Bab 6 - Geopolitik Indonesia 2108 Final
-
Upload
shilatulhamri -
Category
Documents
-
view
29 -
download
0
Transcript of Bab 6 - Geopolitik Indonesia 2108 Final
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-1 Geopolitik Indonesia
6 GEOPOLITIK INDONESIA
Overview
Saudaraku... Setiap jengkal wilayah Indonesia adalah darah dan airmata
pejuang kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, tidak akan terjadi lagi
pemisahan wilayah, baik daratan maupun perairan yang ada dalam lingkup
nusantara ini. Sesuai dengan amanat para pendiri bangsa ini, kita wajib
mempertahankan keutuhannya.
Indonesia dikaruniai kurang lebih 18.110 buah pulau - dengan berbagai
kekayaan alam di dalamnya - yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Adalah kenikmatan yang sangat besar untuk disyukuri oleh masyarakat
Indonesia, seperti yang tersurat dalam naskah pembukaan UUD 1945 alinea
ke-3; Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Untuk mempertahankan kehidupan dan eksistensinya, masyarakat
perlu memahami konsep geopolitik Indonesia, sehingga proses pembangunan
nasional terus berlangsung guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Tujuan
1. Mahasiswa memahami Wilayah sebagai ruang hidup.
2. Mahasiswa memahami Otonomi Daerah.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-2 Geopolitik Indonesia
6.1 Wilayah Sebagai Ruang Hidup
6.1.1 Wilayah Indonesia
Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional (Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk
Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik Indonesia).
Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah
daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada
masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik
alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme,
batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan
berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan
adalah batas nasional (www.wikipedia.com).
Adapun ruang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi
ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif
tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk
memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang
setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.
Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola
secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.
Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang
sempurna, yaitu ruang udara, darat dan air. Dengan memiliki ruang yang
beragam ini, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam
yang besar, yang berada di udara, di dalam perairan (laut, sungai, dan danau),
serta di dalam daratan (tanah). Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa,
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-3 Geopolitik Indonesia
memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi
tanah yang sangat subur.
Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara)
pada koordinat 6LU - 1108'LS dan dari 95'BB - 14145'BT, melintang di
antara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara Samudra Pasifik dan
Samudra Hindia (terbentang sepanjang 3.977 mil). Karena letaknya yang
berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai
Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di
dunia, dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 buah pulau besar dan kecil, 6000
pulau di antaranya tidak berpenghuni, menyebar di sekitar khatulistiwa, yang
memberikan cuaca tropis.
Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km dan luas perairannya
3.257.483 km. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana
setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu:
Jawa dengan luas 132.107 km, Sumatra dengan luas 473.606 km, Kalimantan
dengan luas 539.460 km, Sulawesi dengan luas 189.216 km, dan Papua
dengan luas 421.981 km. Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin,
yaitu:
Utara: Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan
Selatan: Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
Barat: Samudera Hindia
Timur: Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik
Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik, yang berarti Indonesia
rawan terkena gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami. Indonesia juga
banyak memiliki gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung
Krakatau, terletak di selat Sunda antara pulau Sumatra dan Jawa.
Upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) ini menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia,
terutama pemerintahan yang tengah berkuasa. Mengingat bahwa sejak
proklamasi 17 Agustus 1945, Para pendiri negara ini telah mengamanahkan
setiap jengkal Republik Indonesia ini kepada para penerusnya untuk dipelihara,
dikembangkan, dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya.
Berbagai kasus persengketaan yang menginginkan wilayah Indonesia di
beberapa perbatasan semakin menyadarkan bahwa betapa pentingnya
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-4 Geopolitik Indonesia
memahami kondisi geografis Indonesia, sehingga tetap menjadi ruang hidup
yang menjadikan masyarakat Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.
Beberapa contoh kasus perbatasan yang berakhir pada lepasnya
sebagian wilayah NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Republik
Indonesia setelah dibawa ke Mahkamah Internasional akan mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia
mengenai sengketa pulau Ambalat, yang menyebabkan ketegangan diplomatik,
militer serta sosial masyarakat dalam bentuk demonstrasi, dan lainnya menjadi
kasus berikutnya. Selanjutnya kasus Aceh dan Papua yang saat ini belum
selesai secara tuntas. Bisa jadi kasus-kasus serupa akan terus terjadi, jika
pemerintah tidak mengantisipasi sejak dini.
Konsep penguasaan wilayah geografis harus menyatu dengan sistem
politik yang dianut oleh Indonesia, sehingga penjagaan terhadap sejengkal
wilayah NKRI juga sama bobotnya dengan kedaulatan negara ini. Konsep
Geopolitik digunakan untuk memperkaya wawasan dan kesadaran akan arti
penting wilayah NKRI sebagai ruang hidup seluruh rakyat Indonesia.
6.1.2 Pengertian Geopolitik
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti
bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang
berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang
berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu
bangsa (Sunarso, 2006: 195).
Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu
penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-
masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel
mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen
menyebut geographical politic dan disingkat geopolitik.
Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini
adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia;
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
Frederich Ratzel (18441904) berpendapat bahwa negara itu seperti
organisme yang hidup. Negera identik dengan ruangan yang ditempati oleh
sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-5 Geopolitik Indonesia
pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang
cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka
negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara
ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai
ruang hidup). Teori ini dikenal seabgai teori organisme atau teori biologis.
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
Rudolf Kjellen (19641922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori
organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti
organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu
organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang
menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik,
sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan
intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya
dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas
negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan
adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut.
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
Karl Haushofer (18961946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen
terutama pandangan tentang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika
jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak
sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya
memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara.
Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain :
a. Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa
bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah
negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk
itu politik ekspansi dijalankan. Berdasarkan asumsi demikian, Karl
Haushofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah (region) yang
hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul, seperti
Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Dari pendapat ini
lahirlah:
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-6 Geopolitik Indonesia
b. Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu :
1) Pan Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika
Serikat sebagai pemimpinnya.
2) Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia,
dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa.
3) Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa
Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia.
4) Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat tidak termasuk
Inggris dan Rusia dikuasai oleh Jerman.
Teori Geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di
bawah pimpinan Hittler sehingga menimbulkan Perang Dunia II.
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
Halford Mackinder (18611947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih
strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia, sehingga
pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai
daerah jantung (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia
(Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk
menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat
yang besar sebagai prasyaratnya. Berdasarkan hal ini muncullah konsep
Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
Alfred Thayer Mahan (18401914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi
geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta
mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya
pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga
membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep
Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan
akan menguasai kekayaan dunia.
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller
Guilio Douhet (18691930) dan William Mitchel (18781939) mempunyai
pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat
kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan
melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-7 Geopolitik Indonesia
armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara
memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di
samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya
musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal
ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di
udara.
7. Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman
Nicholas J. Spijkman (18791936) terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam
teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area :
- Pivot Area, mencakup wilayah daerah jantung.
- Offshore Continent Land, mencakup wilayah pantai benua Eropa Asia
- Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa Asia, Afrika
Selatan.
- New World, mencakup wilayah Amerika.
Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya penguasaan
daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan Amerika merupakan
daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika
diperkirakan akan menjadi negara kuat. Atas pembagian dunia menjadi empat
wilayah ini, Spijman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari
angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah dimaksud.
Pandangannya ini menghasilkan teori Garis Batas (Rimland) yang dinamakan
Wawasan Kombinasi.
6.1.3 Paham Geopolitik Bangsa Indonesia
Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara
di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan
konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia.
Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali
oleh Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni
1945, Soekarno menyatakan sebagai berikut :
Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit :
Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-8 Geopolitik Indonesia
Menurut Renan, syarat bangsa adalah kehendak akan bersatu. Perlu
orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan
menyebut syarat bangsa: le desir detre ensemble, yaitu kehendak akan
bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, yang menjadi bangsa yaitu satu
gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.
Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam
bukunya Die Nationalita-tenfrage, di situ ditanyakan: Was ist eine Nation?
dan jawabannya ialah eine Nation ist ein aus Schiksalsgenmeinschaft
erwachsene Character-gemeinschaft. Inilah menurut Otto Bauer satu natie.
(Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan
nasib). Tetapi kemarin pun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Supomo
mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Moh. Yamin berkata:
verouderd: tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah
verouderd; sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala
definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu
baru, yang dinamakan Geopolitik.
Kemarin kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusumo, atau
tuan Munandar, mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat.
Persatuan antarorang dan tempat, tuan-tuan sekalian!
Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan
rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer
hanya sekadar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaft-
nya dan perasaan orangnya. Iaime et le desir. Mereka bumi yang didiami
manusia itu. Apakah tempat itu? tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu
adalah satu kesatuan. Allah swt membuat peta dunia, menunjukkan di
mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat
peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan
satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan
pulau di antara dua lautan yang besar, lautan Pasifik dan lautan Hindia,
dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang
anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau Jawa, Sumatera, Borneo,
Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau
kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil
dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-9 Geopolitik Indonesia
membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker atau
penghadang gelombang lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun
dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan,
dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak
kecil pula dapat mengatakan bahwa kepulauan Inggris adalah satu
kesatuan.
Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan
pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja,
bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus
Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani,
adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah
darah kita, tanah air kita? menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air
kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera aja, atau
Borneo aja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja tetapi
segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan
antara dua benua dan dua Samudera, itulah Tanah Air kita! (Risalah
sidang BPUPKI dan PPKI, 1998).
Berdasarkan pidato tersebut, berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia
adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak
antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia
dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan
kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia
dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk
bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya, bernama Nusantara.
Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan
bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk
mempeluas wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum). Secara historis,
kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia
merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda.
Wilayah yang bangsanya memiliki Le desir detre ensemble dan Character-
gemeinschaft menurut Soekarno itulah yang harus kita satukan dan
pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam
satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Ciri nasionalisme
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-10 Geopolitik Indonesia
Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan
kosmopolitanisme. Nasionalisme Indonesia tumbuh dalam internasionalisme,
mengembangkan hubungan baik dengan bangsa lain secara sederajat.
Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun
atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri
mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan
Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham
kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana : 2005). Wawasan
Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa
Indonesia. (Chaidir Basrie : 2002).
Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan
bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu
merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi
nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan nasional
Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, salah
satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No.
VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya
masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil,
sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk
mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan
keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa.
Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.
6.1.4 Perwujudan Wawasan Nusantara
A. Perumusan Wawasan Nusantara
Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Secara berturut-
turut ketentuan tersebut adalah:
1. Tap MPR No. IV/MPR/1973
2. Tap MPR No. IV/MPR/1978
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-11 Geopolitik Indonesia
3. Tap MPR No. IV/MPR/1983
4. Tap MPR No. IV/MPR/1988
5. Tap MPR No. IV/MPR/1993
6. Tap MPR No. IV/MPR/1998
Dengan ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Wawasan dalam
penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan
Nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan
nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan
lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan
keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut
mencakup:
1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
a. Bahwa keutuhan wilayah Nasional dengan segala isi dan
kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang
hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal
dan milik bersama bangsa.
b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan
berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini
berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti
yang seluas-luasnya.
c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu,
senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta
mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi
bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan
mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
e. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan
hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi
kepada kepentingan nasional.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-12 Geopolitik Indonesia
2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun
efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa
keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh
wilayah tanah air.
b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di
seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki
oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.
3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu; perikehidupan bangsa
harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya
tingkat kemajuan masyarkat yang sama, merata dan seimbang
serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan
kemajuan bangsa.
b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan
corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya
yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa
seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh
bangsa Indonesia.
4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan
Keamanan
a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya
merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban
yang sama di dalam pembelaan negara.
Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem
ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan-keamanan
dalam lingkup negara nasional Indonesia. Atas dasar itu dapat disimpulkan,
sumber alam gas di Aceh bukan hanya miliki penduduk Aceh, tetapi milik
seluruh bangsa Indonesia. Sebaliknya, kemiskinan di Nusa Tenggara Timur
harus dipandang sebagai kemiskinan bangsa Indonesia.
Namun, menurut Sayidiman Suryohadiprojo (mantan gubernur
Lemhanas), untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai
ajaran itu. Kesimpulan yang hanya sampai seperti itu telah mengakibatkan
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-13 Geopolitik Indonesia
penguasaan oleh pemerintah pusat atas kekayaan sumber daya alam daerah
menjadi berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan daerah, baik Aceh,
Papua, Riau, dan sebagainya.
Oleh karena itu, interpretasi Wawasan Nusantara harus disertai
catatan bahwa konsep kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam
memerlukan harmoni antara kepentingan pusat dan daerah serta antardaerah.
Tanpa itu konsep kesatuan akan sukar terwujud, kecuali bila dipaksakan
melalui kekuatan. Namun, itu hanya merupakan kesatuan yang semu dan
mengandung kerawanan bagi eksistensi Negara Kesatuan RI. Kata kunci yang
tepat adalah keadilan, bukan dengan kekuatan.
GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara
adalah GBHN 1998 yaitu dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998. Pada
GBHN 1999 sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999
tidak lagi ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara.
Pada masa sekarang ini dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan
Wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi
politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri
nusantara kiranya tetap dipertahankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 25A UUD
1945 Amandemen IV yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang
yang mengatur hal ini adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia.
B. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan
diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang
menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan
Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya
merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia
sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah
kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini
didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-14 Geopolitik Indonesia
Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus
1945 secara geografis adalah negara kepulauan.
Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi
laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara
di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar
laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya. Berdasarkan hak ini, maka wilayah negara Kesatuan Republik
Indonesia meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) serta udara di atasnya.
a. Wilayah Daratan
Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas
tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan
batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang
berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat
pula ditandai dengan benda-benda alam, seperti gunung, hutan, dan
sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan
Malaysia (Serawak dan Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.
b. Wilayah Perairan
Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan
kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah
jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal
kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua
perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan
tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan
pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi
darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke
dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari
suatu garis penutup. Penentuan batas perairan khususnya yang
berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian
bilateral. Contoh; Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina.
c. Wilayah Udara
Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan
lautan (perairan) negara itu. Dalam menentukan seberapa jauh
kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat banyak
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-15 Geopolitik Indonesia
aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis
tegak lurus 90o yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan.
C. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap
dirinya mengandung tiga unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi (content), dan
tata laku (conduct). Ketiga unsur dasar tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:
1. Wadah (contour)
Wadah sebagai ruang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara
dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.
Setelah melembaga sebagai sebuah negara dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan
yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud
supra struktur politik, sedangkan sebagai wadah kehidupan
bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur
politik.
2. Isi (content)
Isi adalah keinginan bersama yang berkembang di masyarakat sebagai
bentuk aspirasi bangsa dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang
berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional
seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan
persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan dalam kehidupan nasional
yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Oleh karena
itu, isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:
a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan
perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional;
b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan yang meliputi semua
aspek kehidupan nasional.
3. Tata Laku (conduct)
Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang
terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah
mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-16 Geopolitik Indonesia
Indonesia. Adapun tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan,
perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia, yang keduanya akan
mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia
berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga
dan cinta terhadap bangsa dan tanah airnya sehingga menimbulkan
nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa tata laku batiniah
adalah sikap, jiwa, dan semangat setiap warga negara untuk mendukung
konsepsi Wawasan Nusantara. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau
tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan
terwujudnya konsepsi Wawasan Nusantara.
D. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara
Terbentuknya konsep Wawasan Nusantara tentunya memiliki tujuan dan
manfaat. Hal ini akan menjadi motivator serta koridor keberlanjutan
perkembangan wujud Wawasan Nusantara ke arah yang dicita-citakan.
Tujuan Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut:
1. Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan dan
kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan.
2. Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia
yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati.
Adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi Wawasan Nusantara adalah
sebagai berikut:
1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.
Hal ini dibuktikan dengan penerimaan asas negara kepulauan
berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia sebagai negara
kepulauan diakui oleh dunia internasional.
2. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan
Ordonansi 1939, wilayah teritorial Indonesia hanya seluas 2 juta km2.
Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara maka luas wilayah
Indonesia menjadi 5 juta km2 sebagai satu kesatuan wilayah.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-17 Geopolitik Indonesia
3. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi
sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber
daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah
teritorial dan landas kontinen Indonesia.
4. Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang
keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa
Indonesia.
5. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.
Misalnya tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebuah konsep buatan manusia tidaklah sempurna. Selain manfaat yang dapat
diperoleh, tentunya akan ada konsekwensi yang harus diantisipasi, yaitu
berupa implikasi masalah yang muncul saat Wawasan Nusantara tersebut
diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa masalah
yang mungkin dapat timbul tersebut antara lain:
1. Persoalan garis batas/wilayah Indonesia dengan negara lain yaitu
batas darat, laut, dan udara. Persoalan penarikan garis batas dapat
menimbulkan konflik dengan negara lain, oleh karena negara akan
saling klaim mengenai pemilikan suatu wilayah.
2. Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridikasi Indonesia yang tidak
terkendali dan terawasi. Misalnya, masuknya nelayan asing ke wilayah
perairan Indonesia, kasus perompakan di laut, keluarnya nelayan
Indonesia ke wilayah negara tetangga dan melintasnya pesawat
perang negara lain di wilayah udara Indonesia.
3. Adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terluar Indonesia.
Pulau-pulau ini potensial untuk dimanfaatkan sebagai daerah
pencarian ikan secara ilegal, tempat/transit kejahatan lintas negara,
daerah pendudukan asing, keterbatasan komunikasi dan transportasi,
serta rawan kemiskinan dan ketidakadilan. Ada 12 pulau yang
diidentifikasi sebagai pulau terluar di Indonesia (Tempo, 2005) yaitu
sebagai berikut:
a. Pulau Rondo, ujung pailng barat Indonesia berbatasan
dengan India dan Thailand,
b. Pulau Sekatung, ujung utara berbatasan dengan Vietnam,
c. Pulau Nipa, berbatasan dengan Singapura,
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-18 Geopolitik Indonesia
d. Pulau Berhala, berbatasan dengan Malaysia,
e. Pulau Marore, berbatasan dengan Filipina,
f. Pulau Miangas, berbatasan dengan Filipina,
g. Pulau Marampit, berbatasan dengan Filipina,
h. Pulau Batek, berbatasan dengan Timor Leste,
i. Pulau Dana, berbatasan dengan Australia,
j. Pulau Fani, berbatasan dengan Republik Palau, ujung utara
Papua,
k. Pulau Fanildo, berbatasan dengan Republik Palau,
l. Pulau Bras, berbatasan dengan Republik Palau.
4. Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang dan dapat
melemahkan pembangunan berwawasan nusantara. Misal, suatu
daerah tertutup bagi pendatang, penolakan warga transpigran oleh
penduduk lokal, pejabat publik daerah haruslah putra daerah yang
bersangkutan, dan lain-lain.
Mengingat dampak yang terjadi akibat implikasi di atas, hendaknya pemerintah
dapat mengambil langkah-langkah yang cerdas dan arif dalam menjalankan
pemerintahannya. Ruang kendali yang luas serta potensi yang beragam
disetiap daerah, tidak lagi dimungkinkan penerapan konsep Wawasan
Nusantara yang melahirkan pemerintahan terpusat sebagaimana pengalaman
masa lalu. Perlu diupayakan penerapan Wawasan Nusantara melalui
serangkaian pembangunan dan kebijakan yang mampu mengembangkan
persatuan bangsa dan keutuhan wilayah tanpa perlu menciptakan
pemerintahan terpusat dengan tetap mengakui keanekaragaman bangsa dan
budaya di dalamnya.
Sesuai dengan fungsinya, Wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam
mencapai tujuan pembangunan nasional, harus mampu menumbuhkan kearifan
budaya lokal dengan melihat berbagai segala potensi dan daya dukung di
setiap daerah dengan proporsi yang tepat. Dengan prinsip keadilan dan
pemeliharaan kesetiakawanan sosial yang melandasi persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara, Wawasan Nusantara harus dapat meningkatkan
Ketahanan Nasional sehingga terjamin kelanjutan dan peningkatan
pembangunan nasional.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-19 Geopolitik Indonesia
6.2 Otonomi Daerah
6.2.1 Pengertian Otonomi Daerah
Reformasi membuka jalan bagi setiap orang maupun daerah untuk
menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan.
Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru yang berkuasa
selama 32 tahun ternyata telah banyak menimbulkan kesenjangan yang
menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain
kesenjangan pendapatan antardaerah yang besar, kesenjangan investasi
antardaerah, pendapatan daerah yang dikuasai pemerintah pusat, kesenjangan
regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut ,
maka otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan
setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya
manusia (SDM) untuk kesejahteraan rakyat.
Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam
arti luas adalah berdaya. Jadi otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah
pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk
secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan
daerahnya sendiri.
Sedangkan desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah
transfer/pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa
pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan-
kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif
kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan
tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola
pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen
administrasi/manajemen yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumber daya
lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan
masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong
pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran
serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-20 Geopolitik Indonesia
6.2.2 Latar Belakang Otonomi Daerah
Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah
memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik
negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan
politik, yang berlanjut menjadi multikrisis, telah mengakibatkan semakin
rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin
kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh
sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, di mana
kewenangan dan pengelolaan segaal sektor pembangunan berada dalam
kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan
untuk mengoleola dan mengatur daerahanya.
Sebagai respons dari krisis tersebut, pada masa reformasi dicanangkan
suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting yaitu
melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan
antarpusat dan daerah. Paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang
berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi
daerah, yang tidak dapat dilepaskan dari upaya politik pemerintah pusat untuk
merespon tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah,
yang memiliki aset sumber daya alam melimpah, namun tidak mendapatkan
haknya secara proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru.
Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan
pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan
pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab dapat menjamin
penanganan tuntutan masyarkat secara variatif dan cepat. Ada beberapa
alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di Indonesia saat itu
dirasakan mendesak.
1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di
Jakarta (Jakarta centris). Sementara itu, pembangunan di beberapa
wilayah lain dilalaikan. Hal ini bisa terlihat bahwa hampir 60% lebih
perputaran berada di Jakarta, sedangkan 40% digunakan untuk di luar
Jakarta. Dengna penduduk sekitar 12 juta di Jakarta, maka
ketimpangan sangat terlihat, karena daerah di luar jakarta dengan
penduduk hampir 190 juta hanya menggunakan 40% dari perputaran
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-21 Geopolitik Indonesia
uang secara nasional. Selain itu, hampir seluruh proses perizinan
investasi juga berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta.
2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Daerah-
daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah berupa
minyak, hasil tambang, dan hasil hutan, seperti Aceh, Riau, Papua,
Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana
yang layak dari Pemerintah Pusat, dibandingkan dengan daerah yang
relatif tidak memiliki banyak sumber daya alam.
3. Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah
dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah
terutama Jawa, berkembang pesat sekali. Sedangkan pembangunan di
banyak daerah masih lamban, dan bahkan terbengkalai. Kesenjangan
sosial ini juga meliputi tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga.
6.2.3 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah
Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli
adalah sebagai berikut:
1. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan
untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun
masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam
pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak
demokrasi.
2. Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah
adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
3. Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah
diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah.
4. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat
dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah
masing-masing.
Yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Daerah otonom selanjutnya disebut dengan daerah.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-22 Geopolitik Indonesia
Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD
1945 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan derah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Peerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dibentuk
undang-undang organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945.
Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 22 Tahun
1999 merupakan pengganti dari Undnag-undang No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah,
yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-23 Geopolitik Indonesia
Selain asas desentralisasi, daerah otonom dalam hal ini daerah provinsi
menganut pula asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah asas yang
menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu.
Menurut Bagir Manan, dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan
penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian
(ambtelijk). Kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk melancarkan
penyelenggaraan pemerintahan sentarl di Daerah.
Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya dekonsentrasi itu
dilaksanakan untuk memudahkan tugas-tugas Pemerintah (pusat) yang
diselenggarakan di Daerah. Oleh karena itu menurut Bagir Manan:
Dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi. Karena semata-mata ambelijk maka
dekonsentrasi dalam ilmu hukum terletak dalam lingkungan Hukum
Administrasi Negara (Administratiefrecht bukan Staatrecht).
Menurut undang-undang tersebut di atas, pelaksanaan otonomi daerah
di Indonesia didasarkan pada otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung
jawab. Otonomi yang nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada
diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang
luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan pada
bidang-bidang tertentu yang masih ditangani dan terpusat oleh pemerintah
pusat di Jakarta.
Kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah
berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi
berbagai bidang, misalnya pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, perumahan,
pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Pemerintah pusat hanya menangani
enam urusan saja: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter
dan fiskal nasional, dan agama.
Adapun yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah
berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak
dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-24 Geopolitik Indonesia
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta
antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
6.2.4 Kaitan Otonomi Daerah dengan Wawasan Nusantara
Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengelola dan
mendapatkan potensi sumber-sumber daya alamnya sesuai dengan proporsi
daya dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Dengan demikian, tidak ada
kecemburuan dan ketidakadilan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan
daerah.
Sedangkan Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa
dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan
bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam
melaksanakan pembangunan. Wawasan Nusantara juga mengajarkan perlunya
kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan
sistem pertahanan-keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia.
Cerminan dari semangat persatuan itu diwujudkan dalam bentuk negara
kesatuan.
Namun demikian semangat perlunya kesatuan dalam berbagai aspek
kehidupan itu jangan sampai menimbulkan negara kekuasaan. Negara
menguasai segala aspek kehidupan bermasyarakat termasuk menguasai hak
dan kewenangan yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Tiap-tiap daerah
sebagai wilayah (ruang hidup) hendaknya diberi kewenangan mengatur dan
mengelola sendiri urusannya dalam rangka mendapatkan keadilan dan
kemakmuran.
Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan otonomi daerah atau
dengan kata lain otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan
nusantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih
agar penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa
menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah
tanah air. Pengalaman penyelenggaraan bernegara yang dilakukan secara
tersentralisasi justru banyak menimbulkan ketidakadilan di daerah. Keadilan
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-25 Geopolitik Indonesia
adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa sebagaimana hakikat dari
Wawasan Nusantara.
6.2.5 Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(selanjutnya disebut UU Pemda) termuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125 disahkan pada tanggal 15 Oktober
2004, dan berlaku mulai tanggal diundangkannya. UU Pemda ini menggantikan
UU No. 22 Tahun 1999.
Kenyataannya, UU Pemda pada prinsipnya telah melakukan perubahan
yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintah daerah dengan
mengutamakan pelaksanaan asas-asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar
dalam UU Pemda adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat,
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta mekanisme
pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis.
1. Otonomi Daerah
Otonomi daerah, menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda): Hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Otonomi dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian
kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai: Penyerahan kepada atau
membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun
cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas dan cara
menjalankannya).
Rumusan di atas dimaksudkan untuk memberikan pembedaan antara
asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), dalam menjalankan
pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat 9 UU Pemda merumuskan tugas
pembantuan sebagai: Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa
dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-26 Geopolitik Indonesia
Harsono menulis bahwa pada medebewind, penyerahan yang dilakukan
tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya menjalankan saja,
sedangkan prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan pemerintah pusat
sendiri.
Bagir Manan sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, merumuskan
pengertian otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian (vrijheid en
zelfstandigheid) satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan
mengurus sebagian urusan pemerintahan.
Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas, hakikat pengertian
otonomi daerah secara singkat dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon: otonomi
daerah hakikatnya berasal dari unsur kebebasan (bukan kemerdekaan:
independence, onafhankelijkheid otonomi merupakan subsistem dari negara
kesatuan).
Pengertian otonomi seluas-luasnya tidak secara tegas diatur dalam UU
Pemda. Namun demikian isi (wewenang) otonomi adalah urusan yang tidak
diserahkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(3) UU Pemda, yang meliputi bidang: politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama.
Sebagai konsekuensi dari dipilihnya asas otonomi (daerah) dalam
penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi
kewenangan. Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 ayat (7) UU Pemda
adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada satuan-satuan
pemerintahan daerah untuk menjadi wewenang otonomi, dapat ditemkan
dalam UU Pemda Bab III Pasal 14. Wewenang tersebut dibagi atas wewenang
yang sifatnya wajib yang ditentukan secara limitatif meliputi: 16 jenis urusan
dan wewenang yang bersifat pilihan. Pasal 13, mengatur mengenai wewenang
daerah provinsi sebanyak: 16 jenis urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
ditambah urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Sedangkan Pasal 14,
mengatur mengenai wewenang daerah kabupaten/kota sebanyak 16 jenis
urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-27 Geopolitik Indonesia
Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dirumuskan sebagai urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan, yang disesuaikan dengan kondisi kekhasan, yang potensi
unggulan daerah.
Pembagian satuan-satuan pemerintahan (daerah otonom) dalam
hubungan hirarki merupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan, dan
pada sisi yang lain membawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang
melalui jalur koordinasi dan pengawasan, di samping pembinaan dan
kerjasama. Konsekuensi dari adanya distribusi kekuasaan secara vertikal
kepada satuan-satuan pemerintahan daerah (sebagai daerah otonom) dalam
rangka desentralisasi terjadi pula distribusi pendapatan, yang diterima daerah
sebagai pendapatan Daerah.
2. Otonomi Khusus
Momentum reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR-RI) mengamanatkan suatu koreksi terhadap berbegai penyimpangan
pelaksanaan ideologi Pancasila dan ketentuan UUD 1945. Wujud nyata dari
amanat MPR-RI tersebut adalah pengaturan dan pembentukan otonomi
khusus, sebagaimana termuat dalam:
(1) Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara tahun 1999-2004, pada Bab IV huruf G mengenai
Pembangunan Daerah dalam angka 2 antara lain memuat kebijakan
otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya; dan
(2) Dalam salah satu bagian dari Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/2000
tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi
Daerah, Bagian III mengenai Rekomendasi.
Rumusan Tap MPR-RI No. IV/MPR/1999 menyatakan: ... dalam rangka
mengembangkan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh
permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan sungguh-
sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
Daerah Istimewa Aceh:
(a) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-28 Geopolitik Indonesia
dan keseragaman sosial budaya masyarakat Aceh, melalui
penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi
khusus yang diatur dengan undang-undang;
(b) Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat
dengan melakukan pengurusan dan pengadilan yang jujur bagi
pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah
Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Militer.
Irian Jaya
(a) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai
kesetaraan dan keseragaman sosial budaya masyarakat Irian Jaya
melalui penetapan otonomi khusus yang diatur dengan undang-
undang;
(b) Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya
melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.
Adapun Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/2000 menetapkan: ... undang-
undang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sesuai amanat
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-
lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah
yang bersangkutan....
Dalam konteks nasional, kedua Ketetapan MPR-RI tersebut
merupakan langkah penting dan mendasar peralihan praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang sentralistik kepada sistem desentralistik. Situasi
penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai dengan Pancasila dan
UUD 1945, yang mendasari lahirnya kedua Ketetapan MPR-RI tersebut, turut
mengilhami lahirnya Pasal 18B UUD 1945 (perubahan kedua).
Menurut Pasal 18B UUD 1945:
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus dan atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-29 Geopolitik Indonesia
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
3. Pemilihan Kepala Daerah
Perbedaan substansial antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-undang
Pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang
proses pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dasar konstitusional,
pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 1945 pada
pasal 18 ayat (4) menyatakan, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing
sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
Undang-undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara:
pertama, pemilihan oleh DPRD, kedua, pemilihan secara langsung oleh rakyat.
Pasal 62 Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang
DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan
demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.
Berkaitan dengan keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Philipus M.
Hadjon mengatakan bahwa: Prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pasal
18 (ayat 3 dan 4) menyangkut pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah
secara langsung... Dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia, pemilihan umum tidak hanya untuk memilih wakil rakyat (DPR,
DPD, DPRD) tetapi juga untuk Kepala Pemerintahan.
Menurut DPR yang diwakili Patrialis Akbar dan Lukman Hakim
Saifuddin dalam keterangan tertulis tertanggal 14 Februari 2005 pada sidang
Mahkamah Konstitusi untuk putusan perkara gugatan judicial review UU
Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 mengatakan: Lahirnya kata
demokratis yang dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ketika itu
menjelang perubahan kedua tahun 2000. Setidak-tidaknya dikarenakan adanya
2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan Kepala Daerah. Satu
pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung
oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa yang terjadi pada pemilihan
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-30 Geopolitik Indonesia
presiden dan wakil presiden sementara pendapat yang lain menghendaki tidak
dilakukan secara langsung.
Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengatakan: Rumusan
dipilih secara demokratis dalam ketentuan pilkada juga mempertimbangkan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus
dan istimewa sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 ....
Tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa pilkada secara langsung menjadi
satu-satunya cara untuk memaknai frasa dipilih secara demokratis yang
dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ... Namun kenyataannya dalam
menjabarkan maksud dipilih secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4)
UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara pilkada secara
langsung. Sebagai konsekuensinya asas-asas dan lembaga penyelenggara pemilu
harus tercermin dalam penyelenggaraan pilkada.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sangat mendukung iklim
otonomi daerah. Harapan bahwa Kepala Daerah yang terpilih adalah putra
daerah yang sangat memahami dan dikenal luas oleh warga masyarakat di
daerahnya menjadi dasar yang sangat kuat bahwa pelaksanaan otonomi daerah
dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dapat berjalan dengan
sinergis.
---------------
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-31 Geopolitik Indonesia
Rangkuman
1. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional.
2. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).
3. Konsep Geopolitik digunakan untuk memperkaya wawasan dan kesadaran akan arti penting wilayah NKRI sebagai ruang hidup seluruh
rakyat Indonesia.
4. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara adalah GBHN 1998 yaitu dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998.
6. Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya mengandung tiga unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi (content),
dan tata laku (conduct).
7. Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
8. Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD 1945
9. Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 ayat (7) UU Pemda adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
10. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai
wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-32 Geopolitik Indonesia
Kuis Benar Salah
1. Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara) pada koordinat 6LU - 1108'LS dan dari 95'BB - 14145'BT, melintang di
antara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara Samudra Pasifik dan
Samudra Hindia.
2. Wilayah didefinisikan di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000. 3. Batas wilayah Indonesia bagian Utara adalah Negara Malaysia, Singapura,
Filipina, Brunei Darussalam, dan Laut China Selatan
4. Pulau Sipadan dan Ligitan berhasil dipertahankan dan menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia.
5. Geopolitik secara etimologi berasal bahasa Yunani. 6. Tap MPR No. IV/MPR/1998 berisi tentang wawasan nusantara. 7. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia. 8. Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung
jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
9. Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 19 UUD 1945.
10. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat.
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-33 Geopolitik Indonesia
Pilihan Ganda
1.
Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah ________
A. No. 10 tahun 2000 D. No. 12 tahun 2000
B. No. 10 tahun 2002 E. No. 12 tahun 2002
C. No. 10 tahun 2004
2. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal _______
A. 33 ayat (1) UUD 1945 D. 33 ayat (4) UUD 1945
B. 33 ayat (2) UUD 1945 E. 33 ayat (5) UUD 1945
C. 33 ayat (3) UUD 1945
3.
Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu :
1. Pan Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat
sebagai pemimpinnya.
2. Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia, dan
wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa.
3. Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan
Rusia yang dikuasai Rusia.
4. Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat tidak termasuk Inggris dan
Rusia dikuasai oleh Jerman.
A. 1,2,3 D. 1,2,4
B. 1,3,4 E. 1,2,3,4
C. 2,3,4
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-34 Geopolitik Indonesia
4. Bahwa keutuhan wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya
merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra
seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
Pernyataan di atas adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu
Kesatuan_______
A. Politik D. Pertahanan dan Keamanan
B. Ekonomi E. Idiologi
C. Sosial Budaya
5.
Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu; perikehidupan bangsa harus
merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan
masyarkat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan
kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
Pernyataan di atas adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu
Kesatuan_______
A. Politik D. Pertahanan dan Keamanan
B. Ekonomi E. Idiologi
C. Sosial Budaya
6. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman
bagi seluruh bangsa dan negara.
Pernyataan di atas adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu
Kesatuan_______
A. Politik D. Pertahanan dan Keamanan
B. Ekonomi E. Idiologi
C. Sosial Budaya
7.
Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah
modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus
tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
Pernyataan di atas adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu
Kesatuan_______
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-35 Geopolitik Indonesia
A Politik D. Pertahanan dan Keamanan
B Ekonomi E. Idiologi
C Sosial Budaya
8.
Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan
1. Malaysia
2. Papua Nugini
3. Timor Leste
4. Brunei Darussalam
A 1,2,3 D 1,2,4
B 2,3,4 E 1,2,3,4
C 1,3,4
9
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini adalah perwujudan dari asas _______
A Sentralisasi D Dekonsentrasi
B Konsentrasi E Kota Administratif
C Desentralisasi
10
Beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di
Indonesia dirasa mendesak.
1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di
Jakarta (Jakarta centris).
2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata dan
menguntungkan pihak-pihak tertentu.
3. Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu
daerah dengan daerah lain sangat terasa.
4. Kestabilan ekonomi yang terganggu karena krisis
5. Adanya pemilihan kepala daerah satu paket secara langsung oleh
rakyat
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-36 Geopolitik Indonesia
A 1,2,3 D 2,3,4,5
B 1,2,4 E 1,2,3,4,5
C 1,2,3,4
-
Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan
6-37 Geopolitik Indonesia
Latihan
1. Apa yang dimaksud dengan wilayah? 2. Apa yang dimaksud dengan Geopolitik? 3. Jelaskan Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik! 4. Jelaskan Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial
Budaya!
5. Sebutkan dan jelaskan unsur dasar wawasan nusantara! 6. Sebutkan tujuan wawasan nusantara! 7. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? 8. Apa yang dimaksud dengan Desentralisasi? 9. Apa yang dimaksud dengan Dekonsentrasi? 10. Jelaskan kaitan antara otonomi daerah dengan wawasan nusantara!