Bab 1. Pendahuluan
-
Upload
coband-thea-geunink -
Category
Documents
-
view
51 -
download
0
Transcript of Bab 1. Pendahuluan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
BabBab
1.1 LATAR BELAKANG
Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten merupakan
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang
dituangkan ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan
bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun
kawasan fungsional kabupaten. Dengan kata lain Rencana Detail Tata
Ruang sebagai rencana rinci mempunyai fungsi untuk mengatur dan
menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan
ruang diatasnya, didalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang,
aman, nyaman dan produktif.
Muatan yang direncanakan dalam RDTR adalah muatan kegiatan
berskala kawasan atau lokal dan lingkungan, dan atau kegiatan khusus
yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya. RDTR dalam suatu
kabupaten dilakukan berdasarkan tingkat
urgensi/prioritas/keterdesakan penanganan kawasan tersebut di dalam
konstelasi wilayah kabupaten. RDTR Kabupaten juga merupakan
rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan
fungsional, sebagai penjabaran "kegiatan" ke dalam wujud ruang,
dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan fungsional dalam
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 1
PendahuluanPendahuluan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
kawasan, agar tercipta lingkungan yang serasi, selaras, seimbang dan
terpadu.
RDTR Kabupaten adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah
kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan
ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perijinan dan pembangunan
kawasan. Wilayah didalam satu kabupaten yang akan disusun untuk
dibuat Rencana Detail Tata Ruang harus yang telah ditetapkan fungsi
kawasannya dalam struktur ruang RTRW Kabupaten. Penentuan
kawasan yang akan dibuatkan Rencana Detail Tata Ruang dapat
ditentukan menurut wilayah yang mempunyai nilai sebagai kawasan
yang perlu percepatan pembangunan, pengendalian pembangunan,
mitigasi bencana ataupun kawasan yang pertumbuhan relatif cepat
dengan beragam jenis kegiatan yang memerlukan pengaturan dengan
perencanaan yang sistematis dan sesuai.
Sejak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis 2011 –
2031 selesai dan tengah dalam proses pengesahan melalui Perda pada
tahun 2012 ini, serta mengingat Rencana Detail Tata Ruang Kota
Ciamis yang telah disahkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38
Tahun 2001, habis masa berlakunya di tahun 2011 maka dipandang
perlu untuk segera menyusun RDTR Kota Ciamis baru. Mengingat
dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kota Ciamis mengalami
perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang/sektor
pembangunan seperti disektor perekonomian diantaranya mencakup
perkembangan perdagangan skala besar dan retail modern,
pengembangan sektor perumahan rakyat, sektor perindustrian, sektor
pariwisata, dan pembangunan disektor lainnya yang memerlukan
perencanaan yang terpadu.
Dampak dari pembangunan diberbagai sektor yang berkembang
dengan cukup pesat, pertumbuhan sektor informal juga tumbuh dengan
subur di Kota Ciamis sebagai dampak ikutan (multiflier effect) dari
pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Ciamis. Bangkitan sektor
informal tersebut memanfaatkan ruang yang bukan merupakan
fungsinya, jika tidak dikendalikan dan direncanakan dengan penataan
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 2
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
yang benar, maka bukan tidak mungkin akan merubah wajah Ciamis
menjadi kota yang semrawut dan tidak tertata dengan selaras dan
serasi. Fungsi-fungsi ruang seperti taman kota, ruang terbuka hijau,
pedestrian, sempadan sungai dan sempadan jalan jika tidak
direncanakan dan diatur sesuai peraturan yang ada, bukan tidak
mungkin akan dimanfaatkan dengan fungsi lainnya yang tak sesuai,
misalnya dijadikan tempat berkumpulnya para pedagang kaki lima
seperti halnya yang terjadi saat itu di Taman Kota Ciamis.
Dinamika yang menjadi timbulnya faktor tersebut diatas, maka
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis akan dibuat.
Diharapkan dengan adanya RDTR Kota Ciamis, akan tercipta
keselarasan, keserasian, dan keterpaduan pembangunan di Kota Ciamis
yang dapat dijadikan pedoman pembangunan daerah, baik oleh
Pemerintah atau Instansi, Investor, dan juga masyarakat.
1.2 MAKSUD, TUJUAN, KEGUNAAN DAN KELUARAN
1.2.1 Maksud
Penyusunan RDTR Kota Ciamis dimaksudkan untuk mewujudkan
rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan
strategis maupun kawasan fungsional secara aman produktif dan
berkelanjutan.
1.2.2 Tujuan dan Sasaran
Adapun tujuan dari pekerjaan ini antara lain :
· Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan
fisik kawasan Ciamis;
· Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan
pemberian periijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan
peruntukan lahan.
Adapun Sasaran dari pekerjaan ini adalah :
· Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar
lingkungan permukiman dalam Kota Ciamis;
· Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan
maupun dalam kawasan;
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 3
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
· Terkendalinya pembangunan di wilayah Kota Ciamis, baik yang
dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta;
· Mendorongnya investasi masyarakat di dalam Kota Ciamis;
· Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan
masyarakat/swasta.
1.2.3 Fungsi dan Kedudukan RDTR
Fungsi perencanaan detail ini adalah :
· Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program
pembangunan daerah;
· Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan
kawasan fungsional Kota Ciamis dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten;
· Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan
efisien dalam perencanaan kawasan fungsional Kota Ciamis;
· Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan fungsional melalui
pengendalian program-program pembangunan daerah.
Dalam jenjang perencanaan tata ruang, kedudukan Rencana Detail
Tata Ruang Kota merupakan produk rencana untuk :
· Rencana operasional arahan pembangunan kawasan (operasional
action plan);
· Rencana Pengembangan dan peruntukkan kawasan (area
development plan);
· Panduan untuk rencana aksi dan panduan rancang bangun (urban
design guidelines).
1.3 RUANG LINGKUP
Dalam bahasan ruang lingkup ini akan dijelaskan 2 (dua) bahasan
pokok, yaitu : ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup pekerjaan.
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah
Kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ciamis meliputi
seluruh wilayah yang berada didalam administrasi Kecamatan Ciamis
terdiri dari 12 (dua belas) desa/kelurahan terdiri dari:
1. Kelurahan Ciamis;
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 4
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
2. Kelurahan Kertasari;
3. Kelurahan Cigembor;
4. Kelurahan Benteng;
5. Kelurahan Maleber;
6. Kelurahan Linggasari;
7. Kelurahan Sindangrasa;
8. Desa Imbanagara Raya;
9. Desa lmbanagara;
10. Desa Cisadap;
11. Desa Pawindan;
12. Desa Panyingkiran.
Ditambah dengan beberapa desa yang berbatasan langsung dengan
Kota Ciamis yaitu:
13. Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing;
14. Desa Utama Kecamatan Cijeungjing;
15. Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing;
16. Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg;
17. Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg;
18. Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg;
19. Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya;
20. Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya.
Adapun kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan/Kota
Ciamis adalah:
Sebelah Utara: Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Sadananya;
Sebelah Selatan : Kabupaten Tasikmalaya;
Sebelah Barat : Kecamatan Cikoneng;
Sebelah Timur : Kecamatan Cijeungjing
1.3.2 Ruang Lingkup Pekerjaan
Untuk memperoleh sasaran yang diharapkan, beberapa tahapan
pekerjaan yang diperlukan, antara lain berkaitan dengan:
1. merespon setiap perkembangan yang memungkinkan dapat
tumbuh dan berkembang di wilayah Kecamatan/Kota Ciamis;
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 5
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
2. merespon setiap bangkitan yang dapat muncul mengikuti setiap
kegiatan pembangunan atau perkembangan yang terjadi di dalam
Kota Ciamis;
3. menentukan karakteristik, potensi dan kendala dari masing-masing
kelurahan/desa yang ada di wilayah Kecamatan Ciamis yang dapat
dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menentukan
kebijakan tata guna lahan, invesatsi, dan lainnya;
4. mengkaji ketimpangan yang terjadi antar wilayah di Kecamatan
Ciamis, sehingga diharapkan semua wilayah dalam Kecamatan
Ciamis mampu berkembang dengan selaras dan serasi sesuai
potensi dan peran masing-masing sehingga tidak terjadi adanya
ketimpangan perkembangan;
5. mengkaji potensi dan kendala yang mungkin terjadi akibat letak
Kecamatan/Kota Ciamis yang berada pada jalur strategis Jawa Barat
– Jawa Tengah (dalam koridor Jalan Provinsi);
6. mengkaji dampak pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Ciamis
dengan dampak ikutan seperti penyediaan lahan dan perumahan
yang mungkin akan tumbuh mengikutinya;
7. mengkaji pertumbuhan kuantitas, kualitas dan kesempatan
pendidikan bagi masyarakat Kota Ciamis;
8. mengkaji kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan akan
ruang/lahan bagi perkembangannya;
9. mengkaji dan merespon potensi adanya pencemaran lingkungan
dan kerusakan lingkungan dengan akibat adanya pembangunan dan
alih fungsi lahan;
10. mengkaji potensi untuk kemungkinan adanya kawasan industri,
perdagangan, dan jasa di Kota Ciamis yang semakin pesat termasuk
dalam penanganan dan penataan sektor informal (PKL) sebagai
dampak ikutan (multiflier effects);
11. mengkaji dan merespon kebutuhan sistem dan mekanisme
pengelolaan persampahan di Kota Ciamis seiring dengan semakin
beragamnya kegiatan yang menghasilkan sampah/limbah;
12. mengkaji pemeliharaan dan penataan konservasi budaya/adat yang
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 6
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
ada di Kecamatan Ciamis;
13. merespon dan mengkaji potensi bencana yang berpotensi untuk
kemungkinan terjadi di Kecamatan/Kota Ciamis;
14. merespon perencanaan yang menyangkut penggunaan ruang
bawah tanah di Kota Ciamis;
15. merespon perencanaan zonasi di Kecamatan/Kota Ciamis sebagai
wujud upaya rencana aksi atau rancang bangun khususnya di Pusat
Kecamatan Ciamis.
1.4 DASAR HUKUM
Peraturan ruang dan kegiatan diatasnya merupakan kewenangan dan
tugas Pemerintah Daerah, atas dasar landasan hukum sebagai berikut :
1.4.1 Arah Kebijakan
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2005 - 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kecamatan Ciamis 2011 - 2031;
1.4.2Peraturan Teknis
A. Undang – Undang
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 7
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
10. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
11. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
12. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
13. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan
Hidup;
14. Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya
15. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman;
B. Peraturan Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang WIlayah;
4. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Tanah;
7. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
8. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 8
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
10. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
C. Keputusan Menteri
1. Kepmen PU No 441/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
2. Kepmen PU No 486/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis
Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001
Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
No.327/KPTS/M/2002 Tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang
Penataan Ruang;
5. Kepmen Negara Lingkungan Hidup No 19/2004 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota;
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
No.375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam
Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri,
Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
No.376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut
Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN
Penyajian laporan pendahuluan “Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Kota Ciamis” dibagi dalam lima bab yang dapat diuraikan
sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenali latar belakang, maksud,
tujuan dan sasaran, serta Ruang lingkup kegiatan dan ruang
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 9
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
lingkup lokasi kegiatan, dasar hukum, serta Sistematika
Pembahasan.
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN
Bab ini berisi Kajian Kebijakan Provinsi Jawa Barat, kajian
kebijakan Kabupaten Ciamis, kajian kebijakan Kota Ciamis yang
telah disusun sebelumnya (RDTR Kota Ciamis 2002).
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN
Bab ini berisi mengenai gambaran umum wilayah Kota Ciamis
yang diuraikan berdasarkan aspek-aspek perkotaan sebagai
data awal mengenai kawasan perencanaan.
BAB 4 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN
Bab ini berisi pembahasan pendekatan pekerjaan dan
metodologi pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan Konsultan
dalam menyelesaikan pekerjaan ini.
BAB 5 RENCANA KERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi tim
pelaksana, uraian tugas dan tanggung jawab tenaga ahli serta
rencana kerja dalam penyusun pekerjaan dimulai dengan
tahapan pekerjaan, jadual pekerjaan, serta sistem pelaporan
dan diskusi.
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 10
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis
Laporan Pendahuluan Hal. 1 - 11