BAB 1 PENDAHULUAN -...

1

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya yang sengaja direncanakan oleh pihak

yang terkait (baik pemerintah maupun masyarakat) guna mengembangkan

potensi manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi

kehidupan. Pendidikan di Indonesia dikategorikan dalam 4 tahap, yaitu

pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi. Dari keempat tahap ini, pendidikan anak usia dini

(PAUD) adalah pendidikan yang penting dan sebagai pondasi bagi

pendidikan selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah “suatu

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan

lebih lanjut” (pasal 1, butir 14). PAUD sebagai pendidikan yang

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, mempunyai kelompok

sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering disebut sebagai masa emas

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PAUD PASCA PROGRAM PPAUDBATCH I DAN IIA DI KABUPATENKULON PROGO(Studi Komparasi Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan PAUD di Desa Hargorejo, Sidomulyo, danKaliagung)NITA ARFIYANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2

2

perkembangan (golden age atau golden moment). Di samping itu, pada

usia ini anak-anak masih sangat rentan, dan apabila penanganannya tidak

tepat justru dapat merugikan anak tersebut. Oleh karena itu

penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan dan sesuai dengan tahap-

tahap perkembangan anak. PAUD tidak dimaksudkan untuk mencuri start

apa yang seharusnya diperoleh anak pada jenjang pendidikan dasar,

melainkan untuk memberikan fasilitasi pendidikan yang sesuai bagi anak

agar mereka memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, maupun

sosial/emosional, dalam rangka memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD

menjadi bagian yang penting untuk dikaji karena kualitas hidup sumber

daya manusia Indonesia mendatang ditentukan oleh anak-anak saat ini,

sehingga anak-anak patut mendapat perhatian yang khusus untuk

menanamkan budi pekerti yang baik sejak dini.

Namun demikian, The World Bank melalui World Development

Indivators (2004) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang

angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terendah di ASEAN

yaitu sekitar 20%.1 Direktur PAUD Direktorat Jenderal Pendidilan Luar

Sekolah (Ditjen PLS) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)

Gutama mengakui bahwa angka partisipasi PAUD di Indonesia rendah.

1 dalam Laporan Review Kebijakan : Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini di Indonesia (2005), UNESCO.


3

3

“Di Indonesia masih di bawah 20, padahal di negara dengan penghasilan rendah telah mencapai 24. Di negara-negara ASEAN, Indonesia juga masih di bawah. Vietnam misalnya 43, Filipina 33, Thailand 86 serta Malaysia 89," kata Gutama saat diskusi Problem Pendidikan di Indonesia, di Universitas Muhammadiyah

Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu (8/7). 2

Menurut Gutama, di Indonesia tahun 2005 tercatat ada 28 juta anak

usia 0-6 tahun. Jumlah anak usia PAUD yakni 2-4 tahun mencapai 11,8 juta.

Dari jumlah tersebut, yang ikut PAUD baru sekitar 10,10.3

Gambar 1.1

Grafik Perbandingan Angka Partisipasi PAUD 2001-2002

Sumber : World Development Indicator (2004), The World Bank dalam Laporan

Review Kebijakan : Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini (2005) UNESCO

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi

kasar di Indonesia dalam pendidikan anak usia dini sebesar 20% pada

tahun 2001-2002, masih tertinggal dari banyak negara-negara yang sedang

2 Dharmawan, Liliek. 10 Juli 2006. “Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini RI salah Satu Terendah di Dunia”. Media Indonesia 3 Ibid.

20 24 26 27 33 40 40 43

79 86 89 90

0102030405060708090

100


4

4

berkembang lainnya seperti India dan Vietnam GDPnya perkapita lebih

rendah dari Indonesia menunjukkan tingkat partisipasinya 26% dan 43%

pada saat yang sama. Di tingkat ASEAN, angka partisipasi Indonesia juga

masih tertinggal jauh dari negara Filipina, Vietnam, dan Thailand, dan

Malaysia yang masing-masing memiliki 33%, 43%, 86%, dan 89%. Pada

tingkat global negara-negara yang pendapatannya rendah rata-rata

partisipasinya 24%, masih lebih tinggi dari Indonesia yang 20%.

Kemudian pemerintah menetapkan pemerataan akses dan

pengembangan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sebagai suatu

prioritas pembangunan dalam rencana strategis pendidikan nasional.

Penetapan ini dilakukan salah satunya untuk menjawab kondisi yang ada,

dimana 99% dari layanan PAUD masih disediakan oleh sektor swasta dan

untuk melayani anak-anak dari dari keluarga dengan penghasilan tinggi di

perkotaan (UNESCO, 2003)4.

Mengharapkan sektor swasta untuk dapat menjangkau layanan

PAUD, khususnya di pedesaan dan wilayah terpencil menjadi tidak

realistis. Walaupun pada wilayah-wilayah tertentu telah ada kontribusi

masyarakat dan peran LSM serta organisasi keagamaan. Menyadari

keterbatasan tersebut, pemerintah telah mempertimbangkan investasi yang

penting ini melalui strategi yang dituangkan dalam bentuk program

pendidikan dan pengembangan anak usia dini yang disingkat Program

PPAUD. Program ini bertujuan untuk :

4 Dalam Laporan Review Kebijakan : Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini, 2005, UNESCO


5

5

(1) Mempromosikan layanan yang terdesentralisasi dan berbasis

masyarakat, serta meguatkan kemampuan masyarakat pada

layanan tersebut,

(2) Mentargetkan keluarga dan masyarakat miskin untuk

pembiayaan penyediaan layanan PPAUD,

(3) Menguatkan kemampuan sistem pengelolaan dalam

perencanaan, penjaminan kualitas, serta pemantauan dan

evaluasi tingkat pusat, propinsi dan kabupaten.

Program PPAUD ini merupakan pengejawantahan strategi

pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak usia 0-6 tahun dari

keluarga yang kurang beruntung ekonominya di wilayah pedesaan dapat

berpartisipasi. Program PPAUD adalah suatu upaya pembinaan yang

ditujukan bagi anak berusia 0-6 tahun dalam aspek-aspek pendidikan,

kesehatan, dan perbaikan gizi yang dilakukan oleh lembaga/lingkungan

yang terdiri dari keluarga, sekolah, lembaga-lembaga perawatan,

keagamaan dan pengasuhan anak yang berpengaruh besar pada tumbuh-

kembang anak.

Melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

No.070/P/2006 tanggal 16 Oktober 2006, pemerintah memutuskan daerah

layanan Program PPAUD di Indonesia terdiri dari 50 kabupaten di 21

propinsi dan terpilih 3000 desa miskin. Pemilihan desa sasaran didasarkan

atas pendekatan minat masyarakat dan kriteria yang telah ditentukan yang

diharapkan dapat menjangkau sasaran secara optimal. Indikator umum


6

6

yang digunakan adalah (1) Indeks kemiskinan, (2) Jumlah anak 0-6 tahun,

(3) Jumlah penduduk. Sedangkan indikator khususnya yaitu (1)

pernyataan minat masyarakat mengikuti Program PPAUD, dan (2)

kesanggupan menyediakan kontribusi masyarakat berupa uang tunai,

bahan material dan tenaga.5

Program PPAUD mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Setelah

adanya Program PPAUD ini angka partisipasi kasar PAUD nasional mulai

menanjak naik. Data Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan

bahwa pada tahun 2009/2010 APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD secara

nasional mencapai 53,70%6.

5 Ibid. hal. 10 6 Materi disampaikan Dr. Erman Syamsuddin (Direktur Pembinaan PAUD Kemdiknas) di Kulon Progo, 19 April 2011 dalam acara Sosialisasi Kebijakan, Strategi, dan Program PAUD


7

7

Gambar 1.2

Grafik APK PAUD Nasional, 2009/2010

Sumber : Kemdiknas, 2011

Melihat data di atas, pada tahun 2009/2010 Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) menempati urutan pertama dengan APK 109%,

sedangkan urutan terakhir ditempati oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur

dengan APK 27,41%. Daerah yang berada di atas APK nasional yaitu

53,70% sebanyak 13 propinsi, yaitu DIY, Bangka Belitung, Jawa Timur,

Nanggroe Aceh Darusalam, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sutra, Sumatra


8

8

Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, dan

Maluku Utara. Sedangkan 20 propinsi lain masih di bawah APK nasional.

Selain DIY sebagai peringkat pertama dalam pencapaian APK pada

tahun 2009/2010, DIY juga sebagai salah satu daerah yang menjadi sasaran

program PPAUD. Di antara 5 kabupaten/kota di DIY, hanya Kabupaten

Kulon Progo dan Gunung Kidul yang menjadi sasaran program PPAUD.

APK PAUD di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

APK PAUD DIY tahun 2009/2010

No Kab/Kota Potensi 0-6 th

Perserta PAUD

APK PAUD

1 Kab. Bantul 58,306 62,579 107.33%

2 Kab. Gunung Kidul 79,274 77,558 97.84%

3 Kab. Kulon Progo 38,323 41,575 108.49%

4 Kab. Sleman 64,540 76,710 118.86%

5 Kota Yogyakarta 43,415 50,997 117.46%

Sumber : Kemdiknas, 2011

Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo sebagai sasaran program

PPAUD, mencapai APK 97,84% untuk Kabupaten Gunung Kidul dan APK

108,49% untuk Kabupaten Kulon Progo. Dengan pertimbangan tersebut,

penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang memiliki

APK PAUD lebih besar daripada Kabupaten Gunung Kidul pada tahun

2009/2010.

Untuk Kabupaten Kulon Progo sendiri, setelah dilakukan proses

seleksi dan pemilihan, ditetapkanlah 60 desa sasaran program PPAUD.


9

9

Pelaksanaan di tingkat desa melibatkan 120 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

yang dipilih oleh masyarakat. Setiap desa terdiri atas 2 TPK. TPK atau

pengelola kegiatan dipilih dari para kader atau warga masyarakat yang

telah mendapatkan pelatihan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris,

Bendahara, Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendamping. Layanan program

PPAUD ekuivalen dengan layanan Kelompok Bermain, Taman Penitipan

Anak, dan Satuan PAUD Sejenis, seperti gambar berikut :

Gambar 1.3

Jenis Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Sumber : DPIU7 Kab. Kulon Progo, 2011

7 DPIU (Distric Proggram Implementation Unit) adalah unit pelaksana program PPAUD

pada tingkat Kabupaten.


10

10

PAUD jalur formal terdiri atas TK dan RA, sedangkan nonformal

terdiri atas KB, TPA, dan SPS. Pendidikan informal yaitu pendidikan

dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan layanan PPAUD bisa berupa

Pusat PAUD, PAUD Kunjung, atau Kombinasi.

Pembiayaan Program PPAUD bersumber dari pinjaman lunak luar

negeri (IDA Credit) melalui Bank Dunia, Hibah luar negeri (Dutch Grant),

dukungan Pemerintah Pusat dan dana pendampingan APBD Kabupaten.

Setiap TPK memperoleh dana 90 juta rupiah yang digunakan untuk

membiayai Kegiatan Pembelajaran, Kegiatan Kesehatan dan Gizi, Kegiatan

Renovasi Pusat Kegiatan, serta Kegiatan Manajemen dan Operasional

Program selama 3 tahun.8

Program PPAUD di Kulon Progo dilaksanakan selama tiga tahun,

dimulai sejak 2009 dan berakhir di bulan 2011 (Desa Batch I dan IIA), tahun

2010 sampai 2012 (Desa Batch IIb dan IIIA) dan tahun 2011 sampai 2013

(Desa Batch IIIb). Kabupaten Kulon Progo yang mengikuti program

PPAUD tersebar dalam 11 kecamatan, yaitu Wates, Panjatan, Galur,

Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang,

dan Samigaluh. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel persebaran program

PPAUD di Kabupaten Kulon Progo.

8 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2011. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program PPAUD di Masyarakat. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal.1


11

11

Tabel 1.2

Jumlah desa yang melaksanakan program PPAUD

No Kecamatan Jumlah desa

1 Temon 0 desa

2 Wates 4 desa

3 Panjatan 9 desa

4 Galur 4 desa

5 Lendah 5 desa

6 Sentolo 8 desa

7 Pengasih 7 desa

8 Kokap 5 desa

9 Girimulyo 4 desa

10 Nanggulan 3 desa

11 Kalibawang 4 desa

12 Samigaluh 7 desa

Jumlah 60 desa

Sumber : DPIU Kab. Kulon Progo, 2011

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Temon adalah satu-satunya

kecamatan yang tidak menjalankan program PPAUD sedangkan

kecamatan lain hampir seluruh wilayah desanya menjalankan program

tersebut. Hal itu terjadi karena Kecamatan Temon memiliki warga miskin

yang paling sedikit dibanding dengan kecamatan lain.

Masa Program PPAUD untuk Desa Batch I dan IIA yang terdiri atas

30 desa dan 60 TPK telah berakhir pada 31 Desember 2011 lalu. Setelah

program berakhir, nasib kegiatan selanjutnya diserahkan kepada

masyarakat setempat. Keberlanjutan Pasca Program PPAUD ini menjadi

tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Dinas

Pendidikan Kabupaten Kulon Progo menyebutkan, lembaga PAUD pasca


12

12

program PPAUD yang berakhir pada 2011 lalu, yang semula terdiri atas 60

TPK kini berkembang menjadi 129 lembaga mandiri per 31 Juli 2012.

Pengelolaan kegiatan yang berbasis masyarakat seperti ini dapat

terlaksana dengan baik bila masyarakat turut ambil bagian di dalamnya.

Pembangunan selama ini sekedar diartikan sebagai transformasi ekonomi

sehingga paradigma yang dikembangkan adalah bagaimana mengubah

keadaan masyarakat dari miskin menjadi tidak miskin. Paradigma ini

menyebabkan transformasi sosial dalam arti pemanfaatan kreativitas

sebagai pemerataan akses ke sumber kekuasaan belum tercapai, padahal

transformasi sosial adalah aspek yang cukup urgen dalam pembangunan

masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika insiatif masyarakat belum

berkembang dan mereka masih tetap bergantung pada pemegang

kekuasaan.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, pendekatan pembangunan yang

banyak dikembangkan saat ini adalah upaya memperkuat kemampuan

masyarakat lokal dengan menumbuhkan inistif dan prakarsa lokal. Prinsip

ini dikembangkan dengan bertitik tolak dari asumsi dasar pembangunan

masyarakat, dimana pembangunan masyarakat pada hakekatnya adalah

sebuah proses perubahan sosial yang bersifat multidimensional, dan

pembangunan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat serta menciptakan hubungan serasi antara needs dan

resources.9 Proses transformasi sosial yang bermakna haruslah bergerak dari

9 Dalam Suparjan dan Hempri Suyatno (2003 : 36)


13

13

alam diri manusia yaitu teraktualisasinya prakarsa, swadaya, percaya pada

kemampuan sendiri dan berbagai kualitas lainnya yang dijadikan landasan

pembangunan masyarakat. Jim Ife10 mengungkapkan 22 prinsip

pembangunan masyarakat yang diperlukan dalam upaya mewujudkan

keberhasilan pembangunan masyarakat, dan salah satu diantaranya adalah

partisipasi.

Dalam konsep good governance yang belakangan ini menjadi isu

sentral dalam pengelolaan administrasi publik, konsep partisipasi menjadi

salah satu indikator dalam tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan

negara. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi publik Indonesia,

istilah good governance telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintaro Tjokroamidjoyo),

tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang

baik dan bertanggungjawan (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara

sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government).

Perbedaan paling poko antara konsep government dan governance

terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi

dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu negara. Konsep

“pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan

dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam

governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa

mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai

10 Ibid, hal. 36-42


14

14

masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, konsep governance

terkadung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law partisipasif dan

kemitraan. Sehingga IIAS (dalam Effendi, 2005 : 2) merumuskan definisi

governance sebagai “the process whereby elements in society wield power and

authority, and influence and enact policies and decitions concerning public life,

economic and social development”. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan

dengan proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang

kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan

dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi

dan sosial.11

Sedarmayanti (2003 : 3-6) memaparkan bahwa good governance

merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam

melaksanakan penyediaan public goods dan service dengan menjunjung

tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan

kemapuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian,

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial secara efektif dan efisien.

UNDP kemudian mengajukan karakteristik good governance, yaitu

participation, rule of law, transparensicy, responsiveness, effectiveness and

efficiency, accountability, dan strategic vision. 12 Partisipasi yang menjadi salah

satu karakteritik dari good governance diyakini sebagai suatu pilihan yang

harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan dari pemerintahan yang

11Effendi, Sofian. 26 Desember 2005. “Membangun Good Governance : Tugas Kita Semua”. http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf [diakses 20 Desember 2013] 12 Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung : Mandar Jaya. Hal 3-6


15

15

demokratis, penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi kerakyatan,

dan terciptanya keadilan sosial.

Program PPAUD ini dilaksanakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses layanan pendidikan

bagi anak usia dini dan meningkatkan pengembangan kapasitas anak-anak

dari keluarga miskin secara menyeluruh (holistik) serta mempersiapkan

untuk pendidikan selanjutnya, dalam sistem Program PPAUD yang

berkualitas dan berkelanjutan.13 Program PPAUD ini melayani anak-anak

usia dini dari keluarga miskin & belum terlayani dengan mengembangkan

kapasitas anak secara menyeluruh (holistik) meliputi bidang kesehatan,

gizi dan pendidikannya plus peran serta orangtua.

Untuk mencapai tujuan tersebut Program PPAUD memilih

pendekatan Community Base atau program berbasis masyarakat, artinya

melalui partisipasi aktif masyarakat, mereka akan merencanakan,

melaksanakan, dan mengawasi jalannya program yang mereka bangun

bersama. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka kegiatan PAUD

di masyarakat tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan terhenti.

Dengan berhentinya kegiatan PAUD di masyarakat maka akan menutup

akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan bertolak

belakang dengan Program PPAUD yang dicanangkan oleh pemerintah.

Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PAUD pasca

13 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2011, Pedoman Operasional Layanan PPAUD, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hal. 3


16

16

Program PPAUD menjadi poin penting untuk keberlanjutan kegiatan

selanjutnya.

Hal inilah yang kemudian menarik peneliti untuk melakukan

penelitian, yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan

program PPAUD. Selama 3 tahun kegiatan PAUD berjalan dengan bantuan

dana yang cukup besar dari pemerintah, kini mereka harus “disapih” dan

hidup mandiri. Kini setelah terjadi perubahan situasi dan kondisi pasca

program PPAUD, mereka dituntut untuk mempertahankan eksistensi

lembaga PAUD dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan anak

usia dini di lingkungan sekitarnya. Partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan kegiatan PAUD inilah yang akan dianalisis sebagai

upaya mempertahankan keberlanjutan lembaga PAUD pasca program

PPAUD.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah, maka dihasilkan

pertanyaan penelitian yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat

dalam mempertahankan keberlanjutan kegiatan PAUD pasca program

PPAUD Batch I dan IIA di Kabupaten Kulon Progo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi

masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan kegiatan PAUD pasca

program PPAUD Batch I dan IIA di Kabupaten Kulon Progo.


17

17

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

memberikan gambaran kondisi PAUD pasca program PPAUD. Sedangkan

secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh

gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan kegiatan

PAUD dan menjadi bahan untuk evaluasi lembaga PAUD dalam

menyempurnakan dan meningkatkan kualitas PAUD pada masa datang

melalui partisipasi dari masyarakat.


BAB 1 PENDAHULUAN -...

Documents

Transcript of BAB 1 PENDAHULUAN -...