Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
-
Upload
nendi-subakti -
Category
Environment
-
view
135 -
download
1
Transcript of Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
![Page 1: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/1.jpg)
2 - 1LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
2.1. Periode Perencanaan
Kerangka acuan menjelaskan bahwa penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) harus dapat tercapainya pemenuhan dokumen yang diakui oleh Pemerintah Kota Pariaman sebagai panduan pemrograman dan penganggaran untuk sektor persampahan secara tepat dan kuantitatif, baik fisik maupun non-fisik, untuk horizon perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) tahapan sesuai dengan jangka waktu perencanaan yakni :
Perencanaan jangka pendek dalam periode 5 tahun Perencanaan jangka menengah dalam periode 10 tahun Perencanaan jangka panjang dalam periode 20 tahun
Sebagaimana dalam standar dan kriteria penyusunan PTMP, bahwa pada kegiatan perencanaan sampah untuk kota sedang dan kota kecil diharuskan untuk menyusun PTMP sebagai bentuk sederhana dari rencana induk dan dokumen studi kelayakan. Yang membedakan ketiga dokumen tesebut adalah tingkat kedalaman substansi kajiannya serta kebutuhan sumber datanya.
2.2. Evaluasi Rencana Induk
Rencana induk sistem pengelolaan sampah yang disusun dalam bentuk PTMP ini harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk
BAB 2KONSEP DAN
KRITERIA PTMPBab ini memaparkan konsep dan kriteria perencanaan teknis dan manajemen persampahan (PTMP) sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
![Page 2: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/2.jpg)
2 - 2LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi dibidang lingkungan. Begitu juga dapat dievaluasi karena adanya hasil rekomendasi audit lingkungan Kota Pariaman yang terkait dengan masalah pengelolaan persampahan.
2.3. Kriteria Perencanaan
2.3.1. Kriteria Umum
Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 5 (lima) komponen sub sistem seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1 yaitu sub sistem Institusi, sub sistem peraturan hokum, sub sistem pembiayaan, sub sistem operasional dan sub sistem peran serta masyarakat. Dari kelima komponen tersebut, yang berhubungan langsung dengan pengoperasian prasarana dan sarana persampahan adalah subsistem teknik operasional. Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan dengan mengedepankan pemanfaatan sampah dan meningkatkan kualitas TPA melalui penerapan teknologi ramah lingkungan. Ketersediaannya merupakan kelengkapan dasar fisik persampahan dimana kondisi dan kinerjanya akan berpengaruh pada kelancaran aktifitas dari masyarakat sebagai penggunanya.
Gambar 2.1 Keterkaitan Komponen dalam Sistem Pengelolaan Sampah Kota
![Page 3: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/3.jpg)
2 - 3LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Dalam upaya penyediaan prasarana dan sarana pengumpulan serta pengangkutan sampah bagi masyarakat perlu adanya biaya pengelolaan
tersebut yang meliputi biaya investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan.
Biaya untuk pengelolaan persampahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau
swasta untuk kepentingan masyarakat dengan dibebankan kepada masyarakat
dalam bentuk retribusi kebersihan. Biaya dapat dikenakan pada anggota masyarakat itu sendiri yang mendapat pelayanan sampah dalam bentuk iuran dimana besarannya ditentukan melalui musyawarah dan mufakat serta terjangkau oleh masyarakat.
Peningkatan peran serta masyarakat dapat juga dilakukan melalui program pendidikan formal sejak dini, penyuluhan yang intensif, terpadu dan terus menerus dalam upaya meningkatkan peran sertanya dalam kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Keberhasilan penerapan program-program tersebut dapat tercapai tentu melalui koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar, Kecamatan, Kelurahan, dsb.
Gambar 2.2 Pengintegrasian 3R dalam Manajemen Sampah Kota
![Page 4: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/4.jpg)
2 - 4LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Dalam program peningkatan kelembagaan, harus ada kejelasan siapa yang membuat peraturan (regulator) dan siapa yang melaksanakan peraturan tersebut (operator). Pada umumya saat ini peran regulator dan operator pada umumnya masih dijalankan oleh instansi yang sama. Sebaiknya, peran operator dapat diberikan kepada swasta, sehingga peran regulator dapat lebih optimal dilaksanakan oleh instansi daerah. Dengan pembagian tugas tersebut, pelaksanaan tugas masing-masing lembaga diharapkan dapat lebih optimal, sehingga pengelolaan sampah dapat lebih efektif.
2.3.2. Kriteria Teknis
Dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan rencana induk persampahan, ada beberapa kriteria teknis yang harus dipenuhi dalam analisisnya, meliputi :
Periode perencanaan minimal 10 (sepuluh) tahun, dengan rencana target capaian yang ada pada setiap tahapan pengembangan serta harus memperhatikan pola perencanaan yang ada hingga saat ini di daerah studi.
Untuk merencanakan penanganan persampahan jangka panjang, perlu ditetapkan suatu sasaran dan prioritas penanganan yang realistis dan aplikatif dengan mengacu pada target nasional, kesepakatan MDGs, target propinsi dan kota/Kota.
Strategi penanganan dalam mengembangkan sistem pengelolaan persampahan harus yang terstruktur dan tepat sasaran dengan mengacu pada strategi nasional dan daerah serta rencana tata ruang yang berlaku.
Analisis kebutuhan pelayanan persampahan dapat difokuskan pada aspek teknis yang meliputi :a) Penentuan daerah pelayanan dalam kurun waktu perencanaan
didasarkan pada daerah pelayanan eksisting, rencana pengembangan kota, rencana wilayah strategis, kepadatan penduduk dan wilayah kumuh.
![Page 5: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/5.jpg)
2 - 5LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
b) Pola pelayanan yang akan diterapkan pada daerah perencanaan seperti pola penanganan sampah untuk perumahan, fasilitas komersial , fasilitas umum, (perkantoran, jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) dan fasilitas sosial. Pola pelayanan tersebut meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, 3R, pengangkutan dan pemrosesan akhir (pengganti pembuangan akhir) yang sesuai dengan karakteristik wilayah pelayanannya.
Kebutuhan pelayanan penanganan sampah ditentukan berdasarkan :a) Proyeksi pelayanan
Proyeksi penduduk harus dilakukan untuk interval lima tahun selama periode perencanaan.
b) Proyeksi timbulan sampahTimbulan sampah diproyeksikan setiap interval lima tahun
c) Kebutuhan lahan TPAd) Kebutuhan prasaran dan sarana persampahan (pemilahan,
pengangkutan. TPS. TPS 3R, SPA, FPSA, TPST, dan TPA)
Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan: (1) Pewadahan sampah, (2) Pengumpulan sampah, (3) Pemindahan sampah, (4) Pengangkutan sampah, (5) Pengolahan dan pendaur-ulangan sampah, (6) Pembuangan akhir sampah. Skema teknik operasional pengelolaan persampahan dapat dilihat pada Gambar 2.3.
![Page 6: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/6.jpg)
2 - 6LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Gambar 2.3 Skema Teknik Operasional Pengelolaan Sampah
2.3.3. Kriteria Standar Pelayanan Minimal
Kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sistem pengelolaan sampah di suatu wilayah meliputi :
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.
Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan, yang terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagai proses pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan yang dikembalikan lagi ke alam secara aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya.
![Page 7: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/7.jpg)
2 - 7LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan adalah jumlah TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak (controlled landfill/sanitary landfill) yang ramah lingkungan terhadap jumlah TPA yang ada di perkotaan
Target standar pelayanan minimal pengelolaan sampah adalah :1. Untuk timbulan sampah yang sampai ke TPA adalah residu pada tahun
2025. 2. Untuk pengangkutan sampah di perkotaan sebesar 100% pada tahun
2025.
2.4. Survey Penyusunan Rencana Induk
2.4.1. Survey dan Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan
Data yang diperlukan dalam penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kota Pariaman adalah :
Data kondisi wilayah dan rencana pengembangan wilayah Data pengelolaan persampahan yang ada Permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan
persampahan1. Data Kondisi Wilayah dan Rencana Pengembangan Wilayah
a. Karakteristik Kota Pariaman, meliputi Batas wilayah Koordinat Cuaca dan Iklim
b. Kondisi Fisik, meliputi : Topografi Geologi Hidrologi
c. Prasarana Wilayah, meliputi : Jaringan jalan; arteri, protokol, kolektor, lingkungan
![Page 8: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/8.jpg)
2 - 8LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Perumahan; komplek dan non-komplek, perumahan teratur dan tidak teratur, perumahan kumuh
Fasilitas komersial; pertokoan, pasar, hotel, rumah makan, kawasan wisata, kawasan industri, dll
Fasilitas umum; perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dll
Fasilitas sosial; rumah ibadah, panti sosial, dll Ruang terbuka hijau; taman kota, hutan kota, perkebunan,
persawahan dan lahan-lahan pertanian d. Kependudukan, meliputi :
Jumlah penduduk keseluruhan Jumlah penduduk per kecamatan Jumlah penduduk per kelurahan Kepadatan penduduk rata-rata Kepadatan penduduk daerah terbangun
e. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, meliputi : Mata pencaharian masyarakat Penghasilan masyarakat/data income Strata ekonomi yang menggambarkan prosentase kelompok
masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah.f. Tingkat kesehatan masyarakat, yaitu data penyakit yang diperlukan
pada umumnya yang berkaitan dengan buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan air bersih seperti diare, tipus, disentri dan ISPA (infeksi saluran pernafasan).
g. Rencana pembangunan/pengembangan wilayah; data rencana pembangunan untuk memberikan gambaran pengembangan wilayah dalam kurun waktu perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan untuk analisa pengembangan kebutuhan pelayanan persampahan jangka panjang.
2. Penyelenggaraan Prasaran dan sarana persampahan Gambaran kondisi pengelolaan persampahan eksisting digambarkan melalui data pengelolaan persampahan mencakup aspek teknis, peraturan, kelembagaan, pembiayaan, serta peran serta masyarakat/swasta.
![Page 9: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/9.jpg)
2 - 9LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
a. Tingkat Pelayanan, menggambarkan kondisi sistem pengelolaan sampah suatu wilayah secara kuantitatif. Data tingkat pelayanan dapat diketahui dari beberapa hal berikut: Prosentase perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses
pelayanan sampah secara terpusat (dikumpulkan dari sumber ke TPA) dengan jumlah penduduk total
Prosentase perbandingan jumlah sampah yang diangkut ke TPA dengan jumlah sampah total
b. Sistem Pengelolaan, dikelompokkan dalam data yang berkaitan dengan aspek peraturan, teknis, kelembagaan/institusi, pembiayaan serta peran serta masyarakat/swasta. Aspek Peraturan;
A. Jenis peraturan sesuai perda (pembentukan institusi pengelola sampah, perda ketentuan umum penanganan sampah, perda tentang retribusi)
B. Kelengkapan materi perdaC. Penerapan perda terutama berkenaan sanksi pelanggaran
Aspek Institusi;A. Bentuk institusi pengelola sampahB. Struktur organisasiC. Tata laksana kerjaD. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan
sampah, staf dan petugas lapangan
Aspek Teknis
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah penduduk terlayani (dari sumber ke TPA)x
100%
Jumlah penduduk total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
Jumlah sampah yang diangkut ke TPA (dari sumber)x
100%
Jumlah sampah total
![Page 10: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/10.jpg)
2 - 10LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
1. Daerah pelayanan (cakupan pelayanan meliputi luas wilayah dan jumlah penduduk terlayani)
2. Sumber-sumber sampah; domestik dan non domestik3. Timbulan sampah4. Komposisi dan karakteristik sampah5. Pola penanganan sampah dari sumber sampai ke TPA6. Pengumpulan; metode pengumpulan, sarana yang digunakan dan
jumlah sarana7. Pemindahan; metode, jumlah sarana dan lokasi8. Pengurangan sampah; data metode, jumlah sarana dan lokasi,
kondisi operasi dan jumlah pengurangan9. Pengangkutan; jenis alat angkut, jumlah, frekuensi dan ritasi serta
rute angkutan10.Tempat Pemrosesan Akhir; data lokasi TPA, luas, fasilitas TPA,
kondisi operasi11.Data pemanfaatan lahan bekas TPA
Aspek Pembiayaan1. Data APBD total dalam 3 tahun terakhir2. Biaya pengelolaan (PABD) khusus untuk pengelolaan sampah 3
tahun terakhir3. Tarif retribusi dan prosedur penarikan retribusi sesuai perda yang
berlaku4. Biaya penerimaan retribusi selama 3 tahun terakhir5. Biaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R) bila ada
Aspek Peran serta masyarakat dan swasta1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pola penanganan sampah
baik secara umum maupun dalam kegiatan 3R pada skala sumber dan kawasan
2. Program penyuluhan dan edukasi yang ada serta pelaksanaannya3. Peran swasta dalam penanganan sampah yang ada
2.4.2. Survey dan Pengkajian Sumber Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah
![Page 11: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/11.jpg)
2 - 11LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Cara pelaksanaan pengambilan dan pengukuran contoh dari lokasi pengambilan untuk rumah tangga, sekolah, dan kantor berdasarkan SNI 19-3964-1994 adalah sebagai berikut: 1) Menentukan lokasi pengambilan contoh. 2) Menentukan jumlah tenaga pelaksana. 3) Mempersiapkan peralatan. 4) Melakukan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi
sampah sebagai berikut: Membagikan kantong plastik dengan volume yang sudah diberi tanda
kepada sumber sampah sehari sebelum dikumpulkan. Mencatat jumlah unit masing-masing penghasil sampah. Mengumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah. Mengangkut seluruh kantong plastic ke tempat pengukuran Menimbang kotak pengukur 40 L (digunakan untuk mengukur volume
sampah) Menuang secara bergiliran contoh dari setiap lokasi pengambilan
tersebut ke dalam kotak pengukur 40 L Menghentakan kotak contoh sebanyak tiga kali dengan mengangkat
kotak setinggi 20 cm, lalu dijatuhkan ke tanah Mengukur dan mencatat volume sampah (Vs) Menimbang dan mencatat berat sampah (Bs) Memilih contoh berdasarkan komponen komposisi sampah Menimbang dan mencatat berat komposisi sampah Menghitung komponen komposisi sampah Tentukan lokasi pengambilan contoh (samplimg Lokasi).
Lokasi pengambilan sampling dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu: A. Perumahan, yang terdiri dari:
- Permanen (PP): pendapatan tinggi. - Semi permanen (PS): pendapatan sedang.- Non permanen (PN): pendapatan rendah.
B. Non perumahan, yang terdiri dari: Toko, kantor, sekolah, pasar, jalan, hotel, restoran/rumah makan, fasilitas umum lainnya, pebrik/industri.
1. Kriteria perumahan.
![Page 12: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/12.jpg)
2 - 12LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Kategori perumahan ditentukan berdasarkan: - Keadaan fisik rumah. - Pendapatan rata-rata kepala keluarga, - Fasilitas rumah tangga yang ada. Kriteria non perumahan, yaitu: a. Kriteria untuk jalan, meliputi:
- berdasarkan fungsi jalan. - 10 % dari jalan yang disapu - Untuk kota yang tidak melakukan penyapuan jalan minimal
500 meter panjang jalan utama di pusat kota.b. Kriteria untuk pasar berdasarkan fungsi pasar. c. Kriteria untuk hotel berdasarkan jumlah fasilitas yang ada. d. Kriteria untuk rumah makan dan restoran berdasarkan jenis
kegiatan. e. Kriteria untuk fasilitas umum berdasarkan fungsinya.
2. Menyiapkan peralatan. a. Alat pengambil contoh timbulan dan komposisi berupa kantong
plastic dengan volume 40 L. b. Alat pengukur volume contoh timbulan dan komposisi berupa kotak
berukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm, yang dilengkapi dengan skala tinggi.
c. Alat pengukur volume timbulan dan komposisi sampah berupa bak berukuran 1m x 0,5 x 1m untuk sampah yang berskala besar yang dilengkapi dengan skala tinggi.
d. Perlengkapan berupa alat pemindah (seperti sekop) dan sarung tangan.
e. Timbangan (0-5) kg dan (0-100) kg
3. Penentuan jumlah sampel Jumlah sampel jiwa dihitung menggunakan persamaan berikut:
S = jumlah sampel (jiwa)
![Page 13: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/13.jpg)
2 - 13LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
n = 5 (jiwa) PS = populasi (jiwa)
Cd = koefisien perumahan (Cd kota sedang dan kecil, 1KK = 0,5). Dengan mempertimbangkan faktor analisis komposisi sampah dengan berat minimal yaitu 1 kwintal = 100 kg/hari (Tchobanoqlous, Theisen, Vigil, 1993).
4. Jumlah unit masing-masing lokasi pengambilan contoh timbulan sampah: - Perumahan: jumlah jiwa dalam keluarga. - Toko: jumlah petugas atau luas areal. - Sekolah: jumlah murid dan guru. - Pasar: luas pasar atau jumlah pedagang. - Kantor: jumlah pegawai. - Jalan: panjang jalan dalam meter.- Hotel: jumlah tempat tidur.- Restoran: jumlah kursi atau luas areal. - Fasilitas umum lainnya: luas areal.
5. Frekwensi. Pengambilan contoh dapat dilakukan dengan frekwensi sebagai berikut: Pengambilan contoh dilakukan dalam 8 hari berturut-turut pada
lokasi yang sama. Frekwensi pengambilan contoh diatas dilakukan paling lama 5
tahun sekali. 6. Metode pengukuran.
Satuan yang digunakan dalam pengukuran timbulan sampah adalah: Volume : liter/unit/hari. Berat : kilogram/unit/hari.
a. Satuan yang digunakan dalam pengukuran komposisi sampah adalah dalam % berat.
b. Pelaksanaan survei timbulan, komposisi dan karakteristik sampah :- Pastikan sumber timbulan yang akan disurvei;- Ambil sampel sampah- Uji kualitas sampah untuk mendapatkan komposisi dan
karakteristik sampah
![Page 14: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/14.jpg)
2 - 14LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
c. Pengkajian hasil survei timbulan, komposisi dan karakteristik sampah:- Kaji timbulan sampah untuk mengetahui laju timbulan sampah;- Kaji timbulan sampah untuk mendapatkan komposisi dan
karakteristik sampah
7. Metode Analisaa) Analisis Proyeksi Penduduk dengan Regresi Linear
Pertambahan penduduk Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang seperti kita adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebih. Pertumuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dlam kehidupan. Akibat yang ditimbulkan tentu akan mengganggu dan menimbulkan masalah di berbagai bidang. Variabel-variabel dalam permasalahan kependudukan sangatlah kompleks, meliputi penduduk itu sendiri, kemiskinan, kesempatan kerja, permukiman, kesehatan, gizi pendidikan, kejahatan, pencemaran lingkungan, krisis ekonomi, kelaparan, sandang, air bersih, keterbelakangan, fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos). Faktor kepadatan penduduk menjadi pangkal segala problematika kehidupan manusia itu sendiri.
Untuk analisis yang akan digunakan untuk menentukan pertumbuhan penduduk di kawasan perindustrian dengan menggunakan metode regresi, dengan asumsi bahwa laju kepadatan penduduk terus mengalami peningkatan dan fluktuasi pertambahan penduduk yang tidak stabil setiap tahunnya.Berikut ini persamaan yang digunakan dalam perhitungan proyeksi penduduk menggunakan motode regresi linear :
Y=a+bXKeterangan :Y = Varibel Tidak Bebas (Dependen)X = Variabel Bebas (Independen)a = Penduga bagi intersep (α)b = Penduga bagi koefisien regresi
b) Analisis Timbulan SampahTimbulan sampah yang dihasilkan dari sebuah kota dapat diperoleh dengan survey pengukuran atau analisa langsung dilapangan, yaitu :
![Page 15: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/15.jpg)
2 - 15LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Mengukur langsung timbulan sampah dari sejumlah sampel, (rumah tangga/non rumah tangga) yang ditentukan secara random proporsional disumber selama 8 hari berturut-turut. (SNI 19-3964 dan SNI M 36-1991-03).
Load account analysis : mengukur jumlah berat (berat dan/atau volume) sampah yang masuk ke TPS, misalnya diangkut dengan gerobak , selama 8 hari berturut-turut. Jadi dengan melacak jumlah dan jenis penghasil sampah yang dilayani gerobak yang mengumpulkan sampah berikut sehingga akan diperoleh timbulan sampah per ekuivalensi penduduk.
Weigh-volume analysis : Bila tersedia jembatan timbang, maka jumlah sampah yang masuk kefasilitas penerima ke fasilitas penerima sampah akan diketahui dengan mudah dari waktu kewaktu. Jumlah sampah harian kemudian digabung dengan perkiraan area yang layanan, dimana data penduduk dan sarana umum terlayani dapat dicari, maka akan diperoleh satuan timbulan sampah per ekuivalensi penduduk.
Material balance analysis merupakan analisa yang lebih mendasar, dengan menganalisa secara cermat aliran bahan masuk, aliran bahan yang hilang dalam sistem dan aliran bahan yang menjadi sampah dari sebuah sistem yang ditentukan batas-batasnya (system Boundary).
Dalam survey, frekuensi pengambilan sampel sebaiknya dilakukan delapan hari berturut-turut guna menggambarkan fluktuasi harian yang ada. Dilanjutkan dengan kegiatan bulanan guna menggambarkan fluktuasi dalam tahunan. Namun dalam hal ini telah disederhanakan, seperti :
Hanya dilakukan 1 hari saja Dilakukan dalam seminggu, tetapi pengambilan sampel setiap 2 atau
3 hari Dilakukan 8 hari berturut-turut
Penentuan jumlah sampel yang biasa digunakan dalam analisis timbulan sampah dilakukan dengan metode statistika :
Metode Stratified random sampling, didasarkan pada komposisi pendapatan penduduk setempat, dengan asumsi pendapatan berpengaruh terhadap tingkat timbulan sampah.
![Page 16: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/16.jpg)
2 - 16LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Jumlah sampel minimum, ditaksir berdasarkan beberapa perbedaan yang bisa diterima antara yang ditaksir dan penaksir, berapa derajat yang diinginkan dan berapa derjat yang diterima.
Pendekatan praktis, dilakukan dengan pengambilan sampah berdasarkan atas jumlah minimum sampel yang dibutuhka untuk penentuan komposisi sampah yaitu minimum 500 liter atau sekitar 200 Kg. Biasanya sampling dilakukan di TPS atau pada gerobak yang diketahui sumber sampahnya
Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah di Indonesia biasanya dilaksanakan berdasarkan SNI M 36-1991-03. Penentuan jumlah sampel sampah yang akan diambil dapat menggunakan formula berikut:
a. Bila jumlah penduduk ≤10.000.000 jiwa
P = Cd. PsKeterangan:Ps = jumlah penduduk bila ≤106 jiwaCd = koefisien Cd = 1 bila kepadatan penduduk normal.Cd < 1 bila kepadatan penduduk jarang.Cd >1 bila kepadatan penduduk padat.
b. Bila jumlah penduduk > 10 6 jiwa
P = Cd.Cj. PsCj = ∑ Penduduk / 106
Untuk memprediksi jumlah timbulan sampah pada suatu wilayah dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :
Qn = Qt ( 1+ Cs )n
Dengan :
Cs=[1+Ci+Cp+Cqn
3]
[1+ p]Keterangan :Qn : timbulan sampah pada n tahun mendatang.Qt : timbulan sampah pada tahun awal perhitungan.Cs : peningkatan/pertumbuhan kota.
![Page 17: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/17.jpg)
2 - 17LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Ci : laju pertumbuhan sektor industri.Cp : laju pertumbuhan sektor pertanian.Cqn : laju peningkatan pendapatan per kapita.P : laju pertumbuhan penduduk.
c) Analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunities, Threathss)Analisis Swot adalah suatu metode penyusunan strategis perusahaan
atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal tersebut dapat berupa domestic maupun multinasional. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities dan Threats yang artinya kekuatan, kelemahan peluang dan kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar/eksternal ( O dan T ) dan faktor dalam/internal perusahaan atau organisasi ( S dan W ). Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah :
Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisa ini diharapkan membuahkan rencana jangka panjang.
Mengatasi atau mengurangi ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisis ini lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek.
Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki organisasi. Analisa SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi.
Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya/kemampuan yang dimiliki pada saat akan memulai suatu kegiatan, mengetahui segala unsur kekuatan yang dimiliki maupun segala kelemahan yang ada. Data yang terkumpul mengenai faktor-faktor internal tersebut merupakan potensi di dalam melaksanakan usaha yang direncanakan. Dilain pihak perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal yang dihadapi yaitu peluang-peluang dan kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan timbul, serta ancaman/hambatan yang diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan.
Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian
![Page 18: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/18.jpg)
2 - 18LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
menerapkannya dalam gambar matrik SWOT sebagaimana pada Gambar 2.4.
Gambar 2-4 Bagan Analisis SWOT
Pendekatan kualitatif matrik SWOT dikembangkan oleh Kevin P Kearns menampilkan 8 (delapan) kotak, yaitu 4 kotak sebagai factor eksternal dan internal, serta 4 kotak lainnya meruapan isu – isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuanan faktor eksternal dengan internal. Pemahaman dari masing-masing kolom table analisis SWOT sebagai berikut :
Strategi SO merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.
Strategi ST merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
Strategi WO ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun
![Page 19: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/19.jpg)
2 - 19LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
Strategi TW merupakan kondisi yang paling lemahdari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan
2.4.3. Survey dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaana. Ketentuan teknis untuk tata cara survei dan pengkajian bidang
demografi adalah : Wilayah sasaran survei harus dikelompokan ke dalam kategori
wilayah dengan berdasarkan jumlah penduduk Mencari data jumlah penduduk awal perencanaan selama 10 tahun
terakhir Menentukan nilai persentase dari pertambahan penduduk per
tahunnya (r). Menghitung proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk sampai akhir
tahun perencanaan.
b. Ketentuan teknis untuk kegiatan survei dan pengkajian ketatakotaan adalah : Adanya sumber daya baik alam maupun bukan alam yang dapat
mendukung penghidupan dan kehidupan di kota yang akan dilakukan survei,
Adanya prasarana perkotaan yang merupakan titik tolak arah pengembangan penataan ruang kota.
2.4.4. Survey dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan
![Page 20: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/20.jpg)
2 - 20LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Perolehan Data Eksisting Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Data Statistik; Perolehan Data Pelanggan; Perolehan Data Penagihan Retribusi; Perolehan Data Timbulan Sampah; Perolehan Data Personil; Perolehan Data Laporan Keuangan; Perolehan Data Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah; Perolehan Data Kemampuan Masyarakat; Perolehan Data Peluang Adanya KPS; Perolehan Data Alternatif Sumber Pembiayaan
2.5. Keterpaduan Perencanaan Dengan Sektor Lain2.5.1. Air MinumRencana Induk Persampahan harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2012. Keterpaduan rencana induk pengelolaan sampah dengan sector lain terutama dalam pemanfaatan sumber air.
2.5.2. DrainaseRencana induk pengelolaan sampah Kota Pariaman harus memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Induk Drainase Kota Pariaman. Keterkaitan sektor drainase dengan persampahan terutama dalam pemanfaatan sumber air.
2.5.3. Air LimbahRencana induk pengeloaan sampah Kota Pariaman harus memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Induk Air Limbah Kota Pariaman. Keterkaitan sektor air limbah dengan persampahan terutama dalam pemanfaatan sumber air.
2.5.4. Jalan dan Sarana Transportasi
![Page 21: Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021921/58e995701a28ab287d8b5683/html5/thumbnails/21.jpg)
2 - 21LAPORAN ANTARA
KOTA PARIAMAN
Menjelaskan mengenai Pertimbangan untuk melakukan keterpaduan dengan Jalan dan Sarana Transprtasi.
2.6. Kontribusi Sistem Pengelolaan Sampah dalam Program Perubahan IklimIndonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama
karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, letak geografis di daerah beriklim tropis, dan di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang oleh karena itu Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa fakta antara lain kekeringan dan banjir yang berdampak buruk pada ketahanan pangan, kesehatan manusia, infrastruktur, permukiman dan perumahan, terutama di daerah pesisir dan kawasan perkotaan.
Upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon (carbon sink) dan pengurangan emisi GRK yang difokuskan pada 5 (lima) bidang dengan kebijakan dan strategi yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi (RAN PE) GRK (Perpres 61/2011), yang salah satunya adalah Bidang Pengelolaan Sampah.
Berdasarkan Protocol Kyoto dan diadopsi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, dalam Pasal III Ayat 6, ditetapkan 6 jenis gas rumah kaca yang berperan sebagai penyerap energi radiasi matahari yang semestinya dipantulkan kembali ke ruang angkasa, akan tetapi karena adanya gas-gas rumah kaca tersebut maka energi radiasi matahari tertahan di lapisan atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Gas-gas tersebut diantaranya adalah CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana), N2O (nitrogen oksida), HFCS (hydrofluorokarbons), PFCS (perfluorocarbons) dan SF6 (sulphur hexafluoride).