SISTEM EKONOMI INDONESIA

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Menurut Chester A. Bernard, sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.

Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam.

Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan.

Menurut Dumairy, system ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan:- falsafat, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak- system ekonomi merupakan salah satu unsur saja dalam suatu

suprasistem kekhidupan masyarakat.- sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan

bermasyarakat di suatu Negara. Oleh karenanya, bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam perjalanan atau penerapan suatu system ekonomi tertentu di sebuah Negara terjadi benturan, konflik atau bahkan tentangan.

Sheridon (1998): Sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan

Sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur:a) Manusia sebagai subjekb) Barang-barang ekonomi sebagai objekc) Seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam

kegiatan perekonomian

Perangkat Kelembagaan Ekonomia) Lembaga ekonomi (formal maupun noformal)b) Cara Kerjac) Mekanisme hubungand) Hukum dan Peraturan-peraturan perekonomiane) Kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis) seperti

kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat

Kaidah atau norma yang dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia. Contohnya aturan-aturan dalam suatu sistem kekerabatan. Secara toritis pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan.

Sanusi (2000): ada 7 elemen penting dari system ekonomi:a) lembaga-lembaga/peranta-peranata ekonomib) sumber daya ekonomic) faktor-faktor produksid) lingkungan ekonomie) organisasi dan manajemenf) motivasi dan perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam system itug) proses pengambilan keputusan

Pengertian lembaga atau institusi ekonomi adalah suatu pedoman atau, atauran atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengn usaha (bisnis), dengan pasar, transaksi jual-beli, dan pembayaran dengan uang.

Pengertian ekonomi secara lembaga yaitu produk-produk hukum tertulis, seperti Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, ARD/ART suatu organisasi dan lain-lain.

B. Sistem-Sistem Ekonomi

Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi barang dan jasa.

Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara.

CIRI-CIRI PERBEDAAN ANTAR SISTEM SATU DENGAN YANG LAINNYA:

1. Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan2. Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja3. Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi.4. Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung jawab manajer5. Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh

6. Pengaturan motivasi usaha7. Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi8. Penentuan pertumbuhan ekonomi9. Pengendalian stabilitas ekonomi10. Pengambilan keputusan11. Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan.

Pada negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rezim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Di negara-negara ini penyelenggara kenegaraannya cendrung bersifat etatis dengan struktur birokrasi yang sentralistis.

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Sifat khas sistem ekonomi suatau negara didasarkan pada beberapa sudut tinjauan seperti:

1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi2. Keluwesan masyarakat untuk saling berkompentisi satu sama lain dan untuk

menerima imbalan atas prestasi kerjanya3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan

kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

Macam-Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Liberal-KapitalisSistem ekonomi leiberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi.

Ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut:a. Hak milik pribadi, alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA,

Modal, dan Tenaga Kerja, dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta.

b. Kebebasan berusaha dan kebebasan memiliki. Bebas berusaha untuk melakukan kegiatan produksi oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Kebebasan memilih merupakan kedaulatan kondumen dan kebebasan pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk dijual dengan keuntungan yang maksimum. Kebebasan pekerja untuk memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Kebebasan membuat berbagai perjanjian.

c. Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (profile motife) diri sendiri.

d. Kebebasan persaingan. Pembeli dan penjual bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing, bebas masuk dan keluar dari pasar.

e. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan komsumen (pembeli) dilakukan melalui system pasar, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

f. Peranan pemerintah terbatas. Peranan pemerintah dibatasi hanya dalam pembuatan peraturan-peraturan, melarang praktek monopoli yang sifatnya non-alamiah, melindungi hak-hak konsumen dan pekerja.

2. Sistem Ekonomi Sosialis-KomunistikDalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.

Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, dimana semua alat produksi adalah milik bersama (negara) dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Ciri-ciri sisttem sosialis:a. Pasar dikendallikan melalui perencanaan terpusat.b. Distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara

efisien. Pemerintah atau Negara harus aktif bermain dalam perekonomian.c. Perenan capital tetap dipandang penting.

ADA 2 SISTEM EKONOMI SOSIALIS:

1. Sistem ekonomi sosialis dari marxis, system komando.SES Marxis di jumpai di Soviet, disebut sisttem ekonomi komando, dimana selurut unit ekonomi baik produsen, konsumen maupun pekerja tidak diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi yakni partai. Unit-unit ekonomi sepenuhnya tunduk pada komando dari otoritas tertinggi tanpa ikut campur sedikitpun dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan dan sasaran yang akan dicapai.

2. Sistem ekonomi sosialis demokrak.Dalam SESD yang terdapat di Eropa (Jerman) kekuasaan otoritas tertinggi jauh berkurang. Dalam system ini di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam SEK, dimana produsen bebas memilih jenis dan berapa banyak produksi yang akan dibuat, konsumen bebas memilih barang mana yang dikehendaki, dan pekerja bebas menentukan jenis pekerjaan apa yang diinginkannya.

Peran pemerintah dalam SESD, lebih besar untuk menentukan ketentuan-ketentuan:1. Upah minimum.2. Penetapan harga minimum atau maksimum.

3. Kebijakan perlindungan usaha.4. Kebijakan perlindungan konsumen5. Kebijakan perlindungan pekerja.

Ada enam kriteria SESD atau Sistem Ekonomi Pasar Sosial (SEPS) di Jerman:1. Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijakan perlindungan usaha.

Persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah harus dikembangkan.

2. Prinsip kemerataan social menjadi tekat warga masyarakat.3. Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.4. Kebijaksanaan pertumbungan menciptakan kerangka hukum dan prasarana

(social) yang terkait dengan pembangunan ekonomi.5. Kebijaksanaan structural6. Konformitas pasar dan persaingan.

Ada dua aspek sosial yang penting dari SESPS:a. Peningkatan standar hidup kelompok berpendapatan terendah.b. Perlingungan terhadap semua warga masyarakat dari kesulitan hidup dan

masalah-masalah social lain sebagai akibat dari risiko-risiko kesulitan hidup.

Pembagian pendapatan yang adil dalam SEPS dijaga dengan cara memberi perhatian pada:1. Tingkat dan pertumbuhan upah2. System perpajakan3. Stabilitas harga 4. Persamaan peluang (bekerja dan berusaha) bagi semua warga masyarakat 5. Adanya asuransi social minimal, yakni asuransi pengangguran, hari tua

dan kecelakaan.

3. Sistem Ekonomi Campuran (mixed ekonomiDi samping kedua ekstrim sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem yang lain yang merupakan campuran antara keduanya, dengan berbagai fariasi kadar donasinya, dengan berbagai fariasi nama dan istilahnya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ke tiga.

Beberapa negara cukup konsisten dalam meramu sistem ekonomi campuran, dalam arti kadar kapitalisnya selalu lebih tinggi (contoh Filipina) atau bobot sosialismenya lebih besar (contoh India). Namun banyak pula yang goyah dalam meramu campuran kedua sistem ini, kadang-kadang condong kapitalistik.

Ada system ekonomi campuran yang mendekati system kapitalis/liberal karena kadar kebebasan yang relative besar. Ada pula system campuran yang mendekati

system ekonomi sosialis di mana peran kekuasaan pemerintah relative besar terutama dalam menjalankan kebijakan ekonomi, moneter/fiscal dan lain-lain.

Campur tangan pemerintah untuk mengendalikan kehidupan/pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, melakukan stabilitas perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUATU NEGARA UNTUK MEMILIH SUATU SISTEM EKONOMI:

1. Sumber-sumber sejarah, kultur/tradisi, cita-cita, keinginan dan sikap masyarakat.

2. Sumber daya alam (SDA)3. Falsafat yang dimiliki dan yang dibela oleh sebagian besar masyarakat.4. Uji coba yang dilakukan oleh masyarakat dalam usaha mencari alat-alat

ekonomi.5. Falsafat dan Ideologinya6. Akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat.7. Karakteristik demografinya.8. Nilai estetika, norma-norma, serta kebudayaan masyarakat.9. Sistem hukum nasional.10. Sistem politiknya dan11. Sub-sub system sosialnya, termasuk pengalaman sejarah pada masa lalu serta

uji coba yang dilakukan masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan ekonomina

Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalis hal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi. Kecenderungan tersebut dipacu derasnya arus globalisasi dan bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem ekonomi sosialisme-komunistik.

B. SEJARAH SISTEM EKONOMI INDONESIA

Perkembangan Pemikiran Sistem Ekonomi Indonesia

Secara konstitusional system ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Kehidupan perekonomian atau system ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip dasar pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) (sebelum UUD 1945 diamandemen), menitikberakkan pada Koperasi, sebelum 1996 hingga kini (1999) setelah berjalannya masa reformasi muncul istilah Ekonomi Kerakyatan.

Di dalam UUD 1945 tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, bukan merata statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melankan sebaiknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah keseweang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan. Melaksanakan keadilan sosial adalah dengan serta merta dinikmati oleh seluruh rakyat, kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional harus ditiadakan.

Keadilan sosial berarti:a. Ada pertumbuhan ekonomi danb. Pembagian pendapatan yang adil.

Ada 3 azas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen tahun 2000) yang membentuk system ekonomi Indonesia:a. Kemanusiaanb. Persaudaraanc. Gotong Royong.

Ketentuan konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 27, 33 dan 34:

Pasal 33 pasal terpenting yang mengatur langsung system ekonomi Indonesia yakni prinsip demokrasi ekonomi yang terdiri dari:Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas

kekeluargaan.Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai Negara.Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 27 ayat 2: Setiap warga Negara (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.

Pasal 33: Bahawa kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara Negara

UUD 1945 setelah diamandemen tahun 2000, maka pada tanggal 10 Agustus 2002 ditetapkan hasil revisi amandement UUD 1945 pasal 33 sebagai berikut:

Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perbedaan SES dan SEK dengan system ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial (sila kelima Pancasila) yakni:

1. Pembagian pendapatan yang adil (dibarengi pertumbuhan ekonomi) dan2. Prinsip demokrasi ekonomi

Kedua system ini merupakan pencerminan system ekonomi pancasila yang menentang individualisme liberal (free fight liberalism) (SEK Extrim) dan system komando (SES Extrim)

ERA SISTEM EKONOMI INDONESIA TERBAGI TIGA (Mubyarto 2000)1. Sistem Ekonomi pada masa Penjajahan Belanda2. Sistem Ekonomi pada masa Orde Lama3. Sistem Ekonomi pada masa Orde Baru hingga Sekarang.

Ad.1 Selama penjajahan belanda sejarah ekonomi Kolonial Hindia Belanda di bagi dalam 3 episode:a. Tahun 1600 – 1800 Sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost-

Indische Compagnie), penekanan pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor.

b. Tahun 1830 – 1870 Sisstem monopoli Negara ala system tanam paksac. Tahun 1870 – 1945 Sistem ekonomi Kapitalis

Sistem di atas meninggalkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia dan disisi lain melahirkan budaya cocok tanam, system uang dan budaya Industri, satu kekuatan ekonomi di Asia. Indonesia pengekspor terbesar komoditas primer seperti gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet dan minyak kelapa sawit.

Tahun 1930 an luas perkebunan Hindia Belanda 3,8 juta hectare, tahun 1920 an ekspor 1,6 milliar gulden. Bank bermunculan dan Bank Perkereditan Rakyat. Industri manufactur berkembang pesat, tahun 1940 menyumbang 430 juta gulden, adanya industri gula, sabun, keramik, logam baja, es, rokok dan mesin-mesin pabrik semuanya berlokasi di Jawa.

Pasar modal muncul, modal asing masuk (Inggris dan Belanda) dalam bidang perkebunan, pertambangan dan industri manufaktur, infrastruktur, pelabuhan-pelabuhan, jalan kreta api jalan raya (Jalan Raya Pos) 1000 Km Anyer – Panarukan.

Kesejahteraan: Penerimaan Hindia Belanda 670 gulden, hanya 3,6 juga penduduk yang kecipratan dari antara 59,1 juta penduduk. Penduduk tionghoa 1,3 juta orang mendapat 0,4 juga gulden. 665 juta gulden (99,4%) dinikmati kulit putih (Belanda) yang berjumlah 241.000 jiwa.

Ad.2 Sistem ekonomi pada masa orde lama.

Soekarno membenci system ekonomi kapitalis karena nyata-nyata lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Soekarno menerapkan pemikiran marhaenisme yaitu Marxisme.

Menurut Soekarno Indonesia harus menerapkan pemikiran dari marhaenisme yaitu marxieme. Paham kapitalisme-liberalisme secara konstitusional ditolak pada tahun 1959, yaitu dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari system ekonomi nasional. Namun ternyata Soekarno (dalam praktiknya) menerapkan system ekonomi komando, seperti di Unisoviet, Eropa Timur dan China.

Selama periode orde lama (1945 – 1966) Perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus (sangat buruk karena ketidak stabilan politik di dalam negeri, terjadinya beberapa pembrontakan di sejumlah daerah (1950 an). Selama tahun 1950 an hanya pada tahun 1953 tercatat pertumbuhan indeks agregat sebesar 22,1%. Tahun lainnya terendah -1,9% (1959) dan tertinggi 5,8% (1957)

Dekade 1960 kondisi Perekonomian Indonesia bertambah buruk yang nyaris mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PBD) masing-masing 0,5% dan 0,6%.

Hiperinflasi tahun 1966 mencapai 650%.

Terjadi perubahan cabinet 8 kali pada masa demokrasi parlementer pada periode 1959 – 1965:1. Kabinet Hatta (Desember 1949 – September 1950)2. Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951)3. Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952)4. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953)5. Kabinet Ali I (Agustus 1953 – Juli 1955)6. Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955 – Maret 1956)7. Kabinet Ali II (April 1956 – Maret 1957)8. Kabinet Juanda (Maret 1957 – Agustus 1959)

Kabinet Hatta – Reformasi moneter devaluasi mata uang nasional waktu itu masih Gulden (50%) atas saving.Kabinet Sukiman – Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia – Penghapusan system kurs berganda.Kabinet Wilopo – Memperkenalkan konsep Anggaran Berimbang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Kabinet Ali I – Pembatasan Impor – Kebijakan Uang KetatKabinet Burhanuddin – Liberalisasi impor dan Kebijakan Uang Ketat.Kabinet Ali II – Tidak ada, Mencanangkan Rencana Lima Tahun 1956 – 1960.Kabinet Juanda – Tidak dapat berbuat banyak (ketidakstabilan politik, pengambilalihan wilayah Irian Barat dari Belanda)

Tahun 1957 Soekarno mencanangkan “Ekonomi Terpimpin” untuk memperkuat Ekonomi Komando, 1957 – 1958 terjadi Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.

1963 Sukarno menyampaikan Konsep Ekonomi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Ekonomi – Sistem Ekonomi Pasar untuk mengoreksi ekonomi komando (tidak terlaksana).

Ad.3 Sistem ekonomi pada masa orde baru hingga sekarang.

Awal orde baru 1966, system ekonomi berubah total. Era Soeharto paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan Sistem Ekonomi Pasar Bebas (Demokrasi Ekonomi), dan Politik Ekonomi diarahkan pada upaya cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Soeharto langgsung menggerakkan tiga kebijakan, 180 derajat berbeda dengan Soekanro yaitu:a) Mengembalikan ekonomi pasarb) Memperhatikan sector ekonomi danc) Merangkul Barat.

TAP MPRS No. XXIII Tahun 1966: Pembangunan Ekonomi di atur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

REPELITA I (1969 – 1974) Penekanan utama pada pembangunan sector pertanian dan industri yang terkait seperti agroindustri. Bebera paket kebijakan yang penting selama orde baru:1. UU Penanaman Modal Asing 1967 (PMA)2. UU Penanaman Modal Dalam Negeri 1968 (PMDN). Untuk mendukung

pelaksanaan kedua UU tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi urusan yang berkaitan dengan perekonomian khususnya investasi.

3. Pengembalian perusahaan yang dinasionalisasi kepada pemiliknya.

4. Pembentukan IGGI (Ingter Government Group on Indonesia) – Bank Dunia, IMF, ADB, Jepang dan Belanda untuk membiayai pembangunan di Indonesia.

Repelita I ditujukan untuk:Pembangunan Industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan subsitusi impor.1. Pembangunan industri untuk memproses bahan baku.2. Pembangunan industri padat karya.3. Pembanguan industri yang mendukung pembangunan regional.4. Pembanguan industri dasar sperti pupuk, semen, kimia dasar, bubur kertas,

tekstil.

Sejak decade 1980 an Perekonomian Indonesia beergeser kearah yang lebih liberal dan terdesentralisasi, beralih dari agen pembanguan ekonomi ke fasilitator bagi pihak swasta, terutama dari segi administrasi dan regulator sedangkan peran swasta semakin meningkat pesat.

Pergeseran ini didorong oleh sejumlah paket deregulasi:1983 Deregulasi system perbankan1984 Deregulasi perdaganganDeregulasi tersebut sesuai dengan tuntutan Negara Donor (Bank Dunia, dan IMF yang dikenal dengan Konsensus Washington)

Consensus Washington terdiri dari:1. Penghapusan control pemerintah atas hargga komoditi, factor produksi dan

mata uang.2. Disiplin fiscal untuk mengurangi defisit anggarran belanja pemerintah atau

bank sentral ke tingkat yang bias dibiayai tanpa mengakibatkan infalsi.3. Pengurangan belanja pemerintah dan pengalihan belanja dari bidang-bidang

yang tidak terlalu penting, atau secara politis sensitive ke pembiayaan infrastrutur, kesehatan primer masyarakat dan pendidikan.

4. Reformasi system perpajakan - perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mempertajam insentif bagi pembayar pajak, pengurangan penghindaran dan manupulasi pajak, dan pengenaan pajak asset yang ditaruh di luar negeri.

5. Liberalisasi kekuangan yang tujuan jangka pendeknya adalah untuk menghapus pemberian tingkat bunga bank khususnya bagi peminjam istimewa dan mengenakan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi dari tingkat inflasi, dan tujuan jangka panjangnya untuk menciptakan tinkat bunga berdasarkan kekuatan pasar demi memperbaiki alokasi modal.

6. Menetapkan tingkat nilai tukar mata uang yang tunggal dan kompetitip7. Liberalisasi perdaganan dengan mengganti pembatasan perdagangan luar

negeri melalui kuota dengan tarif dan secara progresif mengurangi tarif sehingga mencapai tingkat yang rendah dan seragam.

8. Peningkatan tabungan dalam negeri melalui langkah-langkah yang telah disebut diatas, seperti pengurangan deficit anggaran belanja pemerintah (disiplin fiscal), reformasi perpajakan, dan lain-lain

9. Peningkatan PMA10. Privatisasi perusahaan Negara11. Penghapusan peraturan yang menghalangi masuknya perusahaan baru ke

dalam suatu bidang bisnis dan yang membatasi persaingan12. Property rights, system hukum yang berlaku harus bias menjamin hal milik

atas tanah, capital dan bangunan.

Mackie dan MacIntyre (1994) melihat ada tiga mazhab politik ekonomi di Indonesia pada masa itu, yakni:1. Kaum teknorat (ekonomi) yang berpaham pasar bebas2. Kaum Intervensionis yang menginginkan peran besar dari Negara dalam

pembangunan3. Kaum nasionalis pola lama yang ingin selalu berpengaruh teguh pada

ideology bangsa-negara sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Hasil usaha pemerintah dalam bidang pembanguan ekonomi sangat manatjubkan. Pada tahun 1969 pada saat dimulainya Repelita I, pendapatan percapita Indonesai hanya sekitar 70 dolar AS, dan pada pertengahan decade 90-a sudah mencapai hamper 900 dolar AS.

Sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis sejak era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang pada masa pemerintahan SBY.

Hal-hal yang sulit dihadapi oleh Negara penerima bantuan (IMF) khususnya Indonesia sejak krisis tahun 1997/1998 adalah berupa takanan-tekanan:1. Menghilangkan segala bentuk proteksi, termasuk hambatan-hambatan

nontarif, untuk meningkatkan perdaganan luar negeri dan arus investasi asing.

2. Menghapuskan segala macam subsidi dan menaikkan penerimaan pajak untuk penguatan fiscal.

3. Menerapkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif untuk menjaga stabilitas harga (menekan laju inflasi) dan nilai tukar mata uang nasional.

4. Memprivatisasikan perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan sekaligus mengurangi beban keuangan pemerintah (dalam kasus Indonesia adalah APBN)

5. Meningkatkan ekspor untuk meningkatkan cadangan devisa6. Meningkatkan efisiensi birokrasi an menyederhanakan segala macam

peraturan yang ada atau menghapuskan berbagai peraturan yang terbukti salami itu menimbulkan distorsi pasar untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi

7. mereformasikan sector keuangan untuk meningkatkan efiseiensi di sector tersebut.

Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi pancasila SEP. Menurut Sri-Edi Suwasono (1985), pergulatan pemikiran tentang ESP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

Pasal Ekonomi Dalam UUD 1945Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan.

Dengan demikian penafsiran pasal-pasal di ataslah yang banyak mendominasi pemikiran SEP. Pemikiran tentang ESP, sudah banyak, namun ada beberapa yang perlu dibahas secara rinci karena mereka merupakan faunding father dan juga tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya:

a. Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasakan kekeluargaan

b. Pemikiran WipoloPemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan pasal 33 UUD 1945), 23 september 1955.menurut Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal, karena itu SEP juga menolak sector swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik

c. Pemikiran Wijoyo NitisastroPemikiran Wijoyo Nitisastro ini merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo. Menurut Wijoyo Nitisastro, pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sector swasta.

d. Pemikiran MubyartoMenurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah

pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.

e. Pemikiran Emil SalimKonsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. “lazimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologi yang dianut suatu Negara

Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan School of Advanced International Studies di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.