bab-5__20091007161707__6
-
Upload
muhammad-azwar-awa-syansuri -
Category
Documents
-
view
20 -
download
0
Transcript of bab-5__20091007161707__6
5/13/2018 bab-5__20091007161707__6 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-5200910071617076 1/7
BAB 5
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME
Gerakan separatisme masih menjadi ancaman nyata bagi
persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman
gerakan separatisme ini, pemerintahan Indonesia yakin bahwa
penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh
dan damai. Keberhasilan dalam penyelesaian masalah separatisme di
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi pelajaran penting untuk
menyelesaikan masalah separatisme di daerah lainnya.
Walaupun sampai kini masih terdapat tindak kekerasan di
NAD, ini disebabkan oleh permasalahan menghadapi proses
pendewasaan demokrasi dalam politik untuk pemilihan legislatif,
bukan disebabkan oleh gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh
Merdeka. Spektrum kekerasan yang terjadi di NAD masih pada
tahap spektrum kekerasan rendah. Kekerasan tersebut masih bisa
dihadapi oleh aparat kepolisisan dan sipil lainnya, sedangkan TNI
hanya sebagai pendukung dalam menjaga keamanan NAD.
Kondisi keamanan di daerah Papua sampai saat ini masih
kondusif walaupun masih terjadi unjuk rasa dan aksi kekerasan
terutama menjelang pemilu legislatif. Bentrokan bersenjata
penguasaan bandara perintis di Kampung Kapeso dan insiden
penembakan di Mimika yang menewaskan seorang warga negara
asing serta serangkaian tindakan kekerasan bersenjata setelahnya
adalah beberapa peristiwa yang memperlihatkan konflik kekerasan
yang masih terjadi di Papua. Kejadian lain seperti aksi-aksi simbolis
untuk mendukung gerakan separatisme, seperti pengibaran bendera
5/13/2018 bab-5__20091007161707__6 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-5200910071617076 2/7
05 - 2
Bintang Kejora menunjukan bahwa permasalahan separatisme di
Papua cukup serius. Pemerintah terus mengupayakan untuk
menyelesaikan permasalahan separatisme ini, baik melalui kegiatan
represif terhadap kelompok-kelompok bersenjata maupun persuasif
melalui upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakatPapua sehingga penyelesaian ini dapat diselesaikan secara
komprehensif dan menyeluruh dalam kerangka otonomi khusus bagi
Papua.
Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menurunkan
tingkat perlawanan gerakan separatis dan menggalang tokoh kunci
gerakan separatis OPM. Tergalangnya tokoh-tokoh kunci gerakan
separatis tersebut diharapkan mampu meredam aktivitas bersenjata.
I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia
semakin kondusif walaupun ancaman separatisme masih tetap ada.
Hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat dan Pemerintah yang
dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat
beberapa daerah yang memiliki sebagian masyarakat yang tidak puas
dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Di Provinsi NAD, meskipun gerakan separatisme sudah
hampir tiada, masih terdapat tindakan kekerasan yang terjadi.
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) masih menjadi
perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah NAD
dan masih ada penafsiran-penafsiran yang berbeda dalam masyarakat
tentang UUPA tersebut. Perasaan saling curiga antara aparat
Pemerintah RI dan mantan anggota GAM masih ada, terutama di
tingkat grass root . Kondisi tersebut rawan terhadap upaya provokasi
dari pihak-pihak yang tidak menghendaki perdamaian di Aceh. Para
pelaku berbagai tindak kriminal/kekerasan yang belum dapat segera
terungkap semakin menumbuhkan rasa saling curiga.
Tetap eksisnya Gerakan Separatis Papua (GSP) di Papua
meskipun jumlahnya makin kecil, masih tetap menjadi ancaman bagi
stabilitas keamanan di Papua. Maraknya terjadi aksi bersenjata yang
dilakukan menjelang dan pascapelaksanaan Pemilu Legislatif 2009
dilakukan oleh sejumlah elemen GSP untuk mengganggu
5/13/2018 bab-5__20091007161707__6 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-5200910071617076 3/7
05 - 3
pelaksanaan Pemilu 2009. Hingga kini masih ada upaya dari GSP di
luar negeri untuk menggalang dukungan politik masyarakat
internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua.
Pascapeluncuran Kaukus Parlemen Internasional untuk Papua Barat
(International Parliamentary for West Papua/IPWP) pada 15 Oktober2008 di London, Inggris, sejumlah tokoh GSP di luar negeri
meluncurkan International Lawyer of West Papua/ILWP (Grup
Pengacara Internasional untuk Papua Barat) pada 3 s.d. 5 April 2009
di Georgetown, Guyana, Amerika Selatan. Oleh karena itu, di
samping terus menjaga keamanan di Papua, sangat diperlukan upaya
untuk menangkal propaganda negatif yang dilakukan oleh GSP di
luar negeri dan meningkatkan upaya diplomasi untuk meyakinkan
masyarakat internasional akan pentingnya menjaga kedaulatanIndonesia di Papua.
Di Maluku, meskipun tidak sebesar di Papua, gerakan
separatisme juga muncul dari kelompok Republik Maluku Selatan
(RMS). Kelompok ini terus aktif berjuang menggalang dukungan
dana dan moral untuk mewujudkan Maluku merdeka. Mereka terus
memanfaatkan momen-momen yang dianggap penting, seperti
peringatan HUT RMS 25 April untuk menunjukan eksestensinya
kepada dunia internasional.
Embrio dari gerakan separatisme tersebut muncul karena
ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan
Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil. Penelitian yang dilakukan
oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukan bahwa akar
permasalahan terjadinya konflik di Papua adalah karena adanya
marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan
ekonomi terhadap orang asli Papua, kurangnya pembangunan
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan
ekonomi rakyat, paradigma sejarah bergabungnya Papua ke
Indonesia, dan belum adanya rekonsiliasi atas kekerasan yang terjadi
di masa lalu. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan untuk
menyelesaikannya harus komprehensif dan menyeluruh dalam semua
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan.
5/13/2018 bab-5__20091007161707__6 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-5200910071617076 4/7
05 - 4
II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-
HASIL YANG DICAPAI
Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan separatisme adalah sebagai berikut:
1. pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak
secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang
melanggar hak-hak masyarakat sipil;
2. peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi serta demokratisasi;
3. peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik
dan separatisme;
4. peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik
atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal
terhadap sumber daya ekonomi danpemerataan pembangunan
antardaerah;
5. pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal,
dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan
rasa saling percaya;
6. penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai,
menyeluruh, dan bermartabat.
Pemerintah cukup berhasil dalam menangani permasalahanseparatisme dengan makin kondusifnya situasi keamanan di Aceh
dan tidak terjadinya aksi bersenjata yang berbahaya di daerah kritis
lainnya. Dari 5 kasus separatisme yang telah terjadi selama 2007
semuanya telah berhasil diselesaikan oleh Polri.
Upaya untuk mempertahankan perdamaian di NAD dilakukan
dengan melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam MoU
Helsinki secara benar agar penyelesaian Aceh tetap berada dalam
kerangka NKRI. Amnesti dan pemberian jaminan hidup terhadap
5/13/2018 bab-5__20091007161707__6 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-5200910071617076 5/7
05 - 5
mantan kombat GAM serta relokasi TNI dan Polri dilakukan dengan
penertiban senjata-senjata ilegal yang masih banyak beredar di
masyarakat. Diberikannya kesempatan membentuk partai lokal dan
mengakomodasi calon legislatif (caleg) dari partai lokal untuk duduk
sebagai anggota legislatif, baik di tingkat DPRA maupun DPRK,telah memberikan kontribusi positif bagi kelancaran dan keamanan
pelaksanaan Pemilu 2009. Penerbitan Perpres Nomor 75 Tahun
2008 tentang Tata Cara Konsultasi Persetujuan Internasional dan
Rencana Pembentukan Undang-Undang serta Kebijakan
Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh
secara hukum juga telah mengatur hubungan antara Pemprov NAD
dan Pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang, baik politik
maupun sosial ekonomi dalam bingkai NKRI.
Pemerintah berusaha mengeliminisasi permasalahan separatis
di Papua, baik melalui lobi-lobi di luar negeri maupun pendekatan
dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder ) di Papua.
Upaya untuk menjelaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua
dalam kerangka NKRI merupakan penyelesaian terbaik untuk
masalah Papua juga dilakukan guna meluruskan dan mendudukkan
permasalahan Papua secara jernih dan objektif. Langkah lainnya
yang dilakukan pemerintah adalah terus mendorong pemerintahdaerah melaksanakan otsus secara konsekuen agar dapat
memanfaatkan dana otsus secara tepat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan,
dan masalah-masalah sosial lainnya. Di tingkat internasional,
langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan
perkembangan positif di Papua, misalnya menyangkut keberhasilan
Pemilu 2009, inpres percepatan pembangunan, community
development , dan implementasi otsus.
Hal yang sama juga dilakukan untuk menangani masalah
separatis RMS di Maluku. Lobi terhadap pihak-pihak internasional
agar membatasi pergerakan kelompok-kelompok pendukung RMS
terus dilakukan. Dari hasil upaya tersebut, peringatan HUT RMS
pada 25 April di Belanda sejak 2007 tidak lagi diadakan terpusat di
kota besar seperti Amsterdam dan Den Haag, tetapi terpencar-pencar
di kota-kota kecil yang jauh dari ibukota Belanda. Berkaitan dengan
berkembangnya embrio separatisme di beberapa provinsi kaya
5/13/2018 bab-5__20091007161707__6 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-5200910071617076 6/7
05 - 6
sumber daya alam, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
pembagian sumber daya alam yang lebih adil dan merata. Hal itu
dilakukan agar mengurangi perasaan tidak puas masyarakat daerah
terhadap Pemerintah Pusat sehingga tidak mudah untuk mendukung
para anggota gerakan separatisme. Sementara, kebijakan pemekaranwilayah dimaksudkan agar dapat mendorong pembangunan sampai
ke daerah-daerah yang tertinggal pembangunannya.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan upaya
penganggulangan dan kewaspadaan terhadap ancaman separatisme,
sejumlah kajian telah dilakukan, di antaranya adalah kajian tindak
lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan
Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik;
Pokok-Pokok Pikiran tentang Upaya Komprehensif Menanggulangi
Separatisme di Indonesia; Kajian Pemulihan Kondisi Kehidupan
Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Kajian
Kebijakan Strategis Mempertahankan Keutuhan Wilayah Nasional
terhadap Ancaman Separatisme di Papua; Kajian Kebijakan Strategis
Pemecahan Komprehensif Masalah Papua Secara Damai; Kajian
Upaya Pemecahan Masalah di Papua Secara Komprehensif dan
Integral dalam Rangka Memperkokoh NKRI; dan Kajian Rencana
Tindak Menghadapi Kontigensi Nasional Separatisme Tahun 2007.Sementara, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi pimpinan
nasional dalam kurun waktu 2005–2009 telah dilaksanakan
pendidikan KRA/PPRA dengan peserta 644 orang, pendidikan
KSA/PPSA dengan peserta 316 orang, dan penataran pemantapan
wawasan kebangsaan dengan peserta 2.095 orang.
III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Muncul dan berkembangnya embrio separatisme tidak terlepas
dari masalah ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan sehingga
untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akan terus melanjutkan dan
mengembangkan kebijakan yang telah diambil selama ini.
Pendekatan terhadap masalah separatisme tidak lagi hanya
menggunakan kekuatan militer, tetapi menggunakan prioritas utama
untuk melakukan langkah persuasif dengan pendekatan perdamaian
dan dialog dan peningkatan kesejahteraan melalui pemerataanpembangunan. Belajar dari pengalaman penyelesaian konflik di
5/13/2018 bab-5__20091007161707__6 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bab-5200910071617076 7/7
05 - 7
Aceh, konsep penyelesaian damai secara “bermartabat” akan terus
diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme di
daerah lain. Penyelesaian secara “bermartabat” bertujuan agar pihak
separatis tidak akan kehilangan muka untuk melepaskan aspirasinya.
Penguatan basis dukungan masyarakat melalui lembaga politik danadat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua
(DAP) menjadi tonggak utama untuk mengurangi ketidakpuasan dan
perbedaan pendapat antara masyarakat di daerah dan Pemerintah
Pusat.
Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara
berkala perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga perbaikan
terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah dapat
berjalan dan lebih terfokus pada permasalahan sesungguhnya.
Peningkatan pelayanan publik, terutama untuk mendapatkan
informasi yang benar, dilakukan agar sosialisasi terhadap pentingnya
menjaga keutuhan NKRI dapat terus dilaksanakan dengan baik.
Kebijakan militer sebagai langkah terakhir dan hanya akan diambil
apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui dialog.
Kebijakan pemekaran wilayah yang didasarkan atas
pertimbangan dan kepentingan pembangunan masyarakat di daerahakan tetap mendapatkan prioritas apabila hal itu dapat membantu
masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan keadilan dan
kesejahteraan sehingga dapat mencegah muncul dan berkembangnya
embrio separatisme.