BAB 1 PENDAHULUAN - perumahan.pu.go.idperumahan.pu.go.id/source/Majalah...
-
Upload
nguyenkiet -
Category
Documents
-
view
232 -
download
0
Transcript of BAB 1 PENDAHULUAN - perumahan.pu.go.idperumahan.pu.go.id/source/Majalah...
1
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Sasaran strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019
sebagai penjabaran dari tujuan yang selaras dengan kebijakan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagaimana tertuang dalam
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun 2015-2019 adalah 1) meningkatnya pengembangan kebijakan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan
anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja pengembangan
perumahan; 2). terlaksananya pembangunan 550.000 unit satuan rumah susun
yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas pendukungnya; 3.).
terlaksananya pembangunan 50.000 unit rumah khusus di kawasan tertinggal,
kawasan perbatasan Negara, daerah pasca bencana/konflik dan kawasan
maritim/nelayan; 4.) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak bagi 1.750.000 masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan
serasi; 5). meningkatkan pembinaan dan pengembangan rumah umum dan
komersial; 6). terlaksananya fasilitasi bantuan PSU rumah umum sebanyal
676.950 unit; 7). Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rumah
susun melalui penyertaan modal Negara untuk Perum Perumnas; dan 8).
Terfasilitasinya pengelolaan rumah susun bagi MBR yang dilaksanakan oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berkaitan dengan tujuan dan fungsi pembangunan bidang perumahan dalam
RPJMN 2015-2019 tersebut akan dapat diwujudkan apabila pemerintah telah
menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (pengelolaan pemerintahan yang
baik) dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Prinsip
utama Good Governance adalah akuntabilitas (accountability), transparansi
(transparency) dan partisipasi (participation). Untuk terwujudnya prinsip-prinsip
Good Governance tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur kelembagaan
yang akomodatif, sumber daya aparatur yang professional, serta ketatalaksanaan
yang responsive dan adaptif sehigga koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang
sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perumahan yang sinergi
dan optimal. Karakteristik utama dalam penyelenggaraan Good Governance
adalah penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan yang
tidak semata-mata bertumpu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah
(Government), tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) baik yang ada di dalam maupun di luar birokrasi pemerintah.
2
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak
langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-
masing. Berkaitan dengan fungsi pelayanan publik tersebut maka berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan memiliki tugas
melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Peraturan Presiden Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13.1/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan
Tahun 2015-2019 serta peraturan perundangan terkait lainnya, maka disusun
“RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015-2019”.
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019 disusun
berdasarkan indentifikasi dan pencermatan akan peluang dan tantangan
organisasi kesekretariatan pada periode 2015-2019 sehingga diharapkan akan
memberi arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka
pembangunan dibidang perumahan pada periode kedepan. Berdasarkan fungsi
organisasi dari Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan, maka Renstra ini
memberikan arah dukungan dan memfasilitasi koordinasi, penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran serta kerjasama dibidang perumahan; pengelolaan urusan
keuangan; evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan
urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga serta perlengkapan Ditjen Penyediaan Perumahan dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
3
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi
1.2.1.1 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan dan
merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan
mengawasi sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya.
Kapasitas SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas sangat
diperlukan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Tuntutan tugas program penyediaan perumahan semakin besar, hal ini
tersebut tergambar dari besarnya anggaran yang di alokasikan untuk Ditjen
Penyediaan Perumahan. Dengan anggaran yang besar, maka dibutuhkan
SDM yang sangat besar untuk dapat merealisasikannya menjadi output
yang mendukung program dan kegiatan penyediaan perumahan.
Saat ini SDM Ditjen Penyediaan Perumahan berjumlah 385 orang,
sedangkan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) membutuhkan SDM
sejumlah 1.557 orang yang saat ini dipenuhi melalui pegawai Non PNS
sejumlah 493 orang. Untuk memaksimalkan SDM yang ada di lingkungan
Ditjen Penyediaan Perumahan, maka perlu dilakukan pengembangan
kompetensi dan pemetaan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi,
untuk itu Ditjen Penyediaan Perumahan dituntut untuk menyusun kamus
kompetensi teknis.
Selain itu, Ditjen Penyediaan Perumahan perlu melakukan pengembangan
organisasi dengan membentuk Balai Perumahan dan/atau SNVT untuk
mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kendali guna
mendukung kelancaran pelaksanaan program penyediaan perumahan
yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain SDM dengan kualitas dan kauntitas yang memadai, agar
penyelenggaran kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efesien
perlu penguatan tata laksana dengan menyusun business process dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menetapkan Standard
Manajemen Mutu (SMM).
Pada akhirnya untuk mewujudkan Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai
organsasi memiliki birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efesien
dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas maka perlu melaksanakan
reformasi birokrasi dengan menyusun rencana aksi berdasarkan Road Map
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
1.2.1.2 Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Pengelolaan Keuangan merupakah bagian yang tidak terpisahkan dalam
suatu organisasi. Hal tersebut sangat erat hubungan dengan pelaksanaan
anggaran, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap hasil
(output) yang telah dilaksanakan. Bagian keuangan memiliki peran aktif
dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan konstribusi dalam
peningkatan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel. Hal tersebut sesuai dengan peran dan fungsi Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan dalam penyelenggaraan pelaksanaan urusan
keuangan, pengelolaan akuntansi serta evaluasi pelaksanaan anggaran.
Dalam perkembangannya pengelolaan keuangan Negara telah terjadi
reformasi dengan dikerluarkan tiga paket Undang-Undang Keuangan
Negara yaitu 1). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negaran; 2). Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; dan 3). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut
telah menghasilkan berbagai perbaikan baik dalam sistem, prosedur dan
pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sampai dengan penyusunan
laporan keuangan dari semula berbasis Kas Akrual. Guna mendukung
kinerja pelaksanaan anggaran untuk menghasilkan keluaran (output) yang
telah ditetapkan, berbagai kegiatan telah dilakukan dan akan terus
dilakukan, seperti pembinaan para Pejabat Perbendaharaan dalam
mengelola keuangan negara, pembinaan para petugas Sistem Akuntansi
Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk menyusun laporan keuangan yang
handal, tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
termasuk pembinaan terhadap Petugas e-Monitoring agar dalam
menyampaikan informasi progress realisasi keuangan dan fisik selalu up to
date.
1.2.1.3 Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Untuk capaian 2011-2015 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat terkait dengan regulasi meliputi antara lain disahkannya
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU
No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP Nomor 88 Tahun 2014
tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Penetapan regulasi bidang perumahan tersebut membawa
perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan bernegara, yaitu
bidang perumahan menjadi urusan wajib daerah sebagaimana amanah
konstitusi Tahun 1945. Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah terhadap
masyarakat berpenghasilan rendah untuk memampukan mereka menghuni
dan/atau memiliki rumah yang layak tercermin dalam kebijakan dan
program yang ada.
5
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Realisasi program di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tidak
terlepas dari kesalahan dan/atau kealpaan pada sisi kemanusiaan. Oleh
karena itu, fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja sangat
strategis dalam upaya pencapaian target dan tujuan organisasi. Dengan
demikian proteksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
diamanahkan suatu jabatan tertentu perlu dilakukan baik upaya
pencegahan maupun pendampingan. Disamping itu, untuk mendukung
percepatan program dan dan kegiatan di Ditjen Penyediaan Perumahan
maka kerjasama dengan instansi lain menjadi hal yang penting untuk
direalisasikan sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan prinsip bekerja keras, bergerak cepat, dan
bertindak tepat yang ditunjang dengan SDM yang mempunyai kapabilitas
perlu dibangun budaya berkompetisi secara sportif. Hal ini merupakan
salah satu peran dari publikasi, sehingga menciptakan nuansa kerja yang
transparan dan akuntabel serta memberikan kesempatan masyarakat untuk
melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah khususnya
Ditjen Penyediaan Perumahan. Sebagai sarana transformasi informasi
kebijakan maupun pogram, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik juga
memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan bidang perumahan
dan masyarakat secara umum untuk memberikan masukan, kritik, bahkan
komplain terhadap kebijakan atau program yang dibuat oleh Pemerintah
Pusat bidang perumahan dan kawasan permukiman yang disebut
pengaduan masyarakat.
Publikasi atas kinerja mempunyai implikasi positif seperti masyarakat
mengetahui program-program yang akan dilaksanakan sehingga
masyarakat dapat melakukan pengawasan dalam perencanaan, maupun
pelaksanaan serta turut menjaga hasil program dan kegiatan tersebut.
Pemberitaan terkait program dan kebijakan dilingkup Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan dilakukan melalui jejaring sosial, antara lain:
Website : http://perumahan.pu.go.id PP_PUPR
@perumahan_pupr Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR
1.2.1.4 Bagian Umum dan Penatausahaan BMN
a). Alih Status/Hibah Barang Milik Negara.
Dengan bergabungnya Kemeterian Perumahan Rakyat ke Kementerian
Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, kegiatan yang ada di Kementerian
Perumahan Rakyat di integrasikan Kementerian PUPR di antaranya
6
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Status Serah Terima BMN Rusunawa Eks. Kemenpera Sejak TA 2005
s/d 2011 pada table 1.1 sebagai berikut:
Tabel 1.1
Daftar Progres Alih Status/Hibah Barang Milik Negara
Tahun 2005 - 2011
No. Uraian Kegiatan TB Tower Unit Nilai (RP) Keterangan
1 Telah di hapuskan dari catatan
Simak-BMN
76 79 6.835 888.857.309.053 Proses diluar
Kemterian PUPR
2 Proses di Sekretariat Negara 10 12 746 109.050.024.834
3 Proses di Kementerian Keuangan 11.5 13 920 134.177.053.914
Sub Total 97.5 104 8.501 1.132.084.387.801
4 Proses Usulan ke Menteri
Keuangan
37 39 3.174 418.933.911.597 Proses di PUPR
5 Pernyataan Modal Pemerintah
(PMP) ke BUMN atau BUMD
7 7 668 67.820.708.586 Konsultasi
6 Menunggu Penyesuaian Nilai
Pemeliharaan 2014
17 17 1.317 227.824.923.387
7 Menunggu Surat Pernyataan
Menerima dari Menhan
25.5 28 1.837 359.585.654.965
8 Memerlukan Konsultasi lebih lanjut
dengan KemKeu
1 1 98 11.087.810.828 Lokasi di Kawasan
Resepan
Sub Total 89.5 92 7.094 1.085.253.009.363
Total 187 196 15.595 2.217.337.397.164
b). Prasarana dan Sarana.
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu
proses. Sarana digunakan untuk pencapaian kegiatan operasional
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan terdiri dari barang dan
peralatan merupakan barang-barang inventaris kantor.
Sarana Prasarana yang dimiliki sesuai dengan Neraca Sekretariat
Ditjen Penyediaan Perumahan sebagaimana data Laporan Keuangan,
maka daftar pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki
sebagaimana daftar tabel terlampir.
Selain itu, dalam rangka percepatan penerapan e-government,
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik, serta semakin meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh
Ditjen Penyediaan Perumahan, penerapan aplikasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan sudah mendesak untuk ditingkatkan antara
lain melalui: (i) penerapan e-arsip; (ii) penerapan Tata Naskah Dinas
Elektronik (TNDE). Aplikasi e-arsip dapat memudahkan aparatur dalam
7
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
melakukan penyimpanan arsip (storing), penempatan arsip (placing),
dan penemuan kembali arsip (finding). Sementara itu aplikasi TNDE
menyediakan sistem administrasi yang memadai dan terkomputerisasi
sehingga pengelolaan naskah dinas dapat dilakukan dengan cepat.
1.2.2 Permasalahan
1.2.2.1 Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Kepegawaian
Berdasarkan potensi yang telah diuraikan diatas, Pengembangan SDM
Ditjen Penyediaan Perumahan dilaksanakan untuk memperoleh SDM yang
berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, berkinerja tinggi dan
sejahtera serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi
permasalahan sebagai berikut:
a. Komposisi SDM saat ini belum memadai, SDM saat ini berjumlah
358 orang, sementara berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab)
dan Analisa Beban Kerja (ABK) dibutuhkan SDM sebanyak 1.557
orang, saat ini dipenuhi dengan Pegawai Non PNS. Untuk komposisi
pendidikan SDM yang ada terdiri dari 121 orang dengan latar
belakang pendidikan teknik dan 237 orang dengan latar belakang
pendidikan non teknis;
b. Masih terdapat gap kompotensi yang dimiliki oleh SDM dengan
kompetensi yang dibutuhkan organisasi;
c. Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai unit organisasi juga belum
sepenuhnya melaksanakan sistem manajemen pemerintahan
dengan baik, efeksif dan efesien karena belum disusun Business
Process, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi belum
maksimal serta belum tersusunnya baku mutu melalui Sistem
Manajemen Mutu (SMM);
d. Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai organisasi juga belum
sepenuhnya dapat mewujudkan pemerintahan yang memiliki
birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efesien dan memiliki
pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan belum
tersusunnya rencana aksi berdasarkan Road Map Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
1.2.2.2 Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Untuk mempertahankan peringkat B (baik) dalam pelaksanaan (Sistem
Akuntantabilitas Kinerja Intsansi Pemerintah (SAKIP), serta predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) terkait penyampaian Laporan Keuangan,
kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan
dan kinerja perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dicapai antara lain
dengan: (i) percepatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
berbasis akrual; (ii) penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran,
pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; (iii) pemantapan
implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan
peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya.
Tantangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai
SAP adalah masih terbatasnya kapasitas SDM serta seringnya terjadi
pergantian personil yang menangani hal tersebut. Pengawasan yang
independen dan profesional dibutuhkan untuk meningkatkan kedisiplinan
dan kinerja pegawai administrasi keuangan dalam menerapkan SAKIP. Di
lain pihak, penyelarasan fungsi perencanaan dengan fungsi lainnya dapat
ditempuh melalui pengembangan sistem e-planning, dimana proses
perencanaan dilakukan secara online dan teritegrasi; nomenklatur Indikator
Kinerja Utama (IKU) selaras dengan SAKIP. Implementasi SAKIP akan
lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
Langkah lain yang dapat dilakukan dalam rangka pengawasan keuangan
negara adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) di lingkungan organisasi Ditjen Penyediaan Perumahan
melalui Manajemen Resiko sesuai Instruksi Menteri PU No. 2/IN/M/2011.
Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pelaporan, meskipun sudah ada
ketentuan terkait dengan monitoring dan pelaporan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
pelaksanaan pembangunan bidang perumahan di daerah belum termonitor
dengan baik dan pelaporannya masih sering terlambat. Selain itu terkait
evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perumahan baik evaluasi
kinerja pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi keuangan yang selama ini
dilakukan tidak banyak ditindaklanjuti melalui mekanisme yang seharusnya
sehingga setiap ada temuan kinerja tidak ada jalan perbaikan atau sangat
minimal sekali tindaklanjutnya.
9
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
1.2.2.3 Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Pembenahan Produk Hukum
Produk hukum di lingkup Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
mencakup yang bersifat penetapan dan pengaturan. Produk hukum
berbentuk peraturan perundang-undangan bidang perumahan telah
memiliki berbagai dasar hukum yang menjadi tugas dan tanggung
jawabnya, seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 88
Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
Peraturan perundang-undangan bidang perumahan sebagaimana tersebut
memerlukan peraturan pelaksanaan untuk dapat implementasi sesuai
dengan tujuan pencapaian yang digagas oleh pembentuk peraturan
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi
prioritas penyelesaian antara lain:
1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah
Susun;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pelaksana
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Sistem Perjanjian
Pendahuluan Jual Beli Rumah;
5. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pembangunan
Perumahan dan Kawasan permukiman dengan Hunian Berimbang
(revisi);
6. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentangBentuk Kemudahan
Perizinan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Pembangunan;
7. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Peran Masyarakat Serta
Forum Pengembangan Perumahan;
8. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perhimpunan Pemilik dan
Penghuni Satuan Rumah Susun; dan
9. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Standar Pelayanan
Minimal Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Rumah Susun.
Dalam rangka peningkatan dan pengembangan investasi di Indonesia
terutama di sektor perumahan maka Pemerintah melakukan deregulasi
(debottle necking) terhadap peraturan-peraturan yang menghambat
pengembangan investasi. Analisis dan kajian terhadap peraturan
perundang-undangan bidang perumahan dikalsifikasikan dengan kriteria:
10
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
1. Tidak memiliki dasar pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi yang
memuat ketentuan menghambat kegiatan ekonomi dan investasi;
2. Menghambat pencapaian RPJMN, target RKP serta Nawa Cita;
3. Mengatur substansi yang sama tetapi regulasi lama belum dicabut;
4. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau inkonsisten dengan peraturan sederajat yang ditetapkan Menteri;
dan
5. Multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.Untuk peraturan
perundang-undangan yang masuk dalam kualifikasi akan dilakukan
penghapusan atau penyusunan kembali sebagai Rancangan Peraturan
Menteri yang baru.
Advokasi Bantuan Hukum
Guna menggerakan roda pemerintahan agar dapat berjalan lancar para
PNS baik pejabat dan staf termasuk pengelola keuangan dan panitia/
pejabat pengadaan barang/jasa PNS dituntut untuk bekerja lebih keras,
penuh disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan
kegiatan pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Kondisi tersebut
menjadikan PNS rawan diskriminasi dalam melakukan tugas jabatannya.
Kriminilisasi kebijakan dinilai merupakan puncak gunung es lemahnya
fungsi pengawasan, koordinasi dan supervisi dalam sistem birokrasi
pemerintah. Hal tersebut mendorong masing-masing K/L tak terkecuali
Ditjen Penyediaan Perumahan untuk menentukan langkah atau kebijakan
yang akan dilakukan kedepan. Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam
memberikan advokasi bantuan hukum kepada PNS dilingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan, antara lain:
a. belum ada SOP dalam pemberian advokasi hukum di lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan;
b. adanya pengaduan masyarakat terkait masalah penyelenggaraan
kebijakan yang perlu mendapat perhatian untuk direspon agar tidak
menjadi permasalahan yang lebih besar; pembinaan yang kontinu
terhadap para pelaksana kebijakan baik di pusat dan daerah di
lingkungan Kementerian PUPR untuk menambah wawasan dan
kesadaran mereka atas hukum.
11
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Komunikasi Publik
Seiring dengan disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan
telah disepakatinya Declaration of Principles on Open Government oleh
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2011, Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan perlu mendorong pembukaan ruang-ruang
partisipasi warga negara melalui berbagai skema kolaborasi demi
terciptanya transparansi pemerintahan serta meningkatnya partisipasi
publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dapat dicapai
diantaranya melalui kerjasama dengan media dalam rangka public
awareness campaign, publikasi proses perencanaan dan penganggaran
kepada masyarakat, serta publikasi penggunaan anggaran. Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat dicapai melalui
pelaksanaan forum konsultasi publik, pengembangan sistem publikasi
informasi berbasis TIK yang mudah dipahami, serta pengembangan
website yang interaktif.
Sementara itu, pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui pengembangan
unit pengaduan masyarakat dan sistem pelayanan publik berbasis
teknologi informasi, penetapan kebijakan mengenai Standar Pelayanan
Minimal (SPM), serta standar pelayanan partisipatif.
1.2.2.4 Bagian Umum dan Penatausahaan BMN
a) Kendala yang dihadapi Sarana dan Prasarana.
Dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana sebagai pelayanan
operasional kantor yang merupakan alat dalam mencapai maksud dan
tujuan suatu kinerja di unit kerja, sehingga menjadi kewajiban dan
tanggung jawab dalam pembinaan administrasi persuratan, kearsipan,
perlengkapan serta keprotokolan, kendala tersebut antara lain:
1) Sumber Daya Manusia (SDM);
2) Kurang koordinasi dalam penerapan Tata Naskah Dinas
Elektronik (TNDE).
b) Kendala yang di hadapi Penataanusahaan BMN
1) Internal.
Belum terpenuhinya kelengkapan data sebagai bahan usulan.
2) External.
Belum terpenuhinya kelengkapan status kepemilikan BMN lembar
sertifikat dan IMB dilokasi, disamping itu masih terdapat pula
Rusun, Rusus dan PSU yang belum berfungsi dan ditempati
dikarenakan belum dilakukan serah terima.
12
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Hal ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan
infrastruktur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga
berdampak pada ketidakjelasan status aset. Salah satu upaya untuk
mewujudkan penyerahan Aset BMN yang telah terbangun, maka perlu
dilakukan konsolidasi antara pihak – pihak terkait penerima bantuan. (K/L,
Pemerintah, yayasan atau perorangan), agar pelaksanaan serah terima
aset/BMN kepada penerima bantuan dapat tercapai dengan optimal.
Selain itu, dalam rangka percepatan penerapan e-government, peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta
semakin meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Penyediaan
Perumahan, penerapan aplikasi TIK dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan
Ditjen Peneydiaan Perumahan sudah mendesak untuk ditingkatkan antara
lain melalui: (i) penerapan e-arsip; (ii) penerapan Tata Naskah Dinas
Elektronik (TNDE).
Aplikasi e-arsip dapat memudahkan aparatur dalam melakukan
penyimpanan arsip (storing), penempatan arsip (placing), dan penemuan
kembali arsip (finding). Sementara itu aplikasi TNDE menyediakan sistem
administrasi yang memadai dan terkomputerisasi sehingga pengelolaan
naskah dinas dapat dilakukan dengan cepat.
13
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1.1. Visi
Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan
perumahan, Visi Ditjen Penyediaan Perumahan harus selaras dengan Visi
Pembangunan Nasional dan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang ingin diwujudkan
melalui pembangunan perumahan selama 2015-2019 adalah “Setiap
Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak
Huni”.
Dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun
2015-2019 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka Visi Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah:
“ Organisasi yang melaksanakan fungsi staffing yang handal dan dapat
menciptakan budaya kerja yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip
good governance”
Visi tersebut diharapkan dapat memberikan konstribusi khususnya dalam
memberikan pelayanan manajemen dalam mendukung Program Pengembangan
Infrastruktur Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan.
1.2. Misi
Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan memberikan pelayanan prima dibidang administrasi dan
teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan melalui misi sebagai berikut:
1. Pembinaan Kepegawaian bagi Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan serta penataa organisasi dan tatalaksana yang baik;
2. Pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan penyiapan laporan keuangan
sesuai peraturan yang berlaku;
3. Memberikan bantuan hukum, penyiapan dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta komunikasi publik;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan layanan perkantoran serta
pengelolaan asset atau barang milik Negara;
14
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
5. Melakukan tanggap darurat dalam penyediaan prasarana dan sarana
infrastruktur pemulihan permukiman pada lokasii bencana/konflik sosial.
1.3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Oleh karena itu tujuan sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019 adalah
menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang penyediaan
perumahan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,
serta kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan penyediaan perumahan
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
1.4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan sebagai penjabaran dari tujuan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan
berintegritas;
2. Meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja tinggi;
3. Meningkatnya kualitas tata laksana (proses bisnis);
4. Terselenggaranya organisasi dengan prinsip good governance;
5. Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP);
6. Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan,
pengelolaan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
7. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum;
8. Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik;
9. Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan BMN; dan
10. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana serta pengelolaan data dan
informasi.
11. Meningkatkan Kualitas pelaporan keuangan secara akurat dan tranparan
dalam rangka pencapaian target-target yang di tetapkan melalui ujung tombak
SNVT di seluruh Indonesia.
12. Meningkatkan penyelenggaraan pelaporan tepat waktu sebagai berikut:
a) Laporan Realisasi Anggaraan (LRA).
b) Laporan Pembukuan Ekuitas (LPE) neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (Calk)
c) Laporan e-Monitoring secara konsinten sesuai dengan SPM/SP2D dan
kondisi terakhir pekerjaan sesuai real time.
15
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Penyediaan Perumahan
Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang
diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019, arah kebijakan penyediaan perumahan
untuk 5 (lima) tahun ke depan 2015 – 2019, yaitu untuk memperluas akses
terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara
berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara
utuh dan seimbang, meliputi (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2)
Penguatan Perumahan Umum dan Rumah Susun, (3) Pemberdayaan Perumahan
Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus. Target Rencana Strategis
penyediaan perumahan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan target RPJMN 2015 –
2019 adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU
pendukungnya sebanyak 550.000 unit.
b. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik,
maritime/nelayan dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung
sebanyak 50.000 unit.
c. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak
250.000 unit.
d. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak
1.500.000 unit.
e. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak
huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950
unit.
Target bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit tidak termasuk dalam
target RPJMN 2015 – 2019, akan tetapi masuk dalam target strategis Renstra
Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 dikarenakan dalam rangka mendorong
pembangunan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan
mendukung Program Strategis Nasional “Sejuta Rumah”.
Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah:
a. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi
dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak
kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang,
sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan
perumahan yang layak bagi MBR.
16
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
b. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan
pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah
sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha
sebagai provider:
1) Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan
pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah;
2) Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk
penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;
3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan
rumah yang layak huni;
4) Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya
dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik
melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana
Alokasi Khusus (DAK).
c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
perumahan:
1) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di pusat dan daerah dalam rangka
perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun
wilayah);
2) Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan system
perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP
ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD;
3) Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang
terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir;
4) Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel
melalui pengembangan audit perumahan.
d. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk
pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian
harga tanah:
1) Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan
rumah susun di perkotaan;
2) Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan
pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan
tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf.
e. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan:
1) Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian
berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif;
17
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
2) Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum
tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun,
baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan
terlantar;
3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan
masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah
tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni:
Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi
daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan
Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan
kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk
pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas
rumah;
4) Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus di
daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan
perbatasan negara.
f. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang
berkelanjutan:
1) Standardisasi perijinan;
2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah
lingkungan; dan Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan
murah.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan
Berdasarkan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum
pembangunan nasional, maka salah satu arah kebijakan umum penyediaan
perumahan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan dalam Renstra PUPR adalah pembinaan penyelenggaraan
penyediaan perumahan berdasarkan prinsip pengarusutamaan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui: (i) Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana,
dan Prasarana; dan (ii) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3.2.1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana
Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan
dukungan manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan
peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem
perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan
responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan
18
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
perumahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya, akan dicapai melalui sasaran
strategis: 1) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan
berintegritas; dan 2) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan
hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana. Adapun
untuk mendukung sasaran strategis tersebut, dirumuskan sasaran
program, yaitu: 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Ditjen Penyediaan Perumahan; dan 2) Tersedianya
dukungan sarana dan prasarana aparatur Ditjen Penyediaan Perumahan.
Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui strategi:
a. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung
implementasi program pembangunan bidang penyediaan perumahan
melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi:
1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan adminstrasi dan
pemberdayaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan;
2) Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan
kearsipan, pengembangan Sistim Aplikasi Tata Naskah Elektronis
Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Sistim Kearsipan Elektronik;
3) Revitalisasi Pelayanan administrasi publik melalui tata laksana
administrasi yang baik;
4) Optimalisasi peran Setditjen sebagai unit terdepan dalam
mendukung implementasi program penyediaan perumahan.
b. Peningkatan citra positif pengelolaan keuangan ditjen, yang meliputi:
1) Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan;
2) Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan
keuangan;
3) Peningkatan kualitas penatausahaan PNBP melalui penetapan
NSPK;
4) Peningkatan kualitas Pembinaan Pengusahaan BUMN dan Perum
di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
c. Peningkatan citra positif kementerian, khususnya Ditjen Penyediaan
Perumahan, di mata publik, yang meliputi:
1) Peningkatan dan pengembangan potensi komunikasi publik;
2) Inovasi campaign dan strategi komunikasi dan publikasi.
d. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN, yang meliputi:
1) Penetapan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan;
2) Identifikasi peraturan perundangan yang perlu ditindaklanjuti
dengan juklak/juknis operasional;
19
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
3) Pembinaan kapasitas SDM dan institusi pengelola BMN;
4) Pemrosesan penghapusan, pemanfaatan dan pemindahtanganan
BMN.
e. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan produk
hukum, yang meliputi:
1) Penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan
peraturan sektor perumahan, yang meliputi:
a. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
b. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; dan
c. PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2) Pengembangan metode penyusunan produk hukum bidang
perumahan;
3) Peningkatan koordinasi dalam pembinaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di daerah;
4) Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
5) Pengembangan kapasitas SDM bidang legal darafting;
6) Peningkatan layanan konsultasi dan pertimbangan hukum bidang
perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.
f. Peningkatan layanan bantuan hukum yang meliputi:
1) Pengembangan pola penanganan dan pendampingan hukum;
2) Peningkatan kapasitas SDM penyusunan kontrak atau perjanjian;
3) Penyusunan pola bantuan teknis dalam kontrak barang/jasa
pemerintah; dan
4) Pengembangan metode penyusunan kesepakatan bersama dan
perjanjian kerjasama bidang perumahan.
g. Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data
literal/numerik bidang penyediaan perumahan serta penyelenggaraan
sistem informasi mendukung manajemen Direktorat Jenderal, yang
meliputi:
1) Peningkatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang
handal dalam mendukung proses bisnis Direktorat Jenderal.
2) Penyediaan Data dan Informasi Spasial dan Statistik dalam
mendukung TUSI unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal.
3) Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat menyediakan
informasi kepada pimpinan (Decision Support System (DSS).
20
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
h. Penciptaan kelembagaan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
yang efektif, efisien, dan sinergis, yang meliputi:
1) Penyempurnaan desain struktur organisasi;
2) Penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan
struktur;
3) Penguatan sinergisitas unit kerja/perangkat di pusat maupun di
daerah.
i. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, yang
meliputi:
1) Menyusun rencana aksi;
2) Mengimplementasikan rencana aksi;
3) Evaluasi pelaksanaan rencana aksi;
4) Perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi.
j. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi:
1) Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai;
2) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang
transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT;
3) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan
berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN;
4) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan
5) Penguatan sistem informasi kepegawaian.
k. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi:
1) Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam
rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta;
2) Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi;
3) Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten
sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
4) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan
publik, penetapan quick wins pelayanan publik;
5) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi (menyelaraskan
road map dengan Renstra);
6) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
7) Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam
perencanaan dan penganggaran; serta
8) Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang
meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan,
termasuk pengawasan oleh masyarakat.
21
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
l. Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis
pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan
terintegrasi, yang meliputi:
1) Penguatan kebijakan e-government;
2) Penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang
terintegrasi;
3) Peningkatan kompetensi SDM;
4) Penetapan quick wins penerapan e-government; dan
5) Pengendalian pegembangan sistem dan pengadaan infrastruktur
e-government.
3.2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan
pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya.
Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan ASN Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan yang kompeten, profesional, qualified,
dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Sasaran
strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan adalah meningkatnya SDM yang kompeten dan berintergritas.
Sasaran program yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kompetensi
sumber daya manusia Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sesuai
dengan Persyaratan Jabatan, akan dicapai melalui strategi;
1. Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja
dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur, yang
terdiri dari:
a. Penilaian Kompetensi dan Evaluasi, untuk mendapatkan peta
kompetensi SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, yang terdiri dari:
1) Penilaian potensi dan kompetensi serta Unjuk Kerja bagi
pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, pejabat
perbendaharaan dan pejabat fungsional umum;
2) Pemetaan kompetensi melalui Asessment Center bagi
pejabat struktural/fungsional;
3) Penyusunan dan Review Standar Kompetensi, Kamus
Kompetensi Teknis dan Kualifikasi Kompetensi untuk seluruh
Unit Kerja Ditjen Penyediaan Perumahan;
4) Penyusunan Instrumen Teknis (Unjuk Kerja);
5) Penyusunan Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi,
serta Sosialisasi Pemanfaatan Instrumen Untuk Asesor;
22
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
6) Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Penilaian Potensi
dan Kompetensi;
7) Evaluasi Penilaian Potensi dan Kompetensi serta Unjuk Kerja;
8) Penyusunan Database Kompetensi.
b. Pemetaan Karir dan Evaluasi, untuk pengembangan karir SDM
Ditjen Penyediaan Perumahan, yang terdiri dari :
1) Penyusunan Program Akselerasi dan Program Reguler SDM
Ditjen Penyediaan Perumahan;
2) Penyusunan Road Map Karir SDM dan Proyeksi Kebutuhan
Pegawai dan Pejabat;
3) Penyusunan Master Plan/Grand Design SDM Unggulan dan
Materi Program SDM Unggulan;
4) Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Peta Karir Individu
SDM Ditjen Penyediaan Perumahan;
5) Evaluasi Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Pengembangan Karir, serta Evaluasi Kesesuaian Jabatan
dan Penempatan SDM Ditjen Penyediaan Perumahan;
6) Proyeksi Peta Karir Individu SDM PU-PR dan Pemutakhiran
Data Karir SDM Ditjen Penyediaan Perumahan;
7) Penyusunan Pedoman Konseling Karir Individu SDM Ditjen
Penyediaan Perumahan.
2. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu
khususnya terhadap kinerja organisasi, yang terdiri dari:
a. Penyusunan Konsep Kebijakan Pengaturan Penilaian Kinerja
serta Juklak, Juknis dan SOP Operasional Penilaian Prestasi
Kerja PNS;
b. Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Aplikasi,
serta pemantauan atas Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja;
c. Evaluasi dan Pemutakhiran Data SKP Pada Aplikasi Sistem
Informasi Prestasi Kerja Pegawai (SIPK);
d. Penyusunan Standar Minimal Kerja Jabatan Pegawai Bidang
Teknis dan Jabatan Fungsional Tertentu;
e. Pemutakhiran Data Kinerja Pegawai;
f. Evaluasi Kinerja Individu terhadap Kinerja Organisasi.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan,
seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja
pembangunan infrastruktur penyediaan perumahan, yang terdiri dari:
a. Penyusunan rencana, strategi, program pengembangan
kompetensi jangka menengah – tahunan, kebutuhan akan
pendidikan kedinasan dan pelatihan berbasis kompetensi disertai
23
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
peningkatan pengembangan koordinasi dengan satminkal terkait
education dan traning plan;
b. Penyusunan pola, kurikulum dan modul, pengembangan teknologi
dan teknik pendidikan pelatihan SDM Ditjen Penyediaan
Perumahan berbasis kompetensi berikut sistem evaluasinya;
c. Pemanfaatan hasil penelitian, lokasi proses pelaksanaan
pekerjaan fisik sebagai sarana peningkatan kompetensi;
d. Pengusulan penetapan program pelatihan tertentu sebagai
persyaratan jabatan di bidang penyediaan perumahan;
e. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Ditjen
Penyediaan Perumahan sebagai hal ASN untuk mendapatkan
pelatihan 2 kali dalam 1 tahun secara bertahap.
4. Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan
Fungsional Ditjen Penyediaan Perumahan, yang terdiri dari:
a. Penyusunan dan penetapan pedoman teknis formasi, sosialisasi
atau penyebarluasan informasi jabatan fungsional;
b. Pelaksanaan seleksi dan penempatan, review butir-butir angka
kredit pejabat fungsional dan ketentuan pelaksanaan dan
ketentuan teknis;
c. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional Ditjen Penyediaan
Perumahan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis dan
fungsional, lokakarya, seminar, magang dan kerjasama baik
dengan Pembina jabatan fungsional non PUPR;
d. Penyusunan organisasi dan etika profesi jabatan fungsional
PUPR dan evaluasi penugasan jabatan fungsional;
e. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PUPR dan
non PUPR.
3.3. Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi
dan Tata Laksana Kementerian PUPR, Sekretariat Direktorat Jenderal
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan.
Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah:
a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
b. pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi, serta evaluasi pelaksanaan anggaran;
c. pembinaan dan penyusunan produk hukum, fasilitasi advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik; dan
24
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Sekretariat Ditjen Penyediaan
Perumahan didukung oleh unit kerja Eselon III, yang tediri dari:
A. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di
lingkungan Direktorat Jenderal.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data
kepegawaian;
b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan
jabatan fungsional;
c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal;
d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal; dan
e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, serta penyusunan
ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana memiliki kewenangan
sebagai berikut:
a. Penguatan organisasi dan tata laksana;
b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen PnP;
c. Pembinaan dan pengembangan pegawai.
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan
urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
b. Subbagian Pengembangan Pegawai, yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan
jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, yang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi
pegawai, analisa jabatan dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi
birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat
Jenderal.
25
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
B. Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan evaluasi
pelaksanaan anggaran.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Anggaran
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan
keuangan;
c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat
Jenderal;
d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan
penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
h. penyusunan laporan kinerja sekretariat Direktorat Jenderal; dan
i. evaluasi pelaksanaan anggaran.
Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai
kewenangan dalam pengelolaan dan administrasi keuangan.
Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan, yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan kas, gaji dan perbendaharaan serta koordinasi
penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas
melakukan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan
penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan
pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan
Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran, pelaporan evaluasi
pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.
C. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan, fasilitasi
advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan
komunikasi publik Direktorat Jenderal.
26
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan dan penyusunan produk hukum di Direktorat Jenderal;
b. pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
c. pemberian konsultasi dan pendampingan hukum;
d. penyiapan dan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian
kerjasama;
e. pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
f. penyelenggaraan komunikasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal.
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai kewenangan sebagai
berikut:
a. Pengembangan dan pembinaan produk hukum bidang perumahan;
b. Pengelolaan pelayanan masyarakat; dan
c. Pengelolaan informasi publik.
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri dari:
a. Subbagian Perundang – undangan, yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan, penyusunan, dan pembinaanproduk hukum serta pemberian
pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Subbagian Advokasi Hukum, yang mempunyai tugas melakukan
pendampingan dan memberikan konsultasi hukum bidang perumahan
serta penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama di
Direktorat Jenderal;
c. Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan
penyelenggaraan komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan
masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.
D. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN
Bagian Umum dan Penatausahaan BMN mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara di
lingkungan Direktorat Jenderal.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum dan Penatausahaan BMN
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
b. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana
dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
c. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
27
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Bagian Umum dan Penatausahaan BMN memiliki kewenangan sebagai
berikut:
a. Penatausahaan BMN;
b. Pelayanan kantor;
c. Pelayanan rumah tangga.
Bagian Umum dan Penatausahaan BMN terdiri dari:
a. Subbagian Rumah Tangga, yang mempunyai tugas melakukan urusan
tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
b. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana
dan sarana perkantoran Sekretariat Jenderal;
c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik negara,
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang
milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal serta fasilitasi pengalihan
status barang milik negara.
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
28
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
BAB 4
PROGRAM, KEGIATAN DAN
KERANGKA PENDANAAN
4.1. Program dan Kegiatan
Dalam Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019,
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan
bagian dari Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan pokok
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan yang
merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan.
Prioritas kegiatan ini adalah memberikan pelayanan dan pembinaan yang
berkualitas dibidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan
keuangan, pelaporan keuangan, evaluasi pelaksanaan anggaran, rancangan
peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, komunikasi publik, tata
usaha dan rumah tangga Ditjen Penyediaan Perumahan, penatausahaan BMN
serta manajemen dan teknis lainnya.
Struktur Program, Kegiatan dan Unit Kerja Pelaksana kegiatan dijabarkan dalam
table 4.1 berikut:
Tabel 4.1
Struktur Program, Kegiatan dan Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019
No. Program/Kegiatan Unit Kerja
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan
Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan
4.2. Kerangka Pendanaan
Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran
strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan
indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja yang
spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah
ditetapkan.
29
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Untuk menjalankan kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Renstra
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019, maka kebutuhan
pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-
2019 adalah sebesar Rp. 1,035.827.000.000, sebagaimana dapat dilihat pada
tabel 4.2. berikut:
Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019
(Dalam Juta Rupiah)
No. Program/Kegiatan Satuan Total
Target Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
Laporan 286 1.035.827
TOTAL 286 1.035.827
30
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
BAB 5
PENUTUP
Dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi secara sistematis sejak
disusunnya perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengendalian,
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019
ini merupakan panduan dan acuan utama bagi segenap pejabat dan pelaksana
yang berada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan.
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan Tahun 2015-219 sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dalam
rangka wewujudkan visi, misi dan kebijakan strategis Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan menuju Good Governance melalui kegiatan yang
terencana, sistematis, berkesinambungan dan berkelanjutan serta akuntabel.
Dengan demikian pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan dapat secara konsisten dan penuh komitmen
mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Pada Akhirnya, penyelenggaraan penyediaan perumahan dapat memberikan
manfaat bagi pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni bagi setiap
keluarga Indonesia.
Rencana Strategis ini bersifat terbuka untuk disempurnakan pada suatu
saat bila diperlukan.
31
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Matrik Kegiatan dan Pendanaan
A. Matrik Kegiatan
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Laporan 76 77 76 77 76 286
1 Jumlah Laporan Pengembangan
Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi
Birokrasi
Laporan Pusat 5 5 5 5 5 25
2 Jumlah Laporan Perencanaan,
Pembinaan dan Manajemen
Kepegawaian
Laporan Pusat 2 2 2 2 2 10
3 Jumlah Laporan Administrasi
Kepegawaian
Laporan Pusat 4 4 4 4 4 20
4 Jumlah Laporan Pembinaan dan
Fasilitasi Harmonisasi dan sinkronisasi
Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Laporan Pusat 8 8 8 8 8 40
5 Jumlah Laporan Pelayanan
Pertimbangan/Opini Hukum dan
Pendampingan Hukum
Laporan Pusat 4 4 4 4 4 20
6 Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi
Keuangan
Laporan Pusat 5 5 5 5 5 25
7 Jumlah Laporan Keuangan Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
8 Jumlah Laporan Pelayanan Adminstrasi,
Umum dan Pengelolaan BMN, Laporan
Pelayanan Perlengkapapn dan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
9 Jumlah laporan Penyelenggaraan
Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan
Negara di Lingkungan Ditjen Perumahan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
10 Jumlah laporan Pengelolaan Arsip dan
Tata Persuratan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
11 Jumlah Laporan Tata Usaha Pimpinan Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
12 Jumlah Lporan Layanan Kehumasan,
Publikasi dan Dokumentasi
Laporan Pusat 5 5 5 5 5 25
13 Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaporan
Pimpinan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
14 Jumlah Laporan Tanggap Darurat
Bencana Bidang Penyediaan
Perumahan
Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
15 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
16 Penataan dan Fasilitasi Perkantoran Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
17 Kendaraan Bermotor Laporan Pusat 0 1 0 1 0 2
18 Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12
19 Laporan Layanan Perkantoran Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SASARAN KEGIATAN
1
SATUAN LOKASIKEGIATAN
32
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
B. Matrik Pendanaan
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
2 3 4 5 6 7 8 9
SASARAN KEGIATAN 220,141 220,630 191,277 199,974 203,805 1,035,827
1 Laporan 286 220,141 220,630 191,277 199,974 203,805 1,035,827
KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan
KEGIATANSATUAN TARGET
ANGGARAN (X Rp.Juta)
INDIKATOR KINERJA
1
34
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
2. Peraturan Menteri
NO REGULASI RINGKASAN ANALISA
1 31/PERMEN/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS)
Tidak diamanatkan dalam UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
2 32/PERMEN/M/2006 Tentang Petunjuk Teknis Kasiba dan Lisiba BS
3 33/PERMEN/M/2006 Tentang Tata Cara Penunjukan Badan Pengelola Kasiba dan Penyelenggaraan Lisiba BS
4 03/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kasiba dan Lisiba BS
5 06/PERMEN/M/2009
Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Substansi pengaturan tidak menjelaskan hal-hal yang didelegasikan bidang perumahan kepada Kepala BKPM. Perlu dilakukan penyesuaian untuk norma pengaturan terutama hal-hal yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
6 04/PERMEN/M/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Substansi DAK Rumah Swadaya direvisi sesuai PermenPUPR 47/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur 7 01/PERMEN/M/2014
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
8 12/PERMEN/M/2014
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Dalam PP 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, RP3KP ada dua materi: 1) perumahan, yang muatan materinya disiapkan oleh Ditjen PnP; dan (2) kawasan permukiman, yang muatan materinya disusun oleh Ditjen CK.
9 14/PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan bidang Rusun serta disatukan (integrasi) 10 18/PERMEN/M/2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD
11 21/PERMEN/M/2011 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa
Dilakukan penyatuan pengaturan dan mekanisme bantuan perlu dilakukan penyesuaian dengan PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
12 09/PERMEN/M/2013
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa
13 10/PERMEN/M/2013 Tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan bidang penyediaan perumahan dan kebijakan pemerintah.
14 05/PERMEN/M/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM Mandiri)
Dilakukan pencabutan karena program PNPM Mandiri sudah tidak ada
15 05/PERMEN/M/2011
Tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Pra dan Paska Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya
Tidak ada program bantuan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah dan dilakukan penyesuaian Tugas dan Fungsi Kementerian yang bertanggung jawab bidang pertanahan
16 13/PERMEN/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Dipertimbangkan untuk disatukan menjadi program bantuan. Dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan perumahan (integrasi).
17 14/PERMEN/M/2006 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus
Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang serta professional judgement dari perencana/perancang
18 15/PERMEN/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan
19 16/PERMEN/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri
35
Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
NO REGULASI RINGKASAN ANALISA
20 17/PERMEN/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan
21 02/PERMEN/M/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman
Telah diperbarui melalui Permen PU-PR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum
22 20/PERMEN/M/2011 Tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
23 04/PERMEN/M/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan PSU Perumahan Tapak Yang Dibangun oleh Pengembang
24 09/PERMEN/M/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan PSU Perumahan Tapak Yang Dibangun oleh Pengembang
25 15/PERMEN/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik
Memperhatikan keputusan MK yang memutuskan pengaturan tentang P3SRS yang didelegasikan ke Pemda. KemenPUPR diminta untuk memfasilitasi dengan menyusun Permen dengan substansi mencakup pembentukan P3SRS sampai dengan pengelolaan rusun milik oleh P3SRS
26 10/PERMEN/M/2008 Tentang Tata Laksana Penghunian Dan Pengalihan Satuan Rumah Susun Sederhana Milik
Substansi tata laksana penghunian akan dimasukkan ke dlm revisi Permenpera 15/PERMEN/M/2007 ttg Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rusunami. Sedangkan terdapat permasalahan hukum mengenai pengalihan satuan rumah susun karena Badan Pelaksana belum terbentuk atau ditunjuk.
27 34/PERMEN/M/2006 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan PSU Kawasan Perumahan
Substansi ini sudah dapat diwakili oleh perencanaan yang sesuai dengan RTRW/RDTR dan professional judgement dari perencana/perancang
28 11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman
29 01/PERMEN/M/2009 Tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan
Karena telah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
30 29/PERMEN/M/2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
31 05/PERMEN/M/2013 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
32 25/PERMEN/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah
Permen ini disusun untuk melaksanakan direktif presiden dalam membangun rumah murah yang sekarang sudah tidak menjadi prioritas nasional
33 10/PERMEN/M/2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang Dilakukan penyesuaian dengan UU Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terkait Ketentuan Pidana 34 07/PERMEN/M/2013
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang