Bab 523 ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL 3sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file... · UPL) dan...
Transcript of Bab 523 ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL 3sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file... · UPL) dan...
P a g e 5 - 1
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Dokumen RPIJM bidang Cipta Karya membutuhkan kajian pendukung dalam hal lingkungan
dan sosial untuk meminimalisir pengaruh negatif pembangunan infrastruktur bidang Cipta
Karya terhadap lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kajian
aspek lingkungan dan sosial meliputi acuan peraturan perundang-undangan, kondisi eksisting
lingkungan dan sosial, analisis dengan instrumen, serta pemetaan antisipasi dan rekomendasi
perlindungan lingkungan dan sosial yang dibutuhkan.
5.1 Aspek Lingkungan
Kajian lingkungan dibutuhkan untuk memastikan bahwa dalam penyusunan RPIJM bidang
Cipta Karya oleh pemerintah kabupaten/kota telah mengakomodasi prinsip perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Adapun amanat perlindungan dan pengelolaan lingkungan
adalah sebagai berikut:
1. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Instrumen
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas antara lain
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-
UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPLH)”.
2. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional: “Dalam rangka
meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip
pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang”.
Bab
5233
P a g e 5 - 2
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
3. Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014: “Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak
dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di
perkotaan dan perdesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan
daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim”.
4. Permen LH No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup
Strategis: Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan
untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar
dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.
5. Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan. Sebagai
persyaratan untuk mengajukan ijin lingkungan maka perlu disusun dokumen Amdal,
UKL dan UPL, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
atau disebut dengan SPPL bagi kegiatan yang tidak membutuhkan Amdal atau UKL dan
UPL.
Tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
dalam aspek lingkungan terkait bidang Cipta Karya mengacu pada UU No. 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:
1. Pemerintah Pusat
a. Menetapkan kebijakan nasional.
b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS.
d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
e. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
f. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak
perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.
g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional,
peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.
h. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
i. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengaduan masyarakat.
j. Menetapkan standar pelayanan minimal.
P a g e 5 - 3
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
2. Pemerintah Provinsi
a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.
b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi.
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan
daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
e. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
f. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di
bidang program dan kegiatan.
g. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota.
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
d. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
e. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
5.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program. Hal ini sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KLHS perlu diterapkan di dalam RPIJM antara lain karena:
1. RPIJM membutuhkan kajian aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan
infrastruktur.
2. KLHS dijadikan sebagai alat kajian lingkungan dalam RPIJM adalah karena RPIJM berada
pada tataran Kebijakan/Rencana/Program. Dalam hal ini, KLHS menerapkan prinsip-
prinsip kehati-hatian, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan
dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif
terhadap lingkungan hidup KLHS disusun oleh Tim Satgas RPIJM Kabupaten/Kota
dengan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memiliki tugas dan
P a g e 5 - 4
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
fungsi terkait langsung dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
kota/kabupaten. Koordinasi penyusunan KLHS antar instansi diharapkan dapat
mendorong terjadinya transfer pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendorong terjadinya
pembangunan berkelanjutan.
Tahapan Pelaksanaan KLHSTahapan pelaksanaan KLHS diawali dengan penapisan usulan rencana/program dalam RPIJM
per sektor dengan mempertimbangkan isu-isu pokok seperti :
1. Perubahan iklim,
2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati,
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan,
dan/atau kebakaran hutan dan lahan,
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam,
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan,
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan
sekelompok masyarakat; dan/atau
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Isu-isu tersebut
menjadi kriteria apakah rencana/program yang disusun teridentifikasi menimbulkan
resiko atau dampak terhadap isu-isu tersebut.
Tahap ke-1 dilakukan dengan penapisan (screening) dengan menyusun tabel seperti
berikut :
P a g e 5 - 5
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
Tabel V-1Kriteria Penapisan Usulan Program/Kegiatan Bidang Cipta Karya
No. Kriteria Penapisan
PenilaianUraian
Pertimbangan*Kesimpulan:
(Signifikan/ TidakSignifikan)
1. Perubahan Iklim
2.Kerusakan, kemerosotan, dan/ataukepunahan keanekaragaman hayati
3.
Peningkatan intensitas dan cakupanwilayah bencana banjir, longsor,kekeringan,dan/atau kebakaranhutan dan lahan,
4.Penurunan mutu dan kelimpahansumber daya alam
5.Peningkatan alih fungsi kawasanhutan dan/atau lahan,
6.
Peningkatan jumlah penduduk miskinatau terancamnya keberlanjutanpenghidupan sekelompokmasyarakat
7.Peningkatan risiko terhadapkesehatan dan keselamatan manusia
Sumber: Pedoman Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2012
*) didukung data dan informasi yang menjelaskan apakah kebijakan, rencana dan/atau
program yang ditapis menimbulkan risiko/dampak terhadap lingkungan hidup
Tahap ke-2 setelah penapisan terdapat dua kegiatan. Jika melalui proses penapisan di
atas tidak teridentifikasi bahwa rencana/program dalam RPIJM tidak berpengaruh
terhadap kriteria penapisan di atas maka berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No.
9/2011 tentang Pedoman Umum KLHS, Tim Satgas RPIJM Kabupaten/Kota dapat
menyertakan Surat Pernyataan bahwa KLHS tidak perlu dilaksanakan, dengan
ditandatangani oleh Ketua Satgas RPIJM dengan persetujuan BPLHD, dan dijadikan
lampiran dalam dokumen RPIJM. Namun, jika teridentifikasi bahwa rencana/program
dalam RPIJM berpengaruh terhadap kriteria penapisan di atas maka Satgas RPIJM
P a g e 5 - 6
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
didukung dinas lingkungan hidup (BPLHD) dapat menyusun KLHS dengan tahapan
sebagai berikut:
1. Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah
Perencanaan, dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:
a) Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya
Tujuan identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan adalah:
- Menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam
pelaksanaan KLHS;
- Menjamin diterapkannya azas partisipasi yang diamanatkan UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan, rencana
dan/atau program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik;
- Agar masyarakat dan pemangku kepentingan mendapatkan akses untuk
menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang
pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS.
Tabel V-2Contoh Proses Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Dalam
Penyusunan KLHS Bidang Cipta Karya
Masyarakat dan PemangkuKepentingan Contoh Lembaga
Pembuat Keputusan a. Bupatib. DPRD
Peningkatan intensitas dan cakupan wilayahbencana banjir, longsor, kekeringan, danatau kebakaran hutan dan lahan.
Dinas PU Cipta Karya
Instansi a. Dinas PU Cipta Karyab. BPLHD
Masyarakat yang memiliki informasidan/atau keahlian(perorangan/tokoh/kelompok)
a. Perguruan Tinggi atau lembaga peneliti lainnyab. Asosiasi profesic. Forum-forum pembangunan berkelanjutan dan lingkungan
hidupd. LSM/ Pemerhati Lingkungan hidupe. Perorangan/tokohf. Kelompok yang memiliki data dan informasi berkaitan
dengan SDAMasyarakat terkena Dampak a. Lembaga adat
b. Asosiasi Pengusahac. Tokoh masyarakatd. Organisasi masyarakate. Kelompok masyarakat tertentu (nelayan, petani, dll)
Sumber: Pedoman Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2012
P a g e 5 - 7
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
b) Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan :
Penetapan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial,
ekonomi, dan lingkungan hidup atau keterkaitan antar ketiga aspek tersebut;
Pembahasan fokus terhadap isu signifikan; dan
Membantu penentuan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Tabel V - 3Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Labuhanbatu Utara
No. KawasanStrategis
JenisKawasanStrategis
Tipologi Lokasi
1.
KawasanAgropolitan
Kawasanstrategisekonomi
Potensi ekonomi cepat tumbuh Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi Memiliki potensi ekspor untuk kegiatan pertanian khususnya
sayuran dan perkebunan kelapa sawit
Kecamatan AekKuo
2.
PelabuhanLautTanjungLeidong
Kawasanstrategisekonomi
Potensi ekonom icepat tumbuh Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi Memilikipotensiekspor kawasan yang
dapatmempercepatpertumbuhankawasantertinggal didalamwilayahkabupaten
Kecamatan KualuhLeidong
3.
KawasanMinapolitan
Kawasanstrategisekonomi
Potensiekonomicepattumbuh Sektorunggulan yang
dapatmenggerakkanpertumbuhanekonomi Memilikipotensiekspor Kawasan yang
dapatmempercepatpertumbuhankawasantertinggal didalamwilayahkabupaten
Kecamatan KualuhHilir
4.KawasanEkonomiKhusus
Kawasanstrategisekonomi
Sektorunggulan yangdapatmenggerakkanpertumbuhanekonomi
Potensiekonomicepattumbuh
KelurahanTanjung Leidong
Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara 2011-2031
P a g e 5 - 8
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
Tabel V - 4Contoh Proses Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
Bidang Cipta Karya
Pengelompokan Isu-isu PembangunanBerkelanjutan Bidang Cipta Karya Penjelasan Singkat
Lingkungan Hidup Permukiman
Isu : Pencemaran lingkungan olehinfrastruktur yang tidak berfungsimaksimal
Contoh : Septiktank yang bocor
- Sistem pembuangan air limbah yang masihtradisional menyebabkan terjadinya pencemaranlingkungan
- Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaanlingkungan hidup masih sangat rendah
EkonomiIsu : Tingkat kemiskinan yang masih tinggi
akibat tingkat pendidikan yang masihtergolong rendah
Karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat,maka kemampuan untuk menciptakan lapanganpekerjaan /mencari pekerjaan yang lebih baikmenjadi rendah
Hasil Analisa Konsultan
Tabel V - 5Rencana Kawasan Strategis Sosial Dan Budaya
Di Kabupaten Labuhanbatu Utara
No Kawasan Strategis Jenis Tipologi Lokasi1 Kawasan Sosial dan
Budaya Masjid RayaTanjung Pasir
Kawasan strategis sosialdan budaya
Prioritaspeningkatankualitas sosial danbudaya
Desa Tanjung PasirKecamatan KualuhSelatan
P a g e 5 - 9
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP
Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program
untuk mengembangkan berbagai alternatif perbaikan muatan kebijakan, rencana,
dan/atau program dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukan
kajian, dan disepakati bahwa kebijakan, rencana dan/atau program yang dikaji
potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan, maka
dilakukan pengembangan beberapa alternatif untuk menyempurnakan rancangan
atau merubah kebijakan, rencana dan/atau program yang ada. Beberapa alternatif
untuk menyempurnakan dan atau mengubah rancangan kebijakan, rencana
dan/atau program ini dengan mempertimbangkan antara lain :
a. Memberikan arahan atau rambu-rambu mitigasi terkait dengan kebijakan,
rencana, dan/atau program yang diperkirakan akan menimbulkan dampak
lingkungan atau bertentangan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.
b. Menyesuaikan ukuran, skala, dan lokasi usulan kebijakan, rencana, dan/atau
program.
c. Menunda, memperbaiki urutan, atau mengubah prioritas pelaksanaan kebijakan,
rencana, dan/atau program.
d. Mengubah kebijakan, rencana, dan/atau program.
3. Rekomendasi Perbaikan KRP dan Pengintegrasian Hasil KLHS
Untuk Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan memiliki dokumen KLHS RTRW
Kabupaten/Kota, maka hasil olahan di dalam KLHS tersebut dapat dijadikan bahan
masukan bagi kajian perlindungan lingkungan dalam RPIJM. KLHS merupakan
instrumen lingkungan yang diterapkan pada tataran rencanaprogram. Sedangkan
pada tataran kegiatan atau keproyekan, instrumen yang lebih tepat diterapkan adalah
Amdal, UKL-UPL dan SPPLH. Tabel berikut menjelaskan beberapa perbedaan antara
KLHS dan Amdal.
P a g e 5 - 10
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
Tabel V - 6Perbedaan Instrumen KLHS dan AMDAL
Deskripsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
a) Rujukan Peraturan
Perundanga
i. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
ii. Permen LH 09/2011 tentang Pedoman umum KLHS
i. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
ii. Permen PPU 10/PRT/M/2008 tentang jenis kegiatan bidang PU wajib
UKL UPL
iii. Permen LH 5/2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan Wajib
AMDAL
b) Pengertian Umum
Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau
Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan
terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap
lingkungan.
c)Kewajiban Pelaksanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang masuk kriteria sebagai wajib
AMDAL (Pemerintah/swasta)
d) Keterkaitan studi
lingkungan dengan:
i. Penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJP dan RPIM
ii. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan
Tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan
P a g e 5 - 11
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
e) Mekanisme
pelaksanaan
i. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program
terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
ii. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau
program; dan
iii. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,
rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan.
i. Pemrakarsa dibantu oleh pihak lain yang berkompeten sebagai penyusun
AMDAL
ii. Dokumen AMDAL dinilai oleh komisi penilai AMDAL yang dibentuk oleh
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dan
dibantu oleh Tim Teknis.
iii. Komisi penilai AMDAL menyampaikan rekomendasi berupa kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
iv. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berdasarkan rekomendasi komisi
penilai AMDAL menerbitkan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan
lingkungan
f) Muatan Studi
Lingkungan
i. Isu Strategis terkait Pembangunan Berkelanjutan
ii. Kajian pengaruh rencana/program dengan isuisu strategis terkait
pembangunan berkelanjutan
iii. Alternatif rekomendasi untuk rencana/program
i. Kerangka acuan;
ii. Andal; dan
iii. RKL-RPL.
Kerangka acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKLRPL. Kerangka
acuan wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata
ruang kawasan.
g) Output Dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan
dalam suatu wilayah.
Keputusan Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan tentang
kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.
P a g e 5 - 12
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
h) Outcome
i. Rekomendasi KLHS digunakan sebagai alat untuk melakukan
perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan
yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
ii. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup sesuai hasil KLHS tidak
diperbolehkan lagi.
i. Dasar pertimbangan penetapan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan
ii. ii. Jumlah dan jenis izin perlindungan hidup yang diwajibkan
iii. iii. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai yang tercantum dalam RKL
RPL.
i) Pendanaan APBD Kabupaten/Kota
i. Kegiatan penyusunan AMDAL (KA, ANDAL, RKL-RPL) didanai oleh
pemrakarsa,
ii. Kegiatan Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan sekretariat Penilai
AMDAL dibebankan pada APBN/APBD
iii. Jasa penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL oleh komisi AMDAL dan tim
teknis dibiayai oleh pemrakarsa.
iv. Dana pembinaan dan pengawasan dibebankan pada anggaran instansi
lingkungan hidup pusat, provinsidan kabupaten/kota
P a g e 5 - 13
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
j) Partisipasi MasyarakatMasyarakat adalah salah satu komponen dalam kabupaten/kota
yang dapat mengakses dokumen pelaksanaan KLHS
Masyarakat yang dilibatkan adalah:
i. Yang terkena dampak;
ii. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
iii. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses
AMDAL
k) Atribut
Lainnya :
a. Posisi
Hulu siklus pengambilan keputusanAkhir sklus pengambilan keputusan
b. Pendekatan Cenderung pro aktif Cenderung bersifat reaktif
c. Fokus analisisEvaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan
berkelanjutanIdentifikasi, prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan
d. Dampak kumulatif Peringatan dini atas adanya dampak komulatif Amat terbatas
e. Titik berat telaahanMemelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan Mengendalikan dan meminimalkan dampak negative
f. Alternatif Banyak alternatif Alternatif terbatas jumlahnya
g. Kedalaman Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi dan
kerangka umum
Sempit, dalam dan rinci
P a g e 5 - 14
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
h. Deskripsi proses Proses multi pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan
proses iteratif dan kontinuProses dideskripsikan dengan jelas, mempunyai awal dan akhir
i. Fokus pengendalian
dampak Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan Menangani gejala kerusakan lingkungan
j. Institusi Penilai Tidak diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian
dan persetujuan KLHS
Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian dan
persetujuan AMDAL
(Triarko Nurlambang dalam KLHS Penyeberangan Selat Sunda; Identifikasi Awal)
Sumber: Pedoman Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2012
P a g e 5 - 15
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
5.1.2 Amdal, UKL-UPL, Dan SPPLH
Pengelompokan atau kategorisasi proyek mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau
kegiatan Wajib AMDAL dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2008 Tentang
Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib
Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yaitu:
1. Proyek wajib AMDAL
2. Proyek tidak wajib AMDAL tapi wajib UKL-UPL
3. Proyek tidak wajib UKL-UPL tapi SPPLH
Jenis Kegiatan Bidang Cipta Karya dan batasan kapasitasnya yang wajib dilengkapi dokumen
AMDAL adalah sesuai tabel berikut.
Tabel V-7Penapisan Rencana Kegiatan Wajib AMDAL
No Jenis Kegiatan Skala/ BesaranA. Persampahan
a. Pembangunan TPA Sampah Domestik dengan sistem Controllandfill/sanitary landfill:- luas kawasan TPA, atau- Kapasitas Total
≥ 10 ha≥ 100.000 ton
b. TPA di daerah pasang surut :- luas landfill, atau- Kapasitas Total
Semuakapasitas/besaran
c. Pembangunan transfer station:- Kapasitas ≥ 500 ton/hari
d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah terpadu :- Kapasitas ≥ 500 ton/hari
e. Pengolahan dengan insinerator :
P a g e 5 - 16
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
- Kapasitas Semua kapasitasf. Composting Plant :
- Kapasitas ≥ 500 ton/harig. Transportasi sampah dengan kereta api- Kapasitas ≥ 500 ton/hari
B. Pembangunan Perumahan/Permukiman:a. Kota metropolitan, luas ≥ 25 hab. Kota besar, luas ≥ 50 hac. Kota sedang dan kecil, luas ≥ 100 had. keperluan settlement transmigrasi ≥ 2.000 ha
C. Air Limbah Domestika. Pembangunan IPLT, termasuk fasilitas penunjang :
- Luas, atau- Kapasitasnya
≥ 2 ha≥ 11 m3/hari
b. Pembangunan IPAL limbah domestik, termasuk fasilitaspenunjangnya :- Luas, atau- Kapasitasnya
≥ 3 ha≥ 2,4 ton/hari
c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah :- Luas layanan, atau- Debit air limbah
≥ 500 ha≥ 16.000 m3/hari
D. Pembangunan Saluran Drainase (Primer dan/atausekunder) di permukimana. Kota besar/metropolitan, panjang : ≥ 5 kmb. Kota sedang, panjang : ≥ 10 km
E. Jaringan Air Bersih Di Kota Besar/Metropolitana. Pembangunan jaringan distribusi- Luas layanan ≥ 500 hab. Pembangunan jaringan transmisi- panjang ≥ 10 km
Sumber: Pedoman Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2012
5.2 Aspek Sosial
Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya kepada
masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca pembangunan/pengelolaan.
Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur permukiman seharusnya menyentuh aspek-
aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan
kemiskinan serta pengarusutamaan gender. Sedangkan pada saat pembangunan kemungkinan
P a g e 5 - 17
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
masyarakat terkena dampak sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan
pemberian kompensasi, maupun permukiman kembali. Kemudian pada pasca pembangunan atau
pengelolaan perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur bidang Cipta Karya tersebut
membawa manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat
sekitarnya.
Aspek sosial adalah sebagai berikut:
1. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional: Dalam rangka
pembangunan berkeadilan, pembangunan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian
yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat
miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
- Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional
dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
2. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum:
- Pasal 3: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,
negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
3. Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014:
- Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan
untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk
peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan
infrastruktur dasar.
- Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi
perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan.
4. Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan
- Pasal 1: Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi.
P a g e 5 - 18
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional
- Menginstruksikan kepada Menteri untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan
bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
terkait aspek sosial bidang Cipta Karya adalah:
1. Pemerintah Pusat:
a. Menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang bersifat strategis nasional
ataupun bersifat lintas provinsi.
b. Menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum yangbersifat strategis nasional
ataupun bersifat lintas provinsi.
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi di tingkat pusat.
d. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional berperspektif gender, khususnya untuk bidang Cipta Karya.
2. Pemerintah Provinsi:
a. Menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang bersifat regional ataupun bersifat
lintas kabupaten/kota.
b. Menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum yang bersifat regional ataupun
bersifat lintas kabupaten/kota.
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi di tingkat provinsi.
d. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di
tingkat provinsi berperspektif gender, khususnya untuk bidang Cipta Karya.
P a g e 5 - 19
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu UtaraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
( B A P P E D A )
Review RPIJMKabupaten Labuhanbatu Utara (2014-2018)
3. Pemerintah Kabupaten/Kota:
a. Menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum di kabupaten/kota.
b. Menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum di kabupaten/kota.
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
peningkatan ekonomi di tingkat kabupaten/kota.
d. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di
tingkat kabupaten/kota berperspektif gender, khususnya untuk bidang Cipta Karya.
5.2.1 Aspek Sosial Pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya
A. KemiskinanAspek sosial pada perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya diharapkan mampu
melengkapi kajian perencanaan teknis sektoral. Salah satu aspek yang perlu ditindaklanjuti
adalah isu kemiskinan. Kajian aspek sosial lebih menekankan pada manusianya sehingga yang
disasar adalah kajian mengenai penduduk miskin.: