interest), dan good
governance.
Peran Serta Masyarakat
Menurut Kamus Sanitasi (Ditjen Cipta
Karya Dept. Pekerjaan Umum, edisi pertama, 1998:79), peran serta
masyarakat diartikan: "berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau
badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah
masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur".
Pengertian ini sama dengan yang dianut dalam UU No. 24 Tahun 1992 dan
PP No. 69 Tahun 1996. Di negara-negara Eropa lebih populer dengan
istilah public participation, sedangkan di Amerika Serikat disebut citizen
participation, namun keduanya mengandung makna yang sama, yaitu
sebagai proses yang memberikan peluang bagi masyarakat (citizens) untuk
mempengaruhi keputusan-keputusan publik (public decisions) (Yeung and
McGee, 1986).
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-5
VIII-5
Stakeholders (dalam Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi)
Pengertian masyarakat dalam konteks sarana prasarana sanitasi, sangat luas, sehingga
sulit untuk melibatkannya secara keseluruhan. Karena itu, muncul apa yang disebut
dengan stakeholders. Pengertian stakeholders mengarah kepada konsep kepemilikan
(ownership), tetapi dengan perluasan kepada mereka yang terpengaruh oleh suatu
tindakan/usaha sehingga dianggap mempunyai hak untuk dikonsultasi, menyatakan
pendapatnya, dan secara umum supaya kepeduliannya (concern) diperlakukan secara
sungguh-sungguh.
Dalam proses, mereka yang berkepentingan atas suatu tindakan akan terseleksi secara
alamiah (Heru Purboyo, 2000) dan pada masa yang akan datang peran serta
masyarakat semakin meningkat dengan keikutsertaan kelompok-kelompok yang ada
dalam masyarakat seperti ormas, pers, LSM, dan sebagainya membentuk 6 (enam)
pilar, yaitu Eksekutif- Secara sederhana, mereka yang berkepentingan di dalam
penataan ruang wilayah kota, dapat dikelompokkan menjadi tiga (Johnson, 1997 di
dalam Heru Purboyo ), yaitu :
1. Kelompok pertama, yaitu kelompok dominan atas kegiatan ekonomi dan pencariuntung. Kelompok ini terdiri atas para developers, pemerintah daerah yangberkepentingan dengan retribusi perizinan, tuan tanah, organisasi keuangan (bank,asuransi, yayasan dana pensiun, dll), dan spekulan tanah.
2. Kelompok kedua yaitu peserta kelembagaan, terdiri atas serikat pekerja (buruh, dll),organisasi dan yayasan sosial nirlaba, kelompok agama, LSM, orsos/ormas, dsb.
3. Kelompok ketiga, yaitu masyarakat secara luas, yang berhubung tidak mungkinmelibatkan semuanya dalam suatu proses.
Istilah "pilar pengelola ruang", yang dulu terdiri atas tiga pilar (pemerintah-investor-
DPRD/masyarakat), kemudian berkembang menjadi lima DPRD-LSM/Ormas-Asosiasi
Lokal-Pers-Investor.
Kepentingan Umum (Public Interest)
Public participation terkait erat dengan konsep public interest. Konseptualisasi public
interest membawa implikasi tertentu dalam praktek perencanaan dan menjadi
pertimbangan bagi public planning untuk berupaya memperbaiki hal-hal yang menjadi
kepentingan publik (public interest). Para perencana (planners) dengan demikian harus
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-6
VIII-6
peduli untuk membantu mengarahkan agar urban decision-making merefleksikan nilai-
nilai komunitas (community values) melalui rational planning, dengan asumsi bahwa
public interest merupakan sesuatu yang tertambat dalam community values, dan bahwa
public interest tersebut dapat diidentifikasi (Oosthuizen, 1984:211-212). Public interest
mencakup public goods dan public policy.
Institusionalisasi Peran Serta Masyarakat:
Perencanaan dalam konteks publik harus mencakup identifikasi public interest,
memasukkan public interest ke dalam planning, dan memasukkan proses perencanaan
the planning process) ke dalam proses pengambilan keputusan perkotaan (urban
decision-making process). Berangkat dari pemikiran ini, variasi mekanisme seperti
komisi perencanaan (planning commisions) dibentuk, dimasukkan ke dalam proses
perencanaan, penilaian, review dan persetujuan akan kepentingan publik yang
representatif (Oosthuizen, 1984:211-212).
88..11..44..11.. Peran SSeerrttaa MMaassyyaarraakkaatt
Pengertian Peran Serta Masyarakat
Peran serta dalam hal ini diterjemahkan dari asal kata participation, yang diantaranya
mempertimbangkan pendapat Pei (1976) yang mengartikan secara singkat bahwa
partisipasi itu adalah 'take a part' atau ikut serta. Roberts (1975) dan kemudian White
(dalam Sastropoetro, 1988), mengartikan peran serta masyarakat dengan keterlibatan
komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan (dalam perencanaan)
atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat.
Peran serta masyarakat tersebut di Inggris/Britania Raya lebih populer dengan istilah
public participation, sedangkan di Amerika Serikat disebut dengan citizen participation,
namun keduanya mengandung makna yang sama. Citizen participation didefinisikan
sebagai proses yang memberikan peluang bagi masyarakat (citizens) untuk
mempengaruhi keputusan-keputusan publik (public decisions).
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-7
VIII-7
Secara umum peran serta seseorang, sekelompok orang atau masyarakat mengandung
maksud penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari
satu pihak ke pihak yang lain (Ramos dalam Yeung dan McGee, 1986). Oleh karena itu,
suatu peran serta memerlukan kesediaan kedua belah pihak dalam suatu hubungan
yang saling menguntungkan. Berbagai pengertian lain yang lebih kompleks, khususnya
yang ditujukan bagi peran serta masyarakat (Public/citizen participation) dalam
penataan ruang, bermunculan melalui debat ilmiah sengit para ahli sejak awal konsepsi
ini dikenalkan di tahun 1950-an (Midgley, 1986 di dalam Andi Oetomo,1997).
Tingkatan Peran Serta Masyarakat
Debat ilmiah bermula pada saat Shirley Arnstein (1969) mengemukakan penggolongan
peran serta masyarakat dalam perencanaan menurut tingkat kekuasaan yang
diberikan kepada masyarakat. Arnstein (1984) menyatakan bahwa dalam pekerjaan
perencanaan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah, pada dasarnya dapat
diidentifikasi adanya delapan tingkatan, yaitu dari yang tertinggi ke kebih rendah
sebagai berikut :
1. Kontrol masyarakat (citizen control)2. Pelimpahan kekuasaan (delegated power)3. Kemitraan (partnership)4. Penenteraman (placation)5. Konsultasi (consultation)6. Informasi (Information)7. Terapi (therapy)8. Manipulasi (manipulation)
Sifat Peran serta masyarakat
Apapun tujuan peran serta masyarakat yang ingin dicapai, pada prinsipnya harus pula
dikondisikan suatu situasi dimana timbul keinginan masyarakat untuk berperan serta.
Hal ini akan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan peran
serta masyarakat itu sendiri. Pengkondisian tersebut harus mengarah kepada timbulnya
peran serta bebas dan mengeliminir sebanyak mungkin peran serta terpaksa.
Menurut Vanek (1971) dan kemudian Dusseldorp (dalam Slamet,1994), peran serta
bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu
Masyarakat sebagai obyekkegiatan
Masyarakat berperan dalammembahas keinginan dan gagasannamun keputusan olehpemerintah
Peran serta masyarakat
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-8
VIII-8
kegiatan partisipatif tertentu, walaupun dalam klarifikasi ini masih dapat dibagi ke
dalam :
- Peran serta spontan (keyakinan sendiri/kehendak murni tanpa melaluipenyuluhan/ajakan), dan
- Peran serta masyarakat terbujuk.-Peran serta terpaksa, dilakukan karena dua hal yaitu terpaksa oleh hukum, dan/atau
peraturan perundang-undangan yang mewajibkannya, dan terpaksa oleh tekanan
situasi dan kondisi sosial ekonomi.
Tujuan Peran Serta Masyarakat dalam Sanitasi
Dilihat dari tujuan, pemanfaatan peran serta masyarakat dapat dibagi ke dalam dua
kelompok besar, yaitu pertama, yang melihat peran serta sebagai tujuan proses
perencanaan, dan kedua, yang melihat peran serta masyarakat sebagai cara yang baik
dan adil untuk mencapai produk rencana. Lauffer (1978) menunjukkan bahwa secara
tipikal para ahli dan perencana sosial yang lebih banyak bekerja langsung di tengah-
tengah masyarakat cenderung berada di kelompok pertama, terutama dengan alasan
untuk menumbuhkan kembali interaksi mutualistik antar manusia yang sudah sulit
dijumpai di masyarakat maju. Kelompok kedua lebih sering menggunakan usaha-usaha
perencana, atau bahkan menanyakan tujuan-tujuan perencanaan itu sendiri.
Menurut Donald Perlgut (di dalam Wendy Sarkissian, eds), ada dua rational kunci bagi
peran serta masyarakat, yaitu :
1. Etika, yaitu bahwa di dalam masyarakat demokratik, mereka yang kehidupan,lingkungan dan penghidupannya dipertaruhkan sudah seharusnya dikonsultasikandan dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi mereka secaralangsung.
2. Pragmatis, yaitu dukungan atas program dan kebijakan seringkali tergantungkepada kesediaan orang membantu kesuksesan program atau kebijakan tersebut.
Haywood (1979) menekankan bahwa proses peran serta masyarakat tersebut lebih
ditujukan untuk memberikan jaminan bahwa rencana yang dibuat dapat dengan mudah
dilaksanakan. Disebutkan bahwa tidak dapat dilaksanakannya hampir sebagian besar
rencana pembangunan sarana prasarana sanitasi, kurangnya proses peran serta
masyarakat dalam penyusunannya. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan
Perlgut.
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-9
VIII-9
Sementara itu Dennis (1972) membagi lebih rinci tujuan-tujuan dari penerapan ke
dalam 5 (lima) model yang berbeda, disesuaikan dengan tujuan masing-masing, yaitu:
No Peran SertaMasyarakat
Tujuan
1 Penelitian pasarMengungkapkan keinginan, pendapat dansaran
2Pembuatankeputusan
Mengambil keputusan
3Pengorganisasianoposisi
Menghindari pihak oposisi
4 Terapi sosial Melibatkan diri dalam pelaksanaan nyata
5 RadikalismeMengorganisasikan kaum bawah untukmelawan kekuasaan
Sandercock (1975) menambahkan satu model lagi terhadap tulisan Dennis tersebut
menjadi 6 (enam), yaitu dengan peran serta sebagai pengambilan manfaat, yaitu
masyarakat dianggap sebagai penerima keuntungan sehingga sedemikian rupa
perhatian dipusatkan kepada usaha untuk memperluas hubungan masyarakat, brosur,
selebaran, dan forum penerangan langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan apa
yang sedang dikerjakan dan kenapa hal tersebut baik dan bermanfaat.
Manfaat Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan
lainnya. Oosthuizen (dalam Don Soen, Frederick A Lazin, dan Yoram Neumann,
eds:1984:216-217). Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk
mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen
dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara
simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerja sama dan keterlibatan.
Pada kasus kelompok miskin dan lemah, partisipasi dapat berkontribusi ke proses
peningkatan, pendidikan, dan pelatihan sebagai penyatuan (integrasi) ke dalam
komunitas yang lebih luas yang di dalamnya rasa ketidakberdayaan (powerlessness)
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-10
VIII-10
dapat ditanggulangi dan swadaya (self-help) dan pembangunan kepemimpinan dapat
dipromosikan.
Dari segi planning partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan
dan prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya dan dapat dipraktekkan
serta diterimanya proposal-proposal perencanaan. Dari segi politik, partisipasi lebih
mempromosikan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative
democracy) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik
secara umum, untuk berpatisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi publik juga akan membantu dewan (counsellors) dan para pembuat
keputusan lainya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-
permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh,
dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.
Keuntungan lain dari public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan
yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku
they/we menjadi perilaku us.
Hambatan dan Kendala Peran Serta Masyarakat
Banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam mendorong peran serta
masyarakat dalam penataan ruang. Peran serta masyarakat dalam sistem perencanaan
dihadapkan pada berbagai persoalan, baik pada level negara bagian maupun lokal.
Hambatan atau kendala dalam mendorong peran serta masyarakat dalam
pembangunan sarana prasarana sanitasi (Donald Perlgut) yaitu:
1. Partisipasi dalam proses perencanaan lokal umumnya terlambat dimulai, yaitusetelah rencana selesai disusun
2. Partisipasi komunitas yang sungguh-sungguh sangat sedikit terutama pada isu-isubesar seperti pertumbuhan dan pembangunan kota
3. Sedikitnya masyarakat yang terorganisasi atau terstruktur secara mapan dan efektif4. Pemerintah mampu menghindari peran serta masyarakat dengan membuat
keputusan-keputusan5. Tidak tersedianya sumber daya yang baik berupa waktu, keahlian atau uang untuk
membuat aspirasi masyarakat secara efektif.
Dari pengalaman praktek peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana
prasarana sanitasi di berbagai negara, pada dasarnya dalam proses dan atau prosedur
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-11
VIII-11
peran serta masyarakat terkandung beberapa hal yang menjadi penghambat atau
kendala, yaitu:
Memerlukan biaya mahal, waktu yang lama, kecakapan khusus, dan perubahan-perubahan yang terus menerus
Sangat penting memperhatikan konteks masa kini dan masa lalu Dijadikan ajang pelepasan kekerasan pendirian, kegilaan dan pengungkitan luka-
luka lama Semua keterlambatan akan ditanggapi dengan penuh kecurigaan Perubahan-perubahan yang tidak atau belum diperkirakan, akan menghancurkan
kepercayaan Berurusan dengan media massa adalah suatu bisnis yang berbahaya Beberapa profesional lebih senang meninggalkan proses peran serta ini Perlu ketelitian atas keterbukaan dan keterwakilan dari para wakil yang jangan-
jangan disiapkan untuk memecah belah.
88..11..44..22.. Metode ddaann BBeennttuukk PPeerraann SSeerrttaa MMaassyyaarraakkaatt
Dari berbagai praktik peran serta langsung masyarakat dalam perencanaan sanitasi terdapat
beberapa bentuk yang mungkin dilaksanakan dengan segala keuntungan dan kerugiannya
masing-masing, baik yang akan dilaksanakan secara berkelompok maupun perorangan.
Berikut ini adalah kemungkinan bentuk penyelenggaraan yang berbentuk kelompok:
1. Diskusi kelompok kecil: jumlah peserta sedikit, cenderung terarah/terfokus, inklusif darikomunitas yang lebih luas, memerlukan waktu yang sangat panjang (time consuming).
2. Rapat umum: jumlah pemeranserta besar, sulit untuk mengarahkan pada isu-isutertentu saja, cenderung mengesampingkan sektor-sektor tertentu dari komunitas,artikulasi perorangan dan kelompok-kelompok yang berkepentingan mungkin sangatdominan.
3. Konferensi: pemeranserta adalah kalangan terpilih, teknik pendahuluan yang baik untukmenggambarkan isu-isu yang muncul, boros waktu bagi perencana untuk memberikanrespon dan interaksi.
4. Lokakarya: dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, dapat digunakan di setiap proses,menjanjikan keterlibatan dan kontribusi aktif.
Bentuk lainnya yang biasa muncul misalnya adalah seminar, yang relatif mirip dengan
konferensi. Satu bentuk lain yang agak radikal adalah langsung beramai-ramai terlibat
praktik dalam perancangan rencananya di studio, yang tentunya memerlukan studio yang
sangat besar. Beberapa bentuk peran serta yang bersifat perorangan misalnya adalah:
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-12
VIII-12
1. Wawancara : dapat lebih terwakili. langsung dan personal, akan tetapi boros waktu.2. Pendapat tertulis atau verbal: komitmen ditunjukkan secara formal, sarana yang baik
bagi para kelompok pe-lobby.3. Jalur khusus (hot line) telepon: lebih luwes dari segi waktu, interaksi langsung.4. Survey Kuesioner: memberikan data/fakta tertulis, dalam hal tertentu dapat untuk
mengukur reaksi masyarakat, akan tetapi interaksi terbatas/kurang.
Bentuk lainnya untuk yang perorangan ini misalnya adalah observasi, pameran/display,
membuka kantor informasi di lapangan, dan penggunaan media massa.
So, Hand dan McDowell (1982) mengelompokkan bentuk peran serta ke dalam kelompok
besar berdasarkan tujuannya yaitu yang disebut publicity (dalam rangka membangun
dukungan masyarakat), public education (dalam rangka diseminasi informasi), public input
(dalam rangka mengumpulkan informasi), public interaction (dalam rangka pembangunan
komunikasi dua arah), public partnership (dalam rangka mengamankan saran dan consent).
Pengelompokan teknik peran serta masyarakat tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut
:
Sumber : So, Hand, dan McDowell (1986:293)
Bentuk Peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasrana sanitasi menurut
hirarkhi rencana yang diindikasikan dalam PP No. 69 Tahun 1996 (Pasal-Pasal di BAB III dari
PP 69/96):
- pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan.- pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan.- pemberian masukan dalam perumusan rencana sanitasi.- pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi
Pengamanansaran danconsent
DiseminasiInformasi
PengumpulanInformasi
PembangunanKomunikasi
dua arah
Pembangunandukungan
masyarakat
Publisitas Pendidikanmasyarakat
Masukanmasyarakat
Interaksimasyarakat
Kemitraanmasyarakat
Keterlibatan Pasif Keterlibatan Aktif
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-13
VIII-13
dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang.- pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana.- kerja sama dalam penelitian dan pengembangan.- bantuan tenaga ahli.
88..11..44..33.. HHaakk ddaann KKeewwaajjiibbaann MMaassyyaarraakkaatt ddaallaamm PPeerreennccaannaaaann SSaanniittaassii
Sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana
sanitasi yang diatur dalam PP No. 69 tahun 1996, serta Permendagri No. 9 tahun 1998,
serta Perda 6 tahun 1999, maka ketentuan lebih spesifik tentang yang dimaksud dengan
Hak Masyarakat dalam Perencanaan adalah:
a. Mengetahui secara terbuka seluruh maksud/keinginan/rencana pemerintah, ataumengajukan inisiatif, untuk melakukan penyusunan, dan/atau mengevaluasi, dan/ataumeninjau kembali, dan/atau mengubah, rencana sanitasi wilayah atau rencana rincisanitasi wilayah kawasan lainnya.
b. Mengetahui secara terbuka seluruh proses persiapan pelaksanaan perencanaan sanitasiyang dilakukan pemerintah, dan ikut menilai kesiapan (proses administrasi)penyelenggaraannya
c. Memberikan pendapat, saran, masukan, dan penentuan tujuan-tujuan dan arahperencanaan sanitasi wilayah dan sanitasi rinci kawasan lainnya
d. Memberikan pendapat, saran, masukan data/informasi, dan penentuan potensi danmasalah sanitasi
e. Memberikan kontribusi dalam perumusan rencana sanitasi wilayah dan rencana rincisanitasi wilayah lainnya
f. Melibatkan diri di dalam, dan/atau mengawasi proses penetapan rencana sanitasiwilayah dan rencana rinci sanitasi wilayah lainnya
g. Mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana sanitasi wilayah dan rencana rincisanitasi wilayah lainnya.
Di samping hak-hak pokok tersebut, masyarakat sekaligus mempunyai kewajiban untuk
berpartisipasi dalam perencanaan sanitasi wilayah dan sanitasi kawasan rinci lainnya.
Kewajiban masyarakat dalam perencanaan sanitasi adalah:
a. Memberikan hanya informasi, data, dan keterangan yang benar, jelas, dan jujur dalamsetiap tahapan proses persiapan, penyusunan, penetapan, dan pengajuan keberatanyang terkait dengan perencanaan sanitasi di mana ia melibatkan diri.
b. Berlaku tertib dan santun dalam keikutsertaannya pada setiap proses perencanaansanitasi yang diikutinya
c. Menghormati dan menghargai pendapat, saran, dan masukan data/informasi pihak-pihaklain yang terlibat dalam perencanaan sanitasi
d. Mendudukkan kepentingan kolektif/publik lebih tinggi dari pada kepentingan pribadi ataukelompok.
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-14
VIII-14
88..11..44..44.. TTaahhaappaann PPeerraann SSeerrttaa MMaassyyaarraakkaatt ddaallaamm PPeerreennccaannaaaann SSaanniittaassii
Dalam perencanaan sanitasi terdapat 4 (empat) tahapan peran serta masyarakat yang wajib
diusahakan bersama oleh Pemerintah maupun pihak lain yang mempunyai perhatian besar
pada keefektifan dan efisiensi proses dan prosedurnya, yaitu:
a. Tahapan Pembelajaran; merupakan kewajiban pemerintah dan stakeholderspembangunan sarana prasarana sanitasi lainnya untuk meningkatkan pengetahuanmasyarakat umum tentang aspek-aspek perencanaan sanitasi wilayah kota dan apasignifikansi kontribusi mereka dalam hal itu
b. Tahapan Pemberdayaan; merupakan kewajiban pemerintah dan stakeholderspembangunan sarana prasarana sanitasi lainnya untuk memberdayakan masyarakatumum berkontribusi dalam proses-proses perencanaan sanitasi wilayah dan rencana rincisanitasi kawasan lainnya
c. Tahapan Perencanaan Berbasis Masyarakat; merupakan tahapan di mana pemerintahbersama-sama dengan masyarakat menyusun rencana sanitasi, dengan peran yang lebihbesar pada masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingan mereka.
d. Tahapan Perencanaan oleh Masyarakat; merupakan tahapan dimana inisiatif danpelaksanaan penyusunan suatu rencana sanitasi sebagian besar atau seluruhnyadilakukan oleh masyarakat, dengan pelibatan sektor pemerintah (dalam kaitannyadengan proses legal-formal penetapannya).
Tahapan perencanaan oleh masyarakat akan lebih tertuju kepada jenis-jenis rencana
sanitasi yang bersifat rinci atau yang dalam istilah teknis dikenal dalam lingkup
neigbourhood planning, seperti DED dan/atau site plan suatu kawasan.
88..11..44..55.. KKeelloommppookk SSeerrttaa
Sesuai dengan jenjang rencana sanitasi wilayah, maka kelompok serta masyarakat dalam
perencanaan sanitasi adalah sebagai berikut:
a. Dalam penyusunan Rencana Sanitasi di Wilayah Propinsi, masyarakat yang minimal
diharapkan berperanserta adalah:
Kalangan profesional Kalangan intelektual Kalangan/tokoh agama/spiritual Kalangan pemuda/remaja Kelompok-kelompok kepentingan perkotaan dan perdesaan
b. Dalam penyusunan Rencana Sanitasi di Wilayah Kabupaten, masyarakat yang minimal
diharapkan berperanserta adalah:
Kalangan profesional Kalangan intelektual
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-15
VIII-15
Kalangan/tokoh agama/spiritual Kalangan pemuda/remaja Kelompok-kelompok kepentingan kota
c. Dalam penyusunan Rencana Rinci Sanitasi di Wilayah Kecamatan, masyarakat yang
minimal diharapkan berperanserta adalah:
Dewan Kelurahan Karang Taruna Kelompok PKK Ketua RW/RT Warga Masyarakat
d. Dalam penyusunan Rencana Teknik atau DED bidang sanitasi, masyarakat yang minimal
diharapkan berperanserta adalah:
Badan usaha Masyarakat secara individu
88..11..44..66.. CCaarraa SSeerrttaa
Sesuai dengan jenjang rencana sanitasi wilayah, maka cara serta masyarakat dalam
perencanaan sanitasi adalah sebagai berikut:
a. Dalam penyusunan Rencana Sanitasi di Wilayah Propinsi, masyarakat dilibatkan
berperanserta dengan cara:
Penyebaran angket Seminar Lokakarya/diskusi/dialog Menulis/mengirimkan masukan/komentar/saran Menuliskan/mengirimkan keberatan
b. Dalam penyusunan Rencana Sanitasi di Wilayah Kabupaten, masyarakat dilibatkan
berperanserta dengan cara:
Penyebaran angket Seminar Lokakarya/diskusi/dialog Menulis/mengirimkan masukan/komentar/saran Menuliskan/mengirimkan keberatan
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-16
VIII-16
c. Dalam penyusunan Rencana Rinci Sanitasi di Wilayah Kecamatan, masyarakat dilibatkan
berperanserta dengan cara:
Lokakarya/diskusi/dialog Menulis/mengirimkan masukan/komentar/saran Menuliskan/mengirimkan keberatan
d. Dalam penyusunan Rencana Teknik atau DED air limbah masyarakat dilibatkan
berperanserta dengan cara:
Diskusi/dialog Menulis/mengirimkan masukan/komentar/saran Menuliskan/mengirimkan keberatan.
88..11..44..77.. PPeeddoommaann KKeerrjjaassaammaa ddeennggaann SSwwaassttaa
Manfaat kerjasama swasta
a. Bila kerjasama dengan swasta dilakukan secara benar dan cermat, hal ini akan
memperbaiki efesiensi pelayanan dan meningkatkan investasi
b. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan melalui :
- Peningkatan kinerja dan produktifitas kerja sistem pengelolaan air limbah- Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya insani- Peningkatan profesionalisme kerja- Perbaikan peralatan- Rasionalisasi operasi dan perbaikan- Perbaikan akuntabilitas- Peningkatan kinerja pengawasan
c. Perusahaan swasta dapat lebih efisien, karena :
- Swasta lebih bertanggungjawab terhadap pelanggan dan harus meresponpelanggan bila tidak memuaskan
- Memiliki naluri kepekaan bisnis yang lebih tinggi- Adanya iklim persaingan sehingga memperbaiki kualitas pelayanan- Jika ukuran kinerja tertuang secara jelas dalam kontrak, pengawasannya baik,
maka standar pelayanan yang lebih baik dapat dicapai- Manufer perubahan manajemen dalam mengambil keputusan sangat fleksibel
dan cepat.d. Beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan kerjasama dengan Perusahaan swasta,
adalah :
- Menjaga keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan oleh sektor swasta danpemerintah agar kompetisi dapat berjalan optimal
- Melakukan negosiasi dengan organisasi pengawas/pekerja atau lembaga yangmewakili lembaga untuk mencari titik temu dalam pelaksanaan programterutama terkait dengan pengurangan pegawai agar tidak menimbulkan dampaksosial.
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-17
VIII-17
- Penetapan periode atau jangka waktu kontrak dengan pertimbangan masapenyusutan aset dan pembayaran kembali pinjaman
- Penetapan tingkat kualitas layanan dan kualitas sarana dan prasarana- Penetapan tarif retribusi berdasarkan kualitas pelayanan- Penetapan daerah pelayanan yang akan dikerjasamakan yang memungkinkan
terjadi kompetensi- Tingkat pencapaian skala ekonomi- Keharmonisan dan kerjasama dengan mitra swasta untuk menjalankan kontrak
yang saling menguntungkan
Bentuk pengaturan kerjasama dengan swasta dapat dilihat seperti ilustrasi dibawah ini
2
1
3
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-18
VIII-18
88..11..44..88.. PPeeddoommaann KKeerrjjaassaammaa PPeemmeerriinnttaahh ddeennggaann SSwwaassttaa
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-19
VIII-19
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-20
VIII-20
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-21
VIII-21
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-22
VIII-22
8.1.5. Program Pengembangan Pendanaan
Sumber dana rencana investasi sarana dan prasarana air limbah
pada dasarnya berasal dari dana hasil pajak melalui APBD dan APBN
atau dari dana hasil retribusi pelayanan air limbah. Sumber dana
investasi dari pajak dapat digolongkan sebagai sumber dana tidak
langsung dan sumber dana dari retribusi dapat digolongkan sebagai
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-23
VIII-23
sumber dana langsung. Dengan demikian strategi pendanaan
investasi prasarana dan sarana air limbah dapat dibedakan sebagai
berikut:
Strategi Pendanaan Investasi: 100% APBD
Strategi Pendanaan Investasi: sebagian APBD dan sebagian
Retribusi Air Limbah
Strategi Pendanaan Investasi: 100% Retribusi Air Limbah
Pilihan strategi pendanaan tersebut, sangat tergantung dari
kapasitas fiskal masing-masing daerah dan kemampuan membayar
retribusi masing-masing penduduk yang mendapat pelayanan.
Sumber pendanaan investasi dari pendapatan retribusi hanya
dimungkinkan, apabila kelayakan keuangan proyek memenuhi
standard (IRR dan NPV).
Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari
swadaya masyarakat, sektor swasta, maupun dana asing. Di era
otonomi daerah saat ini memang untuk biaya pengelolaan air limbah
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah
pusat juga harus paham akan tingkat kemampuan setiap daerah
yang berbeda-beda.
Keterbatasan kemampuan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah
dalam memenuhi kebutuhan pengolahan air limbah untuk masyarakatnya
telah diketahui bersama. Keterbatasan dana, sumber daya manusia, luas
dan tersebarnya daerah pelayanan, disertai dengan kurangnya partisipasi
masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana yang telah ada,
sering sekali menjadi pokok masalah terjadinya hal tersebut diatas.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah
membuat kesenjangan pelayanan air limbah menjadi semakin menganga.
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-24
VIII-24
Daerah yang mempunyai dana yang besar menjadi lebih mudah untuk
mengembangkan sarana dan prasarana yang diinginkan masyarakatnya,
sedangkan daerah yang mempunyai dana terbatas akan kesulitan untuk
bisa mengembangkan, bahkan untuk sekedar mempertahankan sarana
dan prasarana, sehingga harus terus menerus mencari dana bantuan.
Hal tersebut mengakibatkan kawasan-kawasan yang berada di daerah
yang jauh dari pusat kegiatan menjadi semakin tidak mendapat perhatian.
Target pencapaian tujuan milenium (Millenium Development Goals), akan
sukar dicapai jika pemerintah tidak berperan serta didalamnya. Banyaknya
permasalahan/konflik menyangkut penyediaan infrastruktur termasuk
pengolahan air limbah berujung pada gagalnya pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Pertumbuhan
Kabupaten Bandung Barat yang semakin meningkat, menjadikan timbulan
air buangan yang meningkat. Studi ini harus dapat mendeteksi
permasalahan apa saja yang terjadi bila harus dilakukan pengembangan
pengolahan air limbah.
Pada kasus seperti ini, permasalahan sosial, ekonomi dan pendidikan
sering kali menjadi persoalan, karena pada dasarnya banyak masyarakat
yang masih rendah pemahamannya mengenai air limbah.
Salah satu kajian yang sangat penting dalam studi ini adalah bagaimana
mendapatkan problem seting pendanaan dan perlunya mewujudkan
pengembangan air limbah yang dapat menguntungkan seluruh pihak
terkait khususnya masyarakat.
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-25
VIII-25
Seperti kita ketahui, sumber pendanaanpembangunan bidang cipta karya adalah danapemerintah (APBN, APBD), investasi swasta, duniausaha, perbankan nasional dan masyarakat, dimanastrategi perolehan sumber dana lain dapatdilaksanakan dengan cara :
Strategi peningkatankemitraan dengan pihakswasta (KPS):
Pendekatan kepada pihak swasta potensial untuk memanfaatkan Corporate Social
Responsibility (CSR), antara lain melalui sosialisasi tugas dan fungsi Ditjen Cipta
Karya;
Pemberdayaan Pemda mengenai perlu dan pentingnya KPS;
Alokasi anggaran APBN untuk kegiatan yang mendorong KPS, seperti pemberdayaan
masyarakat di sektor sanitasi dan air minum (pola SANIMAS dan PAMSIMAS);
Strategi pengembangan kerjasama luar negeri:
Optimalisasi potensi hibah luar negeri, khususnya sektor air minum dan sanitasi.
Penyiapan pemrograman dan penganggaran kegiatan luar negeri perlu dilakukan lebih
matang agar terhindar dari tidak terserapnya anggaran.
Pemanfaatan peluang untuk capacity building staf.
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-26
VIII-26
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-27
VIII-27
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-28
VIII-28
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-29
VIII-29
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-30
VIII-30
88..11..66.. Rencana PPeennddaannaaaann
Acuan keberhasilan pembiayaan dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu
untuk keberhasilan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang.
aa.. AAccuuaann ppeemmbbiiaayyaaaann jjaannggkkaa ppeennddeekk
Keberhasilan kinerja dari sebuah IPAL dan IPLT dalam setiap tahunnya
termasuk biaya karyawan, pemeliharaan armada angkutan sudah
dapat dipenuhi dari pendapatan/pemasukan yang diperoleh dan
penarikan biaya retribusi penyedotan lumpur tinja yang telah
ditetapkan dalam periode yang sama. (Pendapatan biaya O&M).
bb.. AAccuuaann ppeemmbbiiaayyaaaann jjaannggkkaa ppaannjjaanngg
Keberhasilan kinerja dari sebuah IPAL dan IPLT dalam setiap tahunnya
termasuk biaya yang telah disebutkan di atas ditambah dengan biaya
pembangunan (konstruksi) dan biaya pembelian tanah yang diperlukan
untuk pembangunan konstruksi pengolahan lumpur tinja, akan dapat
dikembalikan/mencapai titik impas dalam kurun waktu 15 (lima
belas) tahun. Hal ini mengingat bahwa suatu perencanaan IPAL dan
IPLT diperhitungkan terhadap waktu operasional dan besarnya lumpur
tinja yang akan dikuras dalam kurun waktu tertentu yang dipengaruhi
oleh perkembangan jumlah penduduk rata-rata setiap tahunnya dalam
kurun waktu yang tertentu, disini diasumsikan kurun waktu 15 tahun
dan disesuaikan dengan kekuatan konstruksi yang ada, harus dapat
terpenuhi atau dicapai sama dengan 0 (nol). (Pendapatan biaya
O&M + pengembalian investasi).
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan Akhir VIII-31
VIII-31
Secara skematis, rencana pencanaan untuk pembangunan sarana prasarana air limbahdijelaskan pada gambar 8.1
Gambar 8.1
Ilustrasi rencana pembagian pendanaan
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan AkhirVIII-32
Tabel Indikasi Program
Uraian Program Tahap 12014-2018Tahap
2019-2023Tahap 3
2024-2028Tahap 4
2029-2033
1. Program peningkatan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket2. Program peningkatan pelayanan Air Limbah melalui sistem terpusat (sewerage) di
perkotaan
3. Program pembinaan peningkatan peran pemerintah Provinsi, Kota/Kab dalampengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah
4. Program pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah untuk masyarakatberpenghasilan rendah
5. Program optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi PS Air Limbah (IPAL dan IPLT)6. Program pembinaan dan peningkatan kinerja PS Air Limbah7. Program pembinaan dan peningkatan PS Air Limbah untuk daerah tertentu : daerah
endemi, daerah bencana, daerah terpencil, pulau pulau kecil dan kawasan perbatasan
8. Program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna9. Program peningkatan pembiayaan pengelolaan Air Limbah10. Program peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan
PS Air Limbah
11. Program Replikasi Sanimas12. Program sosialisasi dan kampanye dalam pendidikan l ingkungan dan
kepedul ian lingkungan
13. Program Bantuan Teknis penyelengaraan kelembagaan PS Air Limbah14. Program Bantuan Teknis pembentukan badan pengelola Air Limbah
-
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAHKOTA PEMANGKAT 2013
Laporan AkhirVIII-33
Uraian Program Tahap 12014-2018Tahap
2019-2023Tahap 3
2024-2028Tahap 4
2029-2033
15. Program peningkatan koordinasi dengan sektor lain16. Program peningkatan kemauan politik (Political Will) dalam penanganan Air Limbah17. Program peningkatan pengawasan kualitas Air Limbah Permukiman18. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM (sumber daya manusia)19. Program pengembangan perangkat hukum antara lain : PP, Permen, Standar,
Pedoman dan Manual (SPM) dalam penyelenggaraan sistem Air Limbah Permukiman
20. Program fasilitasi(BantuanTeknis) penyusunan Perda dalam penyelenggaraansistem Air Limbah Permukiman